IDXChannel - Pemerintah terus berupaya memaksimalkan pemberian subsidi energi untuk masyarakat, agar secara teknis pelaksanaan di lapangan dapat lebih tepat sasaran.

Hal tersebut sangat penting untuk dilakukan, karena selain dapat menghemat penggunaan anggaran negara, juga sekaligus memaksimalkan dampak positif pemberian subsidi terhadap perekonomian masyarakat secara keseluruhan.

Terkait upaya tersebut, Pakar Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, mengusulkan agar pemerintah dapat mempertimbangkan pemanfaatan data yang sebelumnya telah digunakan untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Data tersebut, Fahmy mencontohkan, dapat digunakan dalam operasional pemberian subsidi energi untuk Liquefied Petroleum Gas (LPG).

"Sasaran subsidi LPG, sama dengan sasaran BLT. Jadi bisa menggunakan data itu," ujar Fahmy, dalam keterangan resminya, Rabu (6/11/2024).

Tak hanya itu, Fahmy juga melihat pengelolaan subsidi listrik sebagai salah satu contoh pendekatan yang sukses, sehingga dapat diterapkan untuk jenis subsidi energi yang lain.

"Subsidi listrik sudah lebih tepat sasaran karena telah menerapkan mekanisme by name dan by address, serta berdasarkan daya yang terpasang," ujar Fahmy.

Dalam pandangannya, Fahmy menekankan bahwa pemerintah perlu menghindari penyaluran subsidi dalam bentuk produk.

Hal tersebut karena pada praktiknya selama ini, pemberian subsidi BBM dan LPG dalam bentuk produk telah terbukti tidak tepat sasaran.

"Jika pemberian subsidi masih diberikan dalam bentuk produk, pasti tidak tepat sasaran. Dan itu harus ditolak karena subsidi yang tepat sasaran harus by target. Tidak bisa lagi by product," ujar Fahmy.

Saat ini, menurut Fahmy, sudah terbukti lebih dari 50 persen subsidi BBM dan LPG tidak tepat sasaran.

"Bahkan angkanya mencapai Rp100 triliun. Karena itu, Presiden Prabowo Subianto bersama menteri-menterinya harus lebih berani membuat keputusan agar subsidi energi lebih tepat sasaran," ujar Fahmy.

Karena itu, Fahmy sangat berharap agar ke depan pemberian subsidi energi lebih mengedepankan pendekatan by target, dan bukan lagi by product.

Pernyataan Fahmy tersebut muncul setelah rapat yang diadakan oleh sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Dalam rapat tersebut diputuskan bahwa pemerintah tidak mengubah skema subsidi untuk LPG. Subsidi LPG akan tetap menggunakan skema yang sama.
"Nah, Menteri Bahlil ini terbukti tidak memahami pemberian subsidi untuk LPG yang seharusnya bisa diberikan sama seperti BLT," ujar Fahmy.

(taufan sukma)

IDXChannel– Pengoperasian Kereta Api (KA) Bandara Internasional Adi Soemarmo (BIAS) Madiun mendapat sambutan positif masyarakat. Sejak empat hari pengoperasian, jumlah penumpang tembus 2.202 orang.

“Selama empat hari pengoperasian dari 2-4 November 2024, volumenya 2.202 penumpang di relasi Stasiun Adi Soemarmo-Madiun pp," kata Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Krisbiyantoro, Rabu (6/11/2024).

Dikatakannya, KA BIAS Madiun menjadi layanan terbaru Daop 6 Yogyakarta yang terintegrasi dengan bandara. Pengoperasian sebagai wujud integrasi layanan KAI dengan moda lainnya.

“Selain itu juga bertujuan mempermudah akses masyarakat untuk bepergian dari atau ke Bandara Adi Soemarmo,” tuturnya.

KA BIAS Madiun dijalankan Daop 6 Yogyakarta sebanyak dua perjalanan pp selama November 2024. Dalam kurun waktu tersebut akan terus dievaluasi untuk mengetahui kebutuhan masyarakat.

Adapun jadwal perjalanan KA BIAS Madiun di antaranya:

1. KA BIAS relasi Bandara Adi Soemarmo–Madiun, berangkat dari Stasiun Bandara Adi Soemarmo jam 09.25 WIB dan tiba di Stasiun Madiun jam 11:.22 WIB.

2. KA BIAS relasi Bandara Adi Soemarmo–Madiun, berangkat dari Stasiun Bandara Adi Soemarmo jam 15.32 WIB dan tiba di Stasiun Madiun jam 17.31 WIB.

3. KA BIAS relasi Madiun-Bandara Adi Soemarmo, berangkat dari Stasiun Madiun jam 06.05 WIB dan tiba di Stasiun Bandara Adi Soemarmo jam 08.02 WIB.

4. KA BIAS relasi Madiun-Bandara Adi Soemarmo berangkat dari Stasiun Madiun jam 12.30 WIB dan tiba di Stasiun Bandara Adi Soemarmo jam 14.27 WIB.

Masyarakat dapat membeli tiket dengan sangat mudah dan praktis melalui aplikasi Access by KAI H-7 keberangkatan. Pembelian tiket juga dapat dilakukan di loket stasiun secara go show (3 jam sebelum waktu keberangkatan).

Kehadiran KA BIAS Madiun sejalan dengan visi KAI untuk menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia. Melalui misinya untuk menyediakan sistem transportasi yang aman, efesien, berbasis digital, dan terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.

“Semoga layanan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat untuk meningkatkan roda perekonomiannya juga pariwisata,“ tuturnya.

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel- Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Periode 2024-2029 Sultan B Najamudin menemui Dubes Uni Emirat Arab (UEA) Abdulla Salem Al Dhaheri.

Awalnya Sultan mengatakan, pertemuan yang diawali dengan makan malam itu, berlangsung hangat dan menggambarkan kedekatan antara Indonesia dengan UAE yang sudah terjalin lama.

"Kita bisa melihat sendiri bagaimana hubungan Indonesia dengan UEA selama paling enggak 5 tahun terakhir ini hubungannya sangat baik, di bawah Presiden Jokowi," kata Sultan usai jamuan makan malam Kerja Sama Sektoral UEA-ASEAN di kediaman Dubes UEA, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

Menurutnya, hubungan baik antara Indonesia dan UAE yang telah dijalan selama pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), harus dipertahankan bahkan ditingkatkan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Investasi, kemudian dan hubungan bilateral juga sangat baik, dan itu yang harus dipertahankan, dengan kepemimpinan nasional yang baru, melanjutkan program Pak Jokowi, saya yakin bukan hanya dilanjutkan ya, tapi ditingkatkan," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Abdulla Salem Al Dhaheri mengatakan, pihaknya menyambut baik peluang peningkatan kerja sama dengan Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.

Terlebih, kerja sama dan investasi UEA di Indonesia dilakukan untuk peningkatan lapangan pekerjaan.

"Kami berharap yang terbaik bagi Indonesia, dan UEA sangat berharap menjadi mitra strategis dalam hal investasi dan kerja sama untuk kesejahteraan rakyat Indonesia," katanya.

"Semua hal yang kami lakukan adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan untuk Indonesia dan ini yang selalu disampaikan Yang Mulia Sheikh Zayed Al Nahyan Presiden UEA, semua investasi yang dilakukan dengan Indonesia harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan, jadi kami sangat menantikan kerja sama yang lebih baik, kami akan terus proaktif dengan pemerintahan yang baru," tuturnya.

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel- PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga beberapa produk bahan bakar minyak (BBM) non subsidi mulai 1 November 2024.

Adapun BBM yang mengalami penyesuaian harga diantaranya Pertamax Green, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Sementara harga Pertamax tetap.

Dikutip IDXChannel.com dari laman resminya, harga Pertamax di DKI Jakarta, provinsi-provinsi di Pulau Jawa, hingga Bali dan Nusa Tenggara tetap Rp12.100 per liter.

Namun untuk Pertamax Green naik dari Rp12.700 menjadi Rp13.150 per liter, Pertamax Turbo dari Rp13.250 naik menjadi Rp13.500 per liter. Selanjutnya, Dexlite dari Rp12.700 naik menjadi Rp13.050 per liter, dan Pertamina Dex dari harga Rp13.150 menjadi Rp13.440 per liter.

"PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum," demikian tulis Pertamina dalam laman resminya.

Sebagaimana diketahui, Penyesuaian harga BBM Non Subsidi Pertamina Patra Niaga mengacu pada tren harga rata-rata publikasi minyak dunia atau ICP dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika (USD).

Sementara itu, untuk harga BBM jenis Pertalite dan BioSolar tidak mengalami perubahan atau tetap. Rinciannya, Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan BioSolar di angka Rp6.800 per liter.

Tak hanya di Jakarta, penyesuaian harga BBM Pertamina non subsidi ini juga berlaku di seluruh daerah Indonesia.

Namun demikian, penting diketahui bahwa harga BBM Pertamina di masing-masing provinsi atau daerah berbeda lantaran dipengaruhi berbagai faktor. Salah satunya adalah biaya distribusi.

Dengan berbagai perubahan tersebut, maka berikut daftar harga terbaru BBM Pertamina yang berlaku di SPBU seluruh Indonesia per hari ini, Kamis (7/11/2024):

Yogyakarta

Pertamax Rp12.100

Pertamax Turbo Rp13.500

Pertamax Green 95: Rp13.150

Dexlite Rp13.050

Pertamina Dex Rp13.440

Aceh

Pertamax Rp12.100

Pertamax Turbo Rp13.500

Pertamax Green 95: Rp13.150

Dexlite Rp13.050

Pertamina Dex Rp13.440

Free Trade Zone (FTZ) Sabang

Pertamax: Rp11.100

Dexlite: Rp11.900

Sumatera Utara

Pertamax: Rp12.400

Pertamax Turbo: Rp13.800

Dexlite: Rp13.350

Pertamina Dex: Rp13.730

Sumatera Barat

Pertamax: Rp12.650

Pertamax Turbo: Rp14.100

Dexlite: Rp13.650

Pertamina Dex: Rp14.020

Riau

Pertamax: Rp12.650

Pertamax Turbo: Rp14.100

Dexlite: Rp13.650

Pertamina Dex: Rp14.020

Kepulauan Riau

Pertamax: Rp12.650

Pertamax Turbo: Rp14.100

Dexlite: Rp13.650

Pertamina Dex: Rp14.020

Free Trade Zone (FTZ) Batam

Pertamax: Rp11.500

Pertamax Turbo: Rp12.800

Dexlite: Rp12.450

Pertamina Dex: Rp12.750

Jambi

Pertamax: Rp12.400

Pertamax Turbo: Rp13.800

Dexlite: Rp13.350

Pertamina Dex: Rp13.730

Bengkulu

Pertamax: Rp12.650

Pertamax Turbo: Rp14.100

Dexlite: Rp13.650

Pertamina Dex: Rp14.020

Sumatera Selatan

Pertamax: Rp12.400

Pertamax Turbo: Rp13.800

Dexlite: Rp13.350

Pertamina Dex: Rp13.730

Bangka Belitung

Pertamax: Rp12.650

Pertamax Turbo: Rp14.100

Dexlite: Rp13.650

Pertamina Dex: Rp14.020

Lampung

Pertamax: Rp12.650

Pertamax Turbo: Rp14.100

Dexlite: Rp13.650

Pertamina Dex: Rp14.020

Jakarta

Pertamax Rp12.100

Pertamax Turbo Rp13.500

Pertamax Green 95: Rp13.150

Dexlite Rp13.050

Pertamina Dex Rp13.440

Banten

Pertamax Rp12.100

Pertamax Turbo Rp13.500

Pertamax Green 95: Rp13.150

Dexlite Rp13.050

Pertamina Dex Rp13.440

Jawa Barat

Pertamax Rp12.100

Pertamax Turbo Rp13.500

Pertamax Green 95: Rp13.150

Dexlite Rp13.050

Pertamina Dex Rp13.440

Jawa Tengah

Pertamax Rp12.100

Pertamax Turbo Rp13.500

Pertamax Green 95: Rp13.150

Dexlite Rp13.050

Pertamina Dex Rp13.440

Jawa Timur

Pertamax Rp12.100

Pertamax Turbo Rp13.500

Pertamax Green 95: Rp13.150

Dexlite Rp13.050

Pertamina Dex Rp13.440

Bali

Pertamax Rp12.100

Pertamax Turbo Rp13.500

Pertamax Green 95: Rp13.150

Dexlite Rp13.050

Pertamina Dex Rp13.440

Nusa Tenggara Barat

Pertamax Rp12.100

Pertamax Turbo Rp13.500

Pertamax Green 95: Rp13.150

Dexlite Rp13.050

Pertamina Dex Rp13.440

Nusa Tenggara Timur

Pertamax Rp12.100

Pertamax Turbo Rp13.500

Pertamax Green 95: Rp13.150

Dexlite Rp13.050

Pertamina Dex Rp13.440

Kalimantan Barat

Pertamax: Rp12.400

Pertamax Turbo: Rp13.800

Dexlite: Rp13.350

Pertamina Dex: Rp13.730

Kalimantan Tengah

Pertamax: Rp12.400

Pertamax Turbo: Rp13.800

Dexlite: Rp13.350

Pertamina Dex: Rp13.730

Kalimantan Selatan

Pertamax: Rp12.650

Pertamax Turbo: Rp14.100

Dexlite: Rp13.650

Pertamina Dex: Rp14.020

Kalimantan Timur

Pertamax: Rp12.400

Pertamax Turbo: Rp13.800

Dexlite: Rp13.350

Pertamina Dex: Rp13.730

Kalimantan Utara

Pertamax: Rp12.650

Pertamax Turbo: Rp14.100

Dexlite: Rp13.650

Pertamina Dex: Rp14.020

Sulawesi Utara

Pertamax: Rp12.400

Pertamax Turbo: Rp13.800

Dexlite: Rp13.350

Pertamina Dex: Rp13.730

Gorontalo

Pertamax: Rp12.400

Pertamax Turbo: Rp13.800

Dexlite: Rp13.350

Pertamina Dex: Rp13.730

Sulawesi Tengah

Pertamax: Rp12.400

Pertamax Turbo: Rp13.800

Dexlite: Rp13.350

Pertamina Dex: Rp13.730

Sulawesi Barat

Pertamax: Rp12.400

Pertamax Turbo: Rp13.800

Dexlite: Rp13.350

Pertamina Dex: Rp13.730

Maluku

Pertamax: Rp12.400

Pertamina Dex: Rp13.730

Maluku Utara

Pertamax: Rp12.400

Pertamina Dex: Rp13.730

Papua

Pertamax: Rp12.400

Pertamax Turbo: Rp13.800

Dexlite: Rp13.350

Pertamina Dex: Rp13.730

Papua Barat

Pertamax: Rp12.400

Dexlite: Rp13.350

Pertamina Dex: Rp13.730

Papua Selatan

Pertamax Rp12.400

Dexlite: Rp13.350

Papua Pegunungan

Pertamax Rp12.400

Dexlite: Rp13.350

Papua Tengah

Pertamax Rp12.400

Dexlite: Rp13.350

Pertamina Dex: Rp13.730

Papua Barat Daya

Pertamax Rp12.400

Dexlite: Rp13.350

Pertamina Dex: Rp13.730

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel - Donald Trump menang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Amerika Serikat (AS) yang digelar hari ini, Rabu (5/11/2024) waktu setempat. Trump dari Partai Republik menang atas rivalnya dari Partai Demokrat Kamala Harris.

Kemenangan Trump ini dinilai dapat memberikan dampak besar terhadap ekonomi Indonesia. Salah satunya pada sektor perdagangan internasional, seperti ekspor dan impor, serta industri padat karya, seperti tekstil dan alas kaki Indonesia.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan, industri tekstil dan alas kaki Indonesia memiliki ketergantungan pasar ekspor ke AS.

Namun apabila Trump yang terpilih sebagai Presiden, kebijakan tarif impor akan kembali digalakkan di pasar global AS.

“Apabila Trump benar-benar terpilih sebagai Presiden AS, prospek ekspor kita, khususnya industri tekstil dan alas kaki yang padat karya, posisinya akan semakin dalam bahaya,” kata Faisal kepada IDXChannel.com, Rabu (6/11/2024).

Menurutnya, meski tarif impor atas tekstil dan alas kaki Indonesia cenderung tidak terlalu tinggi penerapannya, namun beban berat ini akan bertambah terhadap kondisinya.

Trump semakin memperketat produk impor, sementara industri padat karya Indonesia tengah membutuhkan napas tambahan guna kembali bangkit.

“Di sisi lain, peningkatan impor jika potensi perang dagan AS dengan China kembali terjadi di masa Trump nanti, negara dengan pasar domestik besar seperti kita bakal terancam, juga dengan barang-barang impor ilegal. Ini juga akan memperparah sektor padat karya kita,” katanya.

Sementara itu, Ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin mengatakan, Trump akan menerapkan tarif ke seluruh produk impor sebesar 10-20 persen, dan hingga 60 persen untuk produk tertentu dari China.

Senada dengan Faisal, Wijayanto memandang apabila Trump menjadi Presiden AS, maka potensi ekspor Indonesia akan semakin mendapatkan tantangan.

“Kebijakan perdagangan Trump membuat pasar ekspor kita semakin menantang, sementara produk impor akan semakin membanjiri Indonesia. Pemerintah perlu memastikan prosuk dalam negeri terlindungi dari serangan produk impor, case seperti pada sektor tekstil harus diantisipasi,” ujarnya.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel - Pemerintah tengah menyusun Keputusan Presiden (Keppres) perihal penghapusan Perum Bulog sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebab, perusahaan bakal diubah menjadi badan otonom pemerintah yang dinaungi langsung oleh Presiden.

Direktur Utama Bulog Wahyu Suparyono mengatakan, perubahan status Bulog merupakan langkah transformasi pemerintah saat ini.

“Makanya di awal dilaporkan di masa transisi, saat ini Keppres sedang disusun oleh tim,” ujar Wahyu kepada wartawan, ditulis pada Rabu (6/11/2024).

Sekalipun payung hukumnya masih digodok, Wahyu memastikan Bulog secara internal sudah bersiap diri bila dikonversi dilakukan, termasuk hal-hal yang harus dilakukan di waktu-waktu mendatang.

“Jadi kalau ditanya ke depan bagaimana? Kami di internal sudah menyiapkan diminta Presiden, kalau konsep akademisnya bawa Bulog ke depan seperti dulu dan kita dekat dengan petani, dan itu salah satu dua dari asta cita,” kata dia.

Saat ini, Bulog masih memikul tanggung jawabnya sebagai BUMN di sektor pangan. Selaku operator, perusahaan masih menjalankan penugasan yang diberikan regulator.

“Saat ini Bulog sebagai Perum masih sebagai operator, ini betul-betul terkekang kira-kira begitu kalau teorinya yang gampang, sehingga kita betul-betul bila main murni yang bekerja berdasarkan perintah dari regulator,” ujar dia.

“Resolusinya secara umum dan secara khusus saya diminta oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, kalau konkretnya persiapan transisi secara khusus,” katanya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2016, Bulog melaksanakan tugas dan tanggung jawab terhadap pangan nasional, diantaranya;

Pengamanan harga pangan pokok beras di tingkat produsen dan konsumen, pengelolaan cadangan pangan pokok beras pemerintah, penyediaan dan pendistribusian pangan pokok beras kepada golongan masyarakat tertentu.

Kemudian, melaksanakan impor beras sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pengembangan industri berbasis beras, termasuk produksi padi atau gabah, pengolahan gabah dan beras, hingga pengembangan pergudangan beras.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto bakal mengubah status Perum Bulog dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi lembaga baru pemerintah di bawah naungan langsung Presiden.

Artinya, ketika Bulog menjadi lembaga baru pemerintah di sektor pangan, maka status perusahaan pelat merah akan dihapus.

“Ini kita Bulog nanti jadi ke lembaga pemerintah lainnya. Enggak BUMN lagi? Enggak dong,” ujar Direktur Utama Bulog Wahyu Suparyono usai rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR RI, Jakarta, Selasa (6/11/2024).

Namun, dia memastikan peran dan fungsi Bulog akan seperti Badan Gizi Nasional. Sekalipun tidak merinci lebih jauh, Wahyu mengaku dirinya diminta Prabowo untuk menyiapkan peta jalan transformasi Bulog.

“Kurang lebih seperti itu (Badan Gizi Nasional) di bawah Presiden dong, langsung di bawah. Fungsinya dipelajari di sejarah, kita lihat sejarah, 50 tahun yang lalu namanya Badan Urusan Logistik, ini akan dikembalikan mirip,” ujar dia.

Di lain sisi, Wahyu membantah BUMN di bidang pangan ini akan berada di bawah naungan Kementerian Pertanian (Kementan).

“Saya tidak ada perintah begitu (Bulog di bawah Kementan), saya diperintah Presiden menyiapkan transformasi kelembagaan,” kata dia.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, sebanyak dua tower rumah susun akan dibangun di wilayah Papua Pegunungan dalam waktu dekat. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp22 miliar untuk tahun ini.

"Malam ini kita bertemu di Kantor Menko Infrastruktur, untuk membicarakan rencana pembangunan rumah susun, di Papua Pegunungan. Ada dua rusun, sudah dianggarkan Rp22 miliar tahun ini, ini proyek tahun jamak," kata Maruarar di Kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Maruarar menjelaskan beberapa tantangan pembangunan permukiman di Papua Pegunungan. Misalnya, harga meterial yang cukup mahal di wilayah Papua, hingga keamanan.

"Terus terang pertimbangan kita selain logistik, adalah operasional, hingga keamanan. Tapi pembangunan ini semua terbuka ya, tidak ada yang ditutup-tutupi," kata Maruarar.

Menurutnya, langkah ini sebagai bagian dalam rangka mewujudkan program 3 juta rumah yang digagas oleh pemerintahan Prabowo-Gibran. Selain pembangunan rusun baru, pemanfaatan rusun yang telah terbangun juga masuk dalam strategi mewujudkan program 3 juta rumah.

"Kita tentu memanfaatkan yang sudah ada, kita sekarang membangun, paling cepat delapan bulan sampai satu tahun lagi makanya kita manfaatkan, rusun yang sudah ada," kata Maruarar.

"Kita juga jangan hanya membangun, renovasi, tapi kita juga harus melihat ekosistemnya, siapa yang menanggung biaya perawatannya," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menambahkan, pembangunan rusun ini dalam rangka pengembangan daerah otonomi baru.

"Bagaimana daerah otonomi baru ini bisa segera dibangun pusat pemerintahan yang baru ini juga bisa berjalan dengan baik," ujar AHY.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi meminta persetujuan DPR agar bantuan pangan hingga program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kembali digulirkan pada 2025.

Permohonan ini dilontarkan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI yang berlangsung di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Arief semula mengungkapkan, berdasarkan pagu alokasi anggaran tahun anggaran 2025, Bapanas mendapatkan alokasi sebesar Rp329 miliar atau lebih rendah 25,45 persen dibandingkan pagu tahun 2024. Kemudian Arief mengajukan untuk dialokasikan dana Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta juga dimulainya kembali bantuan pangan di 2025.

"Bapak Ibu yang kami hormati, kalau berkenan, untuk bulan Januari-Februari 2025 kami mengajukan juga untuk dialokasikan dana stabilisasi SPHP itu 150 ribu ton kali dua (300 ribu ton). Kemudian juga dimulainya kembali bantuan pangan di tahun 2025. Karena dalam rapat terakhir ini tidak mendapat persetujuan," katanya.

Untuk diketahui, permohonan untuk keberlanjutan program bantuan pangan sebelumnya juga telah disampaikan Arief pada Juni 2024. Kala itu dirinya mengusulkan tambahan anggaran untuk keberlanjutan program bantuan pangan pemerintah pada 2025 sebesar Rp20,22 triliun.

Arief merinci, usulan tambahan anggaran diproyeksi atas program bantuan pangan beras selama enam bulan sebesar Rp16,68 triliun. Kemudian ada juga program bantuan berupa komoditas ayam dan telur selama enam bulan dengan nilai sebesar Rp834,1 miliar.

Selanjutnya untuk penyaluran beras Stabilisasi Pangan dan Harga Pangan (SPHP) sebesar Rp1,5 triliun. Selain itu juga untuk penyaluran jagung SPHP sebesar Rp535 miliar, penyaluran kedelai SPHP sebesar Rp637,8 miliar, dan penyaluran untuk bencana alam dan keadaan darurat selama satu tahun sebesar Rp37,9 miliar.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara) bakal menaungi tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Bahkan, pada tahap awal, dana kelolaan diperkirakan mencapai USD600 miliar atau setara Rp9.520 triliun (mengacu kurs Rp15.880 per USD).

Jumlah BUMN dan aset ini merupakan tahap awal setelah BP Danantara diresmikan Presiden Prabowo Subianto. Rencananya peresmian dilakukan Kamis (7/11/2024) esok hari, namun ditunda sementara waktu.

Berdasarkan dokumen yang diterima IDXChannel, Rabu (6/11/2024), BP Danantara menaungi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI).

Lalu, PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM), dan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID.

Berikut rincian asset under management (AUM) dari tujuh BUMN yang bakal dinaungi yakni Bank Mandiri senilai Rp2.174 triliun, BRI sebesar Rp1.965 triliun, dan Rp1.671 triliun dari PLN.

Kemudian, Pertamina Rp1.412 triliun, Bank BNI Rp1.087 triliun, Rp318 triliun berasal dari Telkom, Rp259 triliun dari MIND ID, dan Rp163 triliun dari INA.

Selain itu, BP Danantara juga membawahi Indonesia Investment Authority (INA). Dari dokumen dijelaskan, peleburan INA ke BP Danantara menjadikan dana kelolaan atau asset under management (AUM) berada diangka USD10,8 miliar. Jumlah ini baru tahap awal dan berasal dari INA.

Adapun total asset under management yang bakal dikelola BP Danantara USD982 miliar atau setara Rp15.584 triliun.

Untuk diketahui, BP Danantara merupakan cikal bakal superholding BUMN. Sebab, lembaga ini akan mengelola investasi yang kerap dijalankan perusahaan pelat merah.

Bahkan, semua aset pemerintah yang dipisahkan juga dikelola lembaga tersebut. Di mana aset pemerintah di kementerian digabung menjadi satu dan dikelola langsung.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan, saat ini pemerintah masih terus melakukan evaluasi terhadap rencana penurunan harga tiket pesawat domestik.

Dudy menjelaskan, pembahasan atau evaluasi penurunan harga tiket pesawat ini dilakukan oleh Satgas yang terdiri dari Menko Bidang Perekonomian hingga Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta beberapa Kementerian teknis yang ada di bawahnya.

"Dari Menko Perekonomian, Menko Infrastruktur, telah membuat tim teknis. Harapan kami dalam waktu minggu ini kami sudah mendapatkan hasil evaluasinya, dan bagaimana rekomendasi atas kenaikan harga tiket ini bisa kami turunkan," kata Dudy dalam Raker bersama Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Dudy berharap hasil evaluasi bisa keluar pada pekan ini. Sehingga, penurunan harga tiket pesawat bisa diterapkan sebelum musim libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025 tiba.

"Berkaitan dengan harga tiket dalam penyelenggaraan natal, tentunya akan menjadi fokus kami dari Kementerian Perhubungan. Dan saat ini, mengingat bahwa harga tiket ini tidak semata-mata melibatkan Kementerian Perhubungan," kata dia.

Sebelumnya, Indonesia National Air Carrier Association (Inaca) mendorong pemerintah untuk memperhatikan soal pengenaan pajak berganda di industri penerbangan. Sebab, banyak komponen pajak dikenakan dan akhirnya berdampak pada pembentukan harga tiket yang lebih mahal.

Ketua Umum INACA Denon Prawiraatmadja menjelaskan, pajak berganda di industri penerbangan ini mencakup pajak sparepart lewat bea masuk, pajak perawatan pesawat atau MRO (Maintenance Repair & Overhaul), pajak tiket, pajak avtur, pajak bandara, dan lainnya.

"Saat ini memang masih bervariasi jumlah pajaknya, harus kita follow up agar pajak berganda yang saat ini masih terjadi bisa menjadi perhatian Pemerintah dalam menurunkan harga tiket," kata Denon di Jakarta (17/10/2024).

Dihubungi secara terpisah, Pengamat Penerbangan sekaligus Analis Independen Bisnis Penerbangan Nasional Gatot Rahardjo memperkirakan jika PPN penumpang dihapus, maka sudah tentu bisa berkontribusi menurunkan harga tiket pesawat sebesar 11 persen.

"Kalau mau turun, PPN tiket dihapus, itukan ada hubungannya dengan PPN avtur. Kalau dihapus itu sudah turun 11 persen, tinggal PPN avtur mau seperti apa, itukan keluaran. Kalau PPN avtur dihapus juga bisa lebih turun tuh harga tiket," kata Gatot saat dihubungi IDXChannel, belum lama ini.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, aturan baru soal rumus penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) belum tentu diterbitkan pada besok, 7 November 2024.

“Belum tentu besok,” ujar Yassierli dalam keterangannya kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Menurutnya, kesepakatan UMP ini juga telah disinggung pada saat Sidang Kabinet Paripurna dengan Presiden Prabowo Subianto pada sore tadi. Namun, dia enggan untuk membeberkan hasil dari Sidang Kabinet.

“Nanti saya kasih press release aja karena sebenarnya tadi ada kesepakatan terkait dengan Sidang Kabinet ini ada yang diminta untuk jadi ini. Nanti mungkin pas di Kementerian saya buat press release,” katanya.

Dia hanya menegaskan, secara umum telah dibahas dengan Presiden Prabowo terkait aturan rumus UMP. “Secara umum aja. Nanti saya buat detail. Bocorannya belum selesai kita bahas,” ujarnya.

Meski begitu, Yassierli menegaskan dirinya telah berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan bahkan juga Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja atau serikat buruh.

“Dewan pengupahan nasional sudah, kemudian LKS Tripartit. Tapi kan mintanya istilahnya apa saya lupa bahwa itu kita bener mengoptimalkan LKS Tripartit kita sudah dua kali rapat,” kata Yassierli.

“Ini kan masalah waktu ya terlalu cepat jadi kita masih bahas kita harus bener-bener firm bahwa Peraturan Menteri ini benar-benar bisa memberikan bahasa saya membantu pekerja yang memiliki penghasilan rendah dan tetap memperhatikan pengusaha,” ujarnya.

(Dhera Arizona)