Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi melantik tiga sosok wakil menteri (wamen) baru. Salah satu dari ketiga sosok itu ialah keponakan Presiden Terpilih 2024-2029 sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yakni Thomas 'Tommy' Djiwandono.

Tommy yang juga merupakan politikus Partai Gerindra diangkat sebagai Wakil Menteri Keuangan tambahan. Selain Tommy, ada Sudaryono diangkat sebagai Wakil Menteri Pertanian menggantikan Harvick Hasnul Qolbi, dan Yuliot Tanjung sebagai Wakil Menteri Investasi/Kepala BKPM.

Dimintai tanggapan terkait hal ini, Prabowo enggan berbicara. Meski demikian, ia menyiratkan ekspresi wajah yang bahagia. Sembari tersenyum, ia pun mengacungkan jempolnya, seolah tanda bahwa dia menyetujui langkah tersebut.

Acungan jempol ini ditunjukkannya saat ditemui usai acara luncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 dan White Paper One Map Policy (OMP) Beyond 2024 di St Regis Jakarta, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (18/7/2024).

Kedatangannya ke sana dalam rangka mewakili Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meluncurkan portal tersebut. Prabowo mengatakan, kedatangannya ini merupakan mandat langsung dari Jokowi.

"Saya kira Pak Presiden sedang melatih saya (tertawa) supaya nanti tidak kaget setelah saya dilantik, insyallah. Itu lah cara beliau, salah satu pelajaran kepemimpinan," kata Prabowo, dalam sambutannya dalam acara peluncuran tersebut.

Sebagai tambahan informasi, pelantikan Thomas 'Tommy' Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan tambahan menemani Suahasil Nazara akan membuat Kementerian Keuangan memiliki dua wakil menteri.

Thomas sendiri merupakan anggota dari Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Ekonomi dan Keuangan. Dia juga merupakan keponakan Prabowo.

Thomas merupakan anak pertama dari pasangan Soedradjad Djiwandono dan Biantiningsih Miderawati. Ayahnya adalah mantan gubernur Bank Indonesia, sedangkan ibunya adalah kakak kandung Prabowo.

Sosok berikutnya yang juga baru diangkat pada hari ini ialah Sudaryono. Ia merupakan Ketua DPD Gerindra Jateng. Dia akan menggantikan Harvick Hasnul Qolbi sebagai Wakil Menteri Pertanian.

Sosok ketiga yang akan dilantik jadi Wakil Menteri adalah Yuliot Tanjung. Pria yang saat ini menjabat sebagai Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM itu bakal dilantik jadi Wakil Menteri Investasi/Kepala BKPM.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI baru saja meluncurkan Super App Wondr by BNI. Namun demikian, bank pelat merah ini juga telah memiliki aplikasi BNI Mobile Banking yang selama ini digunakan nasabah.

Lalu, bagaimana nasib BNI Mobile Banking ke depan, apakah ditutup?

SEVP Retail Digital Solutions BNI Rian Kaslan mengatakan, nantinya segala kemudahan untuk nasabah akan ditawarkan melalui Wondr by BNI.

"Mengenai apakah nanti BNI Mobile Banking akan sunset atau akan tutup? Ke depannya itu memang rencana kami untuk segala kemudahan ditawarkan melalui Wondr," katanya di Kementerian BUMN Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Namun, Rian bilang, untuk mencapai hal tersebut butuh waktu. Pihaknya akan memastikan jika langkah tersebut tidak mengganggu transaksi nasabah.

"Tapi kami juga memerlukan waktu, dan kami tidak ingin mengganggu transaksi nasabah. Jadi itu akan kami lakukan secara bertahap, dan kami akan pastikan bahwa itu tidak akan menyulitkan dan sekali lagi mengganggu untuk transaksi nasabah menggunakan layanan BNI," paparnya.

Bicara perbedaan antara Wondr dan BNI Mobile Banking, dia menekankan, terpenting bukanlah banyaknya isi atau fitur, tapi kemudahan terhadap penggunaan sehari-hari.

"Kedua, dengan adanya tambahan, bukan sekadar transaksi, tetapi tadi bisa memonitor apakah rekening sendiri atau rekening istri, tapi bisa memonitor keuangan dan juga bisa untuk jangka panjang," ujarnya

Ia menambahkan, saat ini fitur yang tersedia pada Wondr telah mencakup lebih dari 90% pada BNI Mobile Banking. Dia mengatakan, migrasi nasabah ke Wondr akan cepat sekali.

"Mungkin dalam waktu 6-12 bulan itu, mungkin saja itu sudah bisa transisi semua ke Wondr," katanya.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) diprediksi terus menguat. Mata uang Paman Sam masih bertengger di kisaran Rp 16.000an.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, pihaknya bakal menempuh berbagai kebijakan moneter demi mendongkrak nilai tukar rupiah. Menurutnya rupiah telah menguat 1,21% dibandingkan akhir Juni 2024.

"Nilai tukar rupiah menguat dipengaruhi oleh bauran kebijakan moneter yang ditempuh BI dalam memitigasi dampak pelambatan global. Nilai tukar rupiah Juli 2024, data 16 Juli 2024 menguat 1,21% dibandingkan posisi akhir Juni 2024," katanya dalam konferensi pers di kantor pusat BI, Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2024).

BI berkomitmen untuk menjaga stabilitas rupiah terhadap dolar AS, yang didukung juga oleh fundamental perekonomian Indonesia yang kuat. Perry mencatat rupiah sudah terdepresiasi 4,84% dibanding akhir Desember 2023.

Meski begitu, pelemahan rupiah tidak separah mata uang negara lain seperti peso Filipina, baht Thailand, dan won Korea Selatan. Masing-masing mata uang itu terdepresiasi 5,14%, 5,44% dan 7,03%.

"Dengan perkembangan tersebut nilai tukar rupiah year to date kalau dibanding akhir Desember 2023 mencatat depresiasi 4,84%. Depresiasi rupiah ini lebih rendah dibandingkan pelambatan peso Filipina, baht Thailand, won Korea, yang masing-masing terdepresiasi sebesar 5,14%, 5,44% dan 7,03%," bebernya.

BI memperkirakan nilai tukar rupiah bergerak stabil dan cenderung menguat. Hal ini sejalan dengan rendahnya inflasi serta ekonomi Indonesia yang tetap tumbuh.

"Ke depan kami perkirakan nilai tukar rupiah bergerak stabil dalam kecenderungan menguat, sejalan dengan menariknya imbal hasil, rendahnya inflasi, dan tetap baiknya pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta komitmen BI untuk terus menstabilkan nilai tukar rupiah, yang semuanya mendorong keberlanjutan aliran masuk modal asing," pungkasnya.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan masa kerja yang lebih fleksibel. Lamanya masa kerja PPPK tidak dibatasi dengan pensiun.

Sesuai namanya, PPPK bekerja sesuai kontrak yang telah disepakati dengan pemerintah. Ketentuan inilah yang membedakan PPPK dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai sesama ASN.

Nah, buat detikers yang ingin mendaftar PPPK, simak dulu artikel ini untuk mengetahui berapa lama masa kontrak kerja PPPK, dan beberapa perbedaannya dengan PNS.

Berapa Lama Kontrak Kerja PPPK?

Masa kontrak PPPK paling singkat 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB)Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional.

Sebelumnya, kontrak kerja PPPK minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun sesuai kebutuhan ASN. Ketentuan ini terdapat dalam PermenPAN-RB Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Masa Hubungan Perjanjian Kerja PPPK pasal 4 ayat 2, tentang kontrak kerja untuk jabatan fungsional non struktural.

Pertimbangan Perpanjangan Kontrak Kerja PPPK

Perpanjangan kontrak PPPK didasarkan pada pencapaian/penilaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan jabatan pada instansi setelah mendapat persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Pertimbangan dalam menentukan perpanjangan kontrak kerja PPPK dilakukan berdasarkan:

• Jenis pekerjaan yang bersifat sementara, membutuhkan penyelesaian dalam jangka waktu tertentu.
• Jenis Jabatan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja organisasi dan/atau pencapaian tujuan strategis nasional untuk kurun waktu tertentu.
• Prediksi beban kerja suatu Jabatan di unit organisasi akan habis atau berkurang dalam jangka waktu tertentu.
• Ketersediaan anggaran instansi.
• Batas usia pensiun sesuai dengan Jabatan yang akan diisi.

Batas Usia Masuk dan Pensiun PPPK

Usia calon PPPK sesuai Pasal 16 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 minimal adalah 20 tahun dan batas usia maksimalnya adalah satu tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang dilamar.

Sementara masa pensiun PPPK tidak diatur, namun setiap jabatan memiliki usia maksimal saat mendaftar. Masa kerja mereka pun akan habis sesuai kontrak.

Gaji PPPK

Gaji PPPK diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024, yakni sebesar:

• Golongan I: Rp 1.938.500-Rp 2.900.900
• Golongan II: Rp 2.116.900-Rp 3.071.200
• Golongan III: Rp 2.206.500-Rp 3.201.200
• Golongan IV: Rp 2.229.800-Rp 3.336.600
• Golongan V: Rp 2.511.500-Rp 4.189.900
• Golongan VI: Rp 2.742.800-Rp 4.367.100
• Golongan VII: Rp 2.858.800-Rp 4.551.800
• Golongan VIII: Rp 2.979.700-Rp 4.744.400
• Golongan IX: Rp 3.203.600-Rp 5.261.500
• Golongan X: Rp 3.339.100-Rp 5.484.000
• Golongan XI: Rp 3.480.300-Rp 5.716.000
• Golongan XII: Rp 3.627.500-Rp 5.957.800
• Golongan XIII: Rp 3.781.000-Rp 6.209.800
• Golongan XIV: Rp 3.940.900-Rp 6.472.500
• Golongan XV: Rp 4.107.600-Rp 6.746.200
• Golongan XVI: Rp 4.281.400-Rp 7.031.600
• Golongan XVII: Rp 4.462.500-Rp 7.329.000

Uang Pensiun PPPK

Selama ini hanya PNS yang berhak memperoleh uang pensiun. Akan tetapi kini PPPK juga mendapatkan uang pensiun setelah disahkannya UU ASN 2023 yang menggantikan UU Nomor 5 Tahun 2014.

Dalam pasal 22 dijelaskan bahwa jaminan pensiun dan jaminan hari tua dibayarkan setelah Pegawai ASN berhenti bekerja. Besaran uang pensiunnya masih akan diatur dalam peraturan pemerintah yang masih disusun.

Itulah tadi telah kita ketahui masa kontrak kerja PPPK paling singkat adalah 1 tahun dan bisa diperpanjang sesuai kebutuhan dan penilaian.

Guru Honorer di Kerinci Jambi Gelar Demo Protes Hasil PPPK

Guru Honorer di Kerinci Jambi Gelar Demo Protes Hasil PPPK

Pemerintah tengah menggodok rencana perubahan skema subsidi pupuk menjadi bantuan langsung kepada petani. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menargetkan implementasi skema tersebut dapat diterapkan pada 2026 secara nasional.

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas Vivi Yulaswati mengatakan dengan berbagai permasalahan dalam penyaluran pupuk subsidi, pemerintah mulai merancang transformasi kebijakan subsidi pupuk. Mulanya, subsidi pupuk melalui produsen pupuk. Nantinya, menjadi bantuan langsung kepada petani. Bentuk bantuannya pun berubah dari barang menjadi transfer langsung dari pemerintah.

"Jadi kita memiliki bantuan langsung dari petani, ini arahan Bapak Presiden. Kemudian juga dilakukan tentunya melalui transfer direct cash. Kemudian juga penerima berbasis kelompok menjadi penerima berbasis individu," kata Vivi dalam acara Forum Diskusi, Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Dalam paparannya, pihaknya akan terlebih dahulu melaksanakan proyek percontohan atau pilot project pada 2025 di beberapa wilayah. Dia bilang selama setahun ke depan pihaknya akan menentukan mekanisme dan mengatasi kelemahan-kelemahan skema tersebut. Pihaknya pun menargetkan implementasi skema tersebut dimulai tahun 2026.

"Untuk setahun ke depan mungkin kita akan melaksanakan pilot project tadi, mekanisme mana yang akan kita lakukan dan titik-titik kelemahan. Mudah-mudahan goals tahun 2026," jelasnya.

Adapun beberapa proses yang dilakukan menuju transformasi skema baru tersebut. Pertama, digitalisasi sistem Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dengan perekaman geospasial dan soil testing. Dengan digitalisasi ini, penerima manfaat menjadi lebih tepat sasaran.

Di sisi lain, dia bilang skema ini juga nantinya akan membuat pupuk subsidi menjadi sistem satu harga. Hal ini dapat mempermudah produksi, distribusi, dan pengelolaan stok minimum di kios.

"Kita bicara Indonesia kan cuma satu titik, tentunya terdapat variasi dari harga. Oleh sebab itu kita mensubsidi petani, langsung kepada petani yang betul-betul membutuhkan stabilitas sendiri," terangnya.

Bank Indonesia (BI) terus memperkuat kerja sama penggunaan QRIS dengan sejumlah negara. Menurut Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendarta nantinya QRIS bisa digunakan di sejumlah negara seperti Jepang, Korea Selatan, hingga Uni Emirat Arab (UEA).

Gubernur BI Perry Warjiyo disebut sudah melakukan penandatangan kerja sama dengan bank sentral UEA dan Korea Selatan. Dengan begitu, kata dia, warga Indonesia yang pergi ke negara-negara tersebut akan bisa bertransaksi menggunakan QRIS.

"Nah, mana lagi yang akan ada hubungan? Pak Gubernur kemarin sudah tandatangan dengan Korea tanggal 15 dan tanggal 16 kemarin tandatangan dengan Bank Sentral Uni Emirat Arab," ujar Perry dalam konferensi pers di kantor pusat BI di Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2024).

"Dalam waktu dekat kita akan ada QRIS cross boarder dengan India, Korea, Jepang, dan juga UEA. Jadi tunggu tanggal mainnya, nanti teman-teman bisa beli topokki, sushi, kari pakai QRIS," sambung dia.

Filianingsih menjelaskan, saat ini BI sudah menjalin kerja sama implementasi QRIS dengan Malaysia, Thailand, dan Singapura. Ia menyebut pengguaan QRIS untuk transaksi juga cenderung meningkat.

Misalnya, penggunaan QRIS oleh turis Thailand yang datang ke Indonesia naik sebesar 13% month-to-month, dengan transaksi terbanyak di Jakarta dan Jawa Barat. Lalu penggunaan QRIS oleh turis Singapura naik 28%, yang mayoritasnya di Jakarta dan Riau. Sementara dari Malaysia naik 8%, mayoritasnya di Jakarta dan Jawa Barat.

"Kalau kita lihat Indonesia dengan Thailand itu ada peningkatan month-to-month 13%, dan volume terbesar ada di Jakarta dan Jawa Barat. Ini saya bicara turis asing yang ke Indonesia. Kalau Singapura ada peningkatan 28%, itu lokasinya di Jakarta dan juga di Riau. Untuk Malaysia ada peningkatan 8% di Jakarta dan Jawa Barat," urainya.

Penggunaan QRIS oleh turis Indonesia di luar negeri juga mengalami peningkatan, yakni 9% month-to-month di Thailand dan 4% month-to-month di Malaysia. Hanya saja ada pnurunan sebesar 12% untuk penggunaan QRIS di Singapura.

Kementerian Perhubungan buka suara soal meroketnya harga tiket pesawat. Pengusaha maskapai sebelumnya pun mengaku merugi meskipun harga tiket pesawat sedang tinggi-tingginya.

Biaya operasional yang tinggi dinilai jadi biang kerok tiket pesawat yang meroket. Oleh sebab itu, saat ini Kementerian Perbuatan melakukan evaluasi dan kajian terhadap aspek pembentukan tiket pesawat. Mulai dari komponen harga hingga penataan rute.

Menurut Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati langkah ini dilakukan setelah ada koordinasi pada Satgas Supervisi Harga Tiket Angkutan Penerbangan Nasional.

"Saat ini sesuai hasil rakor, kami tengah melakukan evaluasi dan kajian terhadap berbagai aspek terkait aviasi termasuk komponen harga tiket, penataan rute, dan lain-lain," beber Adita ketika dihubungi detikcom, Rabu (17/7/2024).

Menurutnya penanganan soal tarif penerbangan harus dibahas lintas sektoral antara kementerian dan lembaga terkait, karena komponen harga meliputi berbagai aspek di luar ranah Kementerian Perhubungan.

"Yang paling penting, satgas dan koordinasi yang dilakukan dapat menghasilkan langkah solutif dan win win untuk semua pihak termasuk operator dan masyarakat pengguna," ujar Adita.

Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia (Indonesia National Air Carriers Association/INACA) sebelumnya mengatakan sebetulnya bisnis penerbangan sedang lesu dan merugi. Tarif yang diatur pemerintah dinilai terlalu rendah, sementara itu biaya untuk terbang terus meningkat. Hal ini terjadi di tengah meroketnya tiket pesawat yang harus dibayarkan masyarakat.

Ketua Umum INACA Denon Prawiraatmadja mengatakan saat ini pengusaha maskapai dibayangi kerugian karena biaya terbang yang tinggi namun tarif ditahan tidak naik sejak 2019.

Untuk penerbangan ekonomi pemerintah memang mengatur tarif batas atas dan bawah bagi maskapai, aturan ini mengatur penentuan harga tiket pesawat bagi masyarakat. Terakhir tarif batas disesuaikan pada 2019 silam, atau sekitar 5 tahun lalu.

"Saat ini biaya-biaya penerbangan sangat tinggi, melebihi tarif tiket yang telah ditetapkan oleh pemerintah sejak tahun 2019. Akibatnya maskapai rugi dan mengoperasikan penerbangan untuk sekedar dapat hidup dan tidak dapat mengembangkan usahanya," ujar Denon dalam keterangannya.

Denon memaparkan beberapa biaya-biaya tinggi yang menekan maskapai. Mulai dari yang berasal dari operasional maupun non operasional penerbangan.

Biaya tinggi dari operasional penerbangan misalnya adalah harga avtur yang nilainya saat ini lebih tinggi dibanding negara tetangga.

Kemudian adanya antrean pesawat di darat untuk terbang dan di udara untuk mendarat, semakin lama pesawat menunggu maka potensi bahan bakar yang boros terbuang pun makin besar. Belum lagi ada biaya kebandarudaraan dan layanan navigasi penerbangan dan lain-lain.

Sedangkan biaya tinggi dari non operasional penerbangan misalnya adalah adanya berbagai pajak dan bea masuk yang diterapkan secara berganda. Denon menjelaskan hanya di Indonesia ada pajak untuk avtur, pajak dan bea masuk untuk pesawat dan suku cadangnya.

Untuk sparepart saja sudah dikenai bea masuk harus ditambah lagi untuk dibayarkan PPN dan PPNBM-nya. PPN juga berlaku untuk setiap tiket pesawat.

"Dengan demikian terjadi pajak ganda. Padahal di negara lain pajak dan bea tersebut tidak ada," lanjut Denon.

Denon juga menyoroti adanya biaya layanan kebandarudaraan bagi penumpang (Passenger Service Charge/ PSC) yang dimasukkan dalam komponen harga tiket. Hal ini membuat harga tiket pesawat terlihat lebih tinggi. Namun selama ini hanya maskapai yang disalahkan karena naiknya tiket pesawat. Padahal, PSC yang menetapkan dan memungutnya adalah pengelola bandara.

Luhut Binsar Pandjaitan kembali mengkritisi harga tiket pesawat yang ada di Indonesia. ia sempat menyebut bahwa tarif tiket pesawat di Indonesia merupakan harga nomor dua tertinggi di dunia setelah Brazil.

"Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN dan negara berpenduduk tinggi, harga tiket penerbangan Indonesia jadi yang termahal kedua setelah Brasil," kata Luhut, dilansir dari detikTravel Selasa (16/7).

Sementara itu mengutip dari detikFinance, tingginya harga tiket pesawat masih dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang tengah mengalami pemulihan sejak pandemi. Dalam unggahan instagramnya yang sempat dikutip tim detikcom, iya mengatakan bahwa pada 2024 terproyeksi 4,7 miliar pengguna jasa transportasi penerbangan secara global. Angka ini dinilai mengalami peningkatan sebanyak 200 juta jika dibandingkan dengan tahun 2019.

"Harga tiket penerbangan yang cukup tinggi dikeluhkan oleh banyak orang akhir-akhir ini, penyebabnya karena aktivitas penerbangan global yang telah 90 persen pulih dibandingkan dengan situasi sebelum pandemi. Berdasarkan data IATA, pada 2024 akan ada 4,7 miliar penumpang global atau 200 juta penumpang lebih banyak daripada 2019," kata Luhut dikutip dari Instagramnya, Kamis (11/7/2024).

Sebelumnya, membahas perkara yang sama, Menteri Pariwisata Sandiaga Uno juga sempat memberi usulan solusi terhadap perkara mahalnya tiket pesawat di dalam negeri. Ia menyebutkan tingginya tarif ini disebabkan oleh supply dan demand yang tidak seimbang.

"Supply-nya ini kurang sekarang karena keterbatasan pesawat, penerbangan, dan ketersediaan kursi. Pemerintah itu mendorong lebih banyak pesawat yang beroperasi di Indonesia," kata Sandi, dikutip dari detikBali edisi Sabtu (27/4/2024).

Terkait permasalahan ini, saat itu dirinya juga telah berkomunikasi dengan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. Dalam diskusi itu, Sandi mengungkapkan bahwa Luhut akan mengusahakan menambahkan jumlah pesawat. Luhut juga akan memberikan relaksasi untuk perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa efek Indonesia. dengan demikian, perusahaan-perusahan itu diharapkan dapat memotong proses serta waktu saat ingin menambah jumlah pesawat.

Kini dengan wacana tentang posisi kedua harga tiket pesawat Indonesia di tingkat global, Kemenko Marves akan melakukan sejumlah strategi, salah satunya mengevaluasi biaya operasi. Tidak hanya itu, sejulmah langkah yang bermuara pada efisiensi pun akan segera dilakukan.

Lalu benarkah efisiensi merupakan solusi telat untuk menekan harga tiket pesawat? Bila hal ini akan dilakukan, adakah ekses yang akhirnya akan merugikan penumpang? Ikuti ulasannya bersama Gerry Soejatman, pengamat penerbangan dalam Editorial Review.

Beralih ke Sulawesi Selatan, detikSore akan bergabung dengan Jurnalis detikSulsel untuk membahas peristiwa penjualan bangunan masjid seharga 3.5 miliar Rupiah. Apa yang melatarbelakanginya? Apa saja polemik yang muncul? Ikuti laporannya dalam Indonesia Detik Ini.

Sementara itu, Sunsetalk petang ini akan mengulas lebih dalam tentang konsep nilai dalam investasi? Bagaimana cara menghitungnya? Apa saja variabelnya? Ikuti bincang santainya bersama Firman Marihot, Chief Digital Officer InvestasiKu sore ini jelang matahari tenggelam.

Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.

"Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!"

Bank Indonesia (BI) hari ini mengumumkan hasil rapat dewan gubernur bulanan periode Juli 2024 dengan cakupan triwulanan.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan rapat dewan gubernur BI pada 16-17 Juli 2024 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 6,25% suku bunga deposit facility juga sebesar 5,5% dan lending facility tetap 7%.

"Keputusan ini konsisten dengan kebijakan moneter yang pro stability sebagai langkah yang pre-emtive dan forward looking untuk memastikan tetap terkendalinya inflasi dan tetap sasaran 2,5% plus minus 1% pada tahun 2024 ini dan 2025," kata Perry di Gedung BI, Rabu (17/7/2024).

Fokus kebijakan moneter dalam jangka pendek diarahkan untuk memperkuat efektifitas dan stabilisasi nilai tukar rupiah dan menarik aliran masuk portofolio asing.

Sementara itu kebijakan makro prudensial dan sistem pembayaran tetap pro growth untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

"Kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh untuk mendorong kredit pembiayaan perbankan kepada dunia usaha dan rumah tangga, kebijakan sistem pembayaran diarahkan untuk memperkuat keandalan infrastruktur industri sistem pembayaran serta memperluas akseptasi sistem pembayaran," ujarnya.

Asosiasi Industri Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) menyampaikan perlunya pengetatan impor produk barang jadi plastik untuk memproteksi industri hilir plastik dalam negeri. Dengan begitu, sektor ini bisa memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pemajuan ekonomi Indonesia.

Sekretaris Jenderal Aphindo Henry Chevalier mengatakan, masifnya impor barang jadi plastik secara langsung mengganggu kinerja industri hilir plastik domestik. Hal itu dikarenakan produk impor lebih diminati karena memiliki harga yang lebih murah.

"Karena produk-produk yang impor itu, barang-barang jadi yang masuk ke Indonesia jauh lebih murah dibandingkan dengan produk dalam negeri," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (16/7/2024).

Henry mencontohkan, salah satu negara pemasok barang impor yang lebih murah ke Indonesia yaitu China. Produk impor dari China bisa lebih murah dikarenakan upah pekerja di sana bisa lebih rendah, serta tingginya ketersediaan bahan baku.

"Kenapa kita lebih mahal? Karena impor bahan bakunya, kemudian biaya listrik, upah buruh, kemudian biaya birokrasi seperti perizinan, cukai, pajak," ujarnya.

Oleh karena itu dirinya mendorong pemerintah menerapkan pengetatan impor, khususnya untuk barang jadi plastik di setiap regulasi yang diterapkan, terlebih bila produk tersebut sudah diproduksi oleh industri domestik. Harapannya produk yang dihasilkan di dalam negeri bisa lebih terserap oleh pasar.

"Salah satu contoh yang dikeluarkan Permendag 36/2024, saya kira itu salah satu tools yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka proteksi industri dalam negeri. Tapi tidak cukup hanya sebatas lartas (larangan dan pembatasan), tapi harus diatur tata impornya," ujarnya.

Selain itu, kata dia, Bea Cukai mesti menindak tegas dan menolak barang plastik impor yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

"Misalnya spesifikasi yang masuk dari barang-barang impor jadi plastik itu tidak sesuai dengan spesifikasi SNI yang ada di Indonesia, nah itu tentunya peran dari Bea Cukai harus menolak itu, dan Bea Cukai harus paham SNI itu apa aja," katanya.

Di sisi lain Sekretaris Jenderal Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono menyampaikan, pihaknya mencatat sudah ada penurunan utilisasi di industri plastik hilir hingga di bawah 50 persen. Sehingga apabila masifnya barang impor di pasar domestik dibiarkan bisa berdampak kepada industri hulu yakni petrokimia.

"Itu sudah mulai terasa juga di beberapa pabrik hulu, ada yang sudah mematikan/shut down mesinnya, mereka wait and see," kata dia.

Pihaknya sepakat dengan Aphindo supaya pemerintah melakukan pengetatan impor khususnya untuk barang jadi plastik di regulasi apapun, mengingat kebijakan yang kontraktif berpotensi melemahkan iklim investasi di Tanah Air yang berujung pada menurunnya kontribusi industri hulu.

Ia menjelaskan dampak positif industri petrokimia berdasarkan studi kasus investasi Naptha Cracker Terintegrasi bisa memberikan output langsung pada kontribusi perekonomian sebesar Rp 41,04 triliun, menyerap tenaga kerja hingga 3,22 juta orang, peredaran upah hingga Rp 8,56 triliun, serta manfaat fiskal berupa pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp 2,67 triliun.

Fenomena mal sepi melanda Malaysia. Kondisi ini terjadi di tengah masifnya pembangunan gedung-gedung pusat perbelanjaan di Negeri Jiran.

Dikutip dari Al Jazeera, Selasa (16/7/2024), negara berpopulasi 33 juta orang ini memiliki lebih dari 1.000 mal per akhir 2023. Pada tahun 2022 Asosiasi Pusat Perbelanjaan Malaysia melaporkan 40% mal dan pusat ritel berlokasi hanya di Kuala Lumpur dengan jumlah sekitar 727.

Menurut laporan Pusat Informasi Properti Nasional (NAPIC), luas ruang ritel Malaysia mencapai 17,69 juta meter persegi pada tahun 2023, naik dari 16,51 juta dibanding 2019. Sayangnya peningkatan tersebut tidak diimbangi dengan kenaikan okupansi.

Tercatat tingkat okupansi mal di Malaysia masih lebih rendah dibanding sebelum pandemi COVID-19, yakni sebesar 77,4% pada tahun 2023. Sebelum pandemi tingkat okupansi mencapai 81,4% pada 2016, lalu 79,2% pada 2019, dan 75,4% pada 2022.

Tingkat okupansi di tahun 2022 merupakan yang terendah di Malaysia dalam 20 tahun terakhir. Sebenarnya tidak semua mal di negara sepi.

Sebut saja Exchange TRX Mall yang punya ruang sewa 125 ribu meter persegi dan taman atap seluas 10 hektare yang punya okupansi 95%. Sejak dibuka pada November tahun lalu, mal ini berhasil menarik banyak pengunjung untuk datang.

Sayangnya mayoritas Mal di Malaysia sulit menarik pengunjung meskipun lokasinya ada di ibu kota. Dibuka pada awal Oktober, tahap pertama Paviliun Damansara Heights relatif kosong pada kunjungan akhir pekan baru-baru ini.

Meski lantai bawahnya masih dikunjungi pelanggan, lantai atasnya hampir tidak didatangi pengunjung. Sejumlah outlet menolak berkomentar saat dimintai keterangan soal kondisi bisnisnya.

Goh Sook salah satu pemilik toko komputer di Mal 3 Damansara mengeluhkan sepinya kondisi mal. Sambil menatap koridor mal yang sepi, ia mendengar kompetisi taekwondo di lantai dasar mal tersebut.

"Ada kompetisi taekwondo di bawah, tapi siapa yang akan datang ke sini," kata pria berusia 48 tahun itu.

Di sampingnya berdiri seorang pelanggan setianya bernama Rudi Sim. Goh menyebut bisnisnya saat ini sangat bergantung pada pelanggan lama, sebab pelanggan baru yang datang lebih sedikit.

"Terkadang saya tidak bisa balik modal," ujar dia.

Indonesia punya target yang besar untuk menjadi pemain utama dalam rantai pasok kendaraan listrik (electric vehicle/EV) dunia. Target ini bisa saja terwujud berkat adanya pabrik sel baterai EV yang ada di Karawang, Jawa Barat.

Pabrik ini dimiliki Hyundai Motor Group dan LG Energy Solution, melalui perusahaan patungan mereka PT Hyundai LG Indonesia (HLI) Green Power dan sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (3/7) kemarin.

Dalam salah satu unggahan akun Instagram Kementerian ESDM, dijelaskan pabrik sel baterai ini merupakan yang terbesar di Asia Tenggara dan mampu menghasilkan sekitar 50 ribu unit Kona Electric per tahun.

"Keberadaan pabrik ini membawa masuk Indonesia ke kompetisi produksi baterai dan kendaraan listrik dunia, dan memulai babak baru sebagai pemain global di ekosistem EV cell baterai," tulis Kementerian dalam unggahannya, dikutip Selasa (16/7/2024).

Dengan kehadiran pabrik ini juga, Indonesia diperkirakan bisa menghemat subsidi bahan bakar minyak (BBM) hingga Rp 131 miliar per tahun. Tidak hanya itu, Indonesia juga mampu mengurangi kebutuhan impor BBM hingga 45 juta liter per tahun.

"Dengan produksi Kona Electric 50 ribu unit per tahun akan menambah kapasitas produksi Indonesia secara signifikan. Imbasnya mengurangi emisi CO2 sekitar 160.000 ton/tahun, menghemat subsidi BBM hingga Rp 131 miliar/tahun, mengurangi impor BBM sebanyak 45 juta liter/tahun," jelas mereka.

Belum lagi, pabrik produksi baterai mobil listrik terbesar di ASEAN ini juga mampu menyerap sekitar 2.800 tenaga kerja. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah mengingat pabrik tersebut nantinya akan menambah jumlah produksi dan investasi.

"Investasi produk sel Baterai dengan kapasitas 30 GWh. Tahap pertama 10 GWh, nilai investasi US$ 1,2 miliar. Tahap kedua 20 GWh, nilai investasi US$ 2 miliar," tulis Kementerian ESDM.