IDXChannel - Bea Cukai menyediakan akses tracking barang kiriman dari luar negeri melalui lamanwww.beacukai.go.id/barangkiriman.Akses tersebut sebagai upaya agar masyarakat terhindar dari penipuan.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Encep Dudi Ginanjar, mengatakan informasi proses pengiriman barang dari luar negeri yang diperoleh melalui tracking barang kiriman di lamanwww.beacukai.go.id/barangkirimanmerupakan informasi yang valid.

"Kami mengimbau masyarakat agar tetap berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Selalu aktif mengecek barang kiriman Anda melalui lamanwww.beacukai.go.id/barangkiriman," kata Encep dalam keterangan resminya, Selasa (9/7/2024).

Hal itu untuk memudahkan masyarakat yang ingin melacak barang kiriman dari luar negeri, baik barang dari belanja online atau jenis barang kiriman lainnya. Nantinya, status barang kiriman akan tertera di sana, dan masyarakat perlu memahami jenis-jenis status barang kiriman yang ada.

"Tracking barang kiriman prosesnya mudah dan cepat. Langkahnya dimulai dari membuka laman www.beacukai.go.id/barangkirimanlalu masukkan nomor tracking/consignment note/resi/airway bill pada kolom yang tersedia dan masukkan keycode sesuai yang tertera pada layar. Terakhir, klik submit dan see details untuk melihat status barang kiriman," kata dia.

Apabila status yang didapatkan "Hasil pencarian: Data tidak ditemukan" maka ada beberapa kemungkinan, yaitu barang belum tiba di Indonesia; barang sudah tiba di Indonesia tetapi belum dilaporkan ke Bea Cukai oleh penyelenggara pos; atau barang memang tidak pernah ada (indikasi penipuan).

"Lalu, ketika dokumen atas barang sudah masuk ke sistem Bea Cukai tetapi masih diperlukan proses validasi, maka status yang muncul ialah "Dokumen diterima untuk diproses Bea Cukai". Setelah proses validasi selesai, maka statusnya berganti menjadi "Selesai validasi sistem Bea Cukai,” ujarnya.

Selanjutnya, jika status yang muncul adalah "Penetapan SPPBMCP (pembayaran dan persetujuan keluar) menunggu penyiapan barang oleh penyelenggara Pos/PJT untuk dilakukan pemindai (x-ray) atau manifes", artinya petugas Bea Cukai telah menetapkan pungutan negara sesuai data di dokumen barang yang dilampirkan. Namun, masih memerlukan pengecekan lebih lanjut melalui alat pemindai atau x-ray.

"Proses ini pada dasarnya menunggu barang tersebut diserahkan ke petugas Bea Cukai oleh penyelenggara Pos. Jika barang belum diserahkan, maka pengecekan akan terhambat dan belum bisa berlanjut ke proses selanjutnya," tutur Encep.

Untuk diketahui, terhadap barang kiriman impor, akan ditetapkan jalur pengeluaran barang berdasarkan profil impor/komoditas barang impor. Jika mendapatkan jalur hijau, pelayanan dan pengawasan barang impor tidak dilakukan pemeriksaan fisik.

Sementara itu, jika mendapat jalur merah, mekanisme pelayanan dan pengawasan barang kiriman dilakukan dengan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen.

Untuk barang yang mendapatkan jalur merah akan muncul status "Barang akan diperiksa fisik, menunggu penyiapan barang oleh penyelenggara pos". Artinya, barang kiriman perlu dilakukan pemeriksaan fisik, dan pada saat itu Bea Cukai tengah menunggu penyelenggara pos menyiapkan barang.

Jika status belum berubah, berarti penyelenggara pos belum menyerahkan barang ke Bea Cukai dan pemeriksaan fisik belum dimulai. Terdapat juga status "Barang terkena aturan Larangan/Pembatasan"Barang terkena aturan Lartas". Jika mendapatkan status ini, maka penanggung jawab barang kiriman harus menyelesaikan persyaratan dari kementerian terkait agar barang bisa dikeluarkan.

Kemudian, akan muncul status "Penetapan SPPBMCP (pembayaran dan persetujuan keluar), penerima barang silahkan konfirmasi ke penyelenggara Pos/PJT", yang berarti pungutan negara sudah ditetapkan sesuai dengan hasil pemeriksaan barang. Ketika mendapatkan status ini, maka pemilik barang bisa segera mengonfirmasi ke penyelenggara pos untuk pembayaran.

Terakhir, ketika seluruh urusan kepabeanan atas barang sudah selesai, baik yang ditetapkan jalur merah dan jalur hijau, maka status yang muncul adalah "Barang keluar dari gudang". Disebutkan Encep, di tahap ini informasi terkait barang kiriman sepenuhnya sudah berada di penyelenggara pos. "Konfirmasi terkait pengiriman ke alamat penerima dapat langsung ditanyakan ke penyelenggara pos," kata dia.

(FRI)

IDXChannel - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengungkapkan bahwa izin tambang untuk NU belum keluar. Dirinya menyebut konsesi tambang masih dalam proses.

"Belum, masih proses," kata Yahya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Yahya mengaku tidak mengetahui sejauh mana pengurusan konsesi pertambangan tersebut. Dirinya menyebut izin tambang untuk NU masih proses.

"Belum tahu kita, pokoknya masih proses," kata Yahya.

Diketahui, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU ) Yahya Cholil Staquf buka suara soal menerima Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) dari pemerintah.

Pemberian tambang kepada ormas keagamaan sejatinya merupakan jalan pemerintah untuk mencegah kebekuan dari asymmetric distribution of resources.

Sebab, ada ketimpangan distribution resource, di mana sudah banyak perusahaan-perusahaan yang terlanjur menikmati tambang di Indonesia sampai jutaan hektare.

"Nah, itu terus gimana caranya supaya ada distribusinya lebih adil? Nah, di sini pemerintahan Jokowi lalu cari akal. Mereka (pengusaha) dikasih deadline harus bisa menggarap lahan yang menjadi haknya sebagai izin, yang izinnya sudah dia dapat sampai batas waktu tertentu. Kalau tidak memenuhi target, maka lahan yang sudah dikasih izin itu akan dipotong. Itu namanya relinquish dan akhirnya dipotong beneran," ujar Gus Yahya dikutip dari akun Instagram resmi @nahdlatululama, Kamis (13/6/2024).

Dia menjelaskan setelah lahan diciutkan maka pemerintah tidak mungkin untuk melakukan lelang lagi karena takut jatuh ke tangan perusahaan-perusahaan yang sama. Maka, terjadi redistribusi yang kemudian diberikan kepada Ormas-ormas Keagamaan.

"Itu artinya dijadikan sasaran. Tapi ya sasaran masuk akal, karena kalau ormas pasti dia pakai untuk urusan agamanya dan sampai kepada umatnya. Itu pikirannya itu. Kalau diserang ya biar nyerang ormas agamanya, jangan nyerang pemerintahan, gitu kan maksudnya," tegas Yahya.

Sehingga bagi ormas yang ditawarkan WIUPK dan ingin mengelola pihaknya mempersilakan untuk mengajukan permohonan.

"Nah, barang sudah ditawarkan begini, masa gak mau? Sampean ditawani getuk aja mau. Kita maulah, kita ajukan. Kita jelas butuh nih Desperate ini. Ini udah melarat berapa lama ini? Sampai imajinasi kaya aja gak punya," tegas Gus Yahya.

Terkait pengelolaan tambang, Yahya menekankan bahwa PBNU memiliki kapasitas profesional. Dia berseloroh untuk membuktikan ke depan pengelolaan tambang akan dikelola secara profesional.

"Ini bukan orang goblok-goblok ini. Kita sudah punya kapasitas profesional untuk itu. Nggak percaya? Nanti lihat masa kita belum jalankan udah dibilang nggak profesional. Nggak profesional gimana," jelasnya.

(SLF)

IDXChannel - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) membukukan utang secara konsolidasi sebesar Rp56 triliun hingga akhir 2023. Kewajiban ini tengah direstrukturisasi.

Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito mengaku, fundamental keuangan perusahaan bergejolak lantaran beban bunga akibat nilai utang bernilai fantastik. Kondisi ini diperparah oleh beban pencadangan piutang, baik yang sedang ditagih dan yang bermasalah.

“Kami sampaikan di sini bahwa dengan adanya beban bunga yang tinggi akibat utang yang cukup besar di tahun 2023 mencapai Rp56 triliun secara konsolidasi, baik di induk maupun di anak usaha,” kata Agung dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, dikutip Selasa (9/7/2024).

Perkara tersebut membuat emiten konstruksi pelat merah ini menanggung kerugian sepanjang tahun lalu. Tercatat, WIKA membukukan rugi Rp7,12 triliun atau naik 11.860 persen dari rugi di 2022 yakni, Rp59,59 miliar.

“Beban bunga cukup tinggi, ditambah beban pencadangan piutang yang baik sedang kita tagih maupun sedang bermasalah, sehingga 2023 mengalami kerugian yang cukup besar,” katanya.

Puncak penurunan kinerja BUMN karya itu terjadi sepanjang 2023, dari performa perseroan 5 tahun terakhir. Selain merugi dan memikul pinjaman bernilai jumbo, beberapa proyek WIKA yang sudah beroperasi belum memberikan keuntungan.

“Puncaknya di tahun 2023 kami mengalami guncangan finansial yang cukup dalam, seperti, nanti akan kami perlihatkan performa di 5 tahun terakhir. Sehingga di 2023 berbarengan dengan kesulitan finansial kami melakukan penyehatan maupun restrukturisasi,” katanya dia.

Saat ini WIKA mengerjakan 136 proyek berjalan, 42 di antaranya merupakan Proyek Strategi Nasional (PSN), termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Kalau secara nilai kurang lebih portofolio kami 61 persen dari semua proyek yang ada di WIKA, jadi memang sekarang kami tidak beroperasi di luar negeri, tapi hanya di dalam negeri. Kami sampaikan di sini beberapa baik bendungan, jalan, maupun proyek infrastruktur lainnya,” kata Agung.

(SLF)

IDXChannel - Menteri Pertanian Amran Sulaiman melakukan kunjungan ke Merauke Papua. Kunjugan ini dilakukan untuk memastikan lahan yang digarap untuk mengantisipasi krisis pangan imbas el nino sudah dikelola dengan baik.

Kementan bersama TNI saat ini secara intensif mengembangkan lahan pertanian di Papua Selatan, khususnya kabupaten Merauke.

“Setelah 10 ribu hektare pada periode pertama saya menjabat menteri pertanian upaya perluasan lahan ini terhenti. Kini kita sudah realisasikan seluas 40.000 dari total 63.000 hektare. Progresnya sangat bagus,” tegas Mentan Amran dalam keterangan resmi, Selasa (9/7/2024).

Mentan melihat secara langsung kesiapan benih yang akan ditanam, perbaikan saluran irigasi, alat mesin pertanian serta lahan pertanian yang sedang dilakukan pengolahan oleh petani, TNI dan mahasiswa polban tan.

Selanjutnya Mentan menjelaskan, cepatnya proses olah lahan di Merauke ini karena mekanisasi pertanian telah diadopsi dengan baik.

Begitu pula dengan pembuatan saluran irigasi bagi lahan-lahan yang selama ini kesulitan air untuk bertanam padi. Kementan telah alokasikan alsintan sebanyak 330 unit untuk 7 distrik di Kabupaten Merauke. Rinciannya, TR4 200 unit, TR2 30 unit, pompa air 80 unit, RT 20 unit.

“Dengan mekanisasi dan teknologi pertanian modern, kami ingin lahan pertanian yang sebelumnya hanya bisa tanam satu kali, dengan upaya yang dikerjakan ini dapat mampu tanam 2-3 kali setahun sehingga produksinya pun akan naik,” kata Amran.

Ia mengatakan dirinya akan segera mendatangkan bantuan alsintan lanjutan untuk percepatan olah tanah dan strategi lanjutan penyiapan benih untuk lahan Merauke.

“Lumbung pangan di Merauke ini akan terus berkembang hingga target 1 juta hektar. Potensinya sangat memungkinkan, dan kita optimis akan kembali swasembada pangan kedepannya,” kata Amran

Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdani selaku Kasatgas Pangan TNI memaparkan progres optimalisasi lahan yang saat ini dikerjakan. Secara detil Rizal menceritakan saat ini TNI telah membentuk kompi produksi pertanian di Merauke untuk mendukung upaya percepatan lumbung pangan, dengan membentuk beberapa regu yang menggarap benih, irigasi dan hama, alsintan dan berfokus pada panen.

Sebagai informasi, Kabupaten Merauke memiliki potensi lahan pertanian seluas 1,2 juta hektare (Ha). Sampai dengan tahun 2023 telah termanfaatkan untuk sektor tanaman pangan dan hortikultura seluas 67.612,49 hektare dengan luas Baku Sawah (LBS, 2023) seluas 42.328,42 hektare.

(SLF)

IDXChannel - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengungkapkan, dalam 10 tahun terakhir sebanyak 43 bendungan berhasil dibangun di Indonesia. Salah satunya, Bendungan Cipanas di Sumedang, Jawa Barat yang hari ini diresmikan.

Wapres pun mengapresiasi kinerja Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. “Dalam 10 tahun terakhir, ini kerjaannya Pak Menteri PUPR, Pak Basuki ini, sudah dibangun 43 bendungan dan lebih dari 1 juta hektare jaringan irigasi,” ujar Wapres dalam sambutannya saat meresmikan Bendungan Cipanas, Selasa (9/7/2024).

“Salah satunya adalah yang sekarang kita resmikan yaitu Bendungan Cipanas ini yang merupakan usaha pemerintah meningkatkan pengelolaan air dan menjaga ketahanan pangan negeri ini,” kata dia.

Wapres mengatakan, Indonesia memiliki potensi sumber daya air yang besar dengan curah hujan mencapai 2,78 triliun meter kubik per tahun. Namun, dari potensi tersebut baru sekitar 700 miliar meter kubik yang bisa dimanfaatkan.

“Suplai air yang besar ini belum diiringi dengan kemampuan penampungan yang optimal, sehingga sebagian besar air hujan tersebut mengalir terbuang ke laut. Untuk itu, pembangunan infrastruktur air seperti Bendungan sangat penting demi memaksimalkan pengelolaan air,” katanya.

Bendungan Cipanas ini, kata Wapres, akan menyediakan berbagai fungsi pemenuhan kebutuhan masyarakat mulai dari sumber irigasi pertanian, sumber air baku, pengendali banjir dan pembangkit listrik.

“Selain itu, bendungan ini akan membantu meningkatkan intensitas tanam dan produktivitas lahan juga Bendungan ini juga berpotensi untuk pertanian di daerah ini. Dan tidak lupa untuk dijadikan daerah wisata baru. Nanti ini tempat wisata di sini,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Wapres pun menyampaikan beberapa pesan agar memastikan pemanfaatan Bendungan Cipanas ini dirasakan sebesar-besarnya oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Sumedang dan Indramayu.

“Khususnya dalam dukungan produktivitas pertanian, industri dan pemenuhan air bersih serta mengurangi dampak banjir. Kemudian, diharapkan bisa memberikan banyak manfaat bagi masyarakat yang tinggal di hilir bendungan, khususnya jalur irigasi yang berpengaruh langsung pada produktivitas pertanian," katanya.

(YNA)

IDXChannel – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkap kolaborasi menjadi strategi paling efektif antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk menentukan keberlangsungan angkutan umum perkotaan.

Menhub mengatakan, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan telah menstimulus pemerintah kota/kabupaten wilayah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Bodetabek), serta sejumlah daerah lain di Indonesia untuk mewujudkan layanan angkutan umum yang berkeselamatan, aman, nyaman, serta terjangkau melalui program membeli layanan/buy the service (BTS).

“Saya bahagia kita masih perhatian dengan BTS, karena menurut hemat saya BTS sangat penting dan mewarnai kehidupan masyarakat perkotaan, bahkan di perdesaan. Agar dapat memberi layanan yang baik, pemerintah daerah harus bisa memahami tata kelola pengelolaan angkutan umum modern. Secara operasional, pemerintah daerah dapat membentuk institusi yang akan diserahi untuk menyelenggarakan angkutan umum massal dengan sistem BTS,” kata Budi Karya dalam keterangan resmi, Selasa (9/7/2024).

Sebagai stimulus, program ini harus berkesinambungan, maka tugas pemerintah kabupaten/kota untuk melanjutkan program tersebut.

Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari pemkab/pemkot untuk melanjutkan program BTS, disertai dengan adanya politik anggaran yang berpihak ke pengembangan angkutan umum.

PP 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan peluang kepada daerah untuk memperbesar ruang fiskal bagi pengembangan angkutan umum massal.

Sebab, PP tersebut mengamanatkan bahwa 10 persen pendapatan pajak kendaraan dapat dialokasikan untuk pembangunan angkutan umum.

Sebagai contoh saat ini, Pemerintah Kota Pekanbaru telah menerapkan PP tersebut dengan memanfaatkan 5 persen APBD untuk mengembangkan angkutan umum.

Selain itu, Provinsi Aceh, Jateng, Jatim, Kota Batam, serta beberapa kota lainnya juga telah menjalankan program sejenisnya melalui APBD secara mandiri.

“Saya ucapkan selamat kepada kota-kota yang sudah berupaya memberikan dukungan. Kami tidak mungkin melakukan ini tanpa kerja sama pemda. Kami juga mengapresiasi daerah yang dengan siap melaksanakan pengambilalihan pengelolaan. Trans Banjarbakula di Provinsi Kalimantan Selatan adalah layanan yang diambil alih pertama, yaitu pada April 2024. Nanti akan disusul kota lainnya seperti Bogor, Medan, serta Surabaya,” kata Menhub.

Menhub sadar, membangun layanan transportasi umum modern bukanlah hal mudah.Maka dari itu, diharapkan terdapat kesepemahaman yang kuat mengenai pentingnya penyelenggaraan angkutan umum massal yang berkeselamatan, aman, nyaman, dan terjangkau di Indonesia melalui program Buy the Service.

“Kesadaran bahwa angkutan umum perkotaan sangatlah penting, menjadi hal utama dari pemda. Ini adalah jangkar dari perubahan di perkotaan. Kalau jangkarnya tidak baik, maka angkutan yang tidak semestinya hadir di situ. Gairah untuk mengerti, lalu memahami, lalu memikirkan, lalu mengeksekusi dan merawat sangatlah penting,” katanya.

(SLF)

IDXChannel - Industri keramik Indonesia tengah menjadi sorotan lantaran isu impor dan bea anti-dumping. Sebelumnya, industri tekstil juga dibuat meradang karena lonjakan impor yang dianggap mematikan produsen dalam negeri.

Melansir Antara (5/7/2024), Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan, pihaknya tengah mengkaji kemungkinan penerapan dua jenis bea masuk, yakni Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Anti-Dumping, untuk melindungi industri tekstil dan keramik RI.

Pernyataan tersebut Zulkifili sampaikan berkaitan dengan hasil rapat terbatas (ratas) yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Zulhas mengatakan bahwa ratas tersebut menghasilkan putusan terdapat sejumlah produk yang akan mendapat perhatian khusus.

Produk-produk akan menjadi perhatian khusus pemerintah, kata Zulhas, meliputi tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik, barang tekstil sudah jadi, dan alas kaki.

Tren Kenaikan Impor Keramik

Jika merujuk data Kementerian Perdagangan, hingga April 2024, impor produk keramik ke pasar domestik mencapai USD230,1 juta. Tren impor juga terus menunjukkan kenaikan sejak 2019 dan mencapai titik tertinggi di 2022 yang mencapai USD897,9 juta. (Lihat grafik di bawah ini.)

Menurut laporan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI), keramik impor asal China berkontribusi terhadap 41 persen konsumsi nasional periode Juli 2021–Juni 2022, sedangkan sebanyak 49 persen berasal dari domestik dan 10 persen sisanya dari impor negara lainnya.

Melansir Ceramic World Web (9/7) pada 2022, produksi keramik dunia dengan produk ubin turun menjadi 16,762 juta meter persegi, turun 9,7 persen dari 18,572 juta meter persegi pada 2021. Hal ini menunjukkan penurunan sebesar 1,8 miliar meter persegi, terutama disebabkan oleh China.

Selama rentang waktu ini, produksi di Asia turun 11,6 persen dari 13,8 menjadi 12,2 miliar meter persegi, setara dengan 73 persen produksi global, dengan China menyumbang kerugian sebesar 1,55 miliar meter persegi terhadap penurunan ini.

Pada 2022, perdagangan internasional juga menurun menjadi 2,77 miliar meter persegi di mana ekspor dunia jeblok sebesar 8,1 persen dan kehilangan seluruh pencapaian tahun sebelumnya dan kembali ke tingkat 2020 yaitu sebesar 2,770 juta meter persegi.

China Spanyol, India, dan Italia merupakan negara pengekspor terbesar dalam hal volume keramik, dengan Italia mengukuhkan posisi kuat dalam hal nilai, dengan harga jual rata-rata hingga EUR16,8 per mq.

Dalam enam bulan pertama 2023, seluruh eksportir terbesar juga mencatat penurunan ekspor sebesar dua digit, kecuali India yang volume ekspornya tumbuh sebesar 31 persen dan pertumbuhan nilai ekspor sebesar 24,8 persen.

Menurut catatan Stockbit Sekuritas, pada 5 Juli 2024, pada 2 Juli 2024KADI merekomendasikan besaran Bea Masuk Anti Dumping(BMAD)sekitar 100,12–199,88 persen untuk produk keramik impor asal China.

Rekomendasi tersebutdiberikan usai KADI melihat adanya kausalitas antara kerugian industri keramik dalam negeri dengan barangdumpingdari Negeri Tirai Bambu.

Saat ini,keramik impor telah dikenakan Bea Masuk Tindak Pengamanan(BMTP)sebesar 13 persenmelalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK)No.156/PMK.010/2021, dengan masa berlaku hingga November 2024.

“Meski demikian,harga keramik buatan industri dalam negeri masih tidak dapat bersaingdengan harga keramik impor asal China,” tulis Stockbit.

Stockbit menilai, implementasi kebijakan BMAD akan berdampak positif bagi produsen keramik dalam negeri, mengingatharga keramik impor asal China akan naik sejalan dengan tarif BMAD.

“Dampaknya, harga keramik lokal akan semakin kompetitif jika dibandingkan dengan produk keramik China, sehingga berpotensi meningkatkan volume permintaan, utilisasi pabrik, dan profitabilitas perusahaan,” kata analis Stockbit.

Senasib Industri Tekstil

Sebelumnya, ramai industri tekstil menjadi sorotan lantaran tingginya impor yang merugikan industri dalam negeri. Hal ini terindikasi dari adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi para pekerja di industri ini.

Tak berhenti PHK, banyak perusahaan tekstil dalam negeri terancam gulung tikar. Terlihat dari kinerja emiten tekstil dan garmen di pasar modal Indonesia pun juga terdampak merana.

Sebut saja dua emiten tekstil kenamaan PBRX - Pan Brothers Tbk (PBRX) dan Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) yang lebih dikenal sebagai Sritex.

Dalam laporan keuangan per September 2023, PBRX mencatatkan penjualan sebesar USD431,59 juta, menurun 14,01 persen menjadi USD431,59 juta dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar USD501,96 juta.

Senasib, berdasarkan laporan keuangan terakhir September 2023, Sritexmembukukan kerugian bersih USD174,84 jutadan penurunan penjualan hingga 38 persen sepanjang tahun lalu. Angka ini merosot dari semula USD524,56 juta pada 2022 menjadi USD325,08 juta di 2023.

Sejumlah asosiasi tekstil menyebut aturan yang tertuang dalam Permendag Nomor 8 Tahun 2024 yang justru semakin menambah beban bagi pengusaha industri TPT lokal tersebut.

Mirisnya, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, selama periode 2013-2022 volume tekstil dan barang tekstil impor yang masuk ke Indonesia rata-rata mencapai 2,16 juta ton per tahun, dengan rata-rata nilai impor USD8,8 miliar tiap tahunnya.

Angka tersebut mencakup seluruh impor tekstil dan barang tekstil golongan barang XI (kode HS 50-63), yang terdiri dari gabungan komoditas sutra, wol, kapas, serat tekstil, filamen, serat stapel, kain tenun, kain rajutan, karpet, pakaian rajutan/non-rajutan, aksesoris pakaian, dan berbagai produk tekstil jadi lainnya, termasuk pakaian bekas.

Volume impor tekstil juga terus menguat semenjak Covid-19 di era 2021 hingga pada 2022, nilai tekstil dan barang tekstil impor yang masuk ke Indonesia mencapai USD10,1 miliar, naik 7,4 persen dibanding 2021 secara tahunan (yoy) dan sekaligus menjadi rekor tertinggi baru. (ADF)

IDXChannel- Harga cabai rawit merah di Solo merangkak naik gegara petani libur panen pada awal Bulan Suro. Harganya menembus Rp45.000 atau naik Rp7.000 per kilogram hari ini Selasa (9/7/2024).

Kabar tersebut dikonfirmasi oleh Lurah Pasar Legi Solo, Nur Rahmadi saat dihubungi. Menurutnya kenaikan sudah terjadi sejak 2 hari terakhir.

"Yang naik cabai rawit merah dari Rp37.000 ke Rp45.000," katanya. Nur menjelaskan, berdasarkan keterangan dari para pedagang, kenaikan tersebut terjadi lantaran para petani tengah libur panen, sehingga mempengaruhi stok.

Di sisi lain permintaan cabai rawit merah masih stabil "Infonya pedagang, karena petani belum memanen cabe karena awal Bulan Suro. Kalau permintaan masih normal, stok berkurang, harga jadi naik," tuturnya.

Liburnya petani memanen lanjut Nur dirasa wajar mengingat mitos yang dipercaya masyarakat termasuk adalah libur pada Bulan Suro.

Sementara itu, harga cabai jenis lain masih stabil. Cabai Merah Besar masih dijual dikisaran Rp27.000, Cabai Merah Keriting Rp27.000 dan Cabai Rawit Ijo/Botol Rp24.000.

(SAN)

IDXChannel - Harga pangan pada Selasa 9 Juli 2024 terpantau terus mengalami kenaikan. Meskipun untuk beberapa komoditas sudah turun, namun komoditas utama seperti beras, daging, hingga cabai meroket naik.

Melansir data Badan Pangan Nasional (Bapanas) per pagi ini pukul 08.00 WIB, harga beras premium naik 0,84 persen menjadi Rp15.660 per kg. Begitu pula untuk beras medium yang naik 0,15 persen menjadi Rp13.550 per kg.

Kenaikan harga juga berlaku untuk kedelai biji kering impor yang naik 0,67 persen menjadi Rp12.070 per kg. Selain itu harga cabai merah keriting juga terpantau melonjak 1,80 persen menjadi Rp46.990 per kg.

Harga cabai rawit merah naik mencapai 3,85 persen menjadi Rp52.360 per kg. Disusul daging sapi murni juga meroket 0,40 persen menjadi Rp135.490 per kg dan daging ayam ras 0,06 persen menjadi Rp36.070 per kg.

Telur ayam ras juga mengalami lonjakan harga Rp 0,61 persen menjadi Rp29.630 per kg.

Selain itu juga komoditas gula dan minyak goreng kemasan sederhana naik masing-masing 0,44 persen dan 0,06 persen menjadi Rp18.100 dan Rp17.980.

Untuk jagung peternak naik 0,36 persen menjadi Rp5.630. kemudian ikan kembung juga melonjak 0,98 persen menjadi Rp37.130 per kg, begitu juga ikan tongkol yang mengalami kenaikan harga 0,54 persen menjadi Rp31.800 per kg.

Penurunan harga hanya berlaku untuk bawang merah yang turun ke angka 1,36 persen menjadi Rp35.010 per kg.Selain itu juga untuk bawang putih bonggol 0,07 persen menjadi Rp40.600 per kg.Ada juga garam halus beryodium yang turun 0,96 persen menjadi Rp11.350 per kg.

Di sisi lain tepung terigu kemasan dan curah juga anjlok 0,15 persen dan 0,39 persen menjadi Rp13.360 per kg dan Rp 10.270

(SLF)

IDXChannel - Airbus mengonfirmasi telah mengirimkan 323 pesawat pada paruh pertama 2024, naik 2 persen dibandingkan periode serupa tahun lalu.

Dilansir dari Reuters pada Selasa (9/7/2024), produsen pesawat asal Eropa tersebut mengirimkan 316 unit pada semester pertama 2023.

Dalam buletin bulanannya, Airbus juga mengatakan pihaknya mencatat 327 pesanan selama enam bulan pertama 2024, atau total bersih 310 pesanan setelah dikurangi pembatalan.

Pelan lalu, Reuters melaporkan bahwa Airbus mengirimkan sekitar 67 pesawat pada Juni 2024, sehingga total pada paruh pertama tahun ini menjadi sekitar 323 unit.

Beberapa bulan ke belakang, output produksi Airbus berada di bawah ekspektasi karena masalah rantai pasokan, kata sumber industri.

Hal tersebut mendorong Airbus untuk memotong target pengiriman awal bulan ini. Perusahaan juga menunda rencana peningkatan produksi.

Airbus merupakan produsen pesawat terbesar di dunia. Saingannya, Boeing asal Amerika Serikat (AS), saat ini sedang menghadapi berbagai skandal. (WHY)

IDXChannel - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Pemprov Papua Barat Daya.

Hal itu untuk mewujudkan penyediaan, pengendalian, dan pengawasan penyaluran BBM subsidi, yaitu Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP), yang tepat sasaran dan tepat volume pada konsumen.

Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Kepala BPH Migas Erika Retnowati, Penjabat Gubernur NTB Hassanudin, dan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa'ad.

“Acara ini sangat istimewa karena perjanjian kerja sama ditandatangani dengan dua pemerintah daerah sekaligus. Sesuai tugas pokok dan fungsinya, BPH Migas melakukan pengawasan BBM subsidi yang dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Tentu hal tersebut tidak dapat dilakukan sendiri, memerlukan bantuan dari pemerintah daerah dan Aparat Penegak Hukum (APH),” kata Erika dalam keterangan tertulis, Selasa (9/7/2024).

Erika menjelaskan sinergi dengan pemerintah daerah sangat penting. Sebab, pemerintah daerah merupakan pihak yang lebih mengetahui konsumen pengguna di wilayahnya yang berhak untuk mendapatkan JBT dan JBKP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kerja sama itu juga merupakan tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama antara BPH Migas dan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri pada 2022 tentang Pembinaan dan Pengawasan dalam Pengendalian Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Ruang lingkup PKS ini meliputi pengendalian terhadap penyaluran JBT dan JBKP untuk konsumen pengguna, peningkatan koordinasi terkait pelaksanaan penyaluran JBT dan JBKP, serta pembinaan dan pengawasan atas pembelian JBT dan JBKP berdasarkan Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh kepala perangkat daerah/kepala pelabuhan perikanan/lurah/kepala desa kepada konsumen pengguna JBT dan JBKP.

Selain itu, peningkatan ketertiban pelaksanaan penerbitan, pemantauan, dan evaluasi atas Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh kepala perangkat daerah/kepala Pelabuhan perikanan/lurah/kepala desa secara transparan dan akuntabel untuk pembelian JBT dan JBKP, serta pelaksanaan sosialisasi terkait dengan kebijakan Pemerintah terhadap JBT dan JBKP.

“PKS ini diharapkan dapat memberikan dukungan dalam penerbitan Surat Rekomendasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dukungan dalam melakukan pengawasan atas penerbitan dan penyaluran JBT dan/atau JBKP yang diberikan kepada konsumen pengguna berdasarkan Surat Rekomendasi yang diterbitkan,” kata Erika.

Selain itu, dia berharap kerja sama yang terjalin dapat memberikan dukungan dalam melakukan pengendalian atas penyaluran JBT dan/atau JBKP sesuai dengan alokasi volume masing-masing daerah.

Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa’ad mengatakan sinergitas ini akan memperkuat pengawasan BBM subsidi. Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan manajemen pengaturan dan pengawasan penyaluran BBM subsidi akan lebih baik, serta masyarakat yang berhak akan mendapatkan manfaat subsidi dari Pemerintah ini.

Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat Hassanudin menyampaikan PKS ini merupakan implementasi sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana subsidi dapat tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan dan untuk mencapainya memerlukan data yang akurat.

“Sila kelima Pancasila bisa kita implementasikan di mana subsidi BBM untuk masyarakat yang berhak kita kawal. Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki kewajiban menyiapkan data agar tepat sasaran,” ujar dia.

Dengan penandatanganan ini, tercatat sudah 5 PKS ditandatangani BPH Migas dan Pemerintah Provinsi. Sebelumnya telah dilakukan PKS dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Bengkulu dan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung. Dalam waktu dekat, Pemerintah Provinsi Jambi juga akan menandatangani PKS dengan BPH Migas.

Sebagaimana diketahui, BPH Migas juga telah menggelar rapat koordinasi kerja sama BPH Migas dengan pemerintah provinsi yang digelar di berbagai wilayah di Indonesia.

Adapun, penandatanganan PKS ini dihadiri Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim, Basuki Trikora Putra, Eman Salman Arief, Harya Adityawarman, Iwan Prasetya Adhi, Saleh Abdurrahman dan Wahyudi Anas. Hadir pula Sekretaris BPH Migas Patuan Alfon S., Direktur BBM BPH Migas Sentot Harijady BTP, serta perwakilan pejabat dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Papua Barat Daya.

(FRI)

IDXChannel - Bank Sentral Israel memperingatkan dampak ekonomi dari potensi konflik dengan kelompok Hizbullah di Lebanon. Lembaga tersebut juga memperkirakan aksi militer negaranya di Gaza kemungkinan berlangsung hingga awal 2025.

“Dampak ekonomi (perang dengan Hizbullah) jelas akan lebih besar dibandingkan dengan pertempuran yang terjadi saat ini di Gaza,” kata Andrew Abir, wakil gubernur bank sentral, dilansir dari Bloomberg pada Selasa (9/7/2024).

Awal pekan ini, Bank Sentral Israel mempertahankan suku bunga acuan sebesar 4,5 persen untuk keempat kalinya secara berturut-turut. Kebijakan moneter diperkirakan baru diperlonggar pada kuartal II-2025.

“Suku bunga yang tinggi diperlukan untuk menstabilkan inflasi," kata bank sentral tersebut dalam laporannya.

Saat pengumuman kebijakan moneter, Gubernur Bank Sentral Israel Amir Yaron mendorong pihak pemerintah untuk melakukan penyesuaian anggaran guna mengatasi defisit di tengah tingginya biaya operasi militer di Gaza.

Data Kementerian Keuangan Israel menunjukkan kekurangan fiskal meningkat menjadi 7,6 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada Juni 2024, lebih tinggi dari perkiraan pemerintah sebesar 6,6 persen.

“Merupakan tanggung jawab pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, meskipun beberapa di antaranya mungkin tidak populer, untuk menjamin stabilitas ekonomi. Jika tidak, hal ini akan menyebabkan peningkatan tajam premi risiko Israel karena pasar menganggap beban utang Israel berada pada jalur yang tidak dapat dikendalikan," kata Yaron

Baru-baru ini, Goldman Sachs Group Inc mengatakan skor risiko utang Israel memburuk lebih parah dibandingkan negara-negara emerging market lainnya pada paruh pertama 2024, terutama karena melemahnya keuangan negeri zionis tersebut. (WHY)