REPUBLIKA.CO.ID, BATAM -- Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Batam kembali mengalami pertumbuhan yang signifikan sepanjang Triwulan I 2024. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI mencatat, nilai PMA Kota Batam mencapai Rp 5,73 triliun pada Kuartal I 2024. Jumlah tersebut mengalami peningkatan signifikan dari Kuartal I tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp 2,61 triliun.

Di samping itu, Singapura masih menjadi negara yang mendominasi realisasi PMA di Batam sepanjang Kuartal I 2024 dengan nilai investasi sebesar 240,097 juta dolar AS atau setara Rp 3,601 triliun. Tidak hanya Singapura, dua negara Asia lainnya juga masih berkontribusi besar terhadap peningkatan nilai PMA Kota Batam.

Negara kedua ialah China dengan nilai investasi 72,16 juta dolar AS atau setara Rp 1,082 triliun dan Jepang dengan nilai investasi 34,13 juta dolar AS atau setara dengan Rp 512,085 miliar.

Kepala BP Batam, H Muhammad Rudi mengapresiasi kerja keras seluruh pihak dalam menjaga kenyamanan dan keamanan investor. Sehingga, situasi kondusif di Batam mampu memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan investasi.

Selain itu, Muhammad Rudi mengatakan jika pencapaian ini juga tidak terlepas dari peran strategis BP Batam dalam memberikan kemudahan perizinan pada investor.

"Gairah investasi sangat berpengaruh besar terhadap ekonomi Batam. Saya berharap, seluruh pihak dapat bersama-sama menjaga situasi kondusif kota tercinta ini agar perekonomian bisa terus bergerak," ujar Muhammad Rudi, Rabu (3/7/2024).

Ia mengajak seluruh komponen daerah untuk mendukung langkah strategis BP Batam dalam menjaga iklim investasi. Tujuannya untuk menjadikan Batam sebagai salah satu destinasi investasi unggulan di Indonesia.

"Kalau kita semua kompak, tentu tidak ada yang sulit. Ekonomi harus terus bangkit dan kita semua memiliki peran penting dalam mewujudkan Batam sebagai kota maju," tambah Rudi.

Berikut daftar lima negara dengan nilai investasi terbesar di Batam pada Kuartal I 2024.

• Singapura 240,097 juta dolar AS atau Rp 3,601 triliun
• China 72,16 juta dolar AS atau Rp 1,082 triliun
• Jepang 34,13 juta dolar AS atau Rp 512,085 miliar
• Perancis 15,85 juta dolar AS atau Rp 237,77 miliar
• Hongkong 4,95 juta dolar AS atau Rp 74,304 miliar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menegaskan komitmen untuk terus memprioritaskan penyerapan beras lokal di tengah kegiatan impor dilakukan salah BUMN bidang pangan tersebut. Ia menyebut bahwa target penyerapan beras lokal pada tahun 2024 sebesar 900 ribu ton.

"Impor beras dilakukan secara bertahap, tetap mengutamakan penyerapan gabah dan beras dalam negeri serta memperhatikan neraca beras nasional yang ada," kata Bayu dalam keterangan di Jakarta, Ahad (7/7/2024).

Bayu menyampaikan dalam melakukan impor beras, Perum Bulog telah memperhitungkan total biaya demurrage (denda bongkar muat) yang harus dibayarkan, yang biasanya tidak lebih dari 3 persen dibandingkan dengan nilai produk yang diimpor.

"Biaya demurrage seperti halnya biaya despatch adalah konsekuensi logis dari mekanisme ekspor impor," ujar Bayu.

Sementara itu, Direktur Transformasi dan Hubungan Antar Lembaga Perum Bulog Sonya Mamoriska mengatakan bahwa Bulog mendapatkan penugasan untuk mengimpor beras dari Kementerian Perdagangan sebesar 3,6 juta ton pada 2024. Pada periode Januari-Mei 2024, jumlah impor sudah mencapai 2,2 juta ton.

Impor dilakukan oleh Bulog secara berkala dengan melihat neraca perberasan nasional dan mengutamakan penyerapan beras dan gabah dalam negeri.

Terpisah, Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Bustanul Arifin mengatakan bahwa adanya perubahan iklim, berkurangnya lahan pertanian dan penurunan faktor produksi lainnya seringkali menghambat pencapaian target produksi pangan.

"Oleh karena itu dibutuhkan sumber penyediaan lain sebagai solusi untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras di pasar," ujar Bustanul.

Menurut Bustanul, tingkat konsumsi beras per kapita di Indonesia tergolong tinggi dibandingkan dengan negara lain. Pertumbuhan penduduk yang pesat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat menyebabkan permintaan beras terus meningkat.

"Untuk mengatasi kesenjangan antara produksi dan konsumsi tersebut, impor beras diperlukan agar tidak terjadi kelangkaan yang dapat memicu kenaikan harga secara drastis," tutur Bustanul.

Sementara itu, Pakar Pangan Indonesia Tito Pranolo mengatakan bahwa jika membahas demurrage maka juga harus dibahas soal despatch, yaitu bonus yang diberikan karena bongkar barang terjadi lebih cepat.

"Tentunya keduanya pernah dialami oleh Perum Bulog sebagai operator pelaksana penerima mandat impor beras dari pemerintah dan selama ini Perum Bulog tidak pernah membebani masyarakat karenanya," kata Tito.

Alur impor yang berlaku....

Menurut dia, alur impor beras yang berlaku di Indonesia saat ini, pertama penentuan kebutuhan impor dilakukan melalui koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah, termasuk Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Analisis kebutuhan dilakukan berdasarkan data produksi dalam negeri, stok beras yang ada, serta proyeksi kebutuhan konsumsi masyarakat.

Kedua, mengenai regulasi dan perizinan, dimana proses impor beras diatur oleh berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perum Bulog sebagai badan usaha milik negara yang bertanggung jawab dalam stabilisasi harga dan ketersediaan pangan, ditugaskan untuk melaksanakan impor beras.

"Perizinan impor melibatkan Kementerian Perdagangan yang mengeluarkan izin berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Pertanian dan instansi terkait lainnya," jelasnya.

Ketiga, proses pengadaan dan pengiriman. Dimana, setelah mendapatkan izin, proses pengadaan beras dilakukan melalui tender internasional atau negosiasi langsung dengan negara produsen.

"Beras yang diimpor biasanya berasal dari negara-negara produsen utama seperti Thailand, Vietnam, Kamboja dan India," ujarnya.

Proses pengiriman beras dilakukan dengan memastikan kualitas dan standar keamanan pangan. Namun, lanjut Tito, sejak pandemi COVID-19, beberapa negara pengekspor beras seperti India, tidak mengizinkan lagi ekspor beras dengan alasan utama untuk ketahanan pangan negaranya sendiri.

Keempat, distribusi dan penyaluran. Beras yang telah diimpor kemudian didistribusikan melalui jaringan distribusi Perum Bulog yang mencakup pasar tradisional, modern retail, e-marketplace, maupun yang didukung oleh Perum BULOG sendiri, seperti BOSS Food dan Rumah Pangan Kita (RPK).

"Hal ini bertujuan untuk memastikan beras tersedia dengan harga yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat," ungkap Tito.

Kelima, pengawasan dan kontrol dilakukan secara ketat untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam kualitas dan kuantitas.

"Badan Pangan Nasional bekerja sama dengan instansi terkait lainnya, termasuk Badan Pengawas Keuangan (BPK) melakukan kontrol dan inspeksi rutin," jelas Tito.

Tito menambahkan, impor beras merupakan langkah strategis yang diambil oleh pemerintah untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga beras di Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nilai tukar mata uang rupiah diperkirakan menguat pada perdagangan Senin (8/7/2024) di level Rp 16.200 per dolar AS. Prediksi itu seiring dengan melemahnya mata uang dolar AS dan sentimen positif dari meningkatnya cadangan devisa Indonesia per akhir Juni 2024.

"Perdagangan Senin (diproyeksikan) mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup menguat di rentang Rp 16.220 hingga Rp 16.320 per dolar AS," kata Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi dalam keterangannya, dikutip Senin.

Mata uang Garuda sebelumnya diketahui ditutup menguat 52 poin atau 0,32 persen menjadi Rp 16.277 pada penutupan perdagangan Jumat (5/7/2024) dari penutupan sebelumnya di level Rp 16.330 per dolar AS.

Ibrahim menjelaskan, sentimen eksternal penguatan rupiah yakni lantaran indeks dolar dan indeks dolar berjangka merosot ke posisi terendah tiga minggu dalam perdagangan yang sepi karena libur. Sementara meningkatnya ekspektasi penurunan suku bunga juga melemahkan greenback. Pasar saat ini tertuju pada data utama nonfarm payrolls untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut mengenai suku bunga.

"Alat CME Fedwatch menunjukkan para pedagang memperkirakan kemungkinan lebih dari 66 persen Federal Reserve akan menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada bulan September. Namun optimisme terhadap penurunan suku bunga agak teredam oleh sinyal hawkish dari The Fed," jelas Ibrahim.

Risalah pertemuan bank tersebut pada Juni menunjukkan bahwa para pengambil kebijakan masih skeptis terhadap penurunan suku bunga. Data nonfarm payrolls juga akan memberikan isyarat yang lebih pasti mengenai pasar tenaga kerja, yang juga menjadi perdebatan utama bagi The Fed dalam menurunkan suku bunga.

Adapun sentimen internal penguatan rupiah diantaranya yakni lantaran Bank Indonesia (BI) mencatat posisi cadangan devisa Indonesia meningkat. Pada akhir Juni 2024, cadangan devisa tercatat sebesar 140,2 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan dengan posisi pada akhir Mei 2024 sebesar 139,0 miliar dolar AS.

"Kenaikan posisi cadangan devisa tersebut dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa serta penarikan pinjaman luar negeri pemerintah, di tengah kebutuhan stabilisas nilai tukar rupiah sejalan dengan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global," ujar Ibrahim.

Posisi cadangan devisa pada akhir Juni 2024 setara dengan pembiayaan 6,3 bulan impor atau 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Serta berada di atas standar kecukupaninternasional sekitar 3 bulan impor.

BI menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta terus memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal sehingga dapat menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Ke depan, BI memandang cadangan devisa tetap memadai sehingga dapat terus mendukung ketahanan sektor eksternal. Untuk prospek ekspor yang tetap positifserta neraca transaksi modal dan finansial yang diprakirakan tetap mencatatkan surplus sejalan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasionaldan imbal hasil investasi yang menarik, mendukung tetap terjaganya ketahanan eksternal.

REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- PT PLN (Persero) sukses menghadirkan listrik andal tanpa kedip saat kunjungan kerja (kunker) Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) ke Provinsi Sulawesi Selatan pada 4 - 5 Juli 2024.

PLN menyiapkan pasokan listrik yang andal dan mengerahkan ratusan personel siaga dengan kelengkapan pendukungnya sehingga membuat agenda kenegaraan tersebut berlangsung lancar tanpa gangguan.

Kepala Pengelola Bendungan Pamukkulu Affandi Kahar dalam keterangan di Makassar, Sabtu, menyampaikan apresiasi PLN atas sinergi yang baik mulai dari tahapan pembangunan hingga peresmian oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

"Selama pekerjaan Bendungan ini, kami sangat terbantu oleh PLN mulai tahap pembangunan dengan sinergi yang baik. Terima kasih kepada PLN yang telah membantu mensukseskan pembangunan hingga peresmian bendungan ini dengan suplai listrik seluruhnya menggunakan Energi Baru Tebarukan," ungkap Affandi.

General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar) Moch Andy Adchaminoerdin menyampaikan bahwa PLN berkomitmen menghadirkan layanan listrik yang andal dan berkualitas, terutama dalam momentum kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke daerah.

PLN menyiapkan pola pengamanan pasokan listrik yang sistematis guna menghadirkan listrik tanpa kedip di titik-titik utama kunjungan, agar agenda kenegaraan dapat berlangsung optimal.

“Kami memastikan akan menjaga keandalan pasokan listrik baik di sisi pembangkit, transmisi maupun distribusi sebagai salah satu hal utama yang membuat agenda berlangsung dengan baik,” ujar Andy.

PLN menerjunkan 149 personil siaga yang terdiri atas petugas PLN dan pelayanan teknik untuk memastikan pasokan listrik aman di 20 lokasi selama agenda berlangsung. "Untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik, PLN juga memaksimalkan skema pengamanan penyulang berlapis di lokasi acara sebagai back up keandalan jaringan distribusi agar acara kenegaraan dapat berlangsung dengan lancar dan aman," ujar Andy.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satuan Tugas (Satgas) Pelaksana Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara atau IKN mengungkapkan, pekerjaan konstruksi di IKN akan dihentikan sementara menjelang upacara HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024.

"Kita estimasi seminggu sebelum upacara (17 Agustus) sudah tidak ada aktivitas walaupun ada beberapa pekerjaan minor. Tapi yang mobilisasi, truk dan sebagainya Insya Allah tanggal 10 Agustus sudah kita hentikan," ujar Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) Danis Hidayat Sumadilaga di Jakarta, Jumat (7/7/2024).

Danis menambahkan, kendati demikian para pekerja proyek tidak akan dipulangkan dan Kementerian PUPR akan memberikan aktivitas lain kepada mereka seperti pelatihan sertifikasi. Sedangkan untuk para pekerja yang bersifat tenaga administrasi maupun yang aktif di kantor tetap bekerja seperti biasa, mengingat waktu penghentian pekerjaan konstruksi diproyeksikan hanya enam hari saja sampai Upacara 17 Agustus 2024 di IKN selesai.

"Ada yang tetap di situ, kemudian kita akan manfaatkan. Kalau yang bekerja di dalam ruangan tidak apa-apa, seperti di kantor atau office. Kalau yang harus di luar ruangan kita akan adakan acara sendiri seperti olahraga, semacam pelatihan sertifikasi, kita manfaatin supaya tidak diam. Karena cuma beberapa hari ya, enam hari," kata Danis.

Sebagai informasi, perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia di IKN pada 17 Agustus 2024 merupakan upacara selamat datang. Perayaan tersebut merupakan upacara transisi untuk mengucapkan selamat datang kepada ibu kota baru. Pelaksanaan upacara tersebut akan dilakukan secara hybrid di dua tempat yakni IKN, Kalimantan Timur, serta di Jakarta.

Hal itu dilakukan untuk mengingat peran penting Jakarta sebagai ibu kota sebelumnya dalam proses pembangunan dan pemajuan Indonesia. Setelah pelaksanaan HUT Ke-79 RI pada 17 Agustus mendatang, pemerintah berencana merealisasikan upacara kemerdekaan di tahun 2025 secara penuh di IKN.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menegaskan bahwa semua negara, tak terkecuali Indonesia, boleh menerapkan bea masuk tindak pengamanan (BMTP) dan bea masuk anti-dumping (BMAD) terhadap produk impor demi melindungi industri dalam negeri.

"Kalau barang-barang impor itu tiga tahun berturut-turut misalnya melonjak luar biasa, sehingga menghancurkan industri kita, itu boleh tidak hanya Indonesia, siapa saja boleh, negara mana pun boleh," kata Zulkifli usai menghadiri acara Puncak Milad Naisyatul Aisyiyah, di pelataran Masjid Gedhe Kauman, Yogyakarta, Sabtu (6/7/2024).

Menurut Zulkifli, BMTP maupun BMAD dapat diterapkan jika dalam kurun tiga tahun barang-barang impor tertentu berturut-turut melonjak di pasaran, sehingga terbukti menghancurkan industri dalam negeri. Adapun besaran bea masuk akan ditentukan sesuai hasil penghitungan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI).

"Besarnya berapa nanti mereka (KPPI) yang akan menghitung jadi ada prosedurnya, ada tata caranya dan ini dibolehkan oleh aturan Indonesia dan aturan dunia seperti WTO (Organisasi Perdagangan Dunia) dan semua negara bisa melakukan hal itu," kata dia.

Saat ini, kata Zulkifli, KPPI sedang memantau tujuh komoditas impor yang meliputi tekstil, keramik, elektronik, hingga kosmetik. Jika selama tiga tahun berturut-turut komoditas impor itu melonjak di pasaran hingga terbukti mematikan produk dalam negeri, maka dapat dikenakan bea masuk tindakan pengamanan. Hal serupa juga tengah dilakukan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) untuk menghitung peluang penerapan bea masuk antidumping.

"Kalau dilihat nanti melonjak impornya, sehingga mematikan usaha dalam negeri, setelah dilihat, dinilai itu juga bisa dikenakan bea masuk antidumping," ujar Zulkifli.

REPUBLIKA.CO.ID, MERAK -- PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mewajibkan pengguna jasa membeli tiket online via Ferizy sehubungan dengan diluncurkan program "Say No to Calo" yang diberlakukan mulai Senin (1/7/2024) di empat pelabuhan utama yaitu Merak, Bakauheni, Ketapang, dan Gilimanuk. Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin dalam keterangan di Merak, Ahad (7/7/2024) mengatakan pihaknya secara aktif dan berkelanjutan melakukan sosialisasi pembelian tiket ferry secara online via Ferizy.

Pembelian tiket secara online via Ferizy memberikan banyak manfaat bagi pengguna jasa antara lain lebih cepat dan dapat meminimalisir antrian di pelabuhan.

"Digitalisasi pembelian tiket penyeberangan feri ini merupakan bukti komitmen atas transformasi digital yang dilakukan ASDP dalam lima tahun terakhir untuk memberikan kenyamanan bagi para pengguna jasa," ujarnya.

Ia mengatakan, ASDP semakin gencar dalam penerapan reservasi tiket online di cabang melalui aplikasi maupun website trip.ferizy.com.

Saat ini terdapat 28 pelabuhan yang telah menerapkan pemesanan tiket online yaitu Merak, Bakauheni, Ketapang, Gilimanuk, Ajibata, Ambarita, Jangkar, Sape, Labuan Bajo, Lembar, Padangbai, Jepara, Karimun Jawa, Ujung, Kamal, Kayangan, Pototano, Tanjung Kalian, Pagimana, Gorontalo, Galala, Hunimua, Waipirit, Namlea, Batulicin, Tanjung Serdang, Bajoe, dan Kolaka.

Memperkuat reservasi tiket via Ferizy tersebut, manajemen pun merancang program "Say No to Calo" yang bertujuan melindungi pengguna jasa dari praktik percaloan.

"Kehadiran calo berdampak negatif terhadap pelayanan prima di pelabuhan diantaranya ketidaknyamanan penumpang karena mendapatkan tiket dengan harga yang melambung sangat tinggi dari harga resmi. Selain itu, banyak pengguna jasa melaporkan yang mengalami kerugian saat membeli tiket via calo karena boarding pass tidak dapat digunakan saat masuk ke pelabuhan," kata Shelvy.

Untuk itu, ASDP meningkatkan patroli di pelabuhan dan menerapkan sistem geofencing yang memastikan pembelian tiket hanya bisa dilakukan melalui loket resmi dan aplikasi Ferizy. Hanya penumpang dengan tiket resmi yang dapat masuk ke area pelabuhan, berkat filterisasi ketat di titik masuk.

ASDP juga mempermudah pembelian tiket melalui layanan tiket online Ferizy karena saat ini sudah tidak ada lagi penjualan tiket di pelabuhan.

Pemesanan tiket ferry pun sekarang bisa dilakukan hingga 60 hari sebelum keberangkatan lewat aplikasi Ferizy, dengan pembayaran via transfer bank, virtual account, atau e-wallet. Melalui mekanisme transfer bank dan virtual account tersedia layanan Bank BRI, Mandiri, BNI, dan BCA, hingga layanan e-wallet seperti LinkAja, ShopeePay, OVO, dan Dana. Hal ini, kata dia, memudahkan pengguna karena dapat memilih metode yang paling nyaman sesuai kebutuhan masing-masing.

"Dengan kemudahan ini, kami sangat mengharapkan kerjasama dan konsistensi pengguna jasa dan seluruh masyarakat agar tidak lagi membeli tiket melalui calo. Dengan komitmen kuat dari ASDP dan partisipasi aktif dari para pengguna jasa, mari bersama-sama ciptakan pelabuhan yang bebas calo, aman, dan nyaman bagi semua," tegas Shelvy.

REPUBLIKA.CO.ID, SENTANI -- Manajemen PT Garuda Indonesia dan bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kerja sama untuk meningkatkan pelayanan penerbangan. Kerja sama Manajemen PT Garuda Indonesia dengan Bank Mandiri dan BNI berupa pengembalian uang atau cashback saat pembelian tiket pesawat.

Manager Garuda Indonesia Jayapura Innu Al Kautsar di Sentani, Papua, Ahad (7/7/2024), mengatakan kerja sama yang dimaksud ialah cashback atau pengembalian uang hanya berlaku ketika bertransaksi pembelian tiket menggunakan kartu kredit.

“Rata-rata pengembalian uangnya kalau gunakan kartu kredit Mandiri bisa Rp 150 ribu, sedangkan kartu kredit BNI Rp 250 ribu (tiket pesawat Jayapura-Jakarta),” katanya pula.

Menurut Innu, pembelian tiket garuda dengan pengembalian uang berlaku di semua tempat penjualan tiket. “Berlaku di semua tempat, yang terpenting saat bertransaksi menggunakan kartu kredit Mandiri dan BNI,” ujarnya.

Dia menjelaskan kuota pengembalian uang itu berlaku hingga akhir Juni, tetapi diharapkan berlanjut hingga Agustus 2024. “Kami berharap layanan dari Bank Mandiri dan BNI mengenai promosi itu dapat berlanjut hingga Agustus 2024,” katanya pula.

Dia menambahkan promosi berupa pengembalian uang atau cash back merupakan kerja sama Manajemen PT Garuda Indonesia dengan PT Bank Mandiri dan PT Bank BNI. “Kami berharap dengan promosi itu memudahkan masyarakat untuk percaya menggunakan Garuda Indonesia sebagai layanan transportasi udara,” ujarnya lagi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pupuk Indonesia (Persero) mendukung program pemerintah dalam menggenjot peningkatan produktivitas padi di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Dukungan ini diberikan Pupuk Indonesia melalui kesiapan stok dan kemudahan bagi petani dalam penebusan pupuk bersubsidi di Sulsel.

Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi memastikan kesiapan dan kemudahan penebusan pupuk bersubsidi oleh petani di Sulsel. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan program peningkatan produktivitas padi di Sulsel dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan nasional.

"Pemerintah telah menambah alokasi pupuk bersubsidi pada 2024 dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton," ujar Rahmad dalam keterangan tertulis di Jakarta, Ahad (7/7/2024).

Untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian dalam menjaga ketahanan pangan nasional, lanjut Rahmad, Pupuk Indonesia memastikan stok pupuk bersubsidi di berbagai daerah aman sesuai regulasi dan kemudahan petani dalam menebus pupuk bersubsidi.

Saat ini, tambah Rahmad, petani yang telah terdaftar sebagai penerima pupuk bersubsidi cukup datang ke kios dengan membawa KTP, sudah bisa melakukan penebusan.

"Kemudahan ini setelah Pupuk Indonesia menerapkan aplikasi i-Pubers di 27 ribu kios yang telah tersebar di Indonesia," ucap Rahmad.

Rahmad juga menjelaskan, Pupuk Indonesia terus memperketat pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi sehingga tepat sasaran. Petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi harus memenuhi kriteria yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 1 Tahun 2024, yaitu wajib tergabung dalam kelompok tani, terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian (SIMLUHTAN), menggarap lahan maksimal dua hektare.

Rahmad memaparkan komoditas strategis yang berhak menerima subsidi pupuk dibatasi sembilan komoditas yakni padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, tebu, dan kakao. Rahmad mengatakan Pupuk Indonesia menyediakan stok pupuk bersubsidi secara nasional sebesar 1.209.509 ton yang terdiri atas urea sebesar 688.936 ton dan NPK sebesar 520.573 ton termasuk NPK Formula Khusus.

"Dari stok nasional ini, ketersediaan yang berada di Sulsel tercatat sebanyak 819.803 ton. Rinciannya, pupuk Urea bersubsidi 170.116 ton, NPK Phonska 126.346 ton dan NPK Kakao 3.180 ton," sambung Rahmad.

Rahmad menyampaikan stok yang saat ini disiapkan Pupuk Indonesia untuk petani di Sulsel sebanyak 79.777 ton. Persediaan tersebut terdiri dari Urea bersubsidi sebanyak 39.764 ton, yang mana kuantum ini sekitar 244 persen dari stok minimum yang diatur pemerintah, yaitu 16.300 ton.

Stok berikutnya yaitu NPK Phonska sebesar 36.436 ton atau 246 persen dari ketentuan minimum sebesar 14.808 ton, dan NPK Kakao sebanyak 3.577 ton atau 212 persen dari ketentuan minimum yang disyaratkan Pemerintah sebesar 1.865 ton.

"Semua stok per 2 Juli 2024 tersebut saat ini berada di gudang Lini III atau tingkat kabupaten/kota, sehingga aman untuk memenuhi kebutuhan pupuk petani di Sulsel selama 14 hari ke depan," ucap dia.

Untuk menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Sulsel, lanjut Rahmad, Pupuk Indonesia juga menyiapkan sejumlah fasilitas penunjang. Antara lain 4 gudang Lini II dan 43 gudang Lini III. Kemudian 53 Distributor, 1.105 Kios serta sebanyak 30 Petugas Lapang yang akan memastikan semua petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi sesuai dengan regulasi.

"Kami berharap stok dan alokasi pupuk bersubsidi ini dapat dioptimalkan petani untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani serta dalam rangka menjaga ketahanan pangan nasional," kata Rahmad.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo saat mengunjungi kawasan pertanian di Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, Jumat (5/7/2024) mengungkapkan bahwa petani Bantaeng selama ini hanya bisa menanam padi dalam setahun, karena sulitnya air. Pemerintah, melalui Kementerian Pertanian memberikan bantuan 80 pompa untuk irigasi sehingga dalam setahun petani bisa menanam padi hingga tiga kali.

"Saya menuju ke Kabupaten Bantaeng untuk melihat pemasangan pompanisasi. Petani menyampaikan di sini hanya panen sekali, karena airnya tidak ada. Dengan adanya pompa ini, ini sudah tanam yang kedua. Kita harapkan nanti bisa masuk pada penanaman yang ketiga. Ini akan meningkatkan produktivitas beras kita secara nasional," kata Jokowi.

REPUBLIKA.CO.ID, BANTUL -- Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyebutkan, pemerintah bakal mengenakan Bea Masuk pada tujuh komoditas impor dari berbagai negara.

"Kemarin ratas (Rapat Terbatas) yang dipimpin Pak Presiden (Joko Widodo) kita putuskan ada tujuh item, yaitu TPT (tekstil dan produk tekstil), pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik, barang tekstil jadi, dan alas kaki," kata Zulkifli usai pelepasan ekspor produk dekorasi rumah di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu (6/7/2024).

Menurut dia, sebelum ditentukan pengenaan Bea Masuk atas tujuh komoditas impor tersebut akan dilihat oleh lembaga pemerintah berwenang, yaitu Komite Anti Damping Indonesia (KADI), dan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI).

"Kalau KPPI nanti output-nya Bea Masuk Tindakan Pengamanan, kalau KADI output-nya Bea Masuk Anti-Dumping, nanti dilihat tujuh item itu, dalam tiga tahun terakhir ini apakah impornya berlebihan naiknya sangat signifikan sehingga mengganggu industri kita," katanya.

Mendag mengatakan, kalau hal itu terjadi maka akan dihitung kenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan, dan Bea Masuk Anti-Dumping.

"Itu memang sah diatur dalam undang undang kita, dan juga dunia. Semua negara bisa melindungi industri ini, tapi dengan memenuhi prosedur prosedur yang saya sampaikan tadi, ada KADI, dan KPPI," katanya.

Mendag juga mengatakan, dari hasil hitungan oleh KADI dan KPPI tersebut kalau menghancurkan ekonomi Indonesia pasti dikenakan bea masuk, karena negara lain juga begitu, sehingga pemerintah Indonesia juga diperbolehkan. "Dalam aturan itu diperbolehkan, tapi lagi dihitung, kalau produknya dari negara mana saja, tidak hanya Tiongkok, dari Eropa, ASEAN, kalau ada bukti tiga tahun melonjak, mengganggu industri kita, boleh kita mengenakan bea masuk anti-dumping atau bea masuk tindakan pengamanan," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pemerintahan baru Prabowo-Gibran diharapkan mampu menciptakan produk sawit yang berdaya saing serta memperkuat posisinya sebagai komoditas strategis bagi pasar dalam dan luar negeri. Karena itulah dibutuhkan kebijakan proteksi maupun promosi bagi sawit yang dapat dijalankan.

“Kebijakan proteksi dapat dipilih pemerintah karena sawit seringkali dapat gangguan. Karena itulah banyak cara dapat dilakukan untuk melindungi sawit dengan cara aktif dan pasif,” kata Guru Besar IPB University Rachmat Pambudy saat menjadi pembicara dalam diskusi bertemakan “Menjaga Keberlanjutan Industri Sawit dalam Pemerintahan Baru” di Auditorium Gedung D Kementerian Pertanian pada Kamis (4/7/2024).

Narasumber lain dalam diskusi ini antara lain Dr. Gulat ME Manurung (Ketua Umum DPP APKASINDO), Fenny Sofyan (Pengurus Bidang Komunikasi GAPKI), dan Ardi Praptono (Direktur Tanaman Sawit dan Aneka Palma Kementerian Pertanian RI).

Prof. Rachmat Pambudy menjelaskan kebijakan proteksi dan promosi sawit perlu secara aktif dilakukan melalui dukungan pembiayaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Sebab sawit dapat menjadi senjata untuk menyerang dan bertahan lantaran dapat dimanfaatkan sebagai produk makanan.

Menurut Rachmat Pambudy, usulan pembentukan Badan Sawit Indonesia ini haruslah memiliki dasar kuat secara argument dan data. Sebaiknya, pembentukan Badan Sawit Indonesia menjadi kebutuhan bersama pemangku kepentingan sawit.

”Jadi ini (badan sawit) harus menjadi kebutuhan bersama," tambah Rachmat Pambudy.

Fenny Sofyan dalam acara itu menegaskan bahwa industri sawit bukan hanya penting di Indonesia saja tetapi juga untuk global.

“Beberapa tahun lalu sawit menguasai sekitar 50 persen minyak nabati dunia, tapi sekarang bahkan mencapai 60 persen di 2023. Artinya dependensia dunia terhadap sawit sangat tinggi,” ujar Fenny.

Hal tersebut, ujar dia, karena minyak nabati kompetitor sawit yang sebelumnya membanjiri pasar juga mengalami penurunan produksi. Padahal, dalam beberapa waktu ke depan permintaan minyak nabati dunia bakal bertambah sebanyak 1 juta ton.

Dia mengingatkan alarm tersebut juga harus diantisipasi oleh Indonesia sebagai pengekspor sawit terbesar di dunia dengan tidak kurang 27 juta ton per tahun. Sebab, saat ini produktivitas sawit nasional mengalami stagnasi produksi, sementara kebutuhan dalam negeri terus meningkat.

“Jadi kita akan menghadapi Indonesia Emas 2045 yang produksi sawit ditargetkan 92 juta ton, tapi tapi jujur saja itu susah untuk menembus itu. Harus ada komitmen bersama,” ujarnya.

Senada, Ketua Umum APKASINDO Gulat Manurung menyebut, bahwa produktivitas sawit petani swadaya saat ini masih rendah. Di sisi lain, kebutuhan minyak sawit untuk energi di dalam negeri terus meningkat dengan adanya pengembangan biodiesel (solar campur minyak sawit).

Apalagi, pemerintah berencana terus melakukan pengembangan biodiesel hingga mencapai B50. Produktivitas kebun kelapa sawit yang rendah, kata Gulat, dapat mengancam pasokan untuk pemenuhan minyak sawit sebagai bahan baku energi maupun pangan.

"Kalau ingin B50, kami khawatir Indonesia menjadi importir CPO 1,2 juta ton per tahun dengan kondisi produksi saat ini," ujar Gulat.

Menurutnya, peremajaan sawit rakyat (PSR) harus menjadi prioritas. Lewat replanting, produktivitas kepala sawit petani disebut dapat melonjak lebih tinggi. Namun, nyatanya program PSR masih jauh dari harapan. Sejak diluncurkan pada 2017, kata Gulat, realisasi PSR saat ini hanya mencapai 323.000 hektare dari target 500.000 hektare. Tumpang tindih kebijakan, dianggap menjadi faktor utama minimnya realisasi peremajaan sawit di kalangan petani swadaya.

Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Kementerian Pertanian RI Ardi Praptono menjelaskan dalam upaya meningkatkan produksi dan produktivitas perkebunan sawit rakyat, Pemerintah terus berkomitmen mendukung sektor perkebunan kelapa sawit melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) atau replanting dan Sarana dan Prasarana (Sarpras).

Menurutnya, ada tiga langkah dapat dilakukan untuk percepatan program tersebut antara lain melakukan pendataan perkebunan kelapa sawit khususnya kebun kelapa sawit rakyat secara nasional, penyederhanaan regulasi yang menghambat capaian program, dan mendorong penambahan dana PSR.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pupuk Indonesia (Persero) mendukung upaya peningkatan produktivitas padi dan kesejahteraan petani di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, dengan menyediakan stok pupuk bersubsidi lebih dari 4.800 ton pada awal Juli 2024. Dukungan ini untuk mendorong suksesnya program pompanisasi yang diberikan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dalam kunjungannya di Desa Jaling, Kabupaten Bone.

Direktur Transformasi Bisnis Pupuk Indonesia, Panji Winanteya Ruky yang ikut hadir dalam kunjungan Presiden menyampaikan lahan pertanian di Bone sebagian besar merupakan lahan tadah hujan. Panji menyampaikan pdmerintah melakukan perbaikan irigasi melalui bantuan 300 pompa untuk irigasi agar tetap produktif karena selama ini petani hanya mengandalkan air hujan untuk pengairan, sehingga dalam setahun, petani hanya bertani satu kali saja.

"Dengan adanya bantuan pompa irigasi dari pemerintah, petani di Bone sekarang sudah bisa menggarap lahannya hingga tiga kali dalam setahun, sudah seperti lahan pertanian di Indonesia pada umumnya," ujar Panji dalam keterangan tertulis di Jakarta, Ahad (7/7/2024).

Panji menyampaikan ketersediaan pupuk diperlukan untuk hasil yang optimal tentu sehingga produktivitasnya meningkat dan kesejahteraan petani juga bertambah. Panji menegaskan komitmen Pupuk Indonesia menjalankan perannya dengan menyediakan stok pupuk bersubsidi sesuai dengan regulasi.

"Tahun ini, Pemerintah di Kabupaten Bone mengalokasikan pupuk bersubsidi sebanyak 137.342 ton. Rinciannya pupuk Urea 61.500 ton, NPK Phonska 61.290 ton, NPK Kakao 2.100 ton dan pupuk Organik sebanyak 12.452 ton," lanjut Panji.

Panji menjelaskan stok pupuk bersubsidi yang kini ada di kios dan bisa langsung ditebus petani Bone antara lain pupuk Urea bersubsidi 2.682 ton dan NPK Phonska 2.101 ton. Selain itu Pupuk Indonesia juga menyiapkan stok NPK Kakao di kios sebanyak 34 ton. Stok pupuk ini aman untuk memenuhi kebutuhan petani di Bone selama 14 hari ke depan.

Sementara itu, guna menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di 27 kecamatan di Bone, Pupuk Indonesia juga menyiapkan sejumlah fasilitas penunjang. Di antaranya 4 gudang Lini III (tingkat kabupaten), 7 distributor, 139 kios, serta 5 petugas lapang yang akan memastikan distribusi dan penyaluran berjalan sesuai dengan aturan, termasuk melakukan pengawasan bersama dengan aparat pemerintah.

"Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi harus diperketat karena terdapat ketentuan untuk bisa mendapatkan pupuk bersubsidi," sambung Panji.

Panji mengatakan petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi harus memenuhi kriteria yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 1 Tahun 2024, yaitu wajib tergabung dalam kelompok tani, terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian (SIMLUHTAN), menggarap lahan maksimal dua hektare.

Selain itu, komoditas strategis yang berhak menerima subsidi pupuk dibatasi sembilan komoditas seperti lain padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, tebu, dan kakao.

"Bagi petani yang tidak tercatat sebagai penerima pupuk bersubsidi, Pupuk Indonesia sudah menyiapkan solusinya melalui pupuk nonsubsidi yang juga bisa didapatkan di kios-kios. Kami berharap stok pupuk yang ada bisa diserap petani dengan optimal sehingga produktivitas dan kesejahteraannya dapat terus ditingkatkan," kata Panji.