Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menggandeng Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) membahas upaya pengentasan kemiskinan di pedesaan.

Kepala BP Taski Budiman Sudjatmiko mengatakan, telah menerima aspirasi dari Apdesi. Antara lain mengenai masalah pendataan orang miskin yang tidak melibatkan kepala desa atau pemerintah desa.

"Ini aspirasi-aspirasi yang memang menjadi perhatian pak presiden, kenapa badan dibentuk adalah untuk membantu mem-backup kementerian-kementerian supaya di dalam penyaluran bantuan sosial, program-program apapun tepat sasaranya," ujar Budiman di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jumat (8/11).

Kemudian, ada juga persoalan yang disampaikan yang bukan kewenangan BP Taskin yakni masalah batas desa. Hal itu nantinya akan disampaikan ke kementerian terkait.

Apdesi juga mengusulkan agar ada listrik, ada satu dokter satu desa, serta satu desa satu industri. Ada juga aspirasi dalam program makan bergizi gratis melibatkan badan usaha milik desa (bumdes)

Yakni agar bumdes yang menjadi salah satu supplier bahan mentah penyediaan program makan bergizi gratis.

Aspirasi-aspirasi tersebut nantinya akan disampaikan kepada presiden dan dibahas bersama kementerian/lembaga.

"Tentu saja kemiskinan bukan cuma di desa, di kota, tentu saja ada kelompok-kelompok lain yang bisa kita ajak bekerja sama nanti," ucap Budiman.

Nanik Sudaryati Deyang, Wakil I BP Taskin menambahkan, kemiskinan ekstrem juga menjadi perhatian BP Taskin. Ia bersyukur pemerintahan Jokowi - Ma'ruf telah menekan angka kemiskinan ekstrem menjadi 0,8%.

Meski begitu pemerintah ke depan juga akan memberi perhatian pada kelompok masyarakat rentan miskin dan kelompok masyarakat menengah yang bisa jatuh ke arah miskin.

"Ini menjadi tugas kami dari Badan Pengentasan Kemiskinan, BP Taskin untuk mensinkronisasi dengan kementerian-kementerian terkait yang menyelenggarakan program pengentasan kemiskinan," kata Nanik.

Ketua Umum Apdesi Sutarwijaya berharap usulan Apdesi dapat direalisasikan. Termasuk usulan masuknya listrik dan sinyal telekomunikasi ke daerah pedalaman.

Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin per Maret 2024 adalah 9,03% atau 25,22 juta orang.

Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2024 sebesar 7,09%, menurun dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 7,29%.

Sementara itu, persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2024 sebesar 11,79%, menurun dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 12,22%.

Dibanding Maret 2023, jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 perkotaan menurun sebanyak 0,1 juta orang (dari 11,74 juta orang pada Maret 2023 menjadi 11,64 juta orang pada Maret 2024).

Sementara itu, pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin perdesaan menurun sebanyak 0,58 juta orang (dari 14,16 juta orang pada Maret 2023 menjadi 13,58 juta orang pada Maret 2024).

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menargetkan pertumbuhan jumlah anggota koperasi bertambah menjadi 60 juta atau dua kali lipat dari jumlah eksisting saat ini.

Hal itu disampaikan Budi saat menerima audiensi dengan Forum Komunikasi Koperasi Besar Indonesia (Forkom KBI) di Kantor Kemenetrian Koperasi, Jum'at (8/11).

"Saya ingin tingkatkan jumlah anggota koperasi capai 60 juta orang," kata Budi.

Dalam catatannya, perkembangan koperasi di Indonesia stagnan bahkan cenderung mengalami penurunan citra akibat beberapa kasus koperasi besar yang mengalami mismanagement. Bahkan menurutnya saat ini jumlah orang berkoperasi di tanah air hanya mencapai 25 juta orang atau tak lebih dari 10 persen dari total masyarakat Indonesia.

Untuk itu, pihaknya berkomitmen untuk melakukan pembenahan secara total terhadap koperasi di Indonesia. Pihaknya pun berencana membuat forum khusus yang fokus berdiskusi terkait pembenahan koperasi yang akan disesuaikan dengan kemajuan zaman.

Ketua Umum Projo ini, juga menyampaikan tugas yang menjadi penting saat ini adalah menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian untuk segera disahkan menjadi Undang-Undang (UU).

“Sudah 32 tahun, koperasi hanya mengacu pada UU No 25 Tahun 1992. Dan saya kira ini sudah kuno dan tak sesuai lagi dengan tuntutan digitalisasi dewasa ini. UU Koperasi yang baru harus selesai dalam 100 hari kerja,” tutupnya.

Diketahui, rencana revisi Undang-Undang Koperasi memang sempat direncanakan akan mulai dibahas bersama dengan DPR RI pada September lalu.

Namun, hingga masa pemerintahan berganti, rencana ini belum juga dilaksanakan.

Menteri Koperasi dan UKM Periode 2019 -2024, Teten Masduki sempat meminta dukungan Komisi VI DPR RI agar legislatif segera membahas Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Perubahan Ketiga Atas UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Perubahan ini didesak karena aturan yang berlaku sudah tidak relevan.

Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Teten menegaskan, Presiden Joko Widodo telah mengirimkan Surat Presiden atau Surpres Nomor R- 46/Pres/09/2023 pada 19 September 2023 ke Ketua DPR RI. Namun, hingga kini DPR RI belum merespons lebih lanjut.

"Terkait dengan RUU Perkoperasian, kami harap pimpinan dan anggota DPR Komisi VI berkenan segera melakukan pembahasan, mengingat Presiden sudah mengirimkan Surpres," ujar Teten, Selasa (19/3).

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - BALI. Uni Eropa akan memberlakukan peraturan antideforestasi Uni Eropa (EUDR). Tujuannya untuk mencegah komoditas yang terkait dengan deforestasi untuk dapat memasuki pasar Uni Eropa.

Hanya saja, Parlemen Uni Eropa (EU) tidak bisa menjelaskan sistem pengukuran risiko (risk benchmarking) sebagaimana disyaratkan dalam EUDR. Tidak hanya mendiskriminasi industri kelapa sawit, namun secara umum aturan antideforestasi mirip Uni Eropa tersebut berpotensi diberlakukan negara lain.

Duta Besar Indonesia untuk UE, Andri Hadi mengatakan pemberlakuan benchamarking ini akan berpotensi bermasalah. Pasalnya, di satu negara saja tidak bisa diberlakukan benchmarking yang sama. Artinya, sama dengan negara-negara lain, Indonesia juga mempunyai wilayah yang berbeda.

"Tidak bisa benchmarking yang sama dilakukan misalnya pada suatu kebun kopi di Sumatra dan kebun kopi di Nusa Tenggara Timur,” katanya Konferensi Kelapa Sawit Indonesia ke-20 dan Outlook Harga 2025 (IPOC) di Nusa Dua, Bali, Kamis (7/11/2024).

Menurut Hadi, sebagai akibat benchamarking suatu negara dikategorikan sebagai high risk dalam hal deforestasi, maka konsekuensinya adalah kemungkinan negara-negara mitra dagangnya di luar UE bisa ikut mengambil tindakan yang merugikan negara tersebut. “Ya, memang EUDR itu dari awal memaksakan one size fit all, yakni satu ukuran diberlakukan untuk semua," jelasnya.

Sebenarnya dari awal Indonesia, sudah meminta perundingan untuk menyamakan persepsi tentang aturan deforestasi ini. Tapi UE tetap memaksakan pemberlakuannya. Hanya saja, ada rencana untuk ditunda sementara karena banyak negara yang keberatan.

Sekretaris Jenderal Dewan Negara-Negara Penghasil Minyak Kelapa Sawit (CPOPC) Rizal Affandi Lukman berujar, pelaksanaan EUDR dipastikan berdampak pada negara-negara Asia Tenggara, kecuali Brunai Darussalam.

“Ada tujuh komoditas yang terdampak oleh EUDR ini, termasuk sawit, kopi dan karet. Indonesia adalah produsen terbesar sawit di dunia, Vietnam produsen besar kopi, sementara Thailand karet,” paparnya.

Yang terang, pemberlakuan EUDR ini tidak hanya akan berdampak pada ekspor Indonesia ke Eropa, tapi juga impor Indonesia dari Eropa. “Ini karena EUDR mensyaratkan bebas deforestasi bagi semua barang komoditi pertanian, perkebunan dan kehutanan di Eropa, baik barang impor dan ekspor,” ungkapnya.

Rizal menuturkan, ekspor Indonesia ke Eropa dalam bentuk produk pertanian, perkebunan dan kehutanan hanya mencapai US$4.4 miliar akibat terdampak kebijakan antideforestasi UE.

Pietro Paganini, Pengamat Minyak Nabati dari Universitas John Cabot, Roma, Italia bilang, negara-negara produsen sawit harus mengintensifkan perundingan dengan Uni Eropa dalam semangat kerja sama untuk menemukan cara terbaik dalam mematuhi peraturan bebas deforestasi. "Sebab, penerapannya diperkirakan tidak hanya akan di Eropa tapi di luar Eropa," sebutnya.

Ian Suwarganda, penasehat bidang sawit untuk Golden Agri-resources (GAR) menambahkan, saat ini negara-negara lain tampaknya sedang mempersiapkan aturan yang sama. “Saya kira negara-negara seperti Amerika Serikat, China dan India pun sedang berusaha merumuskan peraturan yang mirip dengan EUDR itu,” katanya.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto akan melakukan kunjungan ke lima negara. Kunjungan ini merupakan kunjungan pertamanya sebagai presiden.

Prabowo menjelaskan, pada hari ini dirinya beserta delegasi akan kunjungan ke Beijing, China. Hal ini untuk memenuhi undangan dari Presiden China Xi Jinping.

Setelah dari China, Prabowo akan bertolak ke Washington DC untuk memenuhi undangan presiden Amerika Serikat (AS).

Selanjutnya, Prabowo akan menghadiri KTT APEC di Lima, Peru dan menghadiri KTT G20 di Brazil.

Usai dari Brazil Prabowo akan terbang langsung memenuhi undangan perdana menteri Inggris. Sesudah itu, Prabowo kemungkinan akan mampir ke beberapa negara timur tengah dalam rangka perjalanan kembali ke Indonesia.

Prabowo menyebut, diundangnya Indonesia oleh sejumlah negara dan forum internasional, menunjukkan bahwa Indonesia sangat dihormati.

Indonesia dirasakan perlu untuk diundang dan mengadakan pertemuan-pertemuan bilateral dan multilateral. Hal itu dalam rangka membicarakan masalah penting keadaan saat ini. Tidak hanya ekonomi, tapi di suasana geopolitik yang penuh ketegangan.

"Saya kira peranan Indonesia, sikap Indonesia sangat ditunggu oleh banyak pihak. Saya kira ini kehormatan bagi kita ya kita akan memlihara hubungan baik dengan semua pihak," ujar Prabowo di Halimperdana Kusuma, Jumat (8/11).

Prabowo mengaku telah memberi instruksi kepada wakil presiden dan kabinet merah putih untuk menjalankan pemerintahan dengan baik saat dirinya ke luar negeri.

"Saya memberi petunjuk dalam upaya kita minggu-minggu ini, satu, dua bulan ke depan, kita siapkan benar-benar persiapan, kita mulai bekerja keras tahun 2025 untuk memenuhi program yang sudah kita canangkan," jelas Prabowo.

Prabowo juga mengingatkan soal upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dari penyelewengan, ketidakefisiensi, bersih dari manipulasi, dan bersih dari kongkalikong dari pihak lain.

Prabowo menginstruksikan ke semua pihak dan pemerintah, utamanya kabinet merah putih untuk bertindak dengan tegas tapi dengan arif.

"Dan tidak boleh ada unsur politis dalam melaksanakan katakanlah kampanye ini harus tegas harus berani tapi juga upaya harus bersih dari muatan politis dan dari dendam politik. Yang kita ingin ciptakan adalah suasana pemerintah yang bersih saya kira itu," jelas Prabowo.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menambahkan, kunjungan tersebut sebagai salah satu upaya menjaga hubungan baik dengan negara negara sahabat.

Diharapkan juga dapat menghasilkan kerja sama yang menguntungkan. Misalnya di di bidang perdagangan dan bidang energi. Serta kerja sama antar negara kawasan Asia Tenggara, Eropa dan lainnya.

"(MoU investasi) Belum, belum. Nanti kita lihat kalau memang di sana memungkinkan sudah terjadi kesepakatan-kesepakatan tentu akan dilanjutkan," ujar Prasetyo.

Reporter: Kompas TV | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pendaftaran Seleksi Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) atau Petugas Haji 1446 H/2025 M tingkat daerah dibuka mulai hari ini, Kamis (7/11/2024).

Pendaftaran petugas haji 2025 dibuka secara online melalui Pusaka Superappss Kementerian Agama atau laman https://haji.kemenag.go.id/petugas, hingga 15 November 2024 pukul 23.59 WIB.

Ada dua formasi yang akan dibuka pada seleksi PPIH 1446 H tingkat daerah. Pertama, PPIH Kloter (kelompok terbang), yaitu petugas yang menyertai jemaah haji dari keberangkatan ke Tanah Suci hingga pulang kembali ke Tanah Air.

Formasi ini terdiri atas ketua kloter dan pembimbing ibadah kloter.

Kedua, PPIH Arab Saudi, yaitu petugas yang akan memberikan pelayanan kepada jemaah haji selama berada di Tanah Suci. Formasi ini terdiri atas petugas layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, bimbingan ibadah, dan Siskohat.

Syarat Pendaftaran Petugas Haji 2025

Syarat Umum

- Warga Negara Indonesia;
- Beragama Islam;
- Sehat jasmani dan rohani;
- Tidak dalam keadaan hamil;
- Berkomitmen dalam pelayanan jemaah;
- Memiliki integritas, kredibilitas, dan rekam jejak yang baik serta tidak sedang menjadi tersangka pada proses hukum pidana;
- Mampu mengoperasikan Aplikasi Pelaporan PPIH berbasis Android dan/atau iOS;
- Pegawai ASN dan/atau pegawai pada Kementerian Agama, pegawai ASN kementerian/lembaga, TNI dan POLRI;
- Unsur masyarakat dari organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan Islam, dan/atau tenaga profesional; dan
- Diutamakan Pejabat/Pegawai Kementerian Agama yang memiliki pengetahuan, pengalaman atau membidangi Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Syarat Khusus

1. PPIH Kloter

a. Ketua Kloter

- Pegawai ASN Kementerian Agama;
- Berusia paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 58 tahun pada saat mendaftar;
- Memahami fiqih manasik dan alur perjalanan haji;
- Memiliki kemampuan memimpin (leadership), koordinasi, dan komunikasi;
- Diutamakan berpendidikan paling rendah sarjana di bidang Agama Islam;
- Diutamakan sudah menunaikan ibadah haji; dan
- Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.

b. Pembimbing Ibadah Kloter

- Berusia paling rendah 35 tahun dan paling tinggi 60 tahun pada saat mendaftar;
- Telah menunaikan ibadah haji;
- Memiliki sertifikat pembimbing manasik;
- Memahami fiqih manasik dan alur perjalanan haji;
- Berkomitmen melaksanakan tugas bimbingan manasik kepada jemaah haji pra keberangkatan dibuktikan dengan surat pernyataan;
- Berpendidikan paling rendah sarjana; dan
- Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.

2. PPIH Arab Saudi

a. Pelaksana Pelayanan Akomodasi, Konsumsi, dan Transportasi

- Usia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 57 tahun pada saat mendaftar; dan
- Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.

b. Pelaksana Bimbingan Ibadah

- Usia paling rendah 35 tahun dan paling tinggi 60 tahun pada saat mendaftar;
- Telah menunaikan ibadah haji;
- Memahami bimbingan ibadah dan manasik haji;
- Memiliki sertifikat pembimbing manasik haji; dan
Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.

c. Pelaksana Siskohat

- Usia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 57 tahun pada saat mendaftar;
- Pegawai yang bertugas sebagai operator Siskohat pada Kementerian Agama Pusat, Kantor Wilayah, atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan masa kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan;
- Mampu mengoperasikan aplikasi Siskohat;
- Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris; dan
- Diutamakan pernah mengikuti bimbingan teknis Siskohat yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal atau memiliki sertifikat atau piagam.

Cara Daftar Petugas Haji 2025

Berikut langkah-langkah pendaftaran petugas haji 2025:

1. Buka laman https://haji.kemenag.go.id/petugas dan klik pendaftaran petugas

2. Pilih jenis tugas

2. Pilih Kankemenag Kab-Kota/Kanwil Tempat Pendaftaran

3. Isikan NIK yang sesuai

4. Isikan Nama Lengkap, Tanggal Lahir, Alamat email (tidak boleh menggunakan email yang pernah digunakan daftar petugas di tahun sebelumnya)

Tonton:Badan Haji Bentuk Keseriusan Prabowo dalam Penyelenggaraan Haji

5. Isikan Nomor WhatsApp yang aktif

6. Klik Daftar

7. Peserta selanjutnya akan diminta untuk mengunggah dokumen dan menyelesaikan pendaftaran

Artikel ini sudah tayang di Kompas.tv, berjudul: "Link Pendaftaran Petugas Haji 2025 Tingkat Daerah yang Dibuka Hari Ini, Simak Panduan dan Syaratnya"

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkap pihaknya saat ini tengah melakukan pemetaan terhadap aset-aset BUMN yang dapat disumbangkan untuk program 3 juta rumah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

"Kita punya kesepakatan akan memetakan seluruh aset BUMN yang tentu konteksnya perumahan, di mana yang memang untuk perumahan rakyat, lalu juga di mana perumahan menengah nantinya," ujar Erick usai melakukan pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (7/11) malam.

Erick menambahkan, Kementerian BUMN maupun perusahaan-perusahaan BUMN siap mendukung penuh sejumlah langkah yang dilakukan Maruarar dalam menyediakan hunian yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Erick juga mendorong skema perpanjangan tenor kredit rumah hingga 30 tahun.

"Supaya membantu masyarakat yang memang sudah punya budget tertentu dengan ditarik 30 tahun dia akan cicilannya jauh lebih murah," tambah Erick.

Skema tersebut menurutnya tak hanya memudahkan masyarakat mendapatkan hunian dengan cicilan yang lebih terjangkau, melainkan juga memiliki alokasi lebih yang bisa meningkatkan daya beli masyarakat.

Erick menyampaikan BUMN memiliki contoh sukses dalam membangun hunian terintegrasi yang terjangkau. Hal ini terealisasi berkat sinergi antar BUMN seperti KAI, Perumnas, hingga BTN.

Dia menambahkan, BUMN saat ini juga telah membangun model hunian terintegrasi sistem transportasi umum atau TOD di delapan titik. Erick telah berhasil mengoptimalkan lahan-lahan KAI menjadi sebuah hunian yang bermanfaat bagi masyarakat.

"InsyaAllah nanti saya dengan Pak Ara juga akan mengusulkan ke Bapak Presiden, kalau beliau berkenan untuk program 100 hari, salah satunya ada TOD yang terbaru yang unitnya cukup besar itu 900 unit di sebuah lokasi," tutup Erick.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait atau Ara mengatakan, upaya penyediaan rumah bagi masyarakat memerlukan kerja bersama. Ara menyambut positif dukungan penuh BUMN dalam akselerasi penyediaan rumah bagi Masyarakat.

"Seperti di Kejaksaan kami dapat dukungan yang luar biasa, dapat tanah 1.000 hektare di Banten. Dari Pak Nusron (Menteri ATR) dapat dukungan yang luar biasa, dapat tanah di Mojokerto 150 hektare, di Tangerang kurang lebih tujuh hektare. Nah dari Pak Erick hari ini luar biasa, yang pertama kami mensinergikan ya dengan BTN," ujar Ara.

Ara menyampaikan, akan bertemu dengan direksi BTN besok malam dan memberi sinyal gebrakan baru dalam sektor pembiayaan perumahan. Ara menegaskan, kehadiran negara dalam sektor perumahan rakyat.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan adanya potensi BUMN-BUMN sehat akan mengalami konsolidasi untuk mendukung terbentuknyaBadan Pengelola Investasi Daya Anagatra Nusantara (BPI Danantara) yang dicetuskan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Ketika banyak yang sehat, ini mau dikonsolidasikan, ya gak apa-apa. Memang garis tangan saya restrukturisasi. Jadi yang sisa nanti, kita restrukturisasi," kata Erick dalam acara konferensi pers yang dilaksanakan di kantor BUMN, Kamis (07/11).

Ia menambahkan saat ini dari total 47 perusahaan BUMN. Tinggal tujuh BUMN yang masih dalam kondisi 'sakit'.

"Sekarang sudah terlihat banyak sekali perusahaan BUMN yang sehat dari 47, 40 sudah sehat, 7 masih restrukturisasi. Seperti Krakatau Steel yang yang kita tahu, ini lagi restrukturisasi, " tambahnya.

Adapun ke-7 BUMN sakit tersebut adalah PT Krakatau Steel (KRAS), PT Bio Farma (Persero), PT Wijaya Karya (WIKA), PT Waskita Karya (WSKT), PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Perum Perumnas, dan Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI).

Sebagai informasi, Kementerian BUMN pada 2023 lalu merealisasikan setoran dividen sebesar Rp 82,1 triliun ke kas negara. Sedangkan untuk 2024, Erick menargetkan dividen dapat menyentuh angka Rp 90 triliun.

Sementara, jika melansirdari laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tujuh BUMN penyumbang dividen terbesar sepanjang 2023 adalah sebagai berikut:

1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) yang menyetorkan dividen Rp 23,23 triliun.
2. PT Pertamina (Persero) yang menyetorkan dividen ke kas negara senilai Rp 14,02 triliun.
3. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) dengan kontribusi dividen mencapai Rp 12,84 triliun.
4. PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) dengan realisasi dividen sebesar Rp 8,64 triliun.
5. Lalu sub holding BUMN sektor tambang yaitu MIND ID yang menyetorkan dividen senilai Rp 7,45 triliun.
6. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) dengan dividen senilai Rp 6,27 triliun
7. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tbk dengan dividen senilai Rp 3,09 triliun.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bank Indoensia (BI) mencatat, posisi cadangan devisa mencapai US$ 151,2 miliar pada Oktober 2024. Angaka ini meningkat 0,87% dari bulan sebelumnya yang mencapai US$ 149,9 miliar.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso menyampaikan, meningkatnya cadangan devisa tersebut ditopang kenaikan yang bersumber dari penerimaan pajak dan jasa serta penarikan pinjaman luar negeri pemerintah.

“Posisi cadangan devisa pada akhir Oktober 2024 setara dengan pembiayaan 6,6 bulan impor atau 6,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor,” tutur Denny dalam keterangan tertulisnya, Kamis (7/11).

Adapun Ia menyampaikan, posisi cadangan devisa pada Oktober 2024 juga mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Ke depan, Bank Indonesia memandang cadangan devisa memadai untuk mendukung ketahanan sektor eksternal.

Disamping itu, Denny menambahkan, prospek ekspor yang tetap positif serta neraca transaksi modal dan finansial yang diprakirakan tetap mencatatkan surplus, sejalan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang menarik, mendukung tetap terjaganya ketahanan eksternal.

“Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal guna menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ungkapnya.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menyebutkan program makan bergizi gratis besutan Presiden Prabowo Subianto bakal disalurkan oleh pihaknya melalui satuan pelayanan di setiap daerah.

Adapun tiap-tiap satuan pelayanan tersebut bakal mengelola anggaran yang fantastis setiap tahunnya. Seperti diketahui, untuk melaksanana program ini pemerintah bakal menggelontorkan anggaran sebesar Rp 71 triliun di tahun 2025.

“Satuan pelayanan ini akan mengelola antara Rp 9 miliar - Rp 11 miliar per tahun,” ujar Dadan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11).

Dadan menjelaskan, 85% dari uang yang dikelola oleh satuan pelayanan tersebut digelontorkan untuk membeli bahan baku makanan bergizi yang berasal dari pertanian di Tanah Air.

Di samping itu, kata dia, satuan pelayanan yang berada di daerah-daerah akan melayani 3.000 anak mulai dari Paud hingga anak di bangku SMA. Bukan hanya akan sekolah saja, ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita juga tak luput dari pemberian pelayanan.

“Ini adalah investasi besar-besaran pemerintah Prabowo-Gibran terhadap sumber daya manusia Indonesia jangka panjang untuk menyongsong Indonesia emas 2045,” tandasnya.

Lebih lanjut, Dadan menambahkan, provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki titik layanan yang jumbo, di mana mencapai 749 titik. Dia bilang, anggaran yang bakal mengalir ke NTT tersebut mencapai Rp 8 triliun.

“Jadi APBD NTT hanya Rp 2 triliun, Badan Gizi Nasional akan mengirim uang ke NTT kurang lebih Rp 8 triliun atau empat kali lebih besar dari APBD-nya,” tandasnya.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID – BANDUNG. Pemerintah akan segera mengurus kebutuhan gedung kantor baru untuk memenuhi bertambahnya jumlah kementerian di kabinet Merah Putih menjadi 48 dari sebelumnya 34.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban menyampaikan, pihaknya akan melakukan optimalisasi untuk memenuhi kebutuhan gedung kementerian yang dibutuhkan.

“Misalnya ada kementerian yang (dipecah) dari satu menjadi tiga. Nah mereka masing-masing bisa menggunakan asetnya, eks dari direktorat jenderal-direktorat jenderalnya,” tutur Rio kepada awak media, Kamis (8/11).

Ia menambahkan, pihaknya akan terus memonitor terkait data aset yang dimiliki agar bisa dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan tambahan tersebut.

Meski begitu, standard gedung yang akan digunakan nantinya, harus Standar Barang Sesuai Kebutuhan (SBSK). “Nah berdasarkan itu, kita berkonsultasi dengan kementerian-kementeriannya,” ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, kebutuhan gedung-gedung kantor untuk kementerian baru selesai diurus.

"Alhamdulillah, semua (gedung untuk kementerian) sudah beres. Hanya ada beberapa badan yang tinggal kita cari ruangannya," kata Prasetyo di Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10).

Ia menuturkan, pihaknya tidak mencari gedung baru untuk menampung kementerian-kementerian baru.

Pihaknya menggunakan gedung yang lama, termasuk menggabungkan gedung untuk Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dengan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Reporter: Whiwid Anjani | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk yang bekerja di sektor informal masih mendominasi di Indonesia.

Tercatat, penduduk yang bekerja di sektor informal pada Agustus 2024 mencapai 83,83 juta yang setara dengan 57,95% dari total penduduk bekerja. Sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 60,81 juta orang atau setara dengan 42,05%.

Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan Sunardi Sinaga menjelaskan, dominasi pekerja informal dipengaruhi oleh karakteristik perekonomian yang didominasi oleh sektor usaha mikro, kecil, dan menengah.

“Untuk itu, kami di Kementerian Ketenagakerjaan berkomitmen untuk meningkatkan program pelatihan vokasi, kewirausahaan, dan perluasan akses jaminan sosial,” ungkap Sunardi kepada KONTAN, Rabu (6/11) malam.

Tujuannya, agar pekerja informal memiliki banyak kesempatan jika ingin beralih ke pekerjaan formal dan memastikan bahwa mereka yang bekerja di sektor informal bisa mendapatkan perlindungan ketenagakerjaan.

Sunardi berharap dengan kolaborasi yang kuat antara sektor formal dan informal, bisa membangun perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan.

“Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang turun sebesar 0,41% poin menjadi 4,91% juga menunjukkan arah positif dalam pembangunan ketenagakerjaan nasional,” tuturnya.

Sunardi optimistis dengan sinergi kebijakan yang tepat, perbaikan ini akan berkontribusi positif pada daya tahan ekonomi negara.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID – BANDUNG. Pemerintah berencana membentuk Komite Penanganan Hak Tagih Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pengganti Satgas BLBI.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan sekaligus Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban menyampaikan, pihaknya belum bisa menjelaskan lebih lanjut terkait pembentukan komite tersebut. Dia juga belum bisa memastikan apakah komite tersebut akan diterapkan pada 2025 mendatang atau tidak.

“Kami masih menunggu prosesnya. Saya nggak bisa komen dulu soal itu,” tutur Rio sapaan akrabnya kepada awak media, Kamis (8/11).

Meki begitu, Rio menjelaskan, secara tugas antara satgas BLBI sebelumnya dengan pembentukan Komite Tagih Dana BLBI tidak akan jauh berbeda. Tugasnya adalah meneruskan tugas yang sudah ada ketentuannya saat ini, yakni untuk menuntaskan hak tagih negara atas sisa piutang negara maupun aset properti obligor BLBI.

Sebelumnya, Rio menjelaskan bahwa pembentukan komite tersebut masih berupa usulan dan akan dibicarakan bersama kementerian terkait.

"Itu merupakan usul karena Satgas kan sifatnya temporer. Tapi komite itu sendiri sedang kita lihat. Kita bersama-sama dengan kementerian terkait, itu masih dibicarakan bentuknya," ujar Rionald kepada awak media di Gedung Parlemen, Senin (9/9).

Sebagai informasi, dalam aturannya, Satgas BLBI berakhir Desember 2024.

“Kalau secara formal kan Satgas berakhir keputusan formal. Waktu itu diperpanjang sampai Desember 2024. Makanya kemudian kita mengusulkan dibentuk sesuatu seperti komite tetaplah. Karena bagaimanapun juga kan negara tetap mempunyai tagihan kepada orang-orang ini," kata Rio.