IDXChannel - Rencana pemerintah mau menerapkan pembatasan BBM bersubsidi per 17 Agustus 2024 dinilai terlalu cepat. Sebab, ada hal lain yang harus lebih dulu dilakukan oleh pemerintah sebelum menerapkan kebijakan tersebut.

"Mestinya diputuskan dulu pembatasan tadi tuh mekanismenya seperti apa. Apakah menggunakan MyPertamina seperti yang disepakati Pertamina, apakah juga pembatasan berdasarkan cubic centimeter (CC)," ujar Pengamat Energi Universitas Gajah Muda (UGM) Fahmy Radhi saat dihubungi IDXChannel, ditulis pada Selasa (16/7/2024).

Namun diakui Fahmy, apabila pembelian BBM bersubsidi dibatasi sesuai kapasitas kendaraan, misal 1.400 cc, maka akan sulit dilakukan. Sebab, hal ini akan menyulitkan para petugas SPBU.

Oleh karena itu, dirinya meminta pemerintah untuk lebih dulu merevisi Perpres 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) yang didalamnya ada pembatasan Pertalite maupun Solar.

"Nah setelah ada mekanisme nya kemudian perpres nya harus diubah dulu, Perpres 191, sosialisasi nah baru pembatasan dilakukan," kata dia.

Lebih lanjut Fahmy menilai, pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024 sesuatu yang kontraproduktif.

"Saya kira pernyataan Luhut itu kontraproduktif. Pertama tidak jelas dan kedua juga sudah disangkal oleh banyak menteri Joko Widodo (Jokowi)," ujar dia.

Menurutnya, pernyataan Luhut terkait pembatasan Pertalite pada 17 Agutus 2024 itu disalahartikan oleh masyarakat dengan kenaikan harga BBM bersubsidi.

"Sebagian masyarakat memahami seperti itu. Nah kalau ini tidak diluruskan saya kira ini berbahaya," katanya.

Fahmy mengaku khawatir jika menjelang 17 Agustus 2024 nanti masyarakat akan menyerbu SPBU dalam rangka panic buying BBM bersubsidi karena beranggapan harganya akan dinaikkan.

"Karena pemahamannya seperti itu, (maka) terjadi panic buying kemudian nanti antre dan ini akan menimbulkan keresahan sosial padahal pembatasan tadi belum terjadi kenaikan harga," kata Fahmy.

(YNA)

IDXChannel - Pabrikan motor listrik pendatang baru, IMOTO yang diklaim sebagai perusahaan otomotif asli anak bangsa meminta pemerintah juga ikut turun tangan dalam menciptakan ekosistem motor listrik yang memadai.

Co-Founder IMOTO Indonesia Antony Lesmana mengatakan, ekosistem motor listrik yang belum terbangun sempurna menyulitkan pabrikan untuk bisa menjangkau lebih banyak pengguna, terlebih menurutnya pabrikan juga punya banyak keterbatasan.

"Kami berharap agar pemerintah suatu saat bisa masuk dan turut serta mungkin PLN atau Pertamina atau siapapun BUMN yang ditunjuk untuk membantu dalam menyediakan fasilitas charging untuk memberikan kemudahan bagi para pengguna motor listrik," kata Antony dalam konferensi pers, Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Antony mengaku masalah ekosistem motor listrik menjadi salah satu tantangan yang paling besar bagi pabrikan untuk bisa mengembangkan sayap bisnis. Di samping sulitnya mengedukasi masyarakat tentang benefit dari motor listrik.

Meski demikian, Antony mengaku optimistis bisa melebarkan sayap di pasar Tanah Air. Dia menilai peluang bagi perusahaan untuk bisa mengembangkan bisnis terbuka lebar.

"Pastinya peluang sangat besar sekali. Seperti yang kita tahu Indonesia adalah pangsa pasar kendaraan roda dua terbesar ketiga di dunia. Jadi peluangnya sangat besar sekali," kata dia.

Antony menegaskan, IMOTO memiliki keunikan karena sepenuhnya dirancang dan dikembangkan di Indonesia. Selain itu juga memiliki keunggulan dan fitur inovatif termasuk teknologi pengisian daya cepat yang memungkinkan baterai terisi penuh hanya dalam waktu 30 menit dari 20-80 persen.

(YNA)

IDXChannel - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah tengah menyiapkan skenario agar distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi lebih tepat sasaran.

Airlangga menyebut, skenario tersebut nantinya akan dilaporkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Tentu kita sedang siapkan. Nah nanti skenarionya dilaporkan ke Pak Presiden," kata dia ketika ditemui di Kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/7).

Namun demikian, Airlangga memastikan skenario tersebut tidak akan membatasi pembelian BBM subsidi.

"Skenario terkait dengan program, tidak ada pembatasan BBM," ucapnya.

Airlangga juga menepis pernyataan akan adanya pembatasan BBM subsidi pada September mendatang.

Dia meminta agar skenario tersebut bisa disosialisasikan lebih dulu sebelum diimplementasikan.

"Jadi saya minta untuk sosialisasikan dulu, tidak ada pembatasan BBM," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Prikanan (KKP) Wahyu Sakti Trenggono menyebutkan pembatasan akan dilakukan mulai 1 September 2024. Sehingga bukan 17 Agustus 2024 seperti yang saat ini ramai diberitakan.

"(17 Agustus pembatasan?) Enggak. September, 1 September lah," kata Wahyu Sakti.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Wahyu Sakti Trenggono, serta Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki merapat ke kantor Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk rapat Bersama.

Rapat itu membahas soal rencana pembatasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) berdasarkan jenis kendaraan.

(FAY)

IDXChannel - Tren volume pengguna Commuter Line Jabodetabek tembus 1.149.417 orang pada 1 Juli 2024. Jumlah ini memecahkan rekor terbaru volume harian.

Adapun rerata harian pengguna sebanyak 1.054.600 orang setiap harinya pada hari kerja.

"Volume pengguna Commuter Line Jabodetabek pada awal semester II ini menunjukkan tren yang positif," ujar VP Corporate Secretary KAI Commuter Joni Martinus dalam keterangan resminya, Selasa (16/7/2024).

Sebelumnya pada semester I-2024, total volume pengguna Commuter Line Jabodetabek tercatat sebanyak 156.816.151 orang. Volume tertinggi pada semester I kemarin yaitu sebanyak 1.042.066 orang per 1 April 2024.

Untuk pelayanan setiap harinya, kata Joni, KAI Commuter mengoperasikan sebanyak 1.048 perjalanan commuter line mulai pukul 04.00-24.00 WIB.

"Dengan jumlah jadwal yang tersedia tersebut, diharapkan pengguna untuk selalu merencanakan perjalanannya dengan cermat serta menghindari bepergian pada jam sibuk pagi (pukul 05.30-09.00 WIB) dan sore hari (mulai pukul 16.00-19.00 WIB)," kata dia.

Sementara itu, untuk pelayanan Commuter Line Basoetta, pada awal semester II-2024 ini, rata-rata pengguna pada akhir minggu sebanyak 5.437 orang dan pada hari kerja sebanyak 6.761 orang dengan rekor volume pengguna tertinggi sebanyak 7.368 orang pada 12 Juli 2024.

Dengan mengoperasikan 56 perjalanan dari dan menuju Manggarai-Bandara Soekarno Hatta PP, plus pelayanan naik dan turun pengguna di Stasiun Batu Ceper, Stasiun Rawa Buaya, Stasiun Duri dan Stasiun BNI City, diharapkan Commuter Line Basoetta bisa menjadi alternatif transportasi publik saat ini.

"Pengguna Commuter Line Basoetta dengan mudah dapat berpindah dari satu transportasi ke transportasi lainnya di Stasiun Sudirman, yang merupakan Stasiun yang terkoneksi dengan transportasi LRT, TransJakarta serta MRT," kata Joni.

Sedangkan untuk Commuter Line Merak, rata-rata volume pengguna pada hari kerja di bulan awal semester II-2024 ini sebanyak 13.964 orang per hari atau lebih tinggi 36 persen jika dibanding rata-rata pada semester I-2024. Sedangkan rata-rata volume pengguna pada hari libur dan akhir pekan sebanyak 15.632 orang yang lebih tinggi 16 persen jika dibanding rata-rata semester I-2024 kemarin.

"Dengan peningkatan tren volume pengguna ini, KAI Commuter akan terus melakukan perbaikan-perbaikan di seluruh lini guna meningkatkan pelayanan bagi penggunanya. Dengan upaya-upaya ini, KAI Commuter ingin selalu lebih baik lagi dalam meningkatkan layanan kepada seluruh penggunanya," ujar Joni.

(YNA)

IDXChannel - Pemerintah diminta untuk segera mengambil tindakan tegas terkait praktik tambang ilegal yang banyak terjadi di berbagai daerah.

Pasalnya, dengan tidak adanya izin, penerapan standar keselamatan di kawasan sekitar tambang dinilai sangat memprihatinkan, sehingga tak jarang berbuntut bencana dan memakan korban jiwa.

Terbaru, bencana longsor terjadi di kawasan tambang emas di Kecamatan Suwawa Timur, Provinsi Gorontalo, Minggu (7/7/2024), dan memakan korban hingga 325 orang.

"Pemerintah harus segera membentuk satgas pertambangan tanpa izin (PETI). Apalagi draft Keppres pembentukan satgas pemberantasan PETI ini sudah ada di meja presiden sejak lama," ujar Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, dalam keterangan resminya, Senin (15/7/2024).

Menurut Mulyanto, sikap diam pemerintah dan tak juga mengambil tindakan bisa dimaknai sebagai langkah pembiaran terhadap praktik pengelolaan tambang rakyat yang berisiko tinggi tersebut.

Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI itu menyebut bahwa tambang rakyat serupa tersebar di seluruh Indonesia, serta melibatkan jumlah warga yang tidak sedikit.

Apalagi sejak pandemi Covid-19 yang memicu turbulensi ekonomi, bagi masyarakat kelas bawah, pertambangan rakyat menjadi tempat bergantung mata pencaharian sehari-hari untuk dapat menyambung hidup.

Karena itu, menurut Mulyanto, Pemerintah harus sungguh-sungguh memberikan perhatian. Terlebih, dari ratusan korban yang terdeteksi tersebut, sebanyak 27 orang dipastikan meninggal dunia, dan 15 orang lagi belum ditemukan hingga saat ini.

"Pemerintah tidak boleh menutup mata dan melakukan pembiaran. Negara harus hadir melindungi segenap bangsa Indonesia. Harus ada langkah-langkah konkret bagi perbaikan tata kelola pertambangan rakyat ini ke depan," ujar Mulyanto.

Mulyanto menambahkan pertambangan rakyat yang tidak tertata-kelola dengan baik ini disebabkan karena lemahnya pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah.

Keluhan warga terkait izin pertambangan rakyat yang masih berbelit-belit sering muncul sejak Pemerintah melakukan re-sentralisasi perizinan melalui UU No. 3/2020 tentang Pertambangan Minerba.

"Satgas Tambang ilegal yang digembar-gemborkan Pemerintah sampai hari ini berhenti hanya sebatas wacana. Surat keputusan Presiden terkait ini tidak muncul-muncul," ujar Mulyanto.

Sebagai informasi, sampai hari ketujuh sejak hari kejadian longsor Minggu (7/7/2024), tercatat sebanyak 27 orang ditemukan meninggal dunia dan 15 orang hilang.

Berdasar data dari Basarnas Gorontalo, total sementara korban bencana longsor di Desa Tulabolo Timur, Kecamatan Suwawa Timur, Provinsi Gorontal itu mencapai 325 orang. (TSA)

IDXChannel - Kejaksaan Agung (Kejagung) mendukung penuh itikad kerja sama dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam mengontrol praktik impor ilegal di Indonesia.

Kejagung mengakui bahwa praktik impor ilegal tersebut memang benar ada, sehingga perlu ditindak.

Jaksa Agung, ST. Burhanuddin mengatakan, Kejagung siap bekerja sama dengan Kemendag karena sudah menanti ajakan tersebut sejak beberapa waktu lalu.

Dia mengaku, Kejagung telah menemukan sejumlah bukti praktik impor ilegal yang ada di pasar dalam negeri Indonesia.

"Kami sebenarnya menunggu, sudah beberapa kasus-kasus kita tindak, mulai dari tekstil, bahkan mungkin lebih yang tujuh komoditas," kata Burhanuddin kepada wartawan di Kompleks Kejagung, Selasa (14/7).

Ditemui secara terpisah, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Harli Siregar Kejagung mengatakan, Kejagung dan Kemendag mengakui adanya praktik impor ilegal yang tengah marak.

"Tadi kan sudah kita saksikan sama-sama bagaimana keterangan pers yang tadi diberikan oleh bapak menteri bahwa satgas ini lebih dititikberatkan bahwa pasar kita sekarang dibanjiri oleh barang impor ilegal, khususnya terkait tujuh item yang sudah disampaikan," katanya.

Sementara itu, Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan mengungkapkan kunjungannya ke Kejagung sebagai bentuk ajakan membantu pembentukan Satgas Impor.

Dia berharap, pertemuan dengan Jaksa Agung tersebut, Satgas dapat menindaklanjuti ketidaksesuaian data impor pakaian jadi yang membanjiri pasar dalam negeri.

"Jadi, kalau negara asal misalnya nilainya USD360 juta, di kita terdata USD116 juta. Jadi kalau data impor kita di grafik ternyata mungkin dua tiga kali. Sehingga dalam satu diskusi yang panjang, ditemukanlah banyak barang yang tidak terdata atau kita kategorikan ilegal yang membanjiri pasar indonesia yang tujuh macam tadi," kata Zulkifli.

Zulkifli berharap pembentukan Satgas Impor ini dapat terbentuk lebih cepat. Target yang diharapkannya itu Satgas terbentuk pekan ini.

"Mudah-mudahan minggu ini sudah terbentuk. Karena ini dalam keadaan darurat. Lebih cepat, lebih bagus," kata Mendag.

(FAY)

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan didesak untuk segera meluruskan pernyataannya terkait wacana pembatasan BBM bersubsidi per 17 Agustus 2024. Sebab, pernyataan itu bisa diartikan oleh masyarakat sebagai kenaikan harga BBM.

"Saya kira statement Luhut itu harus diluruskan karena pembatasan yang dimaksud Luhut itu dipahami masyarakat sebagai kenaikan harga BBM," ujar Pengamat Energi Universitas Gajah Mada (UGM) Fahmy Radhi kepada IDXChannel, ditulis pada Selasa (16/7/2024).

Dia pun mengaku khawatir pernyataan Luhut itu memicu pembelian secara berlebihan atau panic buying. Sehingga, masyarakat kemudian berbondong-bondong ke SPBU menjelang 17 Agustus 2024 mendatang.

"Nah kalau ini tidak diluruskan saya khawatir terjadi panic buying menjelang 17 Agustus 2024 konsumen akan serbu SPBU. Nah terjadi kelangkaan sehingga menimbulkan kerusuhaan bisa saja terjadi," kata dia.

Maka dari itu, Fahmy menegaskan, pernyataan Luhut tersebut perlu segera diluruskan. Sehingga, masyarakat tidak perlu panic buying.

"Jadi ada urgensi agar itu diluruskan, nah siapa yang meluruskan? Ya harus Luhut yang harus meluruskan. Bilang bahwa saya salah dan sebagainya," kata Fahmy.

Lebih lanjut Fahmy meminta seluruh menteri Joko Widodo (Jokowi) untuk mengatakan hal yang sama. Tujuannya agar jangan sampai adanya informasi yang simpang siur.

"Menteri satu bilang pembatasan, yang lain tidak, yang satu lagi belum. Jadi kesimpangsiuran itu harus diluruskan dalam waktu dekat supaya tidak terjadi pemahaman yang salah. Sehingga memicu panic buying yang itu akan menyebabkan antrian di SPBU jelang tanggal 17 Agustus 2024," katanya.

(YNA)

IDXChannel - Keberadaan Morowali sebagai salah satu daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia dinilai menjadi salah satu katalis meningkatnya permintaan layanan internet rumah (Fix Mobile Convergence/FMC) di kawasan tersebut.

Terlebih, geliat bisnis nikel dalam beberapa waktu terakhir, diyakini juga turut berperan, mengingat banyaknya industri pertambangan nikel di kawasan tersebut, sehingga berdampak pada laju perekonomian masyarakat setempat.

"Ini membuat Morowali menjadi pasar yang menjanjikan (bagi bisnis FMC), karena area ini merupakan daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia," ujar Caretaker XL Axiata Area Sulawesi, Mozes H Baottong, dalam keterangan resminya, Selasa (16/7/2024).

Karenanya, menurut Mozes, EXCL melalui brand XL SATU Fiber baru saja kembali memperluas jaringan FMC yang dimiliki di wilayah Sulawesi, dengan mulai hadir di Kawasan Morowali.

Mozes menjelaskan, Morowali menjadi kota/kabupaten ketiga di Sulawesi Tengah yang telah terjangkau layanan konvergensi XL SATU. Sementara di seluruh Sulawesi, layanan ini sudah menjangkau total sembilan kota/kabupaten.

Sejak awal Maret 2024 lalu, Mozes menyebut bahwa pihaknya telah memulai penetrasi ke Kabupaten Morowali.

Perluasan ekspansi dilakukan berdasarkan permintaan layanan internet rumah yang terus meningkat secara signifikan dalam beberapa waktu terakhir.

Perluasan jaringan XL SATU Fiber ke berbagai daerah secara agresif searah dengan terus meningkatnya permintaan layanan internet rumah di berbagai daerah, yang diprediksi akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang.

Proyeksi atas kondisi tersebut juga berlaku untuk wilayah Sulawesi, tak terkecuali Morowali.

"Potensi pasar untuk layanan konvergensi di Sulawesi sangat besar karena digitalisasi di semua bidang juga telah menjangkau hingga ke pelosok daerah, termasuk Morowali. Sampai saat ini penetrasi XL Satu telah mencapai sekitar 30 persen," ujar Mozes.

Perekonomian di daerah Morowali, terutama digerakkan oleh keberadaan industri pertambangan nikel, yang berdampak pada roda perekonomian masyarakat setempat.

Selain itu, tingkat literasi masyarakat yang semakin tinggi juga mendorong meningkatkan kebutuhan layanan internet yang berkualitas.

"Tersedianya layanan XL Satu Fiber di area-area baru tersebut memungkinkan masyarakat setempat mendapatkan kemudahan akses layanan internet rumah berbasis fixed broadband dan sekaligus mobile broadband dalam satu paket," ujar Mozes.

Dengan demikian, dikatakan Mozes, pelanggan XL SATU Fiber akan bisa lebih fleksibel dalam mengakses internet, baik di rumah maupun di luar rumah, sehingga produktivitas mereka pun bisa lebih dimaksimalkan lagi. (TSA)

IDXChannel - Sejumlah anggota Holding BUMN Farmasi tengah diterpa masalah keuangan, lantaran utang dan terindikasi korupsi. Kementerian BUMN pun harus turun tangan agar bisnis perusahaan bisa kembali membaik. BUMN farmasi yang terjerat masalah keuangan, diantaranya PT Kimia Farma (Persero) Tbk, atau KAEF, PT Indofarma (Persero) Tbk, atau INAF.

PT Indofarma Global Medika (IGM), unit bisnis INAF, serta anak usaha KAEF, PT Kimia Farma Apotek (KFA) Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, anggota Holding BUMN Farmasi harus dikelola secara profesional.

Dia memastikan, bakal menindak tegas oknum tertentu yang terlibat kasus fraud atau korupsi di internal perusahaan. Berikut perkara keuangan dan dugaan korupsi di anggota dan cucu usaha Holding BUMN Farmasi:

Indofarma

Kementerian BUMN mengungkap besaran anggaran Indofarma yang diduga dikorupsi mencapai Rp470 miliar. Jumlah ini terungkap berdasarkan audit internal BUMN.

Nominal anggaran yang dikorupsi lebih tinggi dari hasil investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di mana BPK melaporkan penyimpangan atas pengelolaan keuangan Indofarma mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp371,83 miliar.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, inti perkara dugaan kasus korupsi Indofarma ada di unit usahanya, PT Indofarma Global Medika (IGM), perusahaan yang bergerak di bidang farmasi, alat kesehatan, dan makanan sehat.

Menurutnya, penyelewengan dana Indofarma dilakukan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab yang memiliki jabatan di Indofarma Global Medika. Dugaan tindak pidana ini disebabkan oleh oknum IGM yang tidak menyetor hasil penjualan produk kesehatan kepada Indofarma.

“Problem Indofarma itu ada di anak perusahaannya Indofarma Global Medika yang tugasnya mendistribusikan produk-produk Indofarma, yang jual produk Indofarma. Di sana ditemukan ada Rp470 miliar, dana yang seharusnya masuk ke Indofarma enggak disetor oleh Indofarma global medika, itu capai Rp470 miliar, yang kita temukan,” kata dia.

BPK sendiri sudah menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) investigatif atas pengelolaan keuangan Indofarma, anak perusahaan dan instansi terkait lainnya periode 2020-2023 di Jakarta dan Jawa Barat kepada Kejaksaan Agung, Senin (20/5/2024).

Indofarma juga terjerat utang pinjol senilai Rp1,26 miliar. Struktur keuangan yang berdarah-darah membuat perseroan menyedot anggaran dari induk usahanya dengan nilai fantastis untuk membayar kewajiban atau gaji karyawannya.

Kimia Farma

Emiten bersandi saham KAEF diterpa dugaan pelanggaran integritas penyediaan data laporan keuangan yang terjadi di anak usaha, yaitu Kimia Farma Apotek periode 2021-2022.

Dugaan tindak pidana tersebut menyumbang kerugian bagi Kimia Farma secara konsolidasi sepanjang 2023 hingga Rp1,82 triliun.

Kendati begitu, KAEF tengah menelusuri lebih lanjut dugaan tersebut melalui audit investigasi yang dilakukan oleh pihak independen.

Manajemen juga mengaku bahwa adanya penurunan laba sepanjang tahun lalu, akibat inefisiensi operasional dan tingginya nilai Harga Pokok Penjualan (HPP).

Adapun salah satu penyebab inefisiensi operasional itu karena kapasitas 10 pabrik yang dimiliki tidak sejalan dengan pemenuhan kebutuhan bisnis perseroan. Hal ini membuat KAEF bakal menutup lima pabrik obat alias rasionalisasi fasilitas produksi.

Rencana penutupan lima pabrik bakal direalisasikan KAEF hingga 2-3 tahun mendatang. Aksi ini untuk menekan biaya operasional, efisiensi bisnis, dan meningkatkan utilitas pabrik. Hanya saja, pemutusan hubungan kerja (PHK) berpotensi dialami karyawannya.

(SLF)

IDXChannel - PT Bukit Asam Tbk (PTBA) melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas angkutan dalam rangka mempercepat monetisasi cadangan batu bara.

Dengan cadangan batu bara sebesar 2,98 miliar ton dan sumber daya 5,81 miliar ton, PTBA merupakan salah satu pengelola kekayaan batu bara terbesar di Indonesia.

Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk (PTBA) Arsal Ismail mengatakan, peningkatan kapasitas angkutan merupakan langkah strategis untuk mendukung kinerja Perusahaan.

"Peningkatan kapasitas angkutan merupakan salah satu upaya PTBA untuk menjaga ketahanan energi nasional, menghadirkan energi tanpa henti untuk negeri," kata Arsal dalam keterangan resmi, Selasa (16/7/2024).

Pada 2024, PTBA menargetkan produksi batu bara sebesar 41,3 juta ton, penjualan 43,1 juta ton, serta angkutan 33,7 juta ton.

Guna memenuhi target tersebut, PTBA menjalin kerja sama dengan PT Swarnadwipa Dermaga Jaya (SDJ), anak perusahaan PT Titan Infra Energy Group yang bergerak di bidang jasa pelabuhan muat batu bara.

Melalui kerja sama itu, SDJ akan menyediakan jasa logistik untuk pengangkutan batu bara dari Pelabuhan Muat Sungai Musi sampai ke mother vessel di Pelabuhan Tanjung Kampeh. Volume pengangkutan batu bara ditargetkan mencapai sekitar 2,5 juta ton pada tahun ini.

"Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan realisasi pengangkutan dan penjualan batu bara PTBA, sehingga secara langsung dapat memberikan nilai tambah kepada perusahaan," ujar Arsal.

Untuk peningkatan kapasitas angkutan dalam jangka menengah dan panjang, PTBA telah menyepakati kerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI dalam pengembangan angkutan batu bara relasi Tanjung Enim Baru–Keramasan pada 12 Oktober 2023 lalu.

Proyek ini akan meningkatkan kapasitas angkutan batu bara PTBA hingga 20 juta ton per tahun. Groundbreaking fasilitas penanganan batu bara telah dilakukan PTBA pada 30 Desember 2023.

"Dengan upaya-upaya peningkatan kapasitas angkutan batu bara tersebut, PTBA bisa terus berkontribusi dalam menjaga ketahanan energi nasional," kata Arsal.

(SLF)

IDXChannel - PT Weda Bay Nickel (WBN) membangun instalasi pengolahan air bersih berupa Water Intake dan Water Treatment Plant (WTP) di sejumlah wilayah Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng).

Direktur WBN, Kevin HE Xiaozhen mengatakan, Water Intake dan WTP bakal mensuplai 15.000 meter kubik per hari untuk masyarakat sekitar. Perusahaan diketahui bertanggung jawab terhadap biaya dan seluruh aspek teknik, mulai dari Detailed Engineering Design (DED), pembangunan, hingga commissioning dan serah terima.

Dalam proyek itu, perusahaan menggandeng Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah. Di mana, Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dilaksanakan pada Rabu, (3/7/2024) lalu.

“Kami sangat berkomitmen untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Halmahera Tengah, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti air bersih,” kata Kevin HE Xiao Zhen melalui keterangan pers, Selasa (16/7/2024).

Proyek tersebut, lanjut dia, cara WBN memenuhi kebutuhan air bersih di Halmahera Tengah, tepatnya di Area Desa Sawai, Desa Waibulan, Desa Lokuman, Desa Woekob, Desa Woejerana, Desa Kulo Jaya, dan sekitarnya.

“Kami harap kerja sama ini dapat memperkuat hubungan antara PT WBN dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, serta membawa manfaat yang signifikan bagi masyarakat setempat,” kata Kevin.

Sebelumnya, pada Agustus 2023, PT WBN juga telah menginisiasi pembangunan instalasi pengolahan air bersih di Kota Weda, Kabupaten Halmahera Tengah. Proyek itu disebut bisa meningkatkan akses air bersih bagi masyarakat setempat.

(SLF)

IDXChannel - Kejaksaan Agung (Kejagung) mendukung rencana Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan membentuk Satgas pakaian impor ilegal. Apalagi Jaksa Agung, ST Burhanuddin, memiliki data terkait jaringan pemasok pakaian impor ilegal di tanah air.

"Kami sebenarnya menunggu. Sudah beberapa kasus-kasus kita tindak. Mulai dari tekstil. Kita tahu jaringan-jaringanya dan insyaallah saya akan dukung apa yang disampaikan oleh Pak Mendag, dan kami siap untuk tindakan itu," kata Burhanuddin, Selasa (16/7/2024).

Pihaknya juga berharap Satgas itu bisa segera direalisasikan. Sebab, adanya satgas bisa memberantas pakaian ilegal.

"Saya mengharapkan ini bukan hanya gebrakan sekali tapi sampai tuntas," ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan bertandangan ke kantor Kejaksaan Agung pada Selasa siang ini (16/7/2024) sekira pukul 13.00 WIB. Mendag mendiskusikan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Impor yang kerap digadang-gadang menjadi biang keladi gulung tikarnya sejumlah Industri dalam negeri saat ini.

Mendag mengatakan kunjungannya tersebut menjadi rangkaian komunikasi di antara dua lembaga. Sehingga pembentukan Satgas Impor tersebut dibentuk lebih cepat.

"Kami tadi memang sengaja, beberapa hari ini berkoordinasi dan sengaja bertemu mendiskusikan sekaligus minta dukungan, apa yang akhir-akhir ini menjadi polemik di media mengenai terancam tutupnya industri tekstil, pakaian jadi, elektronik, alas kaki, beauty (kosmetik) dan Baja," kata Mendag saat ditemui wartawan di kantor Kejaksaan Agung, Selasa (16/7/2024).

Mendag mengatakan Satgas tersebut direncanakan akan dibentuk dari sejumlah jajaran perwakilan Kementeriam terkait, Kejagung, Kepolisian dan perwakilan pengusaha melalui Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

"Tentu nantinya Satgas impor terdiri dari kejaksaan, kepolisian, kementerian terkait yakni kami (Kemendag) perindustrian, Kadin. Jadi dari para pengusaha-pengusaha dibawah Kadin," ujarnya.

Zulhas berharap pembentukan Satgas impor ini dapat terbentuk lebih cepat. Target yang diharapkannya itu Satgas terbentuk pekan ini. “Karena ini dalam keadaan darurat. lebih cepat, lebih bagus," tuturnya.

(FRI)