Pengumuman! Harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi PT Pertamina (Persero) naik mulai hari ini Jumat 1 November 2024.

Harga BBM yang naik adalah Pertamax Green, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Sementara, harga Pertamax tetap.

Dikutip dari situs resmi Pertamina, harga Pertamax di DKI Jakarta, provinsi-provinsi di Pulau Jawa, hingga Bali dan Nusa Tenggara tetap Rp 12.100 per liter.

Sementara, untuk Pertamax Green naik dari Rp 12.700 menjadi Rp 13.150 per liter, Pertamax Turbo dari Rp 13.250 naik menjadi Rp 13.500 per liter. Selanjutnya, Dexlite dari Rp 12.700 naik menjadi Rp 13.050 per liter, dan Pertamina Dex dari harga Rp 13.150 menjadi Rp 13.440 per liter.

"Pertamina melakukan penyesuaian harga BBM Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum," dikutip dari situs resmi Pertamina, Jumat (1/11)

Sementara harga BBM Subsidi yaitu Pertalite tetap Rp 10.000/liter, dan Solar subsidi (Biosolar) Rp 6.800/liter.

Berikut daftar harga baru BBM nonsubsidi Pertamina mulai 1 November 2024:

Aceh

Pertamax Rp 12.100
Pertamax Turbo Rp 13.500
Pertamax Green 95: Rp 13.150
Dexlite Rp 13.050
Pertamina Dex Rp 13.440

Free Trade Zone (FTZ) Sabang

Pertamax: Rp 11,100
Dexlite: Rp 11.900

Sumatera Utara

Pertamax: Rp 12.400
Pertamax Turbo: Rp 13.800
Dexlite: Rp 13.350
Pertamina Dex: Rp 13.730

Sumatera Barat

Pertamax: Rp 12.650
Pertamax Turbo: Rp 14.100
Dexlite: Rp 13.650
Pertamina Dex: Rp 14.020

Riau

Pertamax: Rp 12.650
Pertamax Turbo: Rp 14.100
Dexlite: Rp 13.650
Pertamina Dex: Rp 14.020

Kepulauan Riau

Pertamax: Rp 12.650
Pertamax Turbo: Rp 14.100
Dexlite: Rp 13.650
Pertamina Dex: Rp 14.020

Free Trade Zone (FTZ) Batam

Pertamax: Rp 11.500
Pertamax Turbo: Rp 12.800
Dexlite: Rp 12.450
Pertamina Dex: Rp 12.750

Jambi

Pertamax: Rp 12.400
Pertamax Turbo: Rp 13.800
Dexlite: Rp 13.350
Pertamina Dex: Rp 13.730

Bengkulu

Pertamax: Rp 12.650
Pertamax Turbo: Rp 14.100
Dexlite: Rp 13.650
Pertamina Dex: Rp 14.020

Sumatera Selatan

Pertamax: Rp 12.400
Pertamax Turbo: Rp 13.800
Dexlite: Rp 13.350
Pertamina Dex: Rp 13.730

Bangka Belitung

Pertamax: Rp 12.650
Pertamax Turbo: Rp 14.100
Dexlite: Rp 13.650
Pertamina Dex: Rp 14.020

Lampung

Pertamax: Rp 12.650
Pertamax Turbo: Rp 14.100
Dexlite: Rp 13.650
Pertamina Dex: Rp 14.020

Jakarta

Pertamax Rp 12.100
Pertamax Turbo Rp 13.500
Pertamax Green 95: Rp 13.150
Dexlite Rp 13.050
Pertamina Dex Rp 13.440

Banten

Pertamax Rp 12.100
Pertamax Turbo Rp 13.500
Pertamax Green 95: Rp 13.150
Dexlite Rp 13.050
Pertamina Dex Rp 13.440

Jawa Barat

Pertamax Rp 12.100
Pertamax Turbo Rp 13.500
Pertamax Green 95: Rp 13.150
Dexlite Rp 13.050
Pertamina Dex Rp 13.440

Jawa Tengah

Pertamax Rp 12.100
Pertamax Turbo Rp 13.500
Pertamax Green 95: Rp 13.150
Dexlite Rp 13.050
Pertamina Dex Rp 13.440

Yogyakarta

Pertamax Rp 12.100
Pertamax Turbo Rp 13.500
Pertamax Green 95: Rp 13.150
Dexlite Rp 13.050
Pertamina Dex Rp 13.440

Jawa Timur

Pertamax Rp 12.100
Pertamax Turbo Rp 13.500
Pertamax Green 95: Rp 13.150
Dexlite Rp 13.050
Pertamina Dex Rp 13.440

Bali

Pertamax Rp 12.100
Pertamax Turbo Rp 13.500
Pertamax Green 95: Rp 13.150
Dexlite Rp 13.050
Pertamina Dex Rp 13.440

Nusa Tenggara Barat

Pertamax Rp 12.100
Pertamax Turbo Rp 13.500
Pertamax Green 95: Rp 13.150
Dexlite Rp 13.050
Pertamina Dex Rp 13.440

Nusa Tenggara Timur

Pertamax Rp 12.100
Pertamax Turbo Rp 13.500
Pertamax Green 95: Rp 13.150
Dexlite Rp 13.050
Pertamina Dex Rp 13.440

Kalimantan Barat

Pertamax: Rp 12.400
Pertamax Turbo: Rp 13.800
Dexlite: Rp 13.350
Pertamina Dex: Rp 13.730

Kalimantan Tengah

Pertamax: Rp 12.400
Pertamax Turbo: Rp 13.800
Dexlite: Rp 13.350
Pertamina Dex: Rp 13.730

Kalimantan Selatan

Pertamax: Rp 12.650
Pertamax Turbo: Rp 14.100
Dexlite: Rp 13.650
Pertamina Dex: Rp 14.020

Kalimantan Timur

Pertamax: Rp 12.400
Pertamax Turbo: Rp 13.800
Dexlite: Rp 13.350
Pertamina Dex: Rp 13.730

Kalimantan Utara

Pertamax: Rp 12.650
Pertamax Turbo: Rp 14.100
Dexlite: Rp 13.650
Pertamina Dex: Rp 14.020

Sulawesi Utara

Pertamax: Rp 12.400
Pertamax Turbo: Rp 13.800
Dexlite: Rp 13.350
Pertamina Dex: Rp 13.730

Gorontalo

Pertamax: Rp 12.400
Pertamax Turbo: Rp 13.800
Dexlite: Rp 13.350
Pertamina Dex: Rp 13.730

Sulawesi Tengah

Pertamax: Rp 12.400
Pertamax Turbo: Rp 13.800
Dexlite: Rp 13.350
Pertamina Dex: Rp 13.730

Sulawesi Barat

Pertamax: Rp 12.400
Pertamax Turbo: Rp 13.800
Dexlite: Rp 13.350
Pertamina Dex: Rp 13.730

Maluku

Pertamax: Rp 12.400
Pertamina Dex: Rp 13.730

Maluku Utara

Pertamax: Rp 12.400
Pertamina Dex: Rp 13.730

Papua

Pertamax: Rp 12.400
Pertamax Turbo: Rp 13.800
Dexlite: Rp 13.350
Pertamina Dex: Rp 13.730

Papua Barat

Pertamax: Rp 12.400
Dexlite: Rp 13.350
Pertamina Dex: Rp 13.730

Papua Selatan

Pertamax Rp 12.400
Dexlite: Rp 13.350

Papua Pegunungan

Pertamax Rp 12.400
Dexlite: Rp 13.350

Papua Tengah

Pertamax Rp 12.400
Dexlite: Rp 13.350
Pertamina Dex: Rp 13.730

Papua Barat Daya

Pertamax Rp 12.400
Dexlite: Rp 13.350
Pertamina Dex: Rp 13.730

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 serta Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik dinilai mengancam roda perekonomian negara.

Sebab hingga saat ini Industri Hasil Tembakau (IHT) merupakan salah satu penyumbang pemasukan negara terbesar, khususnya melalui cukai hasil tembakau (CHT). Di mana besaran CHT ini bisa mencapai ratusan triliun tiap tahunnya.

Dalam catatan detikcom, hingga Juli 2024 realisasi CHT mencapai Rp 111,4 triliun. Sayang jumlah ini masih 48% dari target sebesar Rp 230,4 triliun, meskipun pemerintah telah menaikkan tarif CHT sebesar 10% di tahun 2023 dan 2024.

Sedangkan penerimaan pemerintah dari CHT pada tahun 2023 mencapai Rp 213,5 triliun. Namun jumlah ini hanya 91,8% dari target 2023, meski di tahun itu pemerintah juga menaikkan besaran tarif CHT rata-rata 10% dibandingkan tahun sebelumnya (2022).

Meski memberikan dampak yang cukup besar terhadap penerimaan negara, realisasi CHT diprediksi akan semakin turun jika sejumlah aturan 'bermasalah' dalam PP 28/2024 dan RPMK benar diberlakukan.

"Adanya kebijakan kemasan polos membuat downtrading akan terjadi. Tidak ada perbedaan, pemisahan rokok satu dengan lainnya, orang akan cari yang harganya murah saja. Di sini ada celah bagi rokok ilegal karena mudah meniru kemasan rokok legal. Saya sampaikan dampaknya secara general, yaitu kehilangan sebesar Rp 213 triliun. Tanya ke Pak Prabowo, apakah mau kehilangan Rp 213 triliun?" ujar Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugroho, Selasa (8/10/2024).

Hasil penelitian INDEF menunjukkan, dampak ekonomi yang hilang bila penerapan ketiga pasal bermasalah tersebut mencapai Rp 308 triliun atau setara 1,5 persen dari PDB.

Negara juga berpotensi kehilangan sampai Rp160,6 triliun penerimaan perpajakan, termasuk potensi tenaga kerja terdampak yang mencapai 2.293.957 penduduk bekerja. Untuk itu, ia mendorong aturan-aturan tersebut untuk ditelaah kembali dengan memastikan pelibatan seluruh pihak, termasuk pemangku kepentingan yang terdampak.

Lebih jauh, situasi ini akan berdampak pada turunnya permintaan produk legal sebesar 42,09 persen. Hal ini pun akan membawa efek domino terjadinya penurunan produksi, yang dapat berujung pada penurunan cukai negara hingga terkikisnya peluang lapangan kerja.

"Berdasarkan kalkulasi kami, kalau kemasan polos diterapkan, penerimaan cukai akan hilang sebesar Rp 96 triliun. Pita cukai yang dilekatkan sebagai pembeda legal dan ilegal juga akan berubah menjadi memutar karena tidak boleh menutupi gambar akan menjadi celah terhadap produsen rokok ilegal. Penerimaan negara bisa hilang dari sana. Rokok ilegal murah, menjadi pilihan," kata Andry.

Situasi ketenagakerjaan di masa ini juga perlu menjadi perhatian pemerintah. Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan, jumlah masyarakat yang mengalami pemutusan hubungan kerja hingga September 2024 mencapai hampir 59.000.

Jumlah ini jauh lebih tinggi dari angka tenaga kerja yang mengalami PHK pada Januari hingga November 2023, yakni sebesar 57.923 pekerja. Melihat situasi ini, dia menekankan pentingnya perumusan regulasi yang tetap mempertimbangkan aspek ekonomi.

Garuda Indonesia resmi mengoperasikan kembali penerbangan dari Bandar Udara Halim Perdanakusuma menuju 3 kota besar Indonesia yaitu Surabaya, Medan dan Padang. Penerbangan ini dibuka mulai 1 November 2024.

Peresmian pengoperasian penerbangan dari dan menuju Bandar Udara Halim Perdanakusuma tersebut ditandai dengan pelepasan penerbangan perdana rute Halim Perdanakusuma-Surabaya (GA-330) yang mengangkut 154 penumpang.

"Dioperasikannya kembali penerbangan Garuda Indonesia dari dan menuju Bandar Udara Halim Perdanakusuma ini sejalan dengan langkah korporasi dalam memaksimalkan pangsa pasar yang potensial, di mana dengan lokasi bandara yang cukup strategis dekat dari pusat kota Jakarta ini diharapkan dapat memberikan preferensi lebih luas bagi khususnya bagi masyarakat Jakarta dan sekitarnya yang kerap melakukan perjalanan bisnis untuk menyesuaikan kebutuhan dan kenyamanannya dalam menentukan opsi transportasi penerbangannya," ungkap Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra dalam keterangan resmi, Kamis (31/10/2024).

"Dengan mengacu rata-rata pergerakan penumpang domestik dari Halim Perdanakusuma di tahun 2023 mencapai hingga 1,8 juta penumpang, kami optimis hadirnya rute ini akan membawa layanan penerbangan dari dan menuju Jakarta yang semakin beragam terutama untuk para pelaku perjalanan bisnis yang bekerja di area Jakarta dan sekitarnya," tambah Irfan.

Penerbangan dari dan menuju Bandar Udara Halim Perdanakusuma ini masing-masing rute selanjutnya akan tersedia 1x setiap harinya dengan mengoperasikan armada Boeing 737-800NG yang berkapasitas 162 penumpang, dengan konfigurasi kursi 12 kelas bisnis dan 150 kelas ekonomi.

Jadwal Garuda Indonesia dari Halim Perdanakusuma

Adapun untuk penerbangan GA-330 menuju Surabaya dijadwalkan berangkat dari Halim Perdanakusuma pukul 13.10 LT dan tiba di Bandara Internasional Juanda pada pukul 14.40 LT. Selanjutnya, penerbangan GA-331 menuju Halim Perdanakusuma (GA-331) akan berangkat dari Surabaya pukul 15.30 LT dan dijadwalkan tiba pukul 17.00 LT. Kemudian, penerbangan rute Halim Perdanakusuma menuju Medan dengan nomor penerbangan GA-180 akan diberangkatkan pukul 06.15 LT dan dijadwalkan tiba pukul 08.40 LT.

Sebaliknya, penerbangan GA-181 akan diberangkatkan dari Bandara Internasional Kualanamu pukul 09.40 LT dan tiba di Bandara Halim Perdanakusuma pukul 12.10 LT. Sementara itu, penerbangan menuju Padang akan dilayani dengan GA-166 yang berangkat dari Halim Perdanakusuma pukul 17.45 LT dan tiba di Bandara Internasional Minangkabau pukul 19.35 LT, untuk penerbangan sebaliknya akan dilayani dengan GA-163 yang dijadwalkan berangkat dari Padang pukul 17.15 LT dan tiba di Halim Perdanakusuma pukul 19.15 LT.

Ifan melanjutkan ketersediaan layanan penerbangan dari Jakarta ini diharapkan dapat mendukung akselerasi pemulihan perekonomian nasional melalui multiplier effect dengan peran Garuda Indonesia yang menghadirkan lebih banyak opsi penerbangan khususnya menuju Surabaya, Medan, dan Padang.

"Selain itu, dengan Jakarta sebagai salah satu hub penerbangan internasional kami meyakini kehadiran rute penerbangan ini dapat menumbuhkan minat wisatawan terutama asal mancanegara untuk mengeksplorasi potensi pariwisata di Indonesia," tutup Irfan.

Video Garuda kenakan Biaya Tambahan Penumpang Pilih Kursi

Video Garuda kenakan Biaya Tambahan Penumpang Pilih Kursi

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia buka suara soal Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong yang dijadikan tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Sebagai junior di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil mengaku prihatin.

Tom Lembong lebih dulu menjabat sebagai Kepala BPKM pada tahun 2016 hingga 2019. Bahlil mulai menggantikan Tom sejak 2019 hingga tahun 2024.

"Saya sebagai junior juga turut prihatin, sebagai junior beliau karena kami sama-sama sebagai mantan Kepala BKPM jadi kami mendoakan yang terbaik," ungkap Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Soal permasalahan impor gula yang menyeret Lembong, Bahlil mengaku tak tahu menahu karena dia juga tidak pernah menjabat di Kementerian Perdagangan.

"Saya sendiri nggak tahu apa masalah, apa segala macam apalagi saya kan tidak pernah di perdagangan. Jadi mungkin kita serahkan kepada proses hukum yang baik aja lah," tegas Bahlil.

Ketua Umum Golkar tersebut juga meminta agar semua pihak menaruh kepercayaan kepada para aparatur hukum. Semua proses pasti berjalan sesuai aturan yang berlaku.

"Saya melihatnya kita harus percaya pada aparatur negara. Lihat proses aja," sebut Bahlil.

Kementerian Perindustrian akan melarang jual-beli produk handphone keluaran Google Pixel dan Google One di Indonesia. Hal ini lantaran produk-produk tersebut belum memiliki sertifikat tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Informasi ini diungkapkan oleh Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif. Tidak terpenuhinya syarat berkas tersebut membuat produk produk Google itu tidak boleh diperjualbelikan di Tanah Air.

"Produk dari Google, Google Pixel dan Google One. kami sampaikan bahwa sepanjang produk-produk tersebut belum memiliki sertifikat TKDN dan memenuhi skema yang sudah kami tetapkan, maka tidak boleh diperjualbelikan di Indonesia," kata Febri, dalam acara rilis IKI di Kantor Kemenperin di Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).

Febri menjelaskan, produk tersebut bisa dibeli oleh masyarakat dari luar negeri dengan lewat mekanisme barang bawaan penumpang dan barang kiriman sesuai pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021.

Adapun syaratnya ialah 1 penumpang maksimal 2 dalam satu tahun. Namun ia mencirikan hal ini sebagai salah satu cara yang kerap dimanfaatkan orang untuk memperjualbelikan produk tersebut di Indonesia secara diam-diam.

"Jadi satu orang penumpang itu kalau berkali-kali dalam setahun bawa alat elektronik itu tidak boleh. Yang kedua, tidak boleh diperjualbelikan di Indonesia," ujarnya.

Berdasarkan data yang masuk kepada Kementerian Perindustrian, jumlah produk Google Pixel dan Google One sepanjang tahun 2024 yang masuk dari barang bawaan dan barang kiriman hampir mencapai 22 ribu unit.

"Apakah kami akan memantaunya? Tentu kami akan memantaunya dan kalau seandainya ada dia memperjualbelikan, kami akan meminta kementerian/Lembaga (KL) atau penegak hukum untuk menindaknya karena itu adalah kegiatan illegal," kata Febri.

Lebih lanjut, apabila pihaknya menemukan adanya alat komunikasi yang dilarang tersebut diperjualbelikan, maka akan dianggap pelanggaran sehingga. Dengan demikian, Febri mengatakan, ada kemungkinan Mobile Equipment Identity (IMEI) handphone tersebut bisa dicabut.

"Jadi tidak bisa digunakan di Indonesia. Alat tadi tidak bisa digunakan di Indonesia. Makanya kami menyampaikan agar masyarakat tidak membeli alat telekomunikasi yang masuk melalui jalur barang bawaan dan barang kiriman, meskipun sudah da IMEI-IMEI Bea Cukai," kata Febri, ditemui usai acara.

Febri menjelaskan, pihaknya mendorong adanya kebijakan TKDN dan aturan serupa demi mendorong keadilan bagi semua investor yang melakukan investasi di Indonesia dan penciptaan nilai tambah dalam negeri. Hal ini juga terutama untuk memperkuat tujuan program TKDN yakni pendalaman struktur industri dalam negeri.

Direktur Utama PLN IP, Edwin Nugraha Putra, mengatakan pabrik ini dibangun melalui pendirian perusahaan patungan antara PLN Indonesia Power Renewables dengan Trina Solar Co. Ltd dan PT Dian Swastatika Sentosa, yakni PT Trina Mas Agra Indonesia (TMAI).

Menurutnya pabrik ini dapat memproduksi modul panel surya terintegrasi dengan teknologi Tunnel Oxide Passivated Contact (TOPCon) yang memiliki efisiensi panel surya sebesar 23,2%, dari rata-rata efisiensi panel surya di di Indonesia saat ini masih berkisar 20%

"Pabrik ini dikembangkan bersama dengan perusahaan tier-1 industri solar panel dunia dan diharapkan mampu memenuhi permintaan pengembangan energi terbarukan di Indonesia," kata Edwin dalam keterangan resminya, Kamis (31/10/2024).

"Dengan teknologi N-type Topcon yang telah memenuhi standar bankability AAA dari Bloomberg New Energy Finance (BNEF), produk yang dihasilkan memiliki efisiensi dan keandalan yang tinggi. Ini membuktikan keseriusan kami dalam membangun industri EBT," tambahnya.

Di luar itu, Edwin mengatakan keberadaan pabrik ini turut mengurangi ketergantungan pemerintah dalam hal impor komponen industri energi Tanah Air, dan secara langsung menaikkan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang ditetapkan melalui Peraturan Kementerian Perindustrian Nomor 34 Tahun 2024.

"Dengan TKDN yang tinggi, maka dapat meningkatkan kemandirian sektor industri, terutama di bidang energi terbarukan di Tanah Air," terang Edwin.

Kemudian hadirnya pabrik solar panel yang berlokasi di Kawasan Industri Kendal ini dapat menciptakan lapangan kerja baru. Sehingga keberadaan pabrik ini tidak hanya membawa dampak positif pada iklim energi bersih RI saja namun juga terhadap perekonomian masyarakat sekitar.

"Fasilitas ini dapat memberikan kontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi Indonesia. Pasalnya, dapat membuka lapangan kerja baru dan mendukung berkembangnya industri lokal," tuturnya.

Lebih lanjut, Edwin mengatakan pihaknya berencana untuk meningkatkan kapasitas produksi pabrik di bawah naungan PT TMAI ini hingga tiga kali lipat menjadi 3 GWp. Hal ini akan dilakukan mengingat potensi energi surya di Indonesia yang masih sangat besar yakni mencapai 207 Gigawatt (GW).

"Saat ini kapasitas produksi pabrik sebesar 1 GWp dan akan dikembangkan sampai dengan 3 GWp. Dengan demikian komponen PLTS akan semakin mudah didapat," pungkasnya.

Sementara itu Wakil Direktur Utama PT Trina Mas Agra Indonesia (TMAI) Lokita Prasetya mengatakan peluncuran pabrik solar panel terbesar se-Indonesia ini telah sesuai dengan target dan siap memenuhi kebutuhan energi dalam negeri.

"Kami telah bekerja keras membangun pabrik panel surya ini di atas lahan 7 hektar sesuai target yang dicanangkan. Pabrik ini telah siap beroperasi dan mampu memproduksi modul panel surya terbesar di Indonesia hingga 720 Watt Peak per modulnya dan efisiensi hingga 23,2%," ucap Lokita. (fdl/fdl)

Pertamina International Shipping (PIS) berhasil mengantarkan 1.700 metrik ton liquified petroleum gas (LPG) ke negara-negara Baltik untuk pertama kalinya. Pengantaran ini sekaligus menambah deretan rute internasional yang dilalui oleh kapal-kapal PIS, dan menjadi tonggak bersejarah bagi perusahan.

Kesepakatan pengangkutan LPG ini dicapai antara PIS dan Energia Nord OÜ, anak perusahaan terkemuka dari AVH Grupp yang berbasis di Estonia, menggunakan kapal Pertamina Group Gas Arjuna yang memiliki bobot 2.398 DWT. Kapal mengisi muatan dari Gothenburg, Swedia, selama tiga hari, Gas Arjuna akhirnya tiba di Riga, Latvia, pada 19 Oktober 2024.

"Pengantaran LPG mix ke Baltik ini menjadi penting karena tak hanya memperkuat jejak bisnis PIS di Eropa, tapi juga memperluas peluang bisnis baru bagi perusahaan di masa depan," ujar Direktur Gas, Petrokimia, dan Bisnis Baru PIS Arief Sukmara dalam keterangan tertulis, Kamis (31/10/2024).

Masih berlangsungnya konflik di wilayah Eropa Timur mendorong negara-negara Baltik seperti Estonia, Latvia, dan Lithuania untuk mencari diversifikasi sumber pasokan energi, termasuk pasokan LPG yang lebih efisien dan kompetitif.

Berdasarkan kondisi tersebut, PIS menilai perusahaan memiliki peluang besar untuk memperkenalkan keandalan layanan logistik maritim melalui kantor-kantor perwakilan, baik PIS Asia Pacific (PIS AP) di Singapura maupun PIS Middle East (PIS ME) di Dubai, ke penjuru Eropa dan kawasan lainnya.

"Kami juga bangga akan kesuksesan pengangkutan ini, yang mampu diselesaikan secara cepat dan tepat waktu. PIS akan terus berusaha memperluas jangkauan pasar kami untuk melayani kebutuhan pasokan energi dunia," imbuh Arief.

Sebagai informasi, kapal Gas Arjuna merupakan salah satu kapal milik Pertamina Group yang lolos inspeksi Paris MoU yang memastikan kapal memenuhi standar keselamatan, keamanan, dan lingkungan internasional. Hal ini membuat Gas Arjuna memiliki kualifikasi penuh untuk berlayar di seluruh perairan Eropa.

Dengan ekspansi market ini, PIS kini mencatat pengantaran sebanyak 65 rute internasional. Jumlah itu bertambah dari sebelumnya 64 rute internasional, dengan dua kantor perwakilan di Asia Pasifik (Singapura) dan Timur Tengah (Dubai) untuk memenuhi kebutuhan mitra pihak ketiga.

PIS juga berencana untuk ekspansi ke pasar Eropa dengan menjajaki pembukaan kantor perwakilan di benua tersebut. Dengan jangkauan pasar semakin luas, PIS semakin mantap menuju kapitalisasi pasar 8,9 miliar dolar AS pada 2034.

Kementerian Perindustrian akan melarang jual-beli produk handphone keluaran Google Pixel dan Google One di Indonesia. Hal ini lantaran produk-produk tersebut belum memiliki sertifikat tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Informasi ini diungkapkan oleh Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif. Tidak terpenuhinya syarat berkas tersebut membuat produk produk Google itu tidak boleh diperjualbelikan di Tanah Air.

"Produk dari Google, Google Pixel dan Google One. kami sampaikan bahwa sepanjang produk-produk tersebut belum memiliki sertifikat TKDN dan memenuhi skema yang sudah kami tetapkan, maka tidak boleh diperjualbelikan di Indonesia," kata Febri, dalam acara rilis IKI di Kantor Kemenperin di Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).

Febri menjelaskan, produk tersebut bisa dibeli oleh masyarakat dari luar negeri dengan lewat mekanisme barang bawaan penumpang dan barang kiriman sesuai pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021.

Adapun syaratnya ialah 1 penumpang maksimal 2 dalam satu tahun. Namun ia mencirikan hal ini sebagai salah satu cara yang kerap dimanfaatkan orang untuk memperjualbelikan produk tersebut di Indonesia secara diam-diam.

"Jadi satu orang penumpang itu kalau berkali-kali dalam setahun bawa alat elektronik itu tidak boleh. Yang kedua, tidak boleh diperjualbelikan di Indonesia," ujarnya.

Berdasarkan data yang masuk kepada Kementerian Perindustrian, jumlah produk Google Pixel dan Google One sepanjang tahun 2024 yang masuk dari barang bawaan dan barang kiriman hampir mencapai 22 ribu unit.

"Apakah kami akan memantaunya? Tentu kami akan memantaunya dan kalau seandainya ada dia memperjualbelikan, kami akan meminta kementerian/Lembaga (KL) atau penegak hukum untuk menindaknya karena itu adalah kegiatan illegal," kata Febri.

Lebih lanjut, apabila pihaknya menemukan adanya alat komunikasi yang dilarang tersebut diperjualbelikan, maka akan dianggap pelanggaran sehingga. Dengan demikian, Febri mengatakan, ada kemungkinan Mobile Equipment Identity (IMEI) handphone tersebut bisa dicabut.

"Jadi tidak bisa digunakan di Indonesia. Alat tadi tidak bisa digunakan di Indonesia. Makanya kami menyampaikan agar masyarakat tidak membeli alat telekomunikasi yang masuk melalui jalur barang bawaan dan barang kiriman, meskipun sudah da IMEI-IMEI Bea Cukai," kata Febri, ditemui usai acara.

Febri menjelaskan, pihaknya mendorong adanya kebijakan TKDN dan aturan serupa demi mendorong keadilan bagi semua investor yang melakukan investasi di Indonesia dan penciptaan nilai tambah dalam negeri. Hal ini juga terutama untuk memperkuat tujuan program TKDN yakni pendalaman struktur industri dalam negeri.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menuntut upah minimum tahun 2025 naik minimal 8-10%. Menurutnya, 5 juta buruh buruh akan melakukan mogok nasional jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi.

Merespons permintaan buruh, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyebut perlu melihat perkembangannya terlebih dahulu. Selain itu penetapan upah minimum harus mengacu pada aturan yang ada.

"Nanti kita lihat, artinya ada aturan tapi juga tentu ada hal-hal yang bisa kita lakukan yang lain kalau memang itu bisa kita lakukan," katanya di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Pemerintah juga masih menunggu data Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) wajib disampaikan para gubernur paling lambat 21 November 2024.

"UMP ini kan kita masih punya waktu, artinya 21 November untuk provinsi jelas kita akan mengeluarkan surat edaran, kami sebelum itu tentu tanggal kita akan menghitung dulu ya sesuai dengan data BPS tanggal 6 (November) masuk, dari situ kita akan melakukan simulasi perhitungan ya inflasi berapa, pertumbuhan ekonomi berapa," bebernya.

Sementara itu, menurut Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri upah minimum kabupaten diumumkan paling lambat 30 November 2024.

Surat edaran penetapan upah minimum akan diterbitkan sekitar 6 November sampai 21 November 2025. Sejauh ini dasar perhitungan upah masih menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) No 51/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 36/2021 tentang Pengupahan pada 10 November 2023.

"Pokoknya setelah 6 November sampai 21 November. Sampai hari ini masih berlaku PP 51/2023," ujarnya.

Menurut Indah, ada perbedaan usulan antara buruh dan pengusaha soal alfa dalam formula kenaikan upah. Indeks tertentu disimbolkan dalam bentuk α (alfa) merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota.

"Ada rekomendasi Depenas (Dewan Pengupahan Nasional) terpecah jadi dua usulan atau rekomendasi, dari unsur pengusaha dan pekerja. Kan Depenas itu isinya pemerintah, pengusaha, pekerja. Nah ini masing-masing punya posisi berbeda, walaupun pemerintah tetap saklek PP 51/2023," terang Indah.

"Kalau pengusaha minta alfa maksimum 0,3, yang pekerja maunya sampai dengan 1. Nah ini belum diputuskan karena baru kali ini Depenas hadir dengan rekomendasi yang terpecah antara pengusaha dan pekerja," tambahnya.

Meski begitu Indah yakin ada jalan keluar atas perbedaan tersebut. Indah lalu menegaskan pihaknya masih menunggu data BPS keluar untuk merumuskan upah minimum.

Mega proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall bakal dikerjakan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo, proyek yang membentang dari Provinsi Banten hingga Provinsi Jawa Timur itu memakan waktu pekerjaan hingga 20 tahun.

Tanggul laut raksasa juga diprediksi akan dikerjakan oleh dua hingga tiga Presiden. Yang jelas, kata Hashim, proyek tersebut harus segera dilaksanakan demi mencegah pantai utara Pulau Jawa Tenggelam.

"Program Pak Prabowo adalah kita bikin tanggul laut raksasa dari Banten sampai ke Jawa Timur. Program ini mungkin memakan waktu 20 tahun. Mungkin dua atau tiga presiden yang melaksanakan. Tapi harus mulai sekarang," katanya di Kantor Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kamis (31/10/2024).

Jika tak dilaksanakan sekarang ada potensi jutaan hektare sawah di utara Pulau Jawa tenggelam. Sementara sawah tersebut merupakan sumber beras nasional.

Di sisi lain, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo buka-bukaan tentang arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun tanggul laut raksasa atau. Dody mengatakan, untuk awalnya proyek ini akan berfokus pada Jakarta terlebih dulu.

"PUPR diminta lebih serius dan cepat lagi untuk bisa membangun giant sea wall minimum di area Jakarta sampai Bekasi 20-30 km," kata Dody, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Namun karena keterbatasan anggaran, Dody mengatakan, pihaknya akan lebih banyak melibatkan pihak swasta dalam menggarap proyek ini melalui skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo mengungkapkan bahwa Indonesia menjadi penerbit surat utang syariah terbesar di dunia atau yang disebut dengan sukuk. Nilainya kurang lebih mencapai US$ 5 miliar.

Perry mengatakan nilai sukuk tersebut terbilang masih kecil dibandingkan dengan kebutuhan investasi masyarakat Indonesia terhadap instrumen syariah yang aman dan sesuai nilai Islam.

"Indonesia adalah penerbit sukuk tertinggi, kita mungkin sekitar US$ 5 miliar, yang kedua adalah Islamic Development Bank (IsDB) dan lainnya. Tapi kita butuh lebih banyak lagi," kata Perry dalam BI, IILM, IFSB Joint High Level Seminar and Investor Forum di Jakarta Convention Center, Kamis (31/10/2024).

Perry menyebut besaran surat berharga syariah itu belum cukup untuk memajukan sektor keuangan syariah. Padahal sukuk sebagai instrumen surat berharga yang sudah stabil.

"Karena tanpa sukuk, bagaimana kita bisa memajukan sektor keuangan syariah? Karena sukuk sudah mapan, produknya sudah ada, yang kita butuhkan adalah bagaimana mewujudkan permintaan ini, mengajari mereka, membantu mereka untuk menerbitkan lebih banyak sukuk," ucap Perry.

Menurutnya, hal ini menjadi pekerjaan rumah otoritas negara-negara Islam untuk berinovasi mengembangkan sukuk sebagai instrumen investasi yang memberikan likuiditas besar dan bisa dalam jangka pendek.

"Tidak hanya menjadi penerbit, tapi bagaimana sukuk tersebut dapat digunakan untuk likuiditas. Dalam aspek ini, lebih kepada bagaimana membantu negara dan korporasi serta umat untuk bisa menciptakan lebih banyak sukuk yang menawarkan takaful dan juga waqaf," tuturnya.

Perry menilai kebutuhan akan sukuk ke depan bakal semakin besar. Pasalnya permintaan terhadap sukuk dari ritel khususnya anak-anak muda muslim semakin tinggi seiring berkembang pesatnya teknologi.

"Ini yang membuat tidur saya setiap malam semakin sulit. Tidak hanya memikirkan inovasi, digitalisasi, layanan keuangan yang terintegrasi, tetapi sebagai gubernur bank sentral, bagaimana saya bisa membuat kebijakan untuk menciptakan itu semua?" tutur Perry.

Adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mendatangi kantor Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Turut hadir dalam pertemuan itu Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanegara.

Dalam pertemuan itu salah satu isu yang dibahas adalah tanggul laut raksasa. Menurutnya program tersebut sudah diwacanakan sejak lama namun tak kunjung berjalan.

"Program ini program lama, ini sudah dihitung pada tahun 1994, berarti 30 tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang belum jalan," katanya di Kantor AHY di Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Hashim menyebut proyek yang membentang dari pesisir Banten sampai ke Jawa Timur ini harus segera dimulai. Pasalnya ada ancaman sawah-sawah di utara Pulau Jawa akan tenggelam.

Adapun proyek tersebut kemungkinan memakan waktu pengerjaan 20 tahun dan dilaksanakan oleh dua sampai tiga presiden.

"Program Pak Prabowo adalah kita bikin tanggul laut raksasa dari Banten sampai ke Jawa Timur. Program ini mungkin memakan waktu 20 tahun. Mungkin dua atau tiga presiden yang melaksanakan. Tapi harus mulai sekarang," imbuhnya.

"Kalau tidak mulai sekarang, sawah-sawah di pantai utara akan tenggelam, bisa berapa juta hektare kita hilang. Ini semacam emergency, harus segera karena ini memerlukan waktu yang cukup lama," tegasnya.

Menurut Hashim saat ini sudah ada konsultan yang menyusun program tanggul laut raksasa untuk merealisasikan program tersebut. Tanggul laut raksasa dibangun untuk menyelamatkan pantai utara Pulau Jawa dari ancaman tenggelam.

"Pertama di Jakarta, teluk Jakarta. Kan permukaan tanah kita kan lagi ambles, kita sudah mengetahuinya. Permukaan laut meningkat karena perubahan iklim. Nah, kita harus selamatkan pantai utara Pulau Jawa. Karena di situ adalah sumber beras, sumber pangan nasional itu di pantai utara, di Pulau Jawa. Ini di luar Sumatera," beber Hashim.