Pesawat yang ditumpangi musisi Kunto Aji mengalami kebocoran avtur pada Sabtu (24/8). Berikut kronologi lengkapnya.

Di video yang diunggahnya di X, Kunto Aji awalnya terlihat menumpang pesawat Garuda Indonesia. Informasi tersebut dibenarkan oleh perusahaan

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) TbK Irfan Setiaputra, menyampaikan bahwa pesawat yang mengalami luapan avtur itu adalah penerbangan GA-174 rute Jakarta-Pekanbaru.

"Dengan jadwal keberangkatan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta pukul 11.50 WIB dan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II pukul 13.35 WIB yang terbang dengan menggunakan armada PK-GFW," tuturnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (24/8/2024).

Dari hasil temuan internal, Irfan mengatakan awalnya Pilot in Command (PIC) pada sedang melakukan prosedur rutin verifikasi jumlah isian avtur di dalam pesawat sebagai bagian dari kesiapan akhir awak pesawat sebelum melakukan proses take off. Prosedur tersebut merupakan bagian dari manual tata laksana safety sebelum pesawat lepas landas.

Setelah mengetahui adanya temuan tersebut, yang juga didukung oleh laporan visual dari salah satu penumpang, maka dengan mengedepankan fokus aspek keselamatan dan safety, PIC segera memutuskan mengambil keputusan untuk memutar balik pesawat.

"Pesawat Return to Apron (RTA) guna melakukan inspeksi secara menyeluruh terkait temuan indikasi tumpahan/luapan bahan bakar tersebut," jelas Irfan.

Irfan menjelaskan saat ini para penumpang GA-174 yang berjumlah 135 orang telah diterbangkan kembali dengan pesawat pengganti PK-GMM pada pukul 14.00 WIB. Pesawat dijadwalkan tiba di Pekanbaru pada pukul 15.45 WIB.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono ingin mendorong Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) atau BUMN menurunkan bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) nonsubsidi. Sebab, bunga KPR Bank Himbara disebutnya terlalu tinggi.

Basuki mengatakan bunga KPR dari sejumlah bank Himbara lebih tinggi dari swasta. Ia membandingkan bunga KPR Himbara dengan PT Bank Central Asia Tbk atau BCA.

"Mandiri itu 9%, itu kan masih mahal, padahal BCA 5%," kata Basuki di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (23/8/2024) kemarin.

Oleh sebab itu, Basuki mendorong agar bunga KPR Himbara turun untuk mendorong kepemilikan rumah.

"Menurunkan (bunga KPR) mungkin itu yang akan kita kejar. Jadi itu memang harus lebih efisien bank-bank Himbara untuk bisa memberikan kredit dengan bunga yang lebih terjangkau," ungkapnya.

Di sisi lain, untuk mendorong kepemilikan hunian, Basuki menjelaskan pemerintah kini menghadirkan program subsidi KPR lewat skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Pemerintah bakal menambah kuota FLPP pada September, tapi masih menunggu persetujuan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Berikut Rata-rata Bunga KPR:

BCA

Suku Bunga Fixed Berjenjang 10 Tahun: 2,79% (Tahun ke-1), 5,79% (Tahun ke-2 dan ke-3), 8,10% (Tahun ke-4 sampai ke-6), 10,10% (Tahun ke-7 sampai ke-10), dengan minimum tenor 10 tahun

• Suku Bunga Fixed 3 Tahun: 8% (Pembelian) 9% (Refinancing)
• Suku Bunga Fixed 5 Tahun: 8,50% (Pembelian) 9,50% (Refinancing)
• Suku Bunga Cap 2 Tahun: 9% (Pembelian) 10% (Refinancing)

Bank Mandiri

Suku Bunga Berjenjang Fix 4 Tahun: 9,99% fixed dengan minimum jangka waktu kredit 12 tahun (New Booking dan Take Over KPR)

Suku Bunga Fixed 3 Tahun: 10,25% dengan minimum jangka waktu kredit 3 tahun

Suku Bunga Fixed 5 Tahun: 9,55% dengan minimum jangka waktu kredit 7 tahun (new booking, take over, dan top up multiguna)

BTN

Suku Bunga Fixed 3 Tahun: 8,39% (Berlaku untuk calon konsumen fixed income yang memenuhi syarat dan ketentuan suku bunga KPR/KPA promosi)

Suku Bunga Fixed 5 Tahun: 8,99% (Berlaku untuk calon konsumen fixed income yang memenuhi syarat dan ketentuan suku bunga KPR/KPA promosi)

Suku Bunga Fixed 10 Tahun: 9,99% (Berlaku untuk calon konsumen fixed income yang memenuhi syarat dan ketentuan suku bunga KPR/KPA promosi)
BNI

Suku Bunga Single Fixed Berjenjang Berjenjang Tenor Minimal 10 Tahun: 4,25% (fixed tahun ke-1), 6,85% (fixed tahun ke-2 sampai ke-3), 9,25% (tahun ke-4 sampai ke-5), 10,25% (fixed tahun tahun ke-6 sampai ke-10).

• Suku Bunga Fixed 3 Tahun Hingga Lunas: 8,25%
• Suku Bunga Fixed 5 Tahun Hingga Lunas: 8,25%
• Suku Bunga Fixed 10 Tahun Hingga Lunas: 9,75%

BRI

Suku Bunga Berjenjang 8 Tahun: 6,20% (Tahun ke-1 sampai ke 3), 9,50% (Tahun ke-4 sampai ke-6), 11,50% (Tahun ke-7 sampai ke-8), selanjutnya counter rate dengan minimal tenor kredit 8 tahun

Suku Bunga Berjenjang 10 Tahun: 5,75% (Tahun ke-1 sampai ke 3), 9% (Tahun ke-4 sampai ke-6), 11% (Tahun ke-7 sampai ke-10), selanjutnya counter rate dengan minimal tenor kredit 10 tahun

Suku Bunga Berjenjang 15 Tahun: 5,0% (Tahun ke-1 sampai ke 3), 8,30% (Tahun ke-4 sampai ke-6), 10,30% (Tahun ke-7 sampai ke-15), selanjutnya counter rate dengan minimal tenor kredit 15 tahun.

Pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 resmi dibuka sejak 20 Agustus lalu. Beberapa instansi telah mengumumkan kebutuhan formasinya.

Biasanya, pelamar mempertimbangkan beberapa hal sebelum mendaftar, termasuk gaji yang ditawarkan. Tahun ini, pemerintah telah menetapkan formasi CPNS sebanyak 248.993. Formasi tersebut terbagi menjadi 114.546 untuk instansi pusat dan 134.447 instansi daerah.

Dari total itu, ada beberapa formasi jabatan yang menawarkan gaji di atas Rp 10 juta. Lantas mana saja?

1. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

- Jabatan Fungsional Pemeriksa Ahli Pertama:Rp 18-19 juta
- Jabatan Fungsional Analis Kerja Sama: Rp 17-18 juta
- Jabatan Pelaksana Konselor: Rp 15-16 juta

2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

- Dokter Ahli Pertama-Dokter (Umum): Rp 10,8-11,4 juta
- Dosen Asisten Ahli: Rp 10,8-11,4 juta

3. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

- Auditor Ahli Pertama: Rp 10-11,5 juta
- Analis Kebijakan Ahli Pertama: Rp 10-11,5 juta
- Perencana Ahli Pertama: Rp 10-11,5 juta
- Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama: Rp 10-11,5 juta
- Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama: Rp 10-11,5 juta
- Analis Hukum Ahli Pertama: Rp 10-11,5 juta
- Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama: Rp 9,5-11,5 juta
- Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama: Rp 10-11,5 juta
- Statistisi Ahli Pertama: Rp 10-11,5 juta
- Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama: Rp 10-11,5 juta

Alfamart merupakan salah satu minimarket yang memiliki jaringan sangat luas di Indonesia. Bahkan Alfamart juga sudah melebarkan sayap bisnis dan membuka cabang di Filipina. Pasti pernah di antara detikers yang penasaran siapa sebenarnya pemilik Alfamart ini?

Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah Djoko Susanto. Ya, Djoko Susanto adalah pemilik dari Alfamart, salah satu jaringan ritel yang tersebar di berbagai wilayah hingga pelosok Indonesia.

Meski demikian, Alfamart yang berada di bawah naungan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk itu kini berada di bawah pengawasan kedua anak Djoko yakni Feny Djoko Susanto sebagai Presiden Komisaris, dan Budi Djoko Susanto sebagai Komisaris.

Nama Djoko Susanto sendiri masuk dalam daftar orang terkaya di Indonesia. Forbes mencatat harta kekayaannya mencapai US$ 4,2 miliar atau setara Rp 64,68 triliun (kurs Rp 15.400). Hartanya ini tak ia dapat dengan mudah begitu saja.

Djoko merupakan anak ke-6 dari 10 bersaudara. Di balik kesuksesannya sebagai bos ritel, ia hanya mengenyam pendidikan dasar saja karena memilih menjaga kios keluarganya di Pasar Arjuna, Jakarta.

Pada umur 17 tahun, Djoko mulai mengelola warung-warung makanan. Dia juga menjajakan rokok dan membuka beberapa warung kelontongan lagi. Usaha dalam bisnis kelontong berjalan baik, hingga sukses membuka 560 gerai yang tersebar di berbagai pasar tradisional.

Namun apa daya usahanya tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan. Pada 1976 musibah kebakaran membuat kios Djoko di wilayah pasar Arjuna terbakar, hingga modal 80-90% miliknya habis begitu saja.

Pengalaman itu lantas tidak menghentikan langkah Djoko, ia mulai bangkit dari keterpurukan di waktu yang relatif singkat. Hingga usaha balik seperti keadaan awal dan mengembangkan inovasi lain yaitu, dengan berjualan rokok. Menurutnya kala itu rokok menjadi barang yang selalu laku dan banyak peminatnya.

Keberhasilan Djoko merangkul banyak pelanggan menarik perhatian Putera Sampoerna yang memiliki perusahaan tembakau dan cengkeh terbesar di tanah air kala itu. Mereka bertemu tahun 1980 dan 5 tahun kemudian mereka sepakat untuk bekerja sama. Akhirnya 15 kios rokok berhasil dibuka di Jakarta.

Kesuksesannya membuka beberapa jaringan warung ini menarik perhatian taipan pengusaha rokok Putera Sampoerna.

Keduanya akhirnya bekerja sama membuka beberapa toko dan supermarket. Ketika Putera Sampoerna menjual bisnis rokoknya ke Philip Morris, Djoko fokus mengembangkan bisnis ritelnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) punya dua menteri baru setelah reshuffle kabinet awal pekan ini yakni Rosan Roeslani sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM dan Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum dan HAM.

Ini merupakan kali pertama bagi keduanya menjabat sebagai Menteri. Mereka akan bekerja sebagai menteri selama 63 hari (dua bulan lebih) hingga masa jabatan Jokowi berakhir pada 20 Oktober 2024.

Meski hanya bekerja sekitar dua bulan sebagai menteri, Rosan dan Supratman bisa mendapat tunjangan seumur hidup dari negara. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya.

Dalam aturan itu dijelaskan setiap menteri yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun. Besaran uang pensiun ini sendiri ditetapkan berdasarkan lamanya masa jabatan.

"Besarnya pensiun pokok sebulan adalah 1% dari dasar pensiun untuk tiap-tiap satu bulan masa jabatan dengan ketentuan bahwa besarnya pensiun pokok sekurang-kurangnya 6% dari dasar pensiun," tulis Pasal 11 Ayat 2 PP 50 Tahun 1980.

"Menteri Negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya karena oleh Team Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan Negara karena keadaan jasmani atau rohani yang disebabkan karena dinas, berhak menerima pensiun tertinggi sebesar 75% dari dasar pensiun," sambung Ayat 3 Pasal yang sama.

Sementara itu, dalam catatan detikcom yang mengutip situs resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dijelaskan seorang mantan menteri negara bisa mendapatkan uang pensiun dan Tunjangan Hari Tua (THT) setelah menyelesaikan masa jabatannya. Uang pensiun dan THT ini biasanya akan disalurkan pemerintah melalui PT Taspen (Persero).

Namun dijelaskan, pada akhirnya seorang mantan menteri berhak atau tidaknya mendapatkan uang pensiun dan THT ini ditentukan oleh presiden. Dalam hal ini uang pensiun dan THT menteri baru bisa diberikan jika sudah mendapatkan persetujuan dari presiden dalam bentuk SK Pensiun.

Untuk besaran uang pensiun menteri didasarkan pada PP Nomor 60/2000 seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sedangkan untuk THT, seorang mantan menteri baru bisa mendapat tunjangan itu jika yang bersangkutan pernah memberikan iuran melalui gaji pokoknya.

Artinya, bila yang bersangkutan belum pernah membayarkan iuran melalui gaji pokoknya, maka Taspen tidak bisa memberikan THT. Sebab pada dasarnya THT adalah pengembalian iuran yang pernah dibayarkan. Kalau sudah pernah masuk gaji pertama, maka kami bisa memberikan THT.

Akan tetapi mengingat Rosan dan Supratman sudah bekerja mulai Agustus ini hingga Oktober mendatang, seharusnya ia secara otomatis akan membayar iuran THT melalui gaji pokoknya sebagai menteri selama kurang lebih dua bulan menjabat, sehingga keduanya memenuhi syarat untuk menerima THT ini dari Taspen.

Perkiraan Uang Pensiun 2 Menteri Baru Jokowi

Dari simulasi yang dilakukan detikcom, setelah berhenti jadi menteri Rosan dan Supratman akan mendapatkan uang pensiun dari negara Rp 100.800 tiap bulan. Jumlah itu didapatkan dari simulasi yang dilakukan dengan patokan uang pensiun dihitung 1% dari dasar pensiun untuk tiap-tiap satu bulan jabatan.

Dasar pensiun adalah gaji pokok menteri yang ditetapkan sebesar Rp 5.040.000 per bulan sesuai dengan regulasi PP nomor 60 tahun 2000. Dengan perhitungan tersebut jumlah uang pensiun Rosan dan Supratman per tiap bulan menjabat adalah Rp 50.400.

Bila dikalikan masa menjabat yang cuma dua bulan maka totalnya adalah Rp 100.800, jumlah itu lah yang dibayarkan tiap bulan oleh negara sebagai hak pensiun Rosan dan Supratman.

Tidak sampai di situ, para menteri juga bisa mendapatkan Tunjangan Hari Tua (THT). Ini merupakan tunjangan yang didapatkan dengan melakukan iuran senilai 3,25% selama menjabat sebagai menteri. Seorang mantan menteri baru bisa mendapat tunjangan itu jika yang bersangkutan pernah memberikan iuran melalui gaji pokoknya. THT akan diberikan langsung oleh PT Taspen (Persero).

Pencairan dan pemberian THT bagi mantan menteri juga baru bisa diberikan jika sudah mendapatkan persetujuan dari presiden dalam bentuk SK Pensiun.

Bila Rosan dan Supratman sudah membayar iuran tersebut setiap bulan selama menjabat artinya setiap bulan ada 'tabungan' sebesar Rp 163.800. Bila dikalikan dua bulan menjabat maka jumlah total THT-nya sebesar Rp 327.600.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mengubah sejumlah rute perjalanan kereta api (KA) mulai 1 September mendatang. Apa saja?

VP Public Relations KAI Anne Purba mengatakan bahwa rute pertama yang diubah adalah penghidupan kembali perjalanan KA Mutiara Timur relasi Ketapang - Surabaya Pasar Turi (pp) yang sudah hampir dua tahun tidak beroperasi.

"KA Mutiara Timur berangkat dari Stasiun Ketapang pukul 21.45 WIB dan dari Stasiun Surabaya Pasarturi pukul 08.55 WIB," tulis Anne dalam keterangan resmi, Jumat (23/8/2024).

Rute kedua adalah pemberhentian sementara KA Baturraden Ekspres relasi Purwokerto -Bandung PP. Namun, Anne mengatakan masyarakat yang ingin bepergian dari Bandung ke Purwokerto ataupun sebaliknya masih dapat menggunakan KA Serayu relasi Pasar Senen - Kiaracondong-Purwokerto (pp).

KA Serayu relasi Pasar Senen - Kiaracondong - Purwokerto (KA 252 dan KA 256A) diberangkatkan dari Stasiun Pasar Senen jam 09:25 WIB dan 20:05 WIB.

KA Serayu relasi Purwokerto - Kiaracondong - Pasarsenen (KA 251 dan KA 255)) berangkat dari Stasiun Purwokerto jam 06:30 WIB dan 16:45 WIB.

Anne pun berharap perubahan perjalanan tersebut dapat memberikan alternatif pilihan bagi masyarakat dengan perjalanan kereta api yang aman, nyaman dan selamat.

Jumlah buruh yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kembali bertambah. Pada 13 Agustus 2024, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebut data PHK sejak Januari 2024 mencapai 44.195 orang.

Kini, per 23 Agustus 2024, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI-JSK) Kemnaker Indah Anggoro Putri menyebut angka PHK menyentuh 45.762 orang.

"PHK 45.762 per hari ini tanggal 23 Agustus," katanya saat ditemui di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2024).

Indah menyebut, PHK masih didominasi sektor manufaktur, terutama sektor tekstil, garmen dan alas kaki. PHK paling banyak terjadi di Jawa Tengah, Banten, dan Jawa Barat.

"Tetap dominasinya sektor manufaktur, atau industri pengolahan, di-zoom lagi sektor tekstil, garmen alas kaki. Jawa Tengah, terus paling banyak Banten, Jawa Barat," ungkapnya.

Indah menyebut angka PHK kali ini lebih banyak dibanding periode yang sama tahun lalu. Ia menduga ada perbedaan angka hingga 5.000 jumlah PHK.

"Naik (dibanding tahun lalu). Di Juli aja kan disparitasnya udah sekitar 4.000-an lebih. Sekarang pasti naik 5.000 dibanding dengan Agustus 2023," ujar Indah.

Terkait alasan, ia menyebut banyak perusahaan tidak mampu lagi bersaing imbas pandemi Covid-19. Ditambah lagi terjadi konflik geopolitik, perang, dan perubahan gaya hidup. Perusahaan yang gagal beradaptasi akhirnya memutuskan PHK.

"Karena memang mereka sudah tidak mampu bersaing. Karena dari Covid kan mereka sebenarnya udah agak berat tuh. Terus berusaha bangkit tapi kemudian kan ada situasi yang uncertainty, perang ya kan. Kemudian ada kebijakan untuk produk tertentu, kemudian perubahan gaya hidup," terang Indah.

Indah menyebut, Kemnaker terus memantau perkembangan kondisi sektor ketenagakerjaan lewat dinas-dinas tenaga kerja. Ia juga mengingatkan langkah PHK adalah keputusan yang paling akhir.

Terkait pesangon, Kemnaker mendorong agar perusahaan memenuhi hak-hak korban PHK sesuai ketentuan. Meski begitu, ia tak menampik prosesnya tidak selalu mulus imbas dinamika yang terjadi.

"Insyaallah (pesangon) terpenuhi, tapi memang tidak semua mulus. Pasti ada dinamika, karena yang melakukan PHK ini kan dalam keadaan yang tidak baik bisnisnya, sulit. Ya contoh aja hari ini yang konsultasi sudah banyak," bebernya.

Kemnaker mendapat pengaduan 3.156 kasus perselisihan hingga awal Agustus 2024. Jumlah pengaduan itu didominasi perselisihan akibat PHK, salah satunya menyangkut pesangon tidak dibayarkan.

"3.156 kasus perselisihan sampai dengan awal Agustus 2024. dari jumlah itu didominasi oleh perselisihan akibat PHK, artinya kalau berselisih ada tidak sepakat ya, atau pesangon tidak dibayarkan, macem-macem masalahnya. Tapi ini yang terkait PHK ada 2.143. Jadi lebih dari 70% kasus perselisihan didominasi masalah PHK," pungkasnya.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengaku bersyukur atas kondisi ketenagakerjaan yang disebutnya kian membaik setelah pandemi Covid-19. Menurutnya, pandemi telah memukul kehidupan sosial dan ekonomi dengan tingkat pengangguran terbuka mencapai 7,07% pada 2020.

Namun, seiring pemulihan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan, tingkat pengangguran terbuka pada 2024 ditekan menjadi 4,82%. Capaian ini disebutnya sebagai yang terbaik setelah reformasi.

"Tingkat pengangguran terbuka pada 2024 dapat kita tekan menjadi 4,82%. Ini merupakan tingkat pengangguran terendah, setidaknya pasca reformasi," katanya dalam Pembukaan Naker Fest & Naker Award di 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2024).

Ida menyatakan, Indonesia harus mampu menghasilkan kebijakan dan regulasi yang solutif, responsif dan adaptif, serta kerja kolaboratif untuk menciptakan iklim ketenagakerjaan yang inklusif dan berkelanjutan. Apalagi tantangan pasar kerja saat ini kian dinamis.

Ia menyebut kombinasi antara digitalisasi, transisi hijau, dan struktur demografi berdampak pada perubahan pola hubungan kerja, cara bekerja, serta kebutuhan kompetensi dan keterampilan sumber daya manusia ke level yang lebih tinggi. Di sisi lain separuh dari angkatan kerja dan penduduk bekerja berpendidikan SPM ke bawah.

"Namun, saat ini separuh dari angkatan kerja dan penduduk bekerja masih berpendidikan SMP ke bawah, tingkat pengangguran lulusan SMA/SMK dan perguruan tinggi juga relatif cukup tinggi. Kondisi itu menyiratkan persoalan adanya mismatch antara supply dan demand pasar kerja masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan," ungkapnya.

Melihat tantangan tersebut, Ida memastikan pemerintah tidak tinggal diam. Telah dikeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi yang menjadi batu loncatan dalam membangun ekosistem link and match di pasar kerja.

"Perpres tersebut mengamanatkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan, selain untuk mereformasi pelatihan vokasi tentunya, juga membangun dan mengorkestrasi Sistem Informasi Pasar Kerja (SIPK) yang merupakan pilar penting dari kelembagaan pasar kerja," terang dia.

"Kami bersama seluruh stakeholder ketenagakerjaan terus bersinergi dan berkolaborasi dalam mewujudkan mandat ini. Salah satu wujud dari upaya tersebut adalah acara "NakerFest 2024" ini," tutup Ida.

Presiden Kelima RI sekaligus Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, sempat mempertanyakan jumlah utang negara. Pertanyaan ini terlontar ketika dirinya sedang membahas kondisi ekonomi di sejumlah daerah yang dinilai belum terbangun dengan baik.

"Siapa yang apa tuh namanya, kalau keuangan tuh, sarjana ekonomi ini, ada nggak di sini angkat tangan? Coba dong kamu hitung yang namanya pendapatan negara tuh sekarang itu berapa sih? Terus utang kita tuh berapa sih?" tanya Megawati dalam acara pengumuman bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dari PDI Perjuangan, Kamis (22/8) kemarin.

Dalam laporan Bank Indonesia (BI) disebutkan posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada triwulan II 2024 tercatat sebesar US$ 408,6 miliar atau tumbuh sebesar 2,7% (yoy). Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan utang di triwulan I 2024 sebesar 0,2% (yoy).

"Peningkatan tersebut bersumber dari ULN sektor publik maupun swasta," terang BI.

Meski begitu, struktur utang luar negeri Indonesia pada triwulan II 2024 disebut masih terkendali. Hal ini tercermin dari rasio utang RI terhadap PDB yang tercatat sebesar 29,9%. Selain itu struktur utang RI ini masih didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 85,7% dari total ULN.

Sementara itu, dalam catatan detikcom yang mengutip laporan APBN KiTA Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dijelaskan kondisi utang pemerintah per akhir Juli 2024 mencapai Rp 8.502,69 triliun. Jumlah itu naik Rp 57,82 triliun dari posisi utang bulan sebelumnya yang senilai Rp 8.444,87 triliun.

Rasio utang pemerintah per Juli 2024 mencapai 38,68% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), turun sedikit dibandingkan bulan sebelumnya yang menyentuh 39,13% terhadap PDB. Jumlah utang itu disebut masih jauh di bawah batas aman yang telah ditetapkan sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yakni 60% dari PDB.

"Jumlah utang pemerintah per akhir Juli 2024 adalah Rp 8.502,69 triliun. Rasio utang per akhir Juli 2024 yang sebesar 38,68% terhadap PDB, tetap konsisten terjaga di bawah batas aman 60% PDB sesuai UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara," tulis Kemenkeu dalam Buku APBN KiTA.

Dalam buku itu dijelaskan utang pemerintah terdiri atas dua jenis yakni berbentuk surat berharga negara (SBN) dan pinjaman. Mayoritas utang pemerintah per akhir Juli 2024 masih didominasi oleh instrumen SBN yakni 87,76% dan sisanya pinjaman 12,24%.

Secara rinci, jumlah utang pemerintah dalam bentuk SBN sebesar Rp 7.642,25 triliun. Terdiri dari SBN domestik sebesar Rp 5.993,44 triliun yang berasal dari Surat Utang Negara Rp 4.797,21 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 1.196,23 triliun.

Sedangkan jumlah utang pemerintah dalam bentuk SBN valuta asing per akhir Juli 2024 sebesar Rp 1.468,81 triliun, terdiri dari Surat Utang Negara Rp 1.073,27 triliun dan SBSN Rp 359,54 triliun.

Lalu jumlah utang pemerintah dalam bentuk pinjaman sebesar Rp 1.040,44 triliun per akhir Juli 2024. Jumlah itu terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp 39,95 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 1.000,49 triliun.

Secara rinci, pinjaman luar negeri yang sebesar Rp 1.000,49 triliun itu terdiri dari bilateral sebesar Rp 269,32 triliun, multilateral sebesar Rp 602,46 triliun dan commercial banks sebesar Rp 128,71 triliun.

Per akhir Juli 2024, profil jatuh tempo utang pemerintah Indonesia disebut cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo (average time maturity/ATM) di 8 tahun.

"Pengelolaan utang pemerintah yang disiplin turut menopang hasil assessment lembaga pemeringkat kredit terhadap sovereign rating Indonesia. Terbaru, S&P kembali mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada 'BBB' dengan outlook stabil pada akhir Juli lalu," tulis Kemenkeu.

Saksikan Live Detik Sore:

Simak Video:

[Gambas:Video 20detik]

Sebanyak 30% dari total Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kolaps. Plt Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mengungkapkan dari 1.057 BUMD ini yang asetnya Rp 889 triliun.

Dalam acara Penandatangan Kerjasama BUMN dan BUMD pada Sektor Pertambangan dan Pengelolaan Sampah di KPK, Tomsi membeberkan perusahaan itu kolaps karena modalnya habis.

Kemudian, perusahaan ini menjadi beban daerah karena harus membayar tenaga kerja atau pegawai. "Kolapsnya modal habis, terus membebani daerah, apa, bayar itu loh bayar tenaga kerja, bayar pegawai," kata dia, Kamis (22/8/2024).

Pada kesempatan itu, ia pun meminta kepala daerah untuk bersikap tegas. Menurutnya, jika diketahui modal habis dan menimbulkan kerugian negara, lebih baik untuk dilaporkan ke aparat penegak hukum (APH).

"Di sini juga teman-teman kepala daerah harus tegas, kalau 'nggak enak, nggak enak' terus susah, kalau dicek modal habis ada kerugian negaranya serahkan APH-nya aja, dari pada inspekturnya bingung menagih begitu kan," jelas dia.

Ia juga mengingatkan kepala daerah agar tidak menunjuk direksi BUMD bermodalkan kenalan. Ia meminta agar penunjukan direksi BUMN berdasarkan kemampuan.

"Selanjutnya saya ingatkan kepada teman-teman kepala daerah juga kalau mau menunjuk direksi begitu ya, jangan hanya masalah kenal, hanya masalah dekat, lihat kemampuannya. Kenapa, karena kita akan menunjuk orang dalam suatu perusahaan yang akan memberikan kontribusi untuk pemasukan asli daerah tadi," katanya.

Ia pun mengatakan, kepala daerah sebaiknya tidak menunjuk direksi BUMD yang dinilai tidak mampu. Menurutnya, lebih baik tidak kenal, tetapi orang tersebut profesional. Bahkan, kalau perlu perekrutan direksi BUMD ini dibuka seluas-luasnya untuk masyarakat.

"Kalau kira-kira nggak mampu, sudahlah nggak usah ditunjuk. Nggak apa-apa, nggak kenal dekat, tapi dia profesional daripada kenal dekat nggak ada hasilnya pula. Ini harus dipegang teguh gitu loh. Kalau perlu diadakan asesmen, yang jelas, dibuka luas, teman-teman, putra-putra, anak-anak kita yang hebat bisa daftar," jelasnya.

Tak cuma itu, ia juga menyoroti persoalan komisaris pada BUMD. Ia memberikan sindiran jumlah komisaris di BUMD ibarat keajaiban dunia. Sebab, jumlah komisaris lebih banyak dari direksi.

"Candi Borobudur 7 keajaiban dunia, di sini ada 8 di mana komisarisnya lebih banyak dari direksinya. Terus gimana mau untung, dijadikan sebagai tempat penampungan. Kenapa, sebagai ya nggak enak, teman ini itu dan sebagainya," ungkapnya.

Simak juga Video 'Pegawai BUMD di Cianjur Ditetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Rp 2,7 M':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikPagi:

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) buka suara soal kabar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan siap berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN). PBNU berniat membeli lahan seluas 100 hektare.

Menurut Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja, PBNU bisa memilih lahan yang mau digunakan di IKN.

"Nanti disesuaikan, atau mix-used, kan, bisa juga. Dia bisa milih di mana nanti kalau memang sesuai ada beberapa opsi nanti bisa pilih (lahannya)," kata Endra di Kantor Kementerian PUPR Kamis (22/8/2024).

Endra menjelaskan bahwa pemerintah memiliki rencana detail tata ruang di IKN, rencana tersebut kemudian diturunkan menjadi urban design guidelines (UDG). UDG berfungsi menjadi peta jalan sekaligus acuan bagi seluruh investor yang ingin menanamkan modal di ibu kota baru.

Oleh sebab itu, ia menjelaskan rencana PBNU yang hendak membangun fasilitas organisasi, pendidikan, sampai kesehatan bisa terakomodir di IKN. Tapi, PBNU harus mengikuti UDG tersebut.

"Nah, di situ (UDG) sudah dijelaskan fungsi-fungsi tata ruangnya, fungs2i dalam kawasan itu. Semisal PBNU perlu apa, sarana pendidikan, olahraga, sudah apa, tinggal liat rencana tata ruangnya adanya di mana. Kan kita harus melihat utuh konteksnya," jelasnya.

Sementara soal luasan 100 hektare lahan yang bakal dibeli PBNU, Endra mengatakan bahwa ada 56 ribu hektare lahan yang tersedia untuk dipergunakan oleh investor di IKN.

"Artinya kalau dari ketersediaan tanahnya ada," imbuhnya.

Sebelumnya berdasarkan catatan detikcom, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, mengatakan pihaknya bakal ikut berinvestasi membangun IKN. Pihaknya berencana mengumpulkan modal Rp 2-3 triliun untuk merealisasikan hal tersebut.

"Yang kami punya sekarang adalah gagasan konsolidasi kapital untuk itu gimana caranya. Nilainya masih akan dihitung, mungkin butuh barang Rp 2-3 triliun," beber Yahya usai pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024).

Selain itu, Yahya menyampaikan kepada Jokowi bahwa NU berniat untuk membeli lahan seluas 100 hektare di IKN. Dia mengatakan pihaknya meminta restu Jokowi untuk melakukan hal tersebut.

"Kami sampaikan ke Presiden bahwa kami ingin juga ikut investasi di iKN, nanti Insyaallah kami akan beli tanah di iKN mudah-mudahan bisa 100 hektare," jelas dia.

Informasi selengkapnya soal tambang yang akan dikelola PBNU, langsung klik infografis seperti di atas.
(hns/hns)