REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia, Majelis Masyayikh menggelar Uji Publik Rancangan Regulasi Rekognisi Pendidik Pendidikan Pesantren yang telah mereka susun. Rancangan regulasi yang disusun Majelis Masyayikh ini menjadi kado istimewa bagi Pesantren sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan Pesantren.

Uji publik ini digelar oleh Majelis Masyayikh pada hari Rabu (14/8/2024) hingga tiga hari ke depan. Kegiatan yang dilaksanakan di Jakarta ini dihadiri oleh perwakilan berbagai pihak meliputi organisasi masyarakat seperti RMI PBNU, LP2M Muhammadiyah, pengasuh Pondok Pesantren, akademisi Pesantren, perwakilan asosiasi pendidikan Pesantren, perwakilan satuan pendidikan dan dari unsur pemerintah yakni Kemenag RI. Proses ini diharapkan dapat menyempurnakan rancangan yang telah disusun sebelum nantinya ditetapkan menjadi keputusan Menteri Agama.

Rancangan regulasi rekognisi ini merupakan hasil kerja keras Majelis Masyayikh dalam beberapa bulan terakhir. Inisiatif penyusunan rancangan regulasi rekognisi ini bertujuan untuk memberikan penyetaraan kualifikasi, kompetensi dan rekognisi yang layak terhadap pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan Pesantren. Pengakuan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi mereka yang telah menempuh jalur pendidikan di luar jenjang formal, sehingga keterampilan dan pengetahuan mereka diakui secara resmi.

Ketua Majelis Masyayikh, KH. Abdul Ghaffar Rozin yang akrab disapa Gus Rozin, dalam sambutannya menyampaikan bahwa penyusunan dokumen ini merupakan salah satu bentuk pengakuan profesionalitas terhadap pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan Pesantren.

"Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa semua bentuk pendidikan, terutama yang berbasis pada pendidikan Pesantren mendapatkan pengakuan yang setara. Ketika kemudian negara hadir dalam bentuk apapun (baik dalam bentuk penghargaan, remunerasi, atau bentuk lain) maka yang lebih berhak menerima adalah guru-guru atau kiai-kiai yang ikhlas, punya pengalaman yang panjang, punya kemampuan yang mendalam, tetapi tidak sempat kuliah formal." ujar Gus Rozin, dikutip pada Jumat (16/8/2024).

"Majelis Masyayikh menyiapkan jalan supaya ustadz-ustadz yang tidak menempuh pendidikan formal mendapatkan jalannya, mendapatkan rekognisinya. Ini adalah bagian dari peningkatan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan amanah yang diterima Majelis Masyayikh dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren," sambung Gus Rozin

Selain itu, uji publik ini bertujuan untuk memastikan bahwa rancangan regulasi tersebut dapat mengakomodasi berbagai pandangan dan kebutuhan dari semua pemangku kepentingan dunia pendidikan Pesantren di Indonesia.

“Uji Publik ini bertujuan untuk mengecek lagi (aspek keterbacaan dan keterpakaian) apakah rancangan regulasi ini mampu menjawab kebutuhan yang ada. Misalnya para guru/Kiai yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan formal. Karena ada banyak Kiai yang memang pendidikannya nonformal tetapi beliau menguasai berbagai bidang keilmuan yang diajarkan di pendidikan formal," ungkap KH. Abd A’la, Anggota Majelis Masyayikh yang menaungi Divisi Santri Pendidik dan Tenaga Kependidikan Majelis Masyayikh.

"Dengan adanya rancangan regulasi rekognisi ini, diharapkan lulusan pesantren dapat diakui secara formal dan setara dengan lulusan lembaga pendidikan formal lainnya," lanjutnya.

Rancangan regulasi pendidik ini dihadirkan dengan harapan semakin banyak masyarakat yang dapat mengakses kesempatan lebih luas dalam dunia kerja dan pendidikan formal, sehingga menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing global, sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia.

Rancangan regulasi rekognisi pendidik pendidikan Pesantren ini menjadi kado istimewa bagi pesantren, sebagai simbol penghargaan terhadap sejarah panjang pendidikan Pesantren di Indonesia dan upaya untuk memperkuat identitas nasional melalui pendidikan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wage Rudolf Soepratman mengira bahwa dirinya hanya orang biasa. Bagaimanapun, sebagai orang Indonesia, ia ingin mempersembahkan sesuatu bagi perjuangan bangsanya.

Pada suatu hari, wartawan yang piawai memainkan instrumen musik ini secara kebetulan membaca artikel berjudul "Manakah Komponis Indonesia yang Bisa Menciptakan Lagu Kebangsaan Indonesia yang Dapat Membangkitkan Semangat Rakyat." Tulisan itu dimuat dalam majalah Timboel terbitan Solo.

Hati Soepratman tergerak. Tulisan itu seolah ditujukan kepada dirinya.

Tidak ada catatan yang pasti kapan Soepratman menulis lagu kebangsaan. Ada pendapat yang menyatakan ia menciptakannya tahun 1926.

Pada Kongres Pemuda Pertama (1926), Soepratman yang hadir ingin menawarkan kepada ketua kongres agar ia diberi kesempatan memperdengarkan lagu itu di hadapan para peserta.

Tetapi, saat itu keberaniannya belum cukup. Ia membatalkan niatnya. Baru pada Kongres Pemuda Kedua, tanggal 28 Oktober 1928, pada malam penutupan, WR Soepratman dengan gesekan biolanya mengiringi sebarisan paduan suara membawakan lagu Indonesia Raya.

Dua bulan kemudian, ode tersebut menjadi sangat populer. Anggota Kepanduan Indonesia termasuk salah satu pihak yang memperkenalkan lagu tersebut ke masyarakat. Karena, di dalamnya ada kata-kata "menjadi pandu ibuku."

Soepratman juga telah mengabadikan lagu perjuangan itu ke dalam piringan hitam. Gagal menghubungi His Master Voice di Inggris, ia kemudian menghubungi Yo Kim Tjan. Sampai suatu ketika, di studio yang bersahaja, Soepratman memainkan biola sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan dua irama, mars dan keroncong.

Master rekaman dibuat dari lilin yang dibekukan dalam suhu rendah. Yo Kim Tjan memasarkan lagu tersebut dengan harga dua picis (20 sen). Karena beberapa kali dinyanyikan di depan umum, Soepratman diinterogasi PID (intel Belanda).

Dia ditanya mengapa memakai kata "merdeka-merdeka". Ia menjawab, kata-kata itu hasil ubahan orang lain, sebab lirik naskah aslinya "mulia-mulia."

Protes atas pelarangan lagu itu berdatangan dari berbagai pihak. Volkraad turun tangan. Akhirnya, kata "merdeka-merdeka" boleh dinyanyikan di ruang tertutup. Setelah menderita kekalahan di mana-mana, Jepang membentuk Panitia Lagu Kebangsaan pada 1944.

Panitia yang diketuai Ir Sukarno melakukan beberapa perubahan atas naskah asli Soepratman. Perubahan cukup besar terjadi pada refrain lagu 1928. Kata-kata "Indones, Indones, moelia, moelia, tanahkoe, neg'riku yang koecinta. Indones, Indones, moelia, moelia, hidoeplah Indonesia Raja", diubah menjadi "Indonesia Raya. Merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya. Merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya".

Sampai Jepang angkat kaki dari Indonesia, format lagu Indonesia Raya belum seragam. Pada 26 Juni 1958 keluarlah Peraturan Pemerintah tentang lagu Indonesia Raya yang di dalamnya termuat tata tertib penggunaan, nada, irama, kata, dan gubahan lagu.

Yang pasti, lagu Indonesia Raya yang asli berdurasi tiga menit 49 detik merupakan lagu kebangsaan terpanjang di dunia. Bila pada tiap tanggal 17 Agustus kita memperingati HUT Kemerdekaan RI, berarti sekaligus merupakan hari wafat WR Soepratman. Karena, ia wafat pada 17 Agustus 1939, di Surabaya.

Tulisan ini disadur dari Harian Republika edisi 12 Agustus 2007. Alwi Shahab adalah wartawan Republika lintas zaman yang wafat pada 2020.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 2024 berlangsung di Gedung Nusantara Kompleks DPR RI, Jumat (16/8/2024) dengan dihadiri sejumlah pejabat teras, termasuk para pimpinan ketua umum partai politik.

Pantauan Republika di DPR RI, Presiden RI Joko Widodo hadir di lokasi acara sidang tahunan pada sekira pukul 09.00 WIB, dengan mengenakan pakaian Betawi. Ia didampingi oleh istrinya, Iriana Joko Widodo.

Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin bersama istri, Wury Ma'ruf Amin sudah tiba lebih dulu di DPR RI pada sekira pukul 08.35 WIB. Ma'ruf terlihat mengenakan pakaian adat Palembang.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet), Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Ketua DPD RI Lanyalla Mahmud Mattalit yang menjadi tuan rumah menyambut Jokowi dan Ma'ruf.

Terpantau, acara sidang tahunan mulai berlangsung pada sekira pukul 09.20 WIB. Bambang Soesatyo memimpin acara tersebut.

Ia menyebutkan sejumlah nama pejabat yang hadir, seperti pimpinan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.

Hadir pula pimpinan berbagai partai politik, mulai dari Plt Ketum Partai Golkar Agus Gumiwang. Dalam kesempatan itu, Bamsoet berseloroh dengan menyinggung nama Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi yang belakangan diisukan bakal menjadi Ketum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto.

"Yang terhormat, para ketua umum partai politik, Plt Ketua Umum Partai Golkar Doktor Agus Gumiwang Kartasasmita, boleh tepuk tangan. Pak Bahlil ada gak?" Ujar Bamsoet

Merespons selorohan Namsoet, dari balik suara mikrofon terdengar ada tawa kecil yang kemungkinan suara Puan Maharani.

Lalu, Bamsoet menyebut nama Ketum Partai Gerindra yang juga Presiden Terpilih 2025-2029 Prabowo Subianto, Ketum Nasdem Surya Paloh, Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Lalu Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Plt PPP Mardiono.

Sementara itu Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak hadir dalam acara tersebut. Padahal sebelumnya Sekjen DPR RI Indra Iskandar menyebut bahwa Presiden RI ke-5 tersebut dikonfirmasi hadir.

Acara sidang tahunan MPR 2024 dihadiri 528 anggota dari 711 anggota MPR, DPR, dan DPD RI. Eva Rianti

REPUBLIKA.CO.ID, Upaya memangkas ketimpangan pendidikan di Indonesia tak henti terus dikejar. Menurut Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan,Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Irsyad Zamjani, kesenjangan pendidikan merupakan isu yang tak lekang waktu. Bahkan, di negara maju sekalipun, masih terdapat ketimpangan pendidikan.

"Indonesia punya pengalaman kesenjangan pendidikan. Sebuah kawasan dengan 17 ribu pulau, 1.340 etnis, 715 bahasa daerah, dan 552 wilayah administratif, pasti menjadi lahan yang sangat subur untuk tumbuhnya kesenjangan, termasuk kesenjangan pendidikan," kata dia dalam Forum on Education and Learning Transformation (FELT) Indonesia 2024 di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta, Senin (22/7/2024).

Menurut dia, diperlukan upaya dan komitmen, juga waktu, untuk mengatasi ketimpangan pendidikan yang terjadi di Indonesia. Ia menilai, komitmen dan upaya sebenarnya sudah dimiliki bersama, khususnya selama lima tahun terakhir melalui gerakan Merdeka Belajar.

Irsyad mengatakan, gerakan merdeka belajar merupakan sebuah reformasi besar untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas dan merata di kawasan terluar maupun terdalam Indonesia. Namun, masih diperlukan waktu untuk mewujudkan cita-cita dari gerakan itu. "Artinya, komitmen dan upaya besar ini harus terus menerus dijaga keberlanjutannya, lintas era, lintas administrasi," ujar dia.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kemendikbudristek, Iwan Syahril, menjelaskan, gerakan merdeka belajar itu berawal dari kualitas pendidikan di Indonesia yang stagnan. Pasalnya, kualitas pendidikan terhadap murid di sekolah tak mengalami perubahan selama puluhan tahun.

Ia mengakui, sistem pendidikan Indonesia telah membawa progres yang signifikan dalam akses sekolah, terutama dalam 20-30 tahun terakhir. Menurut dia, tingkat partisipasi anak dalam hal pendidikan dasar itu telah mencapai 90 persen atau bahkan mendekati 100 persen.

"Tapi masalah kualitas, ketika anak berada di sekolah, itu ada penelitian schooling, learning? Apakah kemudian mereka belajar? Ternyata kita jalan di tempat dalam hal kualitas proses dan hasil belajar. Jadi semua episode di merdeka belajar itu ujungnya untuk memecahkan masalah krisis pembelajaran," kata Iwan.

Ia menjelaskan, hingga saat ini sudah ada 26 episode Merdeka Belajar. Puluhan episode itu dibuat tak lain untuk mengatasi krisis pembelajaran yang terjadi. Menurut Iwan, salah satu terobosan dalam gerakan Merdeka Belajar adalah menyentuh kalangan 50 persen bawah dari populasi. Ia mencontohkan, kebijakan yang dibuat untuk mengatasi itu adalah membedakan besaran dana bantuan operasional sekolah (BOS) antara sekolah di daerah satu dan daerah lainnya.

"Itu dulu sama di Indonesia. SD, di Papua dan Jakarta itu sama. SMP semua sama. Lalu kami coba buat terobosan, dan bisa membuat satuan biaya BOS berdasarkan indeks kemahalan daerah. Jadi makin daerah berat, nilai BOS makin tinggi. Harapannya ini bisa lebih memgakselerasi operasional sekolah di seluruh Indonesia," kata dia.

Selain itu, gerakan merdeka belajar juga menghasilkan kebijakan baru dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB). Menurut dia, perubahan proses PPDB yang kini didasarkan pada sistem zonasi membuat terjadinya pemerataan pendidikan. "Implementasi kurikulum merdeka meningkatkan kemampuan numerasi di SD dan sederajat untuk daerah tertinggal angkanya tinggi. Demikian juga kemampuan literasi," kata dia.

Kuliah tak Lagi Sekedar Jadi Mimpi untuk Syifa

Syifatul Haya (20 tahun) merupakan salah satu penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di Universitas Garut, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Sudah empat semester, Syifa menerima manfaat dari program itu untuk meraih cita-citanya.

Anak kedua dari tiga bersaudara itu memang sejak awal ingin melanjutkan jenjang pendidikan ke universitas. Namun, kondisi ekonomi keluarga tak memungkinkan untuk membiayai perempuan itu masuk kampus. Bahkan, usai lulus SMA tiga tahun silam, ia harus bekerja terlebih dahulu karena niatnya untuk lanjut kuliah sempat tak dapat restu orang tua.

"Sempat kerja dulu, ngajar dulu, karena terbatas izin dari orang tua (untuk kuliah). Karena ekspektasi kuliah itu biayanya besar, jadi takut tidak bisa sampai selesai," kata mahasiswa jurusan Ilmu Jurnalistik di Universitas Garut itu kepada Republika, Senin (15/7/2024).

Ia menyebutkan, ayahnya yang bekerja sebagai buruh peternakan merasa tak yakin bisa menguliahkan anaknya. Sementara itu, ibunya juga hanya berusaha dengan membuka warung kecil di rumahnya.

Namun, Syifa tak kehilangan akal. Ia tetap menyimpan mimpinya itu sambil diam-diam mencari jalan untuk bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang kuliah. Hingga akhirnya, perempuan itu ingat bahwa selama sekolah dirinya telah masuk dalam program KIP. Ia pun mencari tahu lebih dalam terkait program itu untuk bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang kuliah.

Alhasil, Syifa mendaftar untuk bisa terdaftar dalam program KIP Kuliah. Tanpa disangka, ia pun lolos untuk bisa kuliah menggunakan beasiswa dari pemerintah itu. "Ya daftar aja dulu lah. Masalah keterima atau enggak, itu urusan nanti, yang penting udah berusaha. Akhirnya daftar, alhamdulillah keterima," kata dia.

Menurut dia, beasiswa KIP Kuliah sangat membantunya sebagai rakyat biasa. Pasalnya, uang yang didapat dari beasiswa KIP Kuliah per semesternya mencapai Rp 4,8 juta untuk biaya kuliah dan Rp 4,8 juta untuk biaya sehari-hari.

Ia mengaku tak lagi menyusahkan orang tua dengan adanya beasiswa itu. Apalagi, ia juga kuliah sambil bekerja sebagai pekerja lepas untuk menulis dan mendesain. "Jadi sangat terbantu. Ini juga bisa menjadi pembuktian bahwasannya keterbatasan ekonomi itu bukan juga ajang buat kita terbatas dalam bermimpi," kata Syifa.

Meski telah mendapatkan beasiswa KIP Kuliah, Syifa juga tetap harus rajin belajar. Pasalnya, di kampusnya terdapat persyaratan bahwa IPK penerima beasiswa KIP Kuliah tak boleh di bawah 3,5. "Jadi ada tanggung jawab juga buat jaga IPK tetap tinggi," kata perempuan yang ingin menjadi jurnalis itu.

Syifa mengatakan, adanya beasiswa KIP Kuliah itu sangat besar manfaatnya bagi masyarakat kecil. Karena itu, ia berharap masyarakat dapat memanfaatkan program itu dengan baik. Sebab, kondisi ekonomi bukan menjadi alasan untuk tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang kuliah.

"Kita semua itu sama punya kesempatan yang sama, punya kesuksesan juga yang sama, walaupun jalannya tadi berbeda. Ketika orang lain sudah difasilitasi atau sudah diberikan biaya oleh orang tua, kita harus menempuh jalan yang berbeda, tapi skenario yang Allah putuskan buat kita itu nggak semata-mata membuat kita merasa rendah, tapi ada hikmahnya, di mana ini jadi pembelajaran buat kita jauh lebih kuat lagi, lebih mandiri lagi," kata perempuan itu.

Sementara itu, salah seorang penerima KIP Kuliah lainnya, Lusiana Banda (21) juga mengaku sangat terbantu dengan beasiswa KIP Kuliah. Pasalnya, uang beasiswa dari program itu sangat berfungsi untuk membantu keluarga yang tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

"Sangat sangat terbantu. Jadi kami enggak lagi bayar uang kuliah, bahkan dapat uang saku juga sekitar Rp 8,4 juta per semester. Jadi nggak minta orang tua lagi," mahasiswa semester enam jurusan Ilmu Komunikasi itu kepada Republika, Selasa (16/7/2024).

Perempuan asal Kabupaten Konawe itu memang ingin kuliah sejak masih duduk di bangku sekolah. Namun, ia tak pernah bermimpi untuk bisa kuliah di Jakarta. Beasiswa KIP Kuliah itu lah yang membawa Lusi bisa kuliah di Jakarta. "Soalnya kuliah ini kan biar bisa membanggakan orang tua dan membantu ekonomi keluarga," kata anak petani itu.

Sementara itu, orang tua Syifa, Acep Suherman (51), mengaku sangat terbantu dengan adanya beasiswa KIP Kuliah. Pasalnya, dengan beasiswa itu, anaknya bisa melanjutkan pendidikan sesuai kemauannya. "Alhamdulillah kami sangat bangga dengan perjuangan anak saya untuk mampu berkuliah," ujar dia.

Ia berharap, pendidikan yang ditempuh anaknya itu bisa membuat Syifa menjadi manusia yang bermanfaat dan dapat lebih mudah dalam mendapatkan rezeki. Apalagi, di keluarganya barus Syifa seorang yang bisa menempuh pendidikan hingga kuliah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para pecinta sepak bola, khususnya timnas Indonesia, bersiaplah untuk kembali memberi dukungan langsung. Skuad Garuda akan beraksi di arena kebanggaan Indonesia, yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan, Jakarta.

Setelah istirahat cukup lama, tim asuhan Shin Tae-yong akan melanjutkan perjuangannya di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia terlebih dahulu akan bertandang ke Arah Saudi pada Jumat (6/9/2024) pukul 01.00 WIB.

Usai bertandang ke Arab Saudi barulah tim Merah Putih akan menjamu Australia. Yakni pada Selasa (10/9/2024) pukul 19.00 WIB, di SUGBK. Sebelumnya PSSI sempat menjadwalkan laga ini akan digelar di Gelora Bung Tomo Surabaya. Namun akhirnya diputuskan untuk digelar di Jakarta.

Untuk tiket pertandingan Indonesia versus Australia rencananya bisa dibeli tepat pada hari kemerdekaan Indonesia yakni 17 Agustus 2024, pukul 17.00 WIB. Namun untuk penjualan perdana secara online ini tidak dijual secara umum, melainkan hanya untuk nasabah Bank Mandiri pemilik akun Livin Mandiri.

Jadi bersiaplah untuk melakukan war tiket pada hari kemerdekaan besok sore hanya untuk pemilik akun Livin Mandiri. Jangan sampai ketinggalan. Namun jika besok belum beruntung, PSSI akan menjual kembali tiket dengan cara bertahap.

Ada sedikit kenaikan harga jual tiket dibanding laga sebelumnya. Untuk tribun atas yang biasanya dihargai Rp 200.000, kini dijual dengan harga Rp 250.000. Kelas selanjutnya dijual seharga Rp 550.00, Rp 1 juta, dan Rp 1,5 juta.

Berikut harga tiket timnas Indonesia Vs Australia di GBK:

1. Upper Garuda/tribun atas: Rp 250 ribu

2. Garuda North & Garuda South/tribun utara & tribun selatan: Rp 550 ribu

3. Garuda West & Garuda East/tribun barat dan tribun timur: Rp 1 juta

4. Premium West & Premium East/VIP barat & VIP timur: Rp 1,5 juta

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Imane Khelif, juara tinju Olimpiade asal Aljazair, mengajukan gugatan hukum di Prancis terhadap penulis Harry Potter JK Rowling dan Elon Musk atas dugaan tindakan cyberbullying atau perundungan siber. Khelif, yang terlibat dalam kontroversi kelayakan gender selama pertandingan di Olimpiade Paris, berhasil menjadi petinju wanita pertama Aljazair yang meraih medali emas dan petinju pertama yang memenangkan medali emas sejak tahun 1996.

Pada Rabu (14/8/2024), pengacara Khelif, Nabil Boudi, menyampaikan bahwa mereka telah mengajukan gugatan pidana atas dugaan “tindakan pelecehan dunia maya” ke kantor jaksa penuntut umum Paris. Gugatan ini diajukan terhadap X, atau pihak-pihak yang tidak dikenal, dengan mengklaim bahwa petinju wanita berusia 25 tahun itu adalah korban cyberbullying yang misoginis, rasis, dan seksis.

Boudi menjelaskan gugatan ini memungkinkan jaksa untuk menyelidiki semua pihak yang terlibat pada perundungan, termasuk mereka yang mungkin menulis pesan kebencian dengan menggunakan nama samaran. Pengacara tersebut menambahkan bahwa tokoh-tokoh terkenal termasuk dalam gugatan.

“JK Rowling dan Elon Musk disebutkan dalam gugatan ini, bersama dengan tokoh-tokoh terkenal lainnya,” kata Boudi, seraya menambahkan bahwa Donald Trump juga dapat menjadi bagian dari penyelidikan.

“Trump pernah menulis cicitan mengenai hal ini, jadi apakah dia disebut dalam gugatan kami atau tidak, dia pasti akan menjadi bagian dari penyelidikan,” jelas Boudi seperti dilansir The Guardian, Jumat (16/8/2024).

Khelif menghadapi tuduhan terkait gendernya setelah terungkap bahwa dia dilarang bertanding di kejuaraan dunia tinju 2023, karena gagal dalam tes kelayakan gender yang dilakukan oleh Asosiasi Tinju Internasional (IBA). Namun, Komite Olimpiade Internasional (IOC) telah membantah hasil tes ini.

Sebelum Olimpiade Paris, IOC juga telah mencabut pengakuan terhadap IBA sebagai badan pengelola tinju, serta mengeluarkannya dari Olimpiade karena beberapa masalah seperti korupsi, transparansi keuangan, dan tata kelola. IOC menyatakan Khelif terlahir sebagai perempuan dan tidak pernah diidentifikasi sebagai transgender dan interseks. Karena itu, menurut IOC, secara ilmiah itu bukanlah pertandingan tinju antara laki-laki dan wanita seperti yang dituduhkan.

Masalah ini mendapat perhatian luas setelah petinju Italia Angela Carini mundur dari pertandingannya melawan Khelif dalam kompetisi tinju kelas 66 kilogram setelah hanya 46 detik. “Saya tidak pernah merasakan pukulan seperti ini,” kata Carini mengungkap alasannya mundur.

Khelif kemudian dibanjiri dengan caci maki, sebagian besar melalui media sosial, terutama X. Komentar-komentar tersebut meningkat setelah tokoh-tokoh terkenal mulai mengunggah tentang masalah ini.

Dalam sebuah pesan kepada 14,2 juta pengikutnya di X, Rowling mengunggah sebuah foto dari pertarungan Khelif dengan Carini dan menulis cicitan yang diduga mengarah pada cyberbullying.

“Senyuman seorang pria yang tahu bahwa ia dilindungi oleh lembaga olahraga yang misoginis, yang menikmati penderitaan seorang wanita yang baru saja ditinjunya, dan menghancurkan ambisi hidupnya,” demikian cicitan Rowling.

Dalam tweet lainnya, penulis Harry Potter ini mengatakan: “Saya tidak mengeklaim bahwa Khelif adalah seorang transgender. Keberatan saya, dan keberatan banyak orang lainnya, adalah kekerasan pria terhadap wanita menjadi olahraga Olimpiade”.

Sementara itu, Elon Musk yang merupakan pemilik X, membagikan sebuah postingan dari perenang AS, Riley Gaines, yang mengatakan bahwa pria tidak pantas berada di olahraga wanita dan menambahkan kalimat “Tentu saja”.

Donald Trump juga mengunggah sebuah foto dari pertarungan yang disertai dengan pesan: “Saya akan menjauhkan pria dari olahraga wanita!”.

Boudi mengatakan kepada Variety bahwa meskipun nama-nama tersebut masuk dalam gugatan, namun ia meminta agar jaksa penuntut juga menyelidiki semua orang yang terlibat. “Jika kasus ini dibawa ke pengadilan, mereka akan diadili,” kata Boudi.

Pelatih Khelif, Pedro Diaz, mengatakan bahwa perundungan yang dialami sang petinju selama Olimpiade sangat memengaruhi Khelif dan semua orang di sekitarnya. “Pertama kali ia bertarung di Olimpiade, ada badai yang sangat besar di luar ring. Saya belum pernah melihat sesuatu yang begitu menjijikkan dalam hidup saya,” kata Diaz, yang telah melatih 21 juara Olimpiade sebelum Khelif.

"Saya adalah wanita"

Imane Khelif tampil gemilang di babak final dan merebut medali emas Olimpiade Paris 2024. Seperti dikutip dari laporan AFP, Khelif mencatatkan kemenangan di kelas 66 kg putri atas wakil China Yang Liu, yang diadakan di Roland Garros.

Kala itu, Khelif mengatakan medali emas ini merupakan respons tepat terhadap serangan dan perundungan yang ia dapatkan beberapa waktu terakhir.

“Saya adalah seorang wanita seperti wanita lainnya. Saya terlahir sebagai seorang wanita, saya hidup sebagai seorang wanita, saya berkompetisi sebagai seorang wanita, tidak ada keraguan tentang itu. Para perundung adalah musuh kesuksesan, itulah sebutan saya untuk mereka,” kata Khelif.

Dengan medali emas yang tergantung di lehernya, Khelif ditanyai dalam konferensi pers yang penuh sesak tentang perselisihan “kelayakan” yang menghantuinya dalam Olimpiade. “Saya sepenuhnya memenuhi syarat untuk ambil bagian, saya seorang wanita seperti wanita lainnya. Saya terlahir sebagai wanita, menjalani hidup sebagai wanita, dan berkompetisi sebagai wanita,” kata Khelif.

“Mereka (cibiran, perundungan) adalah musuh kesuksesan. Dan itu membuat kesuksesan saya terasa istimewa karena serangan-serangan ini,” ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan, pemilu yang berkualitas tidak dapat hanya dilihat dari partisipasi rakyat dalam memilih, melainkan juga harus dilihat dari kebebasan rakyat untuk memilih. Maksudnya, sambung dia, apakah rakyat dapat memilih dengan bebas, jujur, adil, tanpa paksaan, tanpa dikendalikan, dan tanpa rasa takut.

"Kita semua memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga dan menciptakan demokrasi yang berkualitas, semakin maju, beradab dan mencerdaskan kehidupan bangsa," ucap Puan saat pidato di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2024 di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat (16/8/2024).

Menurut Puan, menang kalah selalu ada dalam pemilu. Semua pihak dituntut untuk memiliki etika politik siap kalah dan siap menang. Puan menyebut, semua politikus harus siap bertanding dan juga siap untuk bersanding. Selain itu, kata dia, etika politik yang sama juga menuntut pemilu dilaksanakan dengan memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menjalankan kedaulatannya.

Puan menyebut, dalam pemilu, seharusnya rakyatlah yang jadi pemenang. Sehingga berlaku adagium, suara rakyat adalah suara Tuhan (vox populi, vox dei). Sayangnya, dalam berdemokrasi, rakyat tidak pernah berkuasa. "Rakyat hanya menentukan siapa yang akan berkuasa," kata Puan menegaskan.

Ketua DPP PDIP tersebut menjelaskan, hakekat demokrasi adalah untuk memberi jalan agar kekuasaan mendapatkan legitimasinya. Oleh karena itu, kekuasaan dapat digunakan untuk mengatur bangsa dan negara bagi memberikan rakyatnya hidup sejahtera dalam harkat dan martabatnya.

"Akan tetapi, demokrasi dapat juga berjalan pada arah yang salah, yaitu demokrasi yang tidak menjalankan kedaulatan rakyat," ujar Puan.

Dia menjelaskan, konstitusi RI telah meletakkan prinsip dasar berdemokrasi, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat. Selain itu, Indonesia adalah negara hukum dan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum.

"Konstitusi kita telah mengatur bagaimana kedaulatan rakyat harus dijalankan secara kolektif dengan prinsip checks and balances pada cabang-cabang kekuasaan negara eksekutif, legislatif dan yudikatif," kata Puan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terus berkomitmen mempercepat transformasi pendidikan. Salah satunya melalui pemanfaatan sejumlah platform digital untuk memperkuat ekosistem pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah.

Platform Merdeka Mengajar (PMM), Rapor Pendidikan, Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah), dan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) adalah contoh empat layanan digital yang telah diluncurkan Kemendikbudristek. Platform-platfom tersebut mendukung efisiensi dalam proses pembelajaran, mempermudah pengelolaan dan monitoring pendidikan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran sekolah.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim mengatakan, teknologi mendukung pendidik dan tenaga kependidikan untuk semakin maju dan berkembang.

“Sekolah itu layaknya organisasi. Budaya dari pembelajaran hanya tercipta kalau SDM-nya baik. Untuk mendukung pengembangan SDM, kita membuat bermacam-macam platform teknologi yang meningkatkan kapasitas dan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan,” katanya di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Sebagai contoh, Platform Merdeka Mengajar (PMM) yang disediakan Kemendikbudristek membantu guru untuk mengikuti pelatihan dan berbagai program peningkatan keterampilan secara mandiri. Mereka bisa level up skill secara mandiri.

"Ada puluhan ribu modul yang bisa diambil. Guru juga bisa membangun komunitas belajar dengan guru-guru lain. Misalnya yang di Jawa bisa membangun komunitas atau kelompok belajar dengan guru lain di Papua atau Maluku," katanya.

Demikian pula dengan Rapor Pendidikan Indonesia yang diperkenalkan dalam Merdeka Belajar Episode ke-19. Platform ini menyajikan laporan hasil Asesmen Nasional secara komprehensif, menyediakan analisis lintas sektor untuk satuan pendidikan dan daerah.

Rapor Pendidikan berfungsi sebagai alat refleksi dan identifikasi masalah, memungkinkan satuan pendidikan untuk merancang strategi pembenahan berbasis data. Mendikbudristek menjelaskan bahwa platform ini dirancang untuk memfasilitasi perbaikan pendidikan yang lebih terukur dan berbasis data.

Berdasarkan data per Maret 2024, seluruh pemerintah daerah sudah mengakses Rapor Pendidikan, dan 90 persen di antaranya telah memanfaatkan informasi tersebut untuk perencanaan dan penganggaran berbasis data. Begitu pun untuk satuan pendidikan, lebih dari 350 ribu satuan pendidikan di seluruh Indonesia sudah mengakses Rapor Pendidikan, dan hampir 90 persen sudah memanfaatkan untuk pembenahan berbagai indikator pendidikan.

“Saya sangat terbantu dengan data dan kondisi capaian sekolah yang terdapat di Rapor Pendidikan sehingga saya dan guru-guru dapat menentukan indikator prioritas mana yang akan kami refleksikan dan tingkatkan kualitasnya,” ujar Eri Anggerianto, Kepala SD Negeri 14 Sijuk, Kabupaten Belitung yang juga merupakan Ketua Komunitas Belajar Gugus Kepang Dua.

Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Jakarta, Dedeh Kurniasih menyampaikan bahwa dengan adanya rapor pendidikan, proses evaluasi pendidikan menjadi lebih terarah. “Di sana sudah tertera hingga ke akar masalah dan bentuk rekomendasi pembenahan, misalnya peningkatan kompetensi guru,” ungkapnya.

Tak hanya itu, platform teknologi seperti SIPLah dan ARKAS dirancang khusus untuk meningkatkan kualitas tata kelola satuan pendidikan. SIPLah yang dirancang untuk mempermudah proses pengadaan barang dan jasa di sekolah-sekolah ini menyediakan katalog barang dan jasa yang telah diverifikasi, memungkinkan sekolah untuk melakukan pemesanan dengan lebih efisien dan transparan. Hingga kini telah ada 18 mitra pasar daring pada ekosistem SIPLah dengan total sebanyak 5,7 juta produk/jasa yang ditawarkan.

Data per Juni 2024 mencatat, ada sebanyak 273.647 sekolah yang telah menggunakan platform tersebut. Dengan SIPLah, sekolah dapat mengakses berbagai produk dan layanan yang diperlukan untuk kegiatan pendidikan dengan lebih cepat dan mudah.

Platform ini dilengkapi dengan fitur pelaporan yang memudahkan sekolah dalam memantau dan melaporkan pengeluaran, serta memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. SIPLah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran sekolah, serta mengurangi potensi penyimpangan dalam proses pengadaan.

Sementara itu, ARKAS juga dirancang untuk memudahkan tenaga kependidikan di sekolah dalam melakukan perencanaan, pencatatan, dan pelaporan penggunaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Dengan berbagai pembaruan, ARKAS kini hadir dengan versi ke-4, menyajikan fitur yang lebih praktis, nyaman, dan aman. Versi terbaru ini mencakup integrasi yang lebih baik dengan SIPLah, tampilan yang lebih intuitif, serta penghitungan pajak yang dilakukan secara otomatis. Data per Juni 2024 menyebut, sebanyak 392.709 atau 91,28 persen sekolah aktif menggunakan aplikasi tersebut.

Dalam laporan hasil riset kepuasaan pemangku kepentingan pada tahun 2023 terungkap bahwa 80,99 persen pengguna merasa puas dalam menggunakan aplikasi ARKAS dan SIPLah. Inovasi yang dihadirkan dinilai mampu memberi kemudahaan serta kenyamanan untuk guru dan kepala sekolah dalam mengelola dana BOSP. Kepala SMAN 2 Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Safari mengungkapkan, ARKAS dan SIPLah memberikan dampak besar bagi sekolah karena memudahkan perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan. “Pengintegrasian ARKAS dengan SIPLah sangat mempermudah kami. Proses perencanaan yang sebelumnya memakan waktu lama untuk validasi kini menjadi lebih cepat,” ujar Safari.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masih berupaya untuk mengusung pasangan calon di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Hal itu dilakukan agar masyarakat memiliki pilihan dalam memilih pemimpin, selain pasangan calon dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan pasangan calon independen.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan, partainya memiliki banyak stok calon yang dapat diusung di Pilgub DKI Jakarta. Namun, PDIP perlu membangun koalisi untuk mengusung pasangan calon, lantaran kursi yang DPRD Provinsi DKI Jakarta yang dimiliki tak cukup untuk mengusung seorang diri.

"Saya berharap bahwa politik itu masih dinamis sehingga DKI Jakarta tidak melawan kotak kosong atau melawan independen," kata dia di kompleks Parlemen, Jumat (16/8/2024).

Menurut Djarot, kontestasi yang hanya diikuti satu pasangan calon dari partai dan satu pasangan calon independen tidak akan berjalan seimbang. Pasalnya, pasangan calon independen tidak memiliki dukungan politik yang kuat.

"Kalau melawan independen, bukan mengecilkan arti calon independen tapi kekuatannya tidak setara. Karena apa? Karena tidak didukung oleh partai-partai politik yang kuat yang punya akar di rakyat," ujar Djarot.

Menurut dia, skenario untuk melawan pasangan calon independen di Pilgub DKI Jakarta sama saja menghadirkan demokrasi yang semu. Padahal, partai politik seharusnya bisa memberikan contoh kehidupan demokrasi yang baik kepada rakyat.

"Jadi jangan kemudian kita disajikan nanti pilkada DKI Jakarta itu pelaksanaan demokrasi yang semu, sama seperti di beberapa wilayah ketika melawan kotak kosong atau ketika melawan calon independen yang ‘sengaja disiapkan'," kata Djarot.

Ia menilai, partai harus memiliki komitmen untuk membangun sistem demokrasi yang kuat, utamanya di Jakarta. Partai politik disebut harus dapat memberikan contoh yang baik, jujur, serta benar menghargai dan menghormati pilihan dan kedaulatan rakyat.

Diketahui, saat ini mayoritas partai telah merapat ke KIM untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilgub DKI Jakarta. Alhasil, sisa partai politik yang ada, seperti PDIP, kemungkinan tidak bisa mengusung pasangan calon lagi karena tak cukup kursi. Sementara itu, KPU Provinsi DKI Jakarta telah menyatakan pasangan calon Dharma Pongrekun-Kun Wardana memenuhi syarat untuk maju di Pilgub DKI Jakarta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo mengenakan busana adat khas Betawi saat menghadiri Sidang Tahunan MPR dan Sidang bersama DPR dan DPD Tahun 2024 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/7/2024).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) hadir bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo sekitar pukul 08.55 WIB.

Presiden Jokowi memakai busana adat Demang khas Betawi berwarna hitam dan celana panjang berwarna senada. Pakaian tersebut dipadu dengan kain berwarna keunguan dengan hiasan rantai di dada, serta peci berwarna hitam.

Sementara itu, Ibu Negara Iriana Jokowi mengenakan kebaya berwarna krem keemasan dengan kain songket berwarna senada.

Iriana memilih kebaya panjang tersebut dilengkapi dengan selendang berwarna krem keemasan yang dipasang di pundak kanannya. Ibu Negara tampak anggun dengan riasan sederhana dan rambut yang digelung.

Berbeda dengan tahun lalu, Presiden Jokowi memakai pakaian adat Maluku dengan kain tenun Tanimbar berwarna cokelat gelap, serta hiasan kepala berwarna hitam dan kalung berornamen putih.

Saat tiba, Presiden Jokowi dan Iriana disambut oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua DPD RI Lanyalla Mahmud Mattalitti di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan.

Presiden Jokowi kemudian berfoto bersama didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Istri Wury Ma'ruf Amin, dan Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua DPD RI, serta istri.

Adapun Sidang Tahunan 2024 digelar dengan tema "Nusantara Baru, Indonesia Maju" yang terdiri dari Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, dan Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2024-2025.

Dalam Sidang Tahunan MPR RI-Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara, dan sekaligus pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-79 RI.

Setelah Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama, acara akan dilanjutkan pada pukul 13.30 WIB untuk melaksanakan Sidang Paripurna DPR RI tentang RAPBN Tahun 2025.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Di tengah tantangan ekonomi pada Kuartal 1 tahun 2024 ini, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau bank bjb mencatatkan kinerja positif. Bank yang berdomisili di Jawa Barat tersebut mencetak pertumbuhan aset sebesar 15,2 persen secara tahunan (year-on-year/YoY) menjadi Rp 202,5 triliun.

Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi mengatakan, bergabungnya Bank Bengkulu menandai langkah penting bagi perseroan sehingga bank bjb menjadi BPD pertama di Indonesia yang berhasil menyelesaikan proses Kelompok Usaha Bersama (KUB). Dengan strategi KUB tersebut, maka aset bank bjb melesat hingga mencapai angka psikologis Rp 200 triliun.

Bahkan, sepanjang tiga bulan pertama tahun ini, laba sebelum pajak bank bjb tercatat Rp 435 miliar atau tumbuh 1,6 persen YoY dan laba sebelum pencadangan tumbuh 11 persen YoY.

Apa yang dilakukan bjb sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong konsolidai bank-bank daerah melalui merger. Merger bank daerah dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah.

Dengan bersatunya beberapa bank daerah, terbentuklah entitas perbankan yang lebih besar dan kuat. Hal ini memungkinkan terciptanya sinergi yang lebih baik dalam hal pengelolaan aset, efisiensi operasional, serta perluasan jaringan layanan.

Merger tingkatkan ketahanan industri

Sejalan dengan upaya penyatuan bank-bank daerah, Otroritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPR/S) yang mulai berlaku sejak 30 April 2024. Dengan adanya beleid tersebut, diharapkan dapat meningkatkan ketahanan industri BPR/S melalui penguatan permodalan dan konsolidasi.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Dian Ediana Rae mengatakan, POJK tersebut mengatur beberapa aspek kelembagaan BPR/S, antara lain pendirian, kepemilikan, kepengurusan, jaringan kantor, penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, serta pencabutan izin usaha.

“Pada POJK ini kami mengatur secara spesifik mengenai single presence policy melalui konsolidasi BPR/S. BPR/S dalam kepemilikan dan pengendalian PSP (Penyedia Layanan Pembayaran) yang sama dalam satu wilayah pulau atau kepulauan utama wajib melakukan konsolidasi melalui skema penggabungan atau peleburan,” kata Dian, kepada Republika beberapa waktu lalu..

Dian mengungkapkan pentingnya melakukan langkah merger tersebut. Menurut penuturannya, BPR/S memiliki peranan penting dalam memenuhi kebutuhan nasabah. Tidak hanya terhadap akses perkreditan atau pembiayaan, namun juga layanan keuangan lain yang dibutuhkan masyarakat.

“Guna menjawab tantanga tersebut, kita perlu meningkatkan ketahanan industri BPR/S melalui penguatan permodalan dan konsolidasi. Dengan adanya konsolidasi BPR/S, akses keuangan masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan yang disediakan BPR/S tidak akan berkurang, namun dengan adanya konsolidasi dapat meningkatkan ketahanan industri BPR/S,” jelasnya.

Adapun mengenai keberjalanan konsolidasi BPR/S ke depan, Dian menargetkan bakal selesai dalam dua atau tiga tahun. Sehingga dia berharap manfaat dari merger tersebut bisa segera dirasakan masyarakat.

“Kita menargetkan proses konsolidasi BPR/S akan selesai pada April 2026 dan April 2027. Sehingga setelah periode konsolidasi ini, BPR/S diharapkan dapat semakin kuat dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan perekonomian di daerahnya,” jelasnya.

Oleh: Fitriyan Zamzami

REPUBLIKA.CO.ID, GAZA – Hanya dalam waktu sepuluh bulan, agresi militer Israel telah menewaskan 40 ribu jiwa di Jalur Gaza, kebanyakan anak-anak dan perempuan. PBB menghitung setiap harinya selama genosida brutal belakangan, rerata 130 warga Gaza syahid setiap harinya. Bagaimana angka yang memalukan bagi umat manusia itu tercapai?

Angka-angka yang terus bertambah menimbulkan keputusasaan warga Gaza di tengah negara-negara dunia yang tak berbuat banyak sementaraw arga Gaza terus dibantai. “Kami hanyalah angka-angka yang dikantongi dalam kantong plastik putih. Aku ingin tahu berapa nomorku? Berapa nomorku untuk jumlah korban jiwa? Tanggal berapa peti matiku akan dibawa? Dan berapakah nomorku di antara keluargaku nantinya?” tulis Abeer Z Barakat, seorang pengungsi dari Kota Gaza dikutip Republika, Jumat (16/8/2024).

“Kami berusaha sekuat tenaga untuk mengatakan kepada dunia bahwa kami bukanlah angka. Masing-masing kami punya cerita dan kehidupan, tapi tampaknya kami telah berusaha keras untuk membuktikan sesuatu yang terus-menerus diabaikan dunia. Ini martabat kami, hidup atau mati,” ia melanjutkan. “Jadi bagi saya, saya ingin menghentikan perjuangan ini, menyerah pada kenyataan ini. Saya menantikan nomor saya sekarang!”

Pada 7 Oktober 2023, para pejuang Palestina melakukan serangan besar-besaran ke wilayah Israel. Selain terkait puluhan tahun blokade mematikan terhadap Jalur Gaza; penerobosan terus menerus Masjid al-Aqsa, pembunuhan-pembunuhan terhadap warga Palestina di Tepi Barat, perluasan pemukiman Ilegal Yahudi, serta kondisi ribuan tahanan di penjara-penjara Israel jadi alasannya.

Ribuan dari Gaza, termasuk warga sipil merangsek pos-pos militer, kibbutzim, serta satu pesta besar di Israel. Tujuannya, menculik sebanyak-banyaknya anggota militer Israel untuk dijadikan sandera dan daya tawar pembebasan tahanan.

Militer Israel yang terkejut dengan serangan itu gelagapan menanggapi sementara saling tembak mulai makan korban. Investigasi Haaretz menyimpulkan, IDF akhirnya menerapkan Protokol Hannibal, yang membunuh banyak warga Israel sendiri untuk mencegah mereka dibawa ke Gaza.

Akibat kekacauan tersebut, sekitar 1.100 warga Israel tewas, hampir setengahnya militer dan anggota kepolisian serta pengamanan sukarela. Sekitar 250 sandera dibawa ke Gaza, termasuk warga sipil. Pada hari yang sama, IDF langsung membombardir Gaza.

The Times of Israel mengutip seorang perwakilan para sandera yang mengungkapkan bahwa pada mulanya, sudah ada tawaran dari Hamas untuk membebaskan semua sandera warga sipil yang terbawa ke Gaza. Namun, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menolak tawaran itu dan memilih melakukan serangan besar-besaran.

Media-media Israel dan Barat, juga Pemerintah Amerika Serikat memanas-manasi dengan menyampaikan bahwa ada pembunuhan bayi-bayi secara kejam serta pemerkosaan massal dalam serangan 7 Oktober. Namun belakangan terbukti melalui investigasi independen, semuanya bohong belaka.

Amerika Serikat dan negara-negara sekutu Israel di Eropa kemudian memberikan lampu hijau serangan ke Gaza dengan dalih Israel berhak membela diri. Dengan kondisi Gaza yang merupakan wilayah terkepung dengan populasi padat, serangan kala itu dipastikan akan merenggut nyawa warga sipil, namun dukungan pada Israel tetap diberikan. Israel juga memutus akses bantuan makanan, obat-obatan, air bersih, dan listrik ke Gaza.

Pada 17 Oktober, di tengah serangan Israel, Rumah Sakit Baptis Al-Ahli terkena bom, menyebabkan sekitar 300 orang syahid. Ini salah satu dampak paling fatal agresi Israel ke Gaza saat itu. Israel menuding ledakan akibat roket kelompok Jihad Islam Palestina yang gagal sampai ke Israel, namun banyak investigasi menyimpulkan bahwa ledakan akibat rudal yang datang dari arah Israel.

Serangan itu memicu rapat Dewan Keamanan (DK) PBB melakukan rapat darurat pada 19 Oktober. Namun, Amerika Serikat memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan jeda kemanusiaan dalam konflik antara Israel dan militan Hamas Palestina untuk memungkinkan akses bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. Dua belas anggota memberikan suara mendukung rancangan teks tersebut pada hari Rabu, sementara Rusia dan Inggris abstain.

Pada 27 Oktober, Israel memulai serangan darat dengan pengerahan ribuan kendaraan tempur ke Gaza yang disertai sekitar 100 ribu pasukan. Rumah Sakit Al-Quds, Rumah Sakit Al-Shifa, dan Rumah Sakit Indonesia jadi sasaran serangan darat tersebut. Jumlah syuhada di Gaza sudah mencapai ribuan orang.

Pada 22 November, Israel dan Hamas mencapai kesepakatan gencatan senjata sementara, dengan memberikan jeda selama empat hari, untuk memungkinkan pembebasan 50 sandera yang ditahan di Gaza. Kesepakatan itu juga mengatur pembebasan sekitar 150 perempuan dan anak-anak Palestina yang ditahan oleh Israel. Gencatan senjata berakhir pada 1 Desember. Gencatan berakhir selepas Israel dilaporkan menembaki petani di Gaza.

Pada 10 Desember, DK PBB menggelar rapat perdana untuk mencapai resolusi gencatan senjata. Saat itu, sudah lebih dari 15 ribu warga Gaza syahid dengan rerata 250 kematian per hari. AS, sekutu terbesar Israel, memveto proposal DK PBB untuk menghentikan serangan Israel kala itu.

Wakil duta besar AS untuk PBB mengatakan penghentian segera agresi hanya akan “menanam benih bagi perang berikutnya”, dan menuduh Hamas menolak menerima solusi dua negara. Faktanya, Hamas telah menerima solusi dua negara selama hampir 20 tahun. Pada tahun 2017, piagam barunya secara resmi menyatakan hal itu.

Untuk ketiga kalinya, AS memveto resolusi DK PBB yang menyerukan gencatan senjata di Gaza pada 20 Februari 2024. Kala itu, korban jiwa di Gaza sudah hampir mencapai 30 ribu jiwa. Duta Besar Amerika untuk PBB mengatakan veto tersebut dilakukan karena kekhawatiran bahwa resolusi tersebut akan membahayakan perundingan antara Amerika, Mesir, Israel dan Qatar. Netanyahu menyambut baik veto AS.

Pada 26 Maret, AS akhirnya memilih abstain dna tak memveto proposal gencatan senjata DK PBB, yang disetujui oleh 14 dari 15 anggota DK PBB. Namun, AS kemudian mengatakan resolusi tersebut “tidak mengikat”, meremehkan aturan sistem PBB dan menunjukkan komitmen AS untuk terus mendukung perang Israel di Gaza. Saat itu, korban jiwa di Gaza mencapai 32 ribu jiwa.

Pada 7 Mei, Hamas menyatakan menerima gencatan senjata yang diusulkan oleh Qatar dan Mesir yang mengikuti kerangka tiga fase. Perjanjian tersebut menetapkan bahwa semua tawanan Israel – warga sipil dan militer – akan dibebaskan dengan imbalan tahanan Palestina dalam jumlah yang tidak ditentukan.

Resolusi tersebut menyerukan Israel untuk meningkatkan bantuan, secara bertahap menarik diri dari Gaza dan mengizinkan rekonstruksi serta mencabut pengepungan yang diberlakukan terhadap wilayah tersebut sejak tahun 2007. Namun, Israel tidak akan menyetujui persyaratan tersebut karena tidak menginginkan gencatan senjata yang langgeng.

Dua hari kemudian, Israel mengabaikan seruan gencatan senjata dan melancarkan serangan terhadap Rafah, kota paling selatan Gaza, tempat 1,4 juta pengungsi Palestina mencari perlindungan. Jumlah korban jiwa di Gaza kala itu mencapai 38 ribu jiwa.

Pada Juli, Kepala Biro Hamas Ismail Haniyeh dibunuh di Teheran saat menghadiri pelantikan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Para pejabat Iran dan AS yakin Israel bertanggung jawab. Israel tidak secara resmi membenarkan atau menyangkal hal tersebut.

Kekhawatiran meningkat bahwa negosiasi gencatan senjata akan terhenti setelah pembunuhan tersebut, salah satunya karena Haniyeh adalah juru bicara utama Hamas.

Hingga 15 Agustus, saat korban jiwa di Gaza akhirnya mencapai lebih dari 40 ribu jiwa, Netanyahu masih dituduh menghalangi kesepakatan. Dia dilaporkan memperkuat posisi tim perundingan, bersikeras bahwa pasukan Israel harus tetap mengendalikan perbatasan selatan Gaza, sebuah ketentuan yang tidak disertakan sebelumnya.

Dia juga mengatakan pos pemeriksaan keamanan akan didirikan untuk mencari warga Palestina yang ingin kembali ke rumah mereka di Gaza utara, ketentuan yang dikhawatirkan oleh tim perunding akan menggagalkan gencatan senjata saat putaran baru perundingan sedang berlangsung.