PT Verona Indah Pictures Tbk resmi mencatatkan saham perdana di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa (8/10). Saham emiten berkode VERN dibuka melesat 33% ke level 262, tetapi tak bertahan lama dan turun ke level 204 pada pukul 10.00 WIB.

Perusahaan ini menjadi emiten ke-34 di bursa pada tahun ini dan menunjuk PT UOB Kay Hian Sekuritas sebagai penjamin dan pelaksana emisi efek perseroan. Harga saham yang ditawarkan pada IPO adalah 195.

Berdasarkan data Stockbit hingga pukul 10.00 WIB, volume saham yang diperdagangkan tercatat sebanyak 4,39 juta dengan nilai transaksinya Rp 97 miliar. Adapun kapitalisasi pasar Verona Indah Pictures pagi ini senilai Rp 982 miliar.

Direktur Utama Verona Indah Pictures, Pie Titin Suryani menyampaikan tingginya minat investor terhadap saham VERN menunjukkan bahwa investor merespons positif prospek usaha perseroan. Ia mengatakan tren kinerja perusahaan terus mengalami peningkatan.

“Tren positif kinerja perseroan ini tak lepas dari besarnya minat masyarakat atas karya sinetron yang berkualitas di Indonesia,” ukujar Titin di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (8/10).

Perusahaan yang bergerak dalam bidang rumah produksi film ini melepas maksimal 1,12 miliar lembar saham atau 23,54% dari modal disetor dan ditempatkan usai IPO. Dari aksi korporasi ini, perusahaan berpotensi meraup dana segar maksimal Rp 218,72 miliar.

Rencana Dana IPO

Berdasarkan keterangan manajemen, seluruh dana yang diperoleh dari IPO akan digunakan untuk akuisisi properti berupa tanah seluas 160 m² dan bangunan seluas 1.060 m² di Graha Arteri Mas, Jalan Panjang, Jakarta Barat. Properti ini berstatus hak milik atas nama Pie Titin Suryani, yang memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan sebagai pengendali.

Adapun sisa dana akan digunakan untuk modal kerja perusahaan, termasuk untuk pembiayaan produksi, akuisisi film/sinetron/serial digital, serta kegiatan pemasaran dan operasional perusahaan. Di samping itu, dana dari pelaksanaan Waran Seri I juga sepenuhnya akan digunakan sebagai modal kerja, termasuk untuk operasional sehari-hari, seperti produksi dan pemasaran, gaji karyawan, dan biaya operasional umum.

Demi menarik minat investor, perseroan akan membagikan dividen tunai maksimal sebesar 30% dari laba bersih, mulai tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan seterusnya. Kebijakan ini mengikuti ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT) dan peraturan Pasar Modal yang berlaku. Pembagian dividen akan diputuskan oleh para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan setiap tahun.

Berdasarkan kinerja keuangannya, penjualan Verona Indah Pictures mencapai Rp 247,54 miliar pada 2023. Perolehan itu meningkat 112,03% dibandingkan dengan penjualan pada 2022 sebesar Rp 116,75 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan peningkatan penjualan sinetron sebesar Rp 130,8 miliar atau 112,03%.

Kontribusi terbesar pendapatan perusahaan pada 2023 berasal dari sinetron berjudul “Suami Pengganti” sebesar Rp 105,2 miliar atau 42,5% dari total penjualan. Diikuti oleh sinetron “Bintang Samudera” sebesar Rp 30 miliar, dan kelanjutan sinetron “Terpaksa Menikahi Tuan Muda (TMTM)” sebesar Rp 67,25 miliar.

Uni Emirat Arab (UEA) mengubah peraturan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk mengecualikan transaksi yang melibatkan aset virtual, termasuk mata uang kripto. Amendemen ini berlaku efektif pada 15 November 2024.

Otoritas Pajak Federal UEA (FTA) mengumumkan perubahan tersebut di bawah Keputusan Kabinet No. (100) tahun 2024 pada 2 Oktober 2024. Ketentuan PPN ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan tentang perlakuan pajak terhadap aset digital sekaligus menyelaraskan dengan pembaruan undang-undang pajak sebelumnya di negara tersebut.

Melansir laporan Decrypt.com, di antara amendemen utama, Pasal 42 yang paling menonjol karena menambahkan pembebasan PPN untuk pengalihan kepemilikan aset virtual dan konversinya.

FTA mendefinisikan aset virtual sebagai representasi digital dari nilai yang dapat diperdagangkan atau digunakan untuk tujuan investasi. FTA dengan jelas membedakan aset virtual dari mata uang fiat atau surat berharga lainnya.

Perubahan Berlaku Surut

Perubahan ini berlaku surut sejak 1 Januari 2018, dan berdampak pada semua transaksi aset virtual sejak saat itu. Ini berarti bisnis yang berurusan dengan aset virtual harus menilai kembali kewajiban PPN mereka, terutama terkait transaksi retrospektif. Transaksi yang terjadi di masa lalu dan sekarang akan terpengaruh oleh peraturan baru.

FTA telah mendesak bisnis-bisnis ini untuk menilai kembali posisi pemulihan PPN dan status kepatuhan mereka. FTA juga mendorong mereka untuk mempertimbangkan perlunya pengungkapan sukarela untuk memperbaiki pengembalian pajak di masa lalu jika perlu.

Amandemen PPN UEA muncul dengan latar belakang upaya Dubai untuk mengatur sektor aset virtual.

Pada 2022, Dubai adalah salah satu yurisdiksi pertama di kawasan ini yang menetapkan pedoman yang jelas untuk perusahaan Web3. Otoritas Regulator Aset Virtual (VARA), yang mengawasi aktivitas aset digital di Dubai, baru-baru ini memperbarui aturan pemasarannya untuk Penyedia Layanan Aset Virtual (VASP).

Di bawah panduan baru, semua konten promosi yang terkait dengan aset digital harus memiliki penafian yang jelas untuk memperingatkan investor tentang potensi risiko keuangan. Mulai 1 Oktober, setiap materi pemasaran untuk aset digital harus menyatakan aset virtual tunduk pada volatilitas yang signifikan dan dapat kehilangan nilainya sebagian atau seluruhnya.

VARA mencatat bahwa penafian ini harus ditampilkan dengan jelas dan dapat dimengerti di semua perangkat, untuk memastikan transparansi dan perlindungan konsumen.

Aturan pemasaran yang baru dirancang untuk mencegah informasi yang menyesatkan dan memastikan bahwa promosi aset digital tidak mendorong perilaku perdagangan yang berisiko.

Nilai tukar rupiah melemah 0,05% ke level 15.694 per dolar AS pada perdagangan pagi ini, Selasa (8/10). Rupiah tertekan kekhawatiran memanasnya perang di Timur Tengah.

Mengutip Bloomberg, mata uang Asia lainnya juga melemah terhadap dolar AS hingga pukul 09.15 WIB. Won Korea Selatan melemah 0,32%, peso Filipina 0,01%, yuan Cina 0,65%, dolar Hong Kong 0,04%. Sedangkan dolar Singapura menguat 0,02%, dolar Taiwan 0,03%, dan baht Thailand 0,04%.

“Rupiah diperkirakan akan berkonsolidasi terhadap dolar AS dengan kecenderungan melemah terbatas,” kata analis komoditas dan mata uang Lukman Leong kepada Katadata.co.id, Selasa (8/9).

Lukman melihat rupiah masih akan tertekan kekhawatiran memanasnya perang di Timur Tengah. Di sisi lain, investor menantikan data data indeks kepercayaan konsumen Indonesia September 2024 yang akan dirilis pada hari ini.

“Rupiah diproyeksi akan berada pada kisaran Rp 15.600 per dolar AS hingga Rp 15.750 per dolar AS,” ujar Lukman.

Senior Economist KB Valbury Sekuritas Fikri C Permana juga memproyeksikan rupiah melemah hari ini. “Kemungkinan masih terdepresiasi, tetapi lebih landai dibanding hari kemarin dengan ekspektasi antara Rp 15.597 per dolar AS hingga Rp 15.797 per dolar AS,” kata Fikri.

Fikri menjelaskan, pergeraka rupiah hari ini antara lain, dipengaruhi hasil private placement Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN di angka Rp 3 triliun kemarin (7/10) dan perkembangan lelang SBSN hari ini. Data tenaga kerja AS yang bagus dan menahan kemungkinan The Fed memangkas suku bunga lebih besar juga memperngaruhi pergerakan rupiah hari ini. The Fed diperkirakan hanya akan memangkas suku bunga maksimal 25 bps pada pertemuan berikutnya.

“Bahkan 13,5% responden mengekspektasikan Fed Funds Rate ditahan pada angka 5,0% pada FOMC 7 November mendatang,” ujar Fikri.

Pengaruh lainnya juga datang dari tensi geopolitik Iran dan Israel yang masih tinggi. Kondisi geopolitik ini, menurut dia, diperparah dengan meningkatnya tensi di Ukraina dan Rusia.

Mahkamah Agung menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyetujui usulan kenaikan gaji dan tunjangan hakim. Persetujuan, antara lain mencakup kenaikan gaji pokok, uang pensiun, tunjangan jabatan.

"Info terakhir, tanggal 3 Oktober, sudah keluar persetujuan prinsip dari Menkeu," ujar Juru Bicara sekaligus Wakil Ketua Bidang Non-Yudisial Mahkamah Agung Suharto saat menerima audiensi Solidaritas Hakim Indonesia di Gedung Mahkamah Agung, Senin (7/10).

Suharto menjelaskan, Mahkamah Agung telah menyampaikan delapan poin usulan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim di Bawah MA. Namun, menurut dia, pihak Kementerian PANRB hanya menyerahkan empat poin ke Kementerian Keuangan.

Keempat poin tersebut, mencakup usulan kenaikan gaji pokok naik 8–15%, uang pensiun 8–15%, tunjangan jabatan 45–70%, dan tunjangan kemahalan. Sedangkan empat usulan MA yang belum diakomodasi Kementerian PANRB, yaitu fasilitas perumahan negara, transportasi, kesehatan, dan honorarium percepatan penanganan perkara.

Menurut dia, hanya tiga usulan Kementerian PANRB yang disepakati Kemenkeu, yakni kenaikan gaji pokok, pensiun, dan tunjangan jabatan. Sedangkan tunjangan kemahalan, akan diperjuangkan pada waktu dan cara lain karena memerlukan kajian dan komparasi dengan aparat penegak hukum lain.

"Atas arahan Ketua Mahkamah Agung, ya, sudah tiga dulu, nanti tunjangan kemahalan akan menyusul diperjuangkan lagi," katanya.

Ia menjelaskan draf rancangan peraturan pemerintah yang baru terkait hak keuangan hakim tersebut akan segera disusun. Draf yang sudah selesai nantinya akan diharmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. "Prosesnya seperti pembuatan peraturan pemerintah pada umumnya," kata Suharto.

MA sebelumnya memfasilitasi audiensi dengan SHI. Dalam forum audiensi yang dihadiri pimpinan MA, Komisi Yudisial, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), serta perwakilan Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) itu, SHI menyampaikan empat tuntutan, yakni:

1. Mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012
2. Mendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim kembali didiskusikan
3. RUU Contempt of Court atau Penghinaan terhadap Pengadilan dapat segera diwujudkan
4. Meminta adanya peraturan pemerintah yang menjamin keamanan keluarga hakim
   
   

Ketua DPR Puan Maharani berharap pemberian tunjangan rumah dinas kepada para anggota DPR akan efektif, menyusul kebijakan anggota DPR periode 2024-2029 tak lagi mendapatkan fasilitas rumah jabatan anggota.

"Ya, Insya-Allah efektif karena memang kami berharap bahwa itu bisa bermanfaat bagi para anggota," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/9).

Dia menyebut tunjangan rumah dinas tersebut bisa memfasilitasi konstituen anggota dewan yang datang dari daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

Hal ini sebagai respons soal tunjangan rumah dinas diberikan sekalipun kepada anggota dewan yang sudah memiliki kediaman di wilayah Jakarta.

"Setiap anggota itu kan mempunyai juga hak dan kewajiban untuk bisa memfasilitasinya jika ada konstituen atau ada orang dari dapil datang dan lain-lain sebagainya," kata dia.

Akan Tetap Mendapat Tunjangan Rumah Dinas

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengatakan anggota DPR periode 2024-2029 yang sudah memiliki rumah di Jakarta akan tetap mendapatkan tunjangan rumah dinas (rumdis), setelah adanya kebijakan bahwa Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR tidak bisa lagi ditinggali oleh para wakil rakyat tersebut.

Dia mengatakan bahwa semua anggota DPR memiliki hak dan kewajiban yang sama sesuai undang-undang sehingga para wakil rakyat itu akan diperlakukan sama terkait tunjangan yang akan diterima bersamaan dengan gaji tersebut.

"Semua diperlakukan sama sehingga semua mendapatkan pengganti untuk rumah tempat tinggal itu sama, kecuali Pimpinan DPR sudah mendapat rumah dinas dari Sekretariat Negara," kata Indra saat meninjau Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR, Kalibata, Jakarta, Senin (7/10).

Pada Jumat (4/10), Indra mengumumkan bahwa anggota DPR periode 2024–2029 sudah tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas dan diganti dengan tunjangan rumah dinas atau rumah jabatan.

Hal itu diketahui sejak Kamis (3/10) melalui Surat Sekretariat Jenderal DPR Nomor B/733/RT.01/09/2024 perihal penyerahan kembali rumah jabatan anggota. Surat yang ditandatangani pada 25 September 2024 itu memerintahkan anggota DPR yang terpilih maupun yang tidak untuk meninggalkan rumah dinasnya masing-masing.

Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG diperkirakan konsolidasi pada perdagangan Selasa (8/10). Analis merekomendasikan sejumlah saham yang menarik untuk dikoleksi, seperti PT Telkom Indonesia Tbk atau TLKM dan PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk atau TKIM.

Konsolidasi digunakan untuk menggambarkan waktu setelah tren naik atau turun yang signifikan ketika harga saham bergerak dalam rentang yang relatif kecil

Phintraco Sekuritas menyatakan, ada beberapa sentimen yang dapat mempengaruhi gerak IHSG hari ini. Salah satunya datang dari pasar global, yang mengantisipasi rilis data neraca perdagangan Amerika Serikat (AS) Agustus 2024 hari ini.

Pasar memperkirakan neraca perdagangan Amerika mengalami defisit US$ 70,4 miliar, lebih baik dibanding Juli 2024 yang tercatat defisit US$ 78,8 miliar. Kondisi ini menunjukkan nilai ekspor Amerika pada Agustus 2024 mengalami perbaikan meskipun masih lebih rendah dibanding nilai impornya.

Sentimen lainnya adalah data pengeeluaran rumah tagga Agustus 2024 di Jepang yang juga dijadwalkan rilis hari ini. Selain itu, terdapat sentimen dari dalam negeri, yakni pasar menantikan rilis data keyakinan konsumen sebagai acuan untuk menilai kondisi ekonomi saat ini maupun dimasa depan. Pasar memperkirakan keyakinan konsumen tetap stabil di level optimis 124,5 pada September 2024.

Data IKK yang stabil memperkuat keyakinan konsumsi masyarakat masih terjaga, setelah Inflasi inti naik ke 2,09% yoy di September 2024 dari 2,02% year on year (yoy) di Agustus 2024.

"Jika IHSG mampu bertahan di atas level 7.500, maka akan berpotensi konsolidasi direntang level 7.500-7,550 hari ini," tulis Phintraco Sekuritas dalam risetnya, Selasa (8/10).

Berikut rekomendasi saham dari Phintraco Sekuritas:

• T Telkom Indonesia Tbk (TLKM)
• PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK)
• PT BFI Finance Tbk (BFIN)
• PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR)
• PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM).

Sementara itu, MNC Sekuritas menilai IHSG masih rawan bergerak terkoreksi kembali untuk menguji rentang 7.347-7.454.

Berikut rekomendasi saham dari MNC Sekuritas:

• Buy on weakness saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO) di level 4.300-4.350
• Buy on weakness saham PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO) di level 645-660
• Buy on weakness saham PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM) di level 7.475-7.575.
• Sale on strength saham PT Saratoga Investama Tbk (SRTG) di rentang 2.520-2.570.

Bursa saham Amerika Serikat, Wall Street anjlok pada perdagangan Senin (7/10) akibat kenaikan harga minyak dan lonjakan imbal hasil surat berharga atau treasury AS. Indeks Dow Jones Industrial Average tergelincir 398,51 poin atau 0,94% menjadi 41.954,24, S&P 500 turun 0,96% ke 5.695,94 dan Nasdaq Composite anjlok 1,18% ke 17.923,90.

Imbal hasil obligasi acuan 10 tahun naik lebih dari empat basis poin dan mencapai 4,02% untuk pertama kalinya sejak Agustus. Adapun harga minyak mentah AS melonjak lebih dari 3%, menembus US$ 77 per barel, didorong oleh ketegangan yang terus berlangsung di Timur Tengah.

Chief Market Strategist di B. Riley Wealth, Art Hogan mengatakan bahwa laporan pekerjaan pada hari Jumat telah membantu menyelamatkan Wall Street pekan sebelumnya. Dua faktor utama yang yang menjadi perhatian para investor pada perdagangan awal pekan ini adalah kenaikan imbal hasil obligasi negara dan meningkatnya harga energi.

Ia menilai kondisi tersebut bisa membuat investor khawatir bahwa situasinya mungkin akan menjadi lebih buruk. "Hal ini tentu menjadi alasan bagi investor untuk lebih berhati-hati saat memasuki awal musim laporan keuangan,” kata Wealth dikutip CNBC, Selasa (8/10).

Saham-saham di sektor energi naik sekitar 0,4% dan menjadi satu-satunya sektor dalam S&P 500 yang berakhir di zona hijau. Sedangkan sektor utilitas dan consumer discretionary terkoreksi paling dalam, masing-masing sekitar 2%,

Ada beberapa rilis data penting yang dapat mewarnai pergerakan Wall Street pekan ini, antara lain risalah rapat The Federal Reserve pada Rabu (9/10) dan laporan indeks harga konsumen atau inflasi pada Kamis (10/10). Selain itu, musim laporan keuangan akan semakin aktif, dengan Delta Air Lines dan JPMorgan Chase dijadwalkan merilis laporan keuangannya masing-masing pada Kamis dan Jumat.

Rencana pemerintah untuk memberi tunjangan rumah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) justru berbanding terbalik dengan nasib para pekerja yang harus menanggung iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Para wakil rakyat itu digandang-gadang bisa menikmati tunjangan rumah dalam jumlah fantastis yaitu Rp 30 juta sampai 50 juga per bulan. Sebaliknya, gaji pekerja di atas upah minimum regional (UMR) harus dipotong 3% untuk iuran Tapera.

Kondisi ini begitu miris dan mendapat banyak kritikan dari berbagai pihak termasuk ekonom. Karena pemberian tunjangan rumah akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kini sudah defisit Rp 153,7 triliun pada Agustus 2024.

Defisit itu terjadi karena lonjakan belanja pemerintah, terutama untuk pemilihan umum (Pemilu) dan bantuan sosial (bansos) pada Agustus 2024. Defisit ini melebar dari 0,41% dari PDB pada Juli menjadi 0,68% dari PDB pada Agustus 2024.

Jika defisit terus meningkat, maka pemerintah akan memangkas belanja di sektor prioritas untuk mengurangi tekanan anggaran. Ini bisa berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Selain pendapatan negara seret, pertumbuhan ekonomi masih stagnan di kisaran 5%, karena penurunan daya beli masyarakat, penurunan jumlah kelas menengah hingga peningkatan pemutusan hubungan kerja (PHK). Selain itu, karena ketergantungan Indonesia pada ekspor komoditas hingga pengaruh ekonomi global.

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai kondisi ekonomi masyarakat saat ini tengah menurun. Maka tidak bijak dan tidak layak jika muncul wacana pemberian tunjangan kepada wakil rakyat yang hidup dari uang pajak rakyat.

“Wacana ini menunjukkan ketidakempatian kesekretriatan maupun wakil rakyat terhadap kondisi ekonomi Indonesia yang melemah,” kata Huda kepada Katadata.co.id, Senin (7/10).

Seharusnya, penggunaan anggaran memprioritaskan program rakyat terlebih dahulu, karena anggaran negara sangat terbatas sehingga tidak bijak memunculkan usulan tunjangan rumah tersebut.

Saat ini, anggota parlemen juga sudah mempunyai rumah dinas yang siap ditempati dengan fasilitas lengkap. “Tentu akan menjadi pertanyaan, jika diberikan uang tunjangan rumah pengganti rumah dinas, rumah dinasnya buat siapa? Apakah buat kesekretariatan DPR/MPR?” ujar Huda.

Huda memperkirakan total tunjangan rumah anggota DPR bisa mencapai Rp 600 juta per tahun. Belum termasuk dengan penambahan gaji dan tunjangan lain yang mencapai Rp 50 juta per bulan.

“Ditambah kehadiran dan uang lain. Jadi, DPR jangan menjadi orang tamak dengan meminta tunjangan ruma,” kata Huda.

Beban APBN Makin Berat

Huda menilai usulan tunjangan ini dapat membebani membebani APBN. “ Karena APBN harus mengeluarkan uang untuk tunjangan rumah anggota dan perawatan rumah dinas. Memang bagi kesekretariatan DPR merupakan uang kecil, bagi rakyat kecil, uang miliaran tersebut justru berarti,” ujar Huda.

Jika digunakan lebih baik, tunjangan tersebut bisa digunakan untuk menyokong program makan bergizi gratis yang layak dengan gizi seimbang bagi delapan ribu anak Indonesia.

“Gizi anggota dewan sudah sehat semua. Tapi mereka tidak memikirkan dan tidak punya rasa empati buat berbagi ke masyarakat miskin,” kata Huda.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal juga menilai rencana tunjangan ini bakal membebani APBN. Karena kondisi fiskal sudah sangat terbatas untuk membiayai program-program pemerintah.

“Seharusnya pengeluaran APBN ini sangat selektif dan diprioritaskan untuk mengangkat pendapatan masyarakat,” ujar Faisal.

Dengan begitu, benefit apapun yang akan diberikan kepada ASN, pejabat tinggi, dan termasuk juga anggota DPR harus menyesuaikan kondisi APBN. Sehingga, benefit yang ada saat ini harus diarahkan kepada masyarakat kelas menengah dan bawah.

“Dari sisi besarannya menurut saya harus lebih adil. Harus ada sense of crisis gitu. Ada empati terhadap kelas menengah ke bawah,” kata Faisal.

Sementara Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti juga menilai usulan tunjangan rumah DPR sangat tidak tepat di tengah deflasi lima bulan beruntun.

“Pembagian tunjangan rumah Rp 50 juta, sebaiknya bisa dialokasikan untuk masyarakat yang sedang mengalami penurunan daya beli. Apalagi ada iuran Tapera dan kenaikan dana pensiun akan memperparah deflasi,” ujar Esther.

Tak berbeda dengan yang lain, Esther juga menilai tunjangan rumah DPR bakal membebani APBN. Oleh karena itu, Esther meminta pemerintah lebih berhati-hati mengelola belanja anggaran dan lebih fokus pada kegiatan produktif ketimbang konsumtif.

Tunjangan Rumah DPR untuk Ganti Rumah Dinas

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerbitkan surat bernomor B/733/RT.01/09/202. Dalam surat tertanggal 25 September 2024 itu disebutkan bahwa anggota DPR periode 2024-2029 tak lagi mendapat rumah.

Surat itu memuat tiga poin utama yang menjelaskan fasilitas baru sebagai pengganti rumah dinas. Pertama,anggota DPR periode 2024-2029 akan diberikan tunjangan perumahan dan tidak diberikan fasilitas Rumah Jabatan Anggota (RJA).

Kedua, pemberian tunjangan perumahan diberikan terhitung sejak anggota DPR periode 2024-2029 dilantik. Adapun poin ketiga, anggota DPR yang mendapat tunjangan perumahan, maka tidak berhak menempati Rumah Jabatan Anggota.

Sekjen DPR Indra Iskandar membenarkan kabar tersebut. Ia menyebut anggota dewan akan mendapat tunjangan perumahan lantaran rumahnya dikembalikan ke Kemensetneg.

Indra menyebut riset awal pada hunian di sekitar kompleks parlemen, Senayan dengan tunjangan Rp 30 juta sampai Rp 50 juta per bulan. “Ini untuk hunian tiga kamar, kita cek di Senayan, Kebayoran, Sudirman harganya bagimana?. Kalau untuk kamar kos saja berapa?, enggak mungkin kalau Rp 5 juta atau Rp 10 juta," kata Indra.

Lalu saat ditanya wartawan terkait kisaran tunjangan rumah DPR pada angka Rp 30 sampai Rp 50 juta per bulan, Indra mengkonfirmasi hal itu. “Ya, sekitaran segitulah,” ujar Indra.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara mengenai aset rumah dinas anggota DPR di kawasan Kalibata, Jakarta yang tak akan dihuni lagi. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (DJKN) Kemenkeu memastikan nasib aset tersebut masih dalam pembahasan.

“Perlu kami informasikan untuk rumah dinas DPR ini masih dalam proses pembahasan di DJKN, jadi belum ada wacana-wacana untuk apa ke depannya," kata Direktur Hukum dan Humas DJKN Tedy Syandriadi dalam Media Briefing di Kantor LMAN, Jakarta, Senin (7/10).

Sementara Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Candra Giri Artanto juga belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut mengenai aset rumah dinas DPR tersebut. Meskipun begitu, Candra memastikan pihaknya siap mengelola jika diberikan penugasan.

“Untuk rumah dinas belum bisa menjawab kami belum ada informasi. Kami siap kalau ditugaskan ke depannya,” ujar Candra.

Rumah Dinas DPR Diganti Jadi Tunjangan

Sebelumnya Sekretariat Jenderal DPR menerbitkan surat bernomor B/733/RT.01/09/202. Dalam surat tertanggal 25 September 2024 itu disebutkan bahwa anggota DPR periode 2024-2029 tak lagi mendapat rumah.

Surat itu memuat tiga poin utama yang menjelaskan fasilitas baru sebagai pengganti rumah dinas. Pertama, anggota DPR periode 2024-2029 akan diberikan tunjangan perumahan dan tidak diberikan fasilitas Rumah Jabatan Anggota (RJA).

Kedua, pemberian tunjangan perumahan diberikan terhitung sejak anggota DPR periode 2024-2029 dilantik. Adapun poin ketiga, anggota DPR yang mendapat tunjangan perumahan, maka tidak berhak menempati Rumah Jabatan Anggota.

Sekjen DPR Indra Iskandar membenarkan kabar tersebut. Ia mengatakan, anggota dewan akan mendapat tunjangan perumahan lantaran rumahnya dikembalikan ke Kemensetneg.

Indra menyebut riset awal pada hunian di sekitar kompleks parlemen, Senayan dengan tunjangan Rp 30 juta sampai Rp 50 juta per bulan. “Ini untuk hunian tiga kamar, kita cek di Senayan, Kebayoran, Sudirman harganya bagimana? Kalau untuk kamar kos saja berapa? Enggak mungkin kalau Rp 5 juta atau Rp 10 juta," kata Indra.

Lalu saat ditanya wartawan terkait kisaran tunjangan rumah DPR pada angka Rp 30 sampai Rp 50 juta per bulan, Indra mengkonfirmasi hal itu. “Ya, sekitaran segitulah,” ujar Indra.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara mengenai aset rumah dinas anggota DPR di kawasan Kalibata, Jakarta yang tak akan dihuni lagi. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (DJKN) Kemenkeu memastikan nasib aset tersebut masih dalam pembahasan.

“Perlu kami informasikan untuk rumah dinas DPR ini masih dalam proses pembahasan di DJKN, jadi belum ada wacana-wacana untuk apa ke depannya," kata Direktur Hukum dan Humas DJKN Tedy Syandriadi dalam Media Briefing di Kantor LMAN, Jakarta, Senin (7/10).

Sementara Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Candra Giri Artanto juga belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut mengenai aset rumah dinas DPR tersebut. Meskipun begitu, Candra memastikan pihaknya siap mengelola jika diberikan penugasan.

“Untuk rumah dinas belum bisa menjawab kami belum ada informasi. Kami siap kalau ditugaskan ke depannya,” ujar Candra.

Rumah Dinas DPR Diganti Jadi Tunjangan

Sebelumnya Sekretariat Jenderal DPR menerbitkan surat bernomor B/733/RT.01/09/202. Dalam surat tertanggal 25 September 2024 itu disebutkan bahwa anggota DPR periode 2024-2029 tak lagi mendapat rumah.

Surat itu memuat tiga poin utama yang menjelaskan fasilitas baru sebagai pengganti rumah dinas. Pertama, anggota DPR periode 2024-2029 akan diberikan tunjangan perumahan dan tidak diberikan fasilitas Rumah Jabatan Anggota (RJA).

Kedua, pemberian tunjangan perumahan diberikan terhitung sejak anggota DPR periode 2024-2029 dilantik. Adapun poin ketiga, anggota DPR yang mendapat tunjangan perumahan, maka tidak berhak menempati Rumah Jabatan Anggota.

Sekjen DPR Indra Iskandar membenarkan kabar tersebut. Ia mengatakan, anggota dewan akan mendapat tunjangan perumahan lantaran rumahnya dikembalikan ke Kemensetneg.

Indra menyebut riset awal pada hunian di sekitar kompleks parlemen, Senayan dengan tunjangan Rp 30 juta sampai Rp 50 juta per bulan. “Ini untuk hunian tiga kamar, kita cek di Senayan, Kebayoran, Sudirman harganya bagimana? Kalau untuk kamar kos saja berapa? Enggak mungkin kalau Rp 5 juta atau Rp 10 juta," kata Indra.

Lalu saat ditanya wartawan terkait kisaran tunjangan rumah DPR pada angka Rp 30 sampai Rp 50 juta per bulan, Indra mengkonfirmasi hal itu. “Ya, sekitaran segitulah,” ujar Indra.

Lembaga Manajemen Aset Negara atau LMAN membukukan pendapatan negara bukan pajak atau PNBP mencapai Rp 3,24 triliun selama periode Januari hingga 4 Oktober 2024.

Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi menyebut realisasi itu sebagai pencapaian yang luar biasa dan berasal dari sejumlah aset potensial.

“Rinciannya dari advisory sebesar Rp 1,3 miliar. Kemudian properti umum sebesar Rp 690,53 miliar dan treasury sebesar Rp 2,553 triliun,” kata Basuki dalam Media Briefing di Kantor LMAN, Jakarta, Senin (7/10).

Basuki optimistis target setoran PNBP hingga akhir 2024 bisa tercapai. Diapun mendorong jajarannya dalam tiga bulan ke depan bisa mengumpulkan PNBP Rp 1 triliun hingga akhir tahun 2024.

“Syukur-syukur optimistis bisa sampai dengan Rp 1 triliun. Jadi misalnya nanti capaian akhir di tahun 2024 bisa kurang lebih Rp 4,2 triliun,” ujar Basuki.

Jumlah Aset Bertambah

Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan LMAN Candra Giri Artanto menyebut jumlah aset yang teroptimalisasi sudah bertambah. Pada 2020, aset kelolaan LMAN hanya mencapai 19 aset, namun saat ini sudah sebanyak 126 aset. “Aset ini terdiri dari 54 unit apartemen dan 72 aset dalam bentuk non apartemen,” kata Basuki.

Selain itu, jumlah aset kelolaan mencapai 310 aset yang terdiri dari satu kilang LNG Arun dan satu kilang LNG Badak. Begitu juga dengan 151 unit apartemen, 112 ruko atau gudang, 14 gedug, 22 tanah, dan 9 rumah.

Sedangkan jumlah aset yang siap untuk dipasarkan mencapai 45 aset. Terdiri dari ready to market sebanyak 42 unit dan aset dalam kondisi as it is sebanyak tiga unit. Dari 45 aset yang siap untuk dipasarkan ini terdiri dari 33 unit apartemen dan 12 unit non apartemen.

Candra memastikan, optimalisasi aset negara menghasilkan manfaat nonfinansial. “Kalau PNBP kategorinya adalah manfaat finansial, ini manfaat yang sifatnya nonfinansial,” ujar Candra.

Aset dengan manfaat non finansial yang telah dikuantifikasi mencapai Rp 72,6 miliar. Angka ini bersumber dari aset kilang sebesar Rp 27,6 miliar dan properti umum sebesar Rp 45 miliar.

Lembaga Manajemen Aset Negara atau LMAN mencatat realisasi pendanaan pengadaan lahan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk proyek strategis nasional (PSN) selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mencapai Rp 134,45 triliun. Dana tersebut dikucurkan sejak 2017 hingga 4 Oktober 2024.

“Pendanaan lahan di antaranya untuk pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN dengan realisasi sebesar Rp 2,85 triliun,” kata Direktur Utama LMAN, Basuki Purwadi dalam acara Media Briefing, Senin (7/10).

Basuki menjelaskan saat ini sudah ada 128 PSN yang dibiayai oleh LMAN. Dari total tersebut, ia mengatakan sebanyak 78 PSN sudah selesai atau beroperasi. Dengan begitu dalam satu tahun rata-rata LMAN bisa menyelesaikan pengadaan lahan untuk 8 PSN.

“Sebanyak 61% telah diselesaikan dan diresmikan. Hal itu pastinya akan mendatangkan manfaat berganda baik bagi masyarakat maupun perekonomian,” ujar Basuki.

Proyek PSN yang ditangani LMAN terdiri dari 43 PNS jalan tol, 24 PSN bendungan, tiga PSN irigasi, satu PSN pelabuhan, dan enam PSN jalur kereta api. Begitu juga dengan satu PSN Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Sementara pada sejak Januari hingga 4 Oktober 2024, Basuki memastikan LMAN sudah merealisasikan pendanaan lahan PSN hingga Rp 10,57 triliun. Ada tiga sektor pendanaan terbesar yaitu jalan tol Rp 7,91 triliun, bendungan Rp 1,11 triliun, dan untuk IKN Rp 1,43 triliun.

“IKN itu baru kita lakukan pendanaan lahan tahun lalu, pertengahan tahun lalu," kata Basuki.

Dia memastikan LMAN mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah. Hal itu untuk menghasilkan manfaat berupa percepatan konektivitas, peredaran barang dan jasa, pemenuhan kebutuhan sumber daya air maupun manfaat berganda bagi pergerakan sektor pariwisata dan UMKM.