Dalam waktu dekat Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melangsungkan groundbreaking proyek investor asing pertama di Ibu Kota Nusantara (IKN). Rencananya, agenda ini berlangsung usai penutupan PON XXI Aceh-Sumut pada 20 Agustus 2024.

Hal ini disampaikan oleh Plt Kepala Otorita IKN sekaligus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Jokowi dijadwalkan terbang ke IKN usai penutupan PON XXI Aceh-Sumut.

"Nanti kalau jadwal awal,setelah penutupan PONPak Presiden mau ke sana.Nanti kalau Pak ke sana,ada groundbreaking, ada peresmian," kata Basuki, ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2024).

Basuki membocorkan, Jokowi akan melakukan groundbreaking proyek, salah satunya milik investor asing. Hanya saja, ia tak merincikan berapa banyak proyek yang groundbreaking dan nilai investasinya.

"Iya di antaranya (ada asing)," ujarnya.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi mengatakan, Jokowi bakal melakukan rangkaian groundbreaking pada 19-20 September 2024 di IKN.

"Nanti tanggal 19 atau tanggal 20 itu akan ada rencana groundbreaking di IKN. Ini yang groundbreaking ke-8, dan itu mungkin di antara groundbreakingitu ada dua groundbreaking yang investasi asing ya," ujar Hasan dalam konferensi pers di Kantor PCO, Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2024).

"Ada satu dari China, ada satu dari Australia. Jadi ini sudah menunjukkan bahwa kepercayaan swasta itu dan termasuk juga investor asing untuk berinvestasi di IKN sudah kelihatan wujudnya," sambungnya.

Berdasarkan informasi Otorita IKN, investor asing pertama yang akan melakukan groundbreaking di IKN yaitu, Delonix. Ini merupakan sebuah perusahaan dari China yang akan membangun mal, hotel, apartemen atau kawasan mixed used dengan investasi Rp 500 miliar.

Kedua, Australian Independent School yang akan membangun sekolah di IKN dengan nilai investasi Rp 150 miliar. Dengan demikian, secara akumulasi jumlah investasi asing yang akan masuk bulan ini ke IKN mencapai Rp 650 miliar.

Operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh sempat terkendala imbas gempa di Kabupaten Bandung. Ada 16 perjalanan kereta yang dibatalkan sejak 09.47 WIB pagi tadi. Per pukul 15.00 WIB perjalanan kereta Whoosh ini berangsur normal kembali.

Nah, bagi masyarakat yang sudah membeli tiket dan terdampak pembatalan jadwal dapat melakukan pengembalian tiket. PT KCIC menegaskan pembatalan bisa dilakukan dengan bea tiket yang akan dikembalikan 100% dengan jangka waktu pengembalian maksimal 1x24 jam sejak proses pembatalan dilakukan.

"Proses pembatalan dapat dilakukan di seluruh loket Stasiun Whoosh Halim, Padalarang, Tegalluar Summarecon dan Hall KA Feeder Stasiun Bandung," beber Corporate Secretary KCIC Eva Chairunissa dalam keterangannya, Rabu (18/9/2024).

Pembatalan dapat dilakukan hingga tiga hari setelah jadwal keberangkatan. Pengguna yang tidak menunggu disarankan dapat melanjutkan perjalanannya menggunakan moda lain dan melakukan proses pembatalan di hari selanjutnya.

"Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai perjalanan dan promo Whoosh, silakan menghubungi Customer Service di Stasiun atau Contact Center KCIC melalui ke 150909, WhatsApp chat ke 0815-1032-0909, email kecs@kcic.co.id, serta ⁠Instagram reply dan DM ke @keretacepat_id," sebut Eva.

Meskipun konstruksi prasarana jalur kereta cepat Whoosh tahan terhadap gempa hingga kekuatan 8 skala richter, namun Eva mengatakan pihaknya sempat khawatir ada kondisi eksternal yang berdampak pada jalur kereta Whoosh.

Seperti potensi longsor di area luar jalur, pohon tumbang ataupun pergerakan kondisi tanah di luar jalur rel atau dampak alam lainnya. Maka dari itu pembatalan perjalanan dilakukan untuk melakukan pengecekan.

Pemeriksaan menyeluruh dilakukan untuk semua Jalur sepanjang 144 Km dengan kondisi jalur yang sebagian besar melalui area perbukitan, adapun area pemeriksaan meliputi struktur jembatan dengan total panjang 82 km, 13 terowongan dengan total panjang 17 km, dan jalur KA diatas tanah sepanjang 42 km. Hasilnya,terpantautakada kerusakanyang terjadi.

"Berdasarkan pantauan awal di OCC (Operation Control Center) Tegalluar atas semua sensor yang terpasang dan visualisasi dari pantauan 1.399 CCTV yang tersebar di semua jalur, sampai dengan saat ini tidak terlihat kerusakan di Prasarana jalur kereta cepat Whoosh," beber Eva.

Saksikan Live DetikSore:

Simak juga Video: Perjalanan Kereta Cepat Whoosh Dibatalkan Imbas Gempa Kab Bandung

[Gambas:Video 20detik]

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menyatakan perjalanan Kereta Cepat Whoosh Jakarta-Bandung sudah mulai beroperasi kembali pada pukul 15.00 WIB tadi. Sebelumnya, terdapat 16 perjalanan Kereta Whoosh yang dibatalkan usai gempa Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Sejak pukul 09.57 WIB tadi, ada 8 perjalanan relasi Halim-Tegalluar dan 8 perjalanan lainnya relasi Tegalluar-Halim yang dibatalkan perjalanannya imbas gempa yang terjadi.

"Pantauan terkini diprogramkan kereta dapat mulai berjalan pada pukul 15.00 WIB," kata Corporate Secretary KCIC Eva Chairunissa dalam keterangannya, Rabu (18/9/2024).

Eva menjelaskan, pada saat gempa di Kabupaten Bandung, sistem pendeteksi gempa yang terpasang di jalur rel dan sarana Whoosh berfungsi dengan baik, getaran bahkan terdeteksi hingga wilayah karawang.

Berdasarkan informasi dari BMKG terjadi 8 kali gempa susulan dengan kekuatan yang berbeda. Atas kondisi tersebut, untuk keselamatan dan keamanan perjalanan kereta maka tim prasarana KCIC langsung melakukan pemeriksaan keseluruhan pada prasarana kereta cepat Whoosh menggunakan Rail Car atau kereta perawatan.

Meskipun konstruksi prasarana jalur kereta cepat Whoosh tahan terhadap gempa hingga kekuatan 8 skala richter namun dikhawatirkan ada kondisi eksternal yang berdampak pada jalur kereta Whoosh, seperti potensi longsor di area luar jalur, pohon tumbang ataupun pergerakan kondisi tanah di luar jalur rel atau dampak alam lainnya.

Pemeriksaan menyeluruh dilakukan untuk semua jalur sepanjang 144 kilometer (km) dengan kondisi jalur yang sebagian besar melalui area perbukitan, adapun area pemeriksaan meliputi struktur jembatan dengan total panjang 82 km, 13 terowongan dengan total panjang 17 km, dan jalur KA di atas tanah sepanjang 42 km

"Berdasarkan pantauan awal di OCC ( Operation Control Center) Tegalluar atas semua sensor yang terpasang dan visualisasi dari pantauan 1.399 CCTV yang tersebar di semua jalur, sampai dengan saat ini tidak terlihat kerusakan di Prasarana jalur kereta cepat Whoosh," beber Eva.

Saksikan Live DetikSore:

Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto berencana memisahkan sektor perumahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Selaras dengan itu, akan dibentuk Kementerian Perumahan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, belum ada pembahasan lebih lanjut terkait pembentukan Kementerian Perumahan. Meski begitu, ia menyambut baik rencana tersebut.

"Belum (ada pembahasan). Saya kira bagus, karena dengan program prioritas beliau untuk 3 juta rumah, ini menjadi fokus," kata Basuki di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2024).

Menurutnya, kementerian sebagai suatu organisasi hanya kendaraan untuk mencapai program. Menurutnya, pembentukan Kementerian Perumahan merupakan hal yang baik.

"Ya (biar lebih terstruktur). Nggak gampang mengurus perumahan itu. Ada 175 turunan industri yang mendukung industri properti," ujarnya.

Rencana Prabowo Pisahkan Kementerian PU dan Perumahan

Sebagai tambahan informasi, wacana pembentukan Kementerian Perumahan ini disinggung kembali oleh Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih, Hashim S. Djojohadikusumo. Prabowo disebut sudah menyetujui Langkah pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan.

"Pak Prabowo sudah setuju kita akan mendirikan Kementerian Perumahan seperti dulu," kata Hashim dalam acara APEC BAC Indonesia: Optimisme Dunia Usaha dalam Bermitra dan Menyongsong Pemerintahan Prabowo-Gibran, di Hutan Kota Plataran, GBK, Senayan, Jakarta, Sabtu (31/8/2024).

Menurutnya, hal ini sebagai bentuk komitmen Prabowo-Gibran untuk menggenjot pembangunan. Dalam rencana besarnya, pemerintahan berikutnya telah menyiapkan program 3 juta hunian per tahun. Program ini terdiri atas pembangunan 2 juta unit rumah di pedesaan dan 1 juta unit apartemen di perkotaan.

"Kita akan membangun setiap tahun 2 juta unit rumah di pedesaan. Konstruksinya dipercayakan kepada UMKM Koperasi dan BUMDes. Perusahaan kontraktor konglomerat dilarang untuk masuk ke bidang ini!," ujarnya.

Sedangkan untuk mencapai target pembangunan 1 juta apartemen di kota setiap tahunnya, pemerintah akan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Misalnya untuk di DKI Jakarta sendiri, program ini akan membidik kerja sama dengan PD Pasar Jaya.

"Kalau kita mau cepat bergerak, kita harus lihat mana ada lahan milik negara. Dan lahan milik negara akan nanti diutamakan untuk perumahan sosial, perumahan rakyat. Antara lain, 153 pasar milik PD Pasar jaya, milik DKI, itu nanti kita akan gandeng, kita akan bekerja sama, pemerintah pusat, Perumnas misalnya, kerjasama, kita akan nanti kita kembangkan," katanya.

Saksikan Live DetikSore:

Rencana pemerintah untuk membangun Tol Puncak hingga kini belum menunjukkan titik terang. Padahal, tol ini diyakini menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan di Puncak.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, membenarkan bahwa ada rencana untuk membangun Tol Puncak. Tol ini akan membentang dari Sentul hingga Taman Bunga.

"Itu ada dulu kan rencana Tol Puncak 2 yang dari Sentul ke sana, ke Taman Bunga," kata Basuki di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2024).

Meski demikian, ia tidak menerangkan lebih rinci bagaimana progres dari rencana pembangunan proyek tersebut. Menurutnya, kelanjutan proyek ini akan diputuskan di pemerintahan berikutnya, di bawah Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Nanti tinggal keputusan kabinet (berikutnya)," ujarnya.

Puncak selama periode libur panjang Maulid Nabi kemarin mengalami kemacetan arah. Bahkan disebut-sebut ada pemudik yang menempuh perjalanan hingga 14 jam dari Bogor ke Cianjur.

Basuki mengatakan, ada sejumlah alternatif yang bisa dilakukan pemerintah dalam membantu mengurai kemacetan di Puncak, salah satunya pelaksanaan Inpres Jalan Daerah (IJD). Hal ini memungkinkan pemanfaatan jalan-jalan daerah Puncak sebagai rute alternatif.

"Saya lupa daerahnya, bagus dan sudah mulai berkembang dengan (tempat) wisata-wisata seperti pondok-pondok, bukan pondok pesantren melainkan kafe-kafe," kata dia.

Simak juga Video: Basuki Hadimuljono soal Peluang Jadi Menteri Prabowo: Hak Prerogatif Beliau

[Gambas:Video 20detik]

Sebagai tambahan informasi, rencana pembangunan Tol Puncak telah terdengar sejak awal 2023. Proyek Tol Caringin-Puncak-Cianjur alias Tol Puncak telah tercantum dalam Rencana Umum Jaringan Jalan Tol dengan target terbangun/operasi pada 2030-2034. Hal ini disampaikan oleh Danang Parikesit yang saat itu menjabat sebagai Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR.

Dalam materi yang disajikannya saat paparan, total biaya yang dibutuhkan untuk konstruksi tol tersebut mencapai Rp 24,37 triliun. Angka ini terdiri atas pembangunan untuk 5 seksi tol sepanjang 51,8 km.

Rinciannya, pertama untuk seksi 1 sepanjang 11,6 km memakan biaya hingga Rp 3,1 triliun. Kemudian untuk seksi 2 sepanjang 6,9 km membutuhkan biaya konstruksi Rp 2,4 triliun, dan seksi 3 sepanjang 9,7 km membutuhkan biaya Rp 8,02 triliun.

Lebih lanjut, untuk seksi 4 sepanjang 7,3 km membutuhkan biaya konstruksi sekitar Rp 1,68 triliun. Kemudian untuk seksi 5 sepanjang 16,3 km membutuhkan biaya sebesar Rp 9,07 triliun. Saat ini telah disetujui izin untuk pelaksanaan kajian studi.

"Saat ini sudah diberikan izin untuk kajian studi pada PT Matrasarana Arsitama dan Swoosh Capital KFT," kata Danang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI Dengan Kepala BPJT Kementerian PUPR, di Senayan, Jakarta, Selasa (28/3/2023).

Kementerian PUPR juga memasukkan Tol Puncak sebagai salah satu di antara 6 tol untuk dilelang pada 2024. Hal ini tercantum alam paparan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang saat itu masih dijabat oleh Herry Trisaputra Zuna.

"Di sektor jalan dan jembatan, tahap penyiapan ada 6 proyek dengan perkiraan investasi sebesar Rp 49,47 triliun. Yaitu jalan Tol Malang-Kepanjen, jalan Tol Lingkar Selatan Bandung, jalan Tol Kohod (Pakuhaji)-Lebakwangi (Neglasari), jalan Tol Pluit-Cengkareng, jalan Tol Sadang Extension, dan jalan Tol Puncak," kata Herry, dikutip dari siaran Youtube Komisi V DPR RI, Senin (10/7/2023).

Menurut Herry, jalan ini diperkirakan akan membentang sepanjang 50,2 km. Adapun dari bahan presentasinya yang ditayangkan, tertulis bahwa nilai investasi dari proyek ini masih dalam proses perhitungan sehingga besaran Rp 49,47 triliun itu tak termasuk Tol Puncak.

LRT Jabodebek menjadi salah satu transportasi pilihan banyak warga Jakarta dan sekitarnya. Transportasi umum yang satu ini sudah terhubung dengan sederet transportasi lainnya.

Stasiun LRT Jabodebek terhubung dengan berbagai moda transportasi lain, seperti Commuter Line, Woosh, dan TransJakarta, Biskita, serta moda transportasi lain untuk mempermudah pengguna dalam melanjutkan mobilisasi dengan lebih cepat dan efisien.

"Integrasi ini memungkinkan pengguna LRT Jabodebek untuk melanjutkan perjalanan mereka ke berbagai tujuan dengan mudah. Kami fokus untuk memberikan akses yang lebih baik, sehingga mobilitas masyarakat menjadi lebih terhubung dan efisien," ujar Manager Public Relations LRT Jabodebek, Mahendro Trang Bawono dalam keterangannya, Rabu (18/9/2024).

Mahendro bilang transportasi yang terintegrasi ini dapat mempercepat perjalanan masyarakat dengan angkutan umum. Lebih jauh integrasi transportasi ini juga diharapkan dapat berkontribusi mengurangi beban lalu lintas dan emisi karbon di Jakarta dan sekitarnya.

"Kami percaya bahwa layanan transportasi yang terintegrasi ini tidak hanya akan mempercepat perjalanan,tetapijuga berkontribusi dalam mengurangi beban lalu lintas dan emisi karbon di Jabodetabek," ujar Mahendro.

Koneksi Transportasi di Stasiun LRT Jabodebek:

1. Stasiun Dukuh Atas: KA Bandara Soekarno-Hatta, Commuter Line, MRT Jakarta, dan TransJakarta

2. Stasiun Setiabudi: TransJakarta

3. Stasiun Rasuna Said: TransJakarta

4. Stasiun Kuningan: TransJakarta

5. Stasiun Pancoran bank bjb: TransJakarta

6. Stasiun Cikoko: Commuter Line dan TransJakarta

7. Stasiun Ciliwung: TransJakarta

8. Stasiun Cawang: Transjakarta

9. Stasiun Halim: Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh), TransJakarta, dan Damri

10. Stasiun TMII: TransJakarta, Bus Kota, dan Angkot

11. Stasiun Kampung Rambutan: TransJakarta, Bus Kota, Bus Antar Kota, dan Angkot

12. Stasiun Ciracas: TransJakarta dan Angkot

13. Stasiun Harjamukti: Trans Depok, Trans Pakuan, Bus Kota, Angkot 121, Biskita, TransJakarta, Allegra Feeder Bus, Mikrotrans, Feeder Citra Indah, Feeder Bukit Golf, dan Shuttle Cimanggis

14. Stasiun Cikunir 2: Angkot

15. Stasiun Bekasi Barat: TransJakarta, Trans Patriot, Bus Kota dan Angkot

16. Stasiun JatiMulya: TransJakarta, Trans Patriot, Bus Kota dan Angkot

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak mau buru-buru meneken Keputusan Presiden (Keppres) perpindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Dia ingin memastikan semua hal betul-betul siap sebelum bisa meneken aturan tersebut.

Menurutnya tanda tangan itu mudah. Namun, semua yang ada di IKN harus dinyatakan benar-benar siap untuk menjadi tumpuan sebagai ibu kota baru.

"Kita melihat itu kesiapan betul-betul, di sana harus betul-betul, siap betul, tanda tangan gampang, tapi kesiapan IKN itu sendiri. Kalau yang namanya ditandatangani, pindah itu semua harus siap, bukan hanya gedung yang siap, furnitur harus siap, listrik harus siap, SDM harus siap ,sistemnya harus siap," beber Jokowi di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (18/9/2024).

Jokowi melanjutkan, pindah rumah saja urusannya banyak dan ruwet, apalagi harus memindahkan ibu kota. Maka dari itu, dia meminta semua harus diperhitungkan terlebih dahulu sebelum Indonesia benar-benar memindahkan ibu kotanya.

"Pindahan rumah aja ruwetnya kaya gitu, ini pindah ibu kota jadi semua harus dihitung," ujar Jokowi.

Eks Gubernur DKI Jakarta itu juga mengungkapkan bisa saja Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang akan meneken Keppres IKN. Hal ini bisa terjadi bila hingga Oktober mendatang IKN belum dirasa siap olehnya.

"Yang tanda tangan bisa saya, bisa juga presiden terpilih Prabowo Subianto. Pokoknya kotanya siap betul, ekosistem sudah terbangun, kalau itu sudah siap, juga ada pendukung lainya, logistik seperti apa, sekolah untuk anak-anak, rumah sakitnya siap nggak," ungkap Jokowi.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat tambahan anggaran untuk pagu anggaran 2025 mencapai Rp 40,59 triliun. Dengan demikian, anggaran Kementerian PUPR untuk tahun depan mencapai Rp 116,23 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, berdasarkan kesimpulan rapat yang lalu telah ditetapkan pagu anggaran PUPR mencapai Rp 75,63 triliun. Lalu berdasarkan keputusan Rapat Panja belanja pemerintah pusat RUU APBN 2025, Kementerian PUPR dapat tambahan anggaran Rp 40,59 triliun.

"Surat Dirjen Anggaran Kemenkeu nomor S-211/AG/2024 tanggal 11 September tentang perubahan pagu anggaran belanja Kementerian Lembaga 2025, hasil kesepakatan rapat panja belanja pemerintah pusat RUU APBN 2025, Kementerian PUPR dapat tambahan anggaran Rp 40,59 triliun," kata Basuki, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2024).

Basuki menjelaskan, angka tersebut dialokasikan untuk tiga prioritas utama, pertama, Rp 19,5 triliun untuk revitalisasi sekolah berdasarkan data Krisna DAK yang sudah diverifikasi Kemenristekdikti.

Kedua, untuk program non-quick wins antara lain berupa penyelesaian pembangunan bendungan dan irigasi Rp 11,98 triliun. Ketiga, tambahan anggaran dialokasikan untuk keberlanjutan pembangunan IKN Rp 9,11 triliun.

Lebih lanjut Basuki mengatakan, penambahan anggaran Kementerian PUPR membuat pagu anggaran tahun anggaran (TA) 2025 berubah menjadi Rp 116,22 triliun. Anggaran tersebut akan dialokasikan ke masing-masing program melalui unit organisasi PUPR, antara lain Sekretariat Jenderal Rp 528,44 miliar, Inspektorat Jenderal Rp 98,91 miliar, Ditjen Sumber Daya Air menjadi Rp 38,41 triliun, Ditjen Bina Marga menjadi Rp 37,31 triliun, Ditjen Cipta Karya menjadi Rp 33,64 triliun, dan Ditjen Perumahan menjadi Rp 5,07 triliun.

Selanjutnya Ditjen Bina Konstruksi Rp 558,36 miliar, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Rp 148,96 miliar, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Rp 92,79 miliar, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Rp 347,31 miliar.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat tambahan anggaran 2025 sebesar Rp 11,98 triliun untuk penyelesaian pembangunan bendungan dan irigasi. Ini sebagai dukungan untuk program prioritas Presiden Terpilih Prabowo Subianto, yakni ketahanan pangan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, secara keseluruhan pihaknya mendapat tambahan anggaran Rp 40,59 triliun untuk pagu anggaran 2025. Dari jumlah tersebut, sebagian akan digunakan untuk pembangunan bendungan dan irigasi.

"Program non-quick wins berupa penyelesaian pembangunan bendungan dan irigasi sebesar Rp 11,98 triliun," kata Basuki dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2024).

Basuki menjelaskan, alokasi anggaran tersebut akan dipergunakan untuk beberapa proyek. Pertama, melanjutkan pelaksanaan pembangunan bendungan-bendungan yang sudah dilaksanakan pada tahun ini, antara lain Bendungan Bagong di Jawa Timur, Bendungan Bener di Jawa Tengah, Bendungan Budong-budong di Sulawesi Barat, serta Bendungan Cibeet dan Cijurey di Jawa Barat.

Kedua, anggaran itu juga akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan Bendungan Karangnongko di Jawa Timur, Kedunglanggar di Jawa Tengah, Bendungan Manikin di Nusa Tenggara Timur, Bendungan Tiga Dihaji di Sumatera Selatan, dan Bendungan Way Apu di Maluku.

Selain bendungan, anggaran ini juga akan digunakan untuk membangun jaringan irigasi untuk melengkapi bendungan-bendungan yang sudah dibangun. Setidaknya total ada 12 daerah irigasi (DI) yang disiapkan, disertai dengan rencana rehabilitasi beberapa daerah.

Ketiga, anggaran juga akan dialokasikan untuk pembangunan DI yang tidak dilayani dari Bendungan. Setidaknya total ada sebanyak 61 proyek DI. Keempat, pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan dan irigasi di 11 lokasi.

Kelima, Basuki mengatakan bahwa alokasi anggaran tersebut juga akan dimanfaatkan untuk program padat karya P3-TGAI di 10.000 lokasi untuk mendukung ketahanan pangan.

"Ini semua adalah dalam rangka program unggulan Presiden Terpilih Pak Prabowo yaitu ketahanan pangan," ujar Basuki.

Selain bendungan dan irigasi, tambahan anggaran Rp 40,59 triliun juga akan dipergunakan untuk revitalisasi sekolah Rp 19,50 triliun dan keberlanjutan pembangunan IKN sebesar Rp 9,11 triliun.

Simak Video: Jokowi Resmikan Bendungan Margatiga Lampung, Telan Anggaran Rp 846 M

[Gambas:Video 20detik]

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat tambahan anggaran Rp 40,59 triliun untuk 2025. Dari jumlah tersebut, Rp 9,11 triliun di antaranya akan digunakan untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, secara keseluruhan PUPR mendapat tambahan anggaran Rp 40,59 triliun yang akan dialokasikan untuk program quick wins dan non-quickwins, salah satunya untuk IKN.

"Program non-quick wins kedua adalah keberlanjutan pembangunan IKN Rp 9,11 triliun. Ini dipakai untuk Direktorat Jenderal Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan," kata Basuki, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2024).

Untuk Bina Marga, alokasi anggaran proyek-proyek quick wins antara lain penanganan jalan akses di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pemenuhan akses perumahan, peningkatan jalan kawasan West Residence, Precinct Core, dan Sumbu Tripraja.

Selanjutnya anggaran juga akan digunakan untuk jalan akses Hunian Pekerja Konstruksi (HPK), Hankam, lingkar Sepaku 4, Sumbu Kebangsaan Sisi Barat dan Sisi Timur Tahap 2, pembangunan Jalan Lingkar Sepaku Tahap 2, Jalan Feeder distrik IKN, seksi 6C-1 Sp 3 ITCI-Simpang, 1B-Sumbu Kebangsaan Timur KIPP, dan pengawasan Teknik 5 kegiatan.

"Dan untuk pemenuhan sebagian kebutuhan pembangunan Bandara VVIP sisi landasan udara. Lalu pembangunan akses dan jalan bebas hambatan seksi 1A, ini yang akan dimulai di Kota Balikpapan Bandara Sepinggan-Tol balsam dan seksi 1B," papar Basuki.

Berikutnya, ada pembangunan tol seksi 5B Jembatan Pulau Balang-Simpang Riko, Seksi 6A Riko-Rencana Outer Ring Road IKN, dan Seksi 6B Rencana Outer Ring Road-Sp ITCI.

Kemudian di Cipta Karya ada pembangunan Kawasan Peribadatan, Kantor Kementerian PUPR, jaringan distribusi utama (JDU), jaringan distribusi pembagi (JDP) SPAM Sepaku Tahap 2, jaringan perpipaan air limbah KIPP IKN, sekolah, pasar, dan puskesmas.

Terakhir, lanjut Basuki, di bidang Perumahan alokasi anggaran akan dipergunakan untuk lanjutan penuntasan pembangunan 47 Tower Apartemen ASN dan Hankam.

Simak Video: Jokowi Heran PLTP Tak Jalan Cepat Meski RI Punya 40% Energi Panas Bumi Dunia

[Gambas:Video 20detik]

Holding BUMN sektor aviasi dan pariwisata, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney akan melakukan masterplan atau penataan ulang kawasan Borobudur. Hal ini dalam rangka mewujudkan Candi Borobudur sebagai destinasi pariwisata kelas dunia.

Langkah ini dilakukan InJourney bersama anak usahanya PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko (PT TWC) atau InJourney Destination Management (IDM).

Direktur Pemasaran dan Program Pariwisata InJourney, Maya Watono mengatakan penataan ulang Borobudur bukan hanya tentang memperbaiki secara fisik, namun juga tentang memberikan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Pihaknya berkomitmen untuk menjaga Borobudur agar tetap hidup dan relevan di tengah perubahan zaman.

"Kami ingin memastikan bahwa Borobudur tidak hanya dilihat sebagai peninggalan masa lalu, tetapi juga sebagai simbol harapan dan inovasi yang akan terus berkembang demi mewujudkan destinasi pariwisata berkelas dunia," kata Maya dalam keterangan tertulis, Rabu (18/9/2024).

Candi Borobudur merupakan salah satu dari lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP). Bangunan bersejarah ini dicanangkan sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia sejalan dengan komitmen InJourney dalam membangun destinasi yang inklusif.

Untuk mewujudkan visi pariwisata Borobudur yang berkualitas dan berkelanjutan, InJourney melalui IDM melakukan penataan ulang kawasan Borobudur dengan menggunakan empat pilar yakni spiritual, konservasi, pendidikan, dan pariwisata.

Pada pilar spiritual dilakukan penataan ruang, fasilitas dan pengembangan kegiatan spiritual. Untuk pilar ini, InJourney melakukan revitalisasi ruang terbuka hijau dan lansekap sebagai outdoor venue untuk kegiatan studi spiritual. Dilakukan pula revitalisasi untuk fasilitas pendukungnya.

Pilar konservasi dilakukan dengan preservasi situs warisan budaya dan revitalisasi ruang terbuka hijau, lanskap untuk fungsi penyangga pelestarian situs dan melakukan pengaturan alur kunjungan wisatawan dan kuota naik ke candi.

Lebih lanjut, pilar pendidikan dilakukan melalui pengembangan ruang dan fasilitas interpretasi dan edukasi. Sementara pariwisata adalah dengan pengembangan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.

Beberapa proyek strategis dilakukan InJourney antara lain dengan berfokus pada penataan Zona 2 dengan strategi yang mencakup penambahan area hijau melalui aforestasi. Salah satu fokus utama dari rencana ini adalah pendirian Borobudur Spiritual Sanctuary, sebuah pusat yang dirancang untuk meditasi, pendidikan, dan pelestarian nilai-nilai spiritual.

Direktur Utama IDM, Febrina Intan menambahkan, dalam pengembangan Zona 2 IDM juga melakukan pendekatan yang lebih ramah lingkungan. Ruang terbuka hijau ini tidak hanya akan mempercantik kawasan, tetapi juga memberikan area untuk kontemplasi bagi pengunjung yang ingin menikmati suasana alam yang tenang di sekitar candi.

"Kami mengembalikan koefisien dasar bangunan (KDB) di area Candi Borobudur dibawah angka 4% sebagaimana direkomendasikan oleh UNESCO, untuk menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan nyaman," ujar Febrina.

Fasilitas-fasilitas baru seperti taman lanskap, museum, dan Kampung Seni Borobudur akan menambah daya tarik Borobudur sebagai pusat seni dan budaya. Pengunjung akan dapat merasakan pengalaman yang lebih beragam, mulai dari pertunjukan seni hingga ruang untuk beristirahat yang nyaman.

Kampung Seni Borobudur dibangun di area seluas 10,74 hektare (ha) dan dirancang untuk meningkatkan pengalaman wisatawan dengan berbagai fasilitas yang modern. Proyek ini juga merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dirancang untuk menjadi destinasi wisata yang menarik dengan fasilitas yang lebih baik dan akses yang mudah bagi wisatawan.

Target Kunjungan Wisatawan Mancanegara Naik 5 Kali Lipat

Di samping itu, peningkatan konektivitas internasional juga menjadi fokus utama. Kerja sama dengan maskapai seperti Thai Airways, yang telah menjalin MoU dengan InJourney, memungkinkan adanya penerbangan langsung dari Bangkok ke Yogyakarta. Hal ini akan membuka akses lebih luas bagi wisatawan internasional, khususnya dari Asia Tenggara.

Jumlah kunjungan Candi Borobudur pada peak season sebesar 1,4 juta baik wisatawan domestik dan mancanegara, jumlah tersebut 10%-nya merupakan kunjungan dari wisatawan mancanegara.

Dengan jumlah yang sangat potensial ini dan dengan dibukanya konektivitas udara antara Thailand via Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) ditargetkan terdapat kenaikan kunjungan dari wisatawan mancanegara sebesar 5 kali lipat ke depannya.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya telah menyelesaikan pembangunan 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang tersebar di berbagai wilayah perbatasan di seluruh Indonesia.

Pembangunan PLBN tersebut berdasarkan pada Instruksi Presiden RI (Inpres) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 PLBN Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan PLBN tidak hanya menjadi kebanggaan Indonesia sebagai bangsa besar, tetapi yang terpenting adalah fungsi pertahanan, keamanan, dan sekaligus sebagai embrio pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan.

"Pembangunan PLBN tidak hanya sebagai gerbang masuk, namun menjadi embrio pusat pertumbuhan ekonomi kawasan yang dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat perbatasan," kata Basuki dalam keterangan tertulis, Rabu (18/9/2024).

Sementara itu, Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti menyebut, ada tujuh PLBN yang telah selesai sepanjang pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada kurun 2019-2024.

Infrastruktur tersebut antara lain PLBN Serasan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, PLBN Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, PLBN Sei Nyamuk di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, PLBN Napan di Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi NTT.

Lalu ada PLBN Yetetkun di Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan, PLBN Labang di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, dan PLBN Long Nawang di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara.

"Sebanyak lima PLBN telah beroperasi, dan telah didukung pelayanan lintas batas negara oleh Imigrasi, Bea dan Cukai, Karantina Kesehatan, Karantina Pertanian dan Karantina Ikan," kata Diana

Sedangkan dua PLBN lainnya, yaitu PLBN Labang dan PLBN Long Nawang di Kalimantan Utara, saat ini telah selesai dibangun dan sedang dalam tahap awal pengoperasian.

Direktur Bina Penataan Bangunan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Cakra Nagara mengatakan, pembangunan PLBN dilaksanakan melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) di setiap provinsi yang memiliki wilayah perbatasan.

"Adapun jumlah anggaran yang dialokasikan bagi pembangunan 5 PLBN yang telah beroperasi sebesar Rp 837 miliar," kata Cakra.

Rinciannya meliputi, PLBN Serasan di Kepulauan Riau sebesar Rp 145,7 miliar, PLBN Jagoi Babang di Kalimantan Barat sebesar Rp 209,14 miliar, PLBN Sei Nyamuk di Kalimantan Utara sebesar Rp 248,5 miliar, PLBN Napan di NTT sebesar Rp 106,24 miliar dan PLBN Yetetkun di Papua Selatan sebesar Rp 127,4 miliar.

Sementara, anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan PLBN Labang di Kalimantan Utara Rp 210,78 miliar, dan untuk PLBN Long Nawang di Kalimantan Utara sebesar Rp 243,63 miliar. Secara keseluruhan, anggaran yang dipergunakan untuk pembangunan 7 PLBN ini mencapai Rp 1,29 triliun.

"Kedua PLBN tersebut mulai dibangun sejak 2020 dan selesai pada 2023. Saat ini sedang dalam proses persiapan operasional, dan diharapkan dapat beroperasi sepenuhnya pada akhir 2024," tambah Cakra.

Pembangunan ketujuh PLBN tersebut dilengkapi dengan Bangunan Inti, Gudang Barang dan Transit, Kantor dan Wisma, Mess, Bangunan Tower Air, Pos Jaga, Powerhouse, Bangunan TPS, Bangunan Utilitas, Bangunan Penunjang, X-Ray Cabin Baggage, dan Metal Detector. Pada beberapa PLBN, juga dilengkapi dengan Kios dan Pasar Perbatasan.

Di samping itu, salah satu PLBN yang termasuk ke dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2019, yaitu PLBN Sota di Kabupaten Merauke, Papua Selatan telah beroperasi dan diresmikan Presiden Jokowi pada Oktober 2021.

Sedangkan, tiga PLBN lainnya yakni PLBN Sei Kelik di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, PLBN Long Midang di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, dan PLBN Oepoli di Kabupaten Kupang, Provinsi NTT sedang dalam proses penyelesaian.