Perbankan Indonesia bakal kedatangan pendatang baru. Bank investasi terbesar asal Cina, China International Capital Corp (CICC), telah menetapkan Indonesia sebagai salah satu tujuan ekspansinya di Asia Tenggara.

CICC mencari pasar baru lantaran aktivitas transaksi lokal berjalan lambat. Meningkatnya tensi geopolitik dan melemahnya ekonomi Tiongkok membuat aktivitas transaksi penggalangan dana di Hong Kong dan Cina lesu.

Riset KPMG berjudul "Chinese Mainland and Hong Kong IPO Markets: 2024 Mid-year Review" menunjukkan nilai penggalangan dana dari penawaran umum perdana saham seri A di bursa-bursa Cina turun 75% secara tahunan menjadi 56,5 miliar yuan (Rp 125,85 triliun) pada semester I 2024. Sementara itu, jumlah perusahaan yang melaksanakan IPO turun 70% menjadi 52 perusahaan.

Pasar IPO di Hong Kong juga mencatat penurunan walaupun tidak sedalam di Cina daratan. Pada semester I tahun ini, nilai penggalangan dana IPO di Hong Kong mencapai HKD 11,6 miliar (Rp 24,07 triliun), turun 35% secara tahunan. Adapun jumlah perusahaan yang melaksanakan IPO turun 15% menjadi 27 perusahaan.

Tentu saja penurunan aktivitas penggalangan dana di Cina daratan dan Hong Kong ini berpengaruh pada bisnis CICC. Sekadar gambaran, 74% pendapatan bank ini pada 2023 disumbangkan oleh operasinya di dalam negeri sedangkan bisnis di luar negeri berkontribusi sebesar 26%.

Kondisi ini berlawanan dengan pasar Indonesia. Pada 2023, Indonesia menjadi jawara untuk pencatatan umum perdana saham di kawasan Asia Tenggara dan Hong Kong dengan kontribusi 51%. Nilai IPO di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun lalu mencapai US$3,55 miliar atau sekitar Rp 55,87 triliun dari 79 perusahaan.

Namun, pelaksanaan IPO di Indonesia hingga semester I tahun ini melambat menjadi hanya 25 perusahaan dengan nilai penggalangan dana Rp 4,07 triliun. Deloitte memprediksi kondisi ini terjadi karena investor masih wait and see (menunggu) kebijakan dari pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Mengapa Indonesia Jadi Target Ekspansi CICC?

Bank investasi yang didirikan pada 1995 ini sudah memiliki kantor cabang di tujuh pusat keuangan global, antara lain di Hong Kong, New York, London, dan Singapura. Menurut laporan Reuters, CICC membuka kantor perwakilan di Vietnam untuk memperluas jangkauannya di Asia Tenggara pada Juni lalu.

Di pasar-pasar utamanya di Cina dan Hong Kong, CICC telah mengurangi gaji para bankir dan mempertimbangkan untuk mengurangi jumlah tenaga kerja. Laba dan harga saham bank investasi ini juga turun secara signifikan.

Bank-bank investasi Tiongkok lainnya juga terkena dampak yang sama, sehingga mendorong bank-bank asal Cina ini untuk mengejar prospek komersial di pasar-pasar Asia Pasifik lainnya.

Asia Tenggara memiliki prospek yang cerah berkat pertumbuhan ekonomi kawasan ini, populasi yang muda dan berketerampilan tinggi, serta infrastruktur yang terus berkembang. Dalam beberapa tahun terakhir, Asia Tenggara telah menjadi pusat investasi dunia.

CICC juga melihat potensi besar dalam pendanaan swasta untuk perusahaan-perusahaan startup digital, termasuk yang sudah berstatus unicorn di Asia Tenggara. Hal ini tidak lepas dari peran kedua pemegang sahamnya, raksasa teknologi di Cina yakni Tencent dan Alibaba, yang gencar berinvestasi di startup digital.

Bank investasi tertua di Cina ini juga membidik potensi peningkatan investasi lintas batas dari perusahaan-perusahaan Tiongkok. Sektor yang dibidik bank beraset Rp 1.276 triliun ini terutama sektor konsumen, teknologi, media, telekomunikasi, fintech, logistik, dan kendaraan listrik.

Seperti diketahui, dalam beberapa tahun terakhir Indonesia gencar mendorong investasi kendaraan listrik dari produsen otomotif Cina. Nama-nama besar seperti Wuling dan BYD bahkan sudah membangun pabrik di sini.

Selain di sektor kendaraan listrik, perusahaan-perusahaan Cina juga gencar berinvestasi di sektor hilirisasi mineral, dengan membangun smelter. Ini berarti peluang yang besar bagi bank-bank asal Cina untuk masuk dan menawarkan pembiayaan bagi perusahaan-perusahaan Tiongkok yang ingin berinvestasi di Indonesia.

Selain menyediakan pembiayaan, bank-bank negeri Panda ini bisa menawarkan jasa sebagai penasihat keuangan untuk transaksi merger atau akuisisi, serta menjadi arranger untuk kredit sindikasi.

Perlu Siapkan Modal Inti Minimal Rp 10 Triliun

Meski kabar rencana masuknya CICC ke Indonesia santer terdengar, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan belum menerima permohonan resmi dari CICC untuk membuka kantor perwakilan di Indonesia. OJK juga baru mendengar informasi tersebut dari pemberitaan media asing.

"Berdasarkan informasi yang kami miliki belum terdapat permohonan atau pernyataan resmi dari CICC kepada OJK mengenai rencana ekspansi pembukaan kantor di Indonesia," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae kepada Katadata.co.id, Selasa (23/7).

Dian menjelaskan, pembukaan Kantor Cabang Bank Luar Negeri (KCBLN) merujuk pada Peraturan OJK 12/03 Tahun 2021. Aturan tersebut mengatur bahwa pendirian KCBLN itu harus berbadan hukum Indonesia. Bank tersebut juga harus menyediakan modal inti minimal Rp 10 triliun.

"Berdasarkan hasil penelitian OJK, bank dapat beroperasi secara efisien, menghasilkan laba, serta memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional jika modal inti yang dimiliki berada pada rentang Rp 10 triliun," tutur Dian.

Lima Pemegang Saham Terbesar CICC (Katadata/Ajeng)

Sementara itu, Ekonom dan Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Ryan Kiryanto menilai CICC melihat prospek perbankan di Indonesia yang masih dalam fase pertumbuhan sebagai daya tarik bagi investor asing. "Loan to GDP ratio atau rasio total kredit yang disalurkan terhadap PDB itu kurang lebih 35%. Jadi, ruang untuk bertumbuh masih besar," ujar Ryan kepada Katadata.co.id.

Rasio pendanaan terhadap PDB atau funding to GDP ratio Indonesia juga sekitar 40%. Yang terpenting, pendapatan bunga bersih atau net interest margin (NIM) industri perbankan RI di kisaran 4%-5%, tertinggi di ASEAN.

"Ini sejalan dengan kebijakan pemerintah, siapa pun presidennya. Ke depannya akan agresif membangun infrastruktur, manufaktur, kemudian menarik investasi. Ini termasuk proyek-proyek strategis nasional dengan segala dampak ekonominya," kata Ryan. Hal ini membuat peluang bagi bank-bank asing untuk ikut meraih cuan dengan mengucurkan pendanaan ke sektor-sektor tersebut.

Kompetisi Bakal Semakin Ketat

Masuknya bank besar asal Cina ini akan memperketat persaingan dengan bank-bank lokal maupun bank asing yang sudah lebih dulu ada di Indonesia. Kompetisi untuk memperebutkan pasar kredit bisa dipastikan bakal semakin ketat.

Akan tetapi, masuknya bank asing tidak selalu berarti negatif. Ryan menilai semakin banyak pemain-pemain yang bagus di pasar perbankan suatu negara, tingkat persaingan di pasar akan semakin sehat. "Siapa yang diuntungkan dengan masuknya asing? Konsumen. Karena kita sebagai nasabah, itu punya pilihan-pilihan," kata Ryan.

Ryan mengatakan bank asing bisa jadi akan membawa teknologi canggih maupun menawarkan produk simpanan dan fasilitas kredit yang menarik bagi nasabah. Hal itu justru bisa memberikan inspirasi bagi bank-bank lokal untuk mengadopsi teknologi atau produk yang bagus. Alhasil, persaingan menjadi lebih terbuka dan lebih sehat.

"Bank-bank lokal akan terus memperbarui dirinya, melakukan improvement agar daya saing bank-bank lokal itu tidak tertekan, tidak menurun ketika masuknya bank-bank asing tadi," tuturnya.

Dengan modal inti minimum Rp 10 triliun, bank asing seperti CICC yang membuka kantor cabang di Indonesia akan masuk dalam Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) 2. Kelompok ini memiliki kisaran modal Rp 6 triliun hingga Rp 14 triliun. Artinya, bank Cina ini nantinya akan bertarung dengan bank-bank skala menengah hingga bank skala besar.

Ryan menilai, bank-bank lokal justru bisa mengambil keuntungan dengan menjadikan bank asing ini sebagai mitra kerja. Jadi, ujung-ujungnya tidak selalu harus bersaing.

"Tidak ada kerugiannya bank asing masuk ke Indonesia. Yang penting dia masuk, dia ikut membiayai pembangunan ekonomi di Indonesia," ujar dia.

Perbankan Indonesia sudah menganut prinsip globalisasi sehingga bank asing bisa ekspansi ke pasar Indonesia. Sebaliknya, sah-sah saja jika bank lokal juga membuka kantor di luar negeri.

Ryan berharap OJK nantinya memberikan arahan agar bank asing tersebut bisa ikut membiayai ekonomi produktif. "Pasti ada guidance-nya, tidak dilepas begitu saja (oleh OJK)," lanjutnya.

Perbankan Indonesia bakal kedatangan pendatang baru. Bank investasi terbesar asal Cina, China International Capital Corp (CICC), telah menetapkan Indonesia sebagai salah satu tujuan ekspansinya di Asia Tenggara.

CICC mencari pasar baru lantaran aktivitas transaksi lokal berjalan lambat. Meningkatnya tensi geopolitik dan melemahnya ekonomi Tiongkok membuat aktivitas transaksi penggalangan dana di Hong Kong dan Cina lesu.

Riset KPMG berjudul "Chinese Mainland and Hong Kong IPO Markets: 2024 Mid-year Review" menunjukkan nilai penggalangan dana dari penawaran umum perdana saham seri A di bursa-bursa Cina turun 75% secara tahunan menjadi 56,5 miliar yuan (Rp 125,85 triliun) pada semester I 2024. Sementara itu, jumlah perusahaan yang melaksanakan IPO turun 70% menjadi 52 perusahaan.

Pasar IPO di Hong Kong juga mencatat penurunan walaupun tidak sedalam di Cina daratan. Pada semester I tahun ini, nilai penggalangan dana IPO di Hong Kong mencapai HKD 11,6 miliar (Rp 24,07 triliun), turun 35% secara tahunan. Adapun jumlah perusahaan yang melaksanakan IPO turun 15% menjadi 27 perusahaan.

Tentu saja penurunan aktivitas penggalangan dana di Cina daratan dan Hong Kong ini berpengaruh pada bisnis CICC. Sekadar gambaran, 74% pendapatan bank ini pada 2023 disumbangkan oleh operasinya di dalam negeri sedangkan bisnis di luar negeri berkontribusi sebesar 26%.

Kondisi ini berlawanan dengan pasar Indonesia. Pada 2023, Indonesia menjadi jawara untuk pencatatan umum perdana saham di kawasan Asia Tenggara dan Hong Kong dengan kontribusi 51%. Nilai IPO di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun lalu mencapai US$3,55 miliar atau sekitar Rp 55,87 triliun dari 79 perusahaan.

Namun, pelaksanaan IPO di Indonesia hingga semester I tahun ini melambat menjadi hanya 25 perusahaan dengan nilai penggalangan dana Rp 4,07 triliun. Deloitte memprediksi kondisi ini terjadi karena investor masih wait and see (menunggu) kebijakan dari pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Mengapa Indonesia Jadi Target Ekspansi CICC?

Bank investasi yang didirikan pada 1995 ini sudah memiliki kantor cabang di tujuh pusat keuangan global, antara lain di Hong Kong, New York, London, dan Singapura. Menurut laporan Reuters, CICC membuka kantor perwakilan di Vietnam untuk memperluas jangkauannya di Asia Tenggara pada Juni lalu.

Di pasar-pasar utamanya di Cina dan Hong Kong, CICC telah mengurangi gaji para bankir dan mempertimbangkan untuk mengurangi jumlah tenaga kerja. Laba dan harga saham bank investasi ini juga turun secara signifikan.

Bank-bank investasi Tiongkok lainnya juga terkena dampak yang sama, sehingga mendorong bank-bank asal Cina ini untuk mengejar prospek komersial di pasar-pasar Asia Pasifik lainnya.

Asia Tenggara memiliki prospek yang cerah berkat pertumbuhan ekonomi kawasan ini, populasi yang muda dan berketerampilan tinggi, serta infrastruktur yang terus berkembang. Dalam beberapa tahun terakhir, Asia Tenggara telah menjadi pusat investasi dunia.

CICC juga melihat potensi besar dalam pendanaan swasta untuk perusahaan-perusahaan startup digital, termasuk yang sudah berstatus unicorn di Asia Tenggara. Hal ini tidak lepas dari peran kedua pemegang sahamnya, raksasa teknologi di Cina yakni Tencent dan Alibaba, yang gencar berinvestasi di startup digital.

Bank investasi tertua di Cina ini juga membidik potensi peningkatan investasi lintas batas dari perusahaan-perusahaan Tiongkok. Sektor yang dibidik bank beraset Rp 1.276 triliun ini terutama sektor konsumen, teknologi, media, telekomunikasi, fintech, logistik, dan kendaraan listrik.

Seperti diketahui, dalam beberapa tahun terakhir Indonesia gencar mendorong investasi kendaraan listrik dari produsen otomotif Cina. Nama-nama besar seperti Wuling dan BYD bahkan sudah membangun pabrik di sini.

Selain di sektor kendaraan listrik, perusahaan-perusahaan Cina juga gencar berinvestasi di sektor hilirisasi mineral, dengan membangun smelter. Ini berarti peluang yang besar bagi bank-bank asal Cina untuk masuk dan menawarkan pembiayaan bagi perusahaan-perusahaan Tiongkok yang ingin berinvestasi di Indonesia.

Selain menyediakan pembiayaan, bank-bank negeri Panda ini bisa menawarkan jasa sebagai penasihat keuangan untuk transaksi merger atau akuisisi, serta menjadi arranger untuk kredit sindikasi.

Perlu Siapkan Modal Inti Minimal Rp 10 Triliun

Meski kabar rencana masuknya CICC ke Indonesia santer terdengar, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan belum menerima permohonan resmi dari CICC untuk membuka kantor perwakilan di Indonesia. OJK juga baru mendengar informasi tersebut dari pemberitaan media asing.

"Berdasarkan informasi yang kami miliki belum terdapat permohonan atau pernyataan resmi dari CICC kepada OJK mengenai rencana ekspansi pembukaan kantor di Indonesia," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae kepada Katadata.co.id, Selasa (23/7).

Dian menjelaskan, pembukaan Kantor Cabang Bank Luar Negeri (KCBLN) merujuk pada Peraturan OJK 12/03 Tahun 2021. Aturan tersebut mengatur bahwa pendirian KCBLN itu harus berbadan hukum Indonesia. Bank tersebut juga harus menyediakan modal inti minimal Rp 10 triliun.

"Berdasarkan hasil penelitian OJK, bank dapat beroperasi secara efisien, menghasilkan laba, serta memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional jika modal inti yang dimiliki berada pada rentang Rp 10 triliun," tutur Dian.

Lima Pemegang Saham Terbesar CICC (Katadata/Ajeng)

Sementara itu, Ekonom dan Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Ryan Kiryanto menilai CICC melihat prospek perbankan di Indonesia yang masih dalam fase pertumbuhan sebagai daya tarik bagi investor asing. "Loan to GDP ratio atau rasio total kredit yang disalurkan terhadap PDB itu kurang lebih 35%. Jadi, ruang untuk bertumbuh masih besar," ujar Ryan kepada Katadata.co.id.

Rasio pendanaan terhadap PDB atau funding to GDP ratio Indonesia juga sekitar 40%. Yang terpenting, pendapatan bunga bersih atau net interest margin (NIM) industri perbankan RI di kisaran 4%-5%, tertinggi di ASEAN.

"Ini sejalan dengan kebijakan pemerintah, siapa pun presidennya. Ke depannya akan agresif membangun infrastruktur, manufaktur, kemudian menarik investasi. Ini termasuk proyek-proyek strategis nasional dengan segala dampak ekonominya," kata Ryan. Hal ini membuat peluang bagi bank-bank asing untuk ikut meraih cuan dengan mengucurkan pendanaan ke sektor-sektor tersebut.

Kompetisi Bakal Semakin Ketat

Masuknya bank besar asal Cina ini akan memperketat persaingan dengan bank-bank lokal maupun bank asing yang sudah lebih dulu ada di Indonesia. Kompetisi untuk memperebutkan pasar kredit bisa dipastikan bakal semakin ketat.

Akan tetapi, masuknya bank asing tidak selalu berarti negatif. Ryan menilai semakin banyak pemain-pemain yang bagus di pasar perbankan suatu negara, tingkat persaingan di pasar akan semakin sehat. "Siapa yang diuntungkan dengan masuknya asing? Konsumen. Karena kita sebagai nasabah, itu punya pilihan-pilihan," kata Ryan.

Ryan mengatakan bank asing bisa jadi akan membawa teknologi canggih maupun menawarkan produk simpanan dan fasilitas kredit yang menarik bagi nasabah. Hal itu justru bisa memberikan inspirasi bagi bank-bank lokal untuk mengadopsi teknologi atau produk yang bagus. Alhasil, persaingan menjadi lebih terbuka dan lebih sehat.

"Bank-bank lokal akan terus memperbarui dirinya, melakukan improvement agar daya saing bank-bank lokal itu tidak tertekan, tidak menurun ketika masuknya bank-bank asing tadi," tuturnya.

Dengan modal inti minimum Rp 10 triliun, bank asing seperti CICC yang membuka kantor cabang di Indonesia akan masuk dalam Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) 2. Kelompok ini memiliki kisaran modal Rp 6 triliun hingga Rp 14 triliun. Artinya, bank Cina ini nantinya akan bertarung dengan bank-bank skala menengah hingga bank skala besar.

Ryan menilai, bank-bank lokal justru bisa mengambil keuntungan dengan menjadikan bank asing ini sebagai mitra kerja. Jadi, ujung-ujungnya tidak selalu harus bersaing.

"Tidak ada kerugiannya bank asing masuk ke Indonesia. Yang penting dia masuk, dia ikut membiayai pembangunan ekonomi di Indonesia," ujar dia.

Perbankan Indonesia sudah menganut prinsip globalisasi sehingga bank asing bisa ekspansi ke pasar Indonesia. Sebaliknya, sah-sah saja jika bank lokal juga membuka kantor di luar negeri.

Ryan berharap OJK nantinya memberikan arahan agar bank asing tersebut bisa ikut membiayai ekonomi produktif. "Pasti ada guidance-nya, tidak dilepas begitu saja (oleh OJK)," lanjutnya.

Kabar 26 ribu kontainer yang menumpuk di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak membuat Presiden Joko Widodo “naik pitam”. Dalam rapat di Istana Negara pada Jumat (17/5), Jokowi memerintahkan untuk kembali merevisi peraturan menteri perdagangan atau Permendag impor yang telah diubah beberapa kali.

Sim salabim, peraturan menteri perdagangan baru soal impor ditetapkan dan diundangkan pada hari yang sama saat rapat digelar. Beleid ini memuat relaksasi perizinan impor terhadap tujuh kelompok barang yang sebelumnya dilakukan pengetatan impor seperti elektronik, alas kaki, pakaian jadi, aksesoris, kosmetik, dan perbekalan rumah tangga, tas, hingga katup.

Sehari setelahnya atau Sabtu (18/5), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menggelar konferensi pers di Pelabuhan JICT, Tanjung Priok. Airlangga mengumumkan relaksasi impor dan arahan Jokowi untuk menyelesaikan masalah tumpukan kontainer.

Meski ini adalah revisi ketiga dari aturan impor dalam enam bulan terakhir, polemik belum berakhir. Ada protes keras dari industri tekstil. Aturan ini dituding dapat memperparah kondisi industri yang tengah mengalami badai pemutusan hubungan kerja atau PHK. Protes tak hanya disuarakan pengusaha, tetapi juga buruh yang khawatir terhadap nasibnya.

Aksi demonstrasi digelar Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia pada 3 Juli 2024 dan kembali dijadwalkan hari ini, Rabu (18/7). Mereka menuntut aturan relaksasi impor dicabut karena khawatir dapat memicu badai PHK lanjutan.

Sosialisasi Permendag terkait relaksasi perizinan impor (ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga/wpa.)

Meski mendapat banyak kritik, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas memastikan tak akan merevisi kembali aturan impor tersebut. Ia justru mengaku sebenarnya tak dilibatkan saat menyusun aturan tersebut meski menandatanganinya.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 ditandatangani Zulhas pada 17 Mei 2024 di Jakarta. Namun, ia mengaku saat itu sebenarnya sedang berada di Peru untuk menghadiri KTT APEC.

Dalam siaran pers Kementerian Perdagangan, Zulhas memang menghadiri KTT APEC di Peru pada 17-18 Mei 2024. Ia juga menggelar sejumlah pertemuan bilateral di sela-sela KTT APEC. Tak heran, Zulhas memang tak muncul dalam konferensi pers di Tanjung Priok bersama Airlangga dan Sri Mulyani.

“Jam 2 pagi saya ditelepon Pak Menko. Itu barang di Tanjung Priok ada 26 ribu di kontainer menumpuk yang akhirnya dirapatkan dan diputuskan harus malam itu juga (dikeluarkan). Saya enggak ada waktu itu,” ujar Zulhas.

Ia mengatakan semula Permendag tersebut akan diteken Airlangga yang saat itu menjabat sebagai pelaksana tugas atau Plt Mendag menggantikannya karena sedang bertugas di luar negeri. Namun, Zulhas menolak Permendag diteken Airlangga dan akhirnya memilih untuk menandatanganinya meski tak ikut menggodok aturan tersebut.

Ia menyebut, aturan tersebut digodok oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang. Namun demikian, Agus Gumiwang pada pekan lalu menyebut meminta kepada Jokowi untuk memberlakukan kembali pengetatan impor.

“Bapak Presiden mengatakan untuk segera dikaji. Karena menurut kami, Permendag Nomor 36 Tahun 2023 (aturan awal dari Permendag Nomor 8 Tahun 2024) merupakan yang paling ideal,” katanya.

Banjir Kritik Aturan Impor

Semua bermula dari Permendag Nomor 36 Tahun 2023 yang diterbitkan Zulhas pada 11 Desember 2023. Aturan yang berlaku pada 10 Maret 2024 atau sejak 90 hari ini menuai protes keras pengusaha hingga masyarakat umum.

Salah satu aturan yang ramai dikritik masyarakat adalah soal barang impor bawaan penumpang. Aturan tersebut membatasi jumlah item yang boleh dibawa penumpang dari luar negeri, termasuk tenaga kerja Indonesia dan jamaah haji. Sebagai contoh: alas kaki dan tas dibatasi masing-masing dua item per penumpang.

Bea Cukai yang menjadi pelaksana aturan ikut kena getahnya. Kritik keras dilayangkan warganet di media sosial terhadap kinerja lembaga di bawah Kementerian Keuangan ini.

INFOGRAFIK: Siap-siap Bawaan Pelancong dari Luar Negeri Dibatasi (Katadata/ Amosella)

Beleid ini juga membuat pengusaha tepung terigu berteriak karena nyaris kehabisan bahan baku, premiks fortikasi. Bahan baku yang wajib ada dalam produk terigu agar memenuhi Standar Nasional Indonesia atau SNI.

Revisi demi revisi aturan pun dilakukan. Revisi pertama aturan pengetatan impor ditetapkan pada 5 Maret 2024 dan diundangkan pada 7 Maret 2024, bahkan sebelum aturan sebelumnya berlaku. Revisi kedua ditetapkan dan diundangkan pada 29 April 2024 dan revisi ketiga atau paling terbaru ditetapkan dan diundangkan pada 17 Mei 2024.

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Budi Santoso menjelaskan aturan terbaru impor hanya mengembalikan aturan impor seperti semula. Ia pun memastikan pihaknya tak akan merevisi lagi aturan impor “Kami tidak akan merevisi lagi Permendag Nomor 8 karena sudah mengikuti usulan masing-masing K/L,” kata dia kepada Katadata.co.id.

CEO Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Anton Rizki Sulaiman menilai, masalah aturan impor saat ini menunjukkan kurangnya pemerintah melibatkan industri dalam merumuskan kebijakan. Oleh karena itu, menurut dia, kembalinya aturan impor seperti sedia kala sudah semestinya.

“Masalah aturan ini menunjukkan proses yang kurang baik dalam menyiapkan aturan. Perubahan ternyata justru menciptakan masalah dan akhirnya kembali ke aturan sebelumnya,” ujar Anton kepada Katadata.co.id.

Menurut dia, pengetatan aturan impor yang dilakukan pemerintah cukup tiba-tiba dan mengagetkan industri. Apalagi terjadi perubahan besar jika dibandingkan aturan sebelumnya.

“Peraturan tiba-tiba mempengaruhi bahan baku yang masuk dan administrasi jadi sulit. Banyak barang-barang yang jadi membutuhkan proses impor lebih panjang. Sebenarnya aturan baru ini hanya mengembalikan,” kata dia.

Airlangga dalam konferensi pers menyebut penumpukan kontainer terjadi sejak 10 Maret 2024 saat pengetatan impor berlaku. Puluhan ribu kontainer menumpuk di Tanjung Priok, Tanjung Perak, Tanjung Emas dan pelabuhan lainnya karena belum terbitnya persetujuan impor dan peraturan teknis (Pertek) sejumlah komoditas seperti besi baja, tekstil, produk kimia, produk elektronik, dan lainnya.

Namun, masalah lamanya penerbitan Pertek ini telah dibantah Kementerian Perindustrian. Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, penumpukan kontainer tak terkait dengan pihaknya. Kemenperin sudah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai aturan.

"Kami tidak alergi dengan barang impor sepanjang barang-barang tersebut dibutuhkan di dalam negeri, sedangkan produksinya di dalam negeri tidak mencukupi. Kebijakan lartas diarahkan untuk tidak mengganggu industri dalam negeri," ujarnya.

Teriakan Industri Tekstil yang Dihantam Badai PHK

Kritik keras terhadap aturan baru impor terutama disuarakan oleh industri tekstil. Ketua Umum Asosiasi Produsen Serta dan Benang Filament Redma Gita Wirawasta mengkritisi pelonggaran impor bagi produk tekstil yang dapat merugikan industri di dalam negeri.

Ia menduga banyak barang tekstil ilegal di antara puluhan kontainer yang sempat tertahan di pelabuhan dan dapat keluar berkat aturan baru impor. “Pak Menperin bahkan mempertanyakan apa saja isi kontainer itu, yang kita tidak tahu?” ujar Redma.

Menurut dia, syarat peraturan teknis dalam perizinan impor sebenarnya krusial untuk mengantisipasi importir-importir tekstil nakal. Ia khawatir pemeriksaan terhadap 26 ribu kontainer tak dilakukan secara benar dengan terbitnya aturan impor baru.

“Sekarang siapa yang untung? Importir nakal. Kalau dia punya persetujuan impor, nggak mungkin ditahan di pelabuhan. Ini ada orang yang enggak punya PI tetap masukin barang dan ada di pelabuhan, lalu keluar dengan aturan baru,” ujarnya.

Menurut Redma, maraknya impor ilegal telah menciptakan badai PHK di industri tekstil. Hal ini terlihat dari perbedaan data yang besar antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan data Biro Statistik Cina. Ia pun khawatir longgarnya aturan impor akan semakin memperkeruh masalah.

Selisih data impor pakaian jadi dari Cina (Katadata/Ajeng Ayu Pertiwi)

Redma menuduh Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau Hippindo sebagai biang keladi relaksasi aturan impor. Mereka gencar memprotes pemberlakuan peraturan teknis dalam persetujuan impor.

Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah membantah, aturan baru impor bakal mempermudah barang ilegal dari luar negeri masuk ke Indonesia. Menurut dia, masalah impor ilegal ditentukan oleh pengawasan barang beredar dan pencegahan barang beredar masuk.

Adapun terkait masalah kontainer yang tertahan, menurut dia, disebabkan oleh para investor yang tidak memiliki cukup waktu untuk memenuhi persyaratan yang panjang.

“Normalnya diberikan cukup waktu untuk pendaftaran dan pengisian syarat-syarat. Jadi, kami dari Hippindo selaku importir legal meminta waktu penundaan untuk mempersiapkan. Kami sebenarnya mendukung, tetapi minta waktu,” ujarnya.

Kementerian Perindustrian menyalahkan aturan impor baru menyebabkan permintaan terhadap produk tekstil di dalam negeri jeblok. Sejak aturan impor baru berlaku, utilisasi industri garmen yang rata-rata anjlok menjadi 30%.

Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kemenperin Reni Yanita mengatakan, pesanan pakaian jadi oleh lokapasar dan maklon sebenarnya mulai meningkat setelah penerbitan Permendag Nomor 36 Tahun 2023. Hal tersebut tercermin pada peningkatan jumlah tenaga kerja industri pakaian yang naik 10,3% menjadi 2,91 juta orang pada Februari 2024 dibandingkan Agustus 2023.

Namun pesanan tersebut langsung dibatalkan saat Permendag Nomor 8 Tahun 2024 berlaku pada Mei 2024 lantaran lokapasar dan maklon langsung mengganti sumber ke produk impor. Hal tersebut tercermin pada volume impor tekstil per Mei 2024 yang naik 42,9% secara bulanan menjadi 194.870 ton.

Reni menilai beleid tersebut membuat produk impor membanjiri pasar domestik melalui lokapasar dan media sosial. Ini karena persetujuan impor Kementerian Perdagangan yang tidak memperhitungkan faktor harga dan neraca permintaan garmen nasional. Kondisi tersebut memicu badai PHK di dalam negeri.

Ganti Resep Proteksi Industri: Satgas Impor Ilegal hingga Bea Masuk Anti Dumping

Pemerintah sudah memastikan tak akan merevisi kembali aturan terbaru yang memberikan kelonggaran impor dalam waktu dekat. Solusi yang kini ditawarkan untuk melindungi industri adalah satuan tugas atau satgas impor ilegal dan penerapan bea masuk anti dumping .

Satgas rencananya terbentuk pekan ini. Untuk membentuk tim tersebut, Zulhas pada selasa (16/7) telah menggelar diskusi dan meminta bantuan kepada Kejaksaan Agung untuk terlibat dalam tim tersebut.

Ia menjelaskan alasan pembentukan satgas adalah setelah pihaknya menemukan barang yang tidak terdata atau ilegal membanjiri pasar Indonesia. "Ini terkait apa yang akhir-akhir ini menjadi polemik di media mengenai terancam tutupnya industri tekstil, pakaian jadi, elektronik, alas kaki, produk kecantikan," kata Zulhas.

Selain Kejagung, Zulhas menyebut satgas akan terdiri dari Kepolisian, Kementerian terkait seperti Kementerian Perindustrian, hingga Kadin. "Lebih cepat, lebih bagus. Mudah-mudahan minggu ini karena ini sudah dalam keadaan darurat," kata Zulhas.

Langkah lain yang disiapkan pemerintah adalah bea masuk anti dumping (BMAD). Zulhas sempat menyebut, tujuh item yang bakal dikenakan bea masuk adalah tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik, barang tekstil jadi, dan alas kaki.

Menurut dia, sebelum ditentukan pengenaan bea masuk atas tujuh komoditas impor tersebut akan dilihat oleh lembaga pemerintah berwenang, yaitu Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) dan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI).

Redma berharap, Satgas Impor Ilegal dan penerapan BMAD akan membantu menahan gempuran impor ilegal. "BMAD pasti berpengaruh, tetapi kami akan lihat seberapa mempengaruhi saat ini." ujar dia.

CIPS menilai bea masuk anti dumping maupun restriksi impor melalui aturan bukan solusi masalah yang dihadapi industri tekstil saat ini. Menurut Anton, masalah pada industri tekstil tak "sesederhana" aturan impor.

"Banyak PHK besar-besaran, apakah karena banjir produk asing? Enggak sesimpel itu juga, mungkin ada korelasi tapi bukan kausalitas," ujar Anton.

Menurut dia, industri tekstil mengalami perubahan tingkat global sekarang karena otomasi dan pandemi. Teknologi otomasi membuat produksi tekstil dapat dilakukan secara lokal dan tak memerlukan pabrik besar.

"Ini berdampak ke permintaan pengurangan. Karena dengan teknologi sekarang, bisa tuh distro-distro di luar negeri bikin baju." ujar dia.

Ia menilai teknologi Indonesia tertinggal jauh dibandingkan Vietnam, apalagi Cina. Hal ini membuat harga produk tekstil Tanah Air sulit bersaing. Oleh karena itu, menurut dia, yang dibutuhkan adalah investasi di sektor industri tekstil.

Ekonom Faisal Basri juga mengkritisi rencana kebijakan bea masuk anti dumping pada industri keramik. Menurut dia, peningkatan barang keramik dari Cina bukan karena dumping tetapi karena ekonomi Cina sudah mulai pulih.

Ia bahkan menilai, penerapan BMAD bisa berdampak buruk ke dalam negeri karena dapat menaikkan harga. "Komite Anti Dumping (KADI) ini seperti pesilat mabok, semua dilibas," ujar Faisal dalam Diskusi Publik INDEF, Selasa (18/7).

Faisal menyoroti kinerja industri manufaktur di dalam negeri yang terus merosot. Pertumbuhannya selalu berada di bawah pertumbuhan ekonomi. Kontribusi industri manufaktur terhadap PDB kini hanya tersisa 18,6%. "Turun terus, gejala dini deindustrialisasi karena industri diganggu terus." ujarnya.

Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki rencana besar untuk menghidupkan kembali transaksi short selling (jual kosong) mulai Oktober mendatang. Transaksi ini digadang-gadang bakal meningkatkan likuiditas perdagangan saham di BEI. Namun, para pelaku pasar khawatir akan risiko yang membayangi di mana transaksi short selling akan menyeret Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan membuat bursa ambruk.

Apa itu short selling? Short selling adalah transaksi di mana si penjual tidak memiliki saham sehingga harus meminjam saham kepada perusahaan sekuritas atau kustodian untuk melakukan transaksi tersebut.

Saat melakukan transaksi ini, penjual memiliki keyakinan bahwa harga saham tersebut akan turun sehingga ia bisa membeli kembali saham itu dengan harga lebih murah. Saham yang sudah dibeli kembali akan dikembalikan kepada pemiliknya. Sementara, si penjual mengantongi keuntungan yang berasal dari selisih harga jual dan harga pembelian kembali saham tersebut.

Transaksi ini menjanjikan keuntungan besar namun risikonya juga tinggi. Pelaku (short seller) harus memiliki prediksi yang tepat agar bisa cuan saat membeli kembali saham yang dipinjam untuk transaksi short selling. Jika meleset, pelaku transaksi short selling bisa rugi besar karena harus membeli kembali saham tersebut dengan harga yang lebih tinggi daripada harga penjualan.

Rencana untuk menghidupkan transaksi short selling sudah digodok sejak awal tahun ini. BEI telah melakukan diskusi intens dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingat aktivitas short selling pernah dihentikan oleh otoritas Bursa pada 2020 untuk mencegah penurunan IHSG lebih dalam ketika pandemi Covid-19 melanda.

OJK mendukung rencana ini dengan menerbitkan Peraturan OJK Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pembiayaan Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi Nasabah dan Transaksi Short Selling oleh Perusahaan Efek.

"(Peraturan OJK ini) akan memperkuat manajemen risiko bagi perusahaan efek yang memberikan pembiayaan transaksi efek kepada nasabah ataupun perusahaan efek yang melakukan transaksi short selling," kata Aman Santosa, Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, pada 3 Mei lalu. Selain meningkatkan likuiditas transaksi saham, short selling menjadi upaya otoritas untuk memperdalam pasar keuangan.

Larangan Short Selling di Cina dan Korsel

Rencana BEI ini muncul di saat beberapa bursa di Asia, seperti Cina dan Korea Selatan, memperketat bahkan melarang transaksi short selling. Otoritas pasar modal di Cina mengumumkan langkah-langkah untuk memperbaiki bursanya setelah Indeks CSI300 merosot ke posisi terendah dalam lima tahun terakhir.

Pada 2023, indeks bursa Cina itu anjlok 13%. Penurunan itu berlanjut seiring dengan aksi jual yang brutal dari para investor asing. Kondisi ini diperparah dengan krisis di sektor properti dan lesunya pemulihan ekonomi negeri Xi Jinping itu.

Komisi Regulasi Sekuritas Cina (CSRC) mengambil tindakan tegas bagi para short sellers atau pelaku pasar yang melakukan transaksi short selling. Mereka diancam dengan hukuman penjara jika masih berani melakukan short selling.

Sementara itu, otoritas bursa Korea Selatan memutuskan untuk memperpanjang larangan short selling saham di seluruh pasar hingga kuartal pertama 2025. Pemerintah fokus pada pengembangan sistem untuk mengendalikan praktik perdagangan ilegal sebelum melanjutkan strategi perdagangan.

"Larangan short selling akan diperpanjang hingga 30 Maret 2025 untuk membangun sistem elektronik untuk mencegah naked short selling dan meredakan kekhawatiran bahwa praktik-praktik seperti itu menghambat harga yang adil di pasar sekuritas," ujar Komisi Jasa Keuangan (FSC) Korea Selatan, pada 13 Juni lalu, seperti dikutip Reuters.

FSC mengatakan bahwa mereka juga akan merevisi peraturan short selling untuk menyamakan kedudukan antara investor retail dan investor institusional. Transaksi short selling menuai kritik dari para investor retail karena memicu kejatuhan harga saham dan telah dilarang sejak November tahun lalu. FSC berjanji untuk membasmi praktik-praktik perdagangan ilegal, termasuk short selling.

Papan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.)

Alasan BEI Ingin Aktifkan Kembali Short Selling

BEI menyebut kebijakan short selling dapat meningkatkan nilai transaksi di bursa. Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI Irvan Susandy mengatakan berdasarkan pengalaman bursa negara tetangga, seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura, perputaran duit di bursa bisa meningkat sekitar 2%-18%.

"Untuk pasar modal Indonesia, karena ini sesuatu yang baru diperkenalkan kami menargetkan turnover transaksi short selling sekitar 2%-3% dari daily turnover yang ada saat ini," ujar Irvan, Senin (1/7).

Jika mengacu pada rata-rata nilai transaksi harian saham di kisaran Rp 12,21 triliun, nilai perputaran dana (turnover) dari transaksi short selling sekitar Rp 240 miliar hingga Rp 360 miliar. Selain meningkatkan likuiditas, Irvan mengatakan transaksi short selling juga menjadi sarana bagi investor untuk memanfaatkan momentum saat pasar saham dalam kondisi menurun.

Irvan optimistis transaksi short selling akan tumbuh seiring dengan semakin banyaknya investor yang mengetahui risiko dan keuntungan dari transaksi tersebut. Ia menyebut ada sekitar sepuluh hingga 12 anggota bursa (AB) atau perusahaan sekuritas yang bersiap untuk mendapatkan lisensi sebagai pelaku transaksi short selling.

Menanggapi soal otoritas Bursa Cina dan Bursa Korsel yang melarang transaksi short selling, BEI menyatakan peristiwa di kedua negara tersebut juga menjadi pertimbangan bagi mereka.

Saat ini ada banyak model transaksi short selling. BEI berencana menerapkan intraday short selling di mana perusahaan sekuritas memiliki kewajiban untuk melakukan pembelian atau menutup posisi short pada akhir hari. Oleh karena itu, tidak semua investor bisa melakukan transaksi ini.

Hanya investor tertentu yang ditentukan oleh anggota bursa yang sudah mendapatkan lisensi short selling yang bisa melakukan transaksi dengan risiko tinggi tersebut. Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6 Tahun 2024, nasabah yang dapat melakukan short selling harus memenuhi syarat berikut ini:

1. Memiliki riwayat transaksi yang lancar
2. Memiliki rekening efek pembiayaan transaksi margin dan rekening efek transaksi short selling
3. Menyetorkan jaminan awal pada saat transaksi short selling, minimal 50% dari nilai transaksi atau minimal Rp 50 juta

Fatwa Haram MUI Mengadang

Rencana BEI mengaktifkan kembali transaksi short selling mendapatkan respons negatif dari beberapa kalangan, termasuk dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). DSN MUI mengacu pada fatwa Nomor 80 Tahun 2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

Dalam fatwa tersebut, short selling disebut sebagai praktik bai' al-ma'dum atau cara penjualan saham yang belum dimiliki dengan harga harga tinggi, dan memiliki harapan akan membeli kembali saat harga turun. Bai' al-ma'dum diartikan sebagai transaksi jual beli di mana tidak ada objek (barang yang dijual) saat akad jual beli. Transaksi semacam ini diharamkan oleh DSN MUI.

Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik menyatakan keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan investor. BEI dan OJK sudah menyediakan daftar saham-saham yang dapat ditransaksikan sesuai prinsip syariah. BEI juga membuat daftar saham khusus yang bisa ditransaksikan dengan mekanisme short selling.

Saat ini ada 118 saham yang bisa digunakan untuk transaksi short selling yang dipilih berdasarkan indikator kualitatif maupun kuantitatif, salah satunya likuiditas dalam perdagangan saham. Beberapa saham yang baru masuk ke dalam daftar ini adalah PT Indika Energy Tbk (INDY), PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS), PT Ecocare Indo Pacific Tbk (HGYN), dan PT Ikapharmindo Putramas Tbk (IKPM).

Jika perusahaan tercatat (emiten) tidak bersedia masuk ke dalam daftar short selling, mereka bisa protes kepada OJK. "Saat ini enggak ada (emiten yang protes karena masuk daftar saham short sell), tapi silakan saja kalau memang mau menyampaikan," ujar Jeffrey.

Berpotensi Membuat IHSG Terpuruk

Pengamat pasar modal dan Direktur Avere Investama Teguh Hidayat menilai mekanisme transaksi short selling seharusnya tidak diluncurkan oleh BEI. Teguh mencontohkan Bursa Amerika Serikat (AS) di mana transaksi short selling sangat lazim. Namun, ia memberi catatan bahwa kondisi pasar modal AS jauh lebih maju dan lebih baik dibandingkan dengan pasar modal Indonesia.

"Cina dan Korea Selatan yang bursanya lebih baik daripada BEI saja tidak berani menerapkan short selling. Agar short selling tidak membuat IHSG terpuruk lagi, satu-satunya cara jangan diberlakukan," kata Teguh kepada Katadata.co.id, Rabu (26/6).

Ia khawatir transaksi short selling justru akan membuat harga saham-saham rontok dan membuat transaksi di Bursa menjadi lebih sepi.

Budi Frensidy, Guru Besar Keuangan dan Pasar Modal FEB UI, dalam opini di Kontan berjudul "Memahami Aksi Short Selling di Bursa Saham" menyebut melakukan short selling di saat kondisi pasar masih marak sentimen negatif lebih berisiko ketimbang transaksi margin.

Menurut Budi, investor yang melakukan transaksi short selling mendapatkan keuntungan di kala harga saham turun, sehingga cenderung mendoakan yang buruk-buruk untuk saham itu dan pasar secara keseluruhan. Short seller juga memiliki reputasi kurang baik di kalangan pelaku pasar modal.

"Mereka dicurigai memiliki dorongan dan insentif besar untuk menjatuhkan harga saham," kata Budi. Itu sebabnya, para pelaku transaksi short selling ini sering dituduh menyebar rumor palsu. Mereka juga kerap dijadikan kambing hitam ketika pasar saham benar-benar jatuh.

Di Amerika Serikat, short seller dituduh sebagai penyebab kejatuhan bursa pada 1987, runtuhnya saham-saham dotcom pada tahun 2000, hingga anjloknya bursa saham AS yang merembet ke bursa global pada 2008.

Menurut data Whalewisdom.com, ada lima hedge fund yang memiliki posisi short terbanyak di dunia. Mereka adalah JPMorgan Chase & Co, Morgan Stanley MUFG Securities Company Ltd, BlackRock Inc, Bank of America Corp, dan Goldman Sachs International.

Lima Hedge Fund dengan Posisi Short Terbanyak di Dunia (Katadata/Andre R. Tamatalo)

Kendali Ada di Tangan Otoritas Bursa

Direktur Utama BRI Danareksa Sekuritas Laksono Widodo memiliki pandangan lain terkait rencana BEI meluncurkan kembali transaksi short selling. Ia menilai transaksi short selling dibutuhkan untuk lindung nilai (hedging) dan membuka kemunculan produk-produk derivatif yang akan membuat pasar modal lebih dalam.

"Produk BEI masih plain vanilla, belum ada derivatif untuk pendalaman pasar. Sebanyak 30-40% (transaksi) di Bursa Thailand dari derivatif, hanya bisa dari short selling, hedging dan membuka produk-produk baru," ujar Laksono kepada Katadata.co.id.

Laksono menjabat sebagai Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI saat BEI mengeluarkan larangan short selling pada Januari 2020 saat pandemi Covid-19 melanda. Pada periode Januari hingga awal Maret 2020, IHSG merosot 14,2%. "Intervensi ini hanya untuk memberikan peringatan kepada pelaku pasar agar tidak memperparah penurunan indeks," ujar Laksono, pada waktu itu.

Kondisi pasar modal saat ini tentu jauh berbeda dengan kondisi saat pandemi. "Regulator punya wewenang untuk menyetop short selling kalau kondisi bursa underpressure (tertekan)," kata Laksono. Oleh karena itu, regulasi terkait transaksi short selling harus disiapkan betul.

Laksono menyoroti di Indonesia saat ini belum ada aturan soal sumber peminjaman saham dari pemegang saham publik yang memiliki porsi kepemilikan saham besar. Ia menyebut Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Tahun 2023 sudah memperbolehkan peminjaman saham. Selanjutnya, harus ada Peraturan OJK yang mengatur lebih teknis mengenai hal ini.

Kini, BEI harus menimbang-nimbang betul untung-rugi transaksi short selling sebelum meluncurkannya pada Oktober mendatang. Jangan sampai kebijakan yang bertujuan baik ini justru menjadi bumerang bagi pasar modal kita.

Sepuluh tahun pemerintahan Joko Widodo ditandai dengan program penyaluran dana transfer fiskal untuk desa yang dikenal dengan Dana Desa. Dana desa adalah mandatorybudgeting dari UU No 6 tahun 2014 yang telah mengalami 2 kali perubahan. Secara total sejak tahun 2015 sampai sekarang, pemerintah telah mengucurkan Rp609,7 triliun Dana Desa untuk 75.265 desa, yang peruntukannya untuk pembiayaan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dana Desa menurut PP 8/2016 merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota. Penggunaannya diatur untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Output implementasi Dana Desa adalah sebagai berikut:
1. Dana desa untuk membiayai proyek infrastruktur desa dan kawasan antar desa.
Sepanjang tahun 2015-2022, dana desa telah digunakan untuk membangun prasarana penunjang aktivitas ekonomi masyarakat, berupa:
- Jalan desa sepanjang 308.490 kilometer
- Jembatan sepanjang 1.583.215 meter
- Pasar desa sebanyak 12.244 unit
- BUM Desa sebanyak 42.317 unit kegiatan
- Tambatan perahu sebanyak 7.384 unit
- Embung sebanyak 5.371 unit
- Irigasi sebanyak 80.120 unit
- Penahan tanah sebanyak 247.686 unit

2. Dana desa untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.
Menurut Menteri Desa Halim Iskandar, dana desa sepanjang 2015-2021 digunakan untuk pembangunan sarana olahraga, prasarana air bersih, prasarana MCK, Polindes, drainase, PAUD, Posyandu, serta membangun sumur sebanyak 74.289 unit.

3. Dana Desa menjadi support system kemajuan desa. Jumlah desa dengan status maju terus meningkat hingga mencapai angka tertinggi pada 2023, yaitu 23.030 desa. Kemudian, jumlah desa yang berstatus “mandiri” di Indonesia pada 2019 hanya ada sebanyak 819 desa. Angkanya juga konsisten terus meningkat hingga mencapai 11.456 desa pada 2023.

4. Dana Desa menjadi anggaran penyelamat jaminan sosial masyarakat di era pandemi.
Melalui kebijakan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa, masyarakat desa yang tidak bisa bekerja optimal saat pandemi COVID-19 mendapatkan alokasi bantuan untuk pemenuhan kebutuhan mendasar.

Kebijakan Dana Desa untuk BLT dan Moral Hazard

Besaran dana desa yang akan dialokasikan untuk BLT disesuaikan dengan jumlah total dana desa yang diperoleh masing-masing desa. Untuk desa yang memperoleh dana desa di bawah Rp800 juta, maksimal alokasi untuk BLT sebesar 25% dari total dana desa yang diperoleh pada 2020.

Selanjutnya, untuk desa yang memperoleh dana desa Rp800 juta – Rp1,2 miliar, maksimal alokasi untuk BLT sebesar 30%. Sedangkan untuk desa yang memperoleh dana desa di atas Rp1,2 miliar, maksimal alokasi untuk BLT sebesar 35%.

BLT Dana Desa diberikan kepada penerima sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan berturut-turut sehingga total BLT Dana Desa yang akan diberikan selama tiga bulan berjumlah Rp1,8 juta untuk desa yang memperoleh dana desa Rp800 juta – Rp1,2 miliar, maksimal alokasi untuk BLT sebesar 30%.

Yang perlu dicatat, pendataan penerima BLT Dana Desa yang transparan dengan mekanisme berjenjang serta termonitoring, mendorong desa semakin profesional dalam pengelolaan Dana Desa. Dana Desa secara langsung berperan dalam menjaga inflasi di desa.

Meskipun demikian, patut menjadi catatan kritis bahwa Dana Desa selama hampir 10 tahun atau di era pemerintahan Presiden Joko Widodo memunculkan moral hazard dalam implementasinya. Banyak kasus pemborosan Dana Desa yang dilakukan oleh aparatur pemerintah desa yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur atau menyimpang dari regulasi.

Lebih buruk lagi, grafik kasus korupsi Dana Desa mengalami peningkatan secara signifikan. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa selama 2023 terdapat 187 kasus korupsi di desa, termasuk kasus korupsi Dana Desa di dalamnya.

Dilihat dari jumlah desa sebagai penerima Dana Desa yang mencapai angka 75.252 desa, kasus korupsi yang bermuara dalam peradilan tipikor memang relatif kecil. Namun hal tersebut menunjukkan gejala puncak gunung es kasus korupsi yang terjadi di perdesaan.

Kecenderungan Mematikan Inovasi Pengembangan Ekonomi Asli Desa

Dana Desa dalam pelaksanaannya menimbulkan efek negatif secara sosiologis, karena menjadikan desa menjadi "tergantung" dan tidak mendiri dalam menggali sumber pendapatan asli desa. Inovasi dalam pengembangan ekonomi desa yang berimbas pada output peningkatan pendapatan asli desa sangat jarang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Pemerintah desa dimanjakan Dana Desa sebagai wujud transfer fiskal pemerintah pusat, Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai transfer fiskal daerah sebagai konsekuensi dana perimbangan pusat-daerah, dan juga alokasi dana bagi hasil pajak daerah. Sehingga banyak desa yang memiliki aset yang bisa dikelola optimal untuk menguatkan sumber pendapatan asli desa diabaikan.

Padahal desa yang inovatif yang bersungguh-sungguh mendorong kemajuan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akan mampu mengoptimalkan tata kelola aset desa dan aktivitas ekonomi di desa. Banyak best practice desa yang bekerja keras mengembangkan BUMDes akhirnya berhasil meraup Pendapatan Asli Desa yang volumenya jauh lebih besar dibanding Dana Desa (DD).

Bumdes Panggung Lestari Desa (Kalurahan) Panggung Harjo, Bantul, misalnya, pendapatan asli desa dari hasil usaha BUMDes mencapai angka Rp2,5 miliar, jauh melebihi alokasi DD setiap tahunnya. Desa Wunut Klaten dengan mengembangkan aset desa yang dikelola BUMDes, berhasil mengumpulkan PADes hampir Rp3 miliar di tahun 2023 dan bisa memberikan dana sosial bagi warganya. Demikian pula dengan Desa Janti, melalui pengembangan Janti Park yang dikelola BUMDes juga menghasilkan pendapatan asli desa di tahun 2023 sebesar Rp1,5 miliar, hampir setara dengan DD yang ditransfer oleh pemerintah pusat.

Sayangnya, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tidak menjadikan Pendapatan Asli Desa (PADes) dalam indikator penetapatan status perkembangan desa. Sehingga pada 70% desa berstatus mandiri, pembiayaan pemerintahan desa tergantung pada DD, ADD, dan dana bagi hasil.

Sebanyak 80% desa berstatus mandiri juga bukan desa yang kreatif dalam program pemberdayaan ekonomi desa, pengembangan masyarakat, dan juga program out-of-the-box yang memacu perkembangan kawasan perdesaan.

Mengurai Makna Filosofis Dana Desa

Sebenarnya, jika ditelaah secara filosofis, Dana Desa tidak akan pernah membawa "kemandirian" bagi desa maupun pemerintah desa. Mengingat peruntukannya selalu diatur dalam skala prioritas yang ditentukan pemerintah pusat.

Skala prioritas penggunaan Dana Desa mencerminkan bahwa desa tidak memiliki "otonomi" penuh dalam pembelanjaan Dana Desa. Desa harus melakukan sinkronisasi program pembangunan, program pemberdayaan dengan program pemerintah pusat c.q. pemerintah daerah.

Isu prioritas maupun kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa acapkali tidak sejalan dengan skema rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), yang akhirnya membuat desa membuat review atau penyesuaian RPJMDes secara periodik. Contoh isu prioritas maupun kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa yang lebih mencerminkan kepentingan menyukseskan program pemerintah pusat adalah skema penggunaan DD tahun 2024.

DD tahun 2024, penggunaan dana desa diprioritaskan: (1) Pengentasan kemiskinan ekstrem, (2) Intervensi percepatan eliminasi TBC, (3) Ketahanan pangan nabati dan hewani, (4) Pencegahan narkoba, (5) Penurunan stunting, (6) Dana operasional pemerintah Desa, dan (7) Optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional.

Saat ini, Dana Desa membuat pemerintah desa menjadi pragmatis dalam menyusun rencana kerja pemerintah desa (RKPDes) dalam forum musyawarah pembangunan desa. Dalam praktiknya, RKPDes yang menjadi dasar penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDes), sangat tergantung pada jatah alokasi DD dan ADD.

Dengan adanya fenomena ini, desa yang memiliki volume pendapatan asli desa (PADes) minim tidak akan berdaya mengembangkan inovasi program pembangunan desa. Kecuali, desa dipimpin oleh sosok kepala desa yang memiliki kemampuan kepemimpinan yang kuat dan memiliki visi pembangunan yang bagus, yang dapat ngotot menggunakan DD untuk program pemberdayaan ekonomi melalui BUMDes, sehingga menghasilkan pembangunan yang inovatif, dan meningkatkan grafik ekonomi desa.

Karena itu, diperlukan sosok kepala desa yang cerdas, inovatif, dan menjunjung tinggi kejujuran, untuk dapat memberikan terobosan kreatif dalam penggunaan Dana Desa. Prioritas program ketahanan pangan, misalnya, oleh kepala desa yang cerdas, digunakan untuk mengembangkan program peternakan terpadu, pertanian komunal, dan juga aktivitas produktif ekonomi yang dikelola secara profesional oleh BUMDes.

Desa yang mandiri dan ingin berkembang dengan progresif tidak akan menggantungkan diri pada Dana Desa, namun berani dan cakap menggali pendapatan asli desa dengan mengembangkan sektor ekonomi produktif. Itulah desa yang benar-benar memiliki otonomi atas dirinya, bukan yang bergantung terhadap transfer fiskal pemerintah pusat yang pengaturannya berdasar optik pembangunan nasional.

Drama penyanderaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) boleh jadi memasuki babak akhir. Ini lantaran kelompok peretas di balik ransomeware Brain Cipher memberikan kode dekripsi untuk membuka akses PDNS 2 Surabaya pada Rabu malam, 3 Juli. Namun, drama pembenahan sistem keamanan di lumbung data nasional tersebut masih panjang.

Penyanderaan PDNS telah membongkar lubang-lubang dalam sistem keamanan siber negara. Kelompok peretas mengejek sistem terlalu lemah. “Serangan yang lalu itu sangat mudah, kami hanya membutuhkan sangat sedikit waktu untuk memindahkan data dan meng-enkripsi (mengunci) ribuan terabit informasi,” begitu bunyi pernyataan tertulis di situs resmi kelompok peretas.

Selama kurang lebih dua pekan penyanderaan PDNS berlangsung, rapat-rapat digelar di Istana Negara hingga Gedung DPR membahas tragedi memalukan yang melumpuhkan layanan publik serta membahayakan keamanan negara dan warga tersebut. Sekarang, pemerintah tengah merancang langkah untuk menutup lubang-lubang pada sistem keamanan pusat data, termasuk lewat audit proyek PDNS.

Instansi-instansi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pusat data dan keamanan siber nasional berada dalam posisi terpojok, dari mulai Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), hingga penyedia jasa pusat data PT Telkom Indonesia Tbk. Satu pejabat di Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mundur dari jabatannya, yaitu Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Semuel A. Pangerapan.

Fakta-Fakta Terungkap di Parlemen: Peretasan PDNS Kecelakaan atau Kebodohan?

“Ini sebetulnya kecelakaan atau kebodohan nasional?” Pertanyaan itu terlontar dari mulut anggota Komisi I DPR Tubagus Hassanudin dalam rapat dengan pemerintah, Kamis, 27 Juni lalu. Ia tak habis pikir dengan tragedi penyanderaan PDNS yang terjadi mulai 20 Juni dini hari. Padahal, Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN selalu melaporkan gempuran serangan siber setiap tahun seraya telah siap siaga.

“Apakah kita hanya akan melaporkan insiden itu, atau melakukan upaya-upaya agar insiden itu tidak terjadi?” ujarnya. Tahun lalu, BSSN selaku penyusun kebijakan dan pemantau keamanan siber nasional, merilis laporan komprehensif bertajuk Lanskap Keamanan Siber Indonesia 2023. Dari hasil pantauan, terdapat 403 juta trafik tidak normal alias anomali yang mengindikasikan serangan siber, 4 juta serangan terorganisir yang didanai pemerintah asing, dan 1 juta aktivitas ransomeware alias program jahat yang mengunci data.

Menurut laporan itu, BSSN telah mengirimkan ribuan notifikasi indikasi insiden dan melakukan puluhan kegiatan asistensi kepada para korban. Bahkan, sudah disusun juga lesson learned alias panduan untuk mengantisipasi dan mencegah insiden siber untuk kasus terbanyak yaitu pengambilalihan situs, pembobolan data, dan ransomeware. Namun, setengah tahun berjalan dari sejak laporan dirilis, kelompok hacker berhasil menembus jantung pusat data nasional dengan ransomeware.

Dalam rapat yang menghadirkan pejabat Kementerian Komunikasi dan Informatika serta BSSN tersebut terkuak beberapa informasi penting. Informasi tersebut antara lain penyimpanan data di pusat data nasional bersifat wajib bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Namun, BSSN ternyata tidak sepenuhnya terlibat dalam perancangan hingga penyelenggaraan pusat data nasional. Selain itu, fasilitas pencadangan data alias backup di pusat data nasional bersifat opsional atau tergantung inisiatif pengguna. Alhasil, ruang backup kosong karena hanya diisi data dari 2 persen pengguna. “Saya sudah lihat (masalah backup opsional) ini enggak benar, harus mandatory,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie.

Menurut Pakar Digital Forensik Ruby Alamsyah, backup adalah satu dari setidaknya dua masalah fatal yang menyebabkan tragedi PDNS. Yang fatal lainnya adalah sistem pemantauan yang tidak mumpuni. Dia menganalogikan sistem pemantauan atau Security Operation Center pusat data layaknya sistem di mini market yang mengandalkan pengecekan CCTV sehabis kejadian pencurian. Padahal, sekelas pusat data nasional harusnya memiliki sistem pemantauan real time alias terus-menerus untuk mendeteksi ancaman sesegera mungkin.

Lebih jauh, ia menjelaskan ada cara untuk mengamankan berbagai data instansi meski ditempatkan dalam satu pusat data. Artinya, pengelola pusat data bisa mencegah penguncian total PDNS oleh ransomeware. “Kalau yang terkena ransomeware Ditjen Imigrasi saja, oke-lah itu masih honest mistake, kalau yang terkena satu ekosistem, satu gelondongan, ini menurut saya dari sisi IT (teknologi informasi), ada perencanaan yang tidak tepat,” kata dia kepada Katadata, Kamis, 28 Juni.

Ruby yang kerap menjadi saksi ahli forensik digital dalam berbagai kasus di meja hijau menyambut baik pernyataan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo soal arah penyelidikan pidana dalam tragedi PDNS. “Saya percaya ini bukan hanya menyasar peretas, tapi hingga ke pengadaan. Ini penting untuk memberikan efek jera yang proper (sesuai),” ujarnya.

Sektor Pemerintahan Rentan Serangan Siber (Ajeng I Katadata)

Rencana-Rencana Jokowi

Sehari setelah Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie dan Kepala BSSN Hinsa Siburian dicecar Komisi I DPR, Presiden Joko Widodo menggelar rapat kabinet terbatas membahas peretasan dan penyanderaan pusat data tersebut. Dari Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, terungkap, Jokowi meminta audit. "Disuruh audit tata kelola dan finansial PDN," ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat, 28 Juni.

Selama ini, BPKP belum pernah mengaudit proyek yang dimulai sekitar lima tahun lalu tersebut. “Karena kasus ini (jadi diminta audit),” ujarnya. Ia berjanji mengaudit sesegera mungkin. Dari segi finansial, beberapa konsultan siber menjelaskan kepada Katadata, tidak ada biaya standar untuk penyelenggaraan pusat data. Sebab, biaya tergantung banyak hal, antara lain spesifikasi layanan. Yang menjadi pertanyaan misalnya apakah ada layanan yang seharusnya ada tapi tidak ada, atau harganya tidak sesuai.

Berdasarkan data pada situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Komunikasi dan Informatika, ada 16 tender terkait perencanaan, konsultasi, hingga penyediaan pusat data nasional, dengan nilai total kontrak lebih dari Rp 1 triliun. Kontrak terbesar yaitu penyediaan layanan komputasi awan PDNS. Pengadaan proyek ini untuk tahun 2021 dan 2022 dipegang PT Aplikanusa Lintasarta, dengan nilai kontrak total Rp 296,78 miliar. Kemudian, PT Telkom Indonesia menangani untuk pengadaan tahun 2023 dan 2024 dengan nilai kontrak total Rp 610,23 miliar.

Sedangkan menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah membelanjakan Rp 700 miliar pada periode Januari hingga Mei untuk kebutuhan yang terkait pusat data.

Selain audit oleh BPKP, rencana lainnya adalah peningkatan status fasilitas pusat data cadangan di Batam dari situs dingin atau cold site menjadi situs panas atau hot site. Rencana ini dibahas dalam rapat tingkat menteri yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Hadi Tjahjanto, beberapa hari setelah rapat di Istana. “Situs dingin di Batam akan mem-back up dengan meningkatkan kemampuannya menjadi hot site, khusus untuk pelayanan-pelayanan yang bersifat strategis,” ujarnya, Senin, 1 Juli.

Rencana ini sebagai upaya untuk mencegah lumpuhnya layanan publik bila terjadi lagi serangan siber atau bencana di pusat data utama. Sebagai gambaran, pusat data cadangan cold site biasanya hanya berupa ruang fisik tanpa perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), dan data. Maka itu, pemulihan di cold site bisa memakan waktu beberapa hari hingga minggu karena perlu pemasangan berbagai perangkat hingga transfer data.

Ini berbanding terbalik dengan pusat data cadangan hot site yang berupa ruangan yang siap beroperasi karena perangkat sudah terpasang dan data sudah tersedia melalui pembaharuan berkala. Perbedaan ini membuat investasi yang dibutuhkan untuk membangun dan memelihara hot site lebih mahal dari cold site. Jika mengacu pada dokumen tender penyediaan layanan komputasi awan PDNS, selama ini pemerintah hanya menyiapkan cold site.

Presiden Jokowi telah memberikan pernyataan publik terkait problem PDNS. Ia mengatakan sudah melakukan evaluasi menyeluruh. Ia menyisipkan pembelaan bahwa serangan siber tidak hanya menyerang Indonesia. "Yang paling penting semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi, di-backup semua data nasional kita sehingga kalau ada kejadian kita tidak terkaget-kaget," ujarnya di sela-sela peresmian ekosistem baterai dan kendaraan listrik di Karawang, Rabu, 3 Juli.

Namun, apakah langkah ini cukup? Mengacu pada pandangan beberapa pakar siber dan intelijen, perlu ada pembenahan besar. Banyaknya peristiwa kebobolan fatal pada sistem yang mengelola data penduduk dan negara dianggap sebagai bukti lemahnya kemampuan sumber daya manusia yang mengurusi hal tersebut. Kebijakan pemerintah menempatkan data kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di pusat data nasional pun banyak diragukan karena mengandung risiko besar.

Pakar intelijen yang pernah menjabat Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI periode 2012-2013 Soleman Ponto menyatakan kontra terhadap kebijakan tersebut. Dalam beberapa kesempatan wawancara oleh media, ia mengatakan penyatuan tersebut telah meningkatkan risiko terhadap data-data penting pemerintahan. “Jangan satukan telur di satu keranjang. Kita satukan semua dalam PDN, begitu PDN bobol, bobol semua,” ujarnya.

Sejauh ini, belum ada tanda-tanda pemerintah bakal memikirkan ulang kebijakan PDN. Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Manoarfa, pembangunan PDN permanen di Karawang yang merupakan PDN permanen pertama Indonesia diharapkan selesai pada Oktober -- bulan penutup sepuluh tahun masa jabatan Presiden Jokowi.

Ganti Menteri Komunikasi dan Informatika Jadi Opsi?

Drama penyanderaan PDNS membuat Presiden Jokowi hujan kritik dari publik karena menempatkan ketua umum kelompok loyalisnya “Projo” Budi Arie sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Sejumlah pakar keamanan siber menekankan pentingnya menghadirkan sosok-sosok di pemerintahan yang tidak gagap teknologi informasi dan paham keamanan siber, apalagi pada instansi pemegang kunci keamanan data nasional.

Setelah memplot sosok profesional di industri telekomunikasi Rudiantara pada periode pertama pemerintahan, Jokowi memilih memberikan posisi tersebut kepada sosok non-profesional atau politisi di periode kedua. Pada 2023, Budi Arie naik menggantikan Politikus Partai Nasdem Johnny Plate yang mundur dari jabatannya setelah terjerat kasus korupsi pengadaan stasiun pemancar dan penerima sinyal komunikasi selular BTS.

Sejumlah pihak mendesak Budi Arie agar mundur secara sukarela saja. Desakan salah satunya datang dari organisasi masyarakat sipil yang fokus memperjuangkan hak-hak digital Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet). Safenet membuat petisi publik mengenai hal tersebut di situs change.org dan sudah ditandatangani lebih dari 23 ribu orang per Kamis pagi, 4 Juli.

Budi Arie sempat menjawab pertanyaan soal desakan mundur tersebut saat dikerubungi wartawan usai dicecar dalam rapat di Komisi I DPR pada Kamis, 27 Juni lalu. "No comment, itu haknya masyarakat untuk bersuara,” ujarnya dengan suara pelan.

Presiden Jokowi tak merespons secara gamblang ketika ditanya wartawan soal desakan tersebut. “Sudah evaluasi semua,” ujarnya, Rabu, 3 Juli. Ia justru memberikan pernyataan bernuansa pembelaan yaitu Indonesia bukan satu-satunya negara yang mengalami serangan siber. Maka itu, yang terpenting adalah mencari solusi atas berbagai masalah keamanan siber yang terjadi.

Beberapa pakar keamanan siber dan anggota DPR menilai drama peretasan PDNS juga membuktikan bahwa kementerian dan lembaga yang mengelola data pribadi tidak bisa sekaligus menjadi pengawas. Anggota Komisi I DPR Sukamta menyarankan agar Kementerian Komunikasi dan Informatika tidak lagi berkeras meminta terlibat dalam Komisi Perlindungan Data Pribadi yang akan dibentuk Presiden.

Komisi Perlindungan Data Pribadi bakal memegang peran sentral dalam mengawasi pengelolaan data pribadi dan akan mengaktifkan sanksi jika ada pelanggaran oleh pribadi maupun instansi. “Kominfo tidak bisa menegur dirinya sendiri. Badan pengelola data jangan minta jadi pengawas, sekarang terbukti tidak berhasil dengan baik,” ujarnya.

Melihat banyaknya catatan perbaikan dari berbagai pihak, sedangkan pengambilan keputusan oleh pemerintah berdimensi politik, pembenahan sistem keamanan siber negara tampaknya akan melalui drama panjang.

Kebocoran Data (Ajeng I Katadata)

Rumput laut menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat pesisir di seluruh pulau di Indonesia. Tidak kurang dari 70.000 rumah tangga usaha di Indonesia mengandalkan rumput laut sebagai mata pencarian mereka, dari laut maupun tambak.

Kerja sama riset Konservasi Indonesia (KI) dengan UNDANA dan UKAW Kupang pada tahun 2022 menyingkap bahwa pendapatan pembudidaya rumput laut melewati Upah Minimum Regional (UMR) di Sumba dan NTT pada umumnya. Musim panen rata-rata pun mencapai lima kali dalam satu tahun.

Tak terbayang 'cuan' yang bisa diraup dari budi daya rumput laut. Berkah ini tidak terlepas dari luasan laut Indonesia yang dapat dialokasikan untuk budi daya. Walaupun kenyataannya, baru sekitar 102 ribu hektare (Ha) atau 0,8% saja yang digunakan untuk budi daya rumput laut.

Bagi negara, rumput laut juga menjadi salah satu komoditas ekspor andalan selama bertahun-tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi nilai ekspor rumput laut tembus US$398,2 juta pada 2022 atau setara Rp6,3 triliun. Angkanya terus meningkat dari US$181 juta pada 2020 menjadi US$222 juta pada 2021.

Pada tahun lalu, produksi rumput laut tembus 9 juta ton, dengan target 12 juta ton pada tahun ini. Lebih dari 80% hasil budi daya rumput laut itu diekspor ke berbagai negara, terutama Cina. Padahal, Cina merupakan produsen rumput laut nomor wahid di dunia.

Menariknya, Cina piawai dalam mengolah rumput laut, termasuk bahan mentah yang dikirim oleh Indonesia. Di Cina, rumput laut bisa menjadi hidangan lezat di piring setiap rumah tangga, bahan baku kosmetik dan produk perawatan kulit, kertas, tekstil, hingga cat.

Begitu pula di Korea dan Jepang yang sekaligus menjadi konsumen rumput laut paling tinggi di dunia. Sementara di Jerman, bahkan rumput laut dapat disulap menjadi biofuel, bahan bakar yang dihasilkan dari bahan-bahan organik.

Hal ini sempat membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkejut sampai tercetus upaya untuk hilirisasi rumput laut. Tetapi patut diingat, potensi rumput laut yang sangat besar ini diikuti pula dengan tantangan yang tidak kalah besar.

Jika tak mau repot, sebenarnya bukan mustahil apabila Indonesia ingin mengekspor 100% rumput lautnya. Penelitian KI di sejumlah wilayah kerja program rumput laut, antara lain Sumba Timur dan Lombok, mengungkap produk yang diekspor berupa Alkali Treated Cottonii (ATC) untuk pembuatan karagenan murni.

Lebih dari itu, rasanya sumber daya manusia di Indonesia 'angkat tangan.' Memang ironi, mengingat Indonesia adalah produsen rumput laut terbesar kedua di dunia. Persoalan lainnya terletak pada derived demand atau permintaan terhadap olahan rumput laut yang nyaris nihil di dalam negeri. Tengok saja, hanya sedikit rumput laut Indonesia yang diolah menjadi bahan baku makanan.

Proteksi Dulu, Hilirisasi Kemudian

Bagi Konservasi Indonesia, budi daya rumput laut adalah peluang ekonomi yang dapat dikelola secara berkelanjutan. Tujuannya agar budi daya rumput laut segendang sepenarian alias berjalan beriringan dengan tujuan konservasi laut, termasuk dalam mendukung penghidupan masyarakat pesisir.

Proteksi merupakan bagian upaya konservasi, mengingat pertumbuhan rumput laut menjadi salah satu indikator laut yang sehat. Sebab, rumput laut tidak akan tumbuh subur pada suhu air laut yang terlampau tinggi. Kondisi itu mendorong pembudidaya untuk menjaga keberlanjutan lingkungan.

Selain itu, lokasi budi daya rumput laut dapat memengaruhi kesehatan terumbu karang. Karenanya, praktik budi daya rumput laut juga harus menghindari perusakan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Apabila tujuan proteksi ini terwujud, maka produksi rumput laut yang dihasilkan menjadi lebih berkualitas. Dengan demikian, nilai ekonomi yang tercipta bisa lebih besar lagi, baik bagi petani rumput laut maupun masyarakat pesisir, mengingat budi daya rumput laut tidak menuntut banyak keterampilan.

Kita ketahui, budi daya rumput laut relatif simpel, murah, mudah, dengan lahan tanam yang terbuka lebar dan belum banyak dimanfaatkan masyarakat pesisir. Pertumbuhannya pun subur tanpa pengawasan dan pemeliharaan ekstra laiknya tanaman lain, seperti jagung, padi, dan buah-buahan.

Selanjutnya, yang menjadi pekerjaan rumah (PR) adalah hilirisasi rumput laut. Misalnya, yang terbaru yang dilakukan banyak rekan-rekan di perguruan tinggi, yakni membuat beras dari rumput laut untuk campuran mengkonsumsi nasi.

Dengan inovasi tersebut, harapannya konsumsi rumput laut dapat meningkat, yang juga berarti menyehatkan anak bangsa karena mengandung serat dan nutrisi penting lainnya bagi tubuh.

Di sisi lain, beras rumput laut dapat menjadi diversifikasi konsumsi beras yang mendominasi kebutuhan pangan pokok penduduk Indonesia. Sebab bukan rahasia umum, impor beras kerap dilakukan saat produksi defisit.

Sembari juga, terus menggalakkan penelitian dan uji coba pengolahan dan inovasi rumput laut menjadi komoditas bernilai tambah tinggi. Harapannya, dengan potensi budi daya yang 70% luas Indonesia merupakan laut, cita-cita melakukan hilirisasi rumput laut menjadi biofuel tak sekadar isapan jempol belaka.

Berbagai pemberitaan akhir-akhir ini menyebutkan generasi Z yang lahir di tahun 1997-2012, kesulitan mendapatkan pekerjaan. Apakah ini benar dan apa yang sebenarnya terjadi?

Data menunjukkan Indonesia memiliki tenaga kerja yang melimpah di usia produktif. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah angkatan kerja di Indonesia pada 2023 berjumlah 147,71 juta orang. Jumlahnya meningkat 5,39% dibandingkan 2022 atau meningkat sebanyak 7,56 juta jiwa.

Artinya, ada potensi yang besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Tetapi, saat ini pemerintah tengah menghadapi berbagai tantangan pemenuhan kebutuhan lapangan kerja. Penyebabnya beragam, mulai dari lapangan kerja yang tersedia tidak cukup, ketidakcocokan skill pekerja, ketidaksetaraan kesempatan, dan akses ke lapangan kerja yang terbatas.

Selain itu, ketidakstabilan perekonomian dan korupsi juga berkontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja. Di sisi lain, korupsi berpengaruh pula terhadap penurunan kualitas pendidikan dan pertumbuhan ekonomi.

Saar ini setidaknya ada delapan pekerjaan yang diminati oleg Gen Z, mencakup e-Commerce Specialist, UI UX Designer, Content Creator, Software / Website Developer, Artificial Intelligence Specialist, Digital Marketing, bahkan tidak sedikit yang menganggap gamers merupakan profesi menjanjikan.

Dengan kondisi ini, pemerintah ditantang untuk mampu menangkap peluang bekerja sama dengan otoritas ketenagakerjaan negara-negara lain. Terlebih Indonesia sendiri telah mengimplementasikan 18 Free Trade Agreement (FTA) sejak September 2023.

Pengimplementasian ini menimbulkan tantangan berupa disrupsi di sektor tenaga kerja, tetapi di sisi lain juga mendatangkan potensi. Adapun peluang dari sisi ketenagakerjaan yang dapat ditangkap antara lain pembukaan lapangan kerja dari perusahaan asing hingga potensi pasar internasional dari bisnis lokal.

Kita dapat melihat anak-anak muda dari Gen Z ini sangat kreatif tetapi potensi tersebut belum ditangkap lebar-lebar oleh perusahaan atau lembaga pemerintah di Indonesia. Belum lama ini ada berita yang viral mengenai anak bangsa yang menjadi design grafis untuk pemain sepak bola berkebangsaan Spanyol, Alejandro Grimaldo.

Ini menunjukkan karya anak-anak muda Indonesia ternyata lebih dapat diserap dan diterima oleh negara lain. Ini juga menunjukkan peluang kerja keluar negeri tanpa harus berada di luar negeri mendapatkan antusiasme yang besar bagi kalangan anak muda saat ini.

Optimalisasi Perjanjian Kerja Sama di Bidang Ketenagakerjaan

Indonesia memiliki banyak perjanjian kerja sama dengan negara-negara tetangga di bidang ketenagakerjaan. Di antaranya kerja sama Indonesia dengan Korea melalui Employment Permit System (EPS) Agreement, kerja sama Indonesia dengan Malaysia melalui MoU on the Recruitment and Placement of Indonesian Domestic Workers in Malaysia.

Indonesia juga memiliki perjanjian kerja sama di bidang ketenagakerjaan dengan Qatar melalui MoU on Manpower Cooperation, kerja sama dengan Jepang melalui Economic Partnership Agreement (EPA) & Memorandum of Cooperation (MoC) on Technical Intern Training Program. Kerja sama dengan Hong Kong berjalan melalui MoU on the Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers in Hong Kong.

Kerja sama serupa terjalin dengan Taiwan melalui MoU on the Protection of Indonesian Workers. Indonesia juga menjalin kerja sama dengan Brunei Darussalam melalui MoU on Labor Cooperation. Selain itu, terdapat kerja sama dengan Uni Emirat Arab melalui MoU on Manpower Cooperation dan kerjasama Indonesia dan dengan Arab Saudi melalui Bilateral Agreement on Labor Cooperation.

Melalui berbagai skema kerja sama tersebut, setidaknya ada empat peluang yang dapat dimanfaatkan pemerintah. Pemerintah dapat memaksimalkan potensi bonus demografi dan Indonesia emas 2045 seperti Cina dan Jepang, meningkatkan aksesibilitas ke pasar melalui berbagai skema free trade agreement, meningkatkan keterbukaan terhadap teknologi baru dan memperkuat aspek digitalisasi, serta memaksimalkan sektor ekonomi digital dan industri kreatif untuk menyerap Gen Z.

Mewadahi Kreativitas Gen Z

Anak-anak muda Gen Z memiliki ciri khas sangat kreatif dan tidak terlalu menyukai hal-hal bernuansa birokratis. Hal ini harus diperhatikan oleh pemerintah dan industri tenaga kerja saat ini.

Karena itu, pemerintah perlu mengimplementasikan berbagai dimensi hukum ketenagakerjaan secara lebih adaptif. Misalnya, fleksibilitas dan efisiensi kontrak PKWT menjadi PKWTT, pemberian insentif bagi industri kreatif yang erat dengan Gen Z seperti jasa, pariwisata, dan manufacturing. Sembari pemerintah meningkatkan perlindungan bagi pekerja Indonesia, baik di dalam dan luar negeri (pekerja migran).

Proses adaptasi terhadap kebutuhan pasar tenaga kerja kreatif yang tak kalah penting yang harus dilakukan pemerintah dan industri adalah peningkatan kualitas tenaga kerja melalui berbagai peningkatan pendidikan dan pelatihan vokasi. Pemerintah juga perlu berinovasi untuk menciptakan program pelatihan yang relevan dan berbasis kebutuhan pasar kerja kreatif.

Kolaborasi triplehelix antara lembaga pendidikan dengan industri dan pemerintah dapat ditempuh untuk meningkatkan inovasi tersebut. Selain itu, perlu adanya revitalisasi di dalam kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) supaya dapat lebih adaptif dengan kebutuhan pasar tenaga kerja saat ini.

Tugas pemerintah tidak berhenti sampai menciptakan inovasi saja. Masih ada pekerjaan rumah berupa memperbaiki iklim investasi melalui deregulasi dan penyederhanaan birokrasi untuk menarik lebih banyak investor, sehingga dapat mendorong investasi yang lebih luas ke dalam negeri.

Investasi itu diperlukan untuk memperluas penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor. Sembari memperbaiki perlindungan terhadap tenaga kerja dari Gen Z yang berkecimpung di industri yang lebih kreatif.

Pemerintah tetap perlu memberikan berbagai jaminan seperti tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai untuk pekerja Gen Z, jaminan hunian layak, dan jaminan kehilangan pekerjaan mengingat risiko atas hal ini akan semakin besar dihadapi oleh Gen Z.

Dengan melakukan berbagai hal tersebut, pemerintah dapat menjamin dapat mewadahi kreativitas dan kemampuan penguasaan teknologi yang khas dari Gen Z. Jika tidak, bukan tidak mungkin mereka akan mencari peluang bekerja di luar negeri dan menetap di sana karena kreativitas mereka lebih diterima di sana dan penghasilannya lebih menggiurkan.

Ada yang berbeda dalam konferensi pers yang digelar pemerintah terkait kondisi ekonomi terkini pada awal pekan ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani duduk sejajar dengan “orang dekat” Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Thomas Djiwandono dan Budi Djiwandono.

Kedua keponakan Prabowo itu masuk dalam Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran. Bersama pemerintah, mereka mencoba menenangkan pasar yang bergejolak pekan lalu dan sempat menyeret rupiah mendekati 16.500 per dolar AS.

Rupiah terperosok setelah munculnya wacana relaksasi defisit APBN pada tahun depan. Prabowo dikabarkan ingin merelaksasi rasio utang terhadap PDB hingga di kisaran 50% untuk mengakomodasi program-program janji kampanyenya, termasuk makan siang bergizi.

Sri Mulyani mengatakan, konferensi pers gabungan itu merupakan orkestrasi untuk memberikan kejelasan proses transisi, terutama berkaitan kebijakan ekonomi dan APBN. Karena itu, Thomas dan Budi dilibatkan, “Ini menjadi perhatian banyak stakeholders, yang harus kita jaga bersama,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, Senin (24/6).

Tak lama setelah konferensi pers, gejolak rupiah memang mereda. Nilai tukar rupiah pada Senin lalu ditutup menguat 56 poin ke level 16.394 per dolar AS.

Penguatan rupiah berlanjut sehari kemudian ke level 16.375 per dolar AS. Penguatan ini terjadi usai Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo bertemu dengan para pengusaha di Menara Kadin, Jakarta.

Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid mengatakan, Perry memberikan pengertian terkait pergerakan rupiah saat ini kepada para pengusaha. Usai pertemuan, Arsjad mengaku optimistis terhadap peluang rupiah menguat pada kuartal ketiga 2024.

Saat rupiah anjlok ke level 16.400 per dolar AS pada pekan lalu, Presiden Joko Widodo memanggil Sri Mulyani, Perry, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar ke Istana Kepresidenan, Jakarta.

Usai bertemu selama 1,5 jam, Perry menjelaskan kepada awak media, pelemahan rupiah banyak dipicu faktor eksternal dan sentimen jangka pendek. Sentimen tersebut adalah persepsi pelaku pasar keuangan terhadap keberlanjutan fiskal pada 2025. "Ini yang kemudian menjadi tekanan nilai tukar rupiah," kata Perry.

Secara fundamental, ia meyakini rupiah akan menguat karena inflasi rendah di 2,8%, pertumbuhan ekonomi 5,1%, pertumbuhan kredit 12%, dan imbal hasil investasi yang positif.

(dari kiri-kanan) Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Thomas Djiwandono, dan Budi Djiwandono. (ANTARA/Bayu Saputra)

Penyebab Gejolak Rupiah dan Dampaknya

Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri menilai, melemahnya rupiah beberapa waktu terakhir tak semata dipicu menguatnya dolar AS. Ada andil kekhawatiran investor terkait kesinambungan fiskal. Para investor khawatir defisit fiskal meningkat untuk mengakomodasi program-program pemerintah baru.

“Saya memahami kekhawatiran pasar. Pasar khawatir jika fiskal Indonesia menjadi tidak sustainable,” ujar Chatib Basri melalui pesan singkat kepada Katadata.co.id, Senin lalu.

Ia mengatakan konferensi pers yang dilakukan Airlangga, Sri Mulyani, dan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran penting dalam memenangkan pasar. Konferensi pers memberikan kepastian bahwa defisit anggaran akan dijaga dalam rentang 2,29% hingga 2,82% dari produk domestik bruto (PDB).

Ada pula rasionalisasi anggaran atas janji kampanye Prabowo yakni program makan bergizi menjadi Rp 71 triliun. Anggaran program ini semula diperkirakan mencapai Rp 450 triliun per tahun, sempat berubah menjadi Rp 120 triliun per tahun. “Perlu dicatat, dalam press conference itu disebut bahwa program makan bergizi sebesar Rp 71 triliun pada tahun 2025 sudah masuk dalam rentang defisit,” ujarnya.

Hal tersebut, menurut dia, memberikan kejelasan kepada pasar bahwa kebijakan fiskal yang berhati-hati akan dilanjutkan. Dengan kepastian rentang defisit APBN 2025 dibawah 3%, ia memperkirakan rasio utang terhadap PDB pada akhir tahun depan akan berada di kisaran 37% hingga 38%.

Angka tersebut lebih rendah dari rasio utang terhadap PDB 2023 sebesar 39%, di tengah spekulasi pasar rasionya akan menjadi 50%. “Dalam situasi ekonomi global yang tidak pasti, penjelasan fiskal disiplin akan dijaga saya kira merupakan sesuatu hal yang amat penting,” katanya.

Kepala Ekonom BCA David Sumual juga menilai kekhawatiran investor terkait arah kebijakan fiskal itu semakin menekan rupiah yang sudah dihantam gejolak eksternal. “Investor ingin kepastian, apakah memang akan ada perubahan mendasar. Kemarin, akhirnya clear setelah ada penjelasan dari pemerintah.” ujarnya kepada ketika dihubungi Katadata.co.id.

Namun, menurut dia, pelemahan rupiah sebenarnya tak terlalu buruk. Rupiah bersama banyak mata uang negara lain tertekan oleh menguatnya dolar AS seiring kebijakan The Fed (bank sentral Amerika Serikat) yang masih akan menahan suku bunga. Selain The Fed, meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah juga membebani rupiah.

Menurut David, banyak pengusaha yang saat ini belum mentransmisikan pelemahan rupiah ke harga barang karena melihat kondisi daya beli yang masih lemah. Ia menduga, para pengusaha akan menaikkan harga pada paruh kedua tahun ini jika rupiah bertahan di level 16.400 per dolar AS dan cenderung melemah.

"Kalau pelemahan rupiah sudah di atas 5%, kebanyakan akan menaikkan harga. Terutama bahan pangan, itu kan banyak diimpor dari luar negeri." ujar David.

Meski demikian, ia tak melihat kemungkinan rupiah melemah lebih dalam hingga di atas 16.500 per dolar AS. Dengan catatan, tak ada goncangan besar dari sisi eksternal.

Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani sejak April telah memperingatkan, harga barang-barang akan naik jika pelemahan rupiah berlanjut hingga bulan berikutnya. Ia menyebut 80% dari total impor nasional terdiri dari bahan baku dan barang modal. Pelemahan rupiah secara otomatis meningkatkan biaya produksi domestik.

"Karena itu, terbuka kemungkinan adanya kenaikan harga jual produk manufaktur di pasar bila pelemahan ini terjadi lebih dari satu bulan," kata Shinta kepada Katadata.co.id.

Shinta menduga, sebagian pabrikan sementara itu mengurangi volume produksi untuk menekan kenaikan biaya produksi seperti tahun lalu. Namun, ia mengakui tidak semua pabrikan dapat melakukan strategi tersebut.

Tren pelemahan rupiah memang terjadi sejak awal tahun ini. Mengutip data Bloomberg, rupiah telah kehilangan nilainya hampir 1.000 poin atau sekitar 6% ke level 16.375 per dolar AS sejak awal tahun hingga Selasa (25/6).

Ini terjadi meski Bank Indonesia terbilang 'rajin' melakukan intervensi. Cadangan devisa sepanjang tahun ini turun dari US$ 146,38 miliar menjadi US$ 139 miliar meski neraca perdagangan masih mencatatkan surplus dan ada aliran dana masuk di Sertifikat Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

BI mencatat, investor asing mencatatkan beli neto sebesar Rp 117,77 triliun di SRBI sejak awal tahun hingga 20 Juni 2024. Sementara di pasar SBN, terjadi jual neto sebesar Rp 42 triliun, demikian dengan pasar saham yang tercatat Rp 9,35 triliun.

Beban Prabowo: Kondisi Ekonomi, APBN, dan Warisan Utang

Meski rupiah sempat menyentuh titik terlemahnya pada pekan lalu, Airlangga dalam konferensi pers memastikan, Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang kuat saat ini. Ia menggarisbawahi langkah Bank Dunia yang baru saja menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini dari 4,9% menjadi 5% dan tahun depan dari 4,9% menjadi 5,1%.

“Inflasi kita terjaga di bawah 3%. Demikian pula postur defisit fiskal dalam APBN 2024. Rasio utang terhadap PDB juga masih sangat positif,” kata Airlangga.

Menurut Airlangga, sektor riil di Indonesia juga menunjukkan kondisi yang baik, tercermin dari data PMI (purchasing managers index) manufaktur Indonesia yang berada di level ekspansif selama 33 bulan berturut-turut. Indeks keyakinan konsumen juga diklaim tetap tinggi dengan indeks penjualan riil yang tumbuh.

“Sektor eksternal tetap kuat. Neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus US$ 2,93 miliar pada Mei 2024 dan surplus ini 49 bulan berturut-turut,” kata dia.

Ia juga membandingkan defisit fiskal dan rasio utang Indonesia terhadap PDB negara lain yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Airlangga mencontohkan defisit fiskal India yang mencapai 7,9%, Cina 7,16%, Amerika 6,67%, serta Thailand dan Filipina masing-masing 4%, sedangkan Indonesia masih di kisaran 2,2% terhadap PDB.

Ketua Umum Golkar ini juga membandingkan rasio utang Indonesia yang berada di kisaran 39,8% terhadap PDB, jauh lebih rendah dibandingkan negara lain. Ia mencontohkan rasio utang Jepang yang mencapai 254%, Amerika 123%, India 82%, Malaysia 64% dan Korea Selatan 56%.

Meski rasio utang pemerintah terbilang rendah, Ekonom Faisal Basri mengingatkan, beban pembayaran bunga utang Indonesia saat ini sudah mencapai 20% terhadap pengeluaran pemerintah pusat. Ia juga mengingatkan, Indonesia akan menghadapi jatuh tempo pembayaran utang mencapai Rp 800 triliun pada tahun depan, tertinggi dalam sejarah.

"Tidak pernah kita menghadapi utang jatuh tempo sebesar itu. Memang dibayar dengan menerbitkan utang baru. Tapi bayangkan jika pasar obligasi sedang gonjang ganjing," ujar Faisal di podcast Reynald Kasali, pekan lalu.

Penerbitan surat utang di tengah kondisi pasar yang tidak kondusif dapat membuat pemerintah harus memberikan suku bunga yang tinggi dan akan membebani APBN di masa depan.

Pemerintah mengalokasikan pembayaran bunga utang sebesar Rp 497,3 triliun dalam Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 76 Tahun 2024 tentang APBN 2024, naik 11,55% dari realisasi tahun 2023. Alokasi pembayaran bunga utang ini mencapai 17,3% dari total pagu belanja negara 2024.

Faisal juga menekankan perlunya kehati-hatian di tengah kondisi global saat ini. Ia mengingatkan, kenaikan utang hanya boleh dilakukan jika memiliki dampak pada perekonomian.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut sejumlah tantangan eksternal yang dihadapi Indonesia, yakni tensi geopolitik yang meningkat, suku bunga tinggi di negara maju, stagnansi pertumbuhan ekonomi global, ruang fiskal yang terbatas karena pemulihan setelah pandemi yang tidak sesuai harapan. "Inilah environment yang harus kita hadapi," kata dia.

Sementara di dalam negeri, Bank Dunia menilai, rendahnya penerimaan pajak masih menjadi tantangan Indonesia. Rasio penerimaan pajak baru mencapai 6% terhadap PDB.

Kinerja penerimaan pajak pada tahun ini memang tak semulus dua tahun sebelumnya. Berdasarkan data APBNKita, penerimaan pajak pada Januari hingga Mei 2024 mencapai Rp 760,4 triliun atau turun 8,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Bank Dunia berpendapat, perlu reformasi tambahan untuk memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan, dan mengurangi meluasnya informalitas di kalangan dunia usaha akan menjadi hal yang penting.

Reformasi khusus dapat mencakup penurunan ambang batas pajak, peninjauan kembali pengecualian pajak terutama yang tidak menguntungkan masyarakat miskin dan kelas menengah, dan meningkatkan kepatuhan termasuk melalui upaya berbagi data dengan pihak ketiga. Pengumpulan pajak dalam jangka menengah juga perlu ditingkatkan melalui data pihak ketiga yang membantu melacak dan memverrifikasi pendapatan

Selain kebutuhan untuk meningkatkan pendapatan, Bank Dunia juga mengingatkan pentingnya peningkatan kualitas belanja juga terutama untuk perlindungan sosial, kesehatan, dan peningkatan sumber daya manusia.

Indonesia, negara dengan kekayaan sumber daya alam melimpah dan populasi terbesar di Asia Tenggara, harus menghadapi kenyataan bahwa Vietnam, negara tetangganya yang jauh lebih kecil secara luas wilayah, sedang melesat jauh melampauinya di berbagai sektor.

Wake up call yang terbaru adalah kalahnya Indonesia dalam menarik nilai investasi perusahaan-perusahaan teknologi besar seperti Apple. Pascapertemuan CEO Apple Tim Cook dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan tanggal 17 April lalu, terungkap bahwa Apple memiliki rencana berinvestasi di Indonesia senilai Rp 1,6 triliun.

Angka tersebut sekilas terdengar besar, namun ternyata sangat jauh dibandingkan dengan yang diperoleh Vietnam. Adapun investasi Apple di Vietnam sejauh ini telah mencapai US$ 15,84 miliar atau setara Rp 256,79 triliun (asumsi kurs Rp 16.211 per dolar AS), yang menciptakan sekitar 200 ribu lapangan kerja.

Pada awal tahun ini, Presiden Joko Widodo juga sudah menyampaikan kekhawatiran mengenai daya saing Indonesia dibandingkan Vietnam. Di tahun 2023, pendapatan per kapita Vietnam sekitar US$ 4,320, sementara Indonesia US$ 5,110. Sekilas, tampak angka Indonesia lebih besar. Namun apabila kita lihat dalam perspektif Vietnam baru selesai menghadapi perang sekitar tahun 1970-an, maka pertumbuhan Vietnam jauh lebih melesat dibandingkan Indonesia.

Mengapa Indonesia bisa kalah saing dibandingkan Vietnam sebagai destinasi investasi dan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Asia Tenggara?

Namun yang lebih penting, apa yang segera perlu Indonesia perbaiki dan pelajari dari kesuksesan Vietnam?

Vietnam dan Indonesia Dulu

Pada tahun 1990-an, Vietnam adalah salah satu negara termiskin di dunia dengan PDB per kapita hanya sekitar US$ 98. Ekonominya sangat bergantung pada agrikultur, khususnya padi, yang mencakup sekitar 40% dari PDB dan mempekerjakan lebih dari 70% populasi.

Sebaliknya, Indonesia di era Orde Baru mengalami pertumbuhan ekonomi signifikan dengan rata-rata pertumbuhan PDB sekitar 7% per tahun antara 1967 dan 1997, didorong oleh sektor minyak dan gas serta industrialisasi yang pesat. PDB per kapita Indonesia pada 1990 sekitar US$6 70, jauh di atas Vietnam.

Reformasi "Đổi Mới", yang dimulai pada tahun 1986 memperkenalkan ekonomi pasar sosialis di Vietnam, membuka pintu bagi investasi asing dan meningkatkan efisiensi ekonomi. Pada tahun 1996, Vietnam menarik Foreign Direct Investment (FDI) atau investasi asing langsung sebesar US$ 1,6 miliar, meningkat dari hampir nol pada awal 1990-an. Pertumbuhan ekspor juga meningkat tajam, dari sekitar US$ 2 miliar pada 1990 menjadi lebih dari US$ 40 miliar pada akhir dekade tersebut.

Vietnam Kini: Destinasi Pilihan Investasi

Vietnam kini menjelma menjadi salah satu perekonomian paling menjanjikan di kawasan. Perusahaan multinasional besar seperti Samsung, Apple, Foxconn, dan Canon terus berinvestasi di Vietnam, memperkuat posisinya sebagai pusat manufaktur.

Pertumbuhan PDB tahunan Vietnam berkisar antara 6-7%, mencapai puncak 8% pada 2022, sementara Indonesia hanya tumbuh rata-rata sekitar 5% per tahun. Pada 2023, Vietnam mencatat rekor FDI sebesar US$ 36,6 miliar, meningkat 132% dari tahun sebelumnya, jauh melampaui Indonesia yang hanya mencapai US$ 18 miliar. Dalam empat bulan pertama 2024 saja, Vietnam menerima FDI sebesar US$ 9,27 miliar.

Kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia juga mulai tertinggal dibandingkan Vietnam. Skor PISA 2018 Indonesia untuk matematika (379), membaca (371), dan sains (396) berada jauh di bawah rata-rata OECD, sementara Vietnam mencatat skor lebih tinggi (matematika 495, membaca 496, dan sains 543).

Dalam Indeks Daya Saing Talenta Global (GTCI) 2022, Indonesia berada di peringkat 82 dari 133 negara, sementara Vietnam berada di peringkat lebih tinggi. Investasi Vietnam yang agresif di bidang pengembangan SDM menghasilkan tenaga kerja terampil dan kompetitif, menjadi daya tarik tambahan bagi investor asing.

Sedangkan Indonesia, sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo, 65% usia produktif kita hanya lulusan SMP ke bawah. Usia produktif dengan pendidikan rendah, akan menghasilkan produktivitas rendah dan daya saing dan daya inovasi yang rendah pula. Ketika kualitas SDM rendah, maka Indonesia bisa jadi kurang menarik bagi investor.

Apa yang Dilakukan Vietnam?

Vietnam telah berhasil dengan konsistensi dan keberlanjutan kebijakan reformasi ekonomi. Reformasi "Đổi Mới" yang dimulai pada tahun 1986 mengubah struktur ekonomi dari sistem terpusat ke pasar bebas, didukung oleh implementasi yang berkelanjutan.

Vietnam menunjukkan kemampuan untuk menyesuaikan kebijakan, menciptakan lingkungan yang stabil bagi investor asing. Sebaliknya, Indonesia sering terjebak dalam birokrasi kompleks dan perubahan kebijakan yang tidak konsisten, sehingga menghambat investasi asing.

Keberhasilan Vietnam dalam menarik FDI juga dipicu oleh strategi promosi agresif dan kebijakan insentif yang menarik, termasuk pengurangan pajak dan fasilitas investasi di zona ekonomi khusus. Vietnam juga aktif menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan berbagai negara dan blok ekonomi, seperti Perjanjian Perdagangan Bebas Uni Eropa-Vietnam (EVFTA), yang dapat meningkatkan daya saing produk ekspor Vietnam. Hasilnya, FDI Vietnam mencapai US$ 36,6 miliar pada 2023, jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia.

Di bidang pendidikan, Vietnam berinvestasi besar-besaran dalam meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah serta fokus pada program pelatihan vokasi. Indonesia, meskipun melakukan berbagai reformasi pendidikan, kualitasnya masih di bawah rata-rata OECD, berdampak pada kesiapan tenaga kerja dalam menghadapi tantangan global.

Vietnam juga unggul dalam mendukung inovasi dan teknologi dengan insentif untuk startup dan peningkatan alokasi dana untuk R&D. Pemerintah Vietnam mendorong kolaborasi antara universitas dan industri, serta mendirikan taman sains dan teknologi, mendukung ekosistem inovasi. Sektor digital Vietnam tumbuh 19% mencapai nilai US$ 30 miliar pada 2023.

Apa Pelajaran Bagi Indonesia?

Untuk meningkatkan daya saing ekonomi, Indonesia perlu sadar dan bergegas. Fokus pada simplifikasi dan harmonisasi regulasi untuk mengurangi birokrasi, serta mempercepat digitalisasi pelayanan pemerintahan untuk transparansi dan efisiensi sangat penting.

Mencontoh Vietnam, Indonesia bisa memperkenalkan lebih banyak zona ekonomi khusus dengan insentif pajak, infrastruktur yang baik, dan regulasi sederhana untuk menarik lebih banyak investasi asing.

Di bidang pendidikan, Indonesia harus meningkatkan kualitas kurikulum dan pelatihan vokasi sesuai kebutuhan industri. Mengadopsi model Vietnam yang fokus pada STEM dapat meningkatkan keterampilan teknis tenaga kerja.

Pemerintah bisa memperluas program beasiswa dan pelatihan untuk guru, meningkatkan fasilitas pendidikan, dan memperkenalkan kurikulum yang berorientasi pada keterampilan praktis dan inovasi. Kemitraan dengan sektor swasta dan industri untuk program magang dan pelatihan kerja akan memastikan lulusan memiliki keterampilan relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

Untuk mendorong inovasi dan teknologi, Indonesia perlu meningkatkan dukungan terhadap start-up dan UKM melalui pendanaan dan insentif fiskal. Pemerintah bisa mendirikan lebih banyak inkubator bisnis dan technopark, serta memberikan akses pembiayaan lebih mudah melalui program hibah dan pinjaman dengan bunga rendah.

Pemerintah juga dapat meningkatkan investasi dalam R&D dengan menyediakan dana khusus dan mendorong kolaborasi antara universitas, lembaga penelitian, dan industri akan meningkatkan kapasitas inovasi. Infrastruktur digital perlu ditingkatkan, termasuk memperluas jaringan internet berkecepatan tinggi ke daerah-daerah terpencil untuk memastikan akses merata ke teknologi dan informasi.

Semua yang dilakukan Vietnam ini adalah rahasia umum — tidak ada kebijakan yang tidak pernah terdengar sebelumnya oleh Indonesia. Kunci keberhasilan Vietnam terletak pada konsistensi dan fokus yang tak tergoyahkan.

Berbeda dengan Indonesia yang sering mengeluarkan kebijakan inovatif, namun terkendala di eksekusi, koordinasi, dan konsistensi. Indonesia harus berani memperkuat konsistensi kebijakan, menyederhanakan regulasi, meningkatkan pendidikan, dan mendukung inovasi. Tanpa itu, Indonesia bisa tertinggal sementara Vietnam melesat jauh ke depan.

Di tengah angka kebutuhan listrik yang terus naik dan komitmen transisi energi yang sedang gencar diupayakan oleh Indonesia, Perusahaan Listrik Negara (PLN) berperan krusial sebagai satu-satunya distributor listrik di Indonesia. Emisi pembangkit listrik sebagai penghasil gas rumah kaca tertinggi saat ini akan berdampak langsung dengan masyarakat sebagai korban krisis iklim maupun pengguna secara bersamaan.

Sumber energi terbarukan seperti PLTS menjadi alternatif nyata dari energi kotor yang selama ini digunakan. Namun ironisnya, inisiatif itu pun kerap “tersandung” kepentingan PLN, khususnya perihal masalah oversupply yang sudah menghantui PLN selama lebih dari satu dekade.

Selain itu, terutama beberapa tahun terakhir, PLN tengah diterpa beberapa kabar kurang mengenakkan. Kondisi keuangan yang mengkhawatirkan–di akhir 2019, utang PLN mendekati angka 500 triliun, membengkaknya tagihan listrik beberapa orang secara mendadak, serta masalah oversupply yang menjadi titik awal permasalahan tak kunjung selesai adalah beberapanya.

Sebetulnya, seburuk apakah “belenggu PLN” mempengaruhi inisiatif energi terbarukan di Indonesia?

Oversupply Sebagai Kambing Hitam

Sebagai konteks, Indonesia merupakan negara yang sangat bergantung pada energi fosil tinggi emisi karbon. Indonesia merupakan produsen batubara terbesar keempat di dunia dan mayoritas sumber energi listriknya berasal dari batubara.

Ironisnya, sebagai negara kepulauan tropis, Indonesia juga sangat rentan terhadap dampak krisis iklim. Indonesia berkepentingan langsung menghindari krisis iklim untuk menghindari naiknya permukaan laut, krisis pangan, bencana hidrometeorologi, dan berbagai kerusakan lain.

Namun dalam upaya transisi energi untuk menghadapi ancaman ini, masalah oversupply kerap dijadikan alasan atas permasalahan yang dihadapi PLN. Bukan hanya terkait keengganan mengadopsi energi terbarukan, tetapi juga perihal kerugian finansial triliunan yang berpengaruh pada kerugian negara.

Oversupply sendiri adalah kondisi kelebihan pasokan listrik yang tidak diseimbangkan dengan permintaan. Kelebihan listrik ini harus ditampung dalam jaringan PLN. Sebenarnya, hal ini tidak sepenuhnya buruk, terutama untuk menjaga ketersediaan dan ketahanan pasokan listrik di Indonesia. Sayangnya, kondisi oversupply bukan membawa keuntungan, malah justru menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi indonesia.

Per Juni 2023, reserve margin atau cadangan daya listrik PLN pada sistem Jawa-Bali sebesar 44%, interkoneksi Kalimantan 57%, Sumatera 24%, Lombok 37% dan Sulawesi Selatan 25%. Secara total, oversupply di Indonesia mencapai angka 6 GW. Melihat angka-angka ini, sebagian orang mungkin berpikir: “Kalau begitu, mengapa tidak mengurangi kapasitas pembangkitan listriknya saja?”

Sayangnya tidak semudah itu. Ada skema take-or-pay yang mewajibkan PLN membeli listrik dari pembangkit swasta atau IPP (Independent Power Producer) baik mereka diserap konsumen ataupun tidak.

Skema ini mulai digunakan sejak krisis ekonomi 1998 untuk menarik investor agar membangun pembangkit listrik di Indonesia. Namun skema ini kebablasan hingga kini. Dalam kondisi oversupply, PLN harus tetap membeli listrik IPP secara masif. Diperkirakan, PLN akan merugi sekitar Rp 3 triliun per GW listrik yang tidak terpakai. Dengan kondisi oversupply sebesar 6 GW di tahun, kerugian PLN tahun ini saja dapat mencapai angka Rp 18 triliun.

Tanpa perubahan serius, oversupply listrik diproyeksikan akan mencapai 41 GW pada tahun 2030. Berapa ratus triliun lagi yang akan dikucurkan untuk membayar listrik oversupply yang tak terpakai?

Apabila cash flow PLN terus menerus mengalami kerugian, maka negara harus menyuntikkan dana lebih banyak, salah satunya melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). Dana ini diambil dari APBN negara, sehingga risikonya adalah berkurangnya ruang fiskal yang seharusnya bisa dipakai untuk mendanai berbagai kebutuhan yang bisa memajukan kesejahteraan masyarakat, salah satunya pengembangan energi terbarukan skala kecil. Buruknya track record keuangan PLN dan ketergantungannya pada batubara juga dapat membuat investor enggan untuk berinvestasi atau membeli surat utang PLN.

Oversupply di Tengah Kesenjangan

Kondisi oversupply sendiri bukanlah hal yang baru; ia sudah terjadi setidaknya sejak tahun 2013. Namun pada 2015, Presiden Jokowi tetap meluncurkan mega proyek 35 GW yang menggencarkan pembangunan pembangkit listrik di Indonesia, yang mayoritas masih bertenaga kotor. Padahal, pada masa itu krisis iklim sudah sangat menjadi percakapan dan agenda transisi energi sudah di depan mata.

Pertumbuhan yang terlalu ambisius ini disebabkan oleh proyeksi pertumbuhan ekonomi yang terlalu optimis dan komitmen lingkungan yang lemah. Pada 2022, PLN berhasil menyepakati penundaan jadwal operasi atau Commercial Operation Date (COD) beberapa pembangkit listrik milik swasta. Hal ini diklaim menghemat biaya sebesar 37 triliun dari beban take or pay. Ini pun hanya solusi sementara saja, sampai COD akhirnya harus dilaksanakan.

Masalahnya, kondisi oversupply yang melimpah ini berbenturan dengan fakta bahwa masih ada ribuan desa di Indonesia yang belum teraliri listrik. Pada tahun 2022, PLN mencatat bahwa 4.400 desa di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T) masih belum teraliri listrik. Angka tersebut juga belum memperhitungkan daerah-daerah yang sudah mendapatkan aliran listrik namun tidak stabil atau belum mengalir selama 24 jam; ataupun sejumlah fasilitas umum seperti jalan raya yang juga belum teraliri listrik.

Pembangunan koneksi grid yang lebih stabil dan merata ditambah dengan dukungan bagi upaya-upaya penyediaan listrik mandiri oleh masyarakat seharusnya menjadi prioritas. Namun pemerintah malah terjebak dalam belenggu kontrak pembangunan PLTU baru yang tertera dalam RUPTL (Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik). Hal ini lebih jauh lagi membebani kondisi oversupply dengan pembangkit fosil kotor baru, serta menghambat transisi energi dengan merintangi energi bersih dari masuk ke jaringan.

Oversupply dan Misi Transisi Energi

Selain isu kerugian negara, salah satu efek terburuk kondisi oversupply dan adiksi batubara adalah hambatan yang ia timbulkan terhadap misi transisi energi Indonesia.

Melalui Enhanced-NDC (Nationally Determined Contribution), Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon sebanyak 32% dengan usahanya sendiri; bahkan angka ini sudah naik dari 29% yang dijanjikan melalui NDC awal. Namun awal tahun 2024 ini, Dewan Energi Nasional malah merencanakan untuk menurunkan target bauran energi terbarukan dari 23% menjadi 17-19% pada 2025. Alasannya? Mereka kesulitan karena banyaknya proyek PLTU baru yang terlanjur dicanangkan.

Lemahnya komitmen pemerintah terlihat dari Perpres nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Penyediaan Tenaga Listrik. Alih-alih mempercepat pengembangan energi terbarukan, Perpres tersebut malah memungkinkan pembangunan PLTU baru; seperti PLTU captive, PLTU yang sudah terancang dalam RUPTL, serta PLTU yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional.

Padahal, Indonesia sama sekali tidak kekurangan sumber energi terbarukan. Menurut data Kementerian ESDM, total potensi energi terbarukan Indonesia mencapai 3.686 GW. Apabila potensi tersebut direalisasikan untuk kebutuhan masyarakat, energi terbarukan akan menjadi sumber energi yang jauh lebih murah, ramah lingkungan, dan lebih dari cukup. Selain itu, setiap daerah memiliki potensi sumber energi terbarukannya masing-masing, baik itu dari aliran sungai, surya, ataupun angin. Pemanfaatan energi lokal bukan hanya soal sumber energi listrik, ia juga menciptakan lapangan pekerjaan, menumbuhkan rasa kepemilikan, serta memberdayakan komunitas lokal.

Namun upaya-upaya ini minim dukungan pemerintah. Misalnya, keengganan pemerintah mendukung PLTS Atap. Dalam revisi Permen PLTS Atap yang baru-baru ini disahkan melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 2 Tahun 2024, skema jual beli listrik dihapuskan dengan alasan PLN sudah mengalami oversupply. Padahal, salah satu daya tarik pemakaian PLTS atap bagi konsumen adalah kesempatan untuk menjual kelebihan listrik kepada PLN.

Lebih jauh lagi, Permen tersebut menyatakan bahwa penetapan kuota serta izin yang dibutuhkan untuk pemasangan PLTS atap menjadi wewenang PLN. Dengan pembatasan kuota dan skema jual-beli yang dihapuskan, pengadopsian PLTS Atap akan menjadi semakin sulit.

Selain itu, banyak juga pemanfaatan energi terbarukan berskala komunitas. Beberapa daerah di Indonesia, seperti di Batusonggan, Riau; dan Kedungrong, Jogjakarta; menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sebagai sumber listrik. Turbin yang digerakkan oleh aliran sungai setempat dapat memasok listrik pada warga dengan harga yang sangat murah, sekitar Rp 30.000,- per bulan. Beberapa daerah lain, seperti di Nusa Tenggara Barat, menggunakan energi surya melalui solar panel untuk melistriki rumah, sekolah, tempat ibadah, dan lain-lain.

Tak hanya untuk kebutuhan sehari-hari, pemanfaatan energi terbarukan berskala komunitas pun dapat membantu kegiatan perekonomian. Sebagai contoh, energi surya dimanfaatkan oleh sejumlah kelompok tani di Lombok untuk mengeringkan hasil panen seperti kopi, coklat, dan pisang. Dengan penggunaan solar dryer dome, hasil panen dapat kering dua kali lebih cepat ketimbang pengeringan biasa.

Namun, upaya-upaya pemanfaatan energi terbarukan yang diinisiasi komunitas kerap menghadapi tantangan sulitnya pendanaan, kekurangan sumber daya manusia, biaya maintenance yang besar, dan lain-lain. Andaikan upaya-upaya ini mendapat dukungan penuh, pembangunan dan kesejahteraan di daerah akan lebih merata.

Sayangnya, upaya semacam ini dipandang sebelah mata oleh pemerintah. Bukan hanya masih mendorong PLTU baru, pemanfaatan energi terbarukan yang dipromosikan PLN malah mengarah pada teknologi hidrogen dan CCUS (Carbon Capture and Utilization Storage), yang belum terbukti namun lebih mungkin memfasilitasi kepentingan industri energi fosil. Pemerintah nampak mendahulukan proyek padat modal berskala besar ketimbang mendorong potensi besar surya dan bayu.

Menanti Peran PLN untuk Utamakan Kemakmuran Rakyat

Kesenjangan antara kondisi oversupply, keputusan untuk terus membangun berbagai pembangkit listrik baru, serta komitmen transisi energi yang lemah membuat kelistrikan Indonesia terlihat carut-marut. Sebagai perusahaan yang memegang kontrol 100% jaringan transmisi dan satu-satunya distributor listrik di Indonesia, PLN memainkan andil yang besar dalam kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia.

Penguasaan negara dalam penyediaan tenaga listrik didasari pemahaman bahwa karena tenaga listrik adalah salah satu cabang produksi yang paling penting dalam kehidupan masyarakat. Maka ia dikuasai negara sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat.

Sayangnya, dengan jerat oversupply yang mencengkeram, sepertinya kepentingan dan kemakmuran rakyat masih belum menjadi penyetir utama yang mempengaruhi pengambilan keputusan dan pembangunan infrastruktur energi di negeri ini.

Percaturan bisnis telekomunikasi global bersiap menghadapi disrupsi baru, Direct to Cell Starlink yang memungkinkan layanan internet satelit langsung diakses perangkat selular berteknologi long-term evolution atau LTE, tanpa bantuan parabola. Setelah sukses dalam uji coba pada awal tahun ini, Starlink meluncurkan 13 satelit direct to cell ke ruang angkasa pada awal Juni lalu.

Layanan ini telah meningkatkan kegelisahan di kalangan industri telekomunikasi di dalam negeri. Layanan ini diduga bakal mengarah pada keterdesakan untuk berkolaborasi atau pertarungan terbuka alias head-to-head antara raksasa penyedia layanan internet satelit dengan penyedia layanan internet nirkabel yang berbasis Stasiun Pancar-Terima Dasar atau Base Transceiver Station (BTS).

Di Amerika Serikat, Starlink berkolaborasi dengan T-Mobile untuk layanan direct to cell. Dalam kolaborasi tersebut, Starlink akan menggunakan jaringan LTE milik T-Mobile.

T-Mobile adalah pemimpin layanan internet nirkabel di Negeri Paman Sam. Mengutip data yang dikumpulkan Statista, di kuartal I 2024, perusahaan memegang 31,4 persen pangsa pasar layanan internet nirkabel, bersaing ketat dengan Verizon 37,6 persen dan AT&T 29,8 persen.

Bukan cuma Starlink yang berpotensi jadi disruptor besar industri telekomunikasi. Pasalnya, raksasa teknologi global seperti Amazon juga tancap gas menyaingi Starlink. Amazon bekerja sama dengan Vrio, anak usaha AT&T sebelum diakuisisi grup konglomerasi Werthhein, berencana meluncurkan satelit internet di Amerika Selatan. Targetnya, layanan internet dari proyek kerja sama yang diberi nama Kuiper Project tersebut bisa tercapai pertengahan 2025 dimulai di Argentina.

Sama dengan Starlink, Project Kuiper akan meluncurkan ribuan satelit Orbit Bumi Bawah atau Low Earth Orbit (LEO), untuk membuat megakonstelasi di angkasa. Sejauh ini, Project Kuiper merencanakan peluncuran 3.236 satelit, sedangkan Starlink 42 ribu satelit dengan lebih dari 6.000 satelit telah mengorbit dan melayani nyaris 100 negara, termasuk Indonesia. Kebutuhan satelit bisa saja lebih sedikit di masa depan, dengan teknologi yang memungkinkan koneksi andal meski satelit berada pada orbit yang lebih tinggi sehingga cakupan lebih luas.

Dengan jarak yang lebih dekat dengan bumi – 160 kilometer sampai 2.000 kilometer -- satelit LEO menyediakan koneksi internet yang stabil, berkecepatan tinggi, latensi rendah alias nyaris tanpa jeda. Ini memberikan pengalaman akses internet yang lebih baik bagi pengguna dibandingkan satelit Medium Earth Orbit (MEO) dan geostasioner yang mengorbit lebih tinggi. Biaya peluncuran satelit jenis ini juga lebih murah karena memiliki bobot yang lebih ringan.

Mengingat tidak semua negara dan perusahaan telekomunikasi memiliki kemampuan untuk membuat dan meluncurkan satelitnya sendiri, ini membuat perusahaan-perusahaan teknologi global berpeluang menguasai pasar telekomunikasi dunia, dengan atau tanpa mitra lokal. Ditambah lagi, perkembangan teknologi telah membuat biaya untuk melayani internet di seluruh dunia diprediksi bakal semakin terjangkau.

Pada 2018, Elon Musk mengestimasi, biaya membangun dan meluncurkan satelit Starlink untuk membuat megakonstelasi mencapai US$ 10 miliar atau sekitar Rp 164 triliun. Amazon juga dilaporkan berinvestasi US$ 10 miliar plus untuk Proyek Kuiper. Biaya ekspansi dunia tersebut terbilang murah, apalagi bisa jadi pembuka jalan untuk proyek lainnya, misalnya kendaraan tanpa awak yang membutuhkan akses internet tanpa putus.

Sebagai perbandingan, penyedia internet nirkabel atau mobile broadband terbesar di Indonesia Telkomsel telah membangun lebih dari 180 ribu BTS 4G di seluruh Indonesia hingga 2023. Dengan estimasi biaya pembangunan BTS di kisaran 600 juta sampai Rp 1,5 miliar, maka perusahaan mengeluarkan sekitar Rp 108 triliun sampai Rp 270 triliun untuk 180 ribu BTS tersebut. Ini cukup untuk mendanai megakonstelasi Starlink.

Dengan kondisi ini dan teknologi yang berkembang cepat, para pemain lama di bidang penyediaan layanan internet di dalam negeri dibayangi situasi bisnis yang tak menentu ke depan. Sebab, melihat manuver Starlink sejauh ini, belum tentu arahnya akan seperti yang diyakini pemerintah: “Starlink sebagai komplementer (dari jaringan internet yang sudah ada)” sebagaimana pernyataan Menteri Telekomunikasi dan Informatika Budi Arie.

Pertumbuhan Pengguna Starlink (Ajeng I Katadata)

Daya Upaya Pemerintah Hilangkan Blank Spot, Sebelum “Menyerah” ke Starlink

Bukan rahasia bahwa masuknya Starlink ke Indonesia adalah "buah" dari lobi pemerintah Indonesia agar Tesla berinvestasi di megaproyek hilirisasi nikel Indonesia. Elon Musk yang belum sreg membangun pabrik Tesla di dalam negeri berujung menyodorkan Starlink sebagai solusi penyediaan akses internet di daerah terpencil. Keinginan ini disambut Pemerintah Indonesia di tengah program pemerataan akses internet yang masih jadi “pekerjaan rumah”.

Sebagai catatan, kehadiran layanan Starlink di Indonesia hanya berselang sebelas bulan dari sejak mengangkasanya satelit milik pemerintah Indonesia Satria 1 yaitu pada 19 Juni 2023, dan kurang dari enam bulan dari sejak Satria 1 resmi beroperasi yakni pada Januari 2024. Proyek Satria 1 merupakan bagian dari program ambisius pemerintahan Joko Widodo bernilai puluhan triliun untuk membuat wilayah Indonesia tanpa blank spot atau seluruhnya punya akses ke internet.

Biaya puluhan triliun untuk program pemerataan akses internet ini, sebagian diambil dari dana pungutan Universal Service Obligation atau USO. Pungutan ini dikenakan ke penyelenggara telekomunikasi dan dikelola Badan Aksesibilitas Teknologi Informatika (BAKTI) di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ini salah satu poin yang kini diungkit penyelenggara layanan internet setelah Starlink diizinkan pemerintah beroperasi penuh di Indonesia dan berpotensi menggilas pemain lama.

Sebelum Satria 1 meluncur, terdapat proyek Palapa Ring yang masuk proyek satrategis nasional pada 2016, yaitu pembangunan jaringan serat optik sepanjang lebih dari 67 ribu kilometer. Proyek ini terdiri dari pembangunan jaringan berbentuk cincin yang mengitari tujuh pulau, yakni Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, delapan jaringan penghubung, dan satu cincin besar yang mengelilingi Indonesia.

Selain itu, pemerintah membangun ribuan BTS di daerah-daerah yang secara bisnis tak menguntungkan bagi swasta memancang menara pemancarnya di sana. Sepanjang 2021-2023, BAKTI Kominfo melaporkan telah menyelesaikan pembangunan total 7.300 BTS.

Berbagai proyek tersebut telah berbiaya lebih dari Rp 30 triliun. Sebagai gambaran, mengacu pada perencanaan awal, proyek Palapa Ring diestimasi memakan biaya Rp 12,5 triliun yang dibayar secara mencicil setelah proyek selesai. Sementara Satria 1, untuk konstruksinya saja oleh perusahaan Prancis Thales Alenia Space (TAS) mencapai Rp 8 triliun. Sedangkan secara total, estimasi anggaran untuk 15 tahun dari mulai perancangan, pengoperasian, hingga pemeliharaan diperkirakan sekitar Rp 21,4 triliun.

Sedangkan biaya pembangunan satu menara BTS disebut-sebut berkisar Rp 600 juta sampai Rp 1,5 miliar. Ini artinya, biaya mencapai sekitar Rp 4,4 triliun hingga Rp 10,9 triliun untuk pembangunan 7.300 BTS dalam tiga tahun.

Namun nyatanya, hingga rampung, pun proyek-proyek ini belum mampu membuat seluruh wilayah Indonesia bisa mengakses internet. Beberapa masalah yang mencuat ke permukaan yaitu, utilisasi rata-rata dari jaringan palapa ring yang rampung 2019 lalu baru mencapai 60 persen. Salah satu isu dalam utilisasi ini ditengarai karena belum terbangunnya jaringan yang menghubungkan antara jaringan tulang punggung tersebut dengan jaringan akses yang memberi layanan ke masyarakat. Selain itu, tersendatnya pembangunan BTS karena kasus korupsi.

Pada Mei lalu, dalam acara peresmian kerja sama antara Kementerian Kesehatan dengan Starlink di puskesmas di Bali yang dihadiri Elon Musk, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut kolaborasi Starlink dan pemerintah Indonesia sangat penting untuk mendukung kemajuan layanan, khususnya puskesmas di tempat terpencil yang belum terjangkau internet.

Dari 10.000 puskesmas yang ada di Indonesia, sekitar 745 masih blank spot dan 1.475 memiliki akses internet yang terbatas. Semuanya tersebar di 7.000 pulau di Indonesia.

Meradang Ditikung Starlink

Besarnya dana investasi dan pungutan pemerintah membuat penyedia layanan internet terusik dengan Starlink yang masuk pasar dengan bermodalkan sejauh ini Rp 30 miliar, berdasarkan catatan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). “Dalam 30 tahun terakhir, operator telekomunikasi berinvestasi sekitar Rp 3.000 triliun. Ini hitungan kasar,” kata Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi atau Apjatel Indonesia Jerry Mangasas Swandy, Rabu 12 Juni lalu.

Beberapa pengamat dan pelaku industri telekomunikasi menilai jalan tengah dari situasi ini adalah mengarahkan operasional Starlink hanya untuk daerah-daerah yang sulit atau belum ada akses internet, bukan meluas hingga ke perkotaan sebagaimana saat ini terjadi. Namun, ada harapan juga agar pemerintah mengutamakan perusahaan penyedia layanan internet yang ada sebelum Starlink dalam proyek pengadaan yang menggunakan dana Universal Service Obligation atau USO.

Merasa ditikung Starlink, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) -- yang menaungi empat operator seluler Telkomsel, XL, Smartfren, dan Indosat --mengungkapkan kekecewaannya dengan keputusan pemerintah yang memberikan kepada Starlink proyek penyediaan internet di wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T). Padahal, proyek ini didanai USO yang disetor pemain lama. "Starlink baru bulan April-Mei datang, langsung dikasih proyek. Enggak make sense itu kan?" ujar Ketua Umum APJII Muhammad Arief, beberapa waktu lalu.

Pasar sinyal internet sudah terlanjur dibuka untuk Starlink, kini perusahaan-perusahaan penyedia layanan internet menuntut adanya level of playing field yang sama dalam pengaturan dari mulai perizinan hingga pungutan. Soal pungutan, di luar pajak, penyedia layanan internet wajib menyisihkan 1,25 persen dari pendapatan kotor mereka untuk USO. Selain itu, Biaya Hak Penyelenggaraan atau BPH Telekomunikasi dengan besaran 0,5 persen, juga dari pendapatan kotor. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika, setoran dana USO mencapai Rp 3,5 triliun dan BPH Telekomunikasi Rp 1,24 triliun, tahun lalu.

Selain itu, pelaku industri mengharapkan kebijakan yang mencegah praktek predatory pricing. Belum sebulan, harga alat perangkat keras Starlink sudah turun dari harga normal Rp 7,8 juta menjadi Rp 5,9 juta yang membuat pelaku industri waspada.

Disrupsi Dimulai, Mereka yang Terancam Digilas Starlink

Starlink bisa beroperasi penuh setelah memegang izin sebagai Internet Service Provider atau ISP dan penyelenggara layanan Very Small Aperture Terminal atau VSAT. Ini membuatnya bisa head-to-head dengan semua penyedia layanan internet.

Sejauh ini, harga berlangganan Starlink masih lebih mahal dibandingkan dengan harga layanan jaringan kabel alias fixed broadband dan nirkabel alias mobile broadband yang berbasis BTS sehingga dianggap tak saling bersaing. Namun, harganya kompetitif jika dibandingkan dengan harga layanan internet satelit VSAT yang biasa dipakai di wilayah sulit atau tak ada akses internet dari jaringan fixed dan mobilebroadband.

Harga Starlink yang kompetitif ini kabar baik bagi pengguna internet satelit, namun bisa jadi kartu mati untuk penyedia layanan internet satelit lainnya. Apalagi, keandalan akses internet satelit geostasioner yang digunakan pemain lama dalam beberapa hal seperti kecepatan hingga latensi tak sebaik satelit generasi baru LEO yang digunakan Starlink. Meskipun, internet satelit geostasioner disebut lebih andal terhadap gangguan cuaca.

Sebagai perbandingan, harga perangkat Starlink terbagi tiga, Rp 5,9 juta untuk perangkat parabola yang cukup untuk kebutuhan personal, kemudian Rp 7,8 juta dan 43.7 juta untuk perangkat yang cocok untuk bisnis. Sedangkan harga berlangganan paket layanan termurah adalah untuk personal yaitu Rp 750 ribu sampai Rp 990 ribu per bulan. Yang termahal untuk bisnis antara Rp 1,1 juta hingga Rp 86 juta. Menyusul, segera meluncur perangkat parabola mini yang lebih murah untuk digunakan secara mobile, dengan peluang paket berlangganan yang lebih murah. Kecepatan akses di rentang 25 sampai 220 Mbps.

Sedangkan harga perangkat termurah dari penyedia layanan internet satelit lainnya bisa mencapai dua kali lipat Starlink, dengan paket bulanan masih di atas Rp 1 jutaan. Harga perangkat Ubiqu misalnya, dibanderol Rp 9,1 juta, dengan harga paket berlangganan termurah 1 juta sampai Rp 13,5 juta, dengan kecepatan akses sampai 10 Mbps.

Harga perangkat Kacific dibanderol paling murah di harga Rp 16,6 juta sampai 21,9 juta, dan harga paket berlangganan antara Rp 3,5 juta hingga Rp12,5 juta per bulan sesuai kecepatan internet. Kecepatan akses hingga 25 Mbps, dengan downlink bisa sampai 120 Mbps. Harga berlangganan Mangosky antara Rp 3,6 juta sampai Rp 13,7 juta per bulan sesuai kecepatan, dengan harga termasuk sewa perangkat, kecepatan akses hingga 10 Mbps.

Meski begitu, perkembangan teknologi bisa saja membuat layanan internet Starlink secara keterandalan dan harga nantinya menandingi layanan internet nirkabel atau mobile broadband yang berbasis BTS. Apalagi, jika yang dikhawatirkan pelaku industri terjadi, perusahaan memainkan strategi predatory pricing untuk membidik akuisisi pengguna internet aktif. Jika ini terjadi, operator-operator seluler berisiko ikut tergilas.

Pernyataan dari Group Chief Executive Officer dan Managing Director XL Axiata Vivek Sood pertengahan Juni lalu, mengandung kewaspadaan. Sejalan dengan pemerintah, Sood menilai Starlink sebagai komplementer bukan substitusi dari layanan internet nirkabel. Ia pun percaya diri dengan posisi XL Axiata di pasar Indonesia karena jangkauannya luas hingga ke pelosok. Dengan latar belakang tersebut, Sood tidak menganggap Starlink sebagai pesaing. “Namun kami memang tak bisa menebak apa yang dilakukan Elon Musk selanjutnya,” ujarnya.

Sejauh yang bisa dilihat dari perkembangan di Amerika Serikat, persaingan setidaknya bisa mengarah pada dua cabang: kolaborasi atau "pertempuran berdarah". Aturan main pemerintah jadi penentu penting.

Pangsa Pasar Pendapatan Provider Internet (Ajeng I Katadata)