IDXChannel - Kementerian Perdagangan mengingatkan para eksportir Indonesia agar menyesuaikan diri, terutama terhadap Sudan Selatan yang kini menerbitkan aturan ekspor terbaru pemberlakuan perizinan akreditasi (accreditation permit) sebagai syarat masuknya barang ke negara tersebut.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag RI, Isy Karim, menjelaskan kebijakan aturan ekspor terbaru diterapkan Sudan Selatan sejak 30 September 2024.

"Perizinan akreditasi ini bertujuan untuk mencegah impor barang palsu dan memastikan kualitas produk yang diimpor. Dokumen perizinan akreditasi dapat diperoleh melalui portal e-government Sudan Selatan di www.trade.eservices.gov.ss," kata Isy dalam keterangan resminya, Rabu (23/10/2024).

Isy mengungkapkan kebijakan Pemerintah Sudan Selatan ini memiliki dua fase. Pada fase pertama, Sudan Selatan mengharuskan semua produk yang akan diekspor ke negaranya untuk memiliki sertifikat perizinan akreditasi.

"Kemudian, fase kedua melibatkan penggunaan Application Programming Interface (API) untuk melaporkan informasi produk yang akan diekspor ke Sudan Selatan," kata dia.

Secara singkat, Isy menjelaskan Pemerintah Sudan Selatan akan memvalidasi nomor sertifikat perizinan akreditasi sebelum barang dapat diekspor ke Sudan Selatan.

Namun demikian, Isy mengungkapkan saat ini Sudan Selatan masih berstatus sebagai observer dan dalam proses aksesi untuk menjadi anggota WTO sejak 2017. Oleh sebab itu, kebijakan Sudan Selatan tersebut belum dapat diangkat atau diklarifikasi dalam komite apapun di WTO.

"Selain itu, Indonesia juga belum memiliki kerja sama bilateral perdagangan dengan Sudan Selatan," kata Isy.

Isy pun menyampaikan, pemerintah terutama melalui Kementerian Perdagangan akan siap berdialog dengan Pemerintah Sudan Selatan apabila ketentuan ini menjadi potensi hambatan perdagangan bagi kedua negara di masa depan.

"Kami bermaksud mengajak para pelaku usaha Indonesia untuk dapat menyesuaikan kebijakan Pemerintah Sudan Selatan tersebut dalam proses ekspor Indonesia, sehingga tidak timbul kendala pasca pengiriman," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, memastikan program makan bergizi gratis serempak berjalan pada 2 Januari 2025. Hal tersebut diputuskan dalam Sidang Paripurna Perdana Kabinet Merah Putih dengan seluruh menteri di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

"Jadi (2 Januari 2025). Pada prinsipnya program ini harus jalan dan semua harus membantu program ini bisa jalan," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Diketahui, program makan bergizi gratis adalah program unggulan Prabowo-Gibran saat Pilpres 2024.

Adapun terkait harga yang dipatok untuk satu porsi makanan bergizi gratis tersebut, belum bisa dipastikan.

"Ya itu nantilah, terlalu teknis. Pasti dilaksanakan," kata Dadan.

Pada kesempatan yang sama, Dadan mengatakan pihaknya sudah menyelesaikan penyusunan organisasi, di mana ada empat deputi dalam Badan Gizi Nasional.

"Sudah selesai. Kami pastikan sudah mengisi semua yang dibutuhkan agar DIPA bisa diterima di bulan Desember. Ada 4 deputi, kantornya di Gedung E Kantor Kementerian Pertanian," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Ketua Satgas Perumahan sekaligus Adik kandung Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan pertumbuhan ekonomi 8 persen yang ditargetkan pemerintah merupakan target minimal.

Hashim mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan diharapkan bisa tembus hingga 10 persen.

Namun, dia mengakui butuh dorongan dari sisi peningkatan investasi yang masuk, hingga peningkatan ekspor barang dari Indonesia.

"Sebetulnya pak Prabowo bilang 8 persen pertumbuhan ekonomi itu minimum target, kita mau 10 persen, tapi kita sebut 8 persen sudah diejek," ujar Hashim di Menara Kadin, Rabu (23/10/2024)

Menurutnya, salah satu instrumen pertumbuhan ekonomi yang bisa dimanfaatkan dengan mendorong sektor properti atau perumahan.

Hashim percaya lewat program 3 juta rumah Prabowo-Gibran akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, paling tidak bisa tumbuh di angka 8 persen.

Pada kesempatan itu, Hashim juga mengumumkan sudah ada tiga negara yang siap untuk membiayai program 3 juta rumah Prabowo lewat skema investasi langsung, yaitu Uni Emirat Arab (UEA), Qatar, dan China.

"So, ada tiga penyandang dana bisa membiayai perumahan. Ini inflow investment untuk perumahan, ini bisa jadi stimulus untuk ekonomi," kata dia.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengatakan, saat ini komposisi pertumbuhan ekonomi Indonesia terdiri dari konsumsi domestik 53-54 persen, investasi sekitar 24-25 persen, belanja pemerintah 7-8 persen, dan sisanya ekspor-impor.

"Kalau kita lihat pertumbuhan kita hanya bisa ditunjang menuju 8 persen itu oleh dua hal. Satu investasi, kedua adalah dari ekspor," kata Rosan.

Menurutnya, dalam menunjang investasi dan kontribusi ekspor diperlukan peran dari para pelaku usaha. Sebab lewat ekspansi atau investasi yang dilakukan, maka akan tercipta lapangan pekerjaan dan pada akhirnya menambah tingkat konsumsi masyarakat.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Ketua Satgas Perumahan sekaligus adik kandung Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan ada tiga negara yang siap membiayai sektor perumahan di Indonesia.

Tiga negara tersebut yaitu Uni Emirate Arab (UEA), Qatar, dan China. Negara-negara tersebut, sudah sempat ditemui Hashim dan berkomitmen membiayai pembangunan program 3 juta rumah Prabowo-Gibran.

"Kita tarik investasi dari beberapa negara. Untuk perumahan, saya bisa melaporkan bahwa saya sudah bertemu dengan pemerintah UEA yang tertarik untuk membiayai perumahan. Kemudian ada Qatar dan dari China," ujar Hashim di Menara Kadin, Rabu (23/10/2024).

Hashim menjelaskan sejauh ini skema yang ditawarkan berbentuk investasi langsung. Harapannya dengan adanya bantuan pembiayaan ini bisa mendorong percepatan penyediaan hunian di Indonesia.

"So, ada tiga penyandang dana bisa membiayai perumahan, ini inflow investment untuk perumahan, bisa jadi stimulus untuk ekonomi," tuturnya.

Hashim yakin sektor perumahan memiliki kontribusi besar untuk mendongkrak perekonomian nasional karena berkaitan dengan banyak industri pendukung.

Mulai dari furniture, hingga material yang akan dibeli dari para pengusaha dalam negeri.

China, kata Hashim, menjadi salah satu percontohan di mana sektor perumahan menjadi kontributor terbesar terhadap GDP negara tirai bambu tersebut. Bahkan, 35 persen GDP China disumbang dari sektor properti.

"Di China, sebelum mereka crash ketika ada Evergrande dan lain-lain, China mengalami peningkatan pesat selama 35 tahun, dan sektor perumahan di China 35 persen dari GDP, kita baru 14 persen," kata Hashim.

(NIA DEVIYANA)

IDXhannel - Presiden Prabowo Subianto mengingatkan para menterinya untuk tidak bekerja seenaknya. Sebab, dirinya akan memperkuat Kepala Staf Kepresidenan. Begitu juga dengan dibentuknya Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus.

"Yang penting kita bekerja dengan efisien, yang penting kita tidak bekerja dengan seenaknya," kata Prabowo saat memimpin Sidang Paripurna Kabinet Merah Putih perdana di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Prabowo mengatakan, Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus bertugas memonitor semua program dan proyek.

Selain itu, telah dibentuk juga Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.

"Badan ini akan mempelajari, akan mengikuti semua program-program perlindungan sosial, semua program-program bantuan ke bagian golongan rakyat yang masih perlu bantuan," kata dia.

Prabowo berharap dengan dibentuknya Badan-Badan tersebut, kesulitan segera dapat diatasi.

"Marilah kita jujur mengakui bahwa birokrasi di kita sangat terkenal, sangat terkenal ribetnya, sangat terkenal lambatnya," kata Prabowo.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Indah Sukmaningsih berharap Pemerintah juga menyiapkan Kementerian khusus yang bergerak di sektor perlindungan konsumen.

Menurutnya, pembentukan kementerian tersebut sangat penting mengingat sampai saat ini masih banyak produk makanan dan minuman ilegal di pasaran yang lolos uji keamanan.

Dirinya berharap agar nantinya Kementerian Perlindungan Konsumen bisa memperketat pengawasan terhadap produk-produk yang beredar.

"Kami berharap ada Kementerian khusus perlindungan konsumen," kata Indah dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta Selatan pada Rabu (23/10/2024).

Saat ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memang mengawasi dan mengontrol, serta pembuat standar untuk produk-produk yang beredar.

"Tetapi baru sebatas mengontrol. Pemerintah harus lebih memperketat pengawasan," kata dia.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Koalisi Perlindungan Kesehatan Masyarakat (Kopmas) Yuli Supriati menyebut bahwa regulasi keamanan pangan di Indonesia masih terbilang rendah.

Berangkat dari hal ini, dirinya juga meminta Pemerintah untuk mengambil langkah edukasi dengan menerapkan aturan Nutri Grade seperti Singapura.

Yuli mengatakan Singapura memiliki regulasi Nutri Grade yang berguna untuk mengelompokkan makanan dan minuman sehat. Dengan regulasi tersebut, masyarakat bisa lebih peduli dengan asupan yang mereka konsumsi.

"Singapura dia punya regulasi Nutri Grade yang mengelompokkan makanan dan minuman sehat. Jadi masyarakat tahu mana makanan dan minuman yang harus dibatasi konsumsinya. Singapura juga melakukan penarikan impor makanan dan minuman yang terdeteksi ilegal. Saya mau ini juga ada di Indonesia," ujarnya.

Lebih jauh, Yuli menyatakan regulasi ini menjadi penting. Terlebih Pemerintahan baru memiliki program Makan Bergizi Gratis yang diharapkan bisa mengurangi kecenderungan anak untuk mengkonsumsi makanan malnutrisi.

"Harapan kepada pemerintah baru, mereka punya program makan Bergizi Gratis. Saya berharap mudah-mudahan dengan program ini bisa mengurangi kecenderungan anak untuk jajan di sekolah karena kita harus mengakui banyak anak diberi uang saku dan mereka jajan. Ini yang sangat kita waspadai apakah jajanannya sehat," kata Yuli.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Kinerja PT Pertamina (Persero) di sepanjang Pemerintahan Jokowi dinilai sudah on the right track.

Terkait itu pula, Ekonom Senior Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, mengaku optimistis bahwa performa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang energi tersebut bisa terus ditingkatkan pada Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk dalam upaya mewujudkan kemandirian energi.

"Betul, on the right track, dari segi corporate dan tanggung jawab tak perlu diragukan. Dari hulu ke hilir, Pertamina nggak masalah. Untuk itu, Saya yakin, mampu meningkatkan kinerja dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Tentu saja, harus ada dorongan berupa regulasi dan insentif dari Pemerintahan baru," ujar Tauhid, dalam keterangan resminya, Rabu (23/10/2024).

Menurut Tauhid, upaya Pertamina dalam menjalankan tugas sebagai BUMN energi memang baik. Antara lain, berkontribusi 69 persen dari produksi minyak dan 34 persen dari produksi gas nasional.

Begitu pula dari sisi kinerja keuangan, ketika pada 2023 mampu meraup laba 17 persen lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan untuk proyeksi ke depan, Tauhid meyakini, melalui dukungan yang semakin kuat dari Pemerintahan Prabowo, akan membuat performa BUMN termasuk Pertamina semakin meningkat.

"Karena Pertamina kan dalam kapasitas menjalankan tugas," ujar Tauhid.

Tauhid menjelaskan, dukungan tersebut bisa berupa regulasi maupun berbagai insentif, termasuk tarif. Misal, mengurangi dividen sehingga dana yang ada bisa dialokasikan untuk sektor hulu. Melalui realokasi tersebut, diharapkan Pertamina bisa semakin meningkatkan kegiatan seperti eksplorasi dan eksploitasi.

Dengan demikian, dikatakan Taufan, ke depan diharapkan dapat semakin mengurangi ketergantungan terhadap impor. Termasuk untuk mempersiapkan program substisusi untuk mengurangi impor BBM non diesel, seperti Pertalite dan Pertamax.

Jika hal itu terwujud, Tauhid yakin bahwa impor juga akan terus menurun dan mendukung berbagai upaya yang sudah terlebih dahulu dilakukan Pertamina.

"Apalagi untuk menekan impor, Pertamina sebelumnya sudah melakukan melalui program Biodiesel B50," ujar Tauhid.

Selain mengurangi ketergantungan impor, program transisi energi seperti Biodiesel, juga berperan dalam mengurangi emisi, termasuk memenuhi target Net Zero Emission (NZE) paling lambat 2060.

Untuk itu, Tauhid juga berharap, Pemerintah terus mendorong Pertamina dan BUMN lain untuk semakin mengembangkan energi bersih. Apalagi, lanjutnya, saat ini penggunaan energi bersih baru mencapai 12 hingga 13 persen.

(taufan sukma)

IDXChannel - Insentif Pajak Pertambahan Nilai Properti Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) membuat penjualan rumah semakin moncer. Terutama dalam hal penjualan rumah ready stock.

Chief Executive Officer (CEO) Giantara Group Cindy Giantara mengatakan, Giantara Serpong City melakukan penandatanganan Akte Jual Beli (AJB) Serentak untuk 50 unit rumah. Hal ini dinilai sebagai membuktikan janji kepada konsumen sekaligus menjadi ajang edukasi.

"Selain itu, AJB ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum yang kuat kepada pihak konsumen, dan memberikan rasa aman dan nyaman dengan jaminan setiap rumah yang dibeli telah memiliki sertifikat hak milik. Proses AJB ini sebagai landasan peralihan hak dari nama developer ke pemiliknya," ujarnya dalam siaran pers, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Saat ini, kata Cindy, hampir seluruh unit yang sudah terjual di Giantara Serpong City sebanyak 176 unit dalam proses pembangunan dan memasuki tahap finishing.

"Kami menunjukkan komitmennya dengan melakukan proses serah terima kunci tepat waktu sesuai jadwal yang kita janjikan," kata dia.

Kebut Pembangunan Infrastruktur Kawasan

Pembangunan infrastruktur di kawasan Giantara Serpong City yang luasnya mencapai 109 hektare merupakan program utama Giantara Serpong City pada 2024. Infrastruktur tersebut mulai dari pembangunan jalan utama atau main road hingga pelintasan tidak sebidang yang beririsan dengan rel kereta api.

Adapun hal yang menjadi fokus utama, ungkap dia, adalah pembangunan underpass yang akan rampung pada kuartal I-2025 mendatang.

"Nantinya underpass akan menghubungkan jalan provinsi dengan jalan kabupaten melalui Main Road Kawasan Giantara Serpong City. Dan juga bisa dimanfaatkan penghuni juga warga sekitar Giantara Serpong City karena terkoneksi dengan Stasiun Cicayur yang berada di dalam kawasan," ujarnya.

Selain itu, saat ini juga sedang dilaksanakan pembangunan prasarana pendukung lainnya yang nantinya akan dimanfaatkan konsumen seperti children playground, basketball court, outdoor gym, urban farm dan lainnya.

"Selain itu, Giantara Serpong City sedang menggodok konsep baru yang iconic yang bertujuan menjadi crowd puller destination, sehingga bisa memberikan fasilitas yang lengkap bagi para penghuni di Giantara Serpong City," katanya.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di bawah Sri Mulyani kini langsung diawasi Presiden Prabowo Subianto. Itu artinya, Kemenkeu tak lagi di bawah Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Demikian tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029.

Merespons perubahan tersebut, Airlangga mengatakan, tidak masalah jika koordinasi Kemenkeu menjadi langsung kepada Presiden.

"Ya tidak apa-apa (dipisah). Kalau koordinasi kan biasa berjalan," kata dia, ditulis Rabu (23/10/2024).

Saat ditanya tentang peran Kemenko Perekonomian dalam kebijakan fiskal, Airlangga memastikan, masih memiliki peran utama dalam kebijakan industri dan perdadangan.

"Kalau kebijakan industrial policy kan pasti ada fiskal dan trade policy pasti koordinasi," ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro mengatakan, Kementerian Keuangan kini berada di bawah langsung Presiden.

"(Kemenkeu) Di bawah Presiden," kata dia kepada IDXChannel.com, Jakarta, ditulis Rabu (23/10/2024).

Deni mengaku, dengan berada di bawah langsung Presiden Prabowo, Kemenkeu diharapkan lebih efektif.

"Ya diharapkan lebih efektif, karena lingkup tugas dan fungsi serta kapasitas kewenangan Kemenkeu telah melaksanakan koordinasi dan pengendalian yang sifatnya lintas sektor," ujarnya.

Prabowo sebelumnya telah merilis Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 pada 21 Oktober 2024.

Aturan tersebut mengatur tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.

Dalam beleid Perpres mengutip laman resmi Sekretaris Kabinet (Setkab), disebutkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Perindustrian; Kementerian Perdagangan; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Selain itu, Kementerian Badan Usaha Milik Negara; Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal; Kementerian Pariwisata; dan instansi lain yang dianggap perlu.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel - AP Moller-Maersk A/S, raksasa pelayaran dunia asal Denmark, meningkatkan proyeksi laba tahunan perusahaan untuk keempat kalinya dalam waktu kurang dari enam bulan.

Dilansir dari Bloomberg pada Rabu (23/10/2024), kinerja Maersk didorong permintaan yang lebih kuat dan tarif angkutan yang lebih tinggi akibat ancaman serangan kelompok militan Houthi terhadap kapal-kapal di Laut Merah.

Maersk kini memperkirakan laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi sebesar USD11 miliar hingga USD11,5 miliar, setara dengan Rp180 triliun, tahun ini. Angka tersebut melebihi perkiraan rata-rata para analis yang disurvei Bloomberg sebesar USD10,1 miliar.

Maersk sebelumnya menaikkan proyeksi laba tahunan perusahaan pada Mei, Juni, dan Agustus, karena dampak dari krisis di Laut Merah lebih besar dari perkiraan sebelumnya pada jalur pasokan dunia.

Ancaman serangan Houthi membuat kapal-kapal kontainer menghindari Laut Merah. Mereka terpaksa berlayar mengelilingi Afrika, rute yang lebih jauh dan mahal.

Awal bulan ini, Maersek mengumumkan kemitraan berbagi kapal dengan Hapag-Lloyd AG pada 2025 untuk kawasan selatan Afrika. Langkah ini mengindikasikan bahwa industri pelayaran kontainer merasa Laut Merah akan tetap tidak aman hingga tahun depan.

Maersk menguasai sekitar seperenam pelayaran peti kemas dunia. Kinerjanya menjadi salah satu indikator perdagangan global. (Wahyu Dwi Anggoro)

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, timeline pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) perlu dilakukan penyesuaian. Namun, proyek dipastikan akan terus dilanjutkan.

"Bapak Presiden Prabowo juga tentu ingin bisa melanjutkan pembangunan IKN, tentu dengan timeline yang harus terus disesuaikan," ujar AHY di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

Sebab, kata AHY, yang akan menjadi perhatian pemerintah dalam rangka pembangunan infrastruktur ke depan tidak hanya IKN. Namun, akan lebih mengarah untuk mendorong pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, mendukung ketahanan pangan dan energi.

Hal-hal tersebut dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dan kualitas hidup masyarakat banyak.

"Karena kita tahu bukan hanya IKN yang perlu mendapatkan atensi, tapi juga proyek-proyek strategis nasional lain di berbagai wilayah. Ke depannya untuk memperkuat swasembada pangan, swasembada energi, dan juga peningkatan kualitas manusia, baik sektor pendidikan, kesehatan maupun pengentasan kemiskinan," kata AHY.

Lebih jauh, AHY menjelaskan, pembangunan IKN ke depan masih dalam rangka memenuhi infrastruktur dasar hingga melengkapi fasilitas kota sebagai ibu kota negara. Mulai dari penyediaan ruang perkantoran, mulai dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk menyukseskan pemindahan pusat pemerintahan.

"Kantor-kantor Kementerian termasuk pusat-pusat Kemenko yang sudah juga dibangun dan masih akan dituntaskan. Nah, tetapi selain eksekutif tentu adalah legislatif, jadi gedung parlamennya juga harus siap termasuk juga untuk lembaga yudikatif," kata AHY.

Sehingga, menurutnya, pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke IKN baru akan bisa dilakukan setelah penyediaan infrastruktur dasar dan kelengkapan fasilitas dan ruang-ruang perkantoran pemerintah rampung.

"Paling tidak yang saya dengar langsung arahan beliau (Prabowo) ke depan itu, utamakan itu (kelengkapan infrastruktur kota) dulu sebelum dikembangkan atau diperluas untuk fungsi-fungsi lainnya, pemerintahan maupun fungsi bisnis lainnya," ujar dia.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Pemerintah resmi mengubah, nama, peran, dan fungsi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Kini namanya menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) atau Badan Pengelola Dana (BPD)

Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 132 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan yang diteken Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) pada 18 Oktober 2024.

Dikutip MNC Portal Indonesia, Rabu (23/10/2024), dalam pasal 1 ayat 7 beleid itu disebutkan, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) yang selanjutnya disebut Badan Pengelola Dana adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan dana.

Perubahan ini membuat BPDP juga bakal mengurusi komoditas lain, seperti kakao dan kelapa. Hal ini tercantum dalam Pasal 2 ayat 3, di mana tertulis bahwa perkebunan dan komoditas prkebunan yang diatur dalam Peraturan Presiden ini meliputi kelapa sawit, kakao, dan kelapa.

Selanjutnya pada Pasal 6 ayat 1 dijelaskan bahwa Badan Pengelola Dana melakukan rekonsiliasi pembayaran Pungutan atas ekspor komoditas dengan data pemberitahuan pabean.

"Dalam melakukan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelola Dana melakukan pertukaran data dengan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepabeanan," demikian tertulis Pasal 6 Ayat 2.

Kemudian dalam Pasal 11 juga diatur mengenai penggunaan dana tersebut, mulai dari pengembangan sumber daya manusia perkebunan, penelitian dan pengembangan perkebunan, promosi perkebunan, peremajaan perkebunan hingga sarana dan prasarana perkebunan.

Selain itu, penggunaan dana juga bisa dilakukan untuk pemenuhan hasil perkebunan untuk kebutuhan pangan, bahan bakar nabati, dan hilirisasi industri perkebunan.

"Badan Pengelola Dana menetapkan prioritas penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Komite Pengarah dan memerhatikan program pemerintah," tulis Pasal 11 ayat 3 masih dalam beleid yang sama.

(Fiki Ariyanti)