Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur (Jatim) Adik Dwi Putranto, mengkritik pemerintah terkait perumusan regulasi pengetatan rokok. Aturan baru dikhawatirkan akan berdampak terhadap keberlangsungan industri hasil tembakau (IHT) dalam negeri.

Adapun regulasi yang dimaksud adalah Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024 tentang Kesehatan. Beberapa poin diatur dalam regulasi tersebut, misalnya penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek hingga zonasi larangan penjualan rokok.

"Kita ini sering membuat regulasi tanpa adanya kajian atau riset. Jadi apa ya, sekonyong-konyong saja buat peraturan. Misalkan seperti ini, saya berikan contoh PP 28/2024 terkait dengan jarak," katanya dalam detikcom Leaders Forum bertajuk Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Ia lalu menyoroti pembuatan aturan yang ditudingnya berjalan masing-masing antara Kementerian/Lembaga. Bahkan menurutnya pengusaha pun tidak dilibatkan dalam perumusan regulasi.

"Ini betul-betul harus dengan kajian, riset yang juga bersama-sama dengan semua stakeholder. Ini kementerian kesehatan kan kementerian kesehatan saja, kementerian-kementerian lainnya tidak terlibat, apalagi pengusaha tidak terlibatkan," tuturnya.

"Kalau dari pelaku usaha memang kita tidak ada komunikasi dengan baik. Kita tidak pernah dilibatkan dalam rencana-rencana pembuatan suatu regulasi. Kita sepakat dengan, terkait dengan pentingnya kesehatan. Tapi kalau mau mengizinkan regulasi, ya kita bahas bareng," sambung dia.

Adik menilai poin penting dalam suatu regulasi adalah pengawasan. Menurutnya jika pengawasan pemerintah berjalan baik maka hasilnya tetap efektif.

"Saya yakin kalau pengawasannya efektif, jejer dengan dengan sekolahan tidak masalah. Kalau pengawasannya efektif. Jadi jangan jaraknya digeser. 100 meter pengawasannya efektif, saya kira aturan ini juga bisa efektif. Teman-teman ritel, tidak apa-apa diawasi," terang dia.

Adik mengaku sudah mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto terkait keresahan pelaku industri. Ia menegaskan jika regulasi itu benar diterapkan maka akan berdampak buruk bagi industri, termasuk mengganggu target Prabowo mengejar pertumbuhan ekonomi 8%.

Ia juga berharap ke depannya ada kolaborasi antar stakeholder terkait hingga pengusaha dalam perumusan regulasi soal rokok. Adik juga sudah meminta Prabowo untuk menangguhkan penerapan kebijakan tersebut.

"Ya kita minta moratorium ditunda dulu. Mari kita kaji bersama, pakai riset. Supaya semua ini nggak sepotong-sepotong, tapi semua by riset. Paling tidak pengusaha libatkan di riset, kita bisa mengusulkan metodologinya," tutupnya.

Rencana pemerintah menerapkan aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas dinilai dapat memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Aturan itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FPS RTMM SPSI) Sudarto menilai industri rokok sangat rentan terhadap regulasi baru, baik berbentuk fiskal maupun non fiskal.

Menurutnya, aturan tersebut dapat memicu industri tembakau tertekan. Apabila industri tersebut tertekan akan berdampak pada tenaga kerja di dalamnya, seperti penghasilan yang menurun hingga terjadi PHK.

"Kok itu terjadi? Sekali lagi kalau tadi disinggung oleh teman petani mayoritas anggota kami itu di SKT, sigaret kretek tangan yang juga sistem penghasilannya itu memang borongan. Jadi kalau pekerjaannya turun ya upahnya tuh kurang lebih gambarnya seperti itu," katanya dalam acara detikcom Leaders Forum 'Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru' di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024) kemarin.

Apabila hal tersebut terus terjadi, dia berpendapat dapat terjadi efisiensi tenaga kerja, dalam hal ini PHK. Mencegah hal tersebut, pihaknya sudah aktif dalam berbagai upaya berkomunikasi melalui surat dengan pemerintah, mulai dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, hingga Kementerian Ketenagakerjaan. Namun, hingga rancangan peraturan turunan dikeluarkan, pihaknya tidak pernah dilibatkan.

Akhirnya, dia bersama dengan anggota buruh lainnya melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Kemenkes pada 10 Oktober lalu. Pada kesempatan tersebut, pihaknya berkesempatan bertemu dengan perwakilan Kemenkes. Hasilnya, Kemenkes berjanji untuk melibatkan buruh dalam membuat aturan turunan.

Saat ditanya lebih lanjut mengenai kapan akan terjadi pembahasan mengenai aturan tersebut, Sudarto bilang pihaknya sudah menanyakan kembali terkait hal itu. Dia bilang, pihak Kemenkes berusaha menepati janjinya.

"Jadi kalau Kemenkes kan sebetulnya sudah membuat kesepakatan dengan kami, kami akan diundang atau diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi. Sebelumnya, kami juga sudah tanya sih, masih dijanjikan juga sih, cuma memang harus jaga-jaga. Kalau pemerintah tidak punya itikad baik, ya jangan salahkan kami," terang Sudarto.

Meski begitu, pihaknya telah menyiapkan sejumlah upaya apabila Kemenkes ingkar janji, seperti mendatangi Istana hingga melapor ke Prabowo. Hal tersebut dilakukan karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Oh iya, kami akan laporkan (ke Prabowo), kalau memang benar-benar Kemenkes tidak punya itikad baik. Jadi, jangan kan ke Kementerian, kalau memang sudah waktunya harus ke istana, ya kita juga sampaikan ke istana," jelas dia.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan akan melihat ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) terhadap iPhone 16. Hal ini merespons kapan iPhone 16 bisa dijual di Indonesia.

Saat ini produk terbaru Apple tersebut masih terganjal dijual di Indonesia karena belum memenuhi TKDN 40% dan komitmen investasi.

"Terkait dengan iPhone nanti kita lihat TKDN (nya)," kata Airlangga dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Airlangga menjelaskan pemerintahan di bawah presiden Prabowo Subianto akan mendorong pemenuhan TKDN tersebut kepada Apple. Selain itu, tim yang menangani juga akan disempurnakan seiring dengan adanya perubahan.

"TKDN tentu juga akan kita dorong dan juga timnya juga nanti akan disempurnakan dengan adanya perubahan. Nanti kita monitor ya," ujar Airlangga.

Regulasi itu tercantum dalam Permenperin Nomor 29 Tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Nilai TKDN Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam dan Komputer Tablet. Pemerintah memberi fleksibilitas melalui tiga skema untuk pemenuhan TKDN yakni melalui skema manufaktur, skema aplikasi, atau skema inovasi.

Sebelumnya Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan masa berlaku sertifikat TKDN milik Apple sudah habis sehingga harus diperpanjang. Proses perpanjangan masih menunggu Apple merealisasikan investasinya sebesar Rp 1,71 triliun, yang saat ini tercatat baru sebesar Rp 1,48 triliun.

"Proses perpanjangan sertifikat TKDN masih menunggu tambahan realisasi investasi dari Apple karena realisasi investasi Apple baru tercatat Rp 1,48 triliun, relatif kecil ya dibandingkan dengan produk-produk yang mereka datangkan ke Indonesia, dari komitmen antara Apple dan pemerintah yaitu Rp 1,71 triliun," ujar Agus dalam Rapat Kerja Tim Nasional P3DN di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Selasa (8/10).

Artinya masih ada selisih Rp 240 miliar dari komitmen investasi Apple yang belum dibayarkan. Agus menegaskan pemerintah baru akan mengeluarkan izin penjualan iPhone 16 setelah Apple memenuhi komitmennya.

"Once mereka memegang komitmen itu, kita akan keluarkan izin untuk mereka jual iPhone 16," tutupnya.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan kunjungan kerja ke kawasan industri smelter Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah. Immanuel berharap industri smelter berperan aktif mewujudkan pembangunan ketenagakerjaan yang fokus pada perlindungan dan pemenuhan hak pekerja.

Namun sebagai sektor dengan risiko tinggi, industri smelter memerlukan tata kelola yang baik untuk memastikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

"Industri smelter memiliki potensi besar dalam mendukung ekonomi nasional. Namun, hal ini hanya bisa tercapai jika industri ini mengedepankan norma ketenagakerjaan dan penerapan K3 yang ketat," ujar Immanuel dalam siaran persnya, ditulis Selasa (5/10/2024).

Ia juga menyoroti beberapa isu negatif yang sering mengiringi industri smelter, seperti penggunaan tenaga kerja asing yang tidak sesuai, penerapan K3 yang tidak memadai, serta kondisi hubungan kerja yang kurang kondusif.

Ia meminta industri smelter untuk terus berbenah dan menjadi contoh dalam penerapan norma ketenagakerjaan dan K3 yang baik guna memastikan kelangsungan usaha serta kenyamanan bekerja bagi para tenaga kerja.

Ia juga mengingatkan insiden kecelakaan kerja yang terjadi harus menjadi pelajaran penting. "Keselamatan kerja adalah segalanya. Tidak boleh ada lagi kecelakaan kerja di sektor ini. Perusahaan harus berbenah dan mematuhi regulasi serta SOP yang berlaku," tambahnya.

Selain itu, ia mengajak pengusaha dan serikat pekerja untuk berperan aktif dalam meningkatkan penerapan K3 di industri smelter. Kolaborasi yang kuat antara kedua pihak diharapkan mampu menciptakan standar keselamatan yang tinggi, menjaga kesejahteraan pekerja, dan mendukung produktivitas perusahaan.

Untuk mencegah potensi pelanggaran di industri smelter, Wamenaker memaparkan beberapa langkah konkret yang perlu dijalankan oleh perusahaan. Pertama, seluruh industri smelter diwajibkan menerapkan dan melakukan audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) secara terstruktur.

Kedua, perusahaan perlu melakukan pemeriksaan dan pengujian berkala terhadap potensi bahaya di lingkungan kerja, baik yang bersifat fisik, kimia, biologi, ergonomi, maupun psikologi, untuk memastikan keamanan peralatan kerja. Ketiga, mendorong pembentukan Panitia Pembina K3 (P2K3) diharapkan dapat memperkuat pengawasan K3 di tempat kerja.

Keempat, terus melakukan pembinaan untuk memastikan kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan dan K3 di industri smelter. Kelima, perusahaan diharapkan berkontribusi dalam penyediaan tenaga kerja yang kompeten melalui pelatihan kerja untuk skilling, upskilling, dan reskilling. Terakhir, mendorong industri smelter pengembangan forum dialog sosial guna mencegah dan menyelesaikan permasalahan hubungan industrial.

Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) dengan tegas meminta pemerintah untuk mengkaji ulang sejumlah aturan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.

Sekretaris Jenderal APPSI Mujiburrohman mengatakan salah satu aturan yang perlu segera dikaji ulang adalah penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek yang dinilai dapat merugikan banyak pihak.

"Ada aturan yang kemudian ini sedikit agak bertolak belakang. Nah saran kami sih coba di kaji ulang, misalnya terkait itu sama bungkusnya (penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek)," katanya dalam acara detikcom Leaders Forum 'Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru' di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Sebab menurut Mujiburrohman rencana kebijakan kemasan rokok tanpa merek tadi dapat menyuburkan peredaran rokok ilegal. Sebab kemasan tanpa merek ini dinilai akan mempermudah pemalsuan kemasan rokok ilegal menjadi seakan-akan rokok legal.

Belum lagi ia berpendapat kemasan tanpa identitas merek ini juga akan mempersulit proses pengawasan peredaran rokok ilegal. Pada akhirnya akan merugikan negara dari sisi penerimaan cukai hingga dampak kesehatan yang tidak terkontrol imbas konsumsi rokok ilegal.

"Ini masih asumsi saya ya, itu (aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa merek) akan menumbuhkan nanti gampangnya pemalsuan (kemasan rokok ilegal). Malah peredarannya tidak terkontrol karena pengawasannya sulit," terangnya.

Belum lagi dari sisi pedagang, peredaran rokok ilegal yang semakin marak imbas rencana kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek tadi juga bisa menurunkan omzet penjualan yang saat ini sudah mulai tergerus.

"Nanti akan ada produk-produk yang ilegal atau kemudian penikmat rokok itu membeli di pasar gelap lah kira-kira begitu. Sehingga ya ini tentu berdampak kepada pedagang pasar," ucapnya.

Sementara para pedagang pasar sendiri mayoritas tidak mau untuk ikut berjualan rokok ilegal. Sehingga peralihan konsumsi rokok dari legal menjadi rokok ilegal ini memberikan dampak yang sangat besar.

"Berdasarkan informasi yang saya terima memang ada penurunan penjualan rokok gitu. Nah pedagang tentu nggak berani kalau belanja rokok yang ilegal gitu," jelas Mujiburrohman.

"Terkait dengan rokok putih, rokok yang tidak bermerek lah itu. Saya rasa kalau menurut kami itu tidak begitu pas. Karena sekarang aja itu memang pendapatan pedagang itu menurun," tegasnya.

Industri tekstil dijamin belum habis napasnya. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan industri tersebut belum berada di ambang senja, meski Sritex diputus pailit. Menurutnya industri tekstil tidak akan mengalami memundurkan selama permintaannya masih ada di tengah masyarakat.

"Tidak ada. Industri itu tidak ada sunset. Karena selama demand-nya masih ada, dia akan terus," beber Airlangga ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (5/11/2024).

Dia menegaskan tekstil masuk ke dalam kebutuhan sandang yang masuk dalam 3 kebutuhan pokok. Maka dari itu bisnis tekstil tidak akan mengalami kemunduran.

"Sampai kapanpun yang namanya industri tekstil itu kan merupakan kebutuhan esensi manusia. Semua orang mau berpakaian. Selama orang berpakaian aman," tegas Airlangga.

Seperti diketahui PT Sri Rejeki Isman alias Sritex berada dalam krisis karena terancam dipailitkan. Pemerintah pun berupaya agar perusahaan bisa diselamatkan.

Airlangga mengatakan pemerintah punya keberpihakan kepada industri padat karya yang mempekerjakan banyak masyarakat. Maka dari itu upaya penyelematan dilakukan.

"Pemerintah memfasilitasi, yang penting industri yang mempekerjakan banyak tenaga kerja kita harus lindungi di dalam negeri. Jadi padat karya, kita pemerintah punya keberpihakan," ungkap Airlangga.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan pemerintah berupaya keras menyelematkan raksasa tekstil Sritex dari kondisi krisis. PT Sri Rejeki Isman alias Sritex berada dalam krisis karena terancam dipailitkan.

Airlangga mengatakan pemerintah punya keberpihakan kepada industri padat karya yang mempekerjakan banyak masyarakat. Maka dari itu upaya penyelamatan dilakukan.

"Pemerintah memfasilitasi, yang penting industri yang mempekerjakan banyak tenaga kerja kita harus lindungi di dalam negeri. Jadi padat karya, kita pemerintah punya keberpihakan," ungkap Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Dia memaparkan sampai saat ini pemerintah sudah memastikan izin ekspor impor bagi Sritex, dengan begitu perusahaan masih bisa beroperasi dan mendapat pesanan.

Urusan lilitan utang, restrukturisasi tak bisa dibantu pemerintah. Hal itu menjadi tanggung jawab perusahaan.

"Ya pertama ekspor impor, yang kedua tentu perlu restrukturisasi, itu terkait dengan pemilik ya. Restrukturisasi kan yang berutang pemilik," jelas Airlangga.

Yang jelas, Airlangga memastikan izin ekspor untuk Sritex akan terus diberikan tanpa ada batas waktu. "Nah itu jalan terus, tidak ada batas waktu," tegasnya.

Aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek menimbulkan kekhawatiran bagi industri. Regulasi itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024 tentang Kesehatan.

Menurut Adik Dwi Putranto, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur (Jatim), aturan tersebut bisa menurunkan daya saing produk. Aturan baru soal kemasan rokok juga berpotensi menekan angka ekspor hasil tembakau hingga 35%.

"Dengan packaging seperti ini, ekspor hasil tembakau itu akan turun 35%. Di negara-negara (tujuan ekspor akan bertanya) ini apa, ini produk apa, karena itu sangat penting," katanya dalam detikcom Leaders Forum bertajuk Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Biaya produksi juga bisa bengkak hingga 18-25% jika aturan tersebut terealisasi. Oleh karena itu perlu kajian komprehensif yang tetap memperhatikan kelangsungan industri dan juga kesehatan.

"Yang jelas buat industri rokok, ini peningkatan biaya produksi. Hitungan saya meningkatnya seberapa persen sih? 18-25%, beban lagi. Ini ya makanya perlu perlulah kajian yang komprehensif untuk terkait industri-industri yang sangat strategis untuk ekonomi apalagi kesehatan juga perlu diperhatikan," ujar Adik.

Ia menjelaskan, industri hasil tembakau di Jawa Timur punya peran yang cukup krusial. Industri tersebut menyumbang hingga Rp 19,6 triliun dari sisi pajak bukan cukai.

Kemudian ada peran industri hasil tembakau dalam pembukaan lapangan pekerjaan dan solusi permasalahan pengangguran. Adik menilai industri tersebut mampu menyerap tenaga kerja hingga level lulusan SD dan SMP.

"Di Jawa Timur ini tingkat penganggurannya di usia SD sampai SMP itu tinggi banget, jawabannya adalah di industri rokok. Karena di industri rokok tidak perlu ijazah yang tinggi-tinggi, ini jawaban dari tingkat pengangguran dengan lulusan yang seperti itu, itu satu," jelas Adik.

"Kedua, banyak industri rokok di Jawa Timur, industri hasil tembakau di Jawa Timur, ada peraturan pemerintah industri harus menyerap tenaga difabel itu 1%. di Jawa Timur rata-rata industri hasil tembakau sudah menyerap difabel itu 4%," tutupnya.

Serikat buruh berencana akan melapor kepada Presiden Prabowo Subianto apabila tidak dilibatkan pada pembahasan aturan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang pengamanan produk tembakau dan rokok elektronik. Kebijakan tersebut sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024 tentang Kesehatan.

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FPS RTMM SPSI) Sudarto mengatakan pihaknya menolak RPMK tersebut apabila tidak dibahas bersama pihak-pihak yang terkena dampak. Selain itu, dia juga mengusulkan revisi PP 28/2024 tentang Kesehatan lantaran memicu industri hasil tembakau (IHT) yang semakin tertekan.

"Kami akan menolak RPMK yang tidak dibahas bersama seluruh pihak-pihak yang berdampak," katanya dalam acara detikcom Leaders Forum 'Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru' di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Sudarto menjelaskan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah berjanji kepada pihaknya akan dilibatkan dalam pembahasan pengetatan aturan tembakau. Kesepakatan tersebut terjadi usai ribuan buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Kemenkes pada 10 Oktober lalu.

Saat ditanya lebih lanjut mengenai kapan akan terjadi pembahasan mengenai aturan tersebut, Sudarto bilang pihaknya sudah menanyakan kembali terkait hal itu. Dia bilang, pihak Kemenkes berusaha menepati janjinya.

"Jadi kalau Kemenkes kan sebetulnya sudah membuat kesepakatan dengan kami, kami akan diundang atau diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi. Sebelumnya, kami juga sudah tanya sih, masih dijanjikan juga sih, cuma memang harus jaga-jaga. Kalau pemerintah tidak punya etikat baik, ya jangan salahkan kami," terangnya.

Meski begitu, pihaknya telah menyiapkan sejumlah upaya apabila Kemenkes ingkar janji, seperti mendatangi Istana hingga melapor ke Prabowo. Hal tersebut dilakukan karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Oh iya, kami akan laporkan (ke Prabowo), kalau memang benar-benar Kemenkes tidak punya etikat baik. Jadi, jangan kan ke Kementerian kalau memang sudah waktunya harus ke istana, ya kita juga sampaikan ke istana," terangnya.

Dia menjelaskan industri hasil tembakau (IHT) menyerap tenaga kerja yang begitu besar. Sebagian besar tenaga kerja di IHT melibatkan ibu rumah tangga dengan pendidikan yang rendah.

Dia menilai apabila industri tersebut tertekan bisa menyebabkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Untuk itu, dia menilai tidak mudah ada industri pengganti yang dapat menyerap tenaga kerja perempuan yang berpendidikan rendah.

"Jadi industri tembakau ini memberi ruang loh kepada kaum wanita. Pendidikan terbatas itu kadang-kadang bukan karena mereka belum mulai sekolah, karena akses mendapatkan pendidikan juga gak gampang di negara ini. Nah, itu sangat ramah untuk mereka, dan itulah lapangan kerja industri tembakau. Makanya, nggak mudah kalaupun ada industri pengganti mereka untuk bisa direkrut, mereka mendapat kesejahteraan yang sama seperti IHT, nggak mudah," jelas dia.

Pemerintah berencana menerapkan aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek melalui PP 28/2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK). Namun kebijakan ini dinilai tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kusnasi Mudi berpendapat kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek ini disusun merujuk atau mengikuti aturan serupa yang sudah berlaku di negara lain, semisal Singapura dan Australia.

"Nah RPMK ini, kenapa saya tadi bawa contoh blank packaging (kemasan tanpa merek) ini, Indonesia ini mau di apple to apple (meniru kebijakan) antara Singapura dengan Indonesia, Indonesia dengan Australia," kata Kusnasi dalam acara detikcom Leaders Forum 'Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru' di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Padahal menurutnya negara-negara di dunia yang menerapkan kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek tidak memiliki industri hasil tembakau, baik dari sektor hulu (pertanian tembakau) maupun sektor produksi (produsen rokok).

Sehingga aturan pengetatan rokok seperti itu tidak memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian mereka. Berbeda dengan Indonesia di mana industri hasil tembakau ini memberikan pendapat cukai terbesar di Indonesia dan menyerap banyak tenaga kerja.

"Di Australia itu nggak ada pertanian tembakau, enggak ada industri hasil tembakau. Singapura juga nggak ada. Mereka enggak punya petani, nggak punya industri. Indonesia punya dua-duanya," tegas Kusnasi.

Kusnasi mengatakan aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dapat semakin berdampak terhadap para petani tembakau mengingat sekitar 99% atau hampir semua hasil panen mereka diserap oleh industri rokok.

"Kalau nanti misalnya blank packaging ini akan diterapkan di Indonesia, mau ditaruh ke mana petani kita? Nasibnya petani, saya itu, mau kemana? Karena 99,9% tembakau kita itu yang beli cuma pabrik rokok," terang Kusnasi.

Untuk itu Kusnasi berharap pemerintah dapat lebih berpihak kepada para pelaku serta mereka yang terkait dengan industri hasil tembakau. Dengan begitu mereka yang bekerja di industri ini dapat terus berkontribusi terhadap perekonomian negara dengan maksimal.

"IHT ini, industri hasil tembakau ini sudah memberikan sumbang sih yang begitu luar biasa kepada negara dan masyarakat. Artinya, tolong hentikan regulasi-regulasi yang memberatkan, yang menjadi beban dari, baik itu di sektor hulu di petaninya maupun di sektor hilirnya," kata Kusnasi.

"Kalau ini diteruskan, ya apa yang menjadi kekhawatiran-kekhawatiran tadi, teman-teman dari asosiasi pedagang pasar, retail, pekerja, semuanya akan terdampak, tidak hanya di sektor hulu, petaninya saja. Kalau hilirnya kena, petaninya juga secara otomatis juga kena. Petani cengkeh juga sekarang," tegasnya.

Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024 tentang Kesehatan dikritik pengusaha. Aturan itu disebut menimbulkan keresahan di kalangan Industri.

Menurut Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur Adik Dwi Putranto pengetatan yang diterapkan pemerintah berpotensi menurunkan tingkat produksi. Pada akhirnya hal tersebut bisa menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Ya, idustri kan pada galau dengan PP nomor 28, apalagi terus ada RPMK. Karena ini dapat menurunkan, pasti dapat menurunkan produksi. Kalau produksi turun, berarti jam kerjanya kan turun. Jam kerja karyawan kalau tembakau yang tangan, itu kan borongan sistemnya, lama-lama kan PHK," katanya usai detikcom Leaders Forum bertajuk Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

"Apalagi ada kebijakan yang standarisasi kemasan ini, ya ini mengkuatirkan teman-teman di industri hasil tembakau di Jawa Timur," sambung dia.

Sebagai informasi, beberapa poin diatur dalam regulasi tersebut, misalnya penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek hingga zonasi larangan penjualan rokok.

Adik mengaku sudah mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto terkait keresahan pelaku industri. Ia menegaskan jika regulasi itu benar diterapkan maka akan berdampak buruk bagi industri, termasuk mengganggu target Prabowo mengejar pertumbuhan ekonomi 8%.

"Akhirnya pengaruhnya kan perjalanan menuju 8%. Jadi industri hasil tembakau ini bisa menyumbang 1% pertumbuhan," imbuhnya.

Adik berharap ke depannya ada kolaborasi antar stakeholder terkait hingga pengusaha dalam perumusan regulasi soal rokok. Ia juga berharap Prabowo dapat menunda aturan tersebut.

"Ya kita minta moratorium ditunda dulu. Mari kita kaji bersama, pakai riset. Supaya semua ini nggak sepotong-sepotong, tapi semua by riset. Paling tidak pengusaha libatkan diriset, kita bisa mengusulkan metodologinya," tutupnya.

Rencana pemerintah menyeragamkan kemasan rokok tanpa identitas merek dinilai dapat membanjiri rokok ilegal dalam negeri. Rencana tersebut tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024.

Head of Center of Industry, Trade and Investment Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugroho mengatakan rokok ilegal dapat membanjiri pasar dalam negeri. Dengan adanya aturan tersebut, pelaku ilegal tidak perlu bersusah payah untuk mendesain bagus kemasan rokok.

"Kalau sekarang kalau kita lihat ini juga bagus, desain-desain rokok ilegal ini udah keren, udah anak muda banget lah. Nanti kalau misalnya dibuat polos, mereka tidak perlu lagi mendesain-desain, mereka tinggal tuliskan aja sama gitu ya. Karena disana tidak terlalu banyak pembedanya ya, satu dengan yang lain, para pelaku ini juga pasti akan menyerupai rokok-rokok yang legal sekarang," katanya dalam acara detikcom Leaders Forum 'Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru' di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Apabila rokok ilegal terus membanjiri pasar dalam negeri, Andry menilai akan berdampak pada penerimaan negara. Andry menyebut Indonesia bisa hilang sekitar Rp 160,6 triliun.

"Dan ini cukup berbahaya. Karena pertama ya tentu penerimaan negara pasti akan loss cukup besar yang tadi saya sebutkan. Yang kedua adalah kita tidak bisa mengetahui sebetulnya bahwa kandungan yang di dalam rokok itu sebenarnya seperti apa gitu. Pengawasan dari pemerintah juga pasti akan loss disana," terangnya.

Menurutnya, aturan tersebut dapat berdampak tidak hanya dari industri tembakau saja. Namun, juga petani, ritel, hingga distributor.

"Nah ini menurut saya juga banyak yang kena, bukan hanya industri saja, mungkin bukan hanya petani saja, tetapi juga retail kena, distributor kena, mereka yang sudah lama, akhirnya terdampak juga dari regulasi ini," imbuh dia.