Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan optimisme dan langkah antisipatif menjadi kunci dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan oleh pemerintahan baru. Ia menggarisbawahi pentingnya kebijakan strategis dan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong transisi menuju ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.

Lestari mengatakan bahwa kepemimpinan baru yang terpilih mendapatkan kepercayaan besar dari masyarakat, yang merupakan modal baik untuk langkah-langkah ke depan. Pernyataan ini disampaikan saat membuka diskusi daring bertema Prospek Perekonomian Indonesia Tahun 2025 yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12 pada Rabu (6/11).

Lestari mengungkapkan bahwa dalam pidato perdana Presiden Prabowo (20/10) menekankan empat prioritas utama dalam pembangunan ekonomi: swasembada pangan, swasembada energi, pembenahan subsidi, dan hilirisasi. Realisasi program-program ini, menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, diharapkan dapat memperkuat perekonomian Indonesia dalam jangka panjang.

Rerie, legislator dari Dapil II Jawa Tengah, mengungkapkan bahwa pada akhir September lalu, Bank Indonesia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai sekitar 4,8% hingga 5,6% pada 2025. Optimisme ini, menurut Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem tersebut, ini merupakan modal yang baik untuk menggerakkan ekonomi nasional di tengah berbagai tantangan.

Rerie berharap tantangan di sektor ekonomi tidak menghalangi langkah untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

"Optimisme diperlukan dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi, tetapi jangan lupa mempersiapkan langkah antisipasi sambil terus berproses mencari solusi untuk menjawab tantangan yang dihadapi," ujar Rerie dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia, David Sumual, menyatakan bahwa perekonomian Indonesia masih dipengaruhi oleh dinamika global seperti hasil Pemilu AS dan melambatnya perekonomian Tiongkok.

Menurutnya, dunia saat ini penuh ketidakpastian, termasuk utang AS yang mencapai 120% PDB dan konflik geopolitik di berbagai kawasan. David berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan tabungan domestik jika ingin mencapai lebih dari 5%.

"Kalau perekonomian Indonesia mau tumbuh 6%-7% harus mampu menyerap investasi asing 3-4 kali lipat lebih besar daripada tahun ini," tegas David.

David menyayangkan bahwa Indonesia sedang mengalami deindustrialisasi, sementara negara tetangga seperti Vietnam dan Malaysia justru menerima aliran investasi asing di berbagai sektor.

David berharap bonus demografi yang dimiliki Indonesia dapat dimanfaatkan dengan baik dalam 10-15 tahun mendatang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Ni Made Sukartini, Ketua Program Studi Magister Ekonomi Kesehatan Universitas Airlangga, menyatakan bahwa prioritas aktivitas ekonomi pemerintah berbeda dengan prioritas individu, rumah tangga, dan perusahaan.

Upaya pemerintah mencapai targetnya mendorong peningkatan belanja, menyebabkan defisit anggaran. Ni Made berharap kebijakan pengeluaran tinggi dalam 10 tahun terakhir dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan pendapatan rumah tangga untuk memperkuat daya beli.

Ni Made menyatakan bahwa upaya pemerintahan baru untuk mencapai swasembada pangan melalui ekstensifikasi pertanian harus mempertimbangkan kapasitas masyarakat di luar Jawa dalam menanam padi. Di masa Orde Baru, ekstensifikasi pertanian di luar Jawa diawali dengan program transmigrasi dari Jawa ke daerah-daerah tersebut.

"Ada proses asimilasi budaya dalam hal menanam padi dari masyarakat Jawa ke masyarakat tujuan transmigrasi, yang merupakan bagian dari terealisasinya swasembada pangan di masa itu," ujarnya.

Jadi, tegas Ni Made, catatan untuk upaya ekstensifikasi pertanian di luar Jawa harus disiapkan terlebih dahulu tenaga kerja yang memiliki kompetensi yang tepat untuk mewujudkan swasembada pangan.

Shohibul Imam, Anggota Komisi XI DPR RI, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi global saat ini melambat. Berdasarkan pengamatannya terhadap pidato Presiden Prabowo saat mengucapkan sumpah jabatan, Shohibul melihat optimisme dalam mewujudkan sejumlah program. Menurutnya, optimisme ini penting untuk mencapai target pertumbuhan 8% yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo.

Shohibul juga mengamati bahwa arah kebijakan ekonomi pemerintahan baru adalah ekonomi kerakyatan, dengan rencana penghapusan utang macet di sektor UMKM.

Wakil Sekretaris Dewan Pakar Partai NasDem, Sonny Y. Soeharso, menyatakan bahwa kesesuaian program andalan pemerintahan baru dengan postur anggaran yang ada sangat penting untuk kesuksesan. Menurutnya, prioritas program dan postur anggaran harus sesuai, sehingga diperlukan politik anggaran yang tepat.

Sonny berpendapat bahwa jika penanganan sektor ekonomi nasional hanya biasa saja, pertumbuhan ekonomi hanya akan mencapai sekitar 5%. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 7%-8%, diperlukan kebijakan, strategi, dan program kerja yang tepat.

Sonny juga menyarankan pemerintah untuk mendorong peningkatan keterampilan tenaga kerja yang dibutuhkan pasar global sebagai bagian dari upaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Deputy Editor In Chief CNBC Indonesia, Muchamad Ghufron menyatakan bahwa Indonesia lemah dalam menarik investor asing di sektor teknologi dan turunannya. Para calon investor mengeluhkan kesulitan dalam mendapatkan kemudahan investasi dan pembebasan lahan, sehingga memilih Johor, Malaysia, untuk membangun pabrik.

Ghufron menyarankan pemerintah merevisi peraturan yang menghambat investasi. Di sisi lain, kebijakan impor pemerintah terkesan sangat terbuka, terutama di sektor industri tekstil dan fashion. Ghufron menekankan pentingnya kebijakan yang melindungi produk lokal.

Wartawan senior lain Saur Hutabarat menyatakan bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5%, pemerintah harus meningkatkan investasi langsung ke dalam negeri hingga 3-4 kali lipat. Menurutnya, pemerintah perlu belajar dari Singapura yang memberikan perlakuan yang sama antara investor asing dan pengusaha lokal.

Saur menyoroti bahwa di Indonesia masih ada diskriminasi harga tiket antara wisatawan asing dan domestik, seperti di Candi Borobudur. Ia menekankan bahwa modal tidak mengenal kewarganegaraan, sehingga perlakuan yang berbeda terhadap investor asing dapat membuat mereka memilih negara lain.

Menteri Perdagangan Budi Santoso melepas kontainer berisi 400.000 produk makanan olahan produksi PT Mayora Indah Tbk ke 15 negara di kawasan Afrika, Timur Tengah, Asia Tenggara, Asia Selatan, dan wilayah lainnya. Ekspor produk camilan itu disebut senilai US$ 1 juta atau setara Rp 15,70 miliar.

Pelepasan ekspor berlangsung Selasa, (5/11) lalu di Cikupa, Tangerang, Banten. Budi mengapresiasi konsistensi eksportir dalam mengekspor produk-produk Indonesia. Terlebih lagi, ekspor kali ini menyasar pasar-pasar di negara tujuan ekspor nontradisional. Hal ini selaras dengan kebijakan Kementerian Perdagangan untuk memperluas pasar ekspor bagi produk-produk Indonesia.

"Perluasan pasar ekspor adalah salah satu dari tiga program utama Kemendag. PT Mayora Indah Tbk telah memperluas ekspornya ke negara-negara yang termasuk pasar ekspor nontradisional. Hal ini lah yang menjadi harapan kami, yaitu agar pasar Indonesia berkembang ke negara yang belum tersentuh," kata Budi dalam keterangannya, dikutip Rabu (6/11/2024).

Produk yang dilepas ekspornya kali ini mencakup makanan manis (confectionery) seperti biskuit, wafer, dan permen, serta kopi instan. Kelima belas negara tujuan ekspornya adalah Palestina, Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Persatuan Emirat Arab, Mesir, Afrika Selatan, Madagaskar, Filipina, Thailand, Vietnam, Malaysia, Bangladesh, Armenia, dan Australia.

Budi menekankan, kemampuan meningkatkan daya saing produk menjadi salah satu faktor utama untuk menguasai pasar, baik pasar negeri sendiri maupun pasar luar negeri. la mengingatkan, besarnya pasar dalam negeri harus menjadi motivasi produk lokal untuk merajai pasar di negeri sendiri.

Kemendag terus mendukung para pelaku usaha dalam negeri untuk meningkatkan daya saing. Selain itu, Kemendag terus berupaya mengamankan pasar dalam negeri melalui instrumen-instrumen perdagangan yang ada.

Menteri Perdagangan Budi Santoso melepas kontainer berisi 400.000 produk makanan olahan produksi PT Mayora Indah Tbk ke 15 negara di kawasan Afrika, Timur Tengah, Asia Tenggara, Asia Selatan, dan wilayah lainnya. Foto: Dok. Kemendag

Budi berharap, eksportir akan lebih masif lagi memanfaatkan pasar nontradisional yang telah terbuka aksesnya melalui sejumlah perjanjian dagang Indonesia dengan negara mitranya. Dalam waktu dekat, tiga perjanjian dagang ditargetkan selesai yaitu dengan Kanada, Peru, dan Eurasia.

Terkait dukungan ekspor bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), Kemendag memiliki program UMKM Berani Inovasi, Siap Adaptasi Ekspor (UMKM BISA Ekspor). Program ini digagas agar semakin banyak UMKM yang merambah pasar ekspor.

"Kami mengapresiasi Mayora yang bekerja sama dengan petani kopi lokal dan turut menggunakan mesin lokal dalam proses produksinya. Kami harap, kerja sama dan kolaborasi semacam ini terus dilakukan," kata Budi.

Direktur Utama PT Mayora Indah Tbk Andre Sukendra Atmadja menyampaikan, Mayora Group sebagai perusahaan Indonesia membuktikan produk Indonesia dapat bersaing di pasar global. Bahkan, sejalan dengan program pemerintah untuk terus mendorong komoditas ekspor, Mayora Group hari ini melepas kontainer ekspor yang ke-400.000 dengan tujuan 15 negara sekaligus.

"Mayora ingin membuktikan bahwa Indonesia bukan sekadar tukang jahit produk merek bangsa lain. Indonesia bisa menciptakan merek sendiri, produk sendiri, mengekspor, dan menjadi market leader di luar negeri. Misi kami adalah membuktikan bahwa produk dengan merek Indonesia juga berkelas dunia sehingga dapat mengangkat harga diri dan martabat Indonesia di mata dunia," kata Andre.

Meskipun ekonomi global melambat, permintaan global atas produk makanan olahan diperkirakan tetap tumbuh positif 7,74% hingga 2029 mendatang seiring dengan pertumbuhan jumlah populasi dunia. Besarnya pasar ini menjadi kesempatan besar bagi pelaku bisnis makanan untuk ekspansi Di sisi lain, pada periode 2019-2023, tren ekspor produk makanan olahan Indonesia tumbuh sebesar 6,81%.

Begitu juga pada periode Januari-Agustus 2024, ekspor produk makanan olahan telah mencapai US$ 3,6 miliar atau tumbuh 6,48% dari periode yang sama pada 2023.

Secara umum, negara tujuan ekspor makanan olahan Indonesia meliputi Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Selain itu, Amerika Serikat, Tiongkok, Arab Saudi, Jepang, dan Australia juga termasuk dalam 10 negara importir produk makanan olahan Indonesia.

Hungaria siap mendukung program-program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG). Dukungan ini melalui penyediaan agroteknologi hingga drone pertanian.

Duta Besar Hungaria untuk Indonesia Lilla Karsay mengatakan, pihaknya menyoroti target ambisius Prabowo untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Visi tersebut didukung dengan sejumlah program prioritas mulai dari MBG hingga peningkatan kualitas sektor kesehatan dan pendidikan.

"Visi Indonesia Emas 2045 yang menurut saya merupakan langkah yang sangat ambisius dan sangat berani dari pemerintah Indonesia, dan bukan tidak mungkin untuk dicapai, dan Hungaria ada di sini untuk membantu Indonesia mencapai tujuan-tujuan ini," kata Lilla dalam konferensi pers di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Menurutnya, produk paling strategis yang bisa ditawarkan Hungaria untuk mendukung program-program pemerintah Indonesia saat ini adalah teknologi. Untuk MBG, salah satu teknologi yang ditawarkan seperti agroteknologi.

"Tentang program makanan gratis dan bergizi, kami yakin bahwa kami perlu membantu Indonesia untuk meningkatkan produknya," ujar Lilla.

Agroteknologi menjadi salah satu hal yang akan ia promosikan untuk mendukung program MBG. Selain itu, juga ada teknologi pertanian terpadu (precisionfarming), akuakultur, hingga drone pertanian.

Di samping itu, pihaknya juga menawarkan teknologi keamanan siber. Hal ini berkaca dari beberapa kasus kebocoran data yang terjadi di Indonesia beberapa waktu ke belakangan.

"Setelah tinggal di Indonesia beberapa tahun, saya harus katakan, ada beberapa kendala dalam pertahanan keamanan siber. Jadi (teknologi) itulah yang juga membuat Hongaria terkenal, dan kami memiliki referensi (teknologi keamanan siber) di seluruh dunia," ujarnya.

Menurutnya, menyangkut keamanan pemerintah perlu mempertimbangkan dengan ketat saat memilih mitra kerja samanya. Lilla yakin, Hungaria bisa menjadi mitra potensial yang sangat baik karena tidak memiliki kepentingan untuk membahayakan.

MLFF juga menjadi teknologi yang ditawarkannya dalam mendukung target-target pemerintah. Teknologi ini dipandang sebagai solusi mengatasi kemacetan di gerbang tol yang menyebabkan kerugian ekonomi bagi Indonesia sebesar US$ 300 juta setiap tahunnya. Berdasarkan data Bank Dunia 2019, kemacetan menyebabkan kerugian ekonomi di Indonesia sebesar US$ 4 miliar per tahun

MLFF sendiri di Indonesia digarap oleh Badan Usaha Pelaksana (BUP) PT Roatex Indonesia Toll System (RITS). Direktur Utama RITS, Attila Keszeg mengatakan, pihaknya telah berupaya membuka komunikasi dengan pemerintahan baru menyangkut dukungan lanjutan untuk sistem MLFF di Indonesia.

"Terkait dengan pemerintahan baru, kami masih menunggu konfirmasi, kami sudah berusaha berkomunikasi. Pemerintah kami pasti akan mendukung dan men-support kebijakan-kebijakan yang ada saat ini," ujar Attila dalam kesempatan yang sama.

Donald Trump menang dalam pemilihan presiden (pilpres) Amerika Serikat (AS). Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani pun berharap hubungan Indonesia dan AS semakin erat ke depannya, terutama di sektor perdagangan dan investasi.

Rosan menilai setiap ada pergantian pemimpin ada dampaknya. Menurutnya, terpilihnya Trump kembali merupakan hal yang positif bagi Indonesia maupun Amerika Serikat (AS).

Lebih lanjut, Rosan mengatakan, Presiden Prabowo Subianto juga akan melakukan kunjungan ke AS sebagai salah satu negara tujuan dalam lawatannya ke luar negeri.

"Semoga dengan terpilihnya Trump ini, hubungan kita diharapkan makin meningkat, utamanya di perdagangan dan investasi. Dan memang setiap ada pergantian ada dampaknya. Ini hal yang positif buat kita semua. Kita juga akan ke US juga kan ya. Saya sama bapak presiden juga akan ke sana," kata Rosan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Dalam kujungan AS tersebut, Rosan mengatakan, salah satu hal yang dibahas terkait energi baru terbarukan hingga energi bersih. Selain itu, yang akan dibahas ialah terkait kelanjutan Just Energy Transition Partnership (JETP).

JETP merupakan skema pendanaan dan kemitraan global yang bertujuan untuk mempercepat transisi energi yang adil dan berkelanjutan. JETP diluncurkan pada November 2022 di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali.

Saat ditanya apakah juga akan menawarkan terkait Ibu Kota Nusantara (IKN), Rosan hanya menyebut semua hal bisa dibicarakan. "Kita tentunya bicara nantinya terutama di renewable energy, clean energy, mengenai JETP bagaimana kelanjutannya. Kita akan bicarakan seperti itu. (IKN juga?) Semua baik kita bicarakan," jelas Rosan.

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tak banyak bicara mengenai pilpres AS. Begitu juga saat ditanyakan seperti apa arahan Prabowo terkait pilpres AS.

"Nanti kita lihat ya," ujarnya.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bambang Soesatyo (Bamsoet) menuturkan Kadin Indonesia akan bentuk satuan tugas (satgas) untuk menjawab putusan MK. Diketahui, putusan MK tersebut mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) yang diajukan oleh Partai Buruh.

Di mana salah satu putusan perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023 tersebut, MK meminta pembentuk Undang-undang (UU) untuk mengeluarkan aturan ketenagakerjaan dari UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Selanjutnya, pemerintah dan DPR diminta membentuk UU Ketenagakerjaan yang baru.

"Integrasi aturan ketenagakerjaan dalam satu kerangka dengan berbagai kebijakan lain pada UU Cipta Kerja dapat memunculkan kekaburan norma. Sebagai contoh, ketentuan yang berkaitan dengan upah, pengaturan jam kerja, dan perlindungan terhadap pekerja memiliki nuansa dan kebutuhan yang khusus. Jika aspek-aspek ini dikelola dalam satu regulasi yang luas, maka risiko terjadinya perhimpitan norma serta kontradiksi menjadi sangat besar dan pada gilirannya dapat merugikan pekerja," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (6/11/2024).

Hal itu ia sampaikan usai menghadiri rapat Kadin yang dipimpin oleh Ketum Kadin Indonesia Anindya Bakrie di Jakarta. Kemudian, ia menjelaskan salah satu alasan utama di balik putusan MK adalah kesulitan masyarakat awam dan pekerja untuk memahami norma-norma baru yang diperkenalkan dalam UU Cipta Kerja.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran jika masalah tersebut tidak ditangani dengan serius, tata kelola dan hukum ketenagakerjaan di Indonesia akan terjebak dalam ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang berkepanjangan.

Maka dari itu, pemisahan ini bertujuan untuk menjamin kejelasan dan kepastian hukum yang fundamental dalam dunia ketenagakerjaan dan merupakan hak dasar bagi setiap pekerja.

"Pemisahan aturan ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja juga penting untuk mempertahankan prinsip perlindungan pekerja yang merupakan salah satu pilar dalam hukum ketenagakerjaan. Dengan adanya UU Ketenagakerjaan yang terpisah, harapannya adalah norma-norma yang ada dapat lebih mudah diakses dan dipahami oleh semua pihak yang terlibat, baik itu pekerja, pengusaha, maupun masyarakat umum. Sehingga hak-hak pekerja dapat dilindungi dengan lebih baik," kata Bamsoet.

Lebih lanjut, Bamsoet mendorong pemerintah bersama DPR segera menindaklanjuti putusan MK dengan merumuskan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru dengan melibatkan berbagai stakeholder. Mulai dari perwakilan pekerja, pengusaha, dan masyarakat sipil.

Pendekatan partisipatif ini akan menciptakan undang-undang yang lebih komprehensif, inklusif dan solutif, sehingga dapat menjawab kebutuhan semua pihak.

"Pembuatan UU Ketenagakerjaan yang baru dengan diikuti upaya edukasi serta pengawasan ketat, diharapkan dapat menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh pekerja di Indonesia. Hal ini bukan hanya merupakan tuntutan hukum, tetapi juga mencerminkan komitmen negara untuk melindungi hak dasar setiap individu dalam bidang ketenagakerjaan," pungkas Bamsoet.

Badan Pangan Nasional telah mengusulkan agar bantuan beras dilanjutkan pada 2025. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan perbedaan penyaluran bantuan beras dari sebelumnya yakni jumlah penerima.

Arief mengatakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan beras pada 2025 turun menjadi 16 juta keluarga. Sementara sebelumnya mencapai 22 juta KPM.

"Perubahan jumlah penerimanya saja, penerimanya tadinya 22 juta menjadi 16 juta KPM," kata dia ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Penurunan jumlah penerima bantuan beras ini karena tahun depan sudah ada program bantuan lain seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sementara jumlah penyalurannya masih tetap 10 kilogram (kg) per KPM.

"Harusnya sudah bisa ter-cover dengan beberapa kegiatan lainnya juga. Jadi ini intervensi pemerintah dan stabilisasi untuk 16 juta KPM," ungkapnya.

Sementara ini, Bapanas mengusulkan utamanya penyaluran bantuan beras untuk Januari-Februari 2025. Anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 5,1 triliun.

"Kalau nggak salah (anggarannya) Rp 5,1 triliun untuk dua bulan. Sisanya nanti akan komunikasikan lagi," ucapnya.

Untuk keberlanjutan program ini, pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas). Dia meyakini usulan tersebut akan segera disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Pak Menko akan menyampaikan sebelum Pak Presiden ke luar negeri, mungkin akan disampaikan. Paralel bagaimana pun kita harus juga melaporkan ke Komisi IV," tuturnya.

Sebelumnya, dalam rapat dengan Komisi IV DPR RI, Arief meminta dukungan agar anggaran Badan Pangan Nasional ditambah untuk melanjutkan program bantuan pangan beras. Untuk waktu dekat, penyaluran bantuan pangan beras akan dilakukan pada Januari-Februari 2025 sebanyak 300 ribu ton.

"Kalau berkenan, untuk bulan Januari-Februari 2025 kami mengajukan juga untuk dialokasikan dana stabilisasi SPHP itu 150 ribu ton kali dua (300 ribu ton), kemudian juga dengan dimulai bantuan pangan 2025. Karena dalam rapat terakhir ini tidak mendapat persetujuan," kata Arief dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta Pusat.

Ketua Bidang Sinergitas BUMN dan BUMD Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Mufti Anam mengapresiasi dukungan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terhadap pengusaha muda di Indonesia. Khususnya dalam mempermudah akses layanan perbankan dan permodalan.

Diketahui, BRI dan HIPMI sepakat untuk bekerja sama dalam mendorong pengusaha muda naik kelas. Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan MoU antara kedua pihak di Auditorium BRIlian Center, Jakarta beberapa waktu lalu. Adapun kerja sama ini bertujuan untuk menyediakan akses permodalan, fasilitas layanan perbankan, serta berbagai kemudahan lain bagi anggota HIPMI.

"Dengan adanya MoU ini, berbagai kemudahan dan fasilitas perbankan dapat dinikmati oleh rekan-rekan kami di BPP HIPMI. Kami sangat berterima kasih atas kemitraan ini, yang memungkinkan akses permodalan lebih mudah bagi anggota kami. Dukungan ini akan membantu rekan-rekan anggota HIPMI di daerah serta menjadi solusi bagi tantangan yang mereka hadapi di wilayah masing-masing," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Di sisi lain, Wakil Bendahara Umum BPP HIPMI Margaret Srijaya menjelaskan program ini bukan sekadar wacana atau MoU, melainkan telah dijalankan dengan langkah nyata, termasuk realisasi program kartu kredit bisnis.

"Hingga kini, sudah ada ratusan pengajuan kartu kredit bisnis dari HIPMI kepada BRI. Selain itu, terdapat pengajuan pinjaman yang sudah terealisasi dengan total mencapai Rp110 miliar," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Commercial, Small, and Medium Business BRI Amam Sukriyanto mengatakan kerja sama ini menjadi wujud komitmen BRI dalam mendukung sektor UMKM, sebagai pilar penting dalam perekonomian nasional. Dia berharap kolaborasi yang terjalin antara BRI dan HIPMI dapat memperluas akses permodalan dan memperkuat pengembangan bisnis anggota HIPMI di seluruh Indonesia.

"Sebagai agent of development, BRI Group berkomitmen penuh dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia. Hingga Triwulan III 2024, BRI Group telah menyalurkan kredit sebesar Rp 1.353,36 triliun, dengan sekitar 81,70% atau Rp 1.105,70 triliun khusus dialokasikan untuk segmen UMKM," ungkapnya.

Amam menambahkan kerja sama ini adalah langkah nyata BRI dalam memperkuat UMKM di seluruh ekosistem perekonomian nasional.

"Dengan berbagai pemberdayaan dan layanan perbankan yang kami berikan, kami berharap dapat mendorong anggota HIPMI naik kelas," katanya.

"Dengan berbagai kemudahan yang diberikan, BRI bertekad membantu pengusaha muda mempercepat pertumbuhan bisnis, meningkatkan daya saing, hingga memperbesar kontribusi bagi perekonomian nasional. Dukungan BRI didasari kepercayaan bahwa pengusaha muda yang inovatif akan menjadi pilar utama dalam membangun ekonomi Indonesia yang lebih kuat dan berkelanjutan," lanjut Amam.

Pemerintah berencana menghapus utang UMKM di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, hingga kelautan. Penghapusan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Kelautan serta UMKM lainnya.

Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan aturan ini menjadi bentuk keberpihakan pemerintah terhadap pelaku UMKM di Indonesia.

"Kalau tadi ditanyakan, banknya di mana, yang notabene adalah nasabah bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau bank Himbara," kata Maman dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Agar tidak terjadi simpang siur, kata dia, maka penghapusan kredit hanya untuk pelaku UMKM di sektor tertentu yang terkena beberapa permasalahan, seperti bencana alam dan COVID-19.

"Sehingga tidak semua pelaku UMKM kita dihapuskan utang-utangnya. Hanya yang memang sudah betul-betul tidak bisa tertolong," ucapnya.

Selanjutnya, bagi para pelaku UMKM yang bergerak di sektor tersebut sudah tidak memiliki kemampuan bayar, dan jatuh tempo, sudah terlebih dahulu di proses penghapusan bukunya di bank Himbara.

"Jadi ini, memang betul-betul sudah tidak memiliki kemampuan lagi, dan itu rentangnya kurang lebih sekitar 10 tahunan. Saya sampaikan, tidak semua pelaku UMKM," katanya.

Artinya bagi pelaku UMKM lain yang memang memiliki dan dinilai oleh bank Himbara masih memiliki kekuatan untuk terus jalan, tidak menjadi kriteria yang mendapat penghapusan utang.

"Saya sampaikan ini, supaya kita ada kesamaan persepsi jangan sampai diterjemahkan lebar kemana-mana," kata Maman.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan penghapusan piutang macet bagi UMKM di Istana Merdeka pada Selasa (5/11). Prabowo menekankan kebijakan ini lahir dari aspirasi masyarakat, khususnya petani dan nelayan yang kerap menghadapi tantangan berat dalam mempertahankan keberlanjutan usaha mereka.

"Setelah mendengar saran dari berbagai pihak, terutama kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia, saya mengeluarkan PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM," kata Prabowo.

Kebijakan ini meliputi penghapusan utang bagi UMKM di tiga bidang yaitu pertanian, perkebunan, peternakan; perikanan dan kelautan, serta industri mode/busana dan kuliner. Sejumlah sektor ini dinilai menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional.

"Kami berharap dengan kebijakan ini, para produsen pangan seperti petani dan nelayan dapat melanjutkan usaha mereka dengan lebih berdaya guna bagi bangsa dan negara," katanya.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk jajaran menterinya. Menurut Zulhas, Prabowo ingin anggaran negara dihemat dan digunakan sesuai kebutuhan.

Zulhas menyebut anggaran untuk perjalanan ke luar negeri yang tidak diperlukan harus dikurangi. Dengan begitu maka negara bisa menghemat Anggaran.

"Kedua, arahan beliau kita harus hemat anggaran yang betul-betul diperlukan. Acara seremonial, acara perjalanan ke luar negeri yang nggak penting banget, nggak diperlukan, dikurangi ya," sebut Zulhas di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Zulhas menyatakan Prabowo ingin agar anggaran negara digunakan untuk hal produktif dan membantu rakyat miskin. Uang negara juga diharapkan mengalir untuk proyek irigasi hingga pertanian.

"Pendek kata, anggaran bisa dihemat, sebisa mungkin dihemat untuk dipergunakan hal produktif. Utamakan untuk bantu yang miskin rakyat kita yang mungkin kesulitan. Kemudian hal produktif seperti pembangunan irigasi, pertanian," terang Zulhas.

Pada kesempatan itu ia juga menegaskan jika program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program prioritas pemerintah. Sesuai arahan Prabowo, Zulhas menyebut program tersebut harus dijalankan dengan baik.

Menurutnya anggaran yang disediakan pada tahap awal mencapai Rp 71 triliun. Terkait detail daerah penerima program MBG, Zulhas menyebut perlu ada rapat lanjutan untuk membahasnya.

"(Anggaran) Rp 71 triliun sudah direncanakan. Detailnya banyak kita akan rapat lagi," tutupnya.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menjalin sinergi strategis dengan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) dalam upaya memperkuat dukungan bagi pengusaha muda di seluruh Indonesia. Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang berlangsung di Auditorium BRIlian Center, Jakarta beberapa waktu lalu, bertujuan untuk menyediakan akses permodalan, fasilitas layanan perbankan, serta berbagai kemudahan lain bagi anggota HIPMI.

Kerja sama ini menjadi wujud komitmen BRI sebagai agen pembangunan yang berperan aktif dalam mendukung sektor UMKM, sebagai pilar penting dalam perekonomian nasional. Terkait dengan hal tersebut, Direktur Commercial, Small, and Medium Business BRI Amam Sukriyanto menyampaikan antusiasmenya terhadap sinergi ini. Dia berharap kolaborasi BRI dan HIPMI dapat memperluas akses permodalan dan memperkuat pengembangan bisnis anggota HIPMI di seluruh Indonesia.

"Sebagai agent of development, BRI Group berkomitmen penuh dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia. Hingga Triwulan III 2024, BRI Group telah menyalurkan kredit sebesar Rp 1.353,36 triliun, dengan sekitar 81,70% atau Rp 1.105,70 triliun khusus dialokasikan untuk segmen UMKM," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Amam menambahkan kerja sama ini adalah langkah nyata BRI dalam memperkuat UMKM di seluruh ekosistem perekonomian nasional.

"Dengan berbagai pemberdayaan dan layanan perbankan yang kami berikan, kami berharap dapat mendorong anggota HIPMI naik kelas," katanya.

"Dengan berbagai kemudahan yang diberikan, BRI bertekad membantu pengusaha muda mempercepat pertumbuhan bisnis, meningkatkan daya saing, hingga memperbesar kontribusi bagi perekonomian nasional. Dukungan BRI didasari kepercayaan bahwa pengusaha muda yang inovatif akan menjadi pilar utama dalam membangun ekonomi Indonesia yang lebih kuat dan berkelanjutan," lanjut Amam.

Sementara itu, Ketua Bidang Sinergitas BUMN dan BUMD BPP HIPMI Mufti Anam mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh BRI bagi anggota HIPMI, khususnya dalam hal akses layanan perbankan dan permodalan.

"Dengan adanya MoU ini, berbagai kemudahan dan fasilitas perbankan dapat dinikmati oleh rekan-rekan kami di BPP HIPMI. Kami sangat berterima kasih atas kemitraan ini, yang memungkinkan akses permodalan lebih mudah bagi anggota kami. Dukungan ini akan membantu rekan-rekan anggota HIPMI di daerah serta menjadi solusi bagi tantangan yang mereka hadapi di wilayah masing-masing," ungkapnya.

Di sisi lain, Wakil Bendahara Umum BPP HIPMI Margaret Srijaya menjelaskan program ini bukan sekadar wacana atau MoU, melainkan telah dijalankan dengan langkah nyata, termasuk realisasi program kartu kredit bisnis.

"Hingga kini, sudah ada ratusan pengajuan kartu kredit bisnis dari HIPMI kepada BRI. Selain itu, terdapat pengajuan pinjaman yang sudah terealisasi dengan total mencapai Rp110 miliar," ujarnya.

Harga pangan di Indonesia disebut termahal di Asia Tenggara. Hal tersebut membuat pengeluaran masyarakat Indonesia untuk makan lebih tinggi dibandingkan negara tetangga.

"Laporan FAO disebut bahwa harga pangan bergizi Indonesia tertinggi di antara Asia Tenggara. Untuk mendapatkan pangan bergizi masyarakat kita harus mengeluarkan US$ 4,47 atau Rp 69.000 per hari," kata Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS Riyono dalam rapat dengar pendapat dengan Bapanas dan Barantin, Rabu (6/11/2024).

Sementara negara tetangga angkanya lebih rendah dibandingkan Indonesia. Seperti pengeluaran makan di Thailand US$ 4,3, Filipina US$ 4,1, dan Malaysia US$ 3,5.

"Sementara ada 183 juta penduduk kita tidak bisa mengakses pangan bergizi," tambahnya.

Menanggapi itu, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan telah mengecek langsung harga pangan di negara tetangga seperti di Singapura, Malaysia, hingga Korea. Menurutnya harga pangan di sana lebih tinggi dibandingkan Indonesia.

"Harga di rak itu (ritel) semua, kalau kita konversi lebih tinggi dari kita. Saya foto-foto satu-satu, semua menunjukkan bahwa harga pangan kita sebenarnya tidak terlalu mahal," ungkap dia.

Dalam paparannya, harga beras premium di ritel Malaysia Rp 14.104/kg-Rp 17.272/kg, harga telur Rp 28.000 sampai Rp 30.600/10 butir, gula Rp 18.900-Rp 20.700/kg, minyak goreng sawit Rp 19.152/liter-Rp 25.344/liter, bawang putih Rp 55.440/kg, bawang merah Rp 46.285/kg, dan cabai merah keriting Rp 93.000/kg.

Sementara di Indonesia, harga beras di ritel telah ditetapkan harga eceran tertinggi (HET), seperti harga beras premium Rp 14.900/kg dan beras medium Rp 12.500/kg. Untuk secara rata-rata nasional harga beras premium saat ini Rp 15.480/kg dan medium Rp 13.530/kg.

Lebih lanjut, dikutip dari Panel Harga Pangan Nasional, bawang merah rata-rata nasional Rp 34.020/kg, bawang putih Rp 40.370/kg, cabai merah keriting Rp 39.570/kg, gula konsumsi Rp 17.990/kg, dan harga telur ayam Rp 28.570/kg.

Donald Trump hampir dipastikan menang pemilihan presiden Amerika Serikat (AS). Namun, keberhasilan itu tak sejalan dengan kinerja perusahaan medianya.

Dikutip dari Reuters, Rabu (6/11/2024) Trump Media & Technology Group melaporkan rugi bersih sebesar US$ 19,2 juta atau setara Rp 303,3 miliar (kurs Rp 15.800) pada kuartal III 2024. Hal itu disebabkan legal fee dan biaya terkait kesepakatan streaming TV perusahaan.

Perusahaan menyatakan, angka tersebut termasuk biaya hukum sebesar US$ 12,1 juta yang berasal dari akuisisi teknologi streaming TV pada Agustus dan biaya sisa terkait dengan kesepakatan dengan SPAC pada Maret.

Perusahaan juga melaporkan pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan sebesar US$ 3,9 juta.

Laporan itu muncul saat pemilihan presiden AS memasuki babak akhir, di tengah persaingan ketat antara Donald Trump dan Kamala Harris.

Proses pemilihan presiden AS sudah mencapai tahap perhitungan suara. Untuk saat ini capres Partai Republik Donald Trump masih lebih unggul daripada capres Partai Demokrat Kamala Harris.

Bahkan, media terkemuka AS Fox News, mengumumkan Donald Trump sebagai pemenang pilpres tahun 2024 ini. Fox News dalam proyeksinya menyebut Trump telah meraup 277 suara elektoral, melampaui ambang batas yang dibutuhkan untuk memenangi pilpres.