REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Banten, menyebutkan Airin Rachmi Diany tidak akan pindah partai meski maju pada pemilihan gubernur (Pilgub) di Pilkada serentak bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Airin hari ini dideklarasikan bersama Ade Sumardi menjadi pasangan calon di Pilgub Banten.

"Tidak, bukan soal pindah partai. Bu Airin hanya ikut serta dengan PDIP. Bukan (pindah partai), di sini tidak bahas pindah partai. Dan dari PDIP juga tidak ada kata-kata persyaratan pindah sebagai tanda gabung dengan partainya," kata Ketua DPD Golkar Banten Ratu Tatu Chasanah di Tangerang, Ahad (25/8/2024).

Tatu menambahkan, saat ini Airin Rachmi Diany sebagai Calon Gubernur Banten telah mendapat dukungan penuh dari PDI Perjuangan dengan dipasangkan bersama Ade Sumardi. Bentuk dukungan itu, diberikan partai berlambang banteng ini melalui penyerahan surat keputusan (SK) persetujuan B1 Parpol KWK untuk maju di Pilkada 2024.

"Ini acaranya PDIP. Mereka dalam rangka menyerahkan B1 KWK ke calon di Pilgub dan Pilkada Kabupaten/Kota se-Banten," katanya.

Tatu mengatakan, dengan majunya Airin Rachmi Diany sebagai Bakal Calon Gubernur di Pilkada Banten ini tidak mendapat rekomendasi dari partai Golkar atas keputusan Ketua Umum Bahlil Lahadalia. Di mana, katanya, alasan Golkar untuk tidak mengusung Airin karena memiliki rencana lain dalam calon yang diusung pada Pilgub Banten.

"Tapi Pak Bahlil sudah mengetahui dan mempersilakan. Jadi Airin atas nama pribadi. Pak Bahlil memahami itu," ujarnya.

Tatu mengungkapkan, atas keputusan tersebut DPD Golkar Banten pun memahami dan menyepakati dari keinginan pimpinan sebagai kebaikan partainya untuk ke depan.

"Kalau berkaitan dengan keselamatan ya kader tentunya mengikuti. Dan sekaligus saya sebagai ketua DPD Golkar beserta Bu Airin memohon izin untuk tetap ikut dalam Pilkada ini bersama PDIP, karena mereka sudah mengajak untuk ikut kontestasi," ungkapnya.

Meski DPP Golkar tidak memberikan rekomendasi kepada Airin untuk maju di Pilkada. Namun, dewan pimpinan daerah Banten sudah meminta izin untuk tetap ikut maju dalam perhelatan pemilihan kepala daerah bersama PDIP.

Diketahui, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggelar deklarasi Pilkada serentak untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Walikota/Wakil Walikota dan Bupati/Wakil Bupati se-Provinsi Banten. Adapun dalam deklarasi ini, PDIP mendukung beberapa calon diantaranya seperti Gubernur/Wakil Gubernur Banten Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi, WaliKota/Wakil Walikota Serang Ratu Ria-Subadri Ushuludin, Walikota/Wakil Walikota Cilegon Robinsar-Fajar Hadi Prabowo, Walikota/Wakil Walikota Tangerang Sahrudin-Maryono Hasan dan Walikota/Wakil Walikota Tangerang Selatan Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan.

Sementara untuk calon Bupati/Wakil Bupati Serang Andika Hazrumi-Nanang, Bupati/Wakil Bupati Lebak Hasbi Jayabaya-Amir Hamzah, Bupati/Wakil Bupati Pandeglang Fitron-Diana, Bupati/Wakil Bupati Tangerang Mad Romli-Irvansyah.

REPUBLIKA.CO.ID JAKARTA -- Penjaga gawang Liverpool, Alisson Becker, mengungkapkan bahwa dia menolak tawaran bermain dari klub kaya Arab Saudi yang berlaga di Saudi Pro League musim panas ini. Alisson beralasan waktunya tidak tepat untuk pindah karena dia masih “sangat bahagia” di klub Liga Premier tersebut.

Pemain internasional Brasil, yang bergabung dengan Liverpool pada tahun 2018, ini melihat mantan rekan setimnya Fabinho, Roberto Firmino, dan Jordan Henderson meninggalkan Anfield musim panas lalu untuk menerima tawaran menggiurkan dari klub-klub Arab Saudi.

Namun, meski mengakui potensi uang yang ditawarkan menggiurkan, pemain berusia 31 tahun itu menegaskan dirinya belum siap meninggalkan klub tempat ia memenangkan gelar Liga Inggris dan Liga Champions.

"Saya ingin menghormati kontrak saya dan menyelesaikan kontrak saya di sini atau membuat kontrak baru. Saya sangat bahagia di sini. Keluarga saya bahagia," ujar Alisson, yang kontraknya berakhir pada 2026 dengan opsi satu tahun lagi, mengatakan kepada media Inggris dalam sebuah wawancara Sabtu (24/8/2024).

“Saya tidak pernah sampai pada titik di mana saya berbicara tentang gaji dan hal-hal seperti ini. Itu hanya ketertarikan, tapi ketika Anda mendengar tentang angka yang didapat pemain lain, Anda sedikit tertarik. Itu normal.

"Pada akhirnya, Anda bermain sepak bola karena cinta, itu adalah hal yang ingin Anda lakukan. Tapi itu adalah profesi kami dan kami ingin menggunakan tahun-tahun yang kami miliki untuk memanfaatkannya sebaik mungkin. Saya rasa saya terbuka untuk itu secara pribadi tetapi tidak sekarang."

“Selagi saya masih memiliki kontrak di sini, saya akan fokus di sini. Jika klub berkepentingan untuk bernegosiasi [untuk menjual] saya, maka pembicaraannya akan berbeda," ujarnya menambahkan.

“Ketika ketertarikan dari Saudi datang, saya tidak bisa menutup pintu untuk sebuah kesepakatan besar [tanpa berpikir panjang]. Namun keputusan saya adalah selalu bertahan dan fokus pada hal-hal yang bisa kami capai, permulaan baru dan permulaan baru ini, dan saya benar-benar bersemangat tentang hal itu. Kami memulai dengan energi baru dan menantikan apa yang akan dihasilkan musim ini bagi kami."

Setelah menghabiskan seluruh kariernya di Liverpool bekerja di bawah asuhan Jurgen Klopp, Alisson mengatakan dia terkesan dengan manajer baru Arne Slot sejak pelatih asal Belanda itu mengambil alih musim panas ini. Alisson mencatatkan clean sheet saat Liverpool memenangkan pertandingan pembuka Liga Premier musim ini, 2-0 saat tandang ke markas Ipswich Town yang baru dipromosikan akhir pekan lalu.

Mantan kiper Roma itu bisa saja segera memperbarui persaingan, ESPN melaporkan pada hari Selasa bahwa Liverpool mendekati kesepakatan senilai 40 juta euro atau sekira Rp 690 miliar dengan Valencia untuk kiper Giorgi Mamardashvili.

Kepindahan tersebut dipandang sebagai perencanaan untuk masa depan ketika Alisson atau pemain nomor 1 Republik Irlandia Caoimhín Kelleher meninggalkan klub. Dan Alisson mengatakan dia telah diberitahu tentang kemungkinan perpindahan tersebut sebelumnya dan sepenuhnya memahami alasannya.

“Saya pikir itu ide yang bagus,” katanya. “Saya tahu tentang hal itu [Mamardashvili] sebelum hal itu terungkap di media sosial dan itu adalah pesan yang baik bagi saya karena klub peduli dengan apa yang saya pikirkan. Mereka melakukan hal yang benar. Namun, bagi saya, selama saya masih terikat kontrak di sini dan selama saya bahagia di sini, klub pun bahagia dengan saya, keluarga saya bahagia di sini, maka saya akan bertahan.”

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Partai Buruh Said Iqbal menegaskan Partainya mengusung Anies Baswedan dalam Pilgub Jakarta 2024. Iqbal mengklaim Partai Buruh akan ditemani PDIP dalam pengusungan Anies.

"Partai Buruh memang mengusung Pak Anies sebagai bakal calon gubernur. Kemungkinan PDI Perjuangan dan Partai Buruh. Dua yang mengusung ya," kata Iqbal dalam aksi unjuk rasa di Jakarta, Ahad (25/8/2024).

Iqbal menyebut pada hari ini menyerahkan surat formulir model B1-KWK Parpol. B1-KWK ialah surat pernyataan dukungan dari partai politik kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur, atau wali kota dan wakil wali kota.

"SK pengusungan Pak Anies Baswedan oleh Partai Buruh," ujar Iqbal.

Walau demikian, Iqbal ogah mengungkap sosok calon wakil gubernur (cawagub) dari Anies. Iqbal hanya menyebut kalau cawagub Anies Baswedan bukan dari Partai Buruh karena perolehan suaranya kecil.

"Wakilnya saya nggak tahu, coba tanyakan ke PDIP," ujar Iqbal.

Tercatat, Anies sudah menyambangi kantor DPD PDIP pada 24 Agustus 2024. Pertemuan itu membuka peluang PDIP mengusung Anies. Apalagi dari segi regulasi aturannya kian berpihak pada pengusungan Anies.

Hal ini menyusul Komisi II DPR RI baru saja menyetujui revisi PKPU Nomor 8 tentang Pencalonan Kepala Daerah. Kesepakatan tersebut diketok dalam RDP pada hari ini. Revisi PKPU ini guna menindaklanjuti putusan MK nomor 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024.

Isi putusan MK Nomor 60 Tahun 2024 yaitu memutuskan bahwa partai politik atau gabungan partai politik bisa mengajukan calon kepala daerah (gubernur, bupati, atau wali kota) meskipun tidak memiliki kursi di DPRD. Kemudian ambang batas suara sah partai atau koalisi mengusulkan pasangan calon berkisar 6,5-10 persen sesuai jumlah penduduk. Sedangkan putusan MK Nomor 70 Tahun 2024 menetapkan calon gubernur dan wakil gubernur harus berumur minimal 30 tahun ketika penetapan calon kepala daerah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Lingkaran SUrvei Indonesia (LSI) Denny JA, mengatakan aksi protes mahasiswa, LSM, guru besar, putusan Mahkamah Konstitusi (MK), batalnya RUU Pilkada, berujung pada tiga berkah sekaligus.

“Karena terjadi di bulan Agustus, sebut saja ini berkah proklamasi. Ia disebut berkah karena ujung dari dinamika politik ini justru lebih baik bagi penguatan demokrasi Indonesia,” kata Denny dalam siaran pers, Ahad (25/8/2024).

Dijelaskan Denny JA, berkah pertama adalah kompetisi politik, yang merupakan fondasi demokrasi, kini lebih terbuka. Tak ada demokrasi tanpa kompetisi politik.

Sebelum dinamika politik, kata dia, pada Juli 2024, partai atau koalisi partai yang bisa mencalonkan kepala daerah hanya pemilik kursi DPR minimal 20%, atau pemilik suara 25%. “Kini di bulan Agustus, berkat putusan MK, aksi protes mahasiswa, dan civil society, KPU dan DPR bersepakat menjalankan syarat yang lebih rendah. Untuk boleh mencalonkan, partai atau koalisi partai cukup dengan persentase 10% - 6,5%, sesuai dengan jumlah populasi penduduk,” paparnya.

Semakin rendah persentase persyaratan, menurut Denny JA, semakin terbuka pula kompetisi politik. Ini menghindari tragedi dan komedi demokrasi: terjadinya pilkada seorang calon hanya melawan kotak kosong.

“Kini politik Indonesia lebih kompetitif. Semakin banyak partai yang bisa mencalonkan. Mahar politik untuk memperoleh dukungan partai bisa ditekan. Bahkan partai politik yang tak dapat kursi di legislatif potensial bisa ikut mencalonkan kepala daerah,” ungkap Denny JA.

Berkah politik kedua, menurut Denny JA, dinamika politik ini memberikan memori kolektif jangka panjang. Bahwa negara ini tak hanya berisi partai politik. Kata Denny JA, politik terlalu penting jika hanya diatur oleh partai politik.

“Di dalam negara, juga ada civil society aktivis, intelektual, penulis, para guru besar, LSM. Mereka juga berhak menentukan bulat lonjong negeri ini,” paparnya.

Dijelaskan Denny JA, dalam sejarah Indonesia, civil society beberapa kali memainkan peran signifikan, seperti dalam peristiwa Sumpah Pemuda 1928, Proklamasi 1945, tumbangnya Orde Lama 1966, dan tumbangnya Orde Baru 1998.

“Dinamika ini menyadarkan kita bahwa negara Indonesia ternyata memiliki batas ambang toleransi. Jika ambang batas itu terlewati, tanpa dikomando, civil society bergerak,” kata dia.

Adapun berkah politik ketiga, menurut Denny, adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan civil society menuju harmoni yang baru, senada, satu kata, satu sikap.

Sebelumnya, kata Denny JA, DPR dan pemerintah diberitakan akan melakukan RUU Pilkada, yang mengembalikan apa yang sudah dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi. Yaitu syarat mencalonkan kepala daerah sebesar 20% kursi DPR dan 25% suara.

Jika RUU Pilkada itu jadi disahkan, akan lahir preseden ganjil dalam proses demokrasi. Yakni norma baru yang diciptakan Mahkamah Konstitusi, hasil dari judicial activism-nya, yang dalam kasus ini mengatur syarat persentase baru calon sah Pilkada 6,5% - 10%, bisa dibatalkan oleh UU baru DPR dan Pemerintah.

“Akan muncul kesan tafsir konstitusi dari MK dikalahkan oleh DPR dan pemerintah. Niscaya ini akan menjadi benih krisis kelembagaan dan distrust jangka panjang kepada lembaga negara,” ungkap Denny JA.

Tapi kini, lanjut Denny JA,partai politik, DPR, lembaga presiden, membatalkan RUU Pilkada itu. Merekaberselancar dengan civil society, menghormati dan menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi.

Tiga berkah proklamasi ini justru menjadi penutup yang baik dari pemerintahan Jokowi. Dan juga awal yang baik dari pemerintahan Prabowo.

“Dinamika politik bulan Agustus ini meninggalkan berkah, pesan yang mendalam. Ternyata hadir kesadaran kolektif, invisible hand, tangan yang tak terlihat, yang menjaga ambang batas demokrasi,” papar Denny JA. Ini sekaligus juga menjadi pegangan bagi semua kita, untuk tidak melampaui batas, dan untuk berani menjaga semangat reformasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa pihaknya bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu telah memenuhi janji kepada masyarakat dengan menyetujui Rancangan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Kepala Daerah, yang di dalamnya mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi. Doli pun meminta masyarakat tak memiliki keraguan lagi.

"Kami sudah memenuhi janji kami. Jadi, tidak ada lagi keraguan ya pada masyarakat Indonesia. Sekarang kita sudah punya peraturan yang lengkap dari peraturan prinsip undang-undang, di mana yang terakhir itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 dan 70, dan sudah diikuti oleh peraturan yang lebih teknis, Peraturan KPU tentang Pencalonan Kepala Daerah," kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Ahad (25/8/2024).

Hal itu disampaikan Doli Kurnia usai Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI, KPU, dan pemerintah dengan agenda tunggal pembahasan Rancangan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang mengakomodasi Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024. Doli mengatakan disetujuinya rancangan PKPU yang mengakomodasi putusan MK terkait ambang batas pencalonan dan batas usia pencalonan dapat menjadi jawaban dari keresahan publik setelah Rancangan Undang-Undang Pilkada dibatalkan DPR RI.

"Jadi, insyaallah tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi sangka-sangka, tidak ada lagi spekulasi, maka kita sudah punya peraturan yang lengkap untuk pencalonan sampai juga tentang Pilkada 2024," ucapnya.

Doli berharap Rancangan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang telah disetujui dalam dapat dengar pendapat Komisi II DPR bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu dapat langsung disahkan pula pada Ahad ini.

"Tadi komitmen Pak Menteri Hukum dan HAM bahwa ini segera diproses untuk diundangkan, diharmonisasi dan diundangkan. Mudah-mudahan bisa hari ini selesai," katanya.

Doli pun menyampaikan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang telah mengawal putusan MK agar diakomodasi dalam peraturan terkait penyelenggaraan Pilkada 2024.

"Dan saya kira inilah proses sejarah yang luar biasa, kita menegakkan konstitusi kita dan menjaga serta merawat demokrasi di republik yang kita cintai ini," tambahnya.

Rapat dengan pendapat yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB itu turut dihadiri Ketua KPU Mochammad Afifuddin, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Ketua DKPP Heddy Lugito, Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas, dan perwakilan Kementerian Dalam Negeri. Komisi II DPR bersama KPU RI dan pemerintah akhirnya menyepakati PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang di dalamnya mengakomodasi secara utuh putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024.

Sebelumnya, pada Kamis (22/8/2024), DPR RI membatalkan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada. Rapat paripurna dengan agenda pengesahan RUU Pilkada ditunda karena jumlah peserta rapat tidak mencapai kuorum menyusul unjuk rasa di berbagai daerah yang menolak RUU Pilkada.

RUU Pilkada menuai pro dan kontra karena dibahas secara singkat pada Rabu (21/8/2024) oleh Badan Legislasi DPR RI dan pemerintah. Pembahasan itu dinilai tak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang diputuskan pada Selasa (20/8) terkait dengan pilkada, yakni Putusan MK Nomor 60/PUU/XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024.

Putusan MK Nomor 60/PUU/XXII/2024 mengubah ambang batas pencalonan partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusung pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Adapun Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa batas usia minimum calon kepala daerah dihitung sejak penetapan pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Putusan itu menggugurkan tafsir putusan Mahkamah Agung (MA) sebelumnya yang menyebut bahwa batas usia itu dihitung sejak pasangan calon terpilih dilantik.

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa rancangan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah yang telah disesuaikan dengan putusan MK terkait pilkada langsung disahkan pada hari ini juga. "Hari ini langsung kami harmonisasi, dan sesegera mungkin kami undangkan. Kalau memungkinkan hari ini, kita undangkan hari ini," kata Supratman.

Supratman mengatakan akan mengupayakan agar rancangan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 segera disahkan pada Ahad untuk digunakan KPU sebagai rujukan dalam menyelenggarakan pilkada.

"Ini lagi langsung rapat by zoom untuk harmonisasinya, dan hari ini juga saya berharap tadi saya sudah hubungi dirjen dan staf untuk sesegera mungkin melakukan pengundangan hari ini," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Semangat Muda Indonesia dengan bangga mengumumkan bahwa sejumlah anggotanya telah terpilih untuk menjadi delegasi dalam kunjungan resmi ke Malaysia. Kunjungan ini merupakan bagian dari program kerja sama bilateral Indonesia-Malaysia di bidang pendidikan, ekonomi kreatif, dan pemberdayaan pemuda, yang akan berlangsung mulai dari tanggal 5 November 2024 selama empat hari.

Delegasi ini terdiri dari anggota muda yang berprestasi di berbagai bidang, dipilih melalui proses seleksi ketat yang melibatkan pencapaian akademis, seleksi berkas, tes kemampuan dasar, dan wawancara. Salah satu delegasi yang terpilih adalah Bagas Indra Safrilla, mahasiswa Program Studi Bisnis Digital angkatan 2022 dan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Cyber University. Bagas, merasa terhormat dan bersemangat atas kesempatan yang diberikan.

"Program ini merupakan kesempatan emas bagi saya untuk belajar dan berbagi pengalaman dengan pemuda di Malaysia. Saya percaya bahwa pertukaran ide dan budaya seperti ini sangat penting untuk membentuk generasi pemimpin yang lebih baik di masa depan,” katanya dalam keterangan tertulis, Ahad (25/8/2024).

Tambahnya, berpartisipasi dalam program ini menjadi peluang emas untuk tidak hanya memperdalam pengetahuan dan keterampilan melalui interaksi dengan pemuda Malaysia, tetapi juga untuk membangun jaringan relasi yang lebih luas di kancah internasional.

“Saya meyakini bahwa pertukaran ide dan budaya lintas negara seperti ini memiliki peran krusial dalam membentuk generasi pemimpin masa depan yang lebih inklusif dan visioner," ujarnya.

Sementara itu, Vivi Afifah, Ketua Program Studi Bisnis Digital Cyber University, menyatakan kebanggaannya atas pencapaian Bagas. "Kami sangat bangga dengan pencapaian Bagas, dan semoga hal ini dapat menjadi motivasi bagi mahasiswa lainnya untuk terus berprestasi dan berpartisipasi dalam program-program internasional seperti ini," ujar Vivi.

Selama di Malaysia, delegasi akan berpartisipasi dalam berbagai acara penting, termasuk forum diskusi, kunjungan universitas, pertukaran budaya, eksplorasi wilayah Malaysia, dan sesi penghargaan workshop. “Mereka juga akan mempresentasikan berbagai proyek inisiatif yang telah dilakukan di Indonesia, dengan harapan dapat menjalin kolaborasi internasional yang lebih kuat,” jelasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan delapan partai yang dinyatakan lolos ambang batas perolehan suara sah secara nasional sehingga mendapat kursi di DPR RI. Kedelapan partai ini ialah PDIP, PKB, Gerindra, PDIP, PAN, Nasdem, PKS, Golkar, dan Demokrat.

Hal itu diumumkan Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin dalam rapat pleno yang diadakan di Kantor KPU RI pada Ahad (25/8/2024). "Menetapkan ambang batas perolehan suara sah secara nasional dan penetapan partai politik peserta Pemilu tahun 2024 yang memenuhi dan tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sah secara nasional dalam penentuan perolehan kursi Anggota DPR dalam Pemilu tahun 2024," kata Afif dalam rapat itu.

Berikut ini partai yang memenuhi dan tidak memenuhi ambang batas (sesuai nomor urut parpol) :

1. PKB: 16.115.358 (memenuhi ambang batas)

2. Gerindra: 20.071.345 (memenuhi)

3. PDIP: 25.384.673 (memenuhi)

4. Golkar: 23.208.488 (memenuhi)

5. Nasdem: 14.660.328 (memenuhi)

6. Partai Buruh: 972.898 (tidak memenuhi)

7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia: 1.282.00 (tidak memenuhi)

8. PKS: 12.781.241 (memenuhi)

9. PKN: 326.803 (tidak memenuhi)

10. Hanura: 1.094.599 (tidak memenuhi)

11. Partai Garda Republik Indonesia: 406.884 (tidak memenuhi)

12. PAN: 10.984.639 (memenuhi)

13. PBB: 484.487 (tidak memenuhi)

14. Demokrat: 11.283.053 (memenuhi)

15. PSI: 4.260.108 (tidak memenuhi)

16. Perindo: 1.955.13 (tidak memenuhi)

17. PPP: 5.878.708 (tidak memenuhi)

18. Partai Ummat: 642.550 (tidak memenuhi)

Dari penghitungan KPU, jumlah semua suara sah partai politik peserta pemilu mencapai 151.793.293. Adapun jumlah kursi tiap partai yang lolos di DPR RI (total 580 kursi) ialah:

PKB: 68 kursi (11,72 persen)

Gerindra: 86 kursi (14,83 persen)

PDIP: 110 kursi (18,97 persen)

Golkar: 102 kursi (17,59 persen)

Nasdem: 69 kursi (11,90 persen)

PKS: 53 kursi (9,14 persen)

PAN: 48 kursi (8,28 persen)

Partai Demokrat: 44 kursi (7,59 persen)

REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT -- Perdana Menteri sementara Lebanon Najib Mikati mengatakan, akan mengadakan pertemuan darurat komite menteri pada Ahad (25/8/2024) untuk membahas situasi setelah serangan udara besar-besaran Israel yang oleh Tel Aviv disebut sebagai serangan pencegahan. Dalam sebuah pernyataan, Mikati mengumumkan bahwa pertemuan itu akan diadakan di rumahnya di Beirut pada Ahad pukul 10:30 (07.30 GMT).

Undangan tersebut ditujukannya kepada seluruh menteri yang bersedia hadir untuk berkonsultasi lebih lanjut mengenai perkembangan terkini. Pada Ahad pagi waktu setempat, pesawat tempur Israel meluncurkan lebih dari 40 serangan udara di Lebanon selatan yang menjadi serangan terparah sejak konflik dimulai pada 8 Oktober 2023.

Tentara Israel menyebut serangan itu sebagai serangan pendahuluan dan mengeklaim telah menghentikan serangan Hizbullah yang akan terjadi sebelum serangan itu dilancarkan. Sebagai tanggapannya, Hizbullah melaporkan telah meluncurkan 320 roket ke sasaran militer Israel sebagai fase awal respons Hizbullah terhadap pembunuhan komandannya, Fouad Shukr, oleh Israel pada Juli lalu.

Sejak 8 Oktober 2023, Hizbullah Lebanon telah terlibat dalam baku tembak harian dengan tentara Israel di sepanjang Garis Biru yang mengakibatkan ratusan korban dan sebagian besar di pihak Lebanon. Peningkatan ketegangan terjadi di tengah perang Gaza, di mana Israel telah membunuh lebih dari 40.300 warga Palestina sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

Kampanye militer itu telah menghancurkan sebagian besar wilayah Gaza dan menyebabkan sebagian besar warga Palestina kehilangan tempat tinggal, kelaparan dan rentan terhadap penyakit.

Sumber : Anadolu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan gubernur DKI Anies Baswedan menjadi buah bibir dalam beberapa hari terakhir. Apalagi langkah Anies yang mengunjungi DPD PDIP Jakarta memberi sinyal bahwa ia akan maju di Pilgub Jakarta lewat jalur partai banteng.

Selain mencari 'perahu' untuk berlayar di Pilgub DKI, Anies juga turun ke akar rumput termasuk menyaksikan pertandingan langsung antara Persija Jakarta dan Persis Solo di JIS (Jakarta International Stadium).

"Kandang Macan Kemayoran terbukti angker buat lawan, alhamdulillah Persija Jakarta berhasil taklukkan Persis Solo 2-1.Malam minggu full senyum bersama The Jakmania di JIS. ????," kicau Anies lewat akun X, Ahad (25/8/2024).

Kicauan Anies mendapatkan respons dari beragam netizen. Termasuk pihak-pihak yang mengaitkan dengan mantan gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. RK seperti diketahui selama ini lebih dikenal dekat dengan Persib Bandung.

"Gw penasaran kalo RK bisa komen gini gak? bisa-2 diroasting Bobotoh ????," ujar seorang warganet.

"Jangankan Persis Solo, Persib Bandung away ke Jakarta juga bisa dikalahin!" kicau netizen lainnya.

"Jakarta kalahin Solo, pertanda kah?" kicau warganet lainnya.

Anies mengaku belum bisa memastikan langkahnya di Pilgub DKI Jakarta. Ia masih menunggu keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP terkait nama pasti yang akan diusung partai berlambang kepala banteng itu di Jakarta.

"Hal yang menyangkut pilkada tentu kami obrolkan, tapi kami semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Karena semuanya di luar kewenangan kami,” kata di Kantor DPD PDIP DKI Jakarta, Jakarta Timur, Sabtu.

Ia menambahkan, kunjungannya ke PDIP DKI itu tak hanya membahas tentang pilkada. Menurut dia, pihaknya lebih banyak membahas mengenai masa depan Jakarta.

“kami berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan, itu kita berjalan seiring dan membuat suasana di jakarta aman, teduh, damai. Kita bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah,” ungkap Anies

Selain itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengapresiasi langkah konsiten PDIP dalam menjaga konstitusi dan demokrasi Indonesia. Ia menilai, konsistensi itu harus dihormati dan dihargai dalam kehidupan bernegara.

“Kita menyaksikan beberapa hari terakhir, dimana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten,” kata Anies.

Ia juga mengapresiasi gerakan masyarakat dan mahasiswa yang turun langsung mencegah terjadinya penyimpangan. Apalagi, gerakan itu tercipta secara organik tanpa ada komando dari pihak tertentu.

REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA -- Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut rencana muktamar tandingan pada 2-3 September di Jakarta merupakan tindakan liar. Cak Imin terpilih lagi menjadi ketua umum pada Muktamar PKB di Nusa Dua, Bali, akhir pekan ini.

“Itu liar. Tidak ada aturan hukum Indonesia yang memberikan keleluasaan kepada orang-orang yang enggak jelas dari mana,” kata Cak Imin di Bali Nusa Dua Convention Center, Kabupaten Badung, Bali, Ahad (25/8/2024).

Cak Imin menjelaskan bahwa pihaknya tidak akan menganggap muktamar tandingan tersebut, serta tak perlu melakukan langkah antisipasi. Sebelumnya, sebagian kader PKB yang diakomodasi oleh Fungsionaris DPP PKB merancang muktamar ulang pada 2-3 September 2024 di Jakarta.

Abdul Malik Haramain selaku sekretaris dalam forum ini mengatakan ada 168 Dewan Pimpinan Cabang dan puluhan Dewan Pimpinan Wilayah PKB yang menginginkan muktamar ulang, sebab mestinya kongres tertinggi PKB digelar dengan dukungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU. “Kekuasaan Muhaimin Iskandar itu memunculkan pengambilan keputusan partai yang selalu tertutup, tidak melibatkan banyak orang terutama para kyai dan ulama sampai ke tingkat paling bawah,” kata Haramin.

Selain itu, menurutnya, pemecatan terhadap tokoh-tokoh senior PKB seperti Yahya Cholil Staquf, Yaqut Cholil Qaumas, dan Lukman Edy juga menjadi alasan sebagian kader memberi mandat untuk menggelar muktamar ulang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Program Studi Sistem Informasi Universitas BSI (Bina Sarana Informatika) berhasil meraih akreditasi "Unggul" dari Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer (LAM INFOKOM). Pencapaian ini berdasarkan pada Keputusan LAM INFOKOM No.071/SK/LAM_INFOKOM/Ak/S/VIII/2024, yang resmi diterima oleh pihak universitas pada Kamis (22/8/2024) lalu.

Ketua Program Studi Sistem Informasi Universitas BSI, Sriyadi, menyatakan rasa syukurnya atas prestasi ini. Ia menjelaskan bahwa pencapaian akreditasi unggul tidak lepas dari upaya perbaikan berkelanjutan yang dilakukan oleh prodi dalam meningkatkan kualitas layanan kepada mahasiswa, alumni, dan masyarakat.

"Kami bersyukur akhirnya mendapatkan akreditasi unggul. Ini membuktikan bahwa Universitas BSI semakin berkualitas," ujar Sriyadi, dalam keterangan tertulis, Sabtu (24/8/2024).

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa pencapaian ini juga memperkuat posisi Universitas BSI sebagai Kampus Digital Kreatif yang terus berkontribusi dalam mencetak lulusan berkualitas dan siap bersaing di dunia industri.

“Melalui akreditasi unggul ini, Universitas BSI diharapkan semakin melebarkan sayapnya dalam mendukung pengembangan talenta digital di Indonesia,” jelasnya.

Pencapaian ini menandakan komitmen Universitas BSI dalam menjaga dan meningkatkan standar pendidikan tinggi, sejalan dengan tujuannya menjadi institusi pendidikan yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan zaman.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH-Presiden Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Irfan Rahmad Ghafar, secara tegas membantah klaim Polda Aceh yang menyatakan bahwa aparat kepolisian telah mengamankan unjuk rasa terkait Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) secara humanis dan profesional.

Pernyataan ini muncul setelah Polda Aceh mengeluarkan rilis yang menyebutkan bahwa tindakan mereka selama aksi unjuk rasa sudah sesuai dengan prosedur dan dilakukan dengan profesional.

Irfan menyatakan bahwa klaim Polda Aceh tidak sesuai dengan realitas di lapangan. Ia menegaskan bahwa banyak bukti yang menunjukkan bahwa tindakan kepolisian jauh dari prinsip humanis dan profesional, terutama dengan penggunaan kekerasan yang tidak proporsional terhadap para demonstran.

"Jika Polda Aceh menyebut tindakan mereka humanis dan profesional, lalu bagaimana dengan gas air mata yang ditembakkan secara membabi buta? Bagaimana dengan teman-teman kami yang terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit? Itu jelas bukan bentuk pengamanan yang humanis," ujar Irfan.

Atas tindakan tersebut, pihaknya menuntut adanya pemulihan hak dan kompensasi kepada mahasiswa yang mengalami kerugian, baik fisik maupun psikis, akibat tindakan kekerasan oleh aparat kepolisian.

Dia menyatakan Pemerintah harus bertanggung jawab atas tindakan yang telah melanggar hak-hak mereka sebagai warga negara.

Pihaknya juga menuntut adanya evaluasi terhadap kinerja aparat kepolisian, khususnya dalam menangani aksi-aksi unjuk rasa.

"Penegakan hukum harus dilakukan dengan menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia dan tidak menggunakan kekerasan yang berlebihan," kata dia menambahkan.

Irfan juga menyoroti fakta bahwa banyak demonstran yang ditangkap tanpa alasan jelas, serta adanya intimidasi yang dilakukan oleh aparat kepada peserta aksi.

"Beberapa teman kami diperlakukan seperti kriminal hanya karena menyuarakan pendapat mereka. Ini adalah bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, dan kami tidak akan tinggal diam melihat ini terjadi," ujar dia

BACA JUGA:Nubuat Masa Depan Rasulullah SAW Terbukti, 3 Fenomena Umat Akhir Zaman Ini Terjadi

Irfan juga menambahkan bahwa mahasiswa UIN Ar-Raniry bersama dengan aliansi gerakan masyarakat lainnya akan terus mengawal proses ini agar tidak terjadi lagi tindakan represif di masa depan.

"Kami meminta komnas HAM dan lembaga-lembaga terkait untuk segera melakukan investigasi dan menindak tegas oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, "tegasnya.

Menutup pernyataannya, irfan Rahmad Ghafar menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk tetap bersatu dalam menyuarakan aspirasi secara damai, namun tetap waspada terhadap upaya-upaya pihak tertentu yang ingin melemahkan gerakan mereka.

"Kami akan terus berjuang dengan cara-cara damai, tapi kami juga tidak akan mundur satu langkah pun dalam memperjuangkan hak-hak kami," pungkasnya.