Bisnis.com, MEDAN - Kelompok Tani Karet 'Mbuah Page' (Poktan Karmage) Desa Kuta Jurung Kec. Sinembah Tanjung Muda (STM) Hilir Kab. Deli Serdang, Sumatra Utara mempertanyakan bantuan cuka dari pemerintah yang tak kunjung datang.

Ketua Poktan Karmage Sungkunen Tarigan mengatakan cuka tersebut akan digunakan sebagai pembeku getah karet petani sebelum bahan olah karet (bokar) diperjualbelikan.

Sekitar satu tahun lalu, Sungkunen menyebut kelompoknya mendapat tawaran dari perwakilan dinas terkait di wilayahnya untuk mengajukan permohonan bantuan cuka. Meski seluruh persyaratan yang diminta telah dipenuhi, kelanjutan bantuan tersebut tak lagi terdengar.

"Kami sebenarnya tidak meminta [bantuan cuka]. Waktu itu, datang orang dari Dinas meminta kami membuat proposal agar turun bantuan cuka. Kami siapkan semua persyaratan yang diminta. Sudah kami kirim juga. Tapi sampai sekarang tidak ada kabar lagi," kata Sungkunen saat dihubungi Bisnis, Senin (21/10/2024).

Dikatakan Sungkunen, bantuan cuka dari pemerintah akan sangat membantu petani menekan biaya produksi. Apalagi di tengah harga bokar yang masih belum sesuai dengan harapan. Dia menyebut, dulu, harga satu kilogram bokar bisa untuk membeli satu kilogram beras.

Lebih dari itu, kualitas bokar juga ditentukan oleh jenis pembeku yang dipakai. Sungkunen mengungkapkan bahwa sebelum ada bantuan cuka dari pemerintah, para petani di wilayahnya menggunakan pupuk kimia untuk membekukan getah karet yang baru mereka sadap.

"Rupanya, pemakaian pupuk kimia merusak kualitas bokar kami. Itu juga yang membuat harga bokar jadi sulit naik," kata dia.

Sungkunen mengakui daya tawar bokar di tahun ini jauh lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya yang bisa menyentuh Rp8.000 per kg.

Dalam pasar lelang awal Oktober kemarin, bokar petani di kawasan Desa Kuta Jurung diangkut pembeli di harga Rp14.500 per kilogram (kg). Harga itu diketahui turun dari harga lelang sebelumnya yang menyentuh Rp15.500 per kg, tapi kali ini petani tak harus mengantar bokar ke pabrik pembeli.

Diungkapkan Sungkunen, sejauh ini kelompok petaninya baru dua kali menerima bantuan cuka untuk membekukan getah karet yang baru disadap.

Namun, bantuan tak datang setiap tahun. Tahun 2022 menjadi tahun terakhir poktan di Deli Serdang ini menerima bantuan cuka dari pemerintah. Sungkunen pun menyebut telah beberapa kali menanyakan perihal tersebut ke dinas terkait.

"Jawabannya selalu sama, belum turun dari [pemerintah] pusat," kata dia.

Kelompok tani karet di STM Hilir yang jumlahnya semakin sedikit ini kini terbilang berjalan tanpa pengawasan. Mulai dari bibit, pupuk, hingga skema penjualan bokar untuk menaikkan daya tawar harga selama ini hampir mereka usahakan sendiri, meski Sumut merupakan penghasil karet terbesar kedua di Indonesia.

Sungkunen mengatakan para petani tak menuntut banyak dari pemerintah. Selain kestabilan harga, dia berharap pemerintah menepati apa yang dijanjikan kepada petani.

"Ini untuk memenuhi harapan pemerintah juga, agar harga bokar kita bisa terus naik sehingga kualitasnya juga harus baik," katanya. (K68)

Bisnis.com, BANDUNG – Perda Bangunan Gedung Kota Bandung sudah disahkan sejak 2022, sayangnya terkait dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ternyata masih kurang tersosialisasikan.

Anggota DPRD Kota Bandung Juniarso Ridwan mengatakan kondisi ini membuat kesadaran masyarakat yang mengajukan PBG masih rendah. “Banyak warga yang beranggapan daripada susah bikin PBG mending bangun duluan saja lah,” katanya, Senin (21/10/2024).

Selain itu sejak diberlakukan perda ini petugas yang berhak melakukan pengawasan ternyata di lapangan hampir tidak ada. Pasalnya, penilik bangunan gedung di organisasi perangkat daerah (OPD) belum ada yang dilakukan pelatihan.

“Seharusnya perlu ada pelatihan semacam bimtek, disiapkan. Jadi yang melakukan pengawasan itu istilahnya penilik bangunan gedung. Sekarang hanya sporadis, tidak ada tindakan yang optimal,” keluhnya.

Karenanya politisi Golkar ini meminta pemerintah kota agar lebih maksimal lagi melakukan sosialisi dan edukasi perda PBG ini. Juniarso juga menyayangkan Pemkot Bandung terkhusus Dinas Cipta Karya, Bina Kontruksi dan Tata Ruang belum menyusun big data tentang perizinan bangunan.

“Selain pengajuan masyarakat rendah, big data perizinan pun belum ada. Ini karena respon pemda-nya kurang, jadi big data tentang sebaran bangunan, jumlah bangunan itu berapa persen yang berizin ini belum ada. Perlu disusun big data oleh cipta bintar, karenanya pelanggar merasa bebas,” imbuhnya.

Dia juga menilai pekerjaan rumah Pemkot Bandung belum memiliki auditor bangunan. “Jadi seperti ini ada orang membangun dari sisi kontruksi aman tidak? Tidak bisa dipastikan, jadi hanya secara visual saja terlihat, tapi bagaimana keamanannya, kontruksinya, apakah penulangannya sudah benar, pembetonan-nya sudah benar, pembuatan pondasi sudah benar, ini belum ada,” ungkapnya.

Padahal kehadiran auditor sendiri berdasarkan amanat menteri PUPR no 15 tahun 2018, mengenai penilik bangunan atau building inspektur. “Seharusnya ada, untuk bangunan gedung yang besar memang ada tim penilai bangunan, ada tim ada arsiteknya, kontruksi tapi untuk yang kecil seperti pemukiman yang menyebar ini belum ada,” tuturnya.

Alasan dibuatkan perda PBG itu sendiri guna memberikan kepastian hukum, legalitas bangunan terjamin, kenyamanan, ketenangan, dan keamanannya bagi pemilik gedung, sehingga betul-betul terjamin oleh pemerintah.

Tetapi masalahnya ini peraturan baru di masyarakat sehingga perlu ada sosialisasi yang lebih intensif. IMB atau PBG ini lebih pada persetujuan artinya inisiatif masyarakat.

“Ya jadi ada memang satu kawasan jalannya sudah ada dan ada juga yang belum. Kemudian juga drainase saluran, penggelontoran. Ada kalanya ada permohonan untuk dibangun rumah tetapi disana belum dibangun jalan dan drainase kan ini sulit. Karena jalan dan drainase harus dibangun pemerintah sebetulnya tapi kalau untuk kepentingan pengembang perumahan nanti si pengembang ini menyediakan baik itu jalan, drainase, taman lingkungan dan sebagainya,” bebernya.

Masa kedaluarsa PBG menurutnya harus diperbaharui setiap melakukan pembangun terutama bila berubah semisal menambah lantai dari pembangunan awal. Namun perlu diingat berdasarkan tata ruang peruntukan rumah tinggal tidak bisa digunakan usaha. Karena jika tidak sesuai peruntukan maka izin susah keluar.

Selain kendala-kendala tersebut, Juniarso menyayangkan sejak perda ini kepastian hukum atau tindak lanjut surat bukti kepemilikan gedung ini belum ada yang terbit.

“Perda perlu ada tindak lanjut, perincian, breakdown dari perda itu berupa perwal, supaya pengaturan teknis ada panduannya penilik bangunan auditor belum ada,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan bahwa sektor yang berkaitan dengan pangan akan berada di bawah koordinasinya, termasuk Badan Urusan Logistik (Bulog) hingga Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Selain keduanya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Badan Usaha Bidang Pangan, dan badan pangan lainnya juga berada di bawah koordinasi Kemenko Pangan.

Zulhas menuturkan bahwa koordinasi dan sinergi itu dilakukan untuk mencapai swasembada, baik pangan dan energi pada lima tahun ke depan. Menurutnya, swasembada yang digaungkan Prabowo Subianto merupakan misi yang jelas.

“Sedang diselesaikan, jadi pangan itu tentu pertanian, Bulog, Bapanas, badan karantina, kelautan, kehutanan lingkungan, badan usaha bidang pangan, dan instansi lain yang terkait,” kata Zulhas saat ditemui seusai acara Serah Terima Jabatan Menteri Perdagangan, di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Sayangnya, Zulhas enggan berkomentar lebih jauh terkait 100 hari kerja ke depan dirinya mengemban tugas sebagai Menko Pangan. Namun yang jelas, dia berharap Indonesia bisa mencapai swasembada pada lima tahun mendatang.

Lebih lanjut, Zulhas pun mengaku kantornya tengah dalam persiapan. Ini mengingat Menko Pangan merupakan jabatan baru di Kabinet Merah Putih.

“Kita lihat ntar lah, ya [target 100 hari kerja], nanti kalau kantor saya sudah rapih, kalian saya undang semua ya. Pokoknya lima tahun Insya Allah swasembada,” kata Zulhas.

Berdasarkan catatan Bisnis, sebelum dilantik sebagai Presiden ke-8, Prabowo Subianto menekankan bahwa Indonesia akan menjadi net exporter pangan untuk dunia dalam lima tahun mendatang. Bahkan, Prabowo optimistis Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia.

Dia juga menyebut Indonesia bukan hanya sebatas menjadi swasembada pangan. Menurut pria yang masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Indonesia harus bersyukur di tengah gejolak geopolitik dan rivalitas adidaya yang diperkirakan akan mengerek harga BBM dunia.

Selain itu, lanjut Prabowo, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga meramalkan dunia akan mengalami kelaparan.

“Ternyata kita bersyukur, kita hitung, tim saya berhitung dalam lima tahun akan datang, kita akan tidak hanya swasembada pangan, kita akan jadi net exporter pangan untuk dunia, kita akan jadi lumbung pangan dunia,” kata Prabowo dalam Kongres PAN pada Sabtu (24/8/2024), dikutip pada Minggu (25/8/2024).

Selain swasembada pangan, Prabowo juga menyebut bahwa tak lama lagi Indonesia tidak perlu melakukan impor solar. Dengan demikian, Indonesia akan menjadi swasembada energi.

Nantinya, keberadaan energi atau solar akan berasal dari kelapa sawit bernama bio diesel, yang kini sudah menjadi B35. Ke depan, Prabowo berjanji akan mempercepat diesel menjadi B50 yang akan menghemat pengeluaran hingga US$20 miliar atau sekitar Rp300 triliun per tahun.

“Dengan kita mencapai B50, biodiesel 50% dari kelapa sawit, begitu kita mencapai B50, yang Insyaallah akhir tahun ini atau awal tahun depan, kita akan menghemat US$20 miliar satu tahun, uang kita tidak perlu kita kirim ke luar negeri lagi. Rp300 triliun lebih akan beredar di Indonesia,” ungkapnya.

Bisnis.com, CIREBON - Harga daging ayam di pasar tradisional Kabupaten Cirebon mengalami kenaikan signifikan pada Senin (21/10/2024). Kondisi tersebut dikhawatirkan menambah beban masyarakat terutama para konsumen dan pedagang kecil.

Di beberapa pasar tradisional seperti Pasar Sumber dan Pasar Pasalaran, harga daging ayam per kilogram melonjak dari Rp29.000 menjadi Rp34.500 dalam kurun waktu seminggu terakhir. Angka tersebut pun tertinggi sepanjang sejarah.

Kenaikan ini membuat sejumlah konsumen dan pedagang ayam merasakan dampaknya secara langsung. Menurut informasi dari beberapa pedagang di Pasar Sumber, kenaikan harga ini disebabkan oleh berkurangnya pasokan ayam dari peternak.

Burhan, salah satu pedagang daging ayam di pasar tersebut, menyebutkan bahwa pasokan ayam dari peternak lokal dan luar kota menurun drastis sejak awal bulan Oktober.

“Pasokan ayam ke pasar memang sedikit berkurang satu minggu terakhir. Tetapi, permintaan dari konsumen semakin naik. Kalau seperti ini, biasanya harga suka naik," kata Burhan, Senin (21/10/2024).

Burhan menyebutkan, berdasarkan keterangan dari distributor, cuaca yang kurang bersahabat juga mempengaruhi produksi ayam. Kondisi tersebut membuat penyakit menyerang hewah sehingga mengurangi jumlah ayam siap potong.

Kenaikan harga ini tentunya membuat para pedagang daging ayam di pasar tradisional terjepit. Di satu sisi, mereka harus membeli ayam dengan harga yang lebih tinggi dari distributor atau peternak, tetapi di sisi lain, mereka harus menyesuaikan harga jual agar tetap terjangkau bagi konsumen.

“Banyak pembeli yang mengeluh soal harga ayam sekarang. Jadi, mau tidak mau, kami harus pintar-pintar mengatur harga jual," kata Burhan.

Para konsumen yang biasa membeli ayam untuk kebutuhan harian juga merasakan beban dari kenaikan harga ini.

Beberapa pedagang berharap agar kenaikan harga ini bersifat sementara dan tidak terus berlanjut hingga akhir tahun. Mereka khawatir jika harga terus meroket, daya beli masyarakat akan semakin turun, dan omset pedagang pun menurun drastis.

“Kami berharap harga bisa segera stabil lagi. Kalau terus naik seperti ini, kami yang jadi korban, karena masyarakat juga enggan membeli kalau harganya terlalu mahal," kata Burhan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut kementeriannya akan membawahi sejumlah kementerian teknis, salah satunya Kementerian Sosial (Kemensos).

Untuk diketahui, Menteri Sosial atau Mensos dijabat oleh Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang diketahui sempat bersitegang dengan Cak Imin terjait dengan PBNU dan PKB.

"Salah satu kementerian yang membidangi kesejahteraan sosial jadi itulah bagian dari tugas kami," ujarnya kepada wartawan usai pelantikan Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Dengan demikian, kini Cak Imin dan Gus Ipul berada di satu kabinet pemerintahan dan akan berkoordinasi. Ketua Umum PKB itu memastikan komunikasi yang baik dengan Sekjen PBNU tersebut.

"Ya, wajib, wajib [komunikasinya bagus]," kata pria yang sebelumnya bersaing dengan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.

Sebelumnya, Cak Imin menyampaikan bahwa dia mendapatkan amanat dari Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat. Itu menjadi satu dari tujuh kemenko baru yang dibuat Prabowo.

"Hari ini saya diberi amanat oleh pak Prabowo untuk memimpin Kementerian Koordinator Pemberdayanman Masyarakat," ujarnya.

Pria yang pernah menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu mengungkap kementeriannya akan membawahi sejumlah kementerian teknis.

Beberapa di antaranya adalah Kementerian Koperasi, Kementerian UMKM, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta Kementerian Sosial.

Bisnis.com, MAKASSAR — Kementerian Keuangan RI melalui Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) turut melakukan upaya pengembangan potensi ekonomi Sulawesi Selatan (Sulsel) di sektor perikanan, salah satunya dengan mendorong penguatan penyaluran pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor tersebut.

Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sulsel Supendi mengatakan pihaknya bersama segenap regulator bidang ekonomi keuangan di provinsi ini tengah merancang strategi guna sektor perikanan Sulsel bisa maju. Pasalnya ada banyak potensi yang bisa digali namun belum termanfaatkan hingga saat ini.

Sebagai lembaga yang berperan dalam pembinaan regulasi penyaluran KUR, DJPb akan mencoba mendorong penyaluran pembiayaan sektor perikanan menjadi lebih mudah dan lebih banyak lagi. Melalui cara ini, diproyeksi para pelaku industri di sektor ini bisa semakin menggeliat.

Penyaluran KUR sektor perikanan di Sulsel sendiri hingga Agustus 2024 tercatat sebesar Rp458,21 miliar. Angkanya masih kalah jauh jika dibandingkan penyaluran di sektor pertanian, perburuan dan kehutanan yang tercatat mencapai Rp5,05 triliun pada periode yang sama.

"Sektor perikanan sejauh ini selalu masuk jajaran lima besar penyaluran KUR paling banyak di Sulsel, tapi jika dibandingkan dengan pertanian, perbandingannya sangat jauh. Maka kita akan mencoba mendorong ini," ungkapnya melalui keterangan resmi, Sabtu (19/10/2024).

Supendi menambahkan, selain KUR, upaya lain yang akan dilakukan pihaknya adalah dengan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) ke daerah. Untuk itu diharapkan agar pemerintah kabupaten/kota bisa menggali dan memetakan potensi daerahnya secara komprehensif serta melengkapinya dengan data yang detail, sebagai dasar pengajuan permintaan DAK.

Di sisi lain, Kepala Kantor Perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) III Sulsel Fuad Zaen juga akan mendorong optimalisasi sumber dana simpanan di perbankan, terutama di daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan ekonomi. Hal ini bisa menjadi dukungan dari upaya penyaluran kredit oleh perbankan.

"Untuk itu upaya mendorong kesadaran masyarakat untuk menabung di bank akan terus dilanjutkan melalui penguatan literasi keuangan di kabupaten/kota se-Sulsel," tuturnya.

Bisnis.com,JAKARTA - Muhaimin Iskandar atau yang kerap kali disapa Cak Imin telah resmi dilantik sebagai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PMK) di Kabinet Merah Putih usai dilantik pada Senin (21/10/2024) oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka.

Adapun, sebanyak 53 menteri dan kepala badan/lembaga setingkat menteri yang diumumkan Prabowo masuk ke dalam Kabinet Merah Putih. Dari jumlah tersebut, hampir setengahnya merupakan menteri dari kalangan profesional.

Cak Imin sendiri lahir pada 24 September 1996 di Jombang, Jawa Timur. Ia juga merupakan ketua umum Partai kebangkitan Bangsa (PKB) sejak 2005 hingga saat ini.

Ia mendaftarkan diri ke Universitas Gadjah Mada Yogyakarta untuk berkuliah pada 1985, menjadi mahasiswa dari fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas tersebut.

Cak Imin kemudian melanjutkan pendidikan S2 di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Indonesia pada 2001 dan menerima gelar Doktor Honoris Causa di bidang sosiologi politik Universitas Airlangga pada 2017.

Muhaimin kemudian memulai perjalanan politiknya pada 1999 kala dirinya berhasil menempati kursi di DPR RI mewakili Sidoarjo. Karirnya kemudian semakin berlanjut, seperti terpilih menjadi wakil ketua MPR RI periode 2018-2019.

Nama Cak Imin kemudian juga semakin mencuat, setelah disandingkan dengan Anies Baswedan, sebagai calon wakil Presiden dalam pemilihan umum Presiden 2024 lalu.

Kekayaan Cak Imin

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dengan tahun lapor 17 Oktober 2023, Cak Imin memiliki harta kekayaan yang mencapai sebesar Rp25,97 miliar.

Cak Imin diketahui memiliki lima tanah dan bangunan di Kota Jakarta Selatan, yang seluruhnya merupakan hasil sendiri. Seluruhnya memiliki nilai sebesar Rp24.7 miliar.

Kemudian, dia juga memiliki Motor Piaggio keluaran 2017 yang merupakan hasil sendiri, dan Mobil Toyota Alphard Minibus keluaran 2009 yang merupakan warisan dengan nilai Rp259 juta.

Dia kemudian juga memiliki harta bergerak lainnya, yang sebesar Rp171,5 juta, serta kas dan setara kas senilai Rp844,54 juta.

Bisnis.com, JAKARTA -- Konsolidasi bank pembangunan daerah (BPD) menjadi salah satu agenda besar pada tahun 2024. Setelah OJK merilis aturan pemenuhan modal, bank daerah aktif melakukan konsolidasi lewat skema kelompok usaha bank (KUB).

Bank BJB (BJBR), Bank Jatim (BJTM) dan Bank DKI menjadi tiga bank daerah yang aktif menjalin kerja sama dengan bank daerah lain. Hingga sejauh ini, Bank BJB diketahui telah bekerja sama lewat skema KUB dengan 4 bank daerah lain.

Keempat BPD yang bekerja sama dengan Bank BJB ialah Bank Sultra, Bank Maluku Malut, Bank Jambi, dan Bank Bengkulu.

Tidak mau ketinggalan, Bank Jatim juga terus meningkatkan konsolidasi dengan tiga BPD lain. Sedikitnya tiga BPD yang berpeluang masuk dalam KUB BJTM Bank NTB Syariah, Bank Lampung dan Bank Banten (BEKS).

Bank BJB dan Bank Jatim menyetor modal guna memiliki saham di setiap bank daerah yang masuk dalam KUB perseroan.

Bank Jatim misalnya telah menyelesaikan transaksi penyertaan modal kepada Bank NTB Syariah senilai Rp100 miliar pada Rabu (9/10). Lewat aksi korporasi itu, Bank Jatim memiliki 4,09% saham di Bank NTB Syariah.

Selain itu, perseroan juga menyiapkan dana Rp160 miliar untuk penyertaan saham pada Bank Lampung dan Bank Banten. Perinciannya, Rp150 miliar untuk penyertaan saham pada Bank Lampung dan Rp10 miliar pada Bank Banten.

Selain kedua emiten bank itu, Bank DKI juga diketahui terus meningkatkan kerja sama KUB dengan Bank NTT. Bank DKI dikabarkan bakal menyerap saham baru dari rights issue Bank NTT.

"Jadi konsep KUB ini, Bank DKI akan masuk bukan mengakuisisi tapi nanti kita akan ada rights issue dari Bank NTT, kita ambil saham baru itu sebagai pemegang saham baru," kata Agus Haryoto Widodo, Direktur Utama Bank DKI, Senin (14/10/2024).

Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut penguatan permodalan menjadi salah satu cara mendorong pertumbuhan BPD.Bank daerah harus memenuhi Modal Inti Minimum (MIM) sebesar Rp3 triliun per 31 Desember 2024.

Hingga akhir 2023, OJK mencatat terdapat 12 BPD yang belum memenuhi ketentuan MIM. Dari jumlah itu 2 BPD akan melakukan pemenuhan MIM melalui setoran modal mandiri, sementara 10 BPD akan melakukan konsolidasi dalam bentuk KUB.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melantik Yusril Ihza Mahendra sebagai Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Yusril adalah nama lama. Politikus yang mengaku dekat dengan tokoh Masyumi sekaligus pendiri bangsa, Muhammad Natsir itu, telah malang melintang di dunia birokrasi sejak zaman Orde Baru.

Putra asal Kepulauan Bangka Belitung itu tercatat pernah bekerja di Sekretariat Negara (Setneg) dan menyusun naskah pidato Presiden Soeharto.

Yusril Ihza Mahendra juga merupakan tokoh lama di partai politik. Dia bahkan sempat menjabat sebagai posisi Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) selama 26 tahun sejak awal era reformasi di tahun 1998 – 2024.

Namanya beberapa kali muncul dalam jajaran kabinet Presiden RI. Dia pernah menjabat sebagai Menteri Hukum dan Perundangan-undangan di era KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Yusril juga sempat menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan HAM pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Di samping itu, dirinya juga menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Profil Yusril Ihza Mahendra

Yusril sendiri merupakan putra kelahiran Belitung Timur pada 5 Februari 1956. Dirinya pertama kali memperoleh gelar sarjana dari Universitas Indonesia jurusan ilmu filsafat pada 1983.

Kemudian, Yusril melanjutkan studi pascasarjana di kampus yang sama di bidang hukum dan ilmu islam pada 1983. Selain itu, Yusril juga melanjutkan Pendidikan pascasarjana humaniora dan ilmu sosial di Universitas Punjab Pakistan.

Tak berhenti sampai di situ, Yusril juga melanjutkan program pascasarjana di Universitas Sains Malaysia hingga menyandang gelar Master of Science (M.Sc.) beserta gelar Doctor of Philosophy (Ph.D.) dalam bidang ilmu politik di Institut Pendidikan Doktoral pada tahun 1993.

Usai melakukan perjalanan panjang dalam studinya, Yusril kemudian diangkat sebagai Guru Besar Ilmu Hukum di Universitas Indonesia yang hingga saat ini menyandang status sebagai profesor hukum.

Tak hanya sempat duduk di kursi kabinet presiden RI, Yusril juga sempat menjabat sebagai Anggota DPR/MPR hingga menjabat sebagai pengacara Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Prabowo Subianto.

Di samping itu, Yusril Ihza Mahendra adalah anggota dari Persatuan Advokat Indonesia (PERADI) dan Ketua Persekutuan (pemilik dan pendiri) dari Kantor Advokat Ihza & Ihza Law Firm

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengamanahkan posisi yang sama untuk Dante Saksono Harbuwono sebagai wakil menteri kesehatan (wamenkes) dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.

Dante sebelumnya juga menjabat sebagai wamenkes mendampingi Budi Gunadi Sadikin sebagai menteri kesehatan pada pemerintahan Joko Widodo. Saat itu, dia dilantik menjadi wakil menteri kesehatan RI pada 23 Desember 2020.

Sosok Dante bukan nama asing di dunia medis. Dia merupakan pakar di bidang endokrinologi metabolismedan diabetes. Latar belakang pendidikannya dimulai pada 1991-1997 di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

Pada 1999-2004, dia melanjutkan program studi Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Penyakit Dalam, FKUI. Pada 2008, dia mengambil pendidikan doktoral jurusan Doctor of Philosophy, Life Science, University of Yamanashi, Jepang.

Dante juga menjalankan studi Kolegium IPD dalam bidang Konsultan Endokrinologi Metabolime dan Diabetes. Namanya kian mentereng dan diakui sebagai ahli diabetes molekular pertama Indonesia.

Pria yang lahir pada 23 Maret 1973 di Temanggung itu pernah menjabat sebagai kepala klaster diabetik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Kencana sejak tahun 2018.

Dante Saksono Harbuwono juga menjabat sebagai ketua divisi metabolik endokrin pada Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia - Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo pada tahun 2017-2020.

Selanjutnya, dia menjabat sebagai koordinator Divisi Pengembangan Bisnis FKUI tahun 2013-2014. dia ditunjuk sebagai anggota panel ahli dokter Kepresidenan sejak tahun 2014 sampai saat ini.

Sejak tahun 2017 sampai saat ini, dia juga menjabat sebagai Kepala Klaster Metabolic Disorder, Cardiovascular and Aging IMERI FKUI. Tak hanya itu, Dante juga merupakan komisaris di holding rumah sakit BUMN, Pertamina Bina Medika.

Bisnis.com, JAKARTA -- Artis Sandra Dewi kembali menjadi saksi dalam sidang kasus timah yang menjerat suaminya, Harvey Moeis.

Selain Sandra, jaksa penuntut umum (JPU) juga akan menghadirkan istri dari terdakwa Suparta, Anggraeny. Keduannya akan menjadi saksi dalam perkara TPPU di kasus timah.

Sebelumnya, Hakim Eko Aryanto menyatakan pemanggilan kembali dua saksi ini lantaran pada pemeriksaan sebelumnya, Sandra dan Anggraeny dihadirkan bersama 10 saksi lainnya.

Dengan demikian, hakim menilai bahwa pengambilan keterangan terhadap saksi menjadi kurang fokus.

"Jadi Senin [Sandra Dewi dihadirkan ke sidang], yang sesi pagi. Kita sebelum break mudah mudahan selesai itu. Kan untuk meng-clearkan ini [TPPU]," ujar Hakim Eko Aryanto di sidang, Kamis (17/10/2024).

Di lain sisi, Kuasa hukum Sandra, Harris Arthur mengatakan kliennya akan hadir dalam sidang hari ini dan menyiapkan dokumen pendukung sebagai alat bukti.

"Insyaallah hadir, pastinya yang beliau siapkan adalah dokumen pendukung sebagai bukti," ujarnya kepada wartawan, Senin (21/10/2024).

Sekadar informasi, Sandra Dewi mengaku keberatan setelah barang-barang yang diperolehnya melalui pekerjaannya harus disita oleh penyidik Kejagung. Salah satu barang itu yakni 88 tas mewah.

Sandra Dewi menjelaskan bahwa puluhan tas mewah tersebut diperolehnya melalui jasa endorsement atau mengiklankan di media sosial pribadi miliknya. Skema kepemilikan ini, kata Sandra, sudah dilakukan sejak 2014.

"Saksi saya banyak yang dapat membuktikan bahwa tas ini hasil endorsement dan tidak pernah dibeli oleh suami saya karena suami saya tahu saya sudah mendapatkan tas-tas ini dari tahun 2014," ujarnya di persidangan, Kamis (10/10/2024).

Selain tas, Kejagung juga telah menyita perhiasan dan dua apartemen lantaran diduga diperoleh melalui hasil tindak korupsi timah. Namun, Sandra menekankan bahwa seluruhnya berasal jerih payah selama bertahun-tahun.