Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengatakan ada lima kontraktor kontrak kerja sama blok migas yang berminat mengubah skema kontrak menjadi gross split versi terbaru. Namun, Direktur Pembinaan Hulu Migas Kementerian ESDM Ariana Soemanto enggan menyebut nama KKKS tersebut.

“Siapa dan blok mana saja, sebaiknya menunggu formilnya. Tentunya senyaman KKKS saja untuk memilih skema kontrak yang sesuai dengan profil risiko,” kata Ariana dalam siaran pers, dikutip Senin (10/7).

Yang utama, menurut dia, adanya perbaikan iklim investasi migas agar lebih menarik dan mendorong temuan dan cadangan baru. "Pemerintah akan selalu berusaha memenuhi masukan stakeholders dengan tetap menjaga kepentingan negara," ujarnya.

Kementerian ESDM telah menerbitkan regulasi turunan terkait skema baru kontrak bagi hasil (PSC) gross split untuk bisnis hulu migas. Aturan baru ini tercantum Keputusan Menteri ESDM Nomor 230.K/MG.01.MEM/2024.

Perubahan versi ini diharapkan mampu memberikan kemudahan manfaat bagi kontraktor dalam menjalankan bisnis migas di Indonesia. Inti perubahannya adalah perbaikan skema bagi hasil dengan memberikan kepastian bagi hasil sekitar 75%-95% bagi kontraktor, membuat wilayah kerja (WK) migas nonkonvensional (MNK) lebih menarik, menyederhanakan parameter dari 13 menjadi lima poin, dan memberikan pilihan yang lebih fleksibel kepada kontraktor.

Terkait parameter, ESDM telah menyederhanakan komponen variabel dan komponen progresif. Simplifikasi ini bukan semata-mata untuk mendorong gross split baru saja, tetapi memberikan fleksibilitas bagi kontraktor untuk memilih jenis kontrak sesuai kenyamanan kontraktor.

“Silakan kontraktor yang mau pindah ke cost recovery dari sebelumnya gross split maupun sebaliknya," ucapnya.

Dia mengatakan implementasi kebijakan tersebut berlaku bagi yang kontrak yang ditandatangani pasca Peraturan Menteri Nomor 13 tahun 2024 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Sedangkan untuk kontraktor migas eksisting yang kontraknya ditandatangani sebelum Peraturan Menteri tersebut terbit dapat beralih ke kontrak gross split baru dengan beberapa syarat.

Pertama, kontrak skema gross split lama untuk MNK, termasuk gas metana batubara dan shale oil/gas dapat beralih ke skema gross split baru. "Ini seperti proyek MNK Gas Metana Batubara di Tanjung Enim. Itu akan segera beralih ke skema baru agar bisa jalan karena keekonomiannya membaik," katanya.

Kedua, kontrak skema cost recovery dapat beralih ke skema gross split baru, sepanjang masih tahap eksplorasi dan belum mendapatkan persetujuan rencana pengembangan pertama atau PoD-I dari pemerintah.

"Untuk kontrak skema gross split lama atau eksisting yang sudah tahap produksi, tidak dapat berubah ke yang baru, namun dapat berubah ke kontrak skema cost recovery," ujar Ariana.

Sebagai informasi, dalam aturan ini disebutkan terdapat tiga komponen yang digunakan untuk penetapan dan penyesuaian gross split. Meliputi bagi hasil awal atau base split, komponen variabel (jumlah cadangan, lokasi lapangan, ketersediaan infrastruktur), dan komponen progresif (harga minyak dan harga gas), masing-masing untuk MNK.

Base split merupakan acuan dasar dalam penerapan dan penyesuaian bagi hasil bagian kontraktor. Dalam aturan ini ditetapkan bahwa base split untuk minyak bumi sebesar 53% untuk negara dan 47% untuk KKKS. Kemudian untuk gas bumi sebesar 51% untuk negara dan 49% untuk KKKS.

Untuk proyek migas konvensional, besaran bagi hasil ditetapkan berdasarkan base split mengacu pada komponen variabel dan komponen progresif. Untuk proyek MNK, besaran bagi hasil untuk base split hanya menyesuaikan komponen variabel saja.

PT PLN (Persero) dan PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menandatangani nota kesepahaman pemanfaatan lahan milik perusahaan untuk pembangunan infrastruktur gas. Executive Vice President General Affairs PLN Arsyadhany Akmala Putri mengatakan kerja sama ini merupakan langkah strategi dua perusahaan untuk mengoptimalkan aset.

"Dengan jumlah aset yang sangat besar, termasuk lebih dari 100 ribu bidang tanah yang tersebar di seluruh Indonesia, kami siap mendukung rencana pembangunan infrastruktur gasifikasi ini," katanya dalam siaran pers, dikutip Senin (10/7).

Infrastruktur tersebut rencananya akan berupa fasilitas gasifikasi di darat (onshore), unti regasifikasi (ORU), dan saluran pipa (pipeline) untuk mendukung pembangkit listrik tenaga gas di wilayah Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua.

Direktur Bahan Bakar Minyak dan Gas PLN EPI Rakhmad Dewanto menyebut proyek gasifikasi ini merupakan salah satu langkah besar perusahaan dalam mendukung ketahanan energi nasional. "Kami akan memanfaatkan lahan yang sudah ada untuk pembangunan infrastruktur gasifikasi di 22 titik strategis," ucapnya.

Target utamanya adalah mengganti penggunaan BBM menjadi gas alam cair atau LNG sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Langkah ini tidak hanya menghemat biaya operasional tapi juga memberi dampak signifikan dalam mengurangi polusi dan transisi energi bersih di Indonesia.

Kerja sama tersebut juga menjadi langkah untuk mendukung pengembangan industri lokal, terutama di wilayah Sulawesi, yang menjadi salah satu pusat kegiatan fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter di Indonesia. "Kami optimistis kolaborasi ini akan menjadi model bisnis yang berhasil di masa depan," kata Rakhmad.

Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo-Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan nilai perekonomian nasional saat ini mencapai Rp 28.000 triliun. Angkanya lebih tinggi sekitar 34% dari catatan terakhir Badan Pusat Statistik soal produk domestik bruto nasional pada 2023 yang mencapai Rp 20.892,4 triliun.

Halitu menunjukkan grey economy atau kegiatan bisnis ilegal masih banyak terjadi di negara ini. Angka selisih itu tidak jauh berbeda dengan persentase jumlah barang impor ilegal di dalam negeri yang mencapai 37%.

Pemerintahan Prabowo akan mengatasi masalah tersebut untuk menutup celah penyelewengan pajak dan mendorong penerimaan negara. Targetnya, rasio pendapatan negara dapat naik menjadi 23% dari perekonomian nasional.

Penerimaan negara dari pajak saat ini sekitar 10%, sedangkan rasio penerimaan negara terhadap perekonomian nasional hanya 12,7%. "Rasio penerimaan di Kamboja bisa sampai 18%. Di Vietnam bahkan 23% karena penegakan aturan," kata Hashim di Menara Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Jakarta, Senin (7/10).

Penertiban Barang Impor Ilegal

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sebelumnya mengatakan pengentasan barang impor ilegal dapat menggenjot pendapatan pajak hingga 35%."Presiden Terpilih Prabowo Subianto sudah mengampanyekan pertumbuhan ekonomi nasional 7% sampai 8%. Salah satu caranya dengan menertibkan ekonomi bawah tanah ini," kata Zulhas pada 21 Agustus 2024.

Ia mendorong penguatan sinergi antara aparat penegak hukum untuk mengejar oknum importir barang ilegal itu. Produk-produk yang ia maksud adalah tidak memiliki dokumen impor yang menjadi dasar pembayaran pajak.

Penertiban tata niaga di pasar harus dibarengi dengan edukasi ke para peritel, terutama untuk pemilahan antara barang legal dan barang ilegal. "Para pedagang saat ini tidak tahu mana barang impor yang legal dan ilegal," katanya.

Satuan Tugas alias Satgas Impor Ilegal telah memusnahkan barang impor ilegal senilai Rp 116,36 miliar dalam 30 hari. Jenis barang impor ilegal dengan nilai tertinggi adalah tekstil dan produk tekstil (TPT) lebih dari Rp 50 miliar.

Secara rinci, pemusnahan barang impor ilegal dilakukan sebanyak tiga kali. Pemusnahan dengan nilai terbesar terjadi di Cikarang, Jawa Barat senilai Rp 49,45 miliar.

Zulhas mengatakan ketiga penindakan tersebut membuat sebagian kapal yang diduga mengangkut barang impor ilegal berbalik arah. Selain itu, pusat perbelanjaan yang menjajakan barang impor ilegal kini mulai tutup.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bakal menambah alat kelengkapan dewan (AKD) pada periode 2024-2029. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan alat kelengkapan baru itu dibentuk sebagai wujud komitmen DPR mendengarkan aspirasi dari masyarakat.

“Yang jelas ada pertambahan AKD-nya itu, Badan Aspirasi Rakyat,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10).

Meski sudah mengungkap nama alat kelengkapan baru yang akan dibentuk, Dasco belum merincikan tugas, fungsi dan keanggotaan Badan Aspirasi Rakyat. Ketua Harian Partai Gerindra itu mengatakan informasi lebih rinci mengenai badan baru akan diumumkan pada 14 Oktober 2024.

Pada hari itu, kata Dasco, kemungkinan akan diadakan rapat pimpinan fraksi untuk menentukan komisi di DPR. Pada kesempatan itu akan disampaikan mengenai penambahan alat kelengkapan termasuk potensi penambahan jumlah komisi.

Usai dilantik pada 1 Oktober 2024 lalu, hingga kini DPR masih dalam masa kosong. Dasco mengklaim, para anggota dewan terpilih saat ini mengisi waktu dengan kegiatan lainnya. Terdekat, DPR akan melakukan audiensi dengan ikatan hakim pada Selasa (8/10).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpar RB) Abdullah Azwar Anas menyatakan belum mengetahui atau membahas kabar terkait kemungkinan dirinya masuk dalam kabinet pemerintahan Prabowo.

Anas mengatakan saat ini dirinya tengah fokus untuk menyelesaikan tugas dan tanggungjawab sebagai menteri hingga 20 Oktober mendatang. "Saya malah belum tahu. Saya masih fokus pekerjaan yang sangat banyak," kata Anas saat ditemui di Istana Wakil Presiden, Jakarta pada Senin (7/10).

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengatakan sedang sibuk menyelesaikan rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara alias RPP ASN. Tugas lainnya adalah pengaturan urusan jabatan di kementerian-lembaga.

Saat ditanya oleh wartawan soal kesiapannya jika ditunjuk untuk menjadi Menpan RB di kabinet Prabowo, Anas menghindari jawaban secara langsung.

Ia kembali menegaskan bahwa fokusnya saat ini adalah menyelesaikan pekerjaan yang ada. "Saya tidak bisa jawab karena saya sekarang fokus di pekerjaan saat ini," ujarnya.

Sebelumnya, beredar rumor PDIP menyodorkan nama-nama sebagai calon menteri untuk mengisi pos-pos di kabinet pemerintahan Prabowo nantinya. PDIP dikabarkan menyiapkan ketiga nama yakni Menpan RB Azwar Anas, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, serta Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Bidang Sumber Daya, Said Abdullah, tak membantah tiga nama yang kabarnya diajukan partai banteng. Said mengatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang akan menentukan kepastian masuknya tiga nama tersebut ke kabinet.

"Tiga nama itu, baik Pak Budi Gunawan, baik Pak Azwar Anas, baik Bapak Olly Dondokambey menunggu keputusan dari DPP dan Ibu Ketua Umum," kata Said di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Kamis (3/10).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpar RB) Abdullah Azwar Anas menyatakan belum mengetahui atau membahas kabar terkait kemungkinan dirinya masuk dalam kabinet pemerintahan Prabowo.

Anas mengatakan saat ini dirinya tengah fokus untuk menyelesaikan tugas dan tanggungjawab sebagai menteri hingga 20 Oktober mendatang. "Saya malah belum tahu. Saya masih fokus pekerjaan yang sangat banyak," kata Anas saat ditemui di Istana Wakil Presiden, Jakarta pada Senin (7/10).

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengatakan sedang sibuk menyelesaikan rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara alias RPP ASN. Tugas lainnya adalah pengaturan urusan jabatan di kementerian-lembaga.

Saat ditanya oleh wartawan soal kesiapannya jika ditunjuk untuk menjadi Menpan RB di kabinet Prabowo, Anas menghindari jawaban secara langsung.

Ia kembali menegaskan bahwa fokusnya saat ini adalah menyelesaikan pekerjaan yang ada. "Saya tidak bisa jawab karena saya sekarang fokus di pekerjaan saat ini," ujarnya.

Sebelumnya, beredar rumor PDIP menyodorkan nama-nama sebagai calon menteri untuk mengisi pos-pos di kabinet pemerintahan Prabowo nantinya. PDIP dikabarkan menyiapkan ketiga nama yakni Menpan RB Azwar Anas, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, serta Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Bidang Sumber Daya, Said Abdullah, tak membantah tiga nama yang kabarnya diajukan partai banteng. Said mengatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang akan menentukan kepastian masuknya tiga nama tersebut ke kabinet.

"Tiga nama itu, baik Pak Budi Gunawan, baik Pak Azwar Anas, baik Bapak Olly Dondokambey menunggu keputusan dari DPP dan Ibu Ketua Umum," kata Said di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Kamis (3/10).

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tidak mengakui gelar doktor kehormatan alias honoris causa (HC) yang diperoleh artis Raffi Ahmad dari Universal Institute of Professional Management (UIPM), Thailand.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Abdul Haris mengatakan hal ini karena UIPM belum memiliki izin operasional di Indonesia. Dia mengatakan, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IV pada 29-30 September lalu telah melakukan investigasi atas keberadaan kampus cabang UIPM di Plaza Summarecon di Jalan Ahmad Yani Kav. K01, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi.

Namun, tim tidak menemukan adanya aktivitas operasional perguruan tinggi maupun perkantoran UIPM. Abdul Harris menyebut pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kemdikbudristek guna menindaklanjuti temuan tersebut.

"Tanpa izin operasional penyelenggaraan pendidikan tinggi dari pemerintah, gelar akademik yang diperoleh dari perguruan tinggi asing tersebut tidak dapat diakui," kata Abdul Haris lewat keterangan tertulis, dikutip Senin (7/10).

Dia menjelaskan, ketentuan ini mengacu pada Pasal 90 Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Keputusan tersebut mewajibkan perguruan tinggi swasta dan perguruan tinggi lembaga negara lain wajib memperoleh izin dari pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi di Indonesia.

Perguruan tinggi asing yang ingin menyelenggarakan pendidikan tinggi di Indonesia juga harus memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Lembaga Negara Lain.

Abdul Haris pun mengajak masyarakat mencari informasi perguruan tinggi Indonesia maupun perguruan tinggi asing yang telah mendapatkan izin, Masyarakat bisa mencari lewat laman PDDikti di https://pddikti.kemdikbud.go.id/.

Selain itu, masyarakat yang ingin studi di perguruan tinggi luar negeri atau ingin menyetarakan ijazah juga dapat mengakses laman penyetaraan ijazah luar negeri di https://piln.kemdikbud.go.id/. Tautan laman web itu sekaligus guna menelusuri data perguruan tinggi yang ijazahnya dapat disetarakan.

Abdul Haris menjelaskan ketetapan UU Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan memberikan ijazah serta gelar akademik tanpa izin dari pemerintah dapat dikenai sanksi pidana.

"Oleh sebab itu, kami memperingatkan agar masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam pendidikan tinggi agar mematuhi aturan-aturan yang berlaku untuk menjamin mutu akademik dan non-akademik," ujarnya

Abdul Haris juga mengajak masyarakat untuk berhati-hati dan cermat dalam memilih perguruan tinggi. Menurutnya, hal ini penting untuk menjamin kualitas pembelajaran serta keabsahan gelar akademik yang diperoleh.

Sebelumnya, Raffi Ahmad mengunggah momen saat dirinya mendapat gelar doktor HC dari UIPM, Thailand di akun media sosial instagramnya pada 27 September lalu. Ia terlihat mengenakan toga berwarna hitam biru.

Dalam keterangan unggahannya, Raffi menuliskan bahwa pemberian gelar kehormatan di bidang 'Event Management and Global Digital Development' itu merupakan kontribusi puluhan tahun dalam pengembangan industri hiburan konvensional, offline, serta digital di Indonesia.

Calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil berencana membangun transportasi angkutan sungai ‘riverway’ untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Rencana itu diungkapkannya dalam debat perdana calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta pada Minggu (6/10) malam.

Pengamat Tata Kota, Nirwono Joga mengatakan, rencana serupa pernah coba direalisasikan oleh tiga gubernur Jakarta sebelumnya. Riverway merupakan pemanfaatan alur sungai untuk alternatif transportasi. Meski begitu rencana itu gagal lantaran berbagai kendala.

Nirwono mengatakan program sejenis dengan riverway yang ditawarkan RK sudah ada dalam pola makro transportasi terpadu 2007 era Sutiyoso. Saat itu program yang disiapkan Sutiyoso mencakup pengembangan transportasi publik berbasis mass rapid transit atau Moda Raya Terpadu, light rapid transit atau Lintas Raya Terpadu, bus rapid transit/bsuway/bus TJ, dan riverway.

“Sutiyoso, Fauzi Bowo, hingga Joko Widodo sudah pernah menguji coba program riverway tetapi semua gagal,” kata Nirwono saat dihubungi, Senin (7/10).

Ia menjelaskan terdapat tiga faktor penyebab kegagalan realisasi program riverway. Faktor ini menurut dia perlu menjadi perhatian sebelum dapat membangun infrastruktur riverway.

Pertama, sedimentasi sungai tinggi dan sampah yang masih banyak dibuang ke sungai membuat sampah banyak yang menyangkut di baling-baling. “Saat uji coba kapal penumpang, sungai harus bebas sampah,” kata dia.

Faktor kedua, sedimentasi mempercepat pendangkalan sungai. Persoalan ini menjadi lebih kompleks dengan penurunan ketinggian ekstrim saat musim kemarau membuat kapal penumpang tak dapat beroperasi.

“Perlu ada upaya khusus pengaturan ketinggian air sungai yang stabil,” kata dia.

Lalu faktor ketiga, keberadaan jembatan dengan ketinggian rata-rata relatif rendah menjadikan kapal tak bisa melintas. Sehingga perlu revitalisasi ketinggian jembatan. “Misal bentuk jembatan melengkung agar kapal penumpang dapat melintas di bawah jembatan,” kata Nirwono.

Senada dengan Nirwono, Pakar Tata Kota dan Infrastruktur Universitas Trisakti Yayat Supriatna menyampaikan hal serupa. Ia juga menyebut rencana ini pernah digagas namun gagal.

Ia mengungkapkan program riverway pernah dicoba di era Sutiyoso namun gagal karena sungai di Jakarta dangkal, kering di musim kemarau. Selain itu muka air makin rendah dan sungainya banyak sampah yang membuat mesin pendorong rentan terlilit sampah.

Kondisi jembatan yang pendek juga menjadikan kapal tak dapat melintas. “Bukti saksinya dapat dilihat dermaga naik dan turunnya mangkrak di Banjir Kanal Barat. Pasar penumpangnya sepi dan tidak nyaman,” kata dia.

Dalam debat perdana calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, RK mengatakan caranya mengatasi kemacetan di Jakarta dengan cara membuat inovasi menggerakan perahu yang melintasi 13 sungai di Jakarta. RK mengatakan dalam pandangannya terdapat dua cara mengatasi macet di Jakarta. Salah satunya dengan memberdayakan angkutan umumnya.

"Mengatasi macet ada dua ideologi. Ideologi memfasilitasi pergerakan MRT, LRT, Transjakarta, Busway, Bikeway, dan lain sebagainya. Kita mungkin akan coba berinovasi membuat riverway atau perahu melintasi 13 sungai di Jakarta," kata dia.

Mantan Gubernur Jawa Barat itu lalu mengatakan, cara lainnya yakni dengan perluasan jalan layang atau flyover. "Perluasan yang namanya flyover masih dibutuhkan secara reality ya," kata dia.

Komisi pemilihan Umum DKI Jakarta akan menggelar debat perdana pemilihan gubernur Jakarta 2024 pada minggu (6/10). Ketiga paslon beradu gagasan dalam tema 'Penguatan SDM dan Transformasi Jakarta Menjadi Kota Global'.

Sejak tanggal 1 Oktober, pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK 2024 telah resmi dibuka dan akan berlangsung hingga 20 Oktober 2024.

Proses pendaftarannya sendiri dibagi menjadi dua periode dimana periode pertama berlangsung dari 1 hingga 20 Oktober 2024, yang ditujukan bagi Pelamar Prioritas, seperti Guru dan Bidan D-IV lulusan tahun 2023, eks Tenaga Honorer Kategori II (THK-II), serta Tenaga non-ASN yang terdaftar di database BKN.

Sementara periode kedua akan dimulai dari 17 November hingga 31 Desember 2024 yang diperuntukkan khusus bagi tenaga non-ASN yang masih aktif bekerja di instansi pemerintah, termasuk lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang melamar formasi guru di instansi daerah.

Bagi siapapun yang tertarik mendaftar, ada beberapa informasi yang penting diketahui, termasuklink cara cek formasi seleksi PPPK 2024. untuk lebih jelasnya, simak informasinya di bawah ini.

Link Cara Cek Formasi Seleksi PPPK 2024 (Katadata)

Link Cara Cek Formasi Seleksi PPPK 2024

Pelamar bisa cek formasi selekse PPPK 2024 yang tersedia melalui link SSCASN di https://sscasn.bkn.go.idsebelum mendaftar.

Adapun cara cek formasi PPPK 2024 di SSCASN bisa dilakukan berdasarkan penjelasan dari laman SSCASN BKN berikut ini:

• Akses laman SSCASN BKN di https://sscasn.bkn.go.id
• Gulir ke bawah pada halaman utama portal SSCASN
• Masukkan jenjang pendidikan terakhir pada fitur pencarian formasi
• Pilih program studi
• Masukkan nama instansi yang dituju
• Masukkan Jenis Pengadaan, pilih PPPK Guru, PPPK Teknis, atau PPPK Tenaga Kesehatan
• Setelah itu, klik tombol Cari

Nantinya, sistem SSCASN akan memunculkan daftar formasi PPPK 2024 sesuai data yang dimasukkan.

Selain itu, tersedia juga informasi terkait tugas jabatan, jumlah kebutuhan formasi, hingga besaran penghasilan yang diterima.

Cara Daftar PPPK 2024

Secara umum, cara daftar PPPK 2024 terdiri dari tahap pembuatan akun, memilih formasi dan instansi, dan mengunggah dokumen persyaratan di sscasn.bkn.go.id.

Untuk lebih jelasnya, simak informasinya di bawah ini:

1. Membuat Akun SSCASN

Membuat akun sscasn memerlukan beberapa dokumen pendaftaran seperti:

• KTP atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil)
• Kartu Keluarga
• Ijazah
• Transkrip nilai
• Pas foto
• Dokumen yang diminta instansi seperti surat pernyataan dan surat lamaran Kemudian, masukkan data diri, foto selfi, foto KTP dan isikan semua kolom.

2. Mendaftar PPPK

• Klik tombol Lanjutkan Login Pendaftaran atau buka kembali portal SSCASN dan login dengan akun yang sudah didaftarkan di https://sscasn.bkn.go.id
• Pada bagian Pengisian Biodata, baca dan pastikan nama sesuai dengan nama di ijazah, data nama masih dapat diubah bersama email dan jenis kelamin.
• Isi gelar depan ijazah dan gelar belakang ijazah, jika tidak ada maka isi dengan
• Masukkan alamat sesuai KTP dan isi apakah sedang mengikuti program beasiswa.
• Pilih jenis disabilitas, jika memilih selain Non Disabilitas maka isi link video disabilitas sesuai jenis disabilitas yang dipilih.
• Isikan alamat domisili termasuk kelurahan dan kecamatan, negara, provinsi dan kab/kota domisili, akun media sosial, tinggi badan, status perkawinan, agama, nomor telepon, nomor handphone, dan tanda tangan pada area yang tersedia.
• Klik Selanjutnya.
• Pada bagian Memilih Jenis Seleksi dan Mendaftar Formasi, pilih jenis seleksi PPPK.
• Jika merupakan eks THK-II, pilih Iya pada pertanyaan "Apakah anda peserta eks THK-II?"
• Klik selanjutnya.

3. Mengisi Pilihan Instansi dan Formasi

• Pilih instansi dan jenis formasi.
• Centang kota jabatan Tenaga Kesehatan jika memilih PPPK Kesehatan. Begitupun pilihan jabatan lainnya.
• Klik Pilih untuk memunculkan form isian lebih lanjut atau klik Ulang untuk mengubah instansi dan formasi yang dipilih.
• Pilih Lokasi Formasi.
• Pilih Lokasi Tes, jika diperbolehkan instansi.
• Isi IPK sesuai dengan data transkrip nilai atau isi nilai ijazah SMA.
• Isikan jenis skor tes bahasa Inggris dan angka skornya.
• Isi kolom di sebelahnya dengan skor pelamar. Isi nomor ijazah.
• Isi tahun lulus sesuai dengan yang tertera di ijazah.
• Isi tanggal ijazah sesuai dengan yang tertera di ijazah.
• Isi nama sekolah sesuai yang tertulis di ijazah atau isi nama perguruan tinggi dan nama prodi.
• Isi kode CAPTCHA.
• Klik Selanjutnya.

4. Isi Riwayat

• Masuk tahap Pengisian Riwayat, isikan riwayat pekerjaan jika ada, atau klik tombol Selanjutnya untuk langsung menuju tahap selanjutnya.
• Unggah dokumen sesuai ketentuan instansi maupun ketentuan format.
• Cek kembali tipe dokumen dan ukuran dokumen yang dapat diunggah ke sistem.
• Klik Unggah lalu cari dokumen di komputer.
• Setelah dokumen berhasil diunggah, status dokumen akan berubah menjadi Sudah Diunggah. Cek kembali dokumen yang sudah diunggah dengan klik Lihat.
• Jika salah unggah, klik Unggah kembali, lalu cari dokumen yang benar sehingga sistem menyimpan dokumen yang terakhir diunggah.
• Jika pelamar mengunggah file yang tidak sesuai Ketentuan Unggah Dokumen, maka muncul kotak Galat.
• Setelah unggah semua dokumen, klik Periksa kembali apakah dokumen sudah sesuai ketentuan instansi dan format.
• Jika sudah yakin semua dokumen sesuai, klik Selanjutnya.

5. Resume Pendaftaran

• Masuk ke bagian Resume, baca dan cek lagi data-data yang sudah diisi.
• Jika belum yakin atau hendak memperbaiki data-data sebelumnya, klik sebelumnya.
• Cek dan pastikan data yang sudah diisikan pada sistem tidak salah isi, klik lihat dokumen yang diunggah.
• Setelah yakin tidak ada kesalahan, centang dengan klik semua kotak mulai dari Nama Instansi sampai Persyaratan Instansi.
• Klik Akhir Pendaftaran

Demikian ulasan lengkap mengenai link cara cek formasi seleksi PPPK 2024 beserta informasi lainnya yang perlu diketahui pendaftar.

Kementerian Perdagangan menanggapi rencana aplikasi belanja asal Cina, Temu, yang akan masuk ke Indonesia. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Moga Simatupang mengatakan pemerintah telah mengatur penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023.

Apabila Temu belum memenuhi persyaratan, seperti harga barang litas negara minimal harus US$ 100, maka izin tidak akan diterbitkan. “Selama mereka memenuhi persyaratan Permendag Nomor 31 Tahun 2023 ya kami terbitkan,” kata Moga saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Senin (7/10).

Hingga saat ini Kemendag belum mendapat informasi terkait pengurusan izin untuk Temu. Moga menyebut di era digitalisasi saat ini, Indonesia tidak bisa menghindar aplikasi semacam Temu. “Hanya saja, kami harus mengatur dengan tata kelola perdagangan melalui sistem elektronik agar industri dalam negeri dapat bersaing,” ujarnya.

Temu sudah tiga kali mendaftarkan merek dagang ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, namun terus ditolak. Aplikasi tersebut telah berupaya mendaftar ke Indonesia sejak September 2022.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebelumnya mengupayakan agar aplikasi Temu tidak bisa dibuka di Indonesia karena bisa merusak pasar. Upaya ini akan dilakukan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi, serta Kementerian Perdagangan.

Pelaksana Tugas Deputi Bidang UKM KemenKop UKM Temmy Satya Permana mengatakan, aplikasi tersebut berpotensi mengancaman pasar UMKM Indonesia. "Agak ngeri-ngeri sedap nih. Kalau sampai betul bisa menjual (dari pabrik) secara langsung ke konsumen)," ucap Temmy pada 10 Maret 2024.

Menteri Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi juga menyatakan akan memblokir platform e-commerce asal Cina tersebut. “Aplikasi ini bisa menghancurkan UMKM jika dibiarkan masuk,” kata Budi Arie beberapa waktu lalu.

Pemerintah berkepentingan untuk turut menjaga ekosistem UMKM. Sektor ini berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja. “Akan kami proses (kehadiran aplikasi Temu di App store dan Play Store). Kami blokir,” kata Budi.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kalimantan Selatan. OTT berlangsung pada Minggu (6/10) malam terhadap penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Informasi mengenai operasi tangkap tangan itu mulanya dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Meski belum bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai identitas penyelenggara negara yang terjaring operasi tersebut, Nurul mengatakan pemeriksaan terus dilakukan.

"Kejelasannya tunggu lebih lanjut, kami masih memeriksa, setelah selesai akan kami update," ujar Nurul seperti dikutip, Senin (7/10).

Seiring dengan proses yang bergulir, KPK mengungkap sejumlah temuan berkaitan dengan OTT yang dilakukan.

KPK Temukan Sejumlah Uang di Tangan Orang Dekat Gubernur

Secara terpisah, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan adanya temuan uang pada saat OTT berlangsung. Uang itu disita dari seseorang yang diduga sebagai orang kepercayaan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor.

"Uang baru sampai di tangan orang yang diduga kepercayaan gubernur," kata Wakil Alexander memberikan penjelasan kepada media. Adapun Sahbirin merupakan politikus Partai Golkar yang sudah menjabat gubernur selama dua periode sejak 2016.

Alex mengatakan penerimaan uang oleh orang kepercayaan penyelenggara negara adalah modus yang kerap dilakukan dalam praktik korupsi. Hal itu menurut dia berpotensi sebagai bentuk suap atau gratifikasi yang sebenarnya dialamatkan kepada penyelenggara negara.

Meski begitu ia belum bisa memberi kepastian ihwal keterlibatan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor dalam kegiatan penyidikan tersebut. "Patut diduga," kata Alex.

Petugas Bawa Koper Berisi Dokumen

Usai OTT yang dilakukan penyidik, seorang petugas membawa koper kecil warna merah yang dilapisi kain hitam ke dalam ruangan Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Satreskrim Polres Banjarbaru. Berdasarkan pantauan di Markas Polres Banjarbaru, sekitar pukul 11.00 WITA, seorang petugas berpakaian preman menenteng koper turun dari kendaraan roda empat.

Ia berjalan terburu-buru menuju ruang Unit Tipidkor di Markas Polres Banjarbaru. Beberapa menit sebelumnya, sejumlah petugas berlalu lalang di area Satreskrim Polres Banjarbaru sambil membawa beberapa berkas yang terbungkus rapi di dalam map. Ada pula plastik bening yang sering digunakan penyidik sebagai penyimpanan berkas yang berkaitan dengan penanganan perkara.

Sejak pemeriksaan pada Minggu (6/10) malam, penyidik KPK masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi di Polres Banjarbaru.

Dua Mobil Dinas di Polres Banjarbaru

Usai operasi tangkap tangan, sebanyak dua mobil dinas diduga kendaraan milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) berada di Markas Polres Banjarbaru. Berdasarkan pantauan di lokasi, dua kendaraan tersebut berwarna hitam dengan pelat nomor merah DA-1152-PE dan pelat nomor putih DA-1371-PG jenis Mitsubishi Xpander Cross.

Meski begitu belum ada informasi resmi dari kepolisian Banjarbaru mengenai keberadaan dua mobil dinas pemprov tersebut.

Ruang Pemeriksaan KPK di Mapolres

Sebelumnya, pihak Polres Banjarbaru jajaran Polda Kalimantan Selatan membenarkan penyidik KPK menggunakan ruangan untuk pemeriksaan. Berdasarkan pantauan Antara, pada Senin dinihari terdapat kendaraan taktis brimob yang datang ke lokasi.

Kasat Reskrim Polres Banjarbaru AKP Haris Wicaksono membenarkan adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik KPK. Ia menyebut kepolisian menyediakan tempat khusus bagi KPK.

"Ada ruangan Polres Banjarbaru yang dipakai KPK untuk keperluan pemeriksaan," ujar Haris.

Meski begitu Haris mengatakan informasi lengkap mengenai operasi tangkap tangan akan disampaikan kepada publik kemudian.

Pemerintah mengklam telah menyelesaikan pembayaran 90% dari total utang rafaksi minyak goreng kepada peritel. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Moga Simatupang menyebut masih ada tujuh perusahaan dalam tahap penyelesaian pembayaran.

“Tujuh perusahaan lagi yang masih menyesuaikan hasil verifikasi dari PT. Sucofindo,” kata Moga saat ditemui di Kemendag pada Senin (7/10).

Rafaksi minyak goreng adalah pembayaran kompensasi oleh pemerintah ke peritel dan produsen akibat implementasi Peraturan Menteri Perdagangan No. 3 Tahun 2022. Aturan tersebut hanya berlaku selama dua minggu pada 19-31 Januari 2022.

Permendag No. 3 Tahun 2022 membuat peritel membanting harga jual minyak goreng di ritel modern saat itu dari sekitar Rp 23.000 menjadi Rp 14.000 per liter. Beleid tersebut menjanjikan selisih nilai atau rafaksi tersebut akan dibayar oleh pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Peritel menyampaikan besaran utang rafaksi minyak goreng pada awal 2023, sedangkan verifikasi Sucofindo yang menjadi dasar pemerintah melakukan pembayaran, rampung pada Juni 2023. Meski hanya tersisa 10%, Moga mengatakan penyelesaian utang rafaksi ini tergantung dari kesepakatan produsen atas hasil verifikasi dari surveyor. “Masalahnya kan mereka masih ada selisih yang perlu disesuaikan kembali,” ujarnya.

Pemerintah akan membayarkan utang rafaksi minyak goreng berdasarkan hasil verifikasi Sucovindo senilai Rp 474 miliar ke produsen dan peritel minyak goreng. Jumlah tersebut hanya 40% dari nilai yang diajukan oleh pengusaha senilai Rp 860 miliar.

Meski proses pembayaran utang rafaksi ini belum selesai, menurut dia, tidak perlu ada proses perpindahan penanganan ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. “Tidak perlu menyebrang, karena kalau memang produsen tidak puas dengan hasil verifikasinya mereka bisa ke PTUN,” ucapnya.

Pembayaran rafaksi mulai dilakukan BPDPKS pada pertengahan bulan lalu senilai Rp 474 miliar. Dengan kata lain, pembayaran rafaksi baru dilakukan 2,5 tahun setelah Permendag No. 3 Tahun 2022 berlaku.