Bisnis.com, JAKARTA - Debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) seolah mendapat angin segar seiring dengan menguatnya sinyal pemerintah yang kian menyeriusi kebijakan terkait restrukturisasi KUR, usai beberapa pekan wacana tersebut ramai dibicarakan.

Regulator jasa keuangan alias Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun menyatakan dukungan pelaksanaan restrukturisasi KUR, termasuk dari sisi bank penyalur dan lembaga penjaminan.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan hari ini, Selasa (6/8/2024) diprediksi fluktuatif namun akan ditutup menguat di rentang Rp16.140—Rp16.210. Sementara itu nilai tukar yen Jepang berdasarkan data Bloomberg berada pada level 144,82 pada pukul 09.40 WIB.

Pada perdagangan hari ini (6/8/2024) rupiah dibuka melemah tipis 0,5 poin ke level Rp16.189. Pada saat yang sama, indeks dolar terpantau menguat 0,05% ke posisi 102,74.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan bahwa Bank sentral AS (The Fed)diperkirakan berpotensi memangkas suku bunga sebesar 50 basis poin pada bulan September dan dapat mengakhiri tahun dengan suku bunga turun sebesar 100 basis poin.

Secara eksternal, data indeks manajer pembelian swasta menunjukkan sektor jasa China tumbuh lebih dari yang diharapkan pada bulan Juli, yang menunjukkan bahwa beberapa aspek ekonomi tetap tangguh meskipun terjadi penurunan aktivitas manufaktur.

Angka tersebut membantu meningkatkan sentimen terhadap China, yang selama ini menjadi titik lemah utama bagi komoditas, yang merupakan ketahanan dalam perekonomian.

Sementara itu, secara internal, ekonomi Indonesia berdasarkan PDB atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat sebesar Rp5.536,5 triliun. Sedangkan atas dasar harga konstan (ADHK) sebesar Rp3.231 triliun. Jika dilihat dari sumber pertumbuhan pada kuartal II/2024, industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan terbesar.

Lalu, berapa kurs dolar AS dan Yen Jepang di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Selasa (6/8/2024)?

Kurs Jual Beli Dolar AS dan Yen BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.170 dan harga jual sebesar Rp16.190 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.06 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp16.050 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.350 per dolar AS.

Nilai tukar yen terhadap rupiah di BCA untuk e-rate berada dalam rentang Rp111,7 untuk beli dan Rp111,9 kurs jual. Sedangkan kurs yen untuk TT Counter, BCA menetapkan nilai tukar Rp109,91 untuk beli dan Rp113,14 untuk jual.

Kurs Jual Beli Dolar AS dan Yen BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.30 WIB masing-masing sebesar Rp16.160 dan Rp16.185 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp16.075 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.325 per dolar AS.

Sementara itu, BRI menetapkan harga beli yen sebesar Rp111,43 dan harga jual sebesar Rp112 berdasarkan e-rate. Kurs yen di BRI hari ini untuk TT Counter adalah Rp110,78 untuk beli dan Rp114,29 untuk kurs jual.

Kurs Jual Beli Dolar AS dan Yen Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.23 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.190 dan harga jual sebesar Rp16.210 berdasarkan e-rate.

Selanjutnya, kurs yen untuk beli berdasarkan special rate berada pada level Rp111,51 dan jual Rp111,73.

Kurs Jual Beli Dolar AS dan Yen BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.35 WIB masing-masing sebesar Rp16.170 dan Rp16.190. Untuk bank notes BNI menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.045 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.345 per dolar AS.

Untuk special rate di BNI untuk kurs yen adalah Rp110,661 untuk beli dan Rp113,02 untuk jual. Lalu, dari sisi bank notes masing-masing harga beli dan harga jual untuk kurs yen sebesar Rp108,01 dan Rp116,01.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan masih akan ada Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang tutup di tahun ini.

Sebagai catatan Bisnis, hingga pekan kelima Juli 2024 ini, jumlah bank yang ditutup OJK mencapai 14 perusahaan. Teranyar, OJK mencabut izin usaha PT BPR Sumber Artha Waru Agung di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.

"Ya saya harus akui bahwa masih akan ada yang ditutup karena memang masih ada yang bermasalah," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Dian Ediana Rae RDK Bulanan Juli 2024, Senin (5/8/2024).

Dian menegaskan bahwa saat ini arah pengembangan BPR adalah dengan meningkatkan segala aspek, mulai dari SDM, permodalan, goverance termasuk IT.

Selain itu, berdasarkan mandat dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), OJK terus berupaya memperkuat peran BPR dengan berbagai cara, salah satunya penguatan permodalan.

Meski saat ini banyak BPR yang belum memenuhi permodalan, namun Dian menyebutkan ada beberapa alternatif, mulai dari dilakukannya setoran modal dari pemegang saham, kesediaan melakukan merger hingga bersedia untuk membuka kesempatan investor lain untuk diakuisisi.

Pihaknya juga memastikan bahwa BPR ke depan harus berperan secara optimal, khususnya dalam hal penyaluran kredit ke UMKM.

“Dalam waktu yang bersamaan [OJK] ingin membuka akses pendanaan dan BPR juga [bisa] masuk ke pasar modal atau ikut sistem pembayaran, tapi tentunya enggak semua bisa atau boleh, karena itu harus kita klasifikan dan ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi,” ujarnya.

Sebelumnya, Dian juga menyampaikan bahwa penutupan BPR adalah hal yang wajar dalam rangka menjaga stabilitas dan kesehatan sistem perbankan secara keseluruhan. Bahkan, kondisi ini merupakan hal yang normal dan bisa terjadi di mana saja, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara lain seperti China.

“Ya, tapi kalau misalnya seperti tadi BPR yang 1-2 ditutup gitu ya wajar-wajar saja. Itu memang untuk penyehatan sistem itu kadang-kadang kita harus bisa tegas,” ucapnya.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebenarnya ditentukan dengan berfungsinya sistem keuangan, termasuk sistem perbankan.

Secara keseluruhan, kinerja BPR sangatlah bagus, akan tetapi OJK tak menampik fakta bahwa ada BPR yang seharusnya memberikan peran penting bagi UMKM masih mengalami persoalan mendasar, seperti fraud. Alhasil, peningkatan integritas sistem perlu dilakukan regulator demi memperkuat pertumbuhan perbankan ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA – Rapor merah pengangguran Amerika Serikat (AS) sekaligus menjadi sinyal ancaman resesi negeri Paman Sam tidak serta-merta menjadi kabar buruk. Peristiwa itu justru dapat menjadi momentum pelonggaran moneter AS.

Seperti diketahui, angka pengangguran Amerika di luar dari ekspektasi para ekonomi dunia. Statistik AS mencatat bahwa angka pengangguran per Juli naik menjadi 4,3%. Padahal proyeksi hanya di level 4,1%.

Hal tersebut membuat lantai bursa dunia merespons negatif rapor merah pengangguran AS. Indeks Nikkei Jepang mengalami penurunan paling dalam, merosot 13,34%, terburuk sejak 1987.

Pada perdagangan bursa AS, Dow Jones, Nasdaq hingga S&P ditutup memerah, masing-masing turun 2,6%, 3,43% dan 3%.

Melihat kondisi ekonomi AS yang tidak kunjung membaik, bahkan menuju ke jurang resesi itu, membuat desakan kepada The Federal Reverse untuk memangkas suku bunga acuan. Suku bunga tinggi yang dipasang oleh Bank Sentral AS justru dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi.

Jeremey Siegel dari Wharton meminta The Fed untuk melakukan pemotongan suku bunga secara darurat sebesar 75 basis poin setelah melihat laporan pekerjaan yang mengecewakan pada hari Jumat.

Menurut Siegel, suku bunga dana The Fed saat ini seharusnya berada di antara 3,5% dan 4%. Saat ini Fed Fund Rate berada di level 5,25%-5,5%.

“Harus ada pemotongan 75 basis poin lagi yang diindikasikan untuk bulan depan pada pertemuan September - dan itu adalah jumlah minimum," kata Siegel, profesor emeritus keuangan di University of Pennsylvania’s Wharton School saat wawancara pada program "Squawk Box" CNBC, Senin (5/8/2024).

Federal Reserve mempertahankan suku bunga pada 5,25% hingga 5,5% setelah diputuskan pada rapat pekan lalu. Pada hari Jumat, laporan pekerjaan menunjukkan pertumbuhan yang lebih lambat dari perkiraan, dan tingkat pengangguran meningkat menjadi 4,3%, tertinggi sejak Oktober 2021.

Angka pengangguran tersebut melampaui target tingkat pengangguran The Fed sebesar 4,2%. Selain itu, inflasi telah turun 90% menuju target The Fed sebesar 2%. “Seberapa besar kita telah memindahkan suku bunga dana Fed Fund? Nol. Itu sama sekali tidak masuk akal," kata Siegel.

Setelah komentar Siegel, Presiden Federal Reserve Chicago Austan Goolsbee menolak berkomentar apakah bank sentral akan melakukan penurunan suku bunga darurat. Namun, jika perekonomian memburuk, “The Fed akan memperbaikinya,” katanya di “Squawk Box.”

Sementara itu, Siegel tidak khawatir bahwa pemotongan darurat akan membuat pasar terpuruk. Faktanya, pasar akan menyambut baik pemotongan tersebut dan berharap ada penurunan yang lebih tinggi.

Dia mencontohkan kala Ketua Fed Alan Greenspan melakukan pemotongan darurat sebesar 50 basis poin pada awal 2001—setelah sebelumnya tidak melakukan pemotongan pada rapat Desember 2000 – dan pasar menguat tajam.

“Jangan berpikir bahwa The Fed mengetahui sesuatu. Sejak kapan The Fed mengetahui sesuatu tentang perekonomian? Pasar tahu jauh lebih baik daripada The Fed. Mereka harus merespons.”

Siegel memprediksi, jika The Fed tidak melakukan pemotongan darurat sebelum pertemuan bulan September, pasar akan bereaksi buruk. "Jika pertumbuhan ekonomi melambat dan naik, yang merupakan kesalahan kebijakan pertama dalam 50 tahun, maka perekonomian kita tidak berada dalam kondisi yang baik."

Penurunan Suku Bunga Secara Cepat

Sementara itu, Bloomberg melaporkan bahwa laporan pengangguran yang meningkat memunculkan perdebatan apakah perekonomian AS sedang meluncur ke dalam jurang resesi atau lonjakan pengangguran pada Juli disebabkan oleh berlanjutnya normalisasi pasar tenaga kerja pascapandemi.

“Apa pun pendapat Anda, langkah yang tepat bagi Federal Reserve adalah bertindak dengan segera, dengan memotong suku bunga sebesar satu poin persentase menjadi 4,25%-4,5% pada akhir tahun atas nama manajemen risiko,” tulis kolom di Bloomberg.

Pelonggaran moneter kemungkinan akan dilakukan oleh The Fed, bahkan, meskipun tingkat kenaikan pengangguran pada akhirnya tidak terlalu berbahaya. Pasalnya, perekonomian AS tidak memerlukan suku bunga yang membatasi untuk mengendalikan inflasi.

“Masuk akal untuk melakukan penurunan suku bunga terlebih dahulu daripada mengambil risiko bertindak terlalu lambat untuk mencegah dampak ekonomi yang lebih buruk. Jika kita benar-benar sedang menuju resesi, tidak banyak perbedaan pendapat mengenai apa yang harus dilakukan The Fed: menurunkan suku bunga secara besar-besaran dan cepat.”

Skenario pertama, The Fed diramalkan memangkas suku bunga lebih dari 200 basis poin hingga akhir 2025, sehingga Fed Fund Rate mendekati 3%.

Adapun skenario kedua lebih menantang. Tingkat pengangguran meningkat pada tahun ini dari 3,7% menjadi 4,3%, tetapi persentase penduduk berusia antara 25 dan 54 tahun yang bekerja juga meningkat, dari 80,4% menjadi 80,9%.

Hal ini merupakan dinamika yang tidak biasa karena tingkat pengangguran mencerminkan peningkatan partisipasi angkatan kerja. Ada kemungkinan bahwa normalisasi angkatan kerja pascapandemi sehingga The Fed mempunyai waktu untuk menahan penurunan suku bunga.

“Namun menaruh seluruh telur ke dalam keranjang itu berisiko. Tingkat PHK saat ini rendah, namun menunggu peningkatan PHK berarti menunggu sampai terlambat untuk menghindari resesi. Selama krisis keuangan, misalnya, PHK baru mulai meningkat pada pertengahan tahun 2008 ketika resesi telah mereda.”

Terlalu Lama The Fed Tahan Suku Bunga

Sementara itu, Mainemorningstar.com melaporkan bahwa beberapa ekonom mengkhawatirkan kenaikan angka pengangguran, sehingga mereka mempercayai bahwa The Fed telah menunggu terlalu lama untuk menurunkan suku bunga.

“Kami telah melihat selama beberapa bulan ini ada sedikit pelemahan di pasar tenaga kerja meskipun pasar tenaga kerja cukup kuat berdasarkan standar historis. Tidak ada tekanan inflasi yang datang dari pasar tenaga kerja karena pertumbuhan upah terus melambat,” kata Elise Gould, ekonom senior di Economic Policy Institute.

Gould menambahkan bahwa The Fed telah menunggu terlalu lama untuk menurunkan suku bunga mengingat apa yang ditunjukkan oleh data pasar tenaga kerja. “Pelemahan ini sedikit lebih memprihatinkan dan kita mungkin akan mencapainya lebih cepat, semacam pendinginan, dari yang diperlukan,” katanya.

Seperti diketahui, The Fed memutuskan untuk tidak menurunkan suku bunga pada pertemuan Rabu, pekan lalu. Ketua Fed Jerome Powell mengatakan bank sentral masih perlu melihat lebih banyak data yang menunjukkan penurunan inflasi yang cukup untuk membenarkan pemotongan suku bunga.

Meskipun tingkat pengangguran meningkat baru-baru ini, Powell mengatakan pasar tenaga kerja mulai normal karena pasar kerja yang lebih ‘panas’. Namun dia mengindikasikan bahwa ada kemungkinan The Fed akan siap menurunkan suku bunga pada September.

“Kami telah melihat seperempat inflasi yang baik dan kami telah melihat pasar tenaga kerja bergerak cukup banyak. Seperti yang saya sebutkan, saya kira kita tidak perlu melakukan cooldown lagi untuk mendapatkan hasil inflasi yang terkait dengan pasar tenaga kerja. Waktunya bisa di bulan September jika data mendukungnya,” ujarnya.

Powell menambahkan bahwa dia tidak melihat bukti dalam data ekonomi bahwa perekonomian ‘melemah tajam’.

Apabila The Fed melakukan pemangkasan suku bunga secara darurat, hal ini akan membawa dampak positif bagi dunia, temasuk Indonesia. Bakal ada pelarian dana, dan masuk ke negara-negara emerging market.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan hingga 31 Juli 2024 belasan ribu pengaduan masyarakat terkait lembaga jasa keuangan. Sektor financial technology (fintech) mendominasi aduan tersebut.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan pengaduan yang masuk melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK) sampai dengan akhir Juli 2024 tercatat sebanyak 17.003 pengaduan.

Aduan sektor fintech mencatatkan angka paling besar, disusul oleh industri perbankan dan perusahaan pembiayaan.

"Dari pengaduan tersebut, sebanyak 6.005 berasal dari sektor perbankan, 6.289 berasal dari industri financial technology, 3.701 berasal dari industri perusahaan pembiayaan, 756 berasal dari industri perusahaan asuransi serta sisanya merupakan layanan sektor pasar modal dan industri keuangan non-bank [IKNB] lainnya," ujarnya dalam Konferensi Pers Hasil RDK Bulanan Juli 2024, Senin (5/8/2024).

Selain itu, sejak 1 Januari 2024 hingga 31 Juli 2024, OJK menerima pengaduan entitas illegal sebanyak 10.104 pengaduan. Aduan pinjaman online (pinjol) ilegal mencatatkan jumlah paling besar, yaitu sebanyak 9.596 pengaduan.

Sementara, pengaduan investasi ilegal tercatat sebanyak 508 pengaduan. Kiki, sapaan akrab Friderica, menambahkan OJK juga telah memberikan sanksi dalam rangka penegakkan ketentuan pelindungan konsumen.

Pada periode 1 Januari s.d 25 Juli 2025 OJK memberikan sanksi 171 Surat Peringatan Tertulis kepada 127 PUJK; 3 Surat Perintah kepada 3 PUJK; dan 25 Sanksi Denda kepada 25 PUJK.

"Selain itu, pada tahun 2024 [per 25 Juli 2024] terdapat 164 PUJK yang melakukan penggantian kerugian konsumen atas 905 pengaduan dengan total kerugian Rp110.263.395.457," jelasnya.

Tak hanya itu, dalam pengawasan perilaku perusahaan jasa keuangan (market conduct) OJK juga melakukan penegakan ketentuan berupa sanksi sanksi administratif keterlambatan pelaporan terhadap 71 PUJK dan sanksi administratif berupa denda dengan total Rp390.000.000 kepada 4 PUJK.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus melanjutkan komitmennya untuk menjalankan spin offunit usaha syariah (UUS) menjadi bank umum syariah (BUS) guna mendongkrak pasar perbankan syariah di Indonesia yang saat ini didominasi Bank Syariah Indonesia (BRIS).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan maksud dari spin off ataupun merger sendiri memiliki tujuan yang baik, yaitu untuk memperbaiki struktur keuangan pasar perbankan syariah.

Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah, total aset industri bank syariah di Indonesia mencapai Rp861,6 triliun per Mei 2024, tumbuh 9,67% secara tahunan (year-on-year/yoy) dan berkontribusi pada pangsa pasar sebesar 7,23%. Angka ini naik dari bulan sebelumnya, yakni April 2024 yang mencapai 7,21%.

“Memang tidak bagus kalau ada bank syariah yang sangat besar sendirian, misal BSI tanpa kompetitor, karena secara competitionpolicy ini enggak bagus,” ujarnya dalam RDK Bulanan, Senin (5/8/2024).

Menurut Dian, bank hasil merger dapat mengalami peningkatan kinerja yang signifikan. Dia yakin bahwa bank-bank syariah yang memenuhi syarat untuk spin off akan berfikir secara positif dan tidak hanya fokus mencari keuntungan semata.

Sebaliknya, bank-bank tersebut juga memiliki tanggung jawab untuk membantu memperbaiki struktur keuangan di Indonesia.

Mengacu Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah (POJK UUS), bank yang memiliki UUS dengan nilai aset mencapai porsi 50% terhadap total nilai aset induknya dan/atau jumlah aset UUS paling sedikit Rp50 triliun wajib melakukan pemisahan UUS dengan tahapan tertentu.

Sejauh ini, memang UUS PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) diharuskan menjalankan pemisahan atau spin off menjadi bank umum syariah (BUS).

Terkait kinerja, Unit Usaha Syariah (UUS) BTN atau BTN Syariah mencatat pertumbuhan aset sebesar 20% yoy menjadi Rp56 triliun per semester I/2024 dibandingkan sebelumnya Rp46 triliun pada semester I/2023.

Sementara, UUS CIMB Niaga mencatatkan aset Rp64,83 triliun per Juni 2024, dibanding periode yang sama tahun lalu yaitu Rp66,15 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - Peningkatan literasi dan kepercayaan masyarakat menjadi salah satu aspek yang perlu digenjot dalam industri asuransi di Indonesia.

Hal tersebut menjadi salah satu tujuan diadakannya Indonesia Insurance Summit 2024 yang akan diselenggarakan di Bali pada 22-23 Agustus 2024 mendatang.

Ketua Dewan Asuransi Indonesia (DAI) Yulius Billy Bhayangkara menuturkan, Indonesia memiliki potensi yang menarik pada sektor asuransi. Hal ini mengingat jumlah penduduk Indonesia yang terbilang besar, mencapai sekitar 280 juta jiwa.

Selain itu, Indonesia juga memiliki warga kalangan kelas menengah dalam jumlah yang besar. Yulius menilai, demografi ini cocok sebagai pembeli asuransi yang besar.

Namun, Yulius menyebut hal ini belum dimanfaatkan secara maksimal karena literasi atau pemahaman masyarakat yang belum maksimal terkait asuransi.

"Pasar kita terbesar di Asia Tenggara dan salah satu isunya kenapa kita (Indonesia) tidak bisa jadi hub (untuk sektor asuransi). Karena mungkin kita belum optimal dalam literasinya," kata Yulius dalam Konferensi Pers Indonesia Insurance Summit 2024 di Jakarta pada Senin (5/8/2024).

Dia menuturkan, gelaran Indonesia Insurance Summit 2024 bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan industri perasuransian di Indonesia.

Agenda ini dirancang sebagai platform komprehensif yang menyatukan berbagai pemangku kepentingan dalam industri perasuransian untuk berdiskusi, bertukar pandangan, dan mencari solusi inovatif guna menghadapi tantangan-tantangan masa depan.

Yulius menuturkan, agenda ini juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan literasi asuransi yang saat ini masih rendah.

Dia mengatakan peningkatan literasi asuransi ditargetkan dapat mencapai di atas level pada Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Perasuransian Indonesia 2023-2027 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebesar 31,7%.

Dia melanjugkan, pembangunan pemahaman atau literasi nantinya dapat berimbas pada peningkatan kepercayaan masyarakat. Sehingga, industri asuransi pun dapat terus berkembang secara berkelanjutan.

Sementara itu, Ketua Steering Committee Indonesia Insurance Summit 2024 Budi Herawan menambahkan, event Indonesia Insurance Summit 2024 akan menjadi ajang bagi peserta untuk memperluas jaringan dengan profesional dan ahli di bidang asuransi serta para petinggi perbankan dan multifinance.

“Spirit kita ingin memecahkan rekor MURI dengan jumlah peserta hybrid terbanyak dengan target 1.000 peserta sebagai pencapaian bersejarah yang menunjukkan antusiasme industri asuransi indonesia,” ujar Budi.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) mencetak kinerja impresif sepanjang semester I/2024 ditopang oleh pendapatan yang naik signifikan, seiring dengan transformasi dan aksi korporasi, serta manajemen risiko terukur yang dilakukan oleh perseroan.

Direktur Keuangan IFG Life Ryan Diastana Firman mengatakan bahwa pada semester I/2024, IFG Life berhasil mencatatkan pendapatan konsolidasian senilai Rp3,3 triliun, tumbuh signifikan sebesar 334% (year on year/yoy) dibandingkan dengan posisi sebelumnya Rp992,8 miliar pada semester I/2023.

Menurut Ryan, dua komponen utama yang menopang pendapatan perusahaan asuransi, yakni pendapatan premi dan hasil investasi, berhasil membukukan pertumbuhan impresif yang akhirnya menopang seluruh kinerja perusahaan.

Pendapatan premi bruto konsolidasian IFG Life, lanjutnya, tumbuh signifikan menjadi Rp3,6 triliun pada semester I/2024, dari sebelumnya Rp243,2 miliar pada semester I/2023. Adapun pengelolaan investasi yang prudent, seiring dengan manajemen risiko yang baik dan terukur, juga turut memberikan hasil positif dengan kenaikan hasil investasi.

Pada semester I/2024, IFG Life mencatatkan hasil investasi konsolidasian sebesar Rp940,3 miliar, naik 27,73% (yoy) dari sebelumnya Rp736,2 miliar.

Di sisi lain, sepanjang semester I/2024, IFG Life juga membukukan kenaikan aset konsolidasian sebesar 20,27% (yoy) menjadi Rp34,1 triliun dari sebelumnya Rp28,4 triliun pada semester I/2023 setelah proses aksi korporasi yang dilakukan perusahaan.

“Akuisisi Mandiri Inhealth merupakan milestone penting dalam perjalanan IFG Life sebagai sebuah entitas bisnis yang memiliki visi sebagai perusahaan asuransi jiwa dan kesehatan terbaik di Indonesia,” ungkapnya dikutip dari siaran pers, Senin (5/8/2024).

Lebih jauh, dia menjelaskan masuknya Mandiri Inhealth sebagai anak perusahaan IFG Life juga menjadi katalis penting yang mendorong kinerja bisnis dan prospek pertumbuhan jangka panjang.

“Sebagai pemegang saham pengendali, IFG Life tentunya berkomitmen untuk mendukung pengembangan bisnis Mandiri Inhealth serta melakukan peningkatan layanan kepada seluruh pemegang polis kedua perusahaan,” ujar Ryan.

Menurutnya, IFG Life sepanjang tahun ini terus melakukan langkah-langkah transformasi dan inovasi, termasuk menciptakan bisnis baru yang sustainable.

“Transformasi ini menjadi poin penting bagi IFG Life dalam melangkah untuk mengembangkan bisnis berkelanjutan. Hal ini ditunjang oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan unggul di bidangnya yang menjadi nilai tambah. Kami bersyukur berbagai upaya yang kami lakukan membuahkan hasil yang baik sepanjang semester I/2024, dan kami optimis pencapaian kinerja yang baik ini akan terus berlanjut hingga penutup tahun” tutup Ryan.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan sektor perbankan telah melakukan pemblokiran terhadap sekitar 6.000 rekening dalam rangka pemberantasan judi online.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar menyebut bahwa pemblokiran itu dilakukan atas permintaan pihaknya, dengan urgensi bahwa judionlineyang berdampak luas pada perekonomian negara dan sektor keuangan.

“Atas permintaan OJK, perbankan melakukan pemblokiran terhadap sekitar 6.000 rekening dari data yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika,” katanya dalam jumpa pers hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) secara daring, Senin (5/8/2024).

Lebih lanjut, pihaknya juga meminta sektor perbankan untuk menutup rekening yang berada dalam satuCustomer Identification File(CIF) yang sama.

Menurut Mahendra, terdapat kecenderungan pola transaksi serupa dari rekening dengan pemilik yang sama untuk praktik ilegal.

Itu sebabnya, OJK meminta bank untuk menghentikan akses terhadap rekening tersebut sekaligus memasukkan nama pemiliknya ke daftar hitam (blacklist).

Diberitakan sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menegaskan bahwa OJK konsisten melakukan berbagai upaya sesuai dengan kewenangan OJK dalam pemberantasan judi online.

"Regulator juga meminta bank melakukan Enhance Due Diligence (EDD) atas nasabah yang terindikasi terkait transaksi judi online dan melaporkan transaksi tersebut sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK," terangnya dalam keterangan tertulis, Jumat (2/8/2024).

Kemudian, jika dari hasil EDD terbukti nasabah melakukan pelanggaran berat terkait judi online, perbankan dapat membatasi bahkan menghilangkan akses nasabah tersebut untuk melakukan pembukaan rekening di bank (blacklisting).

Menurut Dian, berbagai upaya dilakukan bank untuk meminimalisir pemanfaatan rekening bank terkait transaksi judi online. Upaya ini mulai dari menindaklanjuti permintaan OJK untuk melakukan pemblokiran rekening, mengatasi praktek jual beli rekening, dan menyesuaikan parameter transaksi sehingga dapat menjaring transaksi dalam nominal kecil seperti yang banyak terjadi pada transaksi judi online yang dapat dimulai dari nominal Rp10.000.

Selain itu, pihak bank juga disebutnya melakukan web crawling dan berkoordinasi dengan Kemenkominfo untuk menutup website judi online, serta memantau aktivitas transaksi lintas batas negara.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total pembiayaan pada industri pinjamanonline(pinjol) aliaspeer-to-peer (P2P) lendingsebesar Rp66,79 triliun pada semester I/2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PMVL) OJK Agusman mengatakan total pembiayaan ini naik signifikan yakni mencapai 26,73% secara tahunan (year-on-year/yoy), pembiayaan tersebut meningkat signifikan dengan persentase 26,73% dibandingkan tahun sebelumnya.

“Pada industri fintech P2P lending, outstanding pembiayaan di bulan Juni 2024 terus meningkat menjadi 26,73% year-on-year,” katanya dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) secara daring, Senin (5/8/2024).

Dia menjelaskan bahwa jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan perhitungan Mei lalu dengan persentase kenaikan 25,44%.

Sementara itu, tingkat risiko kredit macet secara agregat alias TWP90 pada bulan ini tercatat dalam kondisi terjaga di posisi 2,79%, selisih tipis dibandingkan bulan Mei sebesar 2,91%.

Agusman lantas mengungkapkan bahwa sejumlah perusahaan multifinance dan fintech P2P lending belum memenuhi aturan modal minimum per Juni 2024.

Pihaknya melaporkan sebanyak 7 dari 147 perusahaan multifinance belum memenuhi modal minimum senilai Rp100 miliar. Jumlah ini tidak berubah dibandingkan dengan Mei 2024.

"Lalu, 28 dari 98 P2P lending belum memenuhi ekuitas minimum Rp7,5 miliar yang mulai berlaku pada 4 Juni 2024," terangnya.

Adapun, Pasal 50 Peraturan OJK (POJK) No. 10/2022 mengatur bahwa penyelenggara P2P lending wajib memiliki ekuitas paling sedikit Rp12,5 miliar yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.

Hingga 1 tahun sejak aturan itu diundangkan, P2P lending paling sedikit memiliki modal Rp2,5 miliar. Lalu, 2 tahun sejak POJK diundangkan paling sedikit ekuitas P2P lending Rp7,5 miliar.

Sementara, ekuitas P2P lending paling sedikit Rp12,5 miliar berlaku 3 tahun sejak aturan itu diundangkan. Oleh karena itu, jumlah penyelenggara pinjol legal yang belum memenuhi ekuitas minimum pun meningkat dari 1 perusahaan pada Mei 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Pembiayaanbuy now pay later (BNPL) atau paylater, baik yang disediakan oleh perbankan maupun perusahaan pembiayaan, semakin tumbuh subur per Juni 2024.

Dalam Konferensi Pers Hasil RDK Bulanan Juni 2024, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengatakan pembiayaan paylater oleh perusahaan pembiayaan tercatat Rp7,24 triliun.

"Pertumbuhan pembiayaan buy now pay later oleh perusahaan pembiayaan meningkat sebesar 47,81% YoY," ujarnya Senin (5/8/2024).

Pertumbuhan itu lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya atau Mei 2024 yang sebesar 37,61% YoY. Sejalan dengan pertumbuhan penyaluran pembiayaan, kredit bermasalah paylater Juni 2024 terpantau menurun yaitu dengan NPF gross sebesar 3,07% dari 3,22% pada Mei 2024.

Lalu, untuk paylater di perbankan, baki debet tumbuh stabil sebesar 47,52% menjadi Rp17,72 triliun. Dengan demikian, total penyaluran pembiayaan paylater tercatat mencapai Rp24,96 triliun per Juni 2024.

Total jumlah rekening 17,48 juta, naik dari Mei 2024 sebesar 17,26 juta. OJK juga melaporkan risiko kredit untuk paylater di perbankan Juni 2024 turun ke level 2,50% dari 2,61% pada Mei 2024.

Sementara itu, outstanding pembiayaan P2P lending pada periode yang sama naik 26,73% YoY, lebih tinggi ketimbang Mei 2024 yang sebesar 25,44% YoY. Nominal outstanding pembiayaan P2P lending mencapai Rp66,79 triliun.

"Tingkat risiko kredit macet secara agregrat [TWP90] dalam kondisi terjaga di posisi 2,79%, sedangkan Mei 2024 2,91%," kata Agusman.

Bisnis.com, JAKARTA - Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 mencatatkan indeks literasi keuangan masyarakat berada pada level 65,43%. Sayangnya, seiring dengan tingginya literasi keuangan, masih banyak yang juga terjebak dalam modus penipuan(scam).

Secara sederhana, persentase tersebut bisa diartikan bahwa dari setiap 100 orang yang disurvei pada kisaran usia 15-79 tahun, sekitar 65 orang memiliki tingkat literasi keuangan yang baik.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi pun mengatakan meski tingkat pemahaman masyarakat terhadap literasi keuangan cukup tinggi, seringkali masih terdapat kesenjangan dalam perilaku finansial mereka.

“[Misal] tingkat pemahaman masyarakat tersebut yang sepertinya sudah cukup tinggi, seringkali masih kalah dengan perilaku yang disebabkan greedy [rakus], serakah, dan maunya serba cepat, instan,” ujarnya dalam Konferensi Pers Hasil RDK Bulanan Juli 2024, Senin (5/8/2024).

Sebagaimana diketahui, survei SNLIK harus dilakukan dengan memenuhi lima aspek yaitu pengetahuan, keyakinan, keterampilan, sikap, dan perilaku.

Wanita yang kerap disapa Kiki ini menyebut, selain penguatan literasi dan pemahaman keuangan dari OJK, penguatan regulasi hingga penegakan hukum juga perlu dilakukan secara kolaboratif oleh semua pihak.

Lebih lanjut, dirinya menuturkan OJK juga terus menekankan edukasi dengan terus masyarakat untuk memperhatikan 2L, yaitu Legal dan Logis.

Legal maksudnya cek legalitas/perizinan perusahaan maupun produk yang ditawarkan. Sementara logis artinya memahami rasionalitas imbal hasil/keuntungan yang ditawarkan.

“[2L] ini selalu masuk dalam berbagai modul edukasi kita dan kita ajarkan untuk tidak memberikan data identitas pribadi secara semborono supaya tidak dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.

Dari sisi regulasi, kata Kiki, sudah ada UU Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang spesifik mengatur pelanggaran skema penipuan di sektor keuangan yang sekarang semakin canggih.

Dalam P2SK disebutkan bahwa mereka yang melakukan aktivitas keuangan ilegal dan merugikan masyarakat, bisa didenda dari Rp1 miliar hingga Rp1 triliun dan penjara sampai 10 tahun.

“Dari sisi penegakan hukum OJK juga mendorong penegakan dari Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal [Satgas PASTI] dan mendorong pembentukan anti-scam center,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, hasil SNLIK 2024 menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan penduduk Indonesia mencapai 65,43%, sementara indeks inklusi keuangan mencapai 75,02%.

Survei tahun ini juga mencakup tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah. Hasilnya menunjukkan indeks literasi keuangan syariah sebesar 39,11%, dan indeks inklusi keuangan syariah sebesar 12,88%.

Khusus perbankan, indeks literasi keuangan mencapai level 64,05% dan level 34,58% untuk tingkat literasi perbankan syariah. Sementara, untuk inklusi perbankan mencapai 68,88% dan inklusi perbankan syariah mencapai 8,7%.

Kiki mengungkapkan salah satu faktor di perbankan sangat tinggi, lantaran produk keuangan perbankan telah dikenal masyarakat luas, bahkan sejak usia dini.

Hal ini tercermin dari upaya OJK yang meningkatkan inklusi dan literasi keuangan sejak dini secara intensif lewat Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR).

Program KEJAR diluncurkan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, serta berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Program ini diikuti oleh seluruh bank yang telah memiliki produk tabungan simpanan pelajar (SimPel) dan tabungan anak atau pelajar.

“Kami bisa sampaikan untuk program KEJAR sudah mencapai Rp32,8 triliun, yang dimiliki oleh 57 juta pelajar. Kemudian, SimPel terus kita tingkatkan. Artinya, produk sederhana, mudah diakses dan jangakauan luas,” paparnya.