IDXChannel -Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan belanja pemerintah sepanjang semester I 2024 ini tembus Rp1.398 triliun. Angka tersebut naik sebesar 11,3 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (yoy).

Sri Mulyani menjelaskan bengkaknya belanja negara karena pemberian perlindungan terhadap daya beli masyarakat yang mengalami koreksi sepanjang semester I 2024.

"Peningkatan belanja negara tersebut terutama terkait peran APBN sebagai shock absorber untuk antisipasi gejolak global, melindungi daya beli masyarakat, serta tetap mendukung berbagai prioritas agenda pembangunan nasional," ujar Sri Mulyani dalam rapat bersama Banggar DPR RI, Senin (8/7/2024).

Dia merinci komponen Belanja Pemerintah Pusat (BPP) mencapai Rp997,9 triliun atau tumbuh 11,9 persen (yoy), di dalamnya termasuk belanja yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sebesar Rp762,1 triliun (76,4 BPP).

Seperti, program PKH mendapat aliran Rp14,2 triliun, kartu sembako Rp22,2 triliun, program Indonesia Pintar Rp8,1 triliun, KIP kuliah Rp6,8 triliun, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp5,6 triliun, BO PTN Rp2,6 triliun, subsidi dan kompensasi Rp155,7 triliun, Subsidi LPG 3 Kg Rp34,2 triliun, PBI JKN RP23,2 triliun, serta pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur Rp75,2 triliun.

Di sisi lain, Menkeu mengatakan pendapatan negara sepanjang Semester I 2024 sebesar Rp1.320 triliun, angka ini terkontraksi sebesar 6,2 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Penerimaan perpajakan tercatat hanya sebesar Rp1.028 triliun, turun 7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara PNBP mencapai Rp288,4 triliun atau turun 4,5 persen (yoy).

Penurunan pendapatan negara terutama disebabkan oleh turunnya harga komoditas, khususnya batubara dan CPO, yang mempengaruhi kondisi profitabilitas sektor korporasi sehingga berdampak pada penerimaan PPh Badan yang terkontraksi 35,5 persen (yoy).

Sementara itu, penerimaan PPN DN (dalam negeri), turun 11 persen (yoy). Namun demikian, secara bruto (tanpa memperhitungkan restitusi), PPN DN masih tumbuh positif sebesar 9,2 persen seiring dengan masih kuatnya aktivitas ekonomi domestik, tercermin dari pertumbuhan ekonomi Q1 yang mencapai 5,11 persen.

"Penurunan PNBP terutama karena turunnya penerimaan SDA akibat turunnya harga komoditas dan kurang optimalnya lifting migas, sementa di sisi lain penerimaan dari Kekayaan Negara yang dipisahkan tumbuh positif 41,8 persen dengan membaiknya kinerja BUMN," kata dia.

(FRI)

IDXChannel - LRT Jabodebek melakukan penerapan tarif bagi pengguna yang melakukan tap in dan tap out di stasiun yang sama. Bagi pengguna yang melakukan tap in dan tap out di stasiun yang sama dengan durasi kurang dari 60 menit dikenakkan tarif minimum, sedangkan durasi lebih dari 60 menit akan dikenakan tarif maksimum.

Manager Public Relations LRT Jabodebek Mahendro Trang Bawono mengatakan kebijakan ini berlaku untuk mendorong efisiensi penggunaan layanan serta meminimalkan potensi penyalahgunaan fasilitas.

"LRT Jabodebek berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan dan kenyamanan bagi seluruh pengguna. Sosialisasi mengenai penerapan tarif ini akan dilakukan secara intensif melalui berbagai media agar pengguna dapat memahami dan mematuhi kebijakan yang berlaku," katanya dalam keterangan resmi, Senin (8/7/2024).

1. Tarif Maksimal:

a. Rp10.000: Berlaku untuk waktu tap in dan tap out lebih dari 60 menit di stasiun yang sama pada hari kerja (Senin sampai dengan Jumat) saat off peak hour, serta pada hari Sabtu, Minggu, dan libur nasional.

b. Rp20.000: Berlaku untuk waktu tap in dan tap out lebih dari 60 menit di stasiun yang sama pada hari kerja (Senin s.d Jumat) saat peak hour.

2. Tarif Minimum:

a. Rp5.000: Berlaku untuk waktu tap in dan tap out kurang dari 60 menit di stasiun yang sama.

Para pengguna dapat melakukan pembayaran LRT Jabodebek menggunakan KMT KAI Commuter maupun Katru Uang Elektronik (KUE) Perbankan. LRT Jabodebek mengimbau pengguna memperhatikan waktu yang dibutuhkan untuk perjalanan agar dapat menghindari biaya tambahan yang tidak perlu.

(SLF)

IDXChannel - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan, 11 ribu pekerja menjadi korban PHK disinyalir akibat Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor.

"Ini dikarenakan masalah banjir impor dan berhadapan langsung terhadap industri dalam negeri," ujar Plt Dirjen Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Reny Yanita dalam acara media briefing di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Menurutnya, kebijakan itu menyebabkan semakin membanjirnya barang impor masuk ke pasar Indonesia. Alhasil, membuat industri dalam negeri menjadi kalah saing hingga terjadinya penurunan produksi.

Lebih rinci, Reny mengungkapkan, enam perusahaan yang melakukan PHK, yaitu PT S Dupantex, Jawa Tengah melakukan PHK sekitar 700 lebih pekerja. PT Alenatex, Jawa Barat melakukan PHK terhadap 700 lebih pekerja dan PT Kusumahadi Santosa, Jawa Tengah PHK 500 lebih orang.

Selain itu, ada PT Kusumaputra Santosa di Jawa Tengah melakukan PHK terhadap 400 lebih tenaga kerja. PT Pamor Spinning Mills di Jawa Tengah melakukan PHK terhadap 700-an pekerja.

Terakhir, PHK paling banyak di PT Sai Apparel, Jawa Tengah melakukan PHK sekitar 8.000 lebih pekerja.

Lewat aturan tersebut, sambungnya, membuat utilisasi Industri Kecil Menengah (IKM) turun rata-rata mencapai 70 persen, berdasarkan catatan Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB).

Selain itu, isu yang muncul dengan terbitnya Permendag 8/2024 juga membuat pembatalan kontrak oleh pemberi maklon dan marketplace, karena pemberi maklon dan marketplace kembali ke produk impor.

Kemudian hilangnya pasar IKM dan konveksi berimbas ke industri hulunya terutama unutk kain dan benang juga disebabkan oleh lahirnya Permendag tersebut.

Isu lainnya, dengan adanya Permendag 8/2024 juga dianggap Kemenperin membuat hilangnya harapan untuk berusaha karena tidak ada kepastian berusaha terutama di industri TPT akibat banjirnya barang impor.

"Dulu (sebelum lahir Permendag 8/2024) diatur saja sudah banjir barang impor, apalagi menjadi barang bebas," kata Reny.

(YNA)

IDXChannel - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat sebanyak 11 ribu pekerja menjadi korban PHK pasca lahirnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor.

Plt Dirjen Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin, Reny Yanita mengatakan, hal itu disebabkan oleh membanjirnya barang impor masuk ke pasar Indonesia, sehingga membuat industri dalam negeri menjadi kalah saing hingga terjadinya penurunan produksi.

"Memang ada PHK sekitar 11 ribu orang dari 6 perusahaan pasca lahirnya Permendag 8/2024. Ini dikarenakan masalah banjir impor dan berhadapan langsung terhadap industri dalam negeri," ujar Reny dalam acara media briefing di Kementerian Perindustrian, Senin (8/7).

Lebih rinci, Reny mengungkapkan, 6 perusahaan yang melakukan PHK, yaitu PT S Dupantex, Jawa Tengah melakukan PHK sekitar 700 lebih pekerja. PT Alenatex, Jawa Barat melakukan PHK terhadap 700 lebih pekerja dan PT Kusumahadi Santosa, Jawa Tengah PHK 500 lebih orang.

Selain itu, ada PT Kusumaputra Santosa di Jawa Tengah melakukan PHK terhadap 400 lebih tenaga kerja. PT Pamor Spinning Mills di Jawa Tengah melakukan PHK terhadap 700-an pekerja. Dan terakhir PHK paling banyak di PT Sai Apparel, Jawa Tengah melakukan PHK sekitar 8.000 lebih pekerja.

Menurut Reny, PHK massal yang saat ini terjadi di industri tekstil disinyalir akibat lahirnya Permendag 8/2024. Lewat aturan tersebut, sambungnya, membuat utilisasi Industri Kecil Menengah (IKM) turun rata-rata mencapai 70 persen, berdasarkan catatan Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB).

Selain itu, isu yang muncul dengan terbitnya Permendag 8/2024 juga membuat pembatalan kontrak oleh pemberi maklon dan marketplace, karena pemberi maklon dan marketplace kembali ke produk impor.

Kemudian hilangnya pasar IKM dan konveksi berimbas ke industri hulunya terutama unutk kain dan benang juga disebabkan oleh lahirnya Permendag tersebut.

Isu lainnya, dengan adanya Permendag 8/2024 juga dianggap Kemenperin membuat hilangnya harapan untuk berusaha karena tidak ada kepastian berusaha terutama di industri TPT akibat banjirnya barang impor.

"Dulu (sebelum lahir Permendag 8/2024) diatur saja sudah banjir barang impor, apalagi menjadi barang bebas," kata Reny.

Sekedar informasi tambahan, Permendag 8/2024 mengatur soal larangan terbatas barang impor. Adapun item barang yang dilarang untuk diimpor dalam Permendag 8/2024 ini lebih sedikit jika dibandingkan aturannya.

Dalam aturan sebelumnya yang diatur lewat Permendag 36/2023, barang yang yang diatur meliputi produk tas, tekstil dan produk tekstil, TPT batik dan motif batik, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, barang tekstil sudah jadi lainnya, alas kaki, bahan baku plastik, OTSDK, dan kosmetik-PKRT.

Sedangkan dalam Permendag 8/2024 barang yang diatur dalam larangan terbatas impor ini hanya mencakup tekstil dan produk tekstil, TPT batik dan motif batik, barang tekstil sudah jadi lainnya, dan bahan baku plastik.

(FAY)

IDXChannel - Penerapan aturan carbon capture storage (CCS) diminta lebih dapat mewadahi kepentingan yang lebih luas. Hal tersebut dinilai penting bagi pemerintah dalam menangkap peluang ekonomi, terutama pada sektor ketenagalistrikan.

"Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memenuhi permintaan listrik yang terus meningkat sambil mengurangi jejak karbon. Pemerintah juga harus menjaga agar harga listrik tetap terjangkau bagi konsumen dan dunia usaha," ujar Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), Parulian Paidi Aritonang, dalam focus Group Discussion (FGD) Pemanfaatan Teknologi CCS, di Jakarta, Minggu (7/7/2024).

FGD tersebut diselenggarakan menyusul terbitnya dua regulasi penting terkait CCS, yaitu Perpres No. 14/2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon serta Permen ESDM No. 2/2023 tentang Penangkapan, Pemanfaatan, dan Penyimpanan Karbon pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Menurut Parulian, teknologi CCS memiliki potensi tidak hanya untuk menyimpan emisi karbon dari pembangkit listrik tetapi juga untuk mendukung percepatan transisi energi di Tanah Air.

"Saya berharap FGD ini dapat menghasilkan kajian kelayakan, potensi manfaat, tantangan, serta bagaimana teknologi ini dapat membantu meminimalkan risiko kenaikan tarif listrik yang penting bagi perekonomian masyarakat," ujar Parulian.

Masih dalam FGD, Expert Advisor PT ESSA, Haposan Napitupulu, menyatakan bahwa implementasi CCS pada bisnis hulu migas tidak mengalami kendala karena biayanya sudah diakomodasi dalam cost recovery.

"Namun, ini berbeda dengan sektor hilir seperti ketenagalistrikan, industri, dan transportasi yang tidak memiliki mekanisme cost recovery," ujar Haposan.

Menurut Haposan, Kementerian ESDM perlu memetakan wilayah kerja migas yang sudah tidak optimal atau depleted reservoir dan membuka data fasilitas permukaan bagi penghasil karbon untuk dimanfaatkan sebagai penyimpanan karbon yang dihasilkan industri hilir.

Diketahui, saat ini belum ada landasan hukum khusus yang mengatur mekanisme pelaksanaan CCS di sektor ketenagalistrikan. Peraturan yang ada, seperti Perpres No 14/2024, hanya mengatur skema penyelenggaraan CCS di sektor hulu.

Karenanya, diperlukan regulasi khusus untuk penanganan emisi CO2 dengan pemanfaatan teknologi CCS di sektor ketenagalistrikan agar tidak berdampak pada peningkatan BPP.

Sementara, Asisten Deputi Energi Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi RI, Ridha Yasser, menjelaskan bahwa implementasi CCS di berbagai sektor memegang peranan penting dalam upaya mengurangi emisi karbon dunia.

"Saat ini, pemerintah terus berupaya menyediakan regulasi menyeluruh untuk implementasinya di lapangan. CCS akan diimplementasikan aturannya, dan ini dalam rangka kita bersaing dengan negara lain untuk mendapatkan peluang penerapan skema karbon sebagai agenda global," ujar Ridha.

Ketua Asosiasi Praktisi Hukum Migas dan EBT, Didi Setyadi, menekankan pentingnya memanfaatkan reservoir karbon yang dimiliki Indonesia untuk kepentingan dalam negeri. Didi juga menyoroti tantangan dari sisi ekonomis penerapan teknologi baru ini.

"Kita harus mengikuti, mengadopsi, menerapkan teknologi yang baru itu. Kan di situ harus menambahkan biaya. Nah apakah biaya ini kemudian ekonomis atau tidak ekonomis dibandingkan dengan harga jual listriknya sendiri. Nah itu kan yang jadi persoalan," ujar Didi.

Menanggapi hal itu, Senior Executive Vice President Hukum, Kebijakan, dan Kepatuhan PT PLN (Persero), Nurlely Aman, menyampaikan komitmen PLN untuk mendukung penerapan teknologi CCS di sektor ketenagalistrikan Indonesia.

Namun, Nurlely mengingatkan perlunya memperhatikan implikasi finansial bagi pihak yang bukan pengelola minyak dan gas. Menurutnya, monetisasi depleted well/reservoir yang tidak dimanfaatkan harus dioptimalkan dan regulasi terkait CCS harus ditempatkan dengan tepat, apakah sebagai instrumen penurunan emisi atau tambahan pendapatan negara.

Dengan banyaknya masukan dari berbagai pihak, FGD ini diharapkan mampu memberikan wawasan baru dan menjadi masukan berharga bagi pemerintah dalam menyusun regulasi yang mendukung pemanfaatan teknologi CCS untuk mendukung transisi energi di Indonesia. (TSA)

IDXChannel - PT Jasamarga Surabaya Mojokerto (JSM) akan menerapkan penyesuaian tarif tol Surabaya-Mojokerto mulai 9 Juli 2024 pukul 00.00 WIB.

“Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 1306/KPTS/M/2024 Tentang Penyesuaian Tarif Tol Pada Ruas Jalan Tol Surabaya-Mojokerto,” tulis akun Instagram PT JSM @jsmtolsumo, Senin (8/7/2024).

Penyesuaian tarif tol telah diatur dalam Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 02 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Pasal 83 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol.

Berikut ini rincian tarif terbaru Tol Surabaya-Mojokerto:

• Simpang Susun Waru = Gol I Rp3.000; Gol II & III Rp5.000; Gol IV & V Rp7.000
• Warugunung-Driyorejo = Gol I Rp15.000; Gol II & III Rp24.500; Gol IV & V Rp37.000
• Warugunung-Krian = Gol I Rp22.500; Gol II & III Rp37.500; Gol IV & V Rp56.500
• Warugunung-Wringinanom Junction = Gol I Rp28.500; Gol II & III Rp46.500; Gol IV & V Rp70.500
• Warugunung-Mojokerto = Gol I Rp43.500; Gol II & III Rp71.000; Gol IV & V Rp107.500
• Driyorejo-Krian = Gol I Rp7.500; Gol II & III Rp12.500; Gol IV & V Rp19.000
• Driyorejo-Wringinanom Junction = Gol I Rp13.500; Gol II & III Rp22.000; Gol IV & V Rp33.500
• Driyorejo-Mojokerto = Gol I Rp28.500; Gol II & III Rp46.500; Gol IV & V Rp70.500
• Driyorejo-Warugunung = Gol I Rp15.000; Gol II & III Rp24.500; Gol IV & V Rp37.000
• Krian-Wringinanom Junction = Gol I Rp5.500; Gol II & III Rp 9.500; Gol IV & V Rp14.000
• Krian-Mojokerto = Gol I Rp20.500; Gol II & III Rp34.000; Gol IV & V Rp51.000
• Krian-Warugunung = Gol I Rp22.500; Gol II & III Rp37.500; Gol IV & V Rp56.500
• Krian-Driyorejo = Gol I Rp7.500; Gol II & III Rp12.500; Gol IV & V Rp19.000
• Wringinanom Junction-Mojokerto = Gol I Rp15.000; Gol II & III Rp24.500; Gol IV & V Rp37.000
• Wringinanom Junction-Warugunung = Gol I Rp28.500; Gol II & III Rp46.500; Gol IV & V Rp70.500
• Wringinanom Junction-Driyorejo = Gol I Rp13.500; Gol II & III Rp22.000; Gol IV & V Rp33.500
• Wringinanom Junction-Krian = Gol I Rp5.500; Gol II & III Rp9.500; Gol IV & V Rp14.000
• Mojokerto-Wringinanom Junction = Gol I Rp15.000; Gol II & III Rp24.500; Gol IV & V Rp37.000
• Mojokerto-Krian = Gol I Rp20.500; Gol II & III Rp34.000; Gol IV & V Rp51.000
• Mojokerto-Driyorejo = Gol I Rp28.500; Gol II & III Rp46.500; Gol IV & V Rp70.500
• Mojokerto-Warugunung = Gol I Rp43.500; Gol II & III Rp71.000; Gol IV & V Rp107.500

Sebagai catatan, besaran tarif untuk asal dan tujuan Warugunung adalah penjumlahan tarif sistem tertutup dan sistem terbuka (Waru-Warugunung).

(YNA)

IDXChannel - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai kenaikan upah buruh terlalu minim. Sebab, hal ini membuat daya beli masyarakat kini juga semakin menurun hingga 30 persen.

Penyebab ini semua, kata Said Iqbal, adalah UU Cipta Kerja atau Omnibus Law.

"Sekarang inflasi 2,8 persen. Naik upah teman-teman merasakan enggak cuma 1,58 persen, kita semua nombok. Apalagi kalau upah riil. Upah riil atau daya beli kita itu turun 30 persen, penyebabnya adalah Omnibus Law," kata Said selepas mengantar massa buruh aksi di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Said menjelaskan, kenaikan upah pekerja sebesar 1,58 persen tidak berbanding sama dengan kenaikan gaji ASN, TNI, dan Polri.

"Ngerasain enggak kemarin naik gaji berapa? Cuma 1,58 persen. Sedangkan inflasi 2,8 persen. Sementara, pegawai negeri naik 8 persen, TNI-Polri naik 8 persen, kita setuju saja. Kenapa kita dikasih 1,58 persen?" kata Said.

Atas kegelisahan para buruh tersebut, Said Iqbal mengatakan, isu kesejahteraan dan kepastian para pekerja di Indonesia ini jauh lebih mengancam dibandingkan isu Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

"Oleh karena itu kawan-kawan, kita ingin memastikan bahwa ancaman ini jauh lebih berat dari isu Tapera, jauh lebih berat dari isu JHT yang katanya mau dikasih nanti masa pensiun, dan jauh lebih berat dari isu-isu perburuhan lainnya," kata Said.

Said menegaskan, lima juta lebih massa buruh akan melakukan aksi mogok kerja nasional berupa stop produksi untuk melumpuhkan ekonomi. Hal itu terjadi apabila tuntutan judicial review atau uji materil terkait pencabutan Omnibuslaw Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) hingga tolak upah murah tak dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Bagi kami Omnibus Law UU Cipta Kerja harga mati. Oleh karena itu kami berharap pemerintahan ke depan bisa mengeluarkan Perppu untuk mencabut UU Cipta Kerja. Aksi hari ini serempak di beberapa daerah kalau tidak didengar pasti akan mogok nasional," ujar Said.

"Kami mempersiapkan mogok nasional menunggu hasil keputusan sidang terakhir boleh dikatakan bulan ini. Karena kita harus menunggu jadwal dari MK. Kita akan persiapkan prinsipnya minimal satu hari stop produksi. Lebih dari 5 juta buruh akan terlibat dalam mogok nasional dengan bentuk stop produksi," katanya.

(YNA)

IDXChannel - PetroChina International Jabung Ltd (PCJL) berkomitmen untuk meningkatkan produksi di atas 50.000 BOEPD melalui beberapa program pengembangan dan inovasi. Hal itu sejalan dengan upaya meningkatkan investasi di industri hulu migas yang sejalan dengan target produksi jangka panjang pemerintah

Untuk meningkatkan produksi, PetroChina merencanakan program pengeboran di sembilan sumur pengembangan serta aktivitas eksplorasi di NEB BASE-3. Untuk mewujudkannya, perusahaan tersebut menggandeng sejumlah mitra kerja Jabung, yang terdiri dari PT Pertamina Hulu Energi Jabung, PETRONAS Carigali (Jabung) Ltd., PT GPI Jabung Indonesia, dan PT Raharja Energi Tanjung Jabung, PCJL tahun ini

Per Juni 2024, PCJL telah memulai tajak di lima sumur pengembangan. Sementara itu, program eksplorasi di NEB BASE-3 dan Survei Seismik 3D & 2D di wilayah timur Wilayah Kerja Jabung sedang dilaksanakan.

“Saat ini, survei seismik bersiap memasuki tahapan recording. Serangkaian tes di sumur eksplorasi NEB BASE-3 juga masih berlangsung. Kami mengharapkan hasil yang baik dari program-program ini,” kata President Director PCJL Qian Mingyang dalam keterangan tertulis, Senin (7/8/2024).

Survei Seismik 3D & 2D dimulai pada Desember 2023 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Survei 3D dilaksanakan di Prospek Ketemu dan Rukam, sedangkan survei 2D dilakukan di sejumlah area di wilayah timur Jabung.

Program pengembangan lainnya pada 2024 meliputi kegiatan perawatan sumur, pembangunan fasilitas produksi tambahan, dan perbaikan rutin beberapa kompresor.

Dalam masa perpanjangan kontrak Wilayah Kerja Jabung pada 2023–2043. PCJL berkomitmen mewujudkan Komitmen Kerja Pasti (KKP), termasuk berinvestasi dalam studi Pre-Feasibility Enhanced Oil Recovery (EOR).

“Kami juga membuka peluang untuk terlibat di lebih banyak wilayah kerja migas di Indonesia,” kata Qian.

Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, Hudi. D. Suryodipuro, meminta KKKS terus melaksanakan komitmen eksplorasi dan eksploitasi sesuai dengan usulan wpnb pada 2024.

Menurut hudi, Wilayah kerja PetroChina di Jambi masih memiliki potensi cadangan yang besar dan menjanjikan untuk terus dikembangkan sehingga dapat meningkatkan produksi minyak dan gas bumi.

“SKK Migas terus mendorong kegiatan pemboran sumur eksplorasi dengan lancar dan mencapai target yang diharapkan,” kata Hudi.

Selain melakukan eksplorasi di wilayah kerja migas, PCJL bekerjasama dengan pemerintah daerah dan komunitas lokal di sekitar Jabung untuk menciptakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan prinsip Environment, Social, dan Governance (ESG).

Beberapa program yang dilaksanakan tahun ini yaitu pembangunan jalan rigid beton dan pelatihan bagi kelompok wirausaha batik dan songket. PCJL juga berkolaborasi dengan komunitas lokal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk menanam 35.000 bibit mangrove pada bulan Juni dan akan melanjutkan program serupa dengan penanaman 16.000 bibit di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

(FRI)

IDXChannel - Presiden terpilih Prabowo Subianto buka suara terkait pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut dirinya akan memberikan perhatian serius pada rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Insyaallah pasti, ya BPK itu yang penting, BPK andalan kita," kata Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Lebih lanjut, dia meminta BPK untuk lebih ketat dalam melakukan pengawasan agar tidak terjadi kebocoran uang rakyat. Dirinya menegaskan uang rakyat harus dipertanggungjawabkan.

"Kita tidak menginginkan uang rakyat tidak dapat dipertanggungjawabkan, tiap rupiah harus kita amankan, kita yakin berguna untuk bangsa dan rakyat," kata dia.

Sebelumnya, Prabowo menyambangi Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin (8/7/2024) sekitar pukul 12.32 WIB. Prabowo tampak mengenakan kemeja putih lengan panjang dengan peci dan kacamata hitam.

Saat tiba, Prabowo melambaikan tangan kepada para pewarta yang telah menunggu. Prabowo juga mengacungkan dua jempolnya.

Bahkan saat melintas di hadapan wartawan, Prabowo menunjukkan gerakan bela diri diikuti oleh senyuman. Dirinya juga berlari-lari kecil menuju ke dalam istana.

Belum diketahui maksud tujuan kehadiran Prabowo datang ke Istana siang hari ini. Namun, dapat dipastikan Menteri Pertahanan itu akan menghadap Presiden Jokowi.

(FRI)

IDXChannel – PT Geo Dipa Energi (Persero) bersama tujuh Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berkolaborasi melalui program penyelamatan daerah aliran sungai (DAS) Serayu di Jawa Tengah.

SMV yang dimaksud adalah PT Geo Dipa Energi (Persero), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), PT Sarana Multi Infrastruktur Indonesia (Persero), PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), PT Indonesia Infrastructure Finance, dan PT Karabha Digdaya.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, sinergi ketujuh SMV Kemenkeu dilakukan sebagai bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang kali ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat berbasis lingkungan di DAS Serayu.

“Ini merupakan langkah nyata SMV Kementerian Keuangan untuk dapat memberikan manfaat lebih bagi masyarakat. Tanggung jawab kita memastikan bahwa program TJSL harus bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Suahasil di Kantor PT Geo Dipa Energi (Persero) di Dieng, Banjarnegara, Minggu (7/7/2024).

Dia menerangkan, kegiatan TJSL ini bukan kali pertama dilakukan, mengingat sinergi antarperusahaan SMV Kemenkeu sudah dilakukan sebelumnya pada 2022 dengan Program Shrimp-Carbon Aquaculture (SECURE) dan Ekowisata Mangrove Berkelanjutan di Berau, Kalimantan Timur, serta pada 2023 dengan Program Pengelolaan Sampah Berbasis Sirkular Ekonomi di Yogyakarta.

Pada tahun ini, GeoDipa berkesempatan menjadi koordinator pelaksanaan Sinergi TJSL Bersama yang dilakukan dengan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lingkungan di DAS Serayu.

Direktur Utama GeoDipa Yudistian Yunis mengungkapkan, program penyelamatan DAS Serayu bukanlah hal yang sederhana. Sebab, diperlukan sinergi dan kolaborasi dari semua pihak secara berkelanjutan demi memperbaiki ekosistem di sekitar DAS Serayu.

“Mudah-mudahan sinergi ini memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Mari bersama kita jaga Dieng, DAS Serayu demi masa depan yang cerah,” katanya.

Secara geografis, wilayah kerja GeoDipa memang berada di sekitar hulu sungai Serayu. Oleh karena itu, program ini menjadi bentuk tanggung jawab nyata atas kehadiran perusahaan di sekitar wilayah hulu sungai Serayu.

Melalui program ini, SMV Kemenku memberikan bantuan kepada 16 desa senilai lebih dari Rp1,52 miliar. Bantuan ini digunakan untuk beberapa program kegiatan yang mendukung penyelamatan DAS Serayu melalui pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan antara lain usaha peternakan kambing dan domba perah serta pengelolaan pakan ternak.

Selain launching program Sinergi TJSL Bersama SMV Kemenkeu, GeoDipa juga menggelar kegiatan GeoDipa Kahyangan Run 2024 dalam rangkaian HUT ke-22. Kegiatan ini, diikuti sekitar 750 peserta, di mana 500 peserta berasal masyarakat umum dan 250 peserta merupakan stakeholders dan mitra kerja perusahaan.

(YNA)

IDXChannel - Pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 8 persen dalam dua sampai tiga tahun ke depan.

Menanggapi target tersebut, Founder & CEO Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi menjelaskan, untuk mendukung target pertumbuhan itu, perlu perencanaan pembangunan terintegrasi antar berbagai sektor termasuk dengan sektor logistik.

Paradigma pembangunan dan pengembangan sektor logistik perlu diubah dari ship follows the trade menjadi ship promotes the trade, terutama untuk meningkatkan pertumbuhan wilayah-wilayah yang kontribusi terhadap PDB masih rendah.

Pada Triwulan 1-2024, misalnya, wilayah Jawa berkontribusi tertinggi sebesar 57,70 persen, diikuti Sumatra 21,85 persen, Kalimantan 8,19 persen, dan Sulawesi 6,89 persen, Bali & Nusra 2,75 persen serta Maluku & Papua 2,62 persen.

Meskipun, tingkat pertumbuhan tertinggi pada Triwulan itu adalah Maluku & Papua 12,15 persen serta Sulawesi 6,35 persen.

SCI menyampaikan rekomendasi komprehensif strategi pengembangan sektor logistik Indonesia untuk pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan lima pilar yang saling terkait.

Pertama, Rantai Pasok Komoditas, mencakup fokus komoditas, hilirisasi, pemetaan rantai pasok, dan pengembangan rantai pasok terintegrasi.

Kedua, Pembangunan Wilayah, terdiri atas upaya pengembangan komoditas potensial wilayah dan peningkatan nilai tambahnya, serta upaya integrasi pengembangan dan pengubahan paradigma logistik.

Ketiga, Konektivitas, meliputi pengembangan infrastruktur, penataan hub & spoke, pengembangan transportasi multimoda secara end-to-end, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Keempat, Kompetensi dan Kapabilitas, mencakup pengembangan kompetensi SDM, serta peningkatan proses dan teknologi, serta pengembangan jaringan global.

Kelima, Regulasi & Kelembagaan, terdiri atas pembentukan UU logistik sebagai target jangka menengah, revisi Perpres 26/2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional, pembentukan badan logistik nasional, dan harmonisasi regulasi.

(SLF)

IDXChannel – Tax Treaty Indonesia Singapura merupakan perjanjian pajak bilateral yang menetapkan bahwa semua pajak penghasilan di salah satu negara harus mengikuti aturan negara yang berlaku.

Indonesia dan Singapura telah menjalin kerjasama diplomatik lebih dari 50 tahun. Kedua negara ini juga telah menandatangani perjanjian pajak atau Tax Treaty Indonesia Singapura pada 1992.

Seperti apa Tax Treaty Indonesia Singapura? IDXChannel merangkum informasi lengkapnya sebagai berikut.

Tax Treaty Indonesia Singapura

Tax Treaty Indonesia Singapura ditujukan untuk meningkatkan kerjasama perdagangan serta investasi bilateral antara kedua negara di kawasan Asia Tenggara ini. Perjanjian pajak ini berlaku bagi seluruh warga negara dan entitas bisnis di kawasan Singapura dan Indonesia. Tax Treaty ini juga meliputi semua jenis dan tarif pajak yang berlaku baik di Indonesia maupun di Singapura.

Dilansir dari laman resmi pajak.go.id, Indonesia dan Singapura menandatangani perjanjian pajak pada 1992 yang menetapkan bahwa semua pajak penghasilan di salah satu negara harus mengikuti aturan di negara yang berlaku. Perjanjian ini kemudian mengalami revisi pada 4 Februari 2020 lalu. Salah satu yang direvisi adalah penghapusan pajak berganda (double tax) untuk mencegah penghindaran pajak.

Revisi perjanjian pajak bilateral ini mulai berlaku pada 23 Juli 2021 dan diharapkan dapat meningkatkan perdagangan bilateral yang pada tahun sebelumnya yakni 2019 mencapai lebih dari USD40 miliar.

Berikut beberapa pajak yang termasuk dalam Tax Treaty Indonesia Singapura.

1. Pajak Penghasilan

Tax Treaty mencakup pajak penghasilan yang diperoleh oleh kedua negara. Pajak ini juga mencakup penerimaan atas dividen dan royalti yang diperoleh satu negara tapi diterima di negara lain.

2. Pajak Keuntungan Bisnis

Pajak atas keuntungan bisnis ini hanya akan dikenakan di negara di mana bisnis yang bersangkutan memiliki bentuk usaha tetap.

3. Pajak Keuntungan Properti

Klausul pada Tax Treaty Indonesia Singapura juga mencakup penghasilan perusahaan dari penggunaan langsung, penyewaan, ataupun penggunaan lain dari aset tetap (properti).

4. Pajak Penghasilan dari Transportasi

Perusahaan juga akan dikenakan pajak dari penghasilan yang diperoleh pengoperasian pesawat udara dan kapal laut di suatu negara.

5. Pajak Perusahaan Asosiasi

Perjanjian pajak juga dikenakan bagi perusahaan asosiasi. Perusahaan wajib membayar pajak penghasilan di salah satu negara apabila mereka dinilai beroperasi secara independen di negara tersebut.

Itulah informasi mengenai Tax Treaty Indonesia Singapura yang perlu Anda pahami. Semoga bermanfaat!