Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) telah menyetujui usulan pembentukan enam KEK baru dan perluasan KEK Nongsa di Batam. Dengan total target nilai investasi hingga Rp 1.089,84 triliun,pengembangan KEK ini diharapkan mampu menciptakan lebih dari 1,4 juta lapangan kerja.

"Semua usulan KEK ini akan segera disiapkan regulasinya dan kami menargetkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait dapat rampung pada minggu kedua Oktober 2024," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Sidang Dewan Nasional KEK, dikutip Jumat (27/9/2024).

Dewan Nasional akan merekomendasikan kepada Presiden untuk penetapan PP atas 6 KEK baru dan penambahan luasan untuk KEK Nongsa. Pertama adalah KEK Industri Halal Sidoarjo di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, diharapkan menjadi pusat unggulan bagi industri halal di Indonesia.

Dengan luas lahan mencapai 796,65 hektar, kawasan ini dirancang untuk mendukung pengembangan sektor manufaktur yang berfokus pada produk halal. Target realisasi investasi sebesar Rp 97,8 Triliun pada 2054 dan target tenaga kerja sebanyak 317.670 orang. KEK ini diusulkan oleh PT Makmur Berkah Amanda dengan rencana kegiatan usaha nya yaitu produksi dan pengolahan, logistik dan distribusi.

Kedua, PT Batuta Chemical Industrial Park mengajukan usulan untuk mendirikan KEK BCIP di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. KEK ini dirancang untuk menjadi pusat industri yang berfokus pada sektor manufaktur dengan luas lahan mencapai 748,9 hektar.

Dengan potensi total tenaga kerja sebanyak 432.964orang, KEK BCIP memiliki target realisasi investasi sebesar Rp 61,51Triliun pada 2054. Kegiatan usaha di KEK BCIP meliputi Produksi dan Pengolahan gasifikasi batubara dan ammonium nitrat diesel, logistik dan distribusi, dan pengembangan energi.

Usulan ketiga adalah KEK Patimban di Subang, Jawa Barat yang dirancang sebagai KEK manufaktur. KEK ini diusulkan oleh PT Wahana Mitra Semesta dengan kegiatan usaha produksi pengolahan hilirisasi petrokimia, baterai EV, dan semiconductor,logistik dan distribusi, serta pengembangan energi.

KEK Patimban diusulkan dengan luas lahan sebesar 511 Ha yang dengan total realisasi investasi sebesar Rp 141,6 Triliun di2054 dengan target tenaga kerja sebanyak 156.154 orang.

Selain KEK Patimban, KEKSubang yang juga terletak di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat dan menjadi KEK manufaktur, KEK ini diusulkan oleh PT Aneka Bumi Cipta menjadi usulan keempat KEK yang diusulkan dengan menargetkan realisasi investasi KEK subang sebesar Rp 134,59 Triliun dengan luas lahan mencapai 481,93 Ha.

KEK Subang memiliki kegiatan usaha produksi dan pengolahan perakitan mobil listrik dan logistik dan distribusi. PT BYD Auto Indonesia yang bergerak di bidang mobil listrik menjadi anchor investor KEK Subang. Jumlah tenaga kerja yang diserap ditargetkan sebanyak 95.139 orang.

Usulan kelima, KEK Mangkupadi terletak di Kabupaten Bulungan,Provinsi Kalimantan Utara,merupakan usulan oleh PT Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI). Dengan luas lahan mencapai 11.696,53 hektar,KEK ini ditargetkan untuk menyerap tenaga kerja sebanyak140.796 orang dan merealisasikan investasi sebesar Rp 504 triliun.

Fokus utama dari KEK Mangkupadi adalah pengembangan sektor manufaktur, khususnya dalam produksi dan pengolahan, logistik dan distribusi, serta pengembangan energi terbarukan. PT Kalimantan Aluminium Industri yang bergerak di bidang smelter aluminium menjadi anchor investor dari KEK ini.

KEK Kawasan Industri Terpadu Batang yang berada di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah menjadi KEK usulan keenam. Anchor investor KEK ini yaitu KCC Glass Indonesia, Yih Quan Footwear Indonesia, dan Wavin Manufacturing Indonesia.

Dengan fokus utama dari kawasan ini adalah pengembangan sektor manufaktur, di mana berbagai kegiatan usaha akan dilaksanakan, termasuk produksi dan pengolahan, logistik dan distribusi, serta pengembangan pariwisata.

KEK Kawasan Industri Terpadu Batang yang diusulkan oleh PT Kawasan Industri Terpadu Batang menargetkan realisasi investasinya mencapai Rp 130,3 Triliun dengan luas lahan sebesar 2.886,87 Ha dan total penyerapan tenaga kerja sebanyak 325.651 orang.

Pemerintah telah mengidentifikasi kebutuhan akan pusat data yang efisien dan ramah lingkungan seiring dengan meningkatnya permintaan layanan digital di seluruh dunia.Usulan perluasan lahan di KEK Nongsa seluas 22,43 Ha dengan target realisasi investasi sebesar Rp 20,07 Triliun.

Usulan perluasan KEK Nongsa adalah untuk pengembangan data center yang mana pengusul dari KEK ini adalah PT Taman Resor Internet dengan kegiatan usaha dari KEK Nongsa yaitu pariwisata, dan riset, pengembangan teknologi.Kawasan ini tidak hanya akan menjadi hub teknologi, tetapi juga berkontribusi pada upaya Indonesia untuk menjadi pemain utama dalam industri digital di Asia Tenggara.

Pedagang Sepeda di Pasar Rumput, Jakarta Selatan curhat soal kondisi parah yang sedang dialami. Salah satunya Rony, yang mengatakan penjualan sepeda di tokonya kian menyusut.

Bahkan dalam sehari atau seminggu ia belum tentu menerima pelanggan. Ia juga menjelaskan kondisi penurunan jumlah pembeli sepeda baru maupun bekas turun dalam 1,5 tahun terakhir.

"Cuma yang parah benar-benar parah tuh ya pas 2023 kemarin sampai sekarang, sudah satu setengah tahun inilah (sepi pembeli)," ungkap Rony kepada detikcom di kiosnya, Rabu (25/9/2024) kemarin.

Rony mengaku saat ini dirinya bahkan kesulitan untuk menjual satu unit sepeda dalam sehari. Kondisi ini sering kali membuatnya tidak sanggup menutupi pengeluaran saat berjualan, seperti untuk biaya makan sehari-hari hingga untuk biaya sewa toko.

"Sekarang jualan sepeda sudah mau nangis saja. Sudah bukan turun lagi, ambruk, jauh (dibandingkan tahun-tahun sebelumnya)," ucap Rony.

"Kalau dilihat pembukuan mah minus. Buat makan aja ke warung sering kasbon, kalau belum dapat pelanggan ya kasbon lagi sampai besok. Kalau dapat penglaris baru bayar," tambahnya.

Alih-alih menerima pelanggan, sehari-hari Rony mengaku lebih sering menerima orang yang datang untuk menjual sepeda bekasnya. Ia menyebut orang-orang tersebut sebagai 'korban booming' semasa pandemi lalu.

"Itu korban booming semua itu, pas pandemi kan banyak yang beli ikut-ikutan kaya orang jadi beli semua. Makanya tiap hari ada saja yang jual," katanya.

Belum lagi menurutnya harga jual sepeda saat pandemi, saat banyak orang beli sepeda, sudah jauh berbeda. Kondisi ini membuat banyak orang yang mau tak mau mengobral sepeda miliknya dengan harga sangat miring, terlebih jika dibandingkan saat mereka beli dulu.

"Itu pun yang jual harganya sudah ambruk banget, orang waktu mereka belinya zaman booming ya kan, misalnya dia beli Rp 7 juta, kita beli paling Rp 1,2 juta," ucap Rony.

Menurut Rony, kondisi serupa juga dirasakan oleh pedagang lain. Bahkan hingga saat ini setidaknya sudah ada empat dari sepuluh toko sepeda di kawasan itu tutup alias gulung tikar karena sepi pembeli.

"Sebagian sudah gulung tikar, sudah ada empat toko. Ya mulai habis covid saja mulai pada tutup satu-satu. Sebelumnya ada 10-an toko lah, belum yang di pinggir jalan," terangnya.

Senada dengan Rony, pemilik toko sepeda lain di kawasan itu, Kode, juga mengatakan tren bersepeda yang sempat booming selama pandemi mulai menyusut sejak 2022 dan semakin parah sejak pertengahan 2023 kemarin hingga saat ini.

"Pas pandemi memang booming, 2020 sampai 2021 lah masih banyak yang beli. Terus ke sini-nya mulai turun. 2022 masih normal lah (sama seperti sebelum pandemi). Tapi dari 2023 itu, pertengahan tahun lah sebelum ramai pemilu itu, turun terus," ucap Kode.

"Orang datang banyakan yang jual daripada yang beli. Ya kita banyak yang jual tapi nggak bisa beli gimana? Di sini saja sepeda masih banyak yang nggak laku," sambungnya.

Mirisnya lagi, dengan jumlah pembeli yang dalam sebulan bisa ia hitung jari, Kode mengaku orang yang datang untuk menjual sepeda bekas datang hampir setiap hari. Sehingga ia menjadi sangat pilih-pilih saat ada yang menawarkan sepeda bekas kepadanya.

"Jadi ya nggak semua (orang jual sepeda bekas) kita beli, kalau saya paling nggak yang kondisinya masih 60-70% baguslah. Kalau nggak keluar modal lagi besar, itu pun kalau harganya cocok sama liat kondisi kantong juga," sambung Kode.

Kode mengatakan kondisi penurunan penjualan sepeda inilah yang membuat banyak pedagang di kawasan itu gulung tikar karena tak sanggup membayar biaya sewa ruko.

"Jadi lebih parah sekarang daripada dulu (sebelum pandemi). Ini banyak yang gulung tikar. Padahal (sebelumnya) orang jualan sepeda kan dari ujung ke ujung (sepanjang jalan Sultan Agung), sepeda bekas sepeda baru, kan banyak yang tutup ya," terangnya.

Bahkan kepada detikcom Kode mengaku juga akan menutup toko sepeda miliknya dalam waktu dekat karena tak sanggup lagi untuk membayar biaya sewa toko dengan kondisi penjualan saat ini.

"Besok-besok kayanya sudah nggak di sini lagi, pemasukan sudah nggak ke uber. Buat ngontrak saja nggak dapat. Padahal sudah di sini delapan tahun, delapan tahun ada lah. Makin ke sini makin nyungsep," katanya tertawa miris.

Sembari terduduk lesu dengan wajah sedih, Kode mengaku akan tetap berjualan sepeda di kawasan itu, namun tidak lagi di dalam toko melainkan di pinggir jalan. Jika benar nanti dirinya gulung tikar alias tutup toko, maka dia akan menjadi orang ke-5 yang menjadi korban penurunan penjualan ini.

"Nanti jualan di luar saja. Lagian kita kan punya pelanggan satu dua, nanti kalau ada yang minta dicariin sepeda apa ya bisa saya bantu ke toko-toko sebelah kan. Ya nanti bisa bagi hasil tipis-tipis lah," kata Kode

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) meningkat sepanjang tahun ini. Dari Januari sampai 26 September 2024 totalnya hampir mencapai 53.000 orang.

"Total PHK per 26 September 2024 52.993 tenaga kerja. (Dibandingkan periode yang sama tahun lalu) meningkat," kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker, Indah Anggoro Putri, Kamis (26/9/2024).

Lebih rinci dijelaskan bahwa PHK didominasi di sektor pengolahan sebanyak 24.013 orang. Kemudian disusul aktivitas jasa lainnya sebanyak 12.853 orang, serta di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebanyak 3.997 orang.

PHK tersebut paling banyak berlokasi di Jawa Tengah yakni 14.767 orang. Disusul Banten 9.114 orang dan DKI Jakarta 7.469 orang.

Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mewanti-wanti pemerintah terkait adanya gelombang pengangguran ke depan. Hal itu dinilai perlu diwaspadai seiring terjadinya peningkatan PHK.

Said mengatakan PHK utamanya terjadi di sektor tekstil dan pekerja paruh waktu (part time). Kondisi itu perlu diwaspadai agar tingkat pengangguran terbuka sesuai target sasaran di level 4,5-5% pada 2025.

"Banggar meminta pemerintah mencermati beberapa hal penting, antara lain, pemerintah perlu mewaspadai gelombang pengangguran akibat pemutusan kerja yang terjadi sepanjang Januari 2024 sebanyak 32.064 pekerja dan hampir separuhnya di sektor tekstil. Tren pengangguran juga meningkat pada kelompok pekerja paruh waktu," kata Said dalam rapat paripurna di Gedung DPR RI, Kamis (19/9).

Kelas menengah di Indonesia menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Persoalan ini tengah mendapat sorotan lantaran banyak kelas menengah yang 'turun kasta'.

Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengatakan, masalah ini akan menjadi PR besar pemerintahan mendatang. Meski demikian, sejak saat ini pemerintah terus mencermati fenomena ini.

"Ini memang menjadi suatu hal yang dicermati betul. Saya rasa ini memang menjadi PR pemerintahan Pak Prabowo. Utamanya bagaimana kita mencari solusi jangka panjang untuk kembali ke level pra pandemi tadi," kata Thomas, dalam acara Media Gathering di Anyer, Banten, ditulis Kamis (26/9/2024).

Menurut keponakan Prabowo ini, fenomena merosotnya kelas menengah ke posisi bawah tidak terlepas dari dampak pandemi Covid-19. Salah satunya karena peningkatan angka pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Saya mau menggarisbawahi bahwa tantangan yang dihadapi kelas menengah bukan karena kebijakan yang kurang, kita harus melihat ini dari konteks pandemi," ujarnya.

Sebagai upaya membantu mengatasi situasi ini, Thomas mengatakan, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan juga tengah dalam proses mengkaji dalam menemukan kebijakan yang paling tepat demi memperkuat posisi kelas menengah.

Kontribusi Pajak Hanya 1%

Di kesempatan berbeda, Kepala Subdirektorat Pengelolaan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak, Muchamad Arifin mengatakan, kontribusi kelas menengah melalui pajak penghasilan orang pribadi (PPh OP) tidak lebih dari 1% terhadap total penerimaan pajak.

"Kalau dibilang kelas menengah ini bicara mengenai individu. Pajak yang dibayarkan orang pribadi jika ditotalkan secara nasional dibandingkan penerimaan total, nyaris tidak besar, sekitar 1%," kata Arifin.

Arifin menjelaskan, sumbangan tersebut relatif minim lantaran kelompok kelas menengah paling banyak bekerja di sektor informal, yang tidak terintegrasi dengan sistem pajak. Sektor ini pun tidak terpantau dalam radar otoritas pajak.

Kondisi ini tentu berbeda dengan badan usaha, yang ketika akan didirikan harus mendaftarkan izin mendirikan usaha sehingga terintegrasi dengan sistem pajak. Hal ini lantaran badan usaha harus menjadi pengusaha kena pajak (PKP).

"Maka tadi kalau NIK bisa berjalan di 2025 dan core tax, nanti data di situ tergabung. Kelihatan si X dengan penghasilan sekian belum punya NPWP, beda dengan karyawan karena pasti dipotong," jelasnya.

Sebagai tambahan informasi, penurunan angka kelas menengah diumumkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pada tahun 2024 tercatat jumlahnya mencapai 47,85 juta penduduk, turun dibandingkan tahun 2019 sebesar 57,33 juta. Kebanyakan dari para kelas menengah ini turun ke posisi menuju kelas menengah atau aspiring middle class.

Pada 2025 pemerintah harus membayar jatuh tempo mencapai Rp 800,33 triliun. Artinya, utang tersebut menjadi tanggungan dari pemerintahan baru di bawah Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan DJPPR Kementerian Keuangan, Riko Amir mengatakan, utang-utang tersebut akan dilunasi pada tahun depan. Menurutnya, pemerintah masih punya kemampuan untuk membiayai defisit dan utang.

"Setiap utang jatuh tempoh itu harus dibayar, jadi kita sampai saat ini tidak membuat semacam negosiasi lagi bahwa kita akan cicil lagi (minta tambahan waktu) gitu,nggak. Kita masih punya kemampuan untuk membayar defisit plus utang jatuh tempo tadi," kata Riko, dalam acara Media Gathering di Anyer, Banten, Kamis (26/9/2024).

Riko menjelaskan, sumber pendanaan untuk pembayaran utang utamanya berasal dari refinancing. Refinancing merupakan skema pendanaan dengan mengajukan pinjaman baru dengan bunga yang lebih kecil.

Strategi ini dilakukan dengan penerbitan obligasi pemerintah atau Surat Berharga Negara (SBN) untuk membayar utang jatuh tempo tersebut. Menurutnya, strategi ini bisa diandalkan lantaran Indonesia sendiri punya kondisi ekonomi yang cukup baik.

"Karena yang dilihat adalah kemampuan dari negara kita, refleksinya apa? Refleksinya tadi credit rating kita yang investmentgrade, yang menyatakan kondisi ekonomi kita cukup baik, membuat kita masih bisa melakukan refinancing terhadap utang yang jatuh tempoh tersebut," terangnya.

Sebagai tambahan informasi, utang jatuh tempo Indonesia pada 2025 mencapai Rp 800,33 triliun. Rinciannya Rp 705,5 triliun berupa Surat Berharga Negara (SBN) dan Rp 94,83 triliun berupa pinjaman.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, tingginya utang jatuh tempo utang disebabkan pandemi COVID-19. Saat itu Indonesia membutuhkan hampir Rp 1.000 triliun tambahan belanja, saat penerimaan negara turun 19% karena aktivitas ekonomi berhenti.

"Jadi kalau tahun 2020, maksimal jatuh tempo dari pandemi kita itu semuanya di tujuh tahun dan sekarang konsentrasi di tiga tahun terakhir 2025, 2026 dan 2027, sebagian di 2028 tahun. Nah ini lah yang kemudian menimbulkan persepsi kok banyak sekali utang numpuk," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (6/6/2024) lalu.

Sementara itu, Dewan Penasihat Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Burhanuddin Abdullah baru-baru ini menyampaikan, Rp 1.000 triliun dari total Rp 3.600 triliun di APBN Prabowo di tahun depan akan digunakan untuk membayar utang.

"Soal APBN kita cuma punya Rp 3.600 triliun, Rp 1.000 triliun untuk bayar utang, Rp 1.300-1.400 kirim ke daerah sebagai DAU DAK kita tinggal punya Rp 1.100 triliun sampai Rp 1.200 triliun, Rp 1.200 triliun itu nggak besar, presiden tidak bisa berbuat banyak dengan angka sebesar itu," kata dia dalam UOB Economic Outlook 2025, Rabu (25/9/2024).

Kementerian ESDM menjelaskan modus yang dipakai warga negara asing Tiongkok (YH) dalam kasus tambang ilegal di Ketapang, Kalimantan Barat. Kasus tersebut membuat negara rugi Rp 1,02 triliun.

Dikutip dari siaran pers Kementerian ESDM, Kamis (26/9/2024), pelaku melakukan aksinya dengan memanfaatkan lubang tambang atau tunnel pada wilayah tambang yang berizin yang seharusnya dilakukan pemeliharaan.

Namun, YH Justru memanfaatkannya untuk melakukan aktivitas penambangan secara ilegal. Setelah dilakukan pemurnian, hasil emas dibawa keluar dari terowongan tersebut dan kemudian dijual dalam bentuk ore (bijih) atau bullion emas.

Sesuai Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, pelaku terancam hukuman kurungan selama 5 tahun dan denda maksimal Rp 100 miliar. Kejaksaan Negeri Ketapang masih terus mengembangkan perkara pidana dalam undang-undang lain.

Sidang selanjutnya akan dilakukan enam tahap sidang, yaitu saksi dari pihak penasihat hukum, ahli dari penasihat hukum, pembacaan tuntutan pidana (requisitor), pengajuan/pembacaan nota pembelaan(pleidool), pengajuan/pembacaan tanggapan-tanggapan(replik dan dupplik), dan terakhir siding pembacaan putusan. (ER)
Adapun nilai kerugian berasal dari cadangan emas yang hilang sebanyak 774,27 kg dan perak sebanyak 937,7 kg. Hal ini terungkap pada persidangan kasus pertambangan tanpa izin di Pengadilan Negeri Ketapang, Kalimantan Barat (29/8).

Dari hasil penyelidikian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, terungkap bahwa volume batuan bijih emas tergali sebanyak 2.687,4 m3.

Batuan ini berasal dari koridor antara Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dua perusahaan emas PT BRT dan PT SPM, yang saat ini belum memiliki persetujuan RKAB untuk produksi tahun 2024-2026.

Dari uji sampel emas di lokasi pertambangan, hasil kandungan emas di lokasi tersebut memiliki kadar yang tinggi (high grade). Sampel batuan mempunyai kandungan emas 136 gram/ton, sedangkan sampel batu tergiling mempunyai kandungan emas 337 gram/ton.

Dari fakta persidangan juga terungkap merkuri atau air raksa (Hg) digunakan untuk memisahkan bijih emas dari logam atau mineral lain, dalam pengolahan pertambangan emas ini. Dari sampel hasil olahan, ditemukan Hg (mercuri) dengan kandungan cukup tinggi, sebesar Hg 41,35 mg/kg.

Lihat juga Video: Tampang WN Korsel Tersangka Kasus Tambang di Hutan Lindung Sulbar

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Raksasa produsen printer dan peralatan kantor asal Jepang, Ricoh, berencana melakukan pemangkasan terhadap 2.000 pekerjanya di seluruh dunia atau lebih dari 2%. Rencananya proses pemangkasan ini akan selesai pada Maret 2025 mendatang.

Melansir dari outlet berita Jepang NHK World, Kamis (26/9/2024), langkah ini dilakukan Ricon karena menyusutnya permintaan atas produk printer multifungsi buatan mereka. Sebab banyak kantor di Jepang dan dunia sudah mengurangi penggunaan dokumen kertas.

Padahal Ricoh belum lama ini meluncurkan usaha patungan dengan Toshiba Tec pada Juli lalu untuk meningkatkan efisiensi dalam pengembangan dan produksi printer multifungsi mereka.

Namun, penurunan permintaan karena digitalisasi ini memaksa mereka untuk memberhentikan sejumlah pekerja dan melakukan restrukturisasi. Karena itu juga ke depannya Ricoh mengaku akan fokus pada usaha terkait transformasi digital.

"Ricoh mengatakan bahwa pihaknya berencana untuk fokus pada bisnis yang terkait dengan transformasi digital," terang NHK dalam laporannya.

"Dikatakan bahwa sekitar 1.000 pekerjaan akan dihilangkan di Jepang melalui pensiun sukarela. Perusahaan akan menerima aplikasi untuk program tersebut dari Oktober (2024) hingga Februari (2025)," sambung outlet berita itu.

Sementara itu dalam laporan Nikkei Asia disampaikan upaya restrukturisasi ini diperkirakan akan menelan biaya sebesar 16 miliar yen atau sekitar Rp 1,66 triliun (kurs Rp 104/yen Jepang) untuk keperluan pembayaran tunjangan pensiun dini dan uang pesangon.

Akan tetapi melalui rencana itu, Ricoh memproyeksikan peningkatan laba tahunan sekitar 9 miliar yen atau sekitar Rp 936 miliar pada tahun fiskal berikutnya.

Simak Video: Prediksi Pakar Terkait Sektor yang Bakal Terkena Gelombang PHK

[Gambas:Video 20detik]

Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka-bukaan soal anggapan harga beras di Indonesia menjadi yang tertinggi di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Soal klaim harga yang kemahalan ini, Jokowi meminta semua pihak ikut melihat harga beras yang diimpor dengan skema Free on Board (FOB).

Bila dihitung, Jokowi bilang harga tersebut sudah cukup mahal. Harga beras FOB sendiri besarannya sekitar US$ 530-600 per ton atau sekitar Rp 8-9 juta per ton.

Dalam skema FOB sendiri, Indonesia sebagai importir harus membayar harga distribusi dari pelabuhan tempat masuknya beras ke gudang distribusi besar untuk pembeli. Biaya distribusi atau cost freight-nya sendiri dipaparkan Jokowi mencapai US$ 40 per ton atau sekitar Rp 606 ribu per ton.

"Coba dilihat harga beras FOB itu berapa? Kira-kira US$ 530-600, ditambah cost freight kira-kira US$ 40-an, dihitung berapa. Kalau bandingkan itu mestinya di konsumen itu akan keliatan," kata Jokowi, di Kabupaten Paser, Kamis (26/9/2024).

Artinya dari hitungan Jokowi tersebut, per tonnya harga beras impor bisa berkisar di antara Rp 8,6-9,6 juta per ton. Nah bila dihitung per kilogramnya menjadi sekitar Rp 8.600-9.600 per kilogram.

Indonesia memang sedang getol melakukan impor beras beberapa tahun ke belakang. Di 2023 Indonesia melakukan impor beras hingga 3 juta ton, sementara tahun ini kuota impor beras ditetapkan hingga 3,6 juta ton.

Ikut menanggapi klaim Bank Dunia, Ketua Umum (Ketum) Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso mengatakan salah satu biang kerok yang membuat harga beras Indonesia mahal adalah rantai pasok yang sangat panjang.

Panjangnya rantai pasok itu diperparah dengan kesulitan petani mendapatkan kebutuhan pupuk hingga bibit unggul. Hal ini diungkapkan Sutarto saat ditemui di Indonesia International Rice Conference (IIRC), The Westin Resort Nusa Dua, Bali, Jumat (20/9/2024).

"Nah saya biasa di lapangan, memang betul panjang (rantai pasok). Jadi dari petani itu, petani yang bekerja 4 bulan sudah mendapatkan pupuknya susah, ya kan, mendapatkan benih yang berkualitas juga susah, sehingga ada yang beli melalui online, online kualitasnya tidak jelas. Yang begini harusnya dikontrol, sehingga produktivitas terganggu," kata Sutarto.

Selain rantai pasok panjang di sisi produksi, saat pasca panen juga banyak tangan yang akan masuk. Dia mencontohkan banyak makelar yang bertingkat untuk mendistribusikan hasil produksi tersebut.

"Makelar ini misalnya saya penggilingan padi misalnya di Ngawi gitu ya, atau di Jombang. Itu saya punya maklar di Lampung, gitu kan. Nah makelar ini mengkoordinir makelar-makelar yang ada di bawah. Yang di bawah nanti, ini sudah berapa? Ini kan yang menyebabkan kita itu mahal, salah satunya (beras Indonesia termahal di ASEAN)," ungkap dia.

Di sisi lain, Sutarto menegaskan harga beras Indonesia bukan menjadi yang tertinggi pertama di ASEAN. Menurut dia harga beras tertinggi di atas Indonesia ada Singapura.

Presiden terpilih Prabowo Subianto akan membentuk Badan Penerimaan Negara yang khusus untuk mengurus penerimaan. Lembaga tersebut merupakan gabungan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) yang saat ini berada di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Hal itu disampaikan oleh Burhanuddin Abdullah Dewan Penasihat Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Proses pembentukan kelembagaan itu akan dimulai Januari 2025.

"Pertama yang akan diubah kelembagaannya adalah penerimaan negara. Mudah-mudahan, insyaallah akan ada menteri penerimaan negara yang mengurus pajak, cukai dan PNBP, jadi pisahan dari Kementerian Keuangan," kata Burhanuddin dalam acara UOB Economic Outlook 2025, Rabu (25/9/2024).

Menurut Burhanuddin, political will nggak bisa melulu diandalkan untuk melaksanakan program strategis. Karenanya perlu ada kapasitas untuk melaksanakannya lewat perubahan kelembagaan.

"Jadi political will melulu nggak bisa, harus ada capacity to implement will itu. Karena itu lah maka perlu ada perubahan kelembagaan," ucapnya.

Selain membentuk Badan Penerimaan Negara, Prabowo juga disebut akan melakukan transformasi kelembagaan dari Kementerian BUMN.

"Karena BUMN kita ini ternyata dikumpul-kumpul jumlahnya hampir US$ 1 triliun lah, sekitar 60% dari PDB kita. Tapi ya sumbangannya barang kali sekarang ini memang harus kita perbaiki, kita tingkatkan sehingga harus ada transformasi kelembagaan, transformasi bisnis, transformasi kultural dan transformasi manajemen," tegasnya.

"Jadi itu yang nanti barangkali kita akan lakukan sejak Januari 2025 yang akan datang," tambahnya.

Badan Penerimaan Negara untuk Tingkatkan Rasio Perpajakan

Badan Penerimaan Negara sendiri masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025. Dalam dokumen rancangan awal RKP 2025 yang disusun Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, lembaga itu diberi nama sebagai Badan Otorita Penerimaan Negara.

Badan Otorita Penerimaan Negara dibentuk untuk meningkatkan rasio penerimaan perpajakan hingga 12% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025, dari 10,21% pada 2023.

"Upaya meningkatkan penerimaan perpajakan dilakukan untuk mencapai target rasio penerimaan perpajakan sebesar 10-12% PDB pada 2025, melalui pembenahan kelembagaan perpajakan melalui pembentukan Badan Otorita Penerimaan Negara untuk meningkatkan tax ratio sehingga APBN dapat menyediakan ruang belanja yang memadai bagi pelaksanaan pembangunan dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045," dikutip dari dokumen RKP 2025, Senin (22/4).

Di RKP 2025 tercantum peningkatan rasio penerimaan perpajakan juga akan dilakukan dengan percepatan implementasi core tax system dengan mengoptimalkan pengelolaan data yang berbasis risiko dan interoperabilitas data, serta mendorong sistem perpajakan lebih compatible dengan struktur perekonomian.

Penguatan kegiatan ekstensifikasi pajak dan pengawasan atas Wajib Pajak High Wealth Individual juga akan diterapkan pada 2025, seiring dengan upaya penegakan hukum yang berkeadilan melalui optimalisasi pengungkapan ketidakbenaran perbuatan dan pemanfaatan kegiatan digital forensic.

Terakhir, melalui penajaman tax incentive tepat sasaran untuk mendorong sektor prioritas seperti pertanian, manufaktur, pariwisata, dan usaha mikro kecil dan menengah.

Nah, bagi orang Indonesia yang berencana beli di luar negeri, perlu dicatat ada bea masuk dan pajak impor yang harus dibayar dibawa ke Indonesia. Pengumuman itu disampaikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan, Rabu (25/9/2024).

Perhitungan pajak impor dan bea masuk yang berlaku dirangkum dalam infografis. Langsung klik infografis di atas
(aid/hns)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun pertama Prabowo Subianto menjabat tembus Rp 3.600 triliun. Namun, sebesar Rp 1.000 triliun hanya untuk membayar utang.

Hal ini diungkapkan oleh Dewan Penasihat Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Burhanuddin Abdullah. Kemudian sebagian besarnya lagi Rp 1.300 triliun sampai Rp 1.400 triliun untuk transfer ke daerah.

"Soal APBN kita cuma punya RP 3.600 triliun, Rp 1.000 triliun untuk bayar utang, Rp 1.300-1.400 kirim ke daerah sebagai DAU DAK kita tinggal punya Rp 1.100 triliun sampai Rp 1.200 triliun, Rp 1.200 triliun itu nggak besar, presiden tidak bisa berbuat banyak dengan angka sebesar itu," kata dia dalam UOB Economic Outlook 2025, Rabu (25/9/2024).

Peran pemerintah dengan anggaran sebesar itu hanya untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti pelabuhan hingga bandara. Sementara pembangunan lainnya peran swasta lah yang dibutuhkan.

Untuk itu, pemerintah memang perlu mengeluarkan kebijakan agar bisa menarik investasi lebih banyak.

"Karena itulah swasta melakukan itu, pemerintah hanya mencoba untuk membangun kebijakan yang kondusif untuk investasi, kita harus menarik investasi asing, betul. Karena gross domestic saving kita itu mungkin bolongnya sekitar 10% dibanding PDB," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dolfie Othniel Frederic Palit mengatakan utang jatuh tempo Indonesia pada 2025 mencapai Rp 800,33 triliun. Rinciannya Rp 705,5 triliun berupa Surat Berharga Negara (SBN) dan Rp 94,83 triliun berupa pinjaman.

"Profil (utang) jatuh tempo kalau kita hitung 2025 jatuh tempo itu Rp 800 triliun," beber Dolfie.

Saksikan Live DetikSore:

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan generasi muda untuk bijak mengelola keuangan agar tidak terjebak utang. Hal ini disampaikan oleh Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena.

Sophia mengatakan salah satu fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini adalah fomo. Fomo atau fear of missing out menggambarkan ketakutan seseorang akan ketinggalan tren.

Sophia menilai fenomena tersebut dapat membuat seseorang tidak mengukur kemampuan keuangannya. Alhasil, memicu untuk berutang.

"Fomo ini fear of missing out, jadi takut ketinggalan, tetangga kita atau teman kita punya sesuatu apa, kita juga mau, tapi nggak mengukur kemampuan kita untuk berutang," kata Sophia dilansir dari akun Instagram OJK @ojkindonesia, Rabu (25/9/2024).

Dia menekankan tidak ada salahnya berutang. Namun, perlu mengingat kemampuan membayar cicilannya. Menurutnya, hal tersebut perlu menjadi perhatian masyarakat, khususnya generasi muda agar menghindari risiko keuangan.

"(Berutang) itu tidak salah ya, asal kita bisa mengukur kemampuan bayarnya dan kemampuan kita untuk mencicil ini perlu menjadi perhatian dan risiko kita terutama untuk generasi muda," jelasnya.

Apalagi terjadi penurunan jumlah kelas menengah. Dia bilang hal ini menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia selama beberapa tahun ke depan. Pihaknya pun terus memonitor kondisi terkini dan mengevaluasi seluruh kebijakan agar tetap menjaga stabilitas di sektor keuangan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah kelas menengah di Indonesia mencapai 47,85 juta jiwa pada 2024. Namun, jumlah kelas menengah tersebut turun sebesar 9,84 juga selama periode 2019-2024.

"OJK ini terus memonitor kondisi terkini dan tentunya mengevaluasi seluruh kebijakan tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas di sektor keuangan. Terjadi penurunan jumlah kelas menengah di Indonesia dan ini tentunya menambah tantangan ekonomi dalam beberapa tahun kedepan tentunya akan menjadi perhatian kita bersama," terangnya.

Simak juga Video: Menkominfo Ungkap Ada Kaitan Antara Pebisnis Judol dan Pinjol Ilegal

[Gambas:Video 20detik]