Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terbang ke Hungaria untuk menegosiasikan sejumlah hal terkait kelanjutan penerapan sistem transaksi jalan tol tanpa stop alias Multi Lane Free Flow (MLFF) di Indonesia.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Marga Rachman Arief. Katanya, yang berangkat ke Hungaria ialah Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Triono Junoasmono.

"MLFF itu DJPI sedang ke Hungaria untuk memastikan kita berupaya melakukan negosiasi untuk hal-hal yang tidak mungkin kita lakukan. Kita minta relaksasi, mudah-mudahan bisa ada segera jalannya," kata Rachman, ditemui usai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Rachman menjelaskan, negosiasi yang dijalankan terkait dengan proses pembayaran pertama untuk sistem MLFF dari para Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) RI. Menurutnya, proses pembayaran pertama harus dilakukan dengan hati-hati.

"Dana dari badan usaha, dari BUJT-nya. Kita harus berkolaborasi dengan BUJT-nya untuk memastikan kesiapan mereka, kita kolaborasikan terus," ujar Arief.

"Sistemya tetap seperti itu, cuman pembayaran pertamanya kita harus hati-hati dalam proses," pungkasnya.

Sebagai tambahan informasi, pemerintah akan menerapkan uji coba sistem MLFF pada Desember tahun ini. Untuk permulaannya, sistem ini akan diterapkan dalam satu lajur di 7 lokasi.

Rachman sebelumnya pernah mengatakan, uji coba sistem ini pada satu lajur atau single lane free flow (SLFF) akan dilakukan di Jalan Tol Bali Mandara sesuai dengan rencana awal.

"Kita usul di Desember COD (commercial operation daet). Kita diskusi terus, mudah-mudahan bisa ditemukan cara terbaik," kata Rachman, ditemui di Jembatan Cileungsi, Jalan Tol Cimanggis-Cibitung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, ditulis Rabu (10/7/2024).

Rachman mengatakan, pihaknya hingga saat ini masih terus melangsungkan negosiasi lanjutan dengan PT Roatex Indonesia Tol System (RITS) selaku badan usaha pelaksana (BUP) program dalam implementasinya.

Apabila proses uji coba SLFF di Tol Bali Mandara tahun ini berhasil, ditargetkan program yang masuk ke dalam jajaran proyek strategis nasional (PSN) ini akan diperluas ke 7 ruas tol.

Adapun ketujuh ruas tol itu antara lain Tol Bali-Mandara, Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam), Tol Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi), Tol Jakarta-Cikampek (Japek), Tol Sedyatmo (Bandara Soetta), Tol Dalam Kota Jakarta, dan Tol Ruas Jakarta Outer Ring Road (JORR) I.

Namun demikian, Rachman belum dapat memastikan waktu tepatnya uji coba sistem bayar tol tanpa setop ini akan dilangsungkan. Namun yang pasti, perluasan ke 7 ruas itu akan dilangsungkan pada 2025.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengangkat Thomas Djiwandono dilantik menjadi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II pada Juli 2024 lalu. Thomas atau Tommy sapaan akrabnya merupakan keponakan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Artinya telah sebulan Tommy menjadi Wamenkeu II bersama dengan Suahasil Nazara sebagai Wamenkeu I. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap banyak hal yang telah dibahas dengan Tommy selama sebulan ini.

"Ya semua hal," kata Sri Mulyani sambil tersenyum saat ditemui di Gedung DPR RI, Rabu (21/8/2024).

Saat ditanya lebih detail, Sri Mulyani enggan memberikan lebih lanjut dan langsung masuk ke mobil dinasnya.

Dalam kesempatan yang sama, detikcom juga mencoba bertanya kepada Thomas Djiwandono terkait pembahasan anggaran transisi ke pemerintahan baru. Namun, dia juga enggan memberikan keterangan.

Sebagai tambahan informasi, dalam rapat dengan Komisi XI DPR Sri Mulyani menyampaikan titip Wamenkeu Thomas Djiwandono. Sri Mulyani pun menggerakan siku tangan kanan ke arah Tommy yang duduk di sisi kanannya.

"Kami atas jajaran Kementerian Keuangan menyampaikan penghargaan dan titip Wakil Menteri saya yang ini (menggerakan siku kanan ke arah Tommy) ini yang akan meneruskan," kata Sri Mulyani dalam raker dengan Komisi XI DPR RI, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Sri Mulyani juga menyatakan Kementerian Keuangan akan terus membangun sistem yang diharapkan bisa dijaga dalam pemeritahan baru ke depan.

"Kami akan menjaga 2024 yang masih sedang berjalan tentunya dan terus membangun sebuah sistem yang bisa terus dijaga bagi pemerintahan baru yang akan segera memulai pada dua bulan ke depan," terangnya.

Simak Video: Sosok Thomas Djiwandono, Keponakan Prabowo yang Jadi Wamenkeu

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hadir dalam rapat dengan Komisi XI DPR, bersama jajaran termasuk Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono. Sri Mulyani pun menyampaikan pernyataan khusus seputar keponakan Prabowo Subianto yang biasa disapa Tommy itu dan kehadirannya dalam lingkungan Kementerian Keuangan.

Kepada anggota DPR, Sri Mulyani menyampaikan titip Wamenkeu Thomas Djiwandono tersebut kepada Komisi XI DPR RI. Sri Mulyani pun menggerakan siku tangan kanan ke arah Tommy yang duduk di sisi kanannya.

"Kami atas jajaran Kementerian Keuangan menyampaikan penghargaan dan titip Wakil Menteri saya yang ini (menggerakan siku kanan ke arah Tommy) ini yang akan meneruskan," kata Sri Mulyani dalam raker dengan Komisi XI DPR RI, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa pihaknya akan terus membangun sistem yang diharapkan bisa dijaga juga dalam pemeritahan baru ke depan.

"Kami akan menjaga 2024 yang masih sedang berjalan tentunya dan terus membangun sebuah sistem yang bisa terus dijaga bagi pemerintahan baru yang akan segera memulai pada dua bulan ke depan," terangnya.

Sri Mulyani juga mengucapkan terima kasih kepada Komisi XI DPR RI sebagai mitra Kementerian Keuangan yang senantiasa memberikan masukan.

"Sekali lagi terima kasih untuk Pak Dolfie dan Pak Amir dan seluruh anggota Komisi XI terima kasih karena ini adalah penutup 2023, kita anggap semoga Khusnul Khotimah. Untuk 2024 masih jalan. Dan terima kasih untuk semuanya untuk pertemanan dan juga persahabatan dan juga berbagai masukan yang luar biasa kepada kami semuanya," pungkasnya.

Lihat juga Video 'Jadi Wamenkeu II, Thomas Djiwandono Akan Ikut Susun RAPBN 2025':

[Gambas:Video 20detik]

Indonesia dan Arab Saudi bekerja sama untuk membangun 'kebun matahari' alias hamparan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya). Proyek yang akan dibangun adalah PLTS Terapung di Waduk Saguling dengan kapasitas 60 MW.

Pembangunan PLTS Terapung Saguling ini dimulai dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) atau Power Purchase Agreement (PPA) yang dilakukan dan ditandatangani oleh Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo dan Direktur Utama PT Indo ACWA Tenaga Saguling Rudolf Rinaldo Aritonang.

"Pembangunan PLTS Terapung Saguling ini merupakan upaya PLN Indonesia Power dalam mengakselerasi transisi energi serta mendukung target Pemerintah dalam mencapai Net Zero Emission (NZE) 2060, dengan terus mengembangkan berbagai pembangkit berbasis EBT," kata Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra dikutip dari unggahan @plnindonesiapower, Rabu (21/8/2024).

Kapasitas total PLTS Terapung Saguling akan ditargetkan mencapai 60 megawatt dengan luas PLTS Terapung 95 hektare. Proyek ini digadang-gadang bisa menurunkan emisi CO2 senilai 120 ribu ton per tahun.

PT Indo ACWA Tenaga Saguling akan menjadi operator PLTS Terapung tersebut. Merupakan perusahaan patungan antara ACWA Power dari Arab Saudi dengan saham 49% dan PLN Indonesia Power dari Indonesia dengan saham 51%.

[Gambas:Instagram]

Simak juga Video: Rosan Dapat Tugas dari Jokowi: Investasi IKN Jangan Cuma Investor Lokal

[Gambas:Video 20detik]

Tidak semua barang bekas tak lagi bermanfaat dan langsung dibuang. Sebab nyatanya sejumlah barang-barang jadul tersebut bisa dibilang antik karena memiliki nilai tersendiri.

Contohnya di Pasar Barang Antik Jalan Surabaya, Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan pantauan detikcom di lokasi, Rabu (21/8/2024), sepanjang jalan ini berjejer toko-toko yang digunakan oleh para pengepul untuk jual-beli barang rongsok jadul. Toko-toko pengepul barang jadul ini tepatnya hanya berada di sisi kiri atau timur jalan satu arah.

Saat menyusuri jalan tersebut, terlihat ada berbagai jenis barang jadul terpajang rapih. Hampir semua jenis barang jadul yang terlihat sangat antik yang berbahan dasar kayu, kuningan, besi, hingga kaca ada di sini.

Pasar Barang Antik Jalan Surabaya Foto: Ignacio Geordi Oswaldo/detikcom

Mayoritas pedagang di sini menjual berbagai jenis pajangan seperti ukiran kayu, patung kuningan, wayang, topeng, guci, lampu gantung, dan jam antik. Beberapa pernak pernik retro juga ditemukan di sini seperti telepon jadul, gramophone, kaset jadul, mesin tik, hingga berbagai dekorasi unik juga tersedia di kawasan ini.

Sementara di ujung jalan yang bersimpangan langsung dengan Jl. Cilacap terdapat juga penjual fesyen seperti pakaian, sepatu, hingga tas dan koper. Namun jumlah pedagang yang menjual barang-barang ini terbilang sangat sedikit dibandingkan pengepul barang jadul.

Salah seorang pengepul barang jadul sekaligus kepala pasar di Jalan Surabaya, Tamim, mengatakan lapak-lapak barang jadul antik ini sudah ada dari tahun 1967. Ia sendiri sudah berjual-beli barang jadul ini sudah dari 1977 lalu.

Ia menjelaskan kala itu para pedagang masih membawa barang dagangan dengan cara dipikul dan menggelar lapaknya menggunakan terpal. Barulah seiring berjalannya waktu lapak-lapak ini mulai dibangun menjadi toko barang loak antik.

"Iya dari dulu memang banyak jual barang antik di sini. Xuma dulu kan ada jual sendok, piring, setrika, dulu awal-awalnya. Ya barang bekas (hasil loak), namanya dulu masih merintis lah," kata Tamim saat dikunjungi detikcom di lokasi.

"Nggak semua antik dulu, orang termos kaleng gitu dijual. Lagian kan tahun segitu barang-barang ini masih zamannya. Kalau barang itu dijual sekarang ya bisa jadi barang antik kan," ucapnya lagi.

Pasar Barang Antik Jalan Surabaya Foto: Ignacio Geordi Oswaldo/detikcom

Menurutnya bisnis mengumpulkan barang rongsok jadul antik untuk kemudian dijual lagi ini awalnya sangatlah menjanjikan. Namun setelah pandemi kondisi pasar kian sepi.

"Dulu sebelum pandemi banyak tuh turis yang datang, bisa sekali datang itu enam bus, delapan bus, pernah sampai dua belas bus datang, ramai lah. Cuma setelah pandemi kan mulai berkurang yang datang. Ada sih ada tapi ya satu dua," jelasnya.

"Ada sih ada, cuma nggak seramai dulu. Sehabis covid ya kita menurun, habis covid saja nge-drop. Ya sekarang cuma buat makan-makan gitu aja," tambah Tamim.

Lihat juga Video 'Potret Buku Bersampul Kulit Manusia, Segini Harganya':

[Gambas:Video 20detik]

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan daftar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batu Bara yang segera pensiun. Menurut Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Eniya Listiani Dewi ada 13 PLTU dipensiunkan.

Jumlah tersebut di luar yang ada di Cirebon.

"Nah rangkuman bahwa kita punya 13 list dari PLTU di luar Cirebon. Nah Cirebon ini masuk ke beyond 2030. Jadi sebetulnya Cirebon juga direncanakan. Tetapi setelah 2030 pembahasannya gitu," ujar Eniya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024).

Sementara PLTU Suralaya dan PLTU Paiton sudah termasuk dalam 13 daftar tersebut. Eniya menjelaskan perlu ada skenario dan roadmap yang jelas, serta syarat-syarat tertentu untuk melakukan pensiun dini PLTU.

"Nah kalau yang sekarang dibahas itu yang kayak Suralaya, Paiton. Itu termasuk di dalam 13 list itu. Kayak Ombilin di Sumatera. Kalau kita suggest Ombilin itu termasuk yang tercepat dimusnahkan aja bisa tuh," terang Eniya.

Namun, Eniya menambahkan, tidak semua negara di Asia setuju melakukan program itu. Hal tersebut berdasarkan kunjungannya dengan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) dengan pertemuan 20 negara.

Ia mencontohkan Filipina yang enggan menyuntik mati PLTU, sementara Vietnam baru akan mencontoh Indonesia.

"Saya baru balik dari APEC. APEC ini berapa country ya? 20 lebih ya? Nah itu juga ada beberapa negara yang saling bertanya itu kita di ASEAN. Jadi saling bertanya di wilayah ASEAN ini kalau masalah coal retirement gimana. Kalau Filipina menolak. Tapi kalau Vietnam itu baru akan mencontoh Indonesia," papar Eniya

Menurut Eniya, Vietnam berencana melakukan pensiun dini PLTU batu baru sebesar 100 megawatt.

"Jika Indonesia melakukan coal retirement yang 660. Mereka saya tanya, Vietnam berapa rencana coal retirement-nya? 100 mega. Jadi kecil, lebih kecil dari kita," tutur Eniya.

Pengumuman! Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024. Pendaftaran dibuka mulai 20 Agustus sampai 6 September.

Kementerian ESDM membuka sebanyak 794 formasi.

"Terdiri dari 792 CPNS Teknis dan 2 CPNS Nakes," dikutip dari Instagram Kementerian ESDM @kesdm, Selasa 20 Agustus 2024.

Untuk informasi lebih lanjut, bisa langsung memantau media sosial @canskesdm atau mengakses link ini. www.cans.esdm.go.id.

Pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 akan dibuka mulai hari ini, Selasa (20/8/2024).

Hal ini sesuai dengan Surat Kepala BKN Nomor 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 13 Agustus 2024 tentang Jadwal Seleksi CPNS 2024 di Instansi Pusat dan Daerah.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyampaikan, pemerintah melalui Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) menyediakan formasi CPNS Tahun 2024 sebanyak 250.407 bagi 69 instansi pusat dan 478 instansi daerah.

Pendaftar lowongan kuota formasi per-instansi pemerintah (Kementerian/Lembaga/Daerah) akan diumumkan oleh masing-masing instansi secara bertahap dan dapat dicek pada menu pencarian informasi secara berkala.

"Jadi selain mengecek lowongan formasi melalui kanal penerimaan CPNS Tahun 2024 di masing-masing instansi, pelamar juga dapat melihat keterangan formasi jabatan yang akan dilamar pada menu pencarian informasi tentang detail formasi di portal SSCASN BKN," Plt Kepala BKN Haryomo Dwi Purtanto dalam keterangan tertulis, Senin (19/8/2024).

[Gambas:Instagram]

Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) bisa menjadi solusi terhadap persoalan kekurangan pangan. Menurut Menteri Pertanian Amran Sulaiman Kalteng memiliki potensi besar dengan program optimasi lahan (Oplah) dan cetak sawah 500 ribu hektare.

"Saya katakan solusi Indonesia untuk pangan itu bisa diberesin dari Kalimantan Tengah sehingga kami selalu datang kesini karena melihat potensi besar. Kami melihat ada lahan untuk pertanian itu 2,7 juta hektare. Dari 2,7 juta hektare (ha) itu kita butuh 500 ribu hektare (ha) untuk padi," ujar Amran dalam keterangan tertulis, Selasa (20/8/2024).

Amran menyebut dengan potensi pertanian yang ada di Kalteng, Indonesia bisa mewujudkan swasembada. Menurutnya bisa menutup kekurangan pangan saat ini, yaitu sebesar 4 juta ton.

"Kalau ini kita kerjakan baik-baik, 3 tahun ke depan masalah pangan bisa kita selesaikan. Artinya apa? shortage pemerintah 4 juta ton itu bisa kita diselesaikan di Kalimantan bahkan kita bisa capai swasembada," katanya.

Menurut Amran kolaborasi pemrograman dan pihak terkait di Kalimantan Tengah sudah sangat luar bisa, di mana semua program Kementerian Pertanian berjalan dengan sangat baik. Meski demikian, dia ingin ada lompatan besar menuju Indonesia lumbung pangan dunia.

"Saya bangga ke Kalimantan Tengah karena terus menjaga kekompakannya. Pak Kapolda, Pak Danrem luar biasa, Ibu Asisten juga luar biasa dan sangat kompak," katanya.

Sebagai informasi, saat ini pemerintah tengah menyiapkan program Upsus Optimasi Lahan Rawa di Kalimantan Tengah sebesar 500.000 hektare yang tersebar di 14 Kabupaten Kota se-Kalimantan Tengah.

Mengenai hal ini, Amran mengajak Masyarakat Kalimantan Tengah untuk bersama-sama mengawal jalannya rencana tersebut. Menurut Amran, keterlibatan masyarakat akan menghasilkan kekuatan ekonomi yang jauh lebih besar terutama dalam menghadapi berbagai krisis multidimensi.

"Bapak, ibu konsep yang kami temukan adalah gerakan masyarakat harus kita perkuat. Nah salah satunya adalah rencana cetak sawah 500 ribu hektare yang ada di 14 Kabupaten Kalteng," jelasnya.

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) membuka kesempatan kepada masyarakat untuk menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2024. Ada sebanyak 600 formasi CPNS yang dibuka untuk mengisi posisi strategis di lingkungan IKN, Kalimantan Timur.

"Alokasi kebutuhan Jabatan CPNS di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara Tahun Anggaran (TA) 2024 sejumlah 600 formasi," tulis OIKN dalam pengumuman Nomor PENG-1/OIKN.1/2024, dikutip Selasa (20/8/2024).

Kriteria pelamar terbagi menjadi beberapa hal yakni pelamar kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat cumlaude, pelamar kebutuhan khusus penyandang disabilitas, serta pelamar kebutuhan khusus putra/putri Kalimantan. Ada juga pelamar kebutuhan umum yakni yang telah terdaftar pada Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) dan tidak mendaftar pada formasi kebutuhan khusus.

Pendaftaran dan pengiriman berkas administrasi dilakukan secara daring melalui website https://sscasn.bkn.go.id/. Waktu pendaftaran mulai 20 Agustus 2024 dan ditutup 6 September 2024 paling lambat pukul 23.59 WIB.

"Seluruh proses seleksi CPNS tidak dipungut biaya. Diimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak/oknum tertentu yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau imbalan dalam bentuk apapun," jelasnya.

Formasi CPNS 2024 yang dibuka OIKN untuk unit penempatan sebagai berikut:

1. Sekretariat;

2. Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan;

3. Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan;

4. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan;

5. Deputi Bidang Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat;

6. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital;

7. Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam;

8. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi; dan

9. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar buka-bukaan soal biang kerok harga obat mahal di Indonesia. Taruna yang baru dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin mengaku mendapatkan tugas untuk menekan harga obat yang terlampau tinggi di Indonesia.

Taruna memaparkan dalam laporan yang diterima Jokowi, harga obat di Indonesia 400% lebih tinggi bila dibandingkan dengan harga di luar negeri, khususnya di negara tetangga. Jokowi, kata Taruna, meminta BPOM bisa bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perdagangan untuk menekan harga obat-obatan di Indonesia.

"Beliau instruksikan bagaimana harga obat ini bisa dikontrol setidaknya bisa mirip-mirip dengan harga generik atau harga obat di negara tetangga seperti Malaysia, Filipina atau singapura. BPOM tak bisa bekerja sendiri soal itu, beliau meminta untuk kolaborasi dengan Menkes, Mendag," papar Taruna usai menghadap Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024).

Dia lantas bicara soal biang kerok harga obat di Indonesia bisa menjadi sangat mahal. Pertama, menurutnya harga obat di Indonesia mahal karena biaya promosi dan periklanan. Pemerintah seharusnya bisa menekan perusahaan untuk menekan biaya tersebut.

"Pada umumnya harga obat di indonesia itu mahal karena harga promosi, harga advertisement, harga iklan. Kita harus bisa menekan di situ dengan perusahaan, mereka harusnya menekan iklan jangan berlebihan. Kan logikanya harga bisa turun," jelas Taruna.

Selain itu masalah bahan baku yang terlalu banyak diimpor juga menjadi salah satu biang kerok utama pemicu meroketnya harga obat di Indonesia. Taruna memaparkan 80-90% obat di Indonesia diproduksi dengan bahan baku yang diimpor dari luar negeri.

"Saya kira salah satunya juga impor. Pak Presiden bilang di atas 80%, di atas 90% obat yang diproduksi di sini itu bahannya impor. Bahan baku obat impor itu kan harganya mau-maunya pemasok, bisa naikkan harga dasar, kalau harganya mahal masuk sini terpaksa dijual mahal," sebut Taruna.

Lebih lanjut dia memaparkan beberapa obat di Indonesia belum bisa murah harganya karena belum bisa menjadi obat generik. Dia menjelaskan obat non generik hak patennya masih ada, sehingga harganya mahal. Obat generik sendiri bisa murah karena hak patennya sudah habis.

Masalahnya, Taruna menjelaskan ada oknum nakal yang membuat obat generik seakan-akan menjadi obat dengan hak paten. Harganya pun bisa jadi 'digoreng' jadi lebih mahal. Biasanya modusnya mengubah kemasan.

"Obat kan dibagi 3 ada generik yang patennya hilang itu kan murah, kalau obat paten biasanya mahal karena ada biaya riset dan pengembangan. Namun, ada juga biasanya obat sudah generik, kemasan itu diubah dan dibuat semacam obat paten, itu biasanya yang dimainkan harganya," tutur Taruna.

Menurutnya pemerintah bisa menekan harga obat dengan banyak mengatur harga eceran tertinggi (HET). Lewat HET obat, pemerintah bisa menyeimbangkan harga tertinggi yang beredar. Harga tersebut tidak mahal-mahal untuk masyarakat, sementara itu harganya juga tidak merugikan industri obat.

"Simpelnya kita harus bisa buat harga eceran tertinggi yang seimbang. Pada saat keluar izin, kita kan tahu modal produksinya, kita tentukan. Kita memang bukan kapasitasnya menentukan, tapi bisa kerja sama dengan Kemenkes dan Kemendag berapa harga tertinggi yang pas untuk masyarakat dan pengusaha," pungkas Taruna.

Simak Video: Jawaban Ikatan Apoteker Indonesia soal Mahalnya Obat di Indonesia

[Gambas:Video 20detik]

Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dan Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) memuji rencana implementasi program makan bergizi gratis (MBG) pada tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto.

Anggota DPR RI Fraksi Golkar, Agung Widyantoro mengatakan, pihaknya mengapresiasi anggaran pendidikan dalam nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 sebesar Rp 722,6 triliun.

Dalam anggaran itu, di dalamnya termasuk untuk implementasi program makan bergizi gratis. Program itu dinilai untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia

"Secara lebih rinci mengapresiasi peningkatan anggaran pendidikan dalam nota keuangan RAPBN 2025 sebesar Rp 722,6 triliun. Fraksi Golkar menyampaikan dukungan penuh agar program makan bergizi sejak tahun pertama pemerintahan terpilih, demi meningkatkan SDM bangsa Indonesia," tuturnya dalam rapat paripurna DPR RI masa persidangan 2024-2025, Selasa (20/8/2024).

Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Sri Meliyana juga mengatakan hal senada. Meliyana mengatakan, program tersebut akan bermanfaat bagi peningkatan gizi anak sekaligus meningkatkan pemberdayaan UMKM dan koperasi

"Kami mengapresiasi atas dukungan keleluasaan anggaran untuk program unggulan pemerintah yang akan datang, antara lain program makan bergizi gratis untuk meningkatkan gizi anak sekaligus memberdayakan UMKM dan koperasi dan meningkatkan masyarakat kecil di daerah," ucapnya.

Untuk diketahui, anggaran program tersebut telah ditetapkan sebesar Rp 71 triliun pada 2025. Anggaran sebesar itu akan digunakan untuk pelaksanaan program hingga operasional Badan Gizi Nasional selaku eksekutor program.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana telah bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (20/8). Dia mengaku banyak berbincang soal persiapan Program Makan Bergizi Gratis yang akan dimulai awal 2025.

Dia mengatakan, persiapan Badan Gizi bisa selesai secepatnya, targetnya mulai Desember 2024 instansi tersebut sudah bisa menerima DIPA Anggaran untuk menjalankan tugas Program Makan Bergizi Gratis yang akan dimulai pada 2 Januari 2025.

Simak Video:Ketum MUI: Kalau Ada Presiden Mau Beri Makan Rakyat Itu Program Allah

[Gambas:Video 20detik]

Ibu Kota Nusantara (IKN) mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 4,1 triliun untuk pembangunannya di tahun 2025 dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Angka ini terbilang kecil dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun 2024 sekitar Rp 35,37 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, jumlah tersebut baru indikasi atau disebut juga dengan pagu indikatif sehingga belum final. Angka tersebut sengaja ditetapkan tidak terlalu besar dengan tujuan memberikan ruang fiskal kepada pemerintahan berikutnya.

"Masih ada ruang fiskal lagi yang disiapkan oleh Menteri Keuangan (Sri Mulyani Indrawati) untuk Presiden Terpilih (Prabowo Subianto) memprioritaskan program-programnya," terang Basuki, ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Selasa (20/8/2024).

Secara keseluruhan, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Kementerian PUPR mendapat pagu indikatif sebesar Rp 75,63 triliun. Jumlah ini pun juga turun sekitar 50% dari anggaran 2024 yang mencapai Rp 149,76 triliun.

"Itu kan seperti persis pada saat Pak Jokowi masuk ke pemerintahan tahun 2014. Kita kan buka filenya (RAPBN), itu Rp 75 triliun. Jadi itu memberi ruang fiskal kepada pemerintahan terpilih untuk mengalokasikan," ujarnya.

Basuki menjelaskan, Kementerian PUPR berkoordinasi dengan Otorita IKN (OIKN) dalam hal pembagian pembangunan proyek-proyek di IKN. Dengan demikian, ada porsi yang menjadi tanggung jawab PUPR dan ada yang ditangani OIKN.

Menurut pria yang juga menjabat sebagai Plt Kepala OIKN, untuk tahun 2025 mendatang OIKN sendiri mendapat pagu indikatif senilai Rp 505 miliar. Jumlah tersebut pun masih dapat berubah di kemudian hari, termasuk juga dengan anggaran Kementerian PUPR untuk IKN.

"Nanti tanggal 28 (Agustus) kami rapat di DPR. Mudah-mudahan mungkin ada perubahan. Bahkan OIKN sendiri yang tadinya Rp 505 miliar kan sekarang kami usulkan untuk bisa memelihara prasarana yang sudah dibangun oleh PU. Kita serahkan ke OIKN, mereka memelihara. Itu butuh anggaran juga, kami usulkan anggaran lain," kata dia.

Lebih lanjut Basuki mengatakan, pada tahun 2025 mendatang Kementerian PUPR memprioritaskan pembangunan jaringan jalan akses, prasarana air bersih, hingga listrik, termasuk Multi Utility Tunnel (MUT) di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1B dan 1C.

"IKN karena banyak investor yang sudah mulai pembangunan, kita, jalan air, listrik, MUT, itu kita bikin tidak hanya di KIPP 1A tapi juga 1B 1C," pungkasnya.

Simak Video: Antisipasi Kekeringan, Jokowi Perintahkan PUPR-TNI Pasang 20 Ribu Pompa

[Gambas:Video 20detik]