Saat berkunjung ke minimarket atau toko-toko tertentu, pengunjung kerap menemukan barang dengan harga tidak bulat. Misalkan Rp 99.000 atau Rp 4.900 dan lain sebagainya.

Melansir dari Lifepal, Selasa (9/7/2024), pemberian harga semacam ini merupakan salah satu strategi penjualan atau marketing yang sering dilakukan pemilik toko atau perusahaan retail.

Dijelaskan peningkatan penjualan bisa dilakukan dengan memainkan harga jual sesuai dengan psikologi pembeli. Teknik atau strategi ini banyak dikenal dengan istilah 'psychological pricing'.

Artinya pebisnis atau pemilik usaha menetapkan harga produknya secara strategis demi mendapatkan respons emosional pelanggan guna mendorong penjualan, termasuk membuat harga jadi tidak bulat atau diakhiri dengan Rp 999 sekian.

Sebagai contoh, harga pakaian yang dijual suatu toko awalnya Rp 400.000, kemudian toko tersebut membuatnya lebih unik mengurangi digit paling kiri, dan menambahnya dengan deretan angka 9 hingga ke digit paling kanan, menjadi Rp399.999. Bisa juga harga baju Rp350.000 tapi kemudian ditulis di-tag harga menjadi Rp 349.000.

Masih menurut Paypal, sebelumnya Universitas Chicago pernah melakukan penelitian penerapan harga ini di pakaian wanita. Mereka menjajakan baju dengan harga US$ 34, US $39, dan US $44. Hasilnya yang paling banyak terjual adalah seharga US $39 meskipun ada yang lebih murah dari itu.

Hal yang sama juga disampaikan situs aplikasi konsultan usaha dan akutansi online, Akurat, secara tradisional banyak pedagang telah mempraktikkan hal ini dengan memberi harga yang diakhiri dengan angka ganjil seperti 5, 7, atau 9.

Misalnya, pengecer akan memberi harga produk pada US$ 8,99 bukan US$ 9. Dari perspektif pelanggan, tampaknya pengecer telah memangkas harga semurah mungkin hingga tercipta angka-angka ganjil itu.

Menurut situs tersebut, pada akhirnya para pembeli lebih sering membaca US$ 8,99 jadi US$ 8 sekian, bukan US$ 9. Hal ini membuat kesan harga barang itu tampak lebih baik.

Kemudian dalam buku milik William Poundstone berjudul "Priceless" terdapat delapan studi tentang penggunaan "harga pesona" (harga yang diakhiri dengan angka ganjil) dan menemukan bahwa hal ini mampu meningkatkan penjualan rata-rata sebesar 24% jika dibandingkan dengan harga yang bulat.

Kemudian dari berbagai angka ganjil yang bisa digunakan, angka 9 menjadi yang tertinggi dalam banyak strategi penetapan harga ritel. Karena itulah banyak penjual atau minimarket yang menjual produknya dengan harga ganjil atau diakhiri dengan Rp 999

Dolar AS hari ini dibuka mengalami penguatan. Dikutip dari data RTI dolar AS berada di posisi Rp 16.282 menguat 32 poin atau 0,20%.

Hari ini dolar AS dibuka pada posisi Rp 16.250 dan level tertinggi Rp 16.299 dengan level terendah Rp 16.250. Secara mingguan dolar AS melemah 0,66% dan secara bulanan melemah 0,02%.

Kemudian secara tiga bulanan dolar AS menguat 2,41%. Lalu secara 6 bulanan dolar AS menguat 4,94%. Lalu secara year to date dolar AS menguat 5,76%. Kemudian secara full year dolar AS menguat 7,58%.

Dolar AS hari ini mayoritas menguat terhadap seluruh mata uang. Misalnya dolar Australia menguat 0,06%. Lalu terhadap Euro menguat 0,03%.

Kemudian terhadap British Pound menguat 0,05%. Selanjutnya terhadap Yuan menguat 0,08%, terhadap Yen menguat 0,17% dan terhadap dolar Singapura menguat 0,07%.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono meminta penambahan anggaran sebesar Rp 675,87 miliar untuk tahun anggaran (TA) 2024 ini. Namun permintaan yang dilayangkan sejak bulan Maret lalu itu belum mendapat respons dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Pria yang akrab disapa AHY ini menjelaskan, tambahan anggaran ini akan dipergunakan untuk menuntaskan target-target dari program kerjanya pada tahun ini. Hal ini termasuk Program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) dengan target 120 juta bidang tanah terdaftar di 2024, yang mana per Juni baru ada 114 juta bidang tanah terdaftar.

"Belum (ada respons dari Menkeu), tentunya kita masih terus mengawal itu, yang jelas kami sudah mengusulkan yang merupakan anggaran yang kami rasa esensial, fundamental, untuk bisa menuntaskan program-program kebijakan-kebijakan," kata AHY, ditemui di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Lalu, Anggaran Tersebut Mau Dipakai buat Apa Saja?

AHY menjelaskan, anggaran tersebut akan dipergunakan termasuk juga untuk melakukan berbagai terobosan. Hal ini lantaran masalah-masalah pertanahan dan tata ruang menurutnya memiliki tantangan dalam hal kompleksitasnya sehingga memerlukan terobosan dan dukungan anggaran dalam penyelesaiannya.

"Urusan pertanahan termasuk juga penyelesaian isu-isu tata ruang ini juga kompleks dan butuh dukungan anggaran dan inilah yang sedang kami upayakan walaupun kami paham bahwa negara, pemerintah, memiliki berbagai prioritas. Banyak sekali prioritasnya," ujar dia.

Ia sendiri menyadari pemerintah memiliki banyak prioritas di sisi ekonomi, mulai dari pembangunan sumber daya manusia (SDM) hingga pertanahan itu sendiri sehingga pihaknya memaklumi kondisi tersebut. Namun demikian, ia tetap berharap ATR/BPN bisa mendapatkan tambahan anggaran tersebut.

"Semuanya punya kepentingan dan prioritas. Oleh karena itu kami juga mencoba untuk memaklumi situasinya. Tetapi secara khusus kami juga memohon agar anggaran yang dialokasikan ke Kementerian ATR/BPN juga mencukupi kebutuhan dan juga target-target yang kami harus capai," pungkasnya.

Rincian Rencana Alokasi Tambahan Anggaran AHY

Berdasarkan catatan detikcom, permintaan penambahan anggaran ini pertama kali disampaikannya dalam Rapat Kerja (Raker) Bersama Komisi II DPR RI pada Maret 2024 lalu. Adapun pada tahun 2024 ini Kementerian ATR/BPN mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 7,59 triliun.

Namun demikian, ATR/BPN terkena kebijakan automatic adjustment alias diblokir mencapai Rp 404,31 miliar. Karena itulah ia meminta tambahan anggaran lantaran menurutnya secara keseluruhan anggaran tersebut tidak cukup untuk mengejar target yang harus diselesaikan dalam waktu 7 bulan ke depan. Berikut rinciannya:

1. Program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) Rp 350 miliar
2. Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Rp 100,4 miliar
3. Penyiapan 104 kabupaten/kota lengkap dan transformasi digital Rp 225,46 miliar

"Untuk itu, dalam rangka meningkatkan PNBP kita juga, kami telah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan (Sri Mulyani) agar Kementerian ATR/BPN mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 675,87 miliar yang bersumber dari penerimaan PNBP 2023," kata AHY, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI, di Senayan, Jakarta Selatan, Senin (25/3/2024).

Saksikan Live DetikPagi:

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai semester I-2024 sudah defisit Rp 77,3 triliun. Realisasi itu setara dengan 0,34% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Total postur dari APBN 2024 semester I adalah defisit Rp 77,3 triliun. Tahun lalu semester I masih surplus Rp 152,3 triliun, tahun ini semester I kita sudah mengalami defisit Rp 77,3 triliun," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (8/7/2024).

Defisit APBN ini berarti pendapatan lebih kecil dibanding jumlah pengeluaran pemerintah. Sampai Juni 2024, pendapatan negara terkumpul Rp 1.320,7 triliun atau turun 6,2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Kalau kita lihat pendapatan negara yang mencapai Rp 1.320,7 triliun, itu adalah 47,1% dari target tahun ini Rp 2.802,3 triliun. Pendapatan negara semester I ini, dibandingkan semester I tahun lalu yang Rp 1.407,9 triliun itu berarti mengalami penurunan 6,2%," beber Sri Mulyani.

Penurunan pendapatan negara paling besar terjadi dari komponen penerimaan pajak yang baru terkumpul Rp 893,8 triliun, turun 7,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, penerimaan dari kepabeanan dan cukai terkumpul Rp 134,2 triliun atau turun 0,9% dan PNBP terkumpul 288,4 triliun atau turun 4,5%.

"Jadi seluruh komponen penerimaan perpajakan dan PNBP mengalami kontraksi," jelas Sri Mulyani.

Saat pendapatan negara turun, belanja negara telah mencapai Rp 1.398 triliun atau melonjak 11,3% sampai akhir Juni 2024. Belanja itu terdiri dari belanja K/L, belanja non K/L dan transfer ke daerah.

"Ini adalah pertumbuhan belanja yang cukup tinggi, double digit 11,3%. Tahun lalu semester I kita belanja Rp 1.255,7 triliun atau hanya 40,3%," beber Sri Mulyani.

Subsidi Energi Diperkirakan Bengkak

Sri Mulyani memperkirakan subsidi energi dalam APBN 2024 akan naik. Hal ini melihat beberapa parameter perubahan mulai dari harga minyak dunia, lifting minyak dan nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS).

"Subsidi energi dalam hal ini diperkirakan akan mengalami kenaikan dengan beberapa parameter perubahan (yaitu) harga minyak, maupun dari sisi lifting dan nilai tukar," kata Sri Mulyani.

Saat harga minyak dunia dan dolar AS naik, pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan tarif BBM dan listrik agar momentum pertumbuhan dan daya beli masyarakat terjaga. Hal ini menyebabkan APBN harus menanggung selisih harganya ke PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero).

"Sampai hari ini masyarakat masih menikmati harga subsidi yang relatif stabil, meskipun terjadi perubahan parameter. Ini menyebabkan APBN yang harus mengemban bebannya," ucapnya.

Sampai semester I-2024, realisasi volume penyaluran BBM subsidi telah mencapai 7,16 juta atau turun tipis 0,05% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, realisasi LPG 3 kg dan listrik bersubsidi masing-masing naik yakni mencapai 3,36 juta volume dan 40,6 juta pelanggan.

Sri Mulyani memperkirakan kenaikan subsidi dan kompensasi energi akibat perubahan beberapa parameter di atas baru akan tercermin pada semester II-2024.

"Untuk subsidi dan kompensasi energi, fluktuasi harga ICP, depresiasi nilai tukar, serta kenaikan volume LPG dan listrik bersubsidi, diperkirakan akan tercermin pada semester II," ucap Sri Mulyani.

Defisit APBN 2024 diperkirakan akan mencapai Rp 609,7 triliun atau 2,70% terhadap PDB, lebih tinggi dari target awal Rp 522,8 triliun atau 2,29% PDB.

Sri Mulyani mengatakan kenaikan defisit itu terjadi karena kombinasi dari pendapatan negara yang mengalami beberapa koreksi atau tidak mencapai target. Di sisi lain belanja negara mengalami kenaikan.

"Defisit total mencapai Rp 609,7 triliun, ini artinya terjadi kenaikan defisit dari 2,29% ke 2,70% dari GDP," kata Sri Mulyani.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan pemerintah akan membentuk Indonesia Quality Tourism Fund (IQTF). IQTF akan mengelola dana abadi sebesar Rp 2 triliun.

"Rapat memutuskan, atas arahan Bapak Presiden (yaitu Indonesia Quality Tourism Fund akan dibentuk dan di bulan Agustus dirampungkan dari segi regulasi dengan dana awal kelolaan dalam bentuk dana abadi sekitar Rp 2 triliun," kata Sandiaga di Kompleks Istana Presiden usai rapat terbatas, Senin (8/7/2024).

Sandiaga menjelaskan nantinya dana Rp 2 triliun akan digunakan untuk mendukung acara taraf internasional yang dinilai memiliki dampak ekonomi besar dan bisa meningkatkan citra Indonesia. Karenanya event yang bisa mendapat dana abadi ini hanyalah yang mendapat arahan dari Presiden langsung.

"Dana tersebut akan dialokasikan di RAPBN 2025, karena itu dari sisi pengelolaannya nanti akan dipastikan event-event berkualitas internasional yang memiliki dampak ekonomi membantu pergerakan wisatawan dan juga yang akan mampu mengangkat nation branding Indonesia," terang Sandiaga.

"Rapat juga memutuskan event yang akan didanai oleh Indonesia Quality Tourism Fund ini adalah event yang mendapatkan arahan langsung dari bapak presiden," sambung mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu.

Pemerintah berharap dana abadi bisa membantu meningkatkan pariwisata Indonesia yang saat ini sudah berada di peringkat 22 dunia. Begitu juga dengan perbaikan pengelolaan sampah dan pengurangan emisi karbon di sektor ini menjadi bagian dari pada Indonesia quality tourism fund.

"Kita harapkan Indonesia terus membangun pariwisatanya dan meningkatkan kunjungan pariwisata yang berkualitas menuju Indonesia emas," pungkas Sandiaga.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan menteri yang bakal jadi tetangganya di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Saat ini total ada 14 rumah tapak jabatan menteri (RTJM) yang telah dibangun dan siap huni.

Basuki mengatakan dari total 14 rumah dibas tersebut di antaranya ada rumah yang akan dihuninya. Basuki akan bertetangga dengan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas.

"Satu (rumah saya). Saya nomer tujuh, Pak Menhub nomer delapan, Menkes nomer sembilan, Menpan nomer sepuluh," kata Basuki, ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Senin (8/7/2024).

Basuki menjelaskan penyelesaian infrastruktur dasar di IKN berjalan seiring rencana pelaksanaan Upacara HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia.dan rencana para menteri Kabinet Indonesia Maju serta para ASN berkantor di sana.

Namun Basuki belum dapat memastikan kapan mulai pindah ke sana. Ia juga belum dapat memastikan apakah nanti ia beserta para menteri akan bekerja secara remote di IKN dan Jakarta atau seperti apa.

Pada 18 Juli pekan depan ia berencana untuk berangkat ke IKN dan mengecek kesiapan infrastruktur dasar di sana. Salah satu yang akan diperiksanya ialah kesiapan distribusi air minum jelang Upacara 17 Agustus di sana.

Basuki mengatakan, dalam menyiapkan infrastruktur tersebut pihaknya menemui kendala lantaran curah hujan tinggi tengah secara intensif terjadi. Akibatnya, proses distribusi air bersih sedikit mengalami perlambatan dari target awal commissioning Juni 2024.

"Kira-kira tanggal 18 Juli saya ke sana, mau mengecek air minum. Air minumnya kalau sudah bisa Insyaallah (Presiden bisa pindah). Karena hujan terus di sana, tiap hari kan saya monitor," terang Basuki.

Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis H. Sumadilaga memastikan bahwa 14 dari total 36 RTJM bakal rampung pada akhir Juli 2024. Penyelesaian disebut fully furnished alias berfasilitas fasilitas lengkap sampai perabotan.

"Rumah tapak kalau struktur, kalau yang disebut siap itu untuk Juli rumah tapak itu 14 furnished. Furnished sudah lengkap dengan segala perlengkapan dan piring, itu sampai akhir Juli siap," kata Danis di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2024).

Danis menjelaskan, karena sudah fully furnished, 14 RTJM tersebut sudah bisa ditempati oleh para pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dengan rampungnya 14 RTJM itu, Danis menjelaskan bahwa total 20 RTJM ditarget rampung pada September dan Oktober mendatang.

Plt. Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Reni Yanita mengatakan penerapan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8/2024 memberikan dampak buruk terhadap industri tekstil dalam negeri.

Ia menjelaskan dalam Permendag 25/2022, pemerintah menerapkan cukup banyak pembatasan impor industri kimia termasuk di dalamnya petrokimia hingga industri tekstil dan produk tekstil (TPT), khususnya untuk produk tekstil jadi perlu mendapat rekomendasi teknis sebelum bisa melakukan impor.

Namun pembatasan ini justru banyak dihilangkan dalam Permendag No 8/2024. Sehingga pasar dalam negeri tidak lagi terlindungi dari gempuran barang impor, baik dari produk bahan baku hingga produk tekstil jadi.

Reni mengatakan kondisi ini terlihat dari data impor tekstil RI yang pada Januari mencapai 206,3 ribu ton sempat turun jadi 136,36 ribu ton pada April 2024, kembali naik setelah Permendag 36/2023 berlaku menjadi 194,87 ribu ton di bulan berikutnya.

"Efektivitas pengendalian impor terlihat dari turunnya volume impor sebelum dan setelah pemberlakuan Permendag 36/2023. Impor TPT yang pada Januari dan Februari 2024 berturut-turut, impornya menurun ya," jelas Reni dalam diskusi media di Kantor Kementerian Perindustrian, Senin (8/7/2024).

"Kemudian terbitnya Permendag 8/2024, nah ini menyebabkan impornya kembali naik yang tadinya sudah mulai menurun," tegasnya lagi.

Reni mengatakan tentu kondisi banjir impor ini sangat memberatkan industri tekstil dalam negeri. Terutama setelah dari 2020 sampai 2024 ini, sektor tersebut digempur banyak masalah seperti COVID-19, kondisi geopolitik dan ekonomi dunia ketika Rusia menginvasi Ukraina pada awal 2022, serta inflasi yang terjadi di Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Berdasarkan laporan Kemenperin, berikut daftar 6 Perusahaan yang tutup akibat diberlakukannya Permendag 8/2024

1. PT S Dupantex, Jawa Tengah: PHK 700an orang

2. PT Alenatex, Jawa Barat: PHK 700an orang

3. PT Kusumahadi Santosa, Jawa Tengah: PHK 500an orang

4. PT Kusumaputra Santosa, Jawa Tengah: PHK 400an orang.

5. PT Pamor Spinning Mills, Jawa Tengah: PHK 700 orang

6. PT Sai Apparel, Jawa Tengah: PHK 8.000 orang.

Di luar itu menurut Reni kondisi banjir impor karena Permendag 8/2024 ini juga mempengaruhi rencana investasi sektor kimia dalam negeri, khususnya di industri produk plastik dan tekstil. Padahal nilai investasi sektor ini hingga 2030 nanti bisa mencapai US$ 31,41 miliar.

"Jadi terkait dengan perubahan ini, dampaknya adalah menurunnya minatnya investasi karena terlalu cepatnya perubahan regulasi ini. Termasuk ada beberapa perusahaan yang akan melakukan, sudah merencanakan (investasi) apakah akan lanjut atau tidak," ucapnya.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memutuskan untuk memperpanjang kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) atau gas murah US$ 6 per MMBTU. Kebijakan ini akan diperpanjang untuk 7 sektor industri tertentu.

Sebelumnya, dalam catatan detikcom, tujuh industri yang berhak mendapatkan gas murah adalah mulai dari pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, hingga sarung tangan karet.

"Keputusannya HBT itu dilanjutkan pada sektor eksisting sekarang 7 sektor," ungkap Airlangga ditemui usai rapat internal yang membahas soal Gas Industri, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Ketika ditanya sampai kapan kebijakan gas murah diperpanjang, Airlangga tak mau menjawab tegas. "Ya lanjut terus pokoknya," katanya singkat.

Soal adanya permintaan Kementerian Perindustrian yang mau memperluas kebijakan gas murah ke seluruh sektor industri, Airlangga bilang pemerintah akan mengkaji satu per satu sektor yang pantas mendapatkan perluasan kebijakan gas murah.

"Sedangkan yang lain nanti dikaji. Itu akan dikaji satu per satu industrinya. Sekarang masih 7," ujar Airlangga.

Penugasan ke Pertamina
Airlangga juga bilang dalam rapat tersebut, Jokowi memberikan penugasan baru ke Pertamina untuk membentuk infrastruktur yang bisa melakukan regasifikasi LNG.

"Kedua, nanti diberikan izin dan penugasan kepada Pertamina untuk membuat infrastruktur gas. Terutama untuk regasifikasi LNG," beber Airlangga.

Selain itu Jokowi juga memutuskan akan memberikan izin bagi kawasan industri membuat infrastruktur regasifikasi LNG, dan juga bisa melakukan pengadaan LNG dari luar negeri.

"Kawasan industri diizinkan untuk membuat regasifikasi LNG, plus bisa untuk pengadaan LNG dari luar negeri," sebut Airlangga.

Negara-negara di blok ekonomi BRICS bakal meluncurkan sistem keuangan yang tidak bergantung dengan dolar Amerika Serikat (AS). Rencana ini disampaikan oleh Duta Besar Rusia untuk China, Igor Morgulov.

Dalam acara Forum Perdamaian Dunia (WPF) ke-12, ia menyebut transaksi Rusia dengan anggota BRICS tanpa dolar AS terus meningkat. Nilai perdagangan Rusia-China misalnya yang menyentuh US$ 240 miliar, yang 92% di antaranya menggunakan rubel dan yuan.

"Kami meninggalkan dominasi dolar AS dan mengembangkan sistem keuangan yang benar-benar independen," katanya, dikutip dari RIA Novosti, Senin (8/7/2024).

Namun, untuk mengeluarkan mata uang baru tampaknya masih jauh dari harapan. Tapi ia menyebut kelompok yang beranggotakan Brazil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Ethiopia, Iran dan Mesir sedang bergerak ke arah tersebut.

Bulan lalu, Wakil Menteri Keuangan Rusia Ivan Chebeskov mengatakan bahwa Rusia sedang berupaya menciptakan infrastruktur pembayaran bersama dengan bank sentral negara anggota BRICS.

Rusia terus mempromosikan sistem pembayaran domestiknya setelah lembaga keuangan negaranya terputus dari jaringan keuangan Barat pada tahun 2022. Rusia diputus dari SWIFT imbas perang dengan Ukraina.

Sebagai informasi, SWIFT memungkinkan transaksi lintas negara berjalan dengan lancar dan cepat. Moskow juga mempercepat upaya untuk beralih dari SWIFT dengan melakukan perdagangan dengan mitra internasional menggunakan mata uang nasional masing-masing.

Tren ini semakin didukung oleh anggota kelompok BRICS, yang telah beralih dari penggunaan dolar dan Euro untuk penyelesaian perdagangan. Pangsa mata uang nasional dalam penyelesaian Rusia dengan negara-negara BRICS melonjak menjadi 85% pada akhir tahun 2023, naik dari 26% pada dua tahun lalu.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara terkait informasi yang beredar seolah alokasi dana pendidikan disalurkan melalui Dana Desa sehingga peruntukannya tidak jelas alias salah sasaran. Hal itu ditegaskan tidak benar.

"Beberapa hari ini beredar informasi seolah alokasi dana pendidikan disalurkan melalui Dana Desa sehingga peruntukannya tidak jelas alias salah sasaran. Dipastikan hal tersebut tidak benar!" kata Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo dalam cuitannya di X atau Twitter, Senin (8/7/2024).

Prastowo menjelaskan bahwa TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa) atau kini TKD (Transfer ke Daerah) adalah skema transfernya, bukan peruntukan program atau kegiatan. Perubahan nomenklatur terjadi sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).

Dana pendidikan sendiri dialokasikan melalui TKD non Dana Desa, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan komponen lainnya. Prastowo memastikan tidak ada alokasi anggaran pendidikan yang disalurkan melalui Dana Desa dalam TKD.

"Tidak ada alokasi anggaran pendidikan yang disalurkan melalui Dana Desa dalam TKD. Dana Desa dialokasikan untuk keperluan lain yang spesifik sesuai dengan kebutuhan di desa," tegas Prastowo.

Berdasarkan Perpres Nomor 76 Tahun 2023 tentang APBN 2024, total anggaran pendidikan tahun 2024 adalah Rp 665 triliun. Alokasi itu terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) Rp 241,4 triliun, TKD Rp 346,5 triliun dan pembiayaan Rp 77 triliun.

Untuk TKD, alokasi anggaran pendidikan melalui skema DAU dan Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 212,1 triliun, DAK Rp 132,1 triliun (terdiri dari DAK Fisik Rp 15,8 triliun dan DAK Non Fisik Rp 116,3 triliun), serta Dana Otonomi Khusus (Otsus) Rp 2,2 triliun.

Prastowo menyebut anggaran pendidikan 2024 diupayakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pembangunan infrastruktur pendidikan yang lebih layak. Manfaat nyata yang diterima yaitu seperti bantuan PIP, KIP, BOS, hingga Prakerja.

Sementara itu, sebanyak Rp 135,5 triliun anggaran pendidikan melalui TKD yang sudah direalisasikan (per 31 Mei 2024) bermanfaat langsung untuk DAU earmark Pendidikan untuk peningkatan kualitas layanan dasar di daerah, bantuan operasional sekolah untuk 43,7 juta siswa, dan bantuan operasional PAUD untuk 6,2 juta peserta didik.

"Dalam pelaksanaan dan tata kelolanya, mari kita terus kawal bersama karena #APBN itu uang kita untuk kita," tutur Prastowo.

Sebelumnya, Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI mendesak pemerintah untuk meninjau, meredefinisi, dan mereformulasi anggaran pendidikan. Pemerintah diminta memastikan anggaran pendidikan benar-benar digunakan untuk pendidikan dengan alokasi yang adil berbasis unit cost, prioritas dan berdampak maksimal.

Desakan ini muncul usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI dengan tokoh masyarakat yang pernah bertugas sebagai menteri pendidikan di Jakarta, Selasa (2/7).

Mantan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 2014-2019 Mohamad Nasir menyebut kebijakan dan realisasi anggaran pendidikan antar tingkat pendidikan belum sinkron, yakni rendah di pendidikan dan tinggi di TKD. Sementara itu, anggaran pendidikan untuk daerah tidak diaudit karena menjadi 'gelondongan'.

"Mungkin sangat terjadi alokasi biaya pendidikan yang disampaikan ke daerah itu digunakan bukan untuk pendidikan karena nggak ada report yang jelas ini," ucap Nasir.

Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) menghentikan aktivitas influencer saham Ahmad Rafif Raya. Langkah ini diambil Satgas setelah menyelesaikan pemeriksaan kasus gagal mengelola dana yang dititipkan sejumlah investor sebesar Rp 71 miliar.

Satgas menemukan pelanggaran Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Sebab Ahmad Rafif menawarkan investasi dan menghimpun dana masyarakat tanpa izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Satgas PASTI menghentikan kegiatan yang dilakukan oleh Ahmad Rafif Raya yang terindikasi melanggar ketentuan Pasal 237 Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)," tulis Satgas dalam keterangan resminya, dikutip Senin (8/7/2024).

Siapa sebenarnya Ahmad Rafif Raya?

Berdasarkan informasi dalam akun LinkedIn miliknya, Ahmad Rafif Raya merupakan lulusan Akuntansi Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar pada 2014-2020. Dalam perjalanannya, ia mengaku sudah berkarier di dunia investasi dan menjadi CEO selama berkuliah.

Ahmad mengaku sebagai penerima Djarum Beasiswa Plus pada September 2016 - Agustus 2017. Kemudian Ia juga mengaku pernah magang di Direktorat Pencegahan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Juli 2017 hingga Agustus 2017.

Di tahun yang sama, Ahmad mengatakan pernah berprofesi sebagai CEO Investor Saham Pemula Makassar. Pekerjaan ini dijalaninya selama satu setengah tahun, pada April 2017 sampai dengan September 2018.

Kemudian mulai September 2017 sampai September 2018 ia bekerja sebagai Stock Broker di PT. Panin Sekuritas Tbk. Barulah setelah itu pada Oktober 2018 dia menjadi founder Truzt Indonesia hingga saat ini.

Di luar itu, Ahmad juga mencantumkan sejumlah lisensi yang berkaitan dengan dunia saham dari OJK. Setidaknya, ada tiga lisensi dan sertifikasi meski semuanya sudah kedaluwarsa.

Lisensi yang dimaksud yakni Broker Dealer Representative for Marketing atau Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran (WPPE-P). Lisensi ini diterbitkan OJK pada Desember 2017 dan berlaku hingga Desember 2029.

Kemudian ada juga lisensi Broker Dealer Representative atau Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE). Lisensi ini berlaku dari Mei 2019 hingga pada Desember 2022.

Terakhir ada juga lisensi Invesment Manager Representative atau Wakil Manajer Investasi. Lisensi ini diterbitkan pada Juli 2020 dan kedaluwarsa pada Agustus 2023 lalu.

Kementerian Pertanian (Kementan) buka-bukaan terkait pasokan cabai merah dan cabai rawit yang mengalami penurunan. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura Kementan, Bambang Sugiarto mengatakan stok cabai merah dalam kondisi kritis.

"Cabai merah besar kita bulan ini dalam posisi kritis karena stok kita minus atau kecil sampai September, tapi konsumen cabai merah tidak terlalu banyak. Khusus di daerah Kepulauan Riau konsumen cabai merah tinggi, tetapi secara umum relatif aman," kata dia dalam rapat koordinasi pengendali inflasi daerah 2024 yang disiarkan YouTube Kemendagri RI, Senin (8/7/2024).

Stok cabai rawit saat ini disebutnya masih aman. Namun, tanda-tanda menurunnya produksi sudah terlihat karena di beberapa daerah sentra produksi mengalami kekeringan dan gagal panen.

"Tetapi di beberapa daerah khususnya di sentra produksi Lamongan, Tuban, dan Kediri beberapa cabai rawit sendiri mengalami kekeringan dan gagal panen, dan beberapa petani sudah mulai melakukan pembongkaran," ungkapnya.

Dia memprediksi pasokan cabai rawit menurun pada November dan Desember 2024. Meski begitu, pihaknya masih yakin kondisi masih cukup karena stok di Magelang Jawa Tengah dan Jawa Barat masih aman.

"Cabai rawit memang kondisi saat ini dari neraca masih aman namun kita akan mengalami shortage di bulan November-Desember. Namun, secara nasional ada posisi aman di Magelang, Jawa tengah relatif aman dan Jawa barat stok masih aman," terangnya.

Sementara, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga cabai rawit dan cabai merah memang masih mengalami kenaikan. Namun, jumlah daerah yang mengalami kenaikan berangsur turun.

Seperti cabai merah, daerah yang mengalami kenaikan menurun dari sebelumnya 253 kabupaten/kota, kini menjadi 76 daerah saja. Kemudian cabai rawit menurun dari 210 menjadi 135 kabupaten/kota.

Simak juga Video 'Blusukan ke Pasar Nangka Jakpus, Gibran Belanja Wortel-Cabai':

[Gambas:Video 20detik]