Menteri Keuangan (Menkeu) resmi menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 79 Tahun 2024 tentang Perlakuan Perpajakan dalam Kerja Sama Operasi (KSO). Aturan tersebut mengatur pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, serta pajak penghasilan terhadap KSO.

Aturan perpajakan baru itu resmi berlaku pada 18 Oktober 2024. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Dwi Astuti menerangkan penyusunan PMK ini dilatarbelakangi belum adanya pengaturan mengenai perlakuan perpajakan bagi bentuk pengaturan bersama berupa Kerja Sama Operasi (KSO) dalam satu ketentuan peraturan yang komprehensif.

Menurutnya, selama ini aturan perpajakan mengenai KSO tersebar di berbagai aturan, seperti antaranya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penerapan Terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per -PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

"PMK ini terbit sebagai upaya memberikan kepastian hukum, kemudahan administrasi, dan kesederhanaan dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Pajak Penghasilan terhadap Kerja Sama Operasi," kata Dwi dalam keterangannya, Rabu (6/11/2024).

Dia pun mengimbau agar pengusaha yang termasuk anggota KSO wajib mendaftarkan diri untuk harus memperoleh NPWP sebagai Wajib Pajak Badan dalam hal perjanjian kerja sama KSO atau pelaksanaan kerja samanya. Adapun tiga kriterianya, seperti:

1. KSO melakukan penyerahan barang dan/ atau jasa;
2. KSO menerima atau memperoleh penghasilan; dan/atau
3. KSO mengeluarkan biaya atau membayarkan penghasilan kepada pihak lain, atas nama KSO.

Selain itu, KSO juga wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dalam hal telah melebihi batasan Pengusaha kecil; dan/atau satu atau lebih anggota telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Apabila perjanjian kerja sama KSO atau pelaksanaan kerja samanya tidak memenuhi kriteria tersebut di atas, KSO tidak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan juga tidak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Kewajiban perpajakan atas KSO tersebut dilaksanakan oleh masing masing Anggota KSO.

"Kami siap membantu memberikan pemahaman atas ketentuan dalam PMK 79/2024 tersebut," tambah Dwi.

Pemerintah akan mendorong pembangunan jaringan gas (jargas) rumah tangga secara masif. Hal itu bertujuan untuk membantu mengurangi subsidi dan impor energi.

Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza mengatakan rencana pembangunan jargas telah disepakati dalam rapat koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pembangunan jargas disebut menjadi salah satu cara menurunkan subsidi energi.

"Kalau jargas ini bisa dibangun, ini juga akan membantu harga gas dan subsidi kita semakin berkurang di sektor migas," kata Faisol Riza dalam acara Indonesia Seamless Tube Summit di Hotel St Regis Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Faisol menyebut saat ini anggaran untuk subsidi energi telah melonjak tajam hingga mencapai lebih dari Rp 400 triliun. Menurutnya, satu-satunya cara untuk menekan adalah dengan membangun jargas. Selain bisa menekan anggaran subsidi energi, Faisol menyebut pembangunan jargas juga bisa menjadi peluang bagi perusahaan pipa dalam negeri.

"Kami pemerintah tentu membuka tangan dan mengucapkan terima kasih atas semua usaha yang dilakukan oleh seluruh pelaku usaha di sektor pipa seamless ini maupun pipa yang lain. Karena ini akan menjadi jalan keluar kita bersama mengatasi ketahanan energi yang kita hadapi hari ini," terangnya.

Faisol menyebut saat ini terdapat 14 produsen pipa seamless di Indonesia dengan kapasitas lebih dari 800 ribu ton per tahun. Adapun utilisasi pabrik pipa di Indonesia sekitar 40%.

"Dengan dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan, pelarangan dan pembatasan dan regulasi lainnya, kami optimis industri pipa seamless ini akan semakin mampu memenuhi kebutuhan sektor migas. Namun kita juga perlu mengatasi tantangan, penyediaan bahan baku, untuk mendukung produksi pipa" jelasnya.

Faisol menyebut pihaknya akan mengusulkan kepada Kementerian ESDM agar menggunakan produk dalam negeri untuk pembangunan jargas itu. Salah satunya dari pipa-pipa yang diproduksi PT Artas Energi Petrogas dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 43%.

"Mudah-mudahan, itu kan domainnya bukan di Kemenperin, tapi di Kementerian ESDM. Tentu saja kami akan merekomendasikan supaya infrastrukturnya itu menggunakan produk dalam negeri," pungkas Faisol.

Amerika Serikat (AS) sedang mengadakan pemilihan presiden untuk menentukan siapa pemimpin negara itu selama empat tahun ke depan. Calonnya adalah dari Partai Republik Donald Trump dan Partai Demokrat Kamala Harris.

Hasil awal sementara, Trump terhitung unggul berdasarkan proyeksi media AS. Sejauh ini Kamala Harris memeroleh 27 suara elektoral, sementara Donald Trump sudah memeroleh 99 suara elektoral.

Di luar itu, ternyata untuk menjadi Presiden AS dibutuhkan biaya yang sangat besar terutama untuk keperluan kampanye. Tidak heran baik dari kubu Demokrat yang mengusung Harris maupun dari kubu Republik yang mengusung Trump harus mengeluarkan biaya hingga triliunan rupiah.

Melansir dari CNBC TV18, Rabu (6/11/2024), biaya pemilihan presiden AS sejak 2000 hingga 2024 tercatat meroket hingga 115%. Kondisi ini menunjukkan bagaimana persaingan menjadi orang nomor satu di Negeri Paman Sam itu kian memanas dari tahun ke tahun.

Berdasarkan data terakhir, pengeluaran untuk kebutuhan pilpres tahun ini diproyeksikan mencapai US$ 5,51 miliar atau setara dengan Rp 87,36 triliun. Namun jumlah ini masih belum melewati rekor biaya kampanye pilpres terbesar sepanjang sejarah AS yang terjadi pada 2020 lalu sebesar US$ 7,72 miliar atau Rp 122,4 triliun.

Kenaikan biaya kampanye pilpres AS sebagian terjadi karena adanya peralihan gaya hidup masyarakat ke platform digital, yang memungkinkan kandidat menjangkau khalayak yang lebih luas namun dengan biaya yang lebih mahal.

Untuk tahun ini, sebagian besar dana kampanye Kamala Harris dan Donald Trump berasal dari sumbangan politik dari berbagai sumber seperti melalui Political Action Committees (PAC), kampanye digital, dan penggalangan dana dari tokoh-tokoh ternama AS.

Secara rinci pada 2024, kandidat Demokrat Kamala Harris berhasil mengumpulkan lebih dari US$ 906 juta (Rp 14,36 triliun) hingga 30 September lalu. Sebagian besar dana ini terkumpul berkat donatur kecil dan kontributor besar yang mendukung kampanyenya sejak Biden lengser.

Kemudian dari kelompok di luar itu telah menambahkan dana kampanye Harris sebesar US$ 359 juta (Rp 6,26 triliun) lagi. Dengan begitu total pendanaannya menjadi lebih dari US$ 1,27 miliar (Rp 20,13 triliun) dengan hampir 56% dananya berasal dari sumbangan besar.

Sedangkan Partai Republik Donald Trump tercatat mengumpulkan lebih sedikit sumbangan dana kampanye. Di mana tim kampanye-nya mengumpulkan US$ 367,1 juta (Rp 5,82 triliun) dan kelompok luar menyumbang US$ 572,8 juta (Rp 9,08 triliun) lagi.

Sehingga total sumbangan dana kampanye yang diterima Trump menjadi hampir US$ 940 juta atau Rp 14,9 triliun. Namun dapat dikatakan bahwa Trump sangat bergantung karena sebagian besar pendukung yang sangat kaya, dengan kontribusi besar mencapai lebih dari 68% dananya.

Kenny Lee, seorang pecinta Lego nekat berhenti kerja di perusahaan besar demi mengejar impian. Kenny mengubah hobi Legonya menjadi bisnis yang menghasilkan keuntungan 12 juta dolar Australia atau setara Rp 124,9 miliar (kurs Rp 10.410).

Melansir News.com.au, Rabu (6/11/2024), pria berumur 39 tahun itu bercerita pernah dimarahi istrinya karena menghabiskan uang gajian dalam jumlah besar hanya untuk membeli Lego. Uniknya, pertengkaran itu memicu ide bisnis untuk membangun perusahaan di bidang pencahayaan LED untuk set Lego miliknya yang bernama Light My Bricks.

"Saat itu kami punya anak, kami harus membayar cicilan rumah, hanya punya satu penghasilan, dan saya cukup tergila-gila dengan hobi saya itu," kata Lee dikutip, Selasa (05/11/2024).

Kenny juga menceritakan dia tahu ada celah pasar setelah melihat orang dewasa menghabiskan uang dalam jumlah besar seperti dirinya untuk membeli Lego. Kenny merasa orang-orang seperti dirinya adalah targetnya.

"Saat saya menyalakan lampu untuk menghidupkan (legonya) adalah momen yang gila bagi saya. Saya langsung tahu bahwa saya menemukan sesuatu. Tapi saat pandemi COVID melanda, itu momen menakutkan juga dalam dunia bisnis," ujarnya.

Produk penerangan milik Kenny ini dapat dicustom dengan lego milik konsumen. Konsumen bisa memasang lampu saat mereka mulai membangun Lego atau menambahkannya ke lego yang telah mereka rakit.

Menurut Kenny, tambahan perangkat dari produknya ini bisa membuat dimensi baru dan melihat Lego dengan sisi yang lebih mewah. Dari bisnisnya ini, Kenny ditaksir memiliki harta kekayaan sekitar Rp 124,9 miliar.

Melansir situs Amazon, untuk set Lego lengkap dengan perangkat pencahayaan yang dijual di Light My Bricks itu cukup variatif mulai dari Rp 62 ribu sampai dengan Rp 3 juta.

"Selama ini kami membangun kesuksesan kami pada lampu yang berhubungan dengan Lego, tetapi sekarang kami melebarkan sayap dan melihat lebih jauh dari itu," tutup Lee.

Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani aturan penghapusan utang UMKM pertanian hingga peternakan, Selasa (5/11/2024). Kebijakan tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di Bidang Pertanian Perkebunan Peternakan dan kelautan dan UMKM lainnya.

Dengan kata lain, Prabowo resmi menghapus utang macet UMKM pada sektor tersebut. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan, langkah ini sebagai simbol keberpihakan pemerintah kepada para pelaku UMKM yang bergerak di bidang pertanian hingga perikanan, yang bermasalah dengan utang.

"Simbolisasi keberpihakan pemerintah kepada mereka-mereka para pelaku UMKM yang bergerak di bidang pertanian, perikanan, yang selama ini memang ada kurang lebih sekitar 1 jutaan orang, diberikan sebuah penghapusan utang piutang," kata Maman di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Berikut 2 hal penting dari kebijakan Prabowo menghapus utang UMKM Pertanian hingga Peternakan:

1. Utang yang Dihapus hingga Rp 500 Juta

Maman menjelaskan, nilai utang yang dihapuskan maksimal Rp 500 juta untuk usaha dan Rp 300 juta untuk perorangan. Penghapusan utang ini akan dilakukan melalui bank-bank pelat merah atau himbara.

"Rata-rata maksimal untuk badan usaha itu maksimal Rp 500 juta yang utang piutangnya berutang maksimal Rp 500 juta. Untuk perorangan 300 juta," kata Maman di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

2. Syarat Utangnya Bisa Dihapuskan

Maman menekankan, kebijakan ini hanya akan menyasar golongan masyarakat yang memenuhi syarat dan kualifikasi tertentu. Pertama, masyarakat yang terdampak bencana.

"Ini bagi para pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan maupun perkebunan yang memang notabene terkena beberapa permasalahan yaitu misalnya gempa bumi bencana alam dan COVID," ujarnya.

Kedua, penghapusan utang akan diberikan kepada para pelaku-pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan yang notabene memang sudah tidak memiliki kemampuan bayar, serta sudah jatuh tempo.

"Jadi ini yang memang yang betul-betul sudah tidak memiliki kemampuan lagi dan itu rentangnya sekitar 10 tahunan. Jadi saya mau sampaikan ini tidak semua pelaku UMKM (dihapuskan utangnya)," ujarnya.

Dengan demikian, Maman menekankan, tidak semua pelaku UMKM mendapatkan keringanan tersebut. Pemerintah hanya menghapuskan utang dari pihak-pihak yang sudah betul-betul tidak tertolong lagi.

"Artinya bagi pelaku-pelaku UMKM lainnya yang memang memiliki dan dinilai oleh Bank Himbara kita masih memiliki kekuatan untuk terus jalan ya tidak diberikan," terang Maman.

Secara keseluruhan, diperkirakan penghapusan utang ini mencapai Rp 10 triliun. Namun, ia menekankan dana ini tidak melalui APBN, tetapi langsung dengan penghapusan buku piutang di perbankan.

"PP ini dibuat agar pihak bank memiliki ruang payung hukum untuk bisa menghapus. Jadi ini sebetulnya sudah terdaftar ini dalam penghapusbukuan di bank masing-masing dan itu yang mau coba kita buktikan supaya nanti kurang lebih 1 juta pelaku UMKM mereka bisa sehat lagi, bisa mengajukan kembali proses piutang, supaya mereka bisa berusaha lagi ke depannya," jelas Maman.

Presiden Prabowo Subianto resmi meneken aturan penghapusan utang UMKM di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, hingga kelautan. Kebijakan ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang memenuhi syarat tertentu.

Kebijakan penghapusan utang ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di Bidang Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kelautan.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan, kebijakan ini hanya akan menyasar golongan masyarakat yang memenuhi syarat dan kualifikasi tertentu. Pertama, masyarakat yang terdampak bencana.

"Ini bagi para pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan maupun perkebunan yang memang notabene terkena beberapa permasalahan yaitu misalnya gempa bumi bencana alam dan Covid," kata Maman, di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Kedua, penghapusan utang akan diberikan kepada para pelaku-pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan yang notabene memang sudah tidak memiliki kemampuan bayar, serta sudah jatuh tempo.

"Jadi ini yang memang yang betul-betul sudah tidak memiliki kemampuan lagi dan itu rentangnya sekitar 10 tahunan. Jadi saya mau sampaikan ini tidak semua pelaku UMKM (dihapuskan utangnya)," ujarnya.

Dengan demikian, Maman menekankan, tidak semua pelaku UMKM mendapatkan keringanan tersebut. Pemerintah hanya menghapuskan utang dari pihak-pihak yang sudah betul-betul tidak tertolong lagi.

"Artinya bagi pelaku-pelaku UMKM lainnya yang memang memiliki dan dinilai oleh Bank Himbara kita masih memiliki kekuatan untuk terus jalan ya tidak diberikan," kata dia.

Secara keseluruhan, Maman memperkirakan 1 juta pihak yang dihapuskan utangnya. Untuk besaran utang yang dihapuskan, ditetapkan maksimal Rp 500 juta untuk usaha dan Rp 300 juta untuk perorangan.

Sedangkan untuk anggarannya, diperkirakan penghapusan utang ini mencapai Rp 10 triliun. Namun, ia menekankan dana ini tidak melalui APBN, tetapi langsung dengan penghapusan buku piutang di perbankan.

"PP ini dibuat agar pihak bank memiliki ruang payung hukum untuk bisa menghapus. Jadi ini sebetulnya sudah terdaftar ini dalam penghapusbukuan di bank masing-masing dan itu yang mau coba kita buktikan supaya nanti kurang lebih 1 juta pelaku UMKM mereka bisa sehat lagi, bisa mengajukan kembali proses piutang, supaya mereka bisa berusaha lagi ke depannya," terang Maman.

Presiden Prabowo Subianto menyatakan menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) yang menghapus tagihan kredit UMKM di bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan hingga kelautan hari ini. Hal ini dilakukan Prabowo setelah mendengar saran dan aspirasi dari berbagai pihak.

"Pada hari ini Selasa 5 November 2024, saya akan tanda tangani PP Nomor 47 2024 tanggal 5 November 2024 tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di Bidang Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kelautan dan UMKM lainnya," katanya di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Prabowo berharap kebijakan ini akan membantu memuluskan UMKM di sektor tersebut. Adapun aturan teknisnya bakal ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga terkait.

"Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara kita para produsen yang bekerja di pertanian, UMKM, dan nelayan yang merupakan produsen pangan yang penting mereka bisa memuluskan usaha mereka dan bisa lebih berdaya guna bagi negara. Tentang hal teknis akan ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga terkait," bebernya.

"Saya kira itu yg mau saya sampaikan. Kita berdoa agar seluruh petani nelayan UMKM di Indonesia dalay bekerja dalam ketenangan dan keyakinan bahwa rakyat Indonesia dapat menghargai para produsen pangan yang penting bagi negara," sambung Prabowo.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bicara rencana pemerintah untuk menghapus buku dan tagih kredit UMKM. Erick mengatakan, rancangan peraturan pemerintah (RPP) terkait kebijakan tersebut tengah disusun.

"Dan kemarin kami laporkan habis rapat dengan pimpinan Menko Bidang Perekonomian bersama tujuh menteri lain, ada satu yang diminta yaitu percepatan progres RPP hapus buku dan hapus tagih bank dan lembaga keuangan non bank. Ini bagian progres bagaimana kita memastikan stimulus atau kegiatan ekonomi bisa berputar lagi kepada tentu kredit-kredit yang sudah lewat," jelas Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI, DPR Jakarta, Senin (4/11/2024).

Kriteria kredit yang bakal dihapus masih dibahas. Erick mengatakan, pihaknya mengusulkan untuk kriteria yang dihapus dengan rekam jejak lima tahun.

Basuki Hadimuljono resmi dilantik jadi Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) hari ini. Dia mengungkapkan kata-kata pertama Presiden Prabowo Subianto usai dirinya dilantik jadi Kepala OIKN.

Dia bilang usai dilantik, Prabowo langsung menyalaminya dan langsung bilang segera melaksanakan perintahnya. Basuki pun menjawab siap melakukan perintah.

"Saya kira tadi Presiden waktu salami saya, beliau bilang, 'sudah ya saya sudah ngomong, laksanakan!' Saya cuma bilang 'Siap perintah!' begitu," kata Basuki ditemui usai pelantikan, di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024)

Arahan Prabowo sendiri, Basuki bilang IKN harus bisa selesai dalam 4 tahun ke depan, tepatnya di 2028. Dia diminta untuk menggeber pembangunan fasilitas untuk lembaga yudikatif dan legislatif di IKN.

"Kalau untuk ekosistem KIPP kan tinggal yudikatif dan legislatif. Jadi yudikatif, eksekutif, dan legislatif sudah harus siap plus huniannya harus sudah siap," tegas Basuki.

Lihat Video 'Momen Prabowo Lantik Basuki Hadimuljono Jadi Kepala Otorita IKN':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman akan membereskan mafia impor pangan. Jika Kementan gagal memberantas mafia impor, maka dirinya akan mengundurkan diri dari jabatannya.

Hal ini diungkapkan Amran saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI saat mengungkap bagaimana cara mengejar swasembada pangan dengan cetak sawah.

"Mafia impor, insyaallah, kami butuh dukungan. Kalau kami temukan, kami beresin. Kalau kami nggak bisa beresin, aku mundur, aku mundur," kata Amran dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Amran menyebutkan saat dirinya menjabat sebagai Mentan pada 2014-2019, dirinya telah menjebloskan mafia impor 400 orang. Hal ini diungkap sebagai langkah nyata dalam memberantas mafia impor.

"Mafia impor, dulu 400 tersangka dipenjara di periode pertama," ungkapnya.

Menurutnya, masuknya mafia impor pangan karena adanya perdebatan data produksi dalam negeri. Untuk itu, data produksi yang menjadi acuan pemerintah hanya dari Badan Pusat Statistik (BPS).

"Kami sudah minta seluruh Dirjen tidak boleh mengeluarkan data selain BPS. Supaya tidak lagi diperdebatkan, karena mafia masuk di situ. Datanya tidak ada lagi yang kita gunakan selain data BPS. Kami gunakan data BPS, bukan data Kementan, apapun data yang dipercaya BPS," jelasnya.

Presiden Prabowo Subianto telah melantik Wakil Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Wakil Ketua dan Anggota yang dilantik merupakan usulannya.

Luhut mengatakan, sebelum dilantik dirinya telah berdiskusi untuk merumuskan saran dan rekomendasi terhadap penyelarasan kebijakan dan program di bidang ekonomi yang sejalan dengan arahan Prabowo untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%.

"Hari ini, Presiden @prabowo memberikan restu sekaligus melantik Wakil Ketua Dewan beserta Anggota Dewan Ekonomi Nasional yang telah saya ajukan. Sebelum dilantik pada hari ini, kami sudah berdiskusi banyak untuk dapat merumuskan saran dan rekomendasi strategis terhadap penyelarasan kebijakan dan program prioritas di bidang ekonomi sebagai quick wins yang sejalan dengan arahan Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen," papar Luhut di Instagram, Selasa (5/11/2024).

Luhut mengatakan, tim ini nantinya juga akan diberikan tugas oleh Prabowo untuk memantau, mengevaluasi dan memberikan rekomendasi penyelesaian hambatan program prioritas nasional.

"Kelima orang yang dipilih dan dilantik ini adalah para pakar dan praktisi profesional dan sarat pengalaman di bidangnya," imbuhnya.

Meskipun organisasinya ramping, Luhut ingin DEN punya kredibilitas yang nyata. Bukan sekedar dibentuk saja, tetapi mampu menghasilkan sesuatu yang solutif bagi arah kebijakan perekonomian bangsa.

"Saya meyakini bahwa masukan dari kami nantinya akan disusun berdasarkan data yang terverifikasi dan melalui proses penelaahan yang ketat. Dengan perumusan kebijakan yang terukur dan sinergi lintas sektor, kami bertekad mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, demi kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia," terang Luhut.

Berikut ini daftar lengkap Anggota DEN yang sudah resmi dilantik Prabowo:

1. Wakil Ketua DEN: Mari Elka Pangestu

2. Anggota: Chatib Basri

3. Anggota: Arief Anshory Yusuf

4. Anggota: Haryanto Adikoesoemo

5. Anggota: Heriyanto Irawan

6. Anggota: Septian Hario Seto

7. Anggota: Firman Hidayat

Basuki Hadimuljono resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) hari ini. Dia meneruskan tugas di IKN usai menjadi Pelaksana Tugas sejak Juli 2024.

Pelantikan dilakukan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024). Pelantikan diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden 151 P tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala Otorita IKN.

Kemudian dilanjutkan pembacaan sumpah yang dilakukan Prabowo dan diikuti para tokoh yang dilantik. Berikut sumpah yang dibacakan Prabowo dan diikuti para pejabat yang dilantik:

"Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab."

Basuki merupakan Menteri PUPR di era Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Basuki ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas Kepala Otorita IKN sejak Juni 2024, menggantikan Bambang Susantono.

Kabar Basuki bakal jadi Kepala Otorita IKN awalnya disampaikan adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo. Menurut Hashim pengangkatan Basuki sebagai kepala OIKN baru merupakan bukti nyata keseriusan pemerintahan Prabowo dalam melanjutkan pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Jabatan ini disebut setingkat menteri.

Perlu diketahui, aturan terkait Kepala Otorita IKN yang disebut setara menteri ini sudah tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Dalam aturan itu disebutkan Otorita IKN merupakan lembaga setara kementerian. Sehingga kepala lembaga yang diangkat berdasarkan penunjukan presiden dengan seizin DPR ini juga berkedudukan setara menteri.

"Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR," tulis Pasal 5 Ayat 4.

Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin, menyambangi kantor Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, pada Senin (4/11) kemarin. Dalam kesempatan itu keduanya membahas rencana program ke depan untuk penguatan sektor pertahanan Indonesia, salah satunya terkait pengadaan alutsista.

"Kami membahas mengenai beberapa hal di antaranya penguatan sektor pertahanan bangsa Indonesia (baik dari sisi alutsista, harwat, hingga SDM). Diskusi yang sangat produktif dan konstruktif," kata Sri Mulyani dalam unggahannya di Instagram resmi, dikutip Selasa (5/11/2024).

Sri Mulyani menyebut diskusi seperti ini telah rutin dilakukan bersama Menteri Pertahanan (Menhan) sebelumnya, yakni Prabowo Subianto yang kini telah mengemban tugas sebagai presiden.

"Meneruskan tradisi Menhan sebelumnya yang kini menjabat sebagai Presiden RI ke-8, Pak @prabowo. Diskusi seperti ini rutin kami lakukan untuk menyelaraskan visi, utamanya terkait pengelolaan keuangan negara, #APBNKita," tutur Sri Mulyani.

Momen itu juga turut diunggah dalam akun YouTube resmi Kementerian Pertahanan. Kunjungan kerja ke Kementerian Keuangan disebut untuk memperkuat koordinasi, sinergi dan kolaborasi terkait pengelolaan serta optimalisasi anggaran pertahanan.

Dari hasil pertemuan tersebut, keduanya sepakat untuk terus meningkatkan koordinasi dan memastikan pengalokasian anggaran pertahanan berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.

"Membahas strategi perencanaan anggaran pertahanan yang efisien dan berkelanjutan, serta sepakat untuk terus meningkatkan koordinasi, untuk memastikan pengalokasian anggaran pertahanan berjalan sesuai prinsip transparansi serta akuntabilitas," tutur Sjafrie Sjamsoeddin.