Kementerian Perhubungan menegaskan Bandara Nusantara Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur sudah siap untuk digunakan. Khususnya, untuk menerima pendaratan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1.

Kabarnya, minggu depan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melakukan kunjungan ke IKN untuk melakukan groundbreaking proyek swasta. Lantas, apakah dalam kunjungannya minggu depan Jokowi akan menjajal Bandara IKN?

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengaku belum mendapatkan konfirmasi apakah Bandara IKN akan didarati Jokowi atau tidak. Cuma yang jelas, dia menegaskan semua hal di bandara ibu kota baru sudah siap untuk bisa digunakan.

"Pada prinsipnya Bandara IKN sudah siap untuk melayani kunjungan kerja Presiden. Adapun mengenai waktunya ini adalah ranah dari Setpres," ungkap Adita kepada detikcom, Minggu (22/9/2024).

Untuk melayani penerbangan Jokowi, Adita bilang terminal VVIP di Bandara IKN juga sudah hampir rampung pengerjaannya. Bersisa pekerjaan minor saja untuk dilakukan.

"Terminal VVIP juga sudah siap melayani, sudah hampir mencapai 100%, hanya tinggal pekerjaan minor," sebut Adita.

Soal keamanannya, Adita menegaskan Bandara Nusantara IKN sudah diuji coba langsung oleh pihak TNI selama 3 hari. Hasilnya, uji coba terbang dan mendarat itu berjalan lancar dan sempurna. Mala dari itu Bandara IKN dinyatakan siap untuk digunakan.

"Pada tanggal 14,15, dan 20 September, pihak TNI AU telah melaksanakan uji pendaratan take off dan landing pesawat di Bandara Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Proses uji coba itu berjalan lancar dan sempurna," ujar Adita.

Sebelumnya, Jokowi sempat buka-bukaan soal rencananya untuk menjajal Bandara Nusantara, IKN, Kalimantan Timur. Dalam kunjungan sebelumnya, Jokowi mulanya berencana terbang dari Jakarta dan mendarat langsung di Bandara Nusantara. Tapi rencana itu belum bisa terwujud.

Jokowi bilang Bandara Nusantara masih perlu diuji coba pendaratan lagi sebelum Pesawat Kepresidenan RI-1 yang jadi tumpangannya bisa mendarat di bandara tersebut.

"Saya kemarin sebetulnya pengin turun di airport baru tapi ternyata belum memungkinkan. Masih harus dicoba lagi pesawat yang sama dengan yang kita pakai. Masih menunggu pencobaan landing dan take off dari pesawat yang akan mencobanya, sehingga memang pesawat yang kita tumpangi belum bisa turun di airport Nusantara," ungkap Jokowi saat meresmikan Hotel Nusantara, disiarkan virtual pada Jumat (13/9/2024) yang lalu.

Mulai hari ini, Minggu 22 September 2024, sejak pukul 00.00 WIB dini hari tadi tarif Tol Dalam Kota mengalami kenaikan. Tarif tol naik menjadi Rp 11.000 untuk kendaraan Golongan I, yang merupakan kendaraan pribadi banyak masyarakat.

Penyesuaian tarif itu dilakukan pada Ruas Tol Cawang-Tomang-Pluit dan Cawang-Tanjung Priok-Ancol Timur-Jembatan Tiga/Pluit.

Direktur Utama Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division Head, Widiyatmiko Nursejati, menyebut penyesuaian tarif tol telah diatur dalam Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol dengan perubahan terakhir pada PP Nomor 17 Tahun 2021.

Berdasarkan regulasi tersebut, evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap dua tahun sekali berdasarkan pengaruh laju inflasi. Atas kebijakan inilah Tol Dalam Kota kemudian melakukan penyesuaian tarif ini sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 2130/KPTS/M/2024.

"Penyesuaian tarif ini juga diperlukan sebagai wujud kepastian pengembalian investasi bagi Badan Usaha Jalan Tol sesuai Business Plan, membangun dan menjaga iklim investasi Jalan Tol di Indonesia yang kondusif, serta menjaga dan meningkatkan level of services jalan tol," jelas Widiyatmiko dalam keterangan tertulis, ditulis Minggu (22/9/2024).

Kenaikan tarif tol terjadi mulai Rp 500-1.500. Khusus golongan I kenaikan tarif tol hanya Rp 500, dari awalnya Rp 10.500 menjadi Rp 11.000 per kendaraan.

Berdasarkan Keputusan Menteri PUPR tersebut, berikut daftar penyesuaian tarif Tol Dalam Kota per 22 September 2024 besok:

• Gol I: Rp 11.000, dari semula Rp 10.500
• Gol II: Rp 16.500, dari semula Rp 15.500
• Gol III: Rp 16.500, dari semula Rp 15.500
• Gol IV: Rp 19.000, dari semula Rp 17.500
• Gol V: Rp 19.000, dari semula Rp 17.500

Bandara Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur disiapkan untuk bisa melayani penerbangan Jarak jauh, termasuk umrah. Hal ini selaras dengan rencana operasional bandara yang dibuka untuk masyarakat umum, dari yang semula berkonsep VVIP.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan 'lampu hijau' alias menyetujui rencana tersebut. Nantinya, bandara ini diharapkan bisa dibuka untuk masyarakat umum dan melayani penerbangan komersil.

"Kita ada pemikiran dan Pak Presiden (Jokowi) sudah setuju, ini untuk umum yang bisa digunakan untuk umrah, untuk penerbangan yang jarak jauh. Dari IKN sampai ke Eropa, ke Amerika," kata Budi Karya di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, ditulis Sabtu (21/9/2024).

Meski demikian, pihaknya masih akan membahas lebih lanjut terkait dengan rencana memfungsikan Bandara IKN untuk umum. Hal ini lantaran pemerintah juga membuka opsi pengelolaan bandara dengan menggandeng pihak swasta.

"Kita akan bahas lagi. Karena selain untuk umum yang sifatnya umum biasa, dan umum yang kita kolaborasikan dengan investasi yang baru, itu ada dua tahap," ujarnya.

Pemerintah berencana menggandeng asing untuk mengembangkan Bandara IKN melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Rencananya, langkah ini juga akan dikolaborasikan dengan Bandara Sepinggan di Balikpapan.

"Kami sedang bicara dengan investor dalam dan luar negeri, sebenarnya ini jadi satu kesempatan juga untuk melakukan KPBU," tuturnya.

Menurut Budi Karya, terdapat sejumlah investor asing yang sudah menunjukkan minatnya. Penjajakan pun sudah mulai dilakukan oleh sejumlah perusahaan. Namun demikian, ia enggan membocorkan siapa pihak-pihak tersebut.

"Sudah (penjajakan), tapi sifatnya baru bicara. Belum tahu (asal investornya). Nanti surprise," kata Budi Karya.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Budi Karya menjelaskan, untuk mendukung operasi bandara untuk masyarakat umum salah satunya perlu dilakukan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Bandara Nusantara. Sebab dalam aturan sebelumnya disebutkan Bandara di IKN adalah bandara VVIP.

"Jadi gini, sebenarnya begitu Perpres-nya jalan, itu bisa langsung untuk umum," ujar Budi Karya di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (20/9/2024).

"Tapi pertanyaannya adalah apakah terminalnya itu mencukupi, karena terminalnya itu kan saat ini baru yang khusus ya. Katakanlah kalau masih penerbangan satu hari itu katakanlah 10 sampai 15 penerbangan masih bisa, tapi kalau lebih dari itu, kita harus membangun," sambungnya.

Simak Video: Jokowi Groundbreaking Bandara IKN: Sudah Bisa Dipakai Juni 2024

[Gambas:Video 20detik]

Bandara Ibu Kota Nusantara (IKN) diklaim telah siap untuk didarati oleh pesawat kepresidenan BAE 146-200 atau Avro RJ-85. Dengan demikian, Presiden Joko Widod (Jokowi) sudah bisa mempergunakan bandara tersebut dalam kunjungan kerjanya pekan depan.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, serangkaian uji coba telah dilangsungkan oleh Kementerian Perhubungan dalam memastikan kesiapan dan keandalan landasan pacu (runway).

Basuki menambahkan, hari ini akan digelar landing test atau tes pendaratan dengan menggunakan RJ-85. Adapun sebelumnya, tes telah beberapa kali dilakukan antara lain dengan menggunakan pesawat CASA, pesawat CN295, lalu kemudian Pesawat Hercules.

"InsyaAllah, karena RJ85 katanya lebih ringan dari Hercules," kata Basuki, di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Sabtu (21/9/2024).

Di samping itu, pada hari ini rencananya akan dilakukan landing test dengan menggunakan RJ-85. Setelahnya, barulah landasan pacu (runway) Bandara IKN telah benar-benar siap.

"Bandara hari ini sudah mulai akan dilandas, didarati dengan RJ-85.Jadi waktu saya di sana hari Senin, minggu ini hari Senin yang lalu, itu dengan Casa.Kemudian kemarin dengan Hercules, oke semua. Dan hari ini dengan RJ-85, mudah-mudahan hasilnya baik," ujarnya.

Basuki mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan berada di IKN pada tanggal 25 s.d 27 September 2024. Rencana ini paralel dengan pelaksanaan peletakan batu pertama atau groundbreaking IKN ke-8.

"Kita ada lima perusahaan yang akan membuat groundbreaking. Satu dari Australian Independent School, Plataran, Hotel The Prima, Delonix, dan satunya lagi Magnum dari Rusia," ungkap Basuki.

Dalam kesempatan berbeda, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga telah sempat menyatakan hal yang sama. Katanya, Bandara IKN telah siap didarati pesawat kepresidenan.

"Kita melakukannya dengan hati-hati, kita kalibrasi. Saya sudah landing di sana, mulus, nggak ada masalah," kata Budi ditemui di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, dikutip Sabtu, (21/9/2024).

Dalam beberapa hari ke depan, pihaknya akan bekerja sama dengan TNI Angkatan Udara untuk melakukan tes pendaratan pesawat. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui kesiapan bandara dalam melayani pendaratan pesawat dengan ukuran yang mirip dengan pesawat kepresidenan.

"Besok akan didarati pesawat sejenis yang digunakan Presiden, setelah itu bisa digunakan. Jadi tidak ada isu aman tidak aman, memang prosedur suatu bandara demikian," ujarnya.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Jokowi sempat bercerita mengenai Bandara IKN. Ia mengatakan, dirinya sempat hendak landing pertama kalinya di Bandara IKN Nusantara, tapi batal.

"Saya kemarin sebetulnya ingin turun di airport baru, tapi ternyata belum memungkinkan," ujar Jokowi di IKN, Jumat (13/9/2024) dikutip dari detikNews.

Jokowi mengatakan, sebelum dirinya mendarat, perlu ada percobaan landing dari pesawat-pesawat lain. Ia berharap Bandara IKN Nusantara segera bisa digunakan sehingga tercipta keramaian.

"Ini masih menunggu percobaan landing dan takeoff dari pesawat-pesawat yang akan mencobanya, sehingga memang pesawat yang kita tumpangi belum bisa turun di Airport Nusantara, tapi kalau nanti airport ini bisa (digunakan) banyak traffic, banyak maskapai, banyak airline yang naik dan turun di Airport Nusantara. Ini akan menjadi sebuah keramaian di IKN," terangnya.

Pembangunan bandara Ibu Kota Nusantara (IKN) terus dikebut penyelesaiannya. Dalam rencana besarnya, bandara ini disiapkan untuk melayani penerbangan jarak jauh, termasuk umrah.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, Bandara IKN akan dibuka untuk masyarakat umum, termasuk untuk penerbangan umrah. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan 'lampu hijau' terhadap rencana-rencana tersebut.

"Kita ada pemikiran dan Pak Presiden (Jokowi) sudah setuju, ini untuk umum yang bisa digunakan untuk umrah, untuk penerbangan yang jarak jauh. Dari IKN sampai ke Eropa, ke Amerika," kata Budi Karya di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, ditulis Sabtu (21/9/2024).

Budi Karya menjelaskan, pihaknya masih akan membahas lebih lanjut terkait dengan rencana memfungsikan Bandara IKN untuk umum. Hal ini lantaran pemerintah juga membuka opsi pengelolaan bandara dengan menggandeng pihak swasta.

"Kita akan bahas lagi. Karena selain untuk umum yang sifatnya umum biasa, dan umum yang kita kolaborasikan dengan investasi yang baru, itu ada dua tahap," ujarnya.

Pemerintah berencana menggandeng asing untuk mengembangkan Bandara IKN melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Rencananya, langkah ini juga akan dikolaborasikan dengan Bandara Sepinggan di Balikpapan.

"Kami sedang bicara dengan investor dalam dan luar negeri, sebenarnya ini jadi satu kesempatan juga untuk melakukan KPBU," tuturnya.

Budi Karya mengatakan, terdapat sejumlah investor asing yang sudah menunjukkan minatnya. Penjajakan pun sudah mulai dilakukan oleh sejumlah perusahaan. Namun demikian, ia enggan membocorkan siapa pihak-pihak tersebut.

"Sudah (penjajakan), tapi sifatnya baru bicara. Belum tahu (asal investornya). Nanti surprise," kata Budi Karya.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Budi Karya menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang harus dilakukan terlebih dahulu demi mendukung operasi bandara untuk masyarakat umum, salah satunya revisi Peraturan Presiden (Perpres) Bandara Nusantara. Sebab dalam aturan sebelumnya disebutkan Bandara di IKN adalah bandara VVIP.

"Jadi gini, sebenarnya begitu Perpres-nya jalan, itu bisa langsung untuk umum," ujar Budi Karya di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (20/9/2024).

"Tapi pertanyaannya adalah apakah terminalnya itu mencukupi, karena terminalnya itu kan saat ini baru yang khusus ya. Katakanlah kalau masih penerbangan satu hari itu katakanlah 10 sampai 15 penerbangan masih bisa, tapi kalau lebih dari itu, kita harus membangun," sambungnya.

Sejauh ini Angkasa Pura Indonesia (API), kata Budi Karya, mulai menyiapkan untuk mencari investor untuk membangun Bandara Nusantara menjadi lebih besar. Konsep KPBU bakal diterapkan untuk merealisasikan hal itu.

"Dan untuk membangun itu ada konsep KPBU yang sedang kita akan jalankan. Di mana AP Indonesia akan berpartner dengan satu investor dari luar, dan ini menguntungkan bagi kita bahwa uangnya bukan dari dalam negeri saja, dan asing ini punya interest untuk membangun karena memang secara bisnis menguntungkan. Bermanfaat," ujar dia.

PT Jasamarga Jogja Solo (JMJ), selaku anak perusahaan dari PT Jasa Marga (Persero) Tbk, mulai mengoperasikan Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulon Progo (Jogja-Solo) seksi 1 (Kartusara-Purwomartani) segmen Kartasura-Klaten 22,3 Km.

Pengoperasian jalan tol ini dimulai pada hari ini, Jumat (20/9/2024), pukul 00.00 WIB. Untuk awalannya, jalan ini beroperasi secara fungsiomal atau dibuka dan bisa dipergunakan untuk umum secara gratis.

Direktur Utama PT JMJ Rudy Hardiansyah mengatakan, jalan tol ini telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Gerbang Tol (GT) Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (19/09).

"Dengan diresmikannya Segmen Kartasura-Klaten, maka jalan tol tersebut sudah beroperasi penuh per Jumat, 20 September 2024 tanpa tarif. Masyarakat dapat memanfaatkan jalan tol ini dengan tarif nol rupiah selama beberapa waktu ke depan, sebagai bentuk sosialisasi kami kepada para pengguna jalan tol," kata Rudy, dalam keterangan tertulis, Jumat (20/9/2024).

Sebagai simulasi, Rudy menerangkan, pengguna jalan yang melakukan perjalanan menerus dari arah Barat dan Timur Jalan Tol Trans Jawa menuju Klaten yang keluar melalui Gerbang Tol (GT) Banyudono, GT Polanharjo, GT Klaten, dan sebaliknya akan tetap dikenakan tarif Jalan Tol Trans Jawa.

Sedangkan untuk masyarakat yang masuk melalui GT Banyudono menuju GT Polanharjo, GT Klaten, sebaliknya pengguna tidak dikenakan tarif alias nol rupiah.

"Walaupun dikenakan tarif nol rupiah, pengguna jalan tetap harus menyiapkan kartu uang elektronik dengan saldo yang cukup untuk tapping sebelum memasuki dan keluar gerbang tol sekaligus tetap memperhatikan unsur keselamatan bagi diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya," terang Rudy.

Dalam memberikan pelayanan terbaik bagi para pengendara, Jalan Solo-Yogyakarta-YIA Kulon Progo seksi 1 Kartasura-Klaten juga dilengkapi Closed-Circuit Television (CCTV) serta Dynamic Message Sign (DMS) yang tersebar di sepanjang ruasnya.

Selain itu, untuk layanan lalu lintas telah disediakan 2 unit Mobile Customer Service (MCS), 1 unit ambulans, 1 unit kendaraan rescue, 2 unit kendaraan derek, dan 1 unit PJR (Patroli Jalan Raya).

Selama berkendara di tol ini, diharapkan semua pengguna jalan tol dapat memperhatikan rambu yang ada. Selain itu untuk menikmati perjalanan disarankan berkendara sesuai dengan batas kecepatan yang sudah diatur yaitu minimum kecepatan 60 Km/jam dan maksimum 100 Km/jam.

Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulon Progo segmen Kartasura-Klaten memiliki total panjang 22,3 Km, jalan tol ini memiliki tiga gerbang tol, yakni GT Banyudono, GT Polanharjo, dan GT Klaten. Selain itu jalan tol ini juga memiliki tiga simpang susun, yakni Simpang Susun (SS) Kartasura, SS Karanganom, dan SS Klaten.

Secara keseluruhan, Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulon Progo ini memiliki panjang 96,57 Km dengan masa konsensi selama 40 tahun. Jalan ini terbagi menjadi tiga tahap pembangunan.

Tahap I yang menghubungkan Kartasura-Maguwoharo dan Trihanggo-Junction Sleman sepanjang 49,25 Km. Tahap II menghubungkan Junction Sleman-YIA Kulon Progo sepanjang 38,57 Km, dan Tahap III menghubungkan Maguwoharjo-Trihanggo sepanjang 8,75 Km.

Pembangunan tol Ibu Kota Nusantara (IKN) segmen 6A, 6B, dan 6C masih terganjal pembebasan lahan. Sebagian dari ruas tol disebut-sebut bisa digunakan sebagai landasan pacu alias runway pesawat.

Ketua Satgas (Kasatgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Sumadilaga mengatakan, pihaknya dalam proses ganti rugi lahan. Secara keseluruhan, luasan lahan tol yang terdampak hampir menyentuh 45 hektare (ha).

"Totalnya kan 6A, 6B (dan 6C) itu kan sekitar 44, hampir 45 hektare. Dalam proses ganti rugi," kata Danis di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (20/9/2024).

Rincian ruas tol IKN tersebut antara lain Seksi 6A Riko-Rencana Outer Ring Road IKN, Seksi 6B Rencana Outer Ring Road-Sp ITCI, dan 6C Sp ITCI-Sp 1B Sumbu Kebangsaan Sisi Timur KIPP. Tol Seksi 6A ini dalam keadaan tertentu dapat difungsikan sebagai landasan pacu pesawat.

Sengketa lahan ini diselesaikan dengan mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara. Lahan tersebut sebetulnya juga berstatus Aset Dalam Penguasaan (ADP), yang artinya milik negara. Namun demikian, ada penduduk yang bermukim di sana.

Kementerian PUPR telah menyiapkan uang ganti rugi lahan tersebut untuk warga terdampak. Namun, hingga saat ini proses penaksiran harga tanah (appraisal) hingga diskusi dengan warga masih terus berlanjut.

"Uangnya sudah ada kok. Tinggal nanti appraisal ada dan udah masyarakat setuju kita bayar. Dalam proses," ujarnya.

Danis mengatakan, pihaknya menargetkan permasalahan tanah ini akan rampung pada Oktober-November tahun ini. Dengan demikian, penyelesaian pembangunan jalan ini bisa segera dilakukan.

"Sekitar Oktober-November ini udah mulai (penyaluran ganti rugi). Penyelesaian masalah tanahnya. Sekarang juga ada bagian yang bebas, kita jalan terus (pembangunan)," kata dia.

Ia juga memastikan, proses pembangunan tol 6A, 6B, dan 6C yang tidak terdampak sengketa lahan masih terus dilanjutkan. diperkirakan secara keseluruhan saat ini progresnya mencapai lebih dari 40%.

Sebagai tambahan informasi, sengketa lahan Tol Segmen 6A, 6B, dan 6C ini masuk 2.086 ha lahan di IKN yang belum beres. Menteri PUPR sekaligus Plt Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan, pihaknya menyiapkan anggaran Rp 140 miliar untuk membayar hal tersebut.

Sejumlah lokasi lahan yang belum clear itu terletak di sejumlah tol serta di lahan tempat pengendalian kawasan banjir Bendungan Sepaku-Semoi.

"Kita siapkan itu Rp 140 miliar dari PUPR, untuk bayar itu nanti. Tidak hanya di tol tapi juga yg di banjir Sepaku itu," kata Basuki di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (23/8/2024).

Kendati demikian, Basuki tidak merinci jumlah penerima dana tunai tersebut. Ia mengatakan bahwa tim terpadu (Timdu) pihaknya masih menegosiasikan hal itu di lapangan.

Sedangkan berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto, mengatakan bahwa PUPR kini tidak lagi menggunakan opsi pembangunan rumah relokasi. Ganti rugi diberikan secara tunai.

"Itu gantinya bukan rumah. (Langsung uang saja?) Iya, dalam bentuk semacam (dana) kerahiman," kata Iwan di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Selasa (20/8/2024).

Pemberian dana merupakan bagian dari skema Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PSDK) plus sebagai solusi buat warga yang bermukim di atas 2.086 hektare lahan yang belum clear di IKN.

PT Stardust Estate Investment (PT SEI), merupakan kawasan industri dan salah satu objek vital nasional (obvitnas) yang berlokasi di Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Kawasan industri yang saat ini terkonsentrasi di industri pengolahan mineral ini meresmikan jembatan layang (flyover) strategis sepanjang 38 meter yang dibangun di atas Jalan Trans Sulawesi.

Jalan Trans Sulawesi dikenal sebagai salah satu urat nadi transportasi di Pulau Sulawesi, menghubungkan berbagai provinsi dan menjadi jalur utama bagi kegiatan perekonomian regional.

Jembatan layang yang dibangun oleh PT SEI ini berada tepat di atas jalan tersebut. Berfungsi sebagai penghubung antara dua titik penting yakni Jalan Tompira dan jalan akses ke area operasional untuk pengangkutan material (Hauling Road) PT SEI.

Pembangunan jembatan layang ini adalah bagian dari rencana strategis PT SEI untuk memperkuat infrastruktur di sekitar area operasionalnya dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Jembatan ini tidak hanya penting bagi PT SEI dari segi efisiensi operasional, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat umum untuk mengurai kepadatan dan meningkatkan keselamatan serta keamanan ketika berkendara di Jalan Trans Sulawesi.

Perwakilan manajemen PT SEI Zhou Yuan menjelaskan pembangunan jembatan layang ini merupakan komitmen perusahaan untuk terus berkontribusi dalam peningkatan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

"Pembangunan jembatan layang ini memiliki arti yang besar untuk memberikan manfaat bagi wilayah ini. Tujuan utama pembangunan jembatan ini adalah untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan serta memperlancar transportasi disini," ujar Zhou, dalam keterangan tertulis, Jumat (20/9/2024).

Zhou juga berterima kasih kepada masyarakat dan pemerintah daerah serta menyatakan bahwa perusahaan akan terus berinvestasi dalam proyek-proyek yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan regional, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial masyarakat.

"Terima kasih atas dukungan dan juga toleransi, jika selama proses pembangunan ini terdapat ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Dengan adanya hal ini, perusahaan lebih yakin untuk lebih berinvestasi di daerah sini, terutama di Morowali Utara, dan lebih percaya bahwa perusahaan akan lebih berkembang dengan lebih besar lagi," kata Zhou.

Dukungan dari pemerintah lokal terlihat melalui kerjasama yang baik antara PT SEI dan dinas terkait dalam hal perizinan dan pengawasan konstruksi. Proyek ini juga diharapkan dapat menjadi contoh sukses bagi kolaborasi antara pihak swasta dan publik dalam mengembangkan infrastruktur yang dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat luas.

Pembangunan jembatan layang ini merupakan bukti nyata komitmen PT SEI dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah.

Sebagai Kawasan Industri, PT SEI selalu berusaha untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan di mana perusahaan tersebut beroperasi. Proyek ini juga diharapkan dapat menjadi katalisator bagi pembangunan infrastruktur lain yang dapat membawa manfaat jangka panjang bagi masyarakat Sulteng.

Prosesi peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek investor asing berlangsung pekan depan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Agenda ini menandai masuknya proyek investor asing untuk pertama kalinya.

Kepala Satuan Tugas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis Sumadilaga mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan terbang ke IKN usai penutupan PON XXI Aceh pada 20 September 2024.

"Saya belum tahu persisnya. Kalau ancer-ancer mungkin yang saya dapet (Jokowi ke IKN) sekitar tanggal 24 atau 25 (September). Minggu depan," kata Danis di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (20/9/2024).

Danis mengatakan bahwa dijadwalkan ada proyek investor asing yang groundbreaking dalam kesempatan itu. Namun, ia belum dapat merinci proyek apa saja yang groundbreaking pekan depan.

"Saya katanya yang ada yang asing. Cuma saya persisnya belum tahu. Nanti saya cek lah ke Otorita IKN, tapi di samping itu, pokoknya kita mengharapkan investasi-investasi ini mulailah groundbreaking terus," ujar dia.

Sebelumnya, Plt Kepala Otorita IKN sekaligus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan Jokowi dijadwalkan terbang ke IKN usai penutupan PON XXI Aceh-Sumut.

"Nanti kalau jadwal awal, setelah penutupan PON Pak Presiden mau ke sana.Nanti kalau Pak ke sana,ada groundbreaking, ada peresmian," kata Basuki, ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2024).

Basuki membocorkan, Jokowi akan melakukan groundbreaking proyek, salah satunya milik investor asing. Hanya saja, ia tak merinci berapa banyak proyek yang groundbreaking dan nilai investasinya.

"Iya di antaranya (ada asing)," ujarnya.

Berdasarkan informasi Otorita IKN, investor asing pertama yang akan melakukan groundbreaking di IKN yaitu, Delonix. Ini merupakan sebuah perusahaan dari China yang akan membangun mal, hotel, apartemen atau kawasan mixed used dengan investasi Rp 500 miliar.

Kedua, Australian Independent School yang akan membangun sekolah di IKN dengan nilai investasi Rp 150 miliar. Dengan demikian, secara akumulasi jumlah investasi asing yang akan masuk bulan ini ke IKN mencapai Rp 650 miliar.

Perpindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur tinggal menunggu ditekennya Keputusan Presiden (Keppres). Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut akan meneken Keppres usai Ibu Kota Nusantara (IKN) benar-benar siap.

Apakah IKN memang belum siap? Ketua Satuan Tugas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis Sumadilaga menilai, dari sisi infrastruktur, IKN sudah siap untuk ditempati.

"Sudah siap. Kan kemarin sudah terbukti di 17 Agustus itu, bisa dipakai semua," kata Danis di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (20/9/2024).

Danis mengaku kurang mengetahui indikator apa yang menjadi penentu kesiapan IKN hingga Keppres tersebut akhirnya bisa diteken Jokowi. Namun menurut ia pribadi, bangunan-bangunan di IKN telah siap dipergunakan dan ditempati.

"Kalau dari sisi infrastruktur kan udah kita jelasin semuanya, misalnya istana udah siap, tapi memang misalnya, apakah apartemen yang baru selesai, mau ditunggu selesai dulu atau gimana ya. Kalau itu salah satu evaluasi infrastruktur saja ya," terangnya.

Lebih lanjut Danis mengatakan, penentuan indikator kesiapan IKN yang disinggung Jokowi bisa saja masuk ke ranah Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) ataupun pihak istana lainnya. Menurutnya, bisa jadi juga ada hal lain yang belum siap di luar infrastruktur.

"Kesiapan keseluruhan, baik prasarana dan sarananya (untuk pemindahan). Sebenarnya kan itu yang mengevaluasi, bukan kami ya, yang mengevaluasi mungkin dari pihak Setneg atau yang lain," ujar dia.

Secara keseluruhan, lanjut Danis, saat ini progress pembangunan IKN tahap I telah mencapai 93%. Sedangkan tahap II mencapai 60%, dan tahap III sekitar 16%.

Istana Negara, Istana Garuda, hingga Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) juga telah siap dipergunakan. Kementerian PUPR menargetkan pada Oktober mendatang ketiga bangunan itu bisa diresmikan.

Lalu di bidang perumahan, total saat ini telah rampung 12 tower hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Hankam, dari total 47 tower. Ditargetkan Oktober ini akan rampung sebanyak 21 tower.

Sedangkan untuk rumah tapak jabatan menteri (RTJM), Danis mengatakan bahwa saat ini telah rampung sebanyak 14 unit rumah. Ditargetkan pada bulan Oktober nanti jumlah rumah yang rampung bisa bertambah jadi 28 unit, dari total 36 unit.

"(Menteri-menteri yang datang) ada yang (menginap) di rumah menteri, ada yang di Hotel Nusantara. Sudah (dipakai menginap). (AC dan listrik) sudah, saya nemenin Pak Menteri kok nginep di sana," kata Danis.

Sebagai tambahan informasi, Presiden Jokowi tak mau buru-buru meneken Keppres pemindahan ibu kota itu. Ia ingin memastikan semua hal betul-betul siap sebelum bisa meneken aturan tersebut, mulai dari gedungnya, infrastruktur dasarnya, hingga sumber daya manusianya.

Menurutnya, tanda tangan itu mudah. Namun, yang sulit adalah semua yang ada di IKN harus dinyatakan benar-benar siap untuk menerima mandat menjadi ibu kota baru.

"Kita melihat itu kesiapan betul-betul, di sana harus betul-betul, siap betul, tanda tangan gampang, tapi kesiapan IKN itu sendiri. Kalau yang namanya ditandatangani, pindah itu semua harus siap, bukan hanya gedung yang siap, furnitur harus siap, listrik harus siap, SDM harus siap, sistemnya harus siap," beber Jokowi di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (18/9/2024).

Sebagai perumpamaan, dia mengatakan pindah rumah saja sudah cukup ruwet, apalagi pindah ibu kota .Dia bilang, semua hal harus diperhitungkan baik-baik sebelum ibu kota benar-benar pindah.

Di sisi lain, Eks Gubernur DKI Jakarta itu juga mengungkapkan bisa saja Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang akan meneken Keppres IKN. Hal ini bisa terjadi bila hingga Oktober mendatang IKN belum dirasa siap olehnya.

"Yang tanda tangan bisa saya, bisa juga presiden terpilih Prabowo Subianto. Pokoknya kotanya siap betul, ekosistem sudah terbangun, kalau itu sudah siap, juga ada pendukung lainnya, logistik seperti apa, sekolah untuk anak-anak, rumah sakitnya siap nggak," ungkap Jokowi.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, Bandara Nusantara IKN nantinya tidak hanya menjadi bandara VIP saja. Budi Karya bilang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memberikan arahan agar Bandara IKN bisa digunakan untuk masyarakat umum juga.

Namun, sebelum bandara bisa digunakan untuk masyarakat umum, Budi Karya bilang ada beberapa hal yang harus dilakukan terlebih dahulu, salah satunya revisi Peraturan Presiden (Perpres) Bandara Nusantara. Sebab dalam aturan sebelumnya disebutkan Bandara di IKN adalah bandara VVIP.

"Jadi gini, sebenarnya begitu Perpres-nya jalan, itu bisa langsung untuk umum," ujar Budi Karya di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (20/9/2024).

Budi Karya melanjutkan, sejauh ini terminal yang dibangun pemerintah belum cukup apabila mau digunakan untuk masyarakat umum. Perlu ada pembangunan lebih lanjut agar Bandara IKN benar-benar bisa digunakan masyarakat umum.

"Tapi pertanyaannya adalah apakah terminalnya itu mencukupi, karena terminalnya itu kan saat ini baru yang khusus ya. Katakanlah kalau masih penerbangan satu hari itu katakanlah 10 sampai 15 penerbangan masih bisa, tapi kalau lebih dari itu, kita harus membangun," ungkap Budi Karya.

Sejauh ini Angkasa Pura Indonesia (API), kata Budi Karya, mulai menyiapkan untuk mencari investor untuk membangun Bandara Nusantara menjadi lebih besar. Konsep KPBU bakal diterapkan untuk merealisasikan hal itu.

Budi Karya bilang sudah ada investor asing yang akan digandeng API untuk memperluas Bandara Nusantara.

"Dan untuk membangun itu ada konsep KPBU yang sedang kita akan jalankan. Di mana AP Indonesia akan berpartner dengan satu investor dari luar, dan ini menguntungkan bagi kita bahwa uangnya bukan dari dalam negeri saja, dan asing ini punya interest untuk membangun karena memang secara bisnis menguntungkan. Bermanfaat," ungkap Budi Karya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan meresmikan sejumlah bangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN) sebelum purnatugas. Salah satu di antaranya istana negara.

Kepala Satuan Tugas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis Sumadilaga mengatakan, Jokowi juga akan meresmikan Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko).

"Kita harapkan nanti bisa diresmikan ya Istana Negara, Istana Garuda ya itu selesai. Mungkin sebagian Kemenko 1, Kemenko 3, dan 4. Kita punya target mudah-mudahan di Oktober ini," kata Danis di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (20/9/2024).

Saat ditanya lebih rinci terkait waktu peresmiannya, Danis belum dapat memastikannya. Namun, diharapkan peresmian bisa dilakukan sebelum pergantian pemerintahan pada 20 Oktober 2024.

"Mudah-mudahan (sebelum pelantikan Presiden Terpilih Prabowo Subianto)," ujarnya.

Secara keseluruhan, lanjut Danis, saat ini progress pembangunan IKN tahap I telah mencapai 93%. Sedangkan tahap II mencapai 60%, dan tahap III sekitar 16%.

Di sektor jalan akses, ada jalan bebas hambatan atau jalan tol yang ditargetkan sebagian ruasnya bisa rampung pada akhir 2024. Ruas tersebut antara lain Segmen 3A Karangjoang-KKT Kariangau sepanjang 13,4 km. Berikutnya ada Segmen 3B Kariangau-Simpang Tempadung 7,33 km.

Lalu, yang keempat ada Segmen 5A Simpang Tempadung sampai Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,68 km. Selanjutnya, tol tersebut terhubung dengan Segmen 5B Jembatan Pulau Balang sampai dengan Simpang Riko 13,26 km.

"Progres 3A, 3B, 5B sudah hampir 90% lebih," ujar Danis.

Kemudian di bidang perumahan, pihaknya tengah mengebut penyelesaian 47 tower hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Hankam. Hingga Oktober ini ditargetkan akan rampung sebanyak 21 tower. Adapun saat ini yang rampung baru sekitar 12 tower.

"Rumah susun ASN 4 udah 83%. Terus PAMPRES udah 71%. Rata-rata sekitar itu, 80 %," kata dia.

Sedangkan untuk rumah tapak jabatan menteri (RTJM), Danis mengatakan bahwa saat ini telah rampung sebanyak 14 unit rumah. Ditargetkan pada Oktober nanti jumlah rumah yang rampung bisa bertambah jadi 28 unit, dari total 36 unit.

Selain itu, pemerintah juga sudah mulai melangsungkan pembangunan Masjid Negara dengan progress 20%, lalu Gereja Basilica tengah dalam proses lelang.

"Lalu di bidang sumber daya air, saat ini kita sebenarnya sudah selesai sekitar 22 embung. Tadinya target kita kan sampai 30 embung, tapi kita tambah lagi, usahakan sampai 60 embung," ujar Danis.