Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan alasan pengurangan subsidi energi sebesar Rp 1,1 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Terbaru diputuskan anggaran subsidi energi diturunkan dari Rp 204,5 triliun menjadi Rp 203,4 triliun.

Kepala Pusat Kebijakan APBN BKF Kemenkeu, Wahyu Utomo mengatakan penurunan subsidi energi tersebut karena adanya perubahan asumsi nilai tukar rupiah dalam RAPBN 2025, dari Rp 16.100/US$ menjadi Rp 16.000/US$. Keputusan itu disebut belum memperhitungkan rencana pembatasan pembelian BBM subsidi.

"2025 itu kan hanya karena faktor penyesuaian kurs saja. Belum ada arah ke sana (pembatasan pembelian BBM)," kata Wahyu usai Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Kementerian Keuangan, Rabu (4/9/2024).

Anggaran subsidi energi tersebut terdiri untuk subsidi jenis bahan bakar minyak (BBM) tertentu sebesar Rp 26,7 triliun atau tetap. Lalu subsidi liquid petroleum gas (LPG) 3 kilogram mencapai Rp 87 triliun atau turun dari rencana sebelumnya Rp 87,6 triliun, serta anggaran subsidi listrik senilai Rp 89,7 triliun atau turun dari rencana sebelumnya Rp 90,2 triliun.

Sebagaimana diketahui, penurunan anggaran subsidi energi itu terjadi di tengah wacana pengaturan pembelian BBM bersubsidi yang mengemuka belakangan ini. Implementasi itu disebut-sebut akan berlaku mulai 1 Oktober 2024.

Wahyu menegaskan jika ada pembatasan subsidi BBM, dimaksudkan untuk mendorong agar subsidi tepat sasaran.

"Intinya didorong tepat sasaran, tapi tetap menjaga daya beli masyarakat," ucap Wahyu.

Wacana Pembatasan Pembelian BBM Subsidi

Berdasarkan informasi yang diperoleh, pembatasan BBM subsidi berlaku untuk kendaraan roda empat (mobil). Untuk yang berbahan bakar bensin, kendaraan yang boleh membeli BBM subsidi maksimal 1.400 CC dan untuk berbahan bakar diesel maksimal 2.500 CC.

"Ya memang ada rencana begitu karena begitu aturannya keluar, Permennya keluar, itu kan ada waktu untuk sosialisasi. Nah waktu sosialisasi ini yang sekarang saya lagi bahas," kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat menjawab kabar pembatasan BBM subsidi mulai 1 Oktober di DPR, Jakarta, Selasa (27/8).

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku belum ada pembahasan soal kebijakan pembatasan subsidi BBM dengan dirinya sampai saat ini.

"Eee.. Belum dibahas," ujar Sri Mulyani ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (3/9).

Eks Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan pembatasan BBM belum disebutkan dalam rancangan APBN 2025 yang dibahas pemerintah dengan DPR.

"(APBN) 2025 sedang dibahas dengan DPR, tidak ada pembahasan itu," ujar Sri Mulyani.

Ketika ditanya soal langkah Pertamina yang mulai mewajibkan pembeli BBM subsidi mendaftar terlebih dahulu, Sri Mulyani enggan menjawab.

Simak juga Video: Dharma Pongrekun: Kami Tak Dibiayai APBN, Silakan Buat Timses Secara Otonom

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menghadiri acara The 7th Indonesia-China Energy Forum (ICEF) di Bali. Setelah membuka ICEF, Bahlil dan Administrator National Energy Administration (NEA) meninjau pameran ICEF yang diikuti oleh beberapa perusahaan dari China dan Indonesia.

Bahlil menjelaskan program pengembangan bioenergi Indonesia untuk mengurangi angka impor, salah satunya mandatori biodiesel yang saat ini baru 35% (B35) dapat digenjot hingga B60. B60 adalah BBM dengan campuran fosil 40% dan sawit 60%.

"Salah satu strategi mengurangi impor, meningkatkan lifting tapi kita juga konversi ke B60," kata Bahlil lewat unggahan Instagram @bahlillahadalia, Rabu (4/9/2024).

Bahlil menjelaskan, produksi biodiesel Indonesia saat ini mencapai 14 juta KL. Indonesia juga sudah melakukan ekspor ke China.

Saat ini pemerintah mengembangkan lahan di Papua seluas 300 ribu hektare (ha) untuk membangun industri CPO. Nantinya produk minyak tersebut dikonversi ke B60.

"(Produksi) 14 juta KL itu yang kita campur tapi total kapasitas kami sekitar hampir 30 juta kita ekspor ke China juga. Sekarang kita lagi kembangka di Papua nambah 300 ribu hektare untuk membangun CPO supaya minyak di Papua kita konversi ke B60.

Dalam gelaran ICEF, Bahlil menyebut Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas investasi China di Indonesia tetap berjalan dengan baik.

"Saya tawarkan kepada teman-teman investor Tiongkok beberapa potensi yang dapat kita kembangkan bersama. Di sinilah pertemuan untuk menemukan formulasi yang tepat dalam rangka pengembangan bisnis bersama," kata Bahlil dalam keterangannya.

Simak juga Video: Inovasi Energi Terbarukan Solusi Berkelanjutan untuk Krisis Lingkungan

[Gambas:Video 20detik]

Pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI sepakat menurunkan anggaran subsidi dari Rp 204,5 triliun menjadi Rp 203,4 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Dengan demikian terjadi penurunan sebesar Rp 1,1 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran subsidi energi tersebut menurun karena mengikuti perubahan kurs rupiah yang disepakati dalam APBN 2025, yakni dari Rp 16.100/US$ menjadi Rp 16.000/US$.

"Subsidi (energi) berubah mengikuti (asumsi nilai tukar) rupiah dalam kesepakatan Panja, dari Rp 16.100 menjadi Rp 16.000 (per dolar AS)," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI tentang Penetapan Postur Sementara RUU APBN 2025, Rabu (4/9/2024).

Anggaran subsidi energi tersebut terdiri untuk subsidi jenis bahan bakar minyak (BBM) tertentu sebesar Rp 26,7 triliun atau tetap, subsidi liquid petroleum gas (LPG) 3 kilogram mencapai Rp 87 triliun, turun dari rencana sebelumnya Rp 87,6 triliun.

Kemudian anggaran subsidi listrik di 2025 disepakati senilai Rp 89,7 triliun, turun dari rencana sebelumnya Rp 90,2 triliun. Berbagai anggaran ini akan digelontorkan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto.

Seperti diketahui, nilai tukar menjadi salah satu komponen yang memengaruhi besaran subsidi energi karena Indonesia mengimpor minyak dan gas. Transaksi impor dilakukan dengan mata uang dolar AS sehingga jika nilai tukar rendah, anggaran subsidi yang dikeluarkan pun menjadi lebih kecil dan sebaliknya.

"Dengan demikian total subsidi energi berdasarkan keputusan atau kesepakatan di panja A Rp 203,4 triliun, ini turun Rp 1,1 triliun dari yang kami usulkan di RAPBN 2025 karena tadi kursnya dari Rp 16.100 ke Rp 16.000," jelas Sri Mulyani.

Simak Video: Pemerintah Diminta Alihkan Subsidi Energi ke Sektor Tepat Sasaran

[Gambas:Video 20detik]

Tingginya konsumsi energi mendorong negara-negara di wilayah Afrika menjajaki potensi kerja sama di sektor minyak dan gas bumi (migas) dengan Indonesia. Salah satunya, kerja sama antara perusahaan minyak nasional Tanzania, Tanzania Petroleum Development Corporation (TPDC) dengan PT Pertamina International EP (PIEP), bagian dari PT Pertamina Hulu Energi (PHE) selaku Subholding Upstream Pertamina.

Kesepakatan kerja sama TPDC dengan Pertamina tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) antara Pertamina dan TPDC. MoU ini ditandatangani pada 22 Agustus 2023 lalu oleh Direktur Utama Pertamina dan Managing Director (MD) TPDC.

Pertamina melalui PIEP dan TPDC telah melaksanakan lingkup capability building batch 1 serta kegiatan evaluasi blok hulu yang disepakati oleh Pertamina dan TPDC. Namun, masih terdapat potensi kolaborasi untuk stream upstream dan downstream serta kegiatan lanjutan untuk capability building batch 2.

Menindaklanjuti hal tersebut, Pertamina melalui Fungsi Business Development dan TPDC telah melakukan diskusi lebih lanjut atas rencana amandemen MoU pada article perpanjangan jangka waktu MoU. Perpanjangan MoU Pertamina-TPDC tersebut bertujuan menambah durasi MoU untuk 1 tahun ke depan.

Kesepakatan kerja sama TPDC dengan Pertamina ini dituangkan dalam Amandemen Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani pada Jumat (30/8) lalu oleh Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, lalu dilanjutkan dengan pertukaran dokumen dalam pertemuan Indonesia-Africa Forum di Bali, pada Selasa (3/9).

MoU antara TPDC dan Pertamina mencakup program pertukaran pengetahuan, peningkatan kapasitas, dan upaya penelitian kolaboratif yang dapat lebih meningkatkan kemampuan kedua belah pihak dalam mengadopsi dan menerapkan praktik energi berkelanjutan. Kedua belah pihak juga menjajaki kemitraan investasi.

"Kerja sama di sektor energi ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan Indonesia dan Afrika dalam menciptakan jaringan energi yang lebih saling terhubung dan tangguh," ujar Corporate Secretary Subholding Upstream Pertamina Arya Dwi Paramita dalam keterangan tertulis, Rabu (4/9/2024).

Sebelumnya, Pertamina dan TPDC juga telah menyelesaikan penilaian terhadap 2 blok migas di Tanzania, yakni West Songo-Songo dan North Mnazi Bay. Kedua perusahaan terus menggali potensi bisnis di sektor non-hulu di Tanzania yang dapat mendukung kinerja Pertamina secara keseluruhan dan lintas subholding.

VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menyampaikan footprint Pertamina Grup di berbagai negara di Afrika telah dibangun sejak 2013. Melihat potensi besar Afrika, Pertamina secara berkelanjutan membangun kerja sama strategis dengan Afrika.

"Kerja sama dengan Tanzania ini menjadi bukti semangat Pertamina untuk berkembang bersama sejumlah negara di Afrika. Masih banyak potensi energi yang bisa dikembangkan dan tentunya nanti mampu memberikan benefit kepada kedua belah pihak," kata Fadjar.

Ia menegaskan PHE akan terus berkomitmen menjaga praktik bisnis sesuai dalam jalur tren investasi berkelanjutan dan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) serta mengutamakan aspek safety.

PHE juga berkomitmen pada Sepuluh Prinsip Universal atau Ten Principles dari United Nations Global Compact (UNGC) dalam strategi dan operasionalnya sebagai bagian penerapan aspek ESG. PHE telah terdaftar dalam UNGC sebagai partisipan (member) sejak Juni 2022.

Mendukung aspek Governance, PHE berkomitmen pada Zero Tolerance on Bribery dengan memastikan pencegahan atas fraud dilakukan dan memastikan perusahaan bersih dari penyuapan. Salah satunya dengan implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang telah terstandarisasi ISO 37001:2016.

Lebih lanjut, PHE terus mengembangkan pengelolaan operasi yang prudent dan excellent di dalam dan luar negeri secara profesional. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan pencapaian menjadi perusahaan minyak dan gas bumi kelas dunia dengan predikat Environmental Friendly, Social Responsible, dan Good Governance.

Sebagai informasi, pertemuan kedua pihak pada Selasa (3/9) dihadiri oleh TPDC Board Chairman, Ambassador Ombeni Sefue; Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati; Direktur Utama PT Pertamina Internasional EP (PIEP) Jaffee Arizon Suardin; Zanzibar Minister of Labour, Economic Affairs & Investment, Shariff Ali Shariff; Deputy Minister, Foreign Affairs & East Africa Cooperation, Cosato David Chumi; dan Duta Besar Tanzania untuk Indonesia, Macocha Tembele.

Program Hutan Pertamina Sebagai Bentuk Pelestarian Keanekaragaman Hayati

Program Hutan Pertamina Sebagai Bentuk Pelestarian Keanekaragaman Hayati

Menjelang pergantian pemerintahan pada 20 Oktober mendatang, isu energi dinilai akan terus menjadi beban pemerintah baru di bawah Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya akibat tingginya biaya impor LPG (elpiji) yang selama ini dikonsumsi jutaan rumah tangga dan pelaku usaha di Indonesia.

Berdasarkan data Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, subsidi gas sejak 2019 sampai tahun ini mencapai Rp 460 triliun. Nilai impor LPG pada 2019-2023 senilai Rp 288 triliun, sedangkan total subsidi gas pada periode yang sama senilai Rp 373 triliun. Dengan kata lain, 77% subsidi LPG dipakai untuk mengimpor LPG.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menilai besarnya subsidi energi, khususnya LPG akan menjadi beban bagi pemerintah baru. Oleh karena itu ia menyarankan pemerintah untuk melakukan terobosan dengan mengoptimalkan sumber daya alam domestik. Seperti gas bumi yang produksi dan cadangannya masih sangat besar di Indonesia.

"Kami kira upaya melakukan diversifikasi sumber energi menjadi penting untuk dilakukan oleh pemerintahan yang baru nanti terutama dalam upaya mencapai target penurunan emisi gas buang di beberapa tahun mendatang dan juga dalam upaya mengurangi subsidi yang relatif besar," kata Yusuf Rendy Manilet, Rabu (4/9/2024).

Lebih jauh Yusuf menilai bahwa gas bumi akan semakin memiliki peran strategis bagi pemenuhan energi nasional ke depan. Selain berperan sebagai energi transisi menuju net zero emission pada 2060 seperti ditargetkan pemerintah, gas bumi juga paling banyak ditemukan di Indonesia saat ini. "Indonesia menjadi negara yang masuk ke dalam salah satu negara yang mempunyai cadangan gas yang besar di dunia," lanjutnya.

Salah satu aset strategis yang harus segera dioptimalkan pemerintahan baru adalah perluasan jaringan gas bumi untuk rumah tangga (Jargas). Dengan memanfaatkan jaringan gas kota, bisa membuka peluang pemerintah untuk memperkecil subsidi dibandingkan impor LPG yang selama ini punya share relatif besar dalam subsidi di APBN.

"Di sisi lain optimalisasi gas bumi tidak hanya bisa dilakukan melalui pemasangan jaringan gas tetapi juga mendorong perusahaan BUMN seperti PLN untuk menggunakan energi gas sebagai sumber pembangkit di luar batubara," Yusuf menambahkan.

Dengan begitu serapan yang dilakukan oleh PLN tentu bisa menjaga daya saing harga dari gas nasional dan pada saat yang sama memperkecil penggunaan batubara yang dinilai relatif tidak ramah lingkungan.

"Potensi gas bumi yang relatif besar akan sangat disayangkan ketika tidak mampu digunakan untuk berbagai aktivitas perekonomian yang sifatnya bisa mendorong pembangunan ekonomi termasuk di dalamnya pembangunan industri dari jangka menengah hingga panjang," imbuhnya.

Hal tersebut sejalan dengan inisiatif yang sedang diupayakan Kementerian ESDM agar pemanfaatan Jargas bisa lebih maksimal. "Kita bisa memanfaatkan produksi gas dalam negeri untuk pengganti LPG, serta bisa mengurangi impor dan subsidi," ungkap Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Kementerian ESDM, Noor Arifin Muhammad, dalam keterangan resminya akhir pekan ini.

Ke depan pihaknya berharap bahwa program jargas bisa diekspansi lebih luas dan penetrasinya bisa lebih dimasifkan, mengingat menggunakan gas bumi sejalan dengan peta jalan yang digagas pemerintah dalam hal transisi menuju energi bersih.

Sejauh ini, pelaksanaan pembangunan Jargas dilakukan melalui pembiayaan APBN dan Non-APBN (Badan Usaha). Sampai dengan akhir tahun 2023, total Jargas yang telah terbangun mencapai sebanyak 992 ribu SR yang tersebesar di 17 Provinsi.

Simak Video: IPA Convex 2024 Jadi Momentum Bagi Ketahanan Energi Indonesia

[Gambas:Video 20detik]

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, mengungkapkan optimalisasi gas bumi sebagai solusi beban berat LPG bagi negara adalah keniscayaan. Terlebih dalam kurun 10 tahun terakhir, konsumsi LPG untuk rumah tangga di Indonesia meningkat hingga 200%.

Dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024, porsi subsidi LPG merupakan yang terbesar yaitu 44,55% atau senilai Rp83,27 triliun dalam komposisi subsidi energi senilai Rp186,90 triliun. "Peningkatan alokasi anggaran subsidi LPG mulai terjadi sejak 2006, seiring konversi penggunaan minyak tanah ke LPG," Komaidi menjelaskan, baru-baru ini.

Ketika itu LPG memang solusi karena beban subsidi minyak tanah terus meningkat. Mencapai 50% dari total subsidi BBM pada 2006. "Jika dibandingkan dengan minyak tanah, penggunaan LPG memang telah terbukti memberikan sejumlah manfaat ekonomi, salah satunya perbaikan kondisi fiskal melalui penghematan anggaran subsidi di APBN untuk setiap tahun anggaran," terusnya.

Dalam perkembangannya, ketergantungan cukup besar terhadap impor menyebabkan penggunaan LPG di dalam negeri justru memberikan tekanan secara langsung terhadap kondisi fiskal dan stabilitas nilai tukar rupiah. Konsumsi LPG di dalam negeri meningkat signifikan dari sekitar 1,27 juta ton pada 2007 menjadi sekitar 9 juta ton pada 2023 sedangkan pada saat yang sama kemampuan produksi LPG dalam negeri hanya meningkat dari 1,40 juta ton pada 2007 menjadi 1,98 juta ton pada 2023.

"Konversi penggunaan LPG dengan meningkatkan pemanfaatan gas bumi dapat menjadi solusi atas sejumlah kendala dalam penggunaan LPG di dalam negeri. Untuk aspek fiskal, misalnya, kondisi keuangan negara atau APBN berpotensi lebih baik karena harga gas bumi untuk satuan yang sama lebih rendah dibandingkan dengan harga LPG," sarannya.

Simak Video: IPA Convex 2024 Jadi Momentum Bagi Ketahanan Energi Indonesia

[Gambas:Video 20detik]

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede yang berlokasi di Sumedang sudah selesai. PLTA yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) ini hanya menunggu beberapa proses administrasi sebelum akhirnya mencapai Commercial Operation Date (COD) atau sudah bisa beroperasi secara komersial.

Manajer Unit Pelaksana Proyek JBT 2 PLN, Husni Wardhana menjelaskan PLTA Jatigede memanfaatkan aliran sungai Cimanuk dengan debit air yang dimanfaatkan sebesar 73 meter kubik per second. Setelah setelah itu airnya akan ditampung di Waduk Jatigede yang kemudian dimanfaatkan untuk irigasi yang pengoperasiannya dilakukan oleh Kementerian PUPR.

"PLTA Jatigede ini adalah PSN yang mendukung bauran renewable energy terutama sumber daya air. Jadi kami memanfaatkan SDA terutama dari Waduk
Jatigede dan sebagian airnya kita alirkan untuk membangkitkan daya listrik sebesar 2x55 MW," tuturnya di Sumedang, Jawa Barat, Selasa (3/9/2024).

Waduk Jatigede Foto: Danang Sugianto/detikcom

Husmi menjabarkan proyek PLTA Jatigede tersebut saat ini sudah terbit Sertifikat Laik Operasi (SLO). Artinya secara pembangunan sudah selesai dan saat ini hanya tinggal menunggu proses administrasi lainnya untuk serah terima ke bagian pengusahaan.

"Dari segi konstruksi kemarin kita sudah berkoordinasi untuk pengoperasian dengan teman-teman PU. Karena ini airnya adalah air dari bendungan Jatigede yang sebetulnya untuk irigasi. Jadi air ini masuk ke PLTA nanti keluarnya ke masyarakat lagi," tambahnya.

PLTA Jatigede yang memiliki kapasitas produksi 2x55 MW ini akan menyalurkan listrik ke sistem kelistrikan Jawa-Bali. Sistem PLTA ini juga sudah tersambung dengan sistem terkoneksi sistem Jawa-Bali dengan transmisi yang keluar sebesar 150 kv.

Untuk COD sendiri ditargetkan bisa dilakukan pada tahun ini. Dengan begitu PLTA Jatigede akan bisa memberikan sumbangan listrik ke Jawa-Bali.

Simak Video: Penampakan PLTA Terbesar Kedua di Dunia Siap Beroperasi

[Gambas:Video 20detik]

Wacana pengaturan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi mengemuka belakangan ini dan disebut-sebut akan berlaku 1 Oktober 2024. Nantinya masyarakat yang bisa membeli BBM subsidi hanya yang memiliki QR Code Subsidi Tepat.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menyambut baik rencana tersebut dan mendukung untuk segera diberlakukan. Ia melihat penyaluran subsidi BBM yang ada sekarang ini tidak tepat sasaran alias lebih banyak dinikmati oleh kalangan yang mampu.

"Kami sudah mengusulkan (pembatasan subsidi BBM) sejak 2 tahun lalu. Kita melihat pembagian subsidi BBM itu tidak tepat sasaran, sekitar 70% itu penggunanya adalah mereka yang mampu, itu kan artinya pemborosan anggaran," kata Eddy kepada detikcom, Selasa (3/9/2024).

Oleh karena itu, Eddy menyambut baik adanya peraturan menteri yang akan dikeluarkan untuk bisa membatasi pemberian BBM subsidi kepada masyarakat yang memang betul-betul membutuhkan. Di sisi lain, ia berpesan agar persiapan di lapangan dimatangkan supaya tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.

"Harus ada sosialisasi dan komunikasi kepada masyarakat, jangan sampai nanti pesan yang disampaikan salah. Dalam artian bahwa pembatasan itu hanya bagi mereka yang mampu. Sementara mereka yang kelas ekonomi bawah termasuk UMKM, ojol online masih berhak untuk membeli BBM subsidi," ucapnya.

Senada, Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto juga mendukung rencana tersebut. Intinya agar pemberian subsidi BBM itu harus tepat sasaran, yakni kepada orang-orang yang memang teridentifikasi tidak mempunyai kemampuan ekonomi sebagaimana rata-rata yang lain.

"Persoalannya sekarang ini kan tidak tepat sasaran. Berbagai survei menyatakan bahwa ketidaktepatsasaran itu di atas 30%, maka kita sekarang mengidentifikasi sebetulnya siapa yang layak mendapat subsidi itu dalam konteks misalnya kendaraan," tuturnya.

Sugeng mengusulkan agar BBM bersubsidi hanya diperuntukkan untuk motor dan transportasi umum saja. Tujuannya agar lebih mudah diidentifikasi pelaksanaannya.

"Nanti motornya dibarcode bahwa sehari hanya bisa mengisi satu kali, misalnya supaya menghindari diperdagangkan. Tapi kan pemerintah punya pertimbangan sendiri, pemerintah mengambil jalan dengan sistem barcode dengan tetap mengacu pada kendaraan cc," tuturnya.

Sebelumnya, rencana pembatasan pembelian BBM bersubsidi mulai 1 Oktober 2024 disampaikan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Sebelum diterapkan, akan dilakukan sosialisasi terlebih dahulu.

"Ya memang ada rencana begitu karena begitu aturannya keluar, Permennya keluar, itu kan ada waktu untuk sosialisasi. Nah waktu sosialisasi ini yang sekarang saya lagi bahas," kata Bahlil menjawab kabar pembatasan BBM subsidi 1 Oktober di DPR Jakarta, Selasa (27/8).

Berdasarkan informasi yang diperoleh, pembatasan BBM subsidi hanya berlaku untuk kendaraan roda empat (mobil). Untuk yang berbahan bakar bensin, kendaraan yang boleh membeli BBM subsidi maksimal 1.400 CC dan untuk berbahan bakar diesel maksimal 2.000 CC.

Pemerintah berencana mengatur pembelian BBM subsidi pada 1 Oktober mendatang. Selama ini, pemerintah memberikan subsidi untuk solar dan Pertalite.

Wacana untuk mengatur pembelian BBM subsidi sudah berlangsung cukup lama. Pengaturan itu bertujuan agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran.

Bicara mengenai rencana pengaturan BBM subsidi, Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman mengatakan, sebagaimana disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, pengaturan ini menunggu aturannya terbit terlebih dahulu. Setelah itu, pemerintah akan melakukan sosialisasi.

"Rencana 1 Oktober seperti yang disampaikan Menteri ESDM tentu revisi perpres atau permennya terbit dulu, lalu sosialisasi baru implementasi," katanya kepada detikcom, Selasa (3/9/2024).

Dia melanjutkan, sesuai dengan kajian, pengaturan pembelian BBM subsidi ini disarankan mengacu pada kapasitas mesin. Namun, ia belum bisa bicara lebih jauh.

"Sesuai kajian-kajian sebelumnya, pengaturan konsumen pengguna disarankan menggunakan kapasitas mesin. Tapi detailnya bagaimana, kita tunggu," katanya.

Saleh belum bisa memberikan penjelasan lebih mengenai batas kapasitas mesin dalam pengaturan pembelian BBM subsidi ini. Termasuk, apakah pengaturan ini dilakukan secara serentak atau bertahap.

"Sosialisasi dulu setelah permen terbit," kata Saleh.

Simak Video:Ekspresi Jokowi Saat Tepis Kabar Beli BBM Subsidi Dibatasi Agustus Nanti

[Gambas:Video 20detik]

Sidang korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah 2015-2022 terungkap bila keberadaan tambang rakyat mendongkrak kinerja perusahaan Timah meski penambangan rakyat tersebut disebut beroperasi ilegal.

Seperti ketika majelis hakim mengonfirmasi apakah benar ada kenaikan produksi biji timah sejak 2019 di PT Timah. Khususnya sejak ada kerja sama dengan smelter-smelter swasta.

"Benar. Naik signifikan, Pak," terang mantan Kabid Pengawasan UPDB Bangka Induk Musda Ansori dalam kesaksiannya dalam persidangan, Selasa (3/9/2024).

Ia membeberkan, masyarakat yang melakukan aktivitas penambangan sebelumnya memang bisa dibilang beraktivitas secara ilegal. Namun, perusahaan dalam hal ini PT Timah berupaya untuk menyelamatkan timah hasil pertambangan tersebut dengan membelinya dari penambang masyarakat.

"Ada penambahan tradisional, ada yang semimodern menggunakan alat," paparnya.

Dalam persidangan yang sama, dihadirkan pula Evaluator PT Timah, Apit Rinaldi sebagai saksi. Dalam kesaksiannya, penambang masyarakat atau yang disebut juga sebagai penambang rakyat kemudian melakukan aktivitas dengan pola kemitraan dengan PT Timah.

"Masyarakat yang memiliki hak atas lahan di IUP PTT memiliki hak untuk bekerjasama dengan PTT yang bentuknya bisa bermacam-macam," terang dia.

Kemitraan dengan penambang rakyat tersebut dituangkan atau dilegalkan lewat Instruksi 030 tahun 2008 dari direksi PT Timah tentang Pengamanan Aset PT Timah.

Hal ini dilakukan agar timah hasil pertambangan rakyat tidak malah diekspor secara ilegal atau dijual ke kompetitor ataupun pihak yang tidak berhak, padahal lahan tempat aktivitas pertambangan itu masuk ke dalam wilayah IUP (izin usaha pertambangan) milik PT Timah.

"Terdapat akulturasi antara kewajiban PT Timah untuk menyelasaikan hak atas tanah dengan memberikan kerjasama penambangan kepada pemilik lahan (kemitraan) dengan metode pembayaran per ton rupiah dan harganya sudah ditentukan oleh PT Timah," sambung Apit.

Apit menambahkan, meski beraktivitas di atas wilayah IUP PT Timah, namun penambang rakyat tidak diwajibkan melakukan reklamasi. Kewajiban melakukan reklamasi tetap menjadi kewajiban PT Timah yang direalisasikan dengan membayarkan Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup yang telah dibayarkan perusahaan saat mengajukan IUP wilayah pertambangan seperti amanah Pasal 43 Ayat (2) butir (a) UPPLH.

Adapun dana jaminan pemulihan lingkungan hidup adalah dana yang disiapkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan untuk pemulihan kualitas lingkungan hidup yang rusak karena kegiatannya.

"Mitra IUJP, tidak ada kewajiban reklamasi, kewajiban reklamasi tetap berada pada PTT, mitigasi oleh PTT adalah perencanaan wilayah yang akan ditata sebagai upaya reklamasi atau perbaikan lingkungan," terang Apit.

Hal tersebut selaras dengan ketentuan dalam Pasal 136 UU Pertambangan di mana pemilik IUP harus menyelesaikan hak atas tanah sebelum melakukan operasi.

Pola kemitraan dengan masyarakat ini sendiri dipandang sebagai win-win solution karena pada faktanya, tanah yang dikuasai oleh PT Timah jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan total luas lahan pada IUP PT Timah, sehingga menyebabkan konflik antara masyarakat dengan PT Timah.

PT Timah Tbk tercatat telah memberikan setoran pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 286,24 miliar pada Januari-Juni 2024 atau semester I 2024.

Kontribusi ini meliputi berbagai jenis pajak, termasuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta PNBP yang mencakup berbagai kewajiban terkait dengan sektor pertambangan.

Berikut kontribusi pajak dan PNBP PT Timah Tbk dalam lima tahun terakhir:

Tahun 2019: Rp 1,20 triliun
Tahun 2020: Rp 677,93 miliar
Tahun 2021: Rp 777,09 miliar
Tahun 2022: Rp Rp1,51 triliun
Tahun 2023: Rp 888,72 miliar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal wacana pembatasan pembelian BBM subsidi. Wacana yang beredar, pembatasan bakal dilakukan per Oktober 2024.

Sri Mulyani mengaku belum ada pembahasan soal kebijakan pembatasan subsidi BBM dengan dirinya hingga sekarang. "Eee.. Belum dibahas," ujar Sri Mulyani ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2024).

Eks Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan pembatasan BBM belum disebutkan dalam rancangan APBN 2025 yang dibahas pemerintah dengan DPR.

"(APBN) 2025 sedang dibahas dengan DPR, tidak ada pembahasan itu," ujar Sri Mulyani.

Ketika ditanya soal langkah Pertamina yang mulai mewajibkan pembeli BBM subsidi mendaftar terlebih dahulu, Sri Mulyani enggan menjawab.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya melempar wacana pembatasan pembelian BBM subsidi akan dilakukan mulai Okober 2024 mendatang. Sebelum diterapkan, Bahlil mengatakan pihaknya akan melakukan sosialisasi.

"Ya memang ada rencana begitu. Karena begitu aturannya keluar, Permennya keluar, itu kan ada waktu untuk sosialisasi. Nah, waktu sosialisasi ini yang sekarang saya lagi bahas," kata Bahlil menjawab kabar pembatasan BBM subsidi 1 Oktober di DPR Jakarta, Selasa (27/8/2024) yang lalu.

Bahlil mengatakan, pembatasan BBM subsidi akan dilakukan melalui penerbitan peraturan menteri (Permen). Sebelumnya, pemerintah menyatakan akan mengatur pembelian BBM subsidi melalui revisi Perpres No 191 Tahun 2014. Dalam RAPBN 2025, pemerintah mengusulkan volume BBM subsidi sebesar 19,41 juta kiloliter (KL). Jumlah tersebut lebih rendah dibanding dengan APBN 2024 sebesar 19,58 juta KL.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun sudah buka-bukaan soal wacana ini. Jokowi mengatakan sampai saat ini belum ada rapat khusus di Istana mengenai hal itu. Belum ada keputusan apakah BBM subsidi akan dibatasi pembeliannya di Oktober mendatang.

Meski begitu, Jokowi mengatakan pemerintah saat ini sedang melakukan proses sosialisasi soal rencana pembatasan BBM tersebut. Pemerintah masih perlu melihat kondisi di tengah masyarakat terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan penting tersebut.

"Saya kira kita masih dalam proses sosialisasi kita akan melihat kondisi di lapangan seperti apa. Belum ada keputusan dan belum ada rapat," tegas Jokowi di sela-sela kunjungan kerjanya di Yogyakarta, Rabu (28/8/2024) yang lalu.

Orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan ada dua hal yang menjadi urgensi penerapan pembatasan BBM subsidi. Pertama berkaitan dengan polusi udara di kota besar utamanya di Jakarta. Perlu diketahui BBM bersubsidi kandungan oktannya rendah, hal itu membuat proses pembakaran yang tidak sempurna, yang dapat memicu emisi gas penyebab polusi yang lebih banyak.

Kedua, Jokowi ingin agar ada efisiensi pada APBN, khususnya di APBN 2025. Sebab selama ini, BBM bersubsidi banyak sekali disalurkan tapi tidak tepat sasaran. Subsidi yang ditetapkan dengan APBN pun akhirnya bocor.

Simak juga Video: Ekspresi Jokowi Saat Tepis Kabar Beli BBM Subsidi Dibatasi Agustus Nanti

[Gambas:Video 20detik]

Kementerian ESDM mengumumkan Pemenang Lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja (WK) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Tahap I Tahun 2024 untuk WK Central Andaman, WK Amanah, dan WK Melati. Konsorsium pemenang lelang di dalamnya terdapat perusahaan asal Inggris Premier Oil, perusahaan Uni Emirat Arab (UEA) Mubadala Energy dan perusahaan China Sinopec.

Adapun nilai investasi berupa komitmen pasti sebesar US$ 19.882.293 dan bonus tanda tangan sebesar US$ 800.000.

"Yang menarik dari pengumuman ini adalah terdapat perusahaan migas Tiongkok yang berpartisipasi dalam Lelang Wilayah Kerja Migas ini. Untuk itu kami juga turut mengucapkan Terimakasih atas dukungan Pemerintah Tiongkok," kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Dadan Kusdiana dalam keterangannya, Selasa (4/9/2024).

Pengumuman pemenang lelang WK tersebut ditandai dengan Penyampaian Surat Penetapan Pemenang Lelang oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kepada Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap Peserta Lelang.

Adapun pemenang lelang WK Central Andaman (Offshore Bagian Utara Sumatera) adalah Konsorsium Premier Oil South Andaman Limited dan Mubadala Energy Holdings Limited, dengan bonus tanda tangan sebesar US$ 300.000 dan total komitmen pasti US$ 4.032.293.

Kedua, WK Amanah (Onshore Sumatera Selatan) pemenangnya adalah Konsorsium PT Medco Energi Linggau, PT Sele Raya dan KUFPEC Regional Ventures (Indonesia) Limited dengan bonus tanda tangan sebesar US$ 300.000 dan total komitmen pasti US$ 3.150.000.

Ketiga, WK Melati (Onshore-OffShore Sulawesi Tenggara-Sulawesi Tengah) di mana pemenangnya adalah Konsorsium PT Pertamina Hulu Energi, Sinopec International Energy Investment Holdings Limited dan KUFPEC Regional Ventures (Indonesia) Limited dengan bonus tanda tangan sebesar US$ 200.000 dan total komitmen pasti US$ 12.700.000.

"Kami ucapkan selamat kepada para Pemenang," ujar Dadan.

Pada Penawaran Wilayah Kerja Migas Tahap I Tahun 2024 Terdapat 5 (lima) Wilayah Kerja yang telah ditawarkan, yaitu WK Amanah, WK Central Andaman, WK Melati, Wilayah Kerja Panai, dan WK Pesut Mahakam. Khusus Lelang WK Panai dan WK Pesut Mahakam masih berlangsung, dan ditawarkan dengan mekanisme Lelang Reguler serta akan berakhir pada tanggal 11 September 2024.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktorat Jenderal Migas akan terus berupaya mengundang investor untuk melakukan kegiatan eksplorasi migas dalam rangka mengoptimalkan potensi migas, melalui Penawaran WK Migas.

Rencana Penawaran Wilayah Kerja Migas Tahap II Tahun 2024 tentatif terdapat 5 Wilayah Kerja yang dinilai potensial dan menjadi kandidat yang akan ditawarkan, yaitu WK Air Komering, WK Binaiya, WK Gaea, WK Kojo, dan WK Serpang.

Simak juga Video: Melihat Kilas Balik Pelayanan Jemaah Haji Daker Madinah 2024

[Gambas:Video 20detik]

PT Pertamina melalui anak perusahaannya PT Pertamina Patra Niaga memberlakukan pembatasan BBM subsidi Pertalite. Adapun aturan ini disebut segera berlaku dalam waktu dekat.

Jenis BBM tersebut bisa dibeli dengan QR Code yang terdaftar di website https://subsiditepat.mypertamina.id. Pertamina Patra Niaga masih membuka pendaftaran program Subsidi Tepat untuk pembelian BBM subsidi jenis Pertalite bagi pengguna kendaraan roda empat.

Program Subsidi Tepat bertujuan untuk mendata kendaraan yang menggunakan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP). Langkah ini diambil sebagai bentuk upaya perusahaan untuk melakukan pencatatan transaksi BBM bersubsidi secara lebih baik dan transparan, mengingat adanya anggaran kompensasi yang diberikan Pemerintah untuk produk BBM bersubsidi.

"Melalui pendataan, diharapkan penyaluran BBM bersubsidi dapat lebih termonitor dan mencegah kecurangan atau penyalahgunaan di lapangan, sehingga BBM bersubsidi tersalurkan bagi masyarakat yang memang berhak," kata Heppy Wulansari, Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, dalam keterangan resminya.

Sesuai Kepmen ESDM No. 37.K/HK.02/MEM.M/2022 Pertalite (RON 90) ditetapkan sebagai BBM Penugasan oleh Pemerintah.

Dikutip dari situs resmi subsiditepat.mypertamina.id, ada beberapa langkah dan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan QR code buat beli Pertalite. Konsumen Pertalite pengguna mobil harus mendaftarkan kendaraan dan data dirinya melalui website subsidi tepat.

Pendaftaran pada periode ini difokuskan pada wilayah tahap 1 yaitu Jawa, Madura, Bali, dan sebagian wilayah lain yakni Kepri, NTT, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur. Dituturkan Heppy, diharapkan pengguna kendaraan di wilayah tersebut sudah melakukan pendaftaran karena pendaftaran tersebut sudah dibuka sejak Bulan Juli lalu.

Belum Mendapatkan QR Code, Jangan Panik

Dikutip dari Instagram PT Pertamina Patra Niaga, ada sejumlah langkah yang perlu dilakukan oleh calon konsumen dalam mengikuti Program Subsidi Tepat, di antaranya:

1. Siapkan dokumen berikut:

• KTP
• STNK (depan dan belakang)
• Foto kendaraan roda empat (tampak keseluruhan dan nomor polisi)
• Foto KIR (untuk kendaraan komersial barang, komersial penumpang, dan layanan umum)
• Foto nomor polisi kendaraan.

2. Buka website subsiditepat.mypertamina.id.
3. Centang informasi memahami memahami persyaratan.
4. Klik 'Daftar Sekarang'.
5. Ikuti instruksi pengisian data pada website.
6. Tunggu pencocokan data maksimal 14 hari kerja di alamat email yang telah didaftarkan, atau cek status pendaftaran di website secara berkala.
7. Apabila sudah terkonfirmasi, unduh kode QR dari website dan simpan untuk bertransaksi di SPBU Pertamina.

Jika belum mendapatkan QR Code, dari laman MyPertamina, verifikasi akan dilakukan maksimal 14 hari. Maka dari itu, calon konsumen harus bersabar menunggu pencocokan data sembari membuka website secara berkala.

Adapun proses verifikasi dilakukan secara otomatis menggunakan Artificial Intelligence (AI). Namun sayangnya banyak data pengguna yang kurang rapih saat di-submit sehingga untuk data dengan kondisi ini mesti dilakukan proses manual yang membutuhkan waktu lebih lama.

Agar verifikasi berlangsung cepat, konsumen disarankan untuk mengikuti prosedur berikut:

• Melampirkan foto yang sesuai
• Nomor HP dan alamat email valid
• Sinyal kuat

Apabila tak kunjung mendapatkan QR Code setelah menunggu, konsumen bisa menghubungi Pertamina Call Center 135.

Dengan memiliki QR Code, konsumen yang memiliki kendaraan roda empat tidak perlu khawatir kehabisan Pertalite. Yuk, daftar sekarang dan nikmati kemudahan serta manfaatnya!