Bisnis.com, DENPASAR – Pemerintah Kabupaten Bima berupaya menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari intensifikasi pendapatan lain-lain daerah yang sah sektor kelautan dan perikanan.

Potensi laut Kabupaten dengan luas mencapai 3,5 juta km2 dengan panjang pantai 446 km hingga saat ini masih belum memberikan pemasukan yang signifikan terhadap kas daerah. Terlihat dari PAD Kabupaten Bima pada 2023 hanya Rp175 miliar. Kabupaten Bima juga memiliki 84 pulau kecil.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bima, Dahlan Noer menjelaskan Pemkab telah berupaya memaksimalkan pendapatan dari sektor laut melalui kolaborasi antara organisasi pemerintah daerah (OPD). Rencana intensifikasi target capaian Rp200 miliar harus dapat dimaksimalkan. Namun, unit kerja terkait perlu mencari beberapa sumber potensi penyumbang pajak dan retribusi unggulan secara optimal.

"Target bisa dicapai jika ada sinergi dan harmoni, bekerjasama dengan perusahaan sehingga target tersebut bisa ditingkatkan secara bertahap,” jelas Dahlan dari siaran pers, Selasa (22/10/2024).

Dahlan juga menjelaskan pembiayaan pembangunan dan peningkatan PAD memerlukan investasi. Oleh karena itu Pemkab Bima membuka karpet merah bagi investor yang ingin menanamkan modal atau berbisnis di sektor kelautan.

Dahlan menyebut dengan semakin banyaknya investasi sektor perikanan dan kelautan seperti tambak udang yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Kabupaten Bima, akan bisa memberikan manfaat dan penggunaan dalam pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai informasi, realisasi investasi dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten Bima pada 2023 Rp241,89 miliar. Sedangkan investasi asing di Kabupaten Bima baru terealisasi Rp14,5 miliar.

Menurut Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) NTB, Kabupaten Bima sebenarnya memiliki potensi yang besar karena letaknya yang strategis dekat dengan destinasi Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur (NTT). Di Kabupaten Bima juga terdapat Kawasan Pengembangan Sangiang, Komodo dan Sape, (Sakosa) yang merupakan kawasan dengan potensi pariwisata dan perikanan laut.

Kabupaten Bima juga didukung oleh pelabuhan Sape sebagai jalur utama transportasi laut yang menuju Labuan Bajo.

Bisnis.com, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) akan melakukan uji coba penerapan opsen pajak PKB, BBN-KB, serta opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) di bulan November 2024.

Penjabat Gubernur Sumsel Elen Setiadi menerangkan opsen pajak adalah bagian dari transformasi sistem pendapatan tentang pajak daerah, dimana sebelumnya menggunakan sistem bagi hasil menjadisplit bill.

Diketahui, opsen pajak merupakan pelaksanaan dari Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) yang akan berlaku penuh mulai 5 Januari 2025 mendatang.

“Jadi sekarang setiap wajib pajak (WP) yang membayar pajak di tiga hal itu (PKB, BBN-KB dan MBLB) maka by system akan langsung di split mana bagian provinsi dan mana bagian kabupaten kota,” jelas Elen usai penandatanganan perjanjian kerjasama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota, Selasa (22/10/2024).

Dengan demikian, kata dia, masing-masing kabupaten kota dapat menghitung pendapatan asli daerah secara real time [langsung] tanpa menunggu konsolidasi, perhitungan dan lain sebagainya.

Sehingga diharapkan kabupaten kota bisa menghitung pendapatan setiap hari dan melihat apakah jumlahnya sudah optimal. “Kalau sudah optimum kita bisa melanjutkan untuk upaya peningkatan pendapatan pajak daerah terutama untuk tiga pajak opsen tadi,” tegasnya.

Untuk diketahui, secara regulasi Sumsel saat ini menjadi empat provinsi yang telahmenyelesaikan peraturan di tingkat provinsi dan masuk dalam 12 provinsi yang telah melakukan perjanjian kerja sama (PKS).

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumsel, Achmad Rizwan mengatakan opsen pajak PKB dan BBN-KB akan menyebabkan pendapatan pajak di provinsi berkurang.

Dia menjelaskan untuk mekanisme saat ini menggunakan sistem dana bagi hasil yang dikelola oleh pemerintah provinsi dengan besaran ke kabupaten kota sebesar 30%.

Sedangkan setelah penerapan opsen, pemerintah kabupaten kota akan mendapatkan opsen dari PKB dan BBN-KB sebesar 66% dari pembayaran pajak yang terutang dengan pembagian secara real time.

“Karena selama ini pembayaran pajak pada tiga instrumen tersebut lebih dulu masuk ke RKUD provinsi baru kemudian disalurkan ke RKUD kabupaten kota. Untuk tahun 2025 langsung dibayarkan ke RKUD kabupaten kota begitu para wajib pajak membayar,” jelasnya.

Adapun sebagai gantinya, opsen dari pajak mineral bukan logam dan batuan akan sepenuhnya masuk ke Pemerintah Provinsi Sumsel.

Bisnis.com, MALANG — Kegiatan dunia usaha di wilayah kerja Bank Indonesia (BI) Malang termoderasi pada triwulan III/2024 seiring normalisasi permintaan pascamomen festive season Ramadan, cuti bersama HBKN Idulfitri dan Iduladha dan berakhirnya libur sekolah tengah tahun pada triwulan sebelumnya.

Kepala Perwakilan BI Malang, Febrina, mengatakan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) pada triwulan III/2024 mengindikasikan kinerja kegiatan usaha tetap tumbuh meski termoderasi dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal tersebut tercermin dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) kegiatan usaha pada triwulan III/2024 sebesar 12,67%, termoderasi dari 21,72% pada triwulan II/2024.

“Melambatnya kinerja kegiatan dunia usaha pada triwulan III/2024 didorong terutama oleh menurunnya kinerja sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (SBT 4,28%), Perdagangan Besar dan Eceran (SBT 1,53%) dan Transportasi dan Pergudangan (SBT -0,92%),” katanya, Selasa (22/10/2024).

Hal ini terjadi seiring normalisasi permintaan pascamomen festive season Ramadan, cuti bersama HBKN Idulfitri dan Iduladha dan berakhirnya libur sekolah tengah tahun pada triwulan sebelumnya.

Menurutnya, investasi pada triwulan III/2024 meningkat. Pada triwulan III/2024, SBT investasi tercatat sebesar 10,02%, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya dengan SBT sebesar 5,49%, sedangkan Saldo Bersih (SB) kondisi keuangan tercatat tumbuh positif dengan SB sebesar 12,37%, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya dengan SB sebesar 10,62%.

“Meningkatnya kondisi keuangan dunia usaha didorong oleh membaiknya akses kredit dan rentabilitas,” ucapnya.

Pada triwulan IV/2024, dia menegaskan, responden memprakirakan kegiatan usaha tumbuh dengan SBT sebesar 32,94%, lebih tinggi dibandingkan SBT 12,67% pada triwulan III 2024.

Terakselerasinya kegiatan usaha tersebut seiring meningkatnya kinerja sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (SBT 5,74%), Perdagangan Besar dan Eceran (SBT 16,11%) dan Transportasi dan Pergudangan (SBT 0,92%). Peningkatan ini diprakirakan didorong oleh momen HBKN Nataru, serta berlangsungnya Pilkada serentak yang mendorong konsumsi Rumah Tangga meningkat.

Sementara itu, La Nina yang diprediksi semakin melemah pada triwulan IV/2024 berpotensi meningkatkan produktivitas komoditas hortikultura di tengah cuaca yang kondusif.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai kegiatan dunia usaha triwulan III/2024 yang termoderasi karena pergeseran prioritas pengeluaran rumah tangga pascamomen-momen penting Ramadan, Idulfiri, dan kebutuhan pendidikan.

Menurutnya, pada triwulan III/2024 masyarakat sedikit “ngerem” tingkat konsumsi untuk mengumpulkan bekal momen liburan akhir tahun. Tidak bisa dipungkiri, jika konsumsi rumah tangga mengalami penghematan maka akan sangat berpengaruh pada aktivitas perekonomian, karena lebih dari 60% perekonomian digerakkan dari pengeluruan konsumsi rumah tangga.

Untuk mempertahankan konsumi rumah tangga, kata dia, dibutuhkan stimulus fiskal seperti diskon perpajakan, bansos, dan kebijakan lainnya untuk memperkuat daya beli. Di sisi lain, penurunan tingkat suka bunga BI menjadi salah satu amunisi untuk kegiatan dunia usaha lebih atraktif di triwulan IV/2024. (K24)

Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menanggapi jumlah kementerian di Kabinet Merah Putih pada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang dianggap terlalu gemuk.

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota DPR Said Abdullah di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa (22/10/2024).

Dari sudut pandang DPR, kata Said, tentunya apapun yang telah diputuskan Prabowo pastinya sudah dipersiapkan sedemikian rupa seperti SOTK (Susunan Organisasi Tata Kerja) dan Perpresnya.

“Itu artinya bahwa presiden sudah memperhitungkan tentang arah kebijakan yang mau dicapai dalam waktu tempo yang sesingkat-singkatnya, secepat-cepatnya, karena presiden akan ngebut kerja,” katanya.

Akan tetapi, Said menyampaikan dan berharap bahwa presiden dapat mengevaluasi kinerja para menteri dalam waktu enam bulan atau satu tahun pertama supaya fairness-nya tercapai.

“Kalau belum apa-apa kita memvonis [kabinet] presiden terlalu gemuk, nanti kita akan bisa, karena apa, belum apa-apa presiden sudah divonis. Beri kesempatan dan pasti Bapak Presiden juga akan mengevaluasi,” katanya.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah menyusun kabinet yang akan membantu kerjanya pada periode 5 tahun mendatang. Dengan jumlah jumbo itu, Prabowo menargetkan untuk bergerak lincah.

Prabowo telah resmi melantik 54 menteri serta pejabat setingkat menteri (kepala badan/lembaga) dan 56 wakil meneteri Kabinet Merah Putih periode 2024–2029 pada Senin (21/10/2024).

Sementara pada Selasa (22/10/2024), Prabowo juga melantik 24 orang yang terbagi menjadi Stafsus Utusan Khusus, Penasihat Khusus, dan Kepala Badan.

Bisnis.com, BANDUNG ---Kendati sudah disahkan tahun 2020 lalu Peraturan Daerah (Perda) Penataan dan Pengembangan ekonomi kreatif (ekraf) Kota Bandung ternyata belum optimal dilaksanakan.

Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi menyampaikan belum puas dengan kinerja pemerintah atas pelaksanan Perda Ekraf karena belum sepenuhnya dijalankan. Bahkan Peraturan Wali Kota (Perwal) sebagai turunan Perda belum lengkap.

Menurut Asep, idealnya Pemkot banyak berkomunikasi dengan pemerintah pusat terkait bidang Ekraf yang memiliki payung hukum UU No.24/2018. Dia meminta Pemkot harus segera koordinasi, kolaborasi bagaimana pengembangan ekraf.

Pihaknya juga mendorong Pemkot Bandung agar segera membuat perwal, kemudian rencana induk dan pembentukan komite.

"Tinggal laksanakan apa yang sudah dituangkan dalam perda dijalankan, sekali lagi kami dari DPRD ikut mengawasi karena itu tugas kami. Dan pengawasan itu pelaksanaan perda, saya target 2025 karena sudah cukup lama (2020 disahkan)," katanya, Selasa (22/10/2024).

Politisi PKS ini mengapresiasi jika Kota Bandung punya perhatian terhadap para pelaku usaha, bukan sekedar penataan dan perkembangan ekraf saja. Dengan adanya Perda, yang akan banyak diuntungkan adalah para pelaku ekonomi kreatif.

Asep berharap hadirnya perda ini memperlancar, mengakselerasi, pelaku e-kraf untuk semakin optimal dan produktif. Didalam perda, diantaranya dibentuk komite pengembangan e-kraf terdiri dari unsur pemerintah, unsur dunia usaha, unsur Pendidikan, unsur komunitas dan media massa.

“Saya pernah tanya komite terkait Perda apa sudah jalan. Komite bertugas mengaklerasi, karena ketika bicara ekonomi kreatif harus ekosistem. Jadi ekonomi kreatif itu harus sebuah ekosistem bukan sekedar output, mulai produksi, desain, penjualannya, bagaimana mendatangkan orang. Itu kan harus ekosistem nah tugas komite ini diantaranya bagaimana mengoptimalisasi ekonomi kreatif,” ujarnya.

Masih kata Asep, banyak harapan dari pelaku usaha adanya perda ini dapat mengaklerasi, terlebih Kota Bandung memiliki gedung creative hub, youth space, co working space. Dimana itu semua bisa menggerakkan orang semakin kreatif, semakin berdaya.

“Banyak di pelaku ekonomi kreatif di Bandung ini sudah mendunia, membuat game, sudah membuat sebuah software. Nah itu kan, bagaimana dioptimalkan. Di perda itu pun akan mengapresiasi terhadap data pelaku ekonomi kreatif yang produknya sudah lolos, seleksi, dikurasi, distempel logo layak. Dan dijadikan khas ekonomi kreatif Kota Bandung,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menko Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan menyatakan bakal memprioritaskan pertahanan atau pengamanan siber di Indonesia.

Dia mengatakan, salah satu pengamanan siber yang diprioritaskan pada lembaga yang dipimpinnya itu yakni terkait dengan keamanan data.

"Kalau siber, siber juga menjadi salah satu perhatian yang harus dilakukan oleh kita. Khususnya di dalam defense siber dan keamanan data. Ini menjadi prioritas," ujar Budi di kantornya, Rabu (22/10/2024).

Eks Kepala BIN itu menambahkan, peningkatan tersebut bakal dilakukan melalui peningkatan sinergitas antar lembaga terkait pengamanan siber dengan lebih maksimal.

"Kita tahu masih banyak instrumen kementerian lembaga yang menangani permasalahan yang siber. Ini yang perlu kita sinergikan agar lebih optimal dan maksimal," pungkasnya.

Sebagai informasi, salah satu serangan siber yang menjadi sorotan publik yakni soal gangguan server PDN disebabkan oleh serangan ransomware LockBit 3.02 pada akhir Juni 2024.

Serangan tersebut memiliki kemampuan yang mampu menyesuaikan berbagai opsi selama kompilasi dan eksekusi muatan. LockBit 3.0 menggunakan pendekatan modular dan mengenkripsi muatan hingga eksekusi, yang menghadirkan hambatan signifikan untuk analisis dan deteksi malware.

Bisnis.com, PADANG - Minat masyarakat di Kota Padang, Sumatra Barat, untuk tabungan emas melalui konversi sampah di Bank Sampah Panca Daya semakin meningkat hingga Oktober 2024 ini.

Direktur Bank Sampah Panca Daya Mina Dewi Sukmawati mengatakan terhitung sejak awal adanya kerja sama Bank Sampah Panca Daya dengan PT Pegadaian (Persero) melalui program The Gade Clan and Gold atau menjual sampah untuk menjadi tabungan emas, jumlah masyarakat yang telah memiliki tabungan emas mencapai 6.000 orang.

"Bank Sampah saat ini semakin berkembang banyak orang yang semakin sadar dalam pengelolaan sampah. Jumlahnya sekarang 6.000 orang dan 4.000 orang diantaranya merupakan ASN (aparatur sipil negara) Padang," katanya, Selasa (22/10/2024).

Dia menjelaskan dari 6.000 nasabah itu saat ini posisi tabungan emas sebanyak 400 gram dan bila dihitung dengan harga emas Selasa (22/10) ini Rp1,5 juta per 1 gram, maka total nilai tabungan emas sebesar Rp600 juta.

Dewi menyampaikan jumlah nasabah itu baru di wilayah Padang atau di kantor induk Bank Sampah. Karena saat ini Bank Sampah telah berkembang hingga ke Kabupaten Solok dan Kota Pariaman.

"Kalau Solok dan Pariaman masih baru, progres saat ini masih melakukan edukasi dan upaya agar masyarakat di Solok dan Pariaman memiliki minat yang sama di Padang," ujarnya.

Menurutnya bicara soal minat, hebatnya lagi kesadaran masyarakat soal memilah sampah dari rumah ini, tidak hanya dari kalangan masyarakat umum, tapi juga sudah diikuti oleh para ASN Padang, buktinya 4.000 ASN sudah menjadi nasabah.

"Per pekannya ASN ini datang ke Kantor Induk Bank Sampah Panca Daya menghantarkan sampahnya. Tidak hanya ibu-ibu ASN, tapi bapak-bapak ASN juga datang menghantarkan sampah dari rumahnya. Hal ini kami lihat sangat bagus," sebut dia.

Dewi melihat kedepan jumlah peserta dari ASN itu akan terus meningkat seiring waktu terus berjalan, karena regulasi dan kebijakan dari pemerintah telah mendukung menukarkan sampah menjadi emas tersebut.

Untuk itu, Bank Sampah Panca Daya telah mempersiapkan sebuah program yang baru yang akan diluncurkan pada tahun 2025 mendatang. Program itu satu RW satu Bank Sampah dan satu rumah kompos.

"Jadi dengan adanya program itu, Bank Sampah siap menampung sampah organik, karena selama ini kami hanya membeli sampah anorganik. Kenapa sampah organik bisa ditukarkan jadi emas itu, karena kami ingin mengajak masyarakat memulai mengelola sampah sejak dari rumah," ucapnya.

Namun untuk menjalankan pengelolaan sampah itu, perlu ada usaha seperti maggot di suatu kawasan RW nya. Dengan demikian, dia memperhitungkan hanya sekitar 10% sampah yang sampai hingga ke tempat pembuangan akhir (TPA) sampah.

"Kalau program 2025 itu nantinya berjalan sesuai rencana, maka dapat diperkirakan tabungan emas bakal meningkat, dan jumlah nasabah ke Bank Sampah pun terus meluas," jelasnya.

Dia berharap upaya dan rencana dari Bank Sampah Panca Daya dapat didukung oleh semua pihak, sehingga persoalan sampah di Padang bisa dikendalikan dengan baik.

"Persoalan sampah ini sebenarnya bisa ditangani sejak dari rumah tangga, dan kami memang mengajak kesadaran masyarakat mengelola sampah dari rumah tangga itu," tutup Dewi.

Terpisah, Pj Wali Kota Padang Andree Harmadi Algamar menyampaikan ada sejumlah alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan sampah di Kota Padang yang saat ini lebih dari 60% sampah Kota Padang merupakan sampah organik.

"Penting untuk membangun budaya mengurangi atau bahkan menghilangkan sisa makanan, seperti dengan makan secara bertahap dalam porsi kecil, terutama pada acara makan prasmanan," ujar Andree.

Menurutnya melihat ada salah satu upaya yang bisa dijadikan solusi dari persoalan sampah itu yakni melakukan pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular.

Dengan demikian sampah anorganik diharapkan dapat didaur ulang, sementara sampah organik dapat diolah menjadi pupuk menggunakan metode maggot atau cacing tanah.

"Konsep ini bertujuan untuk mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA dan memaksimalkan potensi sampah sebagai sumber daya yang bernilai ekonomis," ujarnya.

Salah satu bukti yang telah berjalan saat ini yakni peran Bank Sampah yang ada di Padang. Kedepan Pemkot Padang akan terus mendukung keberadaan dan peran dari bank sampah tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - PresidenPrabowo Subianto telah mengangkat lebih dari 100 orang menjadi menteri hingga kepala badan/lembaga yang akan membantu kabinet pemerintahannya.

Selama dua hari setelah dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu, Prabowo telah mengangkat dan melantik politikus, pengusaha, birokrat, penceramah, profesional hingga pesohor. Sebelumnya, Prabowo juga telah mengumumkan kabinetnya.

Pengumuman kabinet Prabowo dilakukan pada hari yang sama dengan pelantikannya, Minggu (20/10/2024). Pada saat itu, dia mengumumkan nama kabinetnya yakni 'Kabinet Merah Putih'. Kemudian, Ketua Umum Partai Gerindra itu langsung melantik anggota kabinetnya dalam dua hari ke depan.

"Demikian telah saya umumkan para menteri dan para wakil menteri Kabinet Merah Putih. Dan rencananya besok pagi akan saya lantik para menteri pukul 10.00 dan pada siang harinya saya akan lantik para wakil menteri," tutur Prabowo di Istana Merdeka, Minggu (20/10/2024).

Menariknya, tidak semua anggota kabinet yang dilantik pada 21 dan 22 Oktober diumumkan olehnya pada Minggu malam. Selain kepala badan/lembaga, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan tidak diumumkan pada 20 Oktober.

Berdasarkan perhitungan Bisnis, Prabowo mengangkat dan melantik 137 posisi atau jabatan di pemerintahannya. Ada satu orang yang menjabat dua posisi, yakni Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan. Sehingga, sejatinya ada 136 orang yang dilantik Prabowo.

Pelantikan gelombang pertama kabinet Prabowo dilakukan Senin (21/10/2024) pagi. Ada 53 orang yang dilantik, terdiri dari 7 menteri koordinator, 41 menteri, 1 Jaksa Agung, 1 Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), 1 Kepala Staf Presiden (KSP), 1 Kepala Kantor Komunikasi Presiden serta 1 Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

Pada gelombang kedua, Senin (21/10/2024) siang, Prabowo kembali melantik 57 orang meliputi 55 wakil menteri dan wakil menteri koordinator, 1 Sekretaris Kabinet (Seskab) serta 1 Wakil Kepala Staf Presiden.

Pada hari ini, Selasa (22/10/2024), Prabowo melantik 27 orang kepala badan dan lembaga negara, serta penasihat khusus, utusan khusus dan staf khusus.

Sebanyak 27 orang itu meliputi 1 Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), 7 penasihat khusus, 7 utusan khusus, serta 1 staf khusus.

Kemudian, 1 Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus; 2 Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara; 2 Kepala dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji; 1 Kepala dan 2 Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan; 1 Wakil Kepala Badan Gizi Nasional; serta 2 Kepala dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam), Budi Gunawan menyatakan bakal memprioritaskan pemberantasan judi onlinedi Indonesia.

Budi mengatakan, saat ini persoalan judi online telah meresahkan kalangan masyarakat baik secara individu maupun keluarga.

Oleh karenanya, dia menyatakan bahwa Menkopolkam yang dipimpinnya bakal lebih serius lagi dalam memberantas judi online di Tanah Air.

"Yang kedua judi online, karena sudah meresahkan, sangat meresahkan perorangan, rumah tangga, lingkungan dan sebagainya. Juga tidak boleh main-main lagi. Harus ditangani dengan baik dan lebih tajam, lebih maksimal," ujarnya di Kemenkopolhukam, Selasa (22/10/2024).

Dia menambahkan, pemberantas judi online ini tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan bakal berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait, termasuk dengan aparat penegak hukum.

"Tentunya banyak hal yang harus kita selaraskan nanti dengan kementerian lembaga yang menjadi ujung tombak di bidang penegakan hukum," pungkasnya.

Sementara itu, Eks Menkopolhukam Hadi Tjahjanto menyatakan bahwa saat ini tugas Kasatgas Judi Online yang telah dibentuk Joko Widodo bakal diemban Budi Gunawan.

Dia menambahkan, penyerahan tugas itu juga merupakan amanat dari Presiden Prabowo Subianto agar Menkopolkam bisa lebih fokus memberantas judi online.

"Seperti Keppres sebelumnya, [Menkopolkam] sebagai Kasatgas," ujar Hadi.

Bisnis.com, BANDUNG--Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan kuota penangkapan benih bening lobster (BBL) atau benur untuk Jawa Barat sebanyak 20 juta ekor. Sudah termanfaatkan berapa?
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jabar Hermansyah mengatakan sejak Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster lahir, maka BBL bisa ditangkap secara legal.
"Jawa Barat itu mendapatkan kuota sekitar 20 juta ekor lobster, benih lobster, jadi benih-benih lobster itu 20 juta ekor per tahun," katanya di Gedung Sate, Bandung, Selasa (22/10/2024).
Menurutnya kuota sebesar itu seluruhnya sudah dibagikan ke daerah dimana mayoritas seluruhnya ada di Jawa Barat bagian selatan. "Ini kita sudah bagikan, itu kan semuanya berada di Jabar Selatan, jadi dari Sukabumi sampai Pengandaran," tuturnya.
Kuota terbesar menurutnya diterima oleh Kabupaten Sukabumi, dimana mencapai hampir 50%. Dari informasi yang diterima Hermansyah, saat ini kuota tersebut sudah hampir menyentuh angka 20 juta BBL. "Sudah hampir habis ya, mendekati 20 juta sudah," ujarnya.
Namun Hermansyah menilai meski kuota BBL diterima Jabar sangat besar namun tidak semua koperasi atau kelompok nelayan yang mendapatkan kuota memanfaatkan. "Jadi misalnya satu koperasi mendapatkan kuota 5 juta, tapi ternyata laporannya dia belum [memanfaatkan], masih jauh dari angka itu," katanya.
Guna mempercepat penyerapan kuota, pihaknya tengah mendorong agar kuota yang tidak dimanfaatkan oleh koperasi tersebut dialihkan pada koperasi di wilayah yang sama. "Karena sebenarnya masih banyak koperasi-koperasi yang ingin mendapatkan kuota itu," ujarnya.
Jumlah koperasi atau kelompok nelayan yang memanfaatkan kuota tersebut menurut Hermansyah jumlahnya sekitar 200 lebih. Bertindak sebagai penerima hasil tangkapan nelayan, koperasi kemudian bertindak menyalurkan BBL untuk kepentingan dagang atau budi daya.

"Kalau untuk dikirim keluar [ekspor] itu harus melalui BLU-nya KKP jadi nanti BLU yang mengatur apakah itu untuk budi daya atau diekspor," katanya.
Hermansyah menilai lahirnya KepmenKP juga berfungsi untuk mengurangi penyelundupan BBL ke luar negeri. Dengan adanya BLU sebagai pengumpul menurutnya harusnya tidak ada lagi kebocoran lobster ke luar negeri.
"Hanya saja memang di lapangan kelihatannya ada jalur yang tidak resmi, yang menawarkan harga yang lebih tinggi daripada harga yang dibeli BLU itu sendiri, sehingga kemungkinan kebocoran itu masih ada," katanya.

Pada Maret 2024, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono resmi menerbitkan Permen KP No.7/2024.

Melalui beleid ini, pemerintah membuka peluang ekspor benur yang sempat dilarang pada 2015 dan kemudian dibuka pada 2020, sebelum akhirnya ditutup kembali oleh Trenggono saat pertama kali menduduki posisi Menteri KKP, menggantikan Edhy Prabowo.

Dalam regulasi tersebut, Trenggono mengizinkan penangkapan benur untuk pembudidayaan. Pembudidayaan benur dapat dilakukan di dalam dan/atau di luar wilayah Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - Puasa weton adalah tradisi spiritual dalam budaya Jawa yang dilakukan untuk mendapatkan ketenangan batin serta keberkahan. Tata cara puasa weton meliputi niat puasa, sahur sebelum fajar, dan berpuasa penuh hingga Magrib, serupa dengan puasa pada umumnya.

Selama menjalani puasa ini, terdapat beberapa pantangan puasa weton, seperti menghindari konsumsi daging, minuman beralkohol, dan merokok. Puasa ini biasanya dilakukan pada hari kelahiran seseorang berdasarkan hitungan weton, dengan tujuan memperkuat hubungan spiritual dan menjaga keseimbangan hidup.

Masyarakat Jawa pun biasa mengamalkan puasa weton sebagai cara untuk memperingati hari kelahiran. Dengan berpuasa weton, dipercaya seseorang akan mendapat berkah dan bisa meningkatkan kualitas rohani.

Masyarakat Jawa dikenal masih menjaga budaya-budaya peninggalan leluhur. Salah satunya adalah mempercayai weton. Weton merupakan hitung-hitungan dalam budaya Jawa yang bisa dijadikan patokan untuk mengerjakan sesuatu.

Mengutip dari buku Karakter, Weton, dan Non Performing Financing (2024), weton diartikan sebagai hari kelahiran.

Pengertian dan Cara Puasa Weton

Puasa Weton merupakan salah satu jenis puasa yang biasa dilakukan oleh masyarakat Jawa ketika hari kelahiran.

Mengutip buku Siapa Berpuasa Dimudahkan Urusannya (2015), Puasa weton dilakukan pada hari kelahiran berdasarkan perhitungan penanggalan Jawa yang berputar selama 35 hari.

Sehingga cara melakukan puasa weton yakni dilakukan setiap 35 hari sekali, ketika seseorang bertemu dengan tanggal lahirnya. Misalnya seseorang lahir pada hari Rabu Pon, maka orang tersebut bisa melakukan puasa weton pada hari tersebut.

Namun ada juga yang mempercayai bahwa puasa weton baiknya dilakukan selama 3 hari. Yakni satu hari menjelang hari kelahiran, waktu kelahiran, dan sesudah hari kelahiran.

Tata cara puasa weton sama seperti puasa yang dilakukan oleh umat Islam. Yakni menahan nafsu, makan, dan minum mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari.

Manfaat Puasa Weton

Puasa weton dipercaya dilakukan untuk mendapatkan wahyu dah berkah. Hal ini masih dipercaya bagi sebagian masyarakat Jawa. Melakukan puasa weton juga dapat meningkatkan kualitas rohani seseorang, agar orang tersebut bisa merasa lebih dekat dengan sang pencipta.

Puasa weton juga dinilai sebagai tindakan penghormatan dan penghayatan untuk mengucap rasa syukur kepada pencipta di hari kelahiran.

Pantangan Puasa Weton

Pantangan yang harus dihindari seseorang saat melakukan puasa weton adalah makan, minum, dan berbuat dosa. Selain itu saat sedang berpuasa weton ada informasi pantangan untuk mengonsumsi daging.

Dengan mengikuti tata cara puasa weton dan menjaga pantangan yang ditetapkan, seperti tidak merokok, berjudi, atau mengonsumsi daging, pelaksana puasa dapat memperoleh manfaat spiritual dan keseimbangan hidup.

Penting untuk tetap disiplin dalam menjalankan puasa ini, agar tujuan utama yaitu introspeksi diri dan mendekatkan diri kepada Tuhan dapat tercapai. Memahami pantangan puasa weton juga membantu menjaga kemurnian niat dan fokus pada spiritualitas selama menjalankan tradisi ini.

Bisnis.com, TAIPEI - Pertamina Hulu Rokan (PHR) kembali mengukir prestasi Internasional dengan meraih Gold Medal untuk inovasi teknologi i-TERM, pada Taiwan Innotech Expo (TIE) 2024 di Taipei World Trade Center, Taipe, 19 Oktober 2024 lalu.

i-TERM dianggap layak mendapatkan penghargaan tertinggi bidang inovasi teknologi tata kelola reservoir karena terbukti berhasil diimplementasikan di 80 lapangan minyak WK Rokan, dengan nilai tambah (value creation) hingga 90 juta dolar atau sekitar 1,3 triliun rupiah. Selain Gold Medal, i-TERM juga meraih Special Award for excellent effort in creating invention dari KIPA (Korea Invention Promotion Association).

i-TERM (innovative technology in Reservoir Management) merupakan terobosan baru dan inovatif dalam industri migas. Tidak seperti metode konvensional yang mengandalkan perhitungan manual dan sumuran, i-TERM menggunakan teknologi digital untuk secara otomatis mengevaluasi dan menggunakan advance reservoir management dalam memilih sumur yang paling potensial untuk ditingkatkan produksinya melalui peningkatan kapasitas pompa (pump size-up). Hasilnya? Proses yang lebih cepat, lebih akurat, dan lebih efisien.

Peningkatan ukuran pompa merupakan bagian penting dari optimalisasi reservoir dengan memasang pompa sumur bor yang lebih besar untuk meningkatkan laju produksi. Tantangannya adalah menentukan waktu serta lokasi sumur yang tepat secara geologi lapangan yang akan diimplementasikan.

Yang menarik, teknologi i-TERM yang dikembangkan oleh Tim Asset Development (AD) SLO PHR ini menggunakan platform aplikasi generik, sehingga berpotensi digunakan oleh industri migas lain. “ini sumbangsih PHR kepada dunia migas nasional, dalam upaya menjaga ketersediaan energi nasional melalui pencapaian target 1 juta barel produksi minyak per hari pada 2030 mendatang,” ujar Andre Wijanarko, EVP Upstream Business PHR.

Taiwan Innotech Expo adalah salah satu pameran inovasi terkemuka di Asia. Program tahunan ini menjadi wadah bagi para inovator, peneliti, perusahaan, dan pemerintah untuk memamerkan teknologi terbaru, menjalin kerjasama, dan mendorong pertumbuhan industri.

Dengan tema sentral Smart Tech Island – The New Era of AI, TIE-2024 kali ini fokus pada bidang Informasi Digital, Keamanan Data, Teknologi Kesehatan Presisi, Teknologi Pertahanan, Energi Baru Terbarukan, serta ketahanan infrastruktur sipil dan militer.