Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia telah mengeluarkan aturan baru terkait kontrak minyak dan gas bumi (migas). Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split sebagai pengganti Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split, serta Kepmen ESDM Nomor 230.K/MG.01.MEM.M/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Komponen Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

Salah satu poin penting pada aturan ini adalah kepastian bagi hasil yang diterima kontraktor dapat mencapai 75-95%. Pada kontrak gross split lama, bagi hasil kontraktor sangat variatif, bisa sangat rendah, hingga nol persen pada kondisi tertentu.

Direktur Eksekutif Indonesian Petroleum Association (IPA) Marjolijn Wajong menyambut baik aturan baik tersebut. Menurutnya, aturan tersebut lebih baik dari aturan sebelumnya.

"Jelas itu lebih bagus daripada gross split yang dulu, jelas," katanya di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis (3/10/2024).

Dia mengatakan, akan lebih bagus jika peraturan perpajakan terkait gross split dan cost recovery diperbaiki. Menurutnya, perbaikan perpajakan itu dalam proses tapi tak kunjung rampung.

"Masalahnya ini proses yang udah tiga tahun nggak kelar-kelar," tambahnya.

Peraturan perpajakan itu terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2017 dan PP 53 Tahun 2017. Dia mengatakan, aturan itu sebenarnya sudah memberikan perbaikan dan kepastian fiskal untuk masa eksplorasi.

Dia ingin perbaikan fiskal juga diberikan sesudah masa eksplorasi. Dia berharap, pajak tidak langsung sesudah masa eksplorasi juga dihapuskan.

"Jadi yang kita sebutnya ada indirect tax. Ini ada tax macam-macam, ada PBB, ada PPN, itu pajak tidak langsung itu ditiadakan. Sekarang itu sudah ditiadakan hanya untuk masa eksplorasi. Yang kita minta juga ditiadakan untuk masa produksi sesudah eksplorasi sampai akhir kontrak," terangnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menetapkan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) September 2024 sebesar US$ 72,54 per barel. ICP September turun US$ 5,96 dari bulan sebelumnya yang mencapai US$ 78,51 per barel.

Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 353.K/MG.03/DJM/2024 tentang Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan September 2024. Penurunan ini dipengaruhi oleh turunnya harga minyak mentah global, terutama karena penurunan permintaan dari China.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi, menjelaskan sentimen negatif pasar terhadap ekonomi China mempengaruhi penurunan permintaan minyak mentah.

"Caixin Purchasing Manager Index (PMI) Jasa Tiongkok pada bulan September 2024 mengalami penurunan lebih tajam dari estimasi pasar, menjadi 51,6," kata Agus dikutip dari laman Kementerian ESDM, Kamis (3/10/2024).

Selain itu, kapasitas pengolahan minyak dari 35 kilang di China juga turun 0,9% mom pada September 2024, menjadi 80,8% dari total kapasitas 8,4 juta barel per hari.

Agus menambahkan, harga rata-rata minyak mentah utama dunia juga menurun dibandingkan Agustus 2024. Faktor lainnya termasuk stabilnya ekspor dan produksi minyak Libya setelah adanya persetujuan penunjukan pimpinan Bank Sentral Libya, serta ekspor minyak Irak yang mencapai titik tertinggi dalam delapan bulan terakhir.

"Ekspor Irak mencapai titik tertinggi selama 8 bulan terakhir, di tengah komitmen untuk mematuhi kuota penurunan produksi OPEC+," jelas Agus.

Proyeksi pertumbuhan permintaan minyak global untuk 2024 juga mengalami penurunan. OPEC menurunkan estimasi permintaan sebesar 80 ribu barel per hari (bph), menjadi 2 juta bph dalam publikasi September 2024, dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Sementara itu, International Energy Agency (IEA) melaporkan bahwa pasokan minyak dunia pada Agustus 2024 naik 80 ribu bph mom menjadi 103,5 juta bph. OPEC juga merevisi estimasi pasokan non OPEC+ naik sebesar 70 ribu bph, menjadi 53,07 juta bph untuk tahun 2024.

Di kawasan Asia Pasifik, penurunan harga minyak juga dipengaruhi oleh turunnya tingkat pengolahan kilang di Taiwan dari 760 ribu bph (69,7% kapasitas) pada akhir Agustus 2024 menjadi 580 ribu bph (53,2% kapasitas) pada akhir September 2024.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh meminta kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) maupun Upah Minimum Provinsi (UMP) 8-10% pada 2025. Apa kata pemerintah?

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang merangkap Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) ad interim meminta semua pihak menunggu hingga November 2024 untuk hasil pembahasan UMP 2025.

"UMP kan siklusnya di bulan November nanti, jadi kita tunggu saja hasil dari report BPS (Badan Pusat Statistik)," kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2024).

Sebelumnya, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, Airlangga ikut membahas penetapan UMP 2025. Ia memastikan dalam pembahasannya akan komprehensif mempertimbangkan kepentingan para pekerja maupun para pengusaha.

"Kita pengin persiapan yang betul-betul komprehensif sehingga tidak menimbulkan gejolak apapun. Kita akan cari jalan keluarnya bagaimana dari sisi regulasi, tata kelolanya, tetap kita bisa comply, tapi di sisi yang lain kebutuhan real yang kira-kira dibutuhkan untuk naik berapa itu bisa kita potret betul," ucap Susi kepada wartawan, Rabu (2/10).

Ia menekankan, basis perhitungan UMP 2025 mengacu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan yang menggantikan PP 36/2021. Meski begitu, untuk besaran kenaikannya masih dalam tahap perhitungan yang angka resminya masih menunggu dari BPS.

"Itu sudah ada formulasinya besaran inflasi berapa kali indeks, kali pertumbuhan ekonomi nanti angka-angka BPS kita terima dulu. Memang kalau berdasarkan itu teman-teman pekerja menyampaikan terlalu rendah misalnya, karena upah minimum kalau dirata-rata seluruh Indonesia Rp 3,1 juta, kalau naiknya nggak sampai Rp 200 ribu biasanya akan menimbulkan pertanyaan dari teman-teman," tuturnya.

"Itu sedang kita exercise karena regulasinya sudah ada, istilahnya tinggal masukkan angka. Artinya pemerintah sangat perhatian seluruh hal terkait ketenagakerjaan itu jadi perhatian betul," tambahnya.

Menurut Susi, pemerintah memahami kebutuhan kelas pekerja yang ingin ada peningkatan upah. Hal itu juga disebut menjadi kebutuhan pemerintah demi mendorong pertumbuhan ekonomi, namun tetap mempertimbangkan kesanggupan pengusaha.

"Ya ini harus kita balance. Pemerintah sangat berkepentingan dua-duanya, apa yang diterima pekerja itu kan dominan untuk spending juga, untuk pertumbuhan ekonomi juga. Jadi menurut saya kita sedang menyiapkan secara komprehensif penetapan upah minimum tahun ini, kita ingin komprehensif betul," ungkap Susi.

Buruh Minta UMP Naik 10%

Sebelumnya, KSPI dan Partai Buruh meminta pemerintah untuk menaikkan UMK maupun UMP 2025 sebesar 8-10%. Pertimbangannya berdasarkan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan inflasi dalam dua tahun terakhir berada pada kisaran 2,5%, sementara pertumbuhan ekonomi mencapai 5,2%. Jika digabungkan maka totalnya sekitar 7,7%, yang kemudian dibulatkan menjadi 8% hingga 10%.

"Kenaikan upah minimum yang diusulkan adalah sebesar 8%, namun KSPI mengusulkan penambahan 2% sehingga kenaikannya menjadi 10% untuk daerah-daerah yang memiliki disparitas upah tinggi antara kabupaten/kota yang berdekatan. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan upah di wilayah-wilayah tersebut," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (27/9).

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan deflasi pada September 2024 sebesar 0,12% secara bulanan. Deflasi ini menjadi yang kelima kalinya secara berturut-turut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan deflasi yang terjadi saat ini diiringi dengan penurunan angka inflasi. Hal ini menurutnya buah dari kerja keras pemerintah pusat dan daerah.

"Jadi kalau kita bilang inflasinya turun deflasi. Ya ini karena ada extra effort oleh pemerintah menurunkan volatile food. Salah satu misalnya untuk beras kan pemerintah juga melakukan importasi beras untuk menjaga stok beras," ucapnya dalam Sarasehan dengan Kadin Indonesia, Rabu (2/10/2024).

Menurut Airlangga kondisi inflasi Indonesia saat ini dalam kondisi baik selama masih di dalam target. "Jadi itu adalah kerja-kerja pemerintah. Dan tentunya inflasi ini perlu dijaga dalam range yang 2,5 plus minus 1%," terangnya.

Airlangga menjelaskan pemerintah sendiri memang terus mencoba menekan inflasi. Karena yang paling penting adalah pertumbuhan inflasi intinya.

Menurutnya jika inflasi meningkat, maka pemerintah akan berupaya untuk menekan dengan cara mengendalikan harga pangan. Karena harga pangan menyumbang cukup besar pada angka inflasi.

"Karena inflasi yang utama bagi pemerintah adalah core inflation. Kalau core inflation nya tumbuh berarti ekonominya tumbuh. Kalau ekonomi tumbuh 5% core inflation tumbuh. Yang diperangi oleh pemerintah adalah volatile food," terjangnya.

Untuk itu pemerintah sampai hari ini terus mengontrol inflasi daerah secara mingguan. Pemerintah daerah akan didorong untuk mengendalikan inflasi daerahnya masing-masing.

"Saat inflasi inti meningkat, maka akan dicari penyebabnya yang biasanya, misalnya cabai, bawang, dan yang lain. Dan daerah konsumsi itu harus aktif. Karena tidak perlu nungguin pusat aja," jelasnya.

Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) khawatir ada penurunan daya beli masyarakat di balik deflasi yang dialami Indonesia selama lima bulan berturut-turut. Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani menyebut deflasi memang menjadi tanda baik dari penurunan harga pangan yang belakangan mengerek inflasi.

Namun, kontribusi daya beli masyarakat juga menjadi kunci utama dari pertumbuhan perekonomian Indonesia. Dia khawatir penurunan daya beli masyarakat akan berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi.

"Kalau inflasi sangat terjaga kan, kalau kita lihat deflasi pangan. Cuma bagaimana pengaruhnya ke daya beli masyarakat, karena konsumsi kita sudah liat bahwa pasar domestik menjadi kunci utama di ekonomi kita," ungkap dia ditemui di Menara Kadin Indonesia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Prabowo Subianto sebagai penerusnya untuk melanjutkan salah satu program andalannya, yaitu bantuan pangan beras 10 kilogram kepada masyarakat. Jokowi bilang dia akan membisiki Prabowo agar program ini jalan terus.

Hal itu diungkapkan Jokowi saat melakukan pembagian bantuan beras di Gudang Bulog, Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu, 2 Oktober 2024 kemarin. Dia meminta agar masyarakat juga meminta kepada pemerintahan Prabowo nantinya untuk melanjutkan program bantuan ini.

"Saya nanti bisikin ke Pak Prabowo. Tapi usulannya dari Bapak-Ibu semuanya lho ya," ujar Jokowi saat berbincang dengan masyarakat, ditulis Kamis (3/10/2024).

"Nanti saya sampaikan tadi Bapak-Ibu masyarakat dari Sumba Barat, mengusulkan kepada Pak Prabowo agar program ini bisa dilanjutkan," lanjutnya lagi.

Namun, Jokowi menekankan bahwa keputusan program bantuan beras dilanjutkan lagi atau tidak akan menjadi keputusan Prabowo sebagai pemimpin tertinggi di pemerintahan baru.

"Saya akan ngomong gitu tapi keputusannya ada di pemerintah baru, Presiden baru nanti," ungkap Jokowi.

Program bantuan beras 10 kg sendiri telah berjalan sejak akhir tahun lalu sebagai antisipasi turunnya daya beli masyarakat dan naiknya inflasi pangan karena ada siklus El Nino yang mengganggu panen.

Bantuan diberikan setiap sebulan sekali kepada sekitar 22 juta penerima. Namun, per bulan Juni bantuan diberikan dua bulan sekali, mulai dari Agustus, Oktober, dan Desember 2024. Belum ada keputusan apakah setelah Desember bantuan bakal dilanjutkan atau tidak.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat ekspor batik masih mengalami kontraksi sebesar 8,39% pada kuartal-II 2024. Hal ini disebabkan karena adanya produk-produk impor yang membanjiri pasar dalam negeri.

Menperin Agus Gumiwang mengatakan batik sama halnya dengan produk-produk tekstil lainnya harus menghadapi gempuran produk impor. Agus menyebut baik produk impor ilegal maupun legal masih menjadi batu sandungan bagi produk tekstil dalam negeri untuk berkompetitif, termasuk produk batik.

Padahal sub sektor industri tekstil dan pakaian jadi mempunyai peranan penting bagi perekonomian nasional. Pada kuartal-II 2024, industri tekstil dan pakaian jadi berkontribusi sebesar 5,72% terhadap PDB Industri Pengolahan Non Migas.

Sementara itu, kinerja ekspor industri tekstil dan pakaian jadi pada kuartal-II tahun 2024 masih cukup baik senilai US$ 1,77 miliar dan industri batik pun turut memberikan kontribusi terhadap ekspor industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dengan nilai US$ 8,33 juta pada periode yang sama.

"Jadi, produk-produk batik itu sama dengan produk-produk tekstil lainnya yang dihadapi adalah produk-produk impor, baik impor yang masuknya secara legal maupun secara illegal," kata Agus saat ditemui di Mall Kota Kasablanka, Jakarta, Rabu (2/10/2024).

Agus menjelaskan masih sulit bagi produk tekstil dalam negeri, termasuk batik untuk berdaya saing dengan produk impor dalam hal harga.

"Ya, memang sulit untuk produk-produk tekstil kita termasuk batik untuk berdaya saing dengan mereka dengan kalau kita lihat harganya," jelasnya.

Dia menyebut tak menutup kemungkinan China dapat memproduksi batik. Dia pun menilai kemungkinan ada impor batik yang berasal dari Negeri Tirai Bambu tersebut. Selain itu, bisa saja impor batik asal China bukanlah motif batik sungguhan.

"(China sudah bisa produksi batik, batik cetak?) Iya. (Impor batiknya datang dari China?) Bisa jadi. (Sebenarnya itu bukan batik, mungkin itu hanya kain di motif batik itu bisa jadi?) Bisa jadi," ucap dia.

Dia pun menekankan harus ada perlindungan untuk industri TPT. Menurutnya, harus ada kebijakan yang berpihak pada industri dalam negeri, termasuk batik.

"Mesti ada perlindungan. Sama dengan industri lain, harus ada regulasi yang memang pro kepada industri dalam negeri kita termasuk TPT, termasuk batik," terangnya.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Jelang momen itu berkali-kali Jokowi menyampaikan permohonan maaf kepada rakyat.

Permintaan maaf Jokowi berkaitan dengan kepemimpinan dan kebijakannya selama 10 tahun memimpin. Terbaru, ia meminta maaf saat melakukan kunjungan kerja ke Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur.

Dalam catatan detikcom, ada 8 momen di mana orang nomor satu di Indonesia itu menyampaikan permintaan maaf. Berikut rangkumannya:

1. Minta Maaf Saat Acara Zikir dan Doa Kebangsaan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia menjelang akhir masa jabatannya. Jokowi menyadari bahwa dia dan Wapres Ma'ruf Amin tidak dapat memenuhi harapan semua pihak.

"Di hari pertama bulan kemerdekaan, bulan Agustus. Dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Kiai Haji Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan khilaf selama ini. Khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," kata Jokowi di acara Zikir dan Doa Kebangsaan menjelang HUT ke-79 RI di halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2024).

2. Minta Maaf Saat Pidato Tahunan MPR

Jokowi mengatakan selama 10 tahun menjabat ia menyadari masih jauh dari kata sempurna dan tumbuh dalam segala keterbatasan.

Ia juga menyadari masih ada kemungkinan celah dan kealpaan dalam dirinya. Oleh sebab itu ia mengucapkan permintaan maaf pada penghujung masa jabatannya.

"Oleh sebab itu, di penghujung masa jabatan ini, izinkan saya menyampaikan suara nurani terdalam kepada Bapak, Ibu, dan Saudara-Saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, kepada seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali satu pun," kata Jokowi, di sidang tahunan MPR, di kompleks parlemen, DPR, Jumat (16/8/2024).

3. Minta Maaf di Surabaya

Jokowi sempat berpamitan kepada masyarakat saat mengunjungi Pasar Soponyono Surabaya, Jawa Timur, pagi tadi. Diketahui, Jokowi akan purna tugas pada 20 Oktober mendatang. Jokowi juga menyampaikan permintaan maaf dengan mengucap 'nyuwun ngapunten'.

Selain meninjau bahan pangan, Jokowi di Pasar Soponyono Surabaya juga menyerahkan Bantuan Modal Kerja (BMK) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Jokowi juga tampak membagikan kaos hitam.

"Saya pamit, mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan," kata Jokowi menggunakan pengeras suara di Pasar Soponyono Surabaya, Jumat (6/9/2024), dikutip dari detikJatim.

4. Minta Maaf dan Pamit di Sumatera Utara

Presiden Joko Widodo pamit dan menyampaikan permintaan maaf jelang akhir masa jabatannya. Hal itu disampaikan Jokowi saat kunjungannya di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut).

"Ya pamit saja, saya kan 1,5 bulan lagi sudah gak menjabat sebagai presiden," kata Jokowi usai mengunjungi Pasar Delimas Lubuk Pakam, Selasa (10/9/2024).

Jokowi turut menyampaikan permintaan maaf jika ada kebijakan-kebijakannya yang tidak berkenan selama menjadi presiden. "Saya pamit ke masyarakat, mohon maaf kalau ada policy-policy yang kurang berkenan," sebutnya.

5. Minta Maaf Saat Sidang Kabinet Terakhir di IKN

Presiden Jokowi membuka sidang kabinet paripurna di Ibu Kota Nusantara (IKN) hari ini. Jokowi meminta maaf kepada jajarannya yang hadir dalam Rapat Kabinet Paripurna di Istana Garuda.

"Saya juga ingin memohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya jika dalam 10 tahun ini ada hal-hal yang dirasa kurang berkenan dalam berinteraksi dan ada hal-hal yang kurang maksimal, sekali lagi saya ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya," kata Jokowi, di Istana Garuda, IKN, Jumat (13/9/2024).

6. Minta Maaf Saat Kunjungan ke Pontianak

Jokowi berpamitan kepada masyarakat di Pontianak, Kalimantan Barat. Hal ini karena dalam waktu tak sampai sebulan lagi dia akan purna tugas.

Menurutnya pamitan dengan masyarakat memang penting untuk dilakukan. Dia mengatakan peribahasa lama yang sedikit diubah bunyinya. Momen ini terjadi pada saat Jokowi meninjau Pasar Mawar Pontianak pagi tadi.

"Ya kan penting lah, datang tampak muka, purna tugas dengan pamit, saya minta maaf," ujar Jokowi usai meninjau pasar, Selasa (24/9/2024).

7. Minta Maaf Saat Cek Stok Beras di Kalimantan Timur

Permintaan maaf selanjutnya disampaikan saat meninjau ketersediaan beras dan penyerahan bantuan cadangan pangan pemerintah di Komplek Pergudangan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.

Dalam peninjauan itu dia ingin memastikan kelancaran distribusi bantuan pangan beras 10 kilogram (kg) serta mengecek ketersediaan stok beras nasional yang dikelola oleh Bulog.

Di sela kunjungan itu Jokowi mengungkapkan rasa terima kasih kepada masyarakat. Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat menjelang masa purna tugasnya.

"Pada kesempatan yang baik ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, kekhilafan, kekurangan dalam saya membuat kebijakan-kebijakan untuk rakyat," tutur Jokowi dalam keterangan Sekretariat Presiden, Kamis (26/9/2024).

8. Minta Maaf Saat Kunjungan di Kefamenanu, NTT

Terbaru, ucapan maaf Jokowi dilontarkan saat mengunjungi Pasar Kefamenanu, Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Saya adalah manusia biasa yang penuh dengan kesalahan, yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan kekhilafan," ujar Jokowi pakai di Pasar Kefamenanu, NTT, dikutip dari detiknews Rabu (2/10/2024).

Orang nomor satu di Indonesia itu meminta maaf atas kebijakan yang dirasa tidak berkenan bagi masyarakat. "Pada kesempatan yang baik ini saya ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan, atas segala kebijakan yang mungkin kurang berkenan di hati bapak ibu sekalian," tutupnya.

Kementerian Koordinator Perekonomian sedang menyiapkan beberapa insentif untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah. Hal ini merespons terjadinya penurunan jumlah kelas menengah sebesar 9,48 juta jiwa periode 2019-2024.

Hal itu disampaikan Sekretaris Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso kepada wartawan di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (2/10/2024).

"Kita sudah siapkan berbagai terobosan kebijakan termasuk beberapa insentif yang akan diberikan dan rencana skema kebijakan ke depan yang bukan hanya menjaga supaya tidak terjadi penurunan kelas menengah kita, tetapi mendorong supaya kelas menengah mulai naik," kata pria yang akrab disapa Susi itu.

Susi menyebut jumlah kelas menengah mencakup 66,35% dari total penduduk dan total konsumsi pengeluarannya mencapai 81-83% dari total konsumsi masyarakat. Oleh karena itu keberadaannya sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi.

Insentif yang sudah dijalankan yakni kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) 100% untuk pembelian rumah hingga Rp 5 miliar. Kebijakan itu semula hanya berlaku dari November 2023 hingga Juni 2024, namun kini diperpanjang hingga Desember 2024.

Insentif lainnya yang sedang dipersiapkan yakni penambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari yang sebelumnya 166.000 unit menjadi 200.000 unit untuk tahun 2024.

"FLPP memang kita masih kejar penyelesaiannya. REI (Real Estate Indonesia) minta kami supaya segera, tapi ternyata untuk mengalokasikan budgetnya perlu KMK (Keputusan Menteri Keuangan) baru, mudah-mudahan besok bisa segera selesai. FLPP ini luar biasa untuk mendorong fasilitas pembiayaan perumahan bagi sektor properti," ucap Susi.

Selain itu, pemerintah juga akan merevisi program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang diakui pemanfaatannya belum optimal. Sayangnya belum diketahui perubahan-perubahan apa yang dilakukan.

"JKP itu nanti akan perlu perubahan PP 37, kita sedang siapkan, kita sudah list substansinya apa saja. Kita mendesain awal JKP kan untuk bantalan PHK," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memandang peranan dan potensi kelas menengah untuk mendorong visi Indonesia Emas 2045 sangat besar. Oleh karena itu, perlu perhatian khusus bagi kelas menengah agar lebih sejahtera.

"Kelas menengah punya peran strategis untuk mendorong perekonomian, oleh karena itu Pemerintah telah memberikan beberapa program untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok kelas menengah," kata dia dalam keterangannya di Instagram @smindrawati, Jumat (30/8).

Menurut Sri Mulyani, telah ada berbagai program dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan kelas menengah. Di antaranya melalui program perlinsos, pemberian subsidi dan kompensasi, hingga insentif perpajakan.

"(Kemudian) Pemberian Bantuan iuran kesehatan, Program Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga jaring pengaman seperti kartu prakerja sebagai jaminan kehilangan pekerjaan. Semoga berbagai program ini tak hanya membantu meningkatkan kesejahteraan kelompok menengah, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan," jelas dia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto diberi mandat oleh presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) ad interim, menggantikan Ida Fauziyah yang resmi dilantik menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029.

Terkait tugasnya itu, Airlangga ikut menyusun ketetapan upah minimum pekerja Indonesia untuk 2025 yang mulai dipersiapkan. Hal itu disampaikan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso.

"20 hari ini kita merangkap Menaker, makanya mendalami semua masalah ketenagakerjaan, kita diskusi dengan Pak Sekjen dan beberapa dirjen mengenai kebijakan ketenagakerjaan kita seperti apa. Termasuk siklusnya setiap Oktober-November itu kan penetapan upah minimum," kata pria yang akrab disapa Susi di kantornya, Jakarta, Rabu (2/10/2024).

Susiwijono memastikan pembahasan upah minimum 2025 akan komprehensif mempertimbangkan kepentingan para pekerja maupun para pengusaha.

"Kita pengin persiapan yang betul-betul komprehensif sehingga tidak menimbulkan gejolak apapun. Kita akan cari jalan keluarnya bagaimana dari sisi regulasi, tata kelolanya, tetap kita bisa comply, tapi di sisi yang lain kebutuhan real yang kira-kira dibutuhkan untuk naik berapa itu bisa kita potret betul," ucap Susi.

Ia menekankan, basis perhitungan UMP 2025 pada dasarnya mengacu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan yang menggantikan PP 36/2021. Meski begitu, untuk besaran kenaikannya masih dalam tahap perhitungan yang angka resminya masih menunggu dari Badan Pusat Statistik (BPS).

"Itu sudah ada formulasinya besaran inflasi berapa kali indeks, kali pertumbuhan ekonomi nanti angka-angka BPS kita terima dulu. Memang kalau berdasarkan itu teman-teman pekerja menyampaikan terlalu rendah misalnya, karena upah minimum kalau dirata-rata seluruh Indonesia Rp 3,1 juta, kalau naiknya nggak sampai Rp 200 ribu biasanya akan menimbulkan pertanyaan dari teman-teman," tuturnya.

"Itu sedang kita exercise karena regulasinya sudah ada, istilahnya tinggal masukkan angka. Artinya pemerintah sangat perhatian seluruh hal terkait ketenagakerjaan itu jadi perhatian betul," tambahnya.

Menurut Susi, pemerintah memahami kebutuhan kelas pekerja yang ingin ada peningkatan upah. Hal itu juga disebut menjadi kebutuhan pemerintah demi mendorong pertumbuhan ekonomi, namun tetap mempertimbangkan kesanggupan pengusaha.

"Ya ini harus kita balance. Pemerintah sangat berkepentingan dua-duanya, apa yang diterima pekerja itu kan dominan untuk spending juga, untuk pertumbuhan ekonomi juga. Jadi menurut saya kita sedang menyiapkan secara komprehensif penetapan upah minimum tahun ini, kita ingin komprehensif betul," ungkap Susi.

Sejumlah investor asing mengakuisisi perusahaan multifinance . Jumlah multifinance yang dicaplok ada 6 perusahaan.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Agusman.

"Saat ini terdapat 4 Perusahaan Pembiayaan (PP) yang telah menyampaikan laporan realisasi akuisisi oleh asing dan 2 PP sedang dalam proses realisasi akuisisi oleh asing," ujar Agusman dalam keterangannya, Rabu (2/10/2024).

Agusman mengatakan investor yang tertarik mengakuisisi multifinance Indonesia berasal dari Korea Selatan hingga Jepang.

"Investor asing tersebut antara lain berasal dari Korea Selatan, Hong Kong, dan Jepang," ucapnya.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat 7 dari total 147 perusahaan pembiayaan (multifinance) belum memenuhi modal minimum Rp 100 miliar per Juni 2024. Selain itu, sebanyak 28 dari 98 penyelenggara fintech peer to peer (P2P) lending belum memenuhi modal minimum Rp 7,5 miliar.

Kondisi ini disebabkan oleh belum dilakukannya penyuntikan modal atau proses peningkatan modal yang sesuai ketentuan yang berlaku.

"Per Juni 2024, terdapat 7 dari 147 PP yang belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum. Sementara itu, saat ini terdapat 28 dari 98 Penyelenggara yang belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum sebesar Rp 7,5 miliar," terang Agusman dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (6/8/2024).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas bicara sulitnya merekrut talenta digital. Hal ini dikarenakan gaji yang harus dibayarkan terbilang tinggi bisa mencapai Rp 100 juta.

Anas mengatakan, gaji tersebut bahkan lebih besar daripada yang didapatkan menteri. Menurutnya, hal ini lah yang membuat pemerintah akhirnya memilih untuk belajar ke negara lain terlebih dulu terkait digitalisasi ketimbang merekrut tenaga ahli.

"Untuk mengangkat talenta digital, itu nggak cukup dengan gaji PNS. Maka kita belajar di negara lain, ini perlu Government Technology (GovTech)," kata Anas dalam acara SAKIP Award 2024 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (2/10/2024).

"Dan ini nggak bisa dengan gaji kita. Ternyata gajinya untuk talenta digital, ada yang Rp 50 juta bahkan Rp 100 juta. Lebih gede dari gaji menteri," sambungnya.

Transformasi digital sangat dibutuhkan dalam merealisasikan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan mendorong reformasi birokrasi. Pemerintah telah melakukan rapat terbatas (ratas) berkali-kali membahas hal ini.

"Birokrasi ini dahsyat. Untuk beresin ini sudah ratas tiga kali, rakor dipimpin menko berkali-kali, rapat sampai 40 kali, baru bisa beres. Saya ini kalau nggak, wah menyerah juga tengah jalan, tapi Alhamdulillah ini sudah sambung. Nah, ketersambungan ini pun juga masih ada masalah. Kenapa? Talenta digital yang direkrut ternyata nggak bisa semua keangkut, karena angkanya (gaji PNS talenta digital) nggak ketemu," sambungnya.

Anas mengatakan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sempat tidak satu suara soal angka atau gaji talenta digital. Namun menurutnya, masalah tersebut kini sudah teratasi.

Kementerian PAN-RB juga telah belajar ke sejumlah negara seperti Inggris hingga Estonia untuk mempelajari transformasi birokrasi, sebagai pedoman pembentukan GovTech. Kini, GovTech telah menghasilkan sejumlah produk salah satunya ialah Smart ASN.

Begitu juga untuk program INAGAF, ada tiga produknya, salah satunya terkait Identitas Kependudukan Digital (IKD). Kini, masyarakat tidak perlu lagi datang ke kelurahan untuk mendapat IKD. Melalui SPBE ini, semua bida diakses secara online.

"Jadi nanti Bapak-Ibu merubah KTP, tidak perlu lagi datang ke kantor kelurahan. Cukup pakai HP," kata dia.

Rencana pemindahan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga kini belum menunjukkan perkembangan. Sebelumnya, pemerintah menargetkan proses pemindahan ASN bisa dimulai pada September 2024.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, keputusan pemindahan ASN ke IKN kini berada di pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Ya tentu ini keputusan pemerintah yang baru untuk memutuskan ini (pemindahan ASN), tapi kita telah siapkan skenario," kata Anas di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (2/10/2024).

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berakhir pada 20 Oktober 2024, sehingga kurang dari satu bulan lagi pemerintahan akan berganti. Namun, saat ditanya mengenai waktu pasti pemindahannya, Anas belum dapat memastikan. Tetapi yang jelas, pihaknya menunggu arahan.

KemenPan-RB telah menyiapkan berbagai skema pemindahan ASN. Proses pemindahan pun telah siap dilakukan, tinggal menunggu arahan Presiden Jokowi. Namun demikian, Jokowi meminta adanya penyempurnaan di sisi infrastruktur sehingga pemindahan belum dapat dilakukan hingga saat ini.

"Arahan baru pemerintah ini diminta dituntaskan dulu terkait ekosistem yang ada di iKN, misalnya sebenarnya ada lebih dari 500 unit apartemen selesai, tapi ada infrastruktur jalan yang kadang masih berdebu. Begitu juga terkait sistem digital yang perlu dituntaskan," paparnya.

"Sungguhnya kami sudah siapkan dan sudah siap beberapa unit apartemen untuk ASN yang akan pindah, tapi atas arahan yang baru supaya ini disempurnakan, maka kita sempurnakan ketika mereka sudah siap semua dipindahkan ke IKN," sambungnya.

Menurut Anas, infrastruktur penunjang kehidupan ASN di IKN telah siap. Namun, memang ada beberapa prasarana yang perlu disempurnakan, seperti akses dari apartemen ke istana atau ke kantor.

"Sudah siap, infrastruktur bertahapnya sudah siap. Cuman kan Presiden maunya lebih disempurnakan. Karena setelah melihat di lapangan, misalnya ada akses dari apartemen ke istana atau ke kantor yang sedang dituntaskan, misalnya masih berdebu," kata dia.

Simak Video: 11 Ribu ASN Bakal Dipindah ke IKN Mulai September 2024

[Gambas:Video 20detik]

Sebagai tambahan informasi, perpindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur tinggal menunggu ditekennya Keputusan Presiden (Keppres). Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut akan meneken Keppres usai Ibu Kota Nusantara (IKN) benar-benar siap.

Jokowi menyatakan, sampai saat ini pemerintah masih harus berhitung untuk memindahkan ASN. Pemerintah mau memastikan pemindahan ASN berjalan lancar dan baik. Memindahkan ASN ke IKN diyakini Jokowi menjadi salah satu tantangan membangun IKN.

"Kita mau memindahkan PNS kita, ASN kita ke sini aja, kita harus berhitung," kata Jokowi dalam Groundbreaking D'Prima Hotel Nusantara, Rabu (25/9/2024).

Yang harus dihitung-hitung adalah Jokowi ingin agar Kota Nusantara memiliki ekosistem kota yang lengkap. Mulai dari hunian, layanan kesehatan, layanan pendidikan, hingga tempat rekreasi.

"Kita hitung dia tidurnya di mana? Anak-anaknya sekolah di mana? Kalau sakit, rumah sakit siapa atau tidak siap? Sabtu, Minggu, kalau weekend anak-anak mau diajak bermain ke mana? Ini lah ekosistem yang ingin kita bangun agar semua berjalan kehidupan sehari-hari seperti ibu kota negara lainnya," sebut Jokowi.

Di kesempatan berbeda, Ketua Satuan Tugas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis Sumadilaga mengatakan, dari sisi infrastruktur, IKN sudah siap untuk ditempati.

"Sudah siap. Kan kemarin sudah terbukti di 17 Agustus itu, bisa dipakai semua," kata Danis di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (20/9/2024).

Secara keseluruhan, saat ini progress pembangunan IKN tahap I telah mencapai 93%. Sedangkan tahap II mencapai 60%, dan tahap III sekitar 16%. Istana Negara, Istana Garuda, hingga Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) juga telah siap dipergunakan.

Lalu di bidang perumahan, total saat ini telah rampung 12 tower hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Hankam, dari total 47 tower. Ditargetkan Oktober ini akan rampung sebanyak 21 tower.

Sedangkan untuk rumah tapak jabatan menteri (RTJM), Danis mengatakan bahwa saat ini telah rampung sebanyak 14 unit rumah. Ditargetkan pada bulan Oktober nanti jumlah rumah yang rampung bisa bertambah jadi 28 unit, dari total 36 unit.

"(Menteri-menteri yang datang) ada yang (menginap) di rumah menteri, ada yang di Hotel Nusantara. Sudah (dipakai menginap). (AC dan listrik) sudah, saya nemenin Pak Menteri kok nginep di sana," kata Danis.

Simak Video: 11 Ribu ASN Bakal Dipindah ke IKN Mulai September 2024

[Gambas:Video 20detik]