Bisnis.com, JAKARTA -- Jumlah bank bangkrut yang dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertambah menjadi 13 bank. Mayoritas bank bangkrut berasal dari Jawa Tengah.

Terbaru, PT BPR Lubuk Raya Mandiri bangkrut dan dicabut izin usahanya mengacu Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-56/D.03/2024 tanggal 23 Juli 2024.

"Pencabutan izin usaha PT BPR Lubuk Raya Mandiri merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen," kata Kepala OJK Sumbar Roni Nazra pada Selasa (23/7/2024).

Setelah pencabutan izin usaha oleh OJK, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan menjalankan fungsi penjaminan simpanan dan melakukan proses likuidasi.

Adapun, seiring dengan bangkrutnya BPR Lubuk Raya Mandiri, jumlah bank bangkrut di Indonesia pada tahun ini kian banyak. Sepanjang 2024 berjalan, telah terdapat 13 bank bangkrut dan dicabut izin usahanya oleh OJK. Kesemua bank bangkrut merupakan BPR.

Paling banyak di antara bangkrut pada tahun ini berasal dari Jawa Tengah. Lalu, bank bangkrut lainnya ada yang dari Sumatra Barat hingga Bali.

Jumlah bank bangkrut pada tahun ini telah mengalami peningkatan pesat lebih dari tiga kali lipat dibandingkan tahun lalu. Pada 2023, hanya terdapat empat bank bangkrut di Indonesia.

Sementara, rata-rata tiap tahunnya terdapat tujuh sampai delapan bank bangkrut di Indonesia. Apabila ditarik sejak 2005, maka total ada 135 bank bangkrut di Tanah Air. Hampir semua bank yang bangkrut merupakan BPR.

Atas lonjakan jumlah bank bangkrut di mana kesemuanya merupakan BPR, OJK pun baru-baru ini mengambil tindakan. OJK menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. POJK baru itu berlaku sejak diundangkan pada 1 Juli 2024.

Secara umum, POJK baru itu mengatur mengenai kewajiban bagi BPR dan BPRS untuk menerapkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan kegiatan usaha di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Terdapat pula ketentuan bahwa BPR dan BPRS mesti menerapkan strategi anti fraud secara efektif. Cakupan dari strategi anti fraud yakni pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan, dan sanksi, serta pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut dengan berpedoman pada POJK mengenai penerapan strategi anti fraud yang berlaku bagi BPR dan BPRS.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan aturan tersebut diterbitkan sebab, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan OJK, kegagalan dalam penerapan tata kelola yang baik pada BPR dan BPRS seringkali menjadi salah satu penyebab utama kebangkrutan.

POJK itu juga terbit untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BPR atau BPRS. “Ketentuan ini penting dalam rangka menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal yang semakin kompleks," kata Dian dalam keterangan tertulis pada beberapa waktu lalu (16/7/2024).

Berikut deretan bank bangkrut sepanjang tahun berjalan 2024:

1. BPR Lubuk Raya Mandiri

   Bank yang beralamat di Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat ini telah mendapatkan pengawasan khusus dari OJK sejak Oktober 2023. Bank mencatatkan permodalan yang lemah serta predikat tidak sehat dari OJK.
   Kemudian, pada awal bulan ini BPR Lubuk Raya Mandiri berstatus pengawasan dalam resolusi hingga akhirnya dicabut izin usahanya oleh OJK.
   

2. BPR Bank Jepara Artha

   OJK mencabut izin usaha PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) yang beralamat di Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah mengacu Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-42/D.03/2024 tanggal 21 Mei 2024.
   OJK awalnya menetapkan BPR Bank Jepara Artha dalam status pengawasan bank dalam penyehatan dengan pertimbangan tingkat kesehatan memiliki predikat tidak sehat.
   Kemudian pada 30 April 2024, OJK menetapkan bank dalam status pengawasan bank dalam resolusi, sebab Direksi dan pemegang saham pengendali tidak dapat melakukan penyehatan. Kemudian, bank pun dicabut izin usahanya oleh OJK.
   

3. BPR Dananta

   PT BPR Dananta berasal dari Kabupaten Kudus. Bank mengalami kesulitan keuangan hingga bangkrut dan dicabut izin usahanya oleh OJK mengacu Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-38/D.03/2024 tanggal 30 April 2024.
   Sebelum pencabutan izin usahanya, pada 13 Desember 2023 OJK telah menetapkan PT BPR Dananta dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan dengan pertimbangan tingkat kesehatan memiliki predikat tidak sehat.
   

4. BPRS Saka Dana Mulia

   BPR syariah yang beralamat di Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah itu sebelumnya telah ditetapkan sebagai bank dalam penyehatan dengan pertimbangan tingkat kesehatan berpredikat kurang baik pada 10 April 2023.
   Lalu, BPRS Saka Dana Mulia dicabut izin usahanya oleh OJK mengacu Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-36/D.03/2024 tanggal 19 April 2024.
   

5. BPR Bali Artha Anugrah

   Pencabutan usaha bank yang beralamat di Kota Denpasar, Provinsi Bali ini mengacu Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-34/D.03/2024 tanggal 4 April 2024. Bank dicabut usahanya akibat masalah modal dan likuditas yang tidak kunjung membaik.
   

6. BPR Sembilan Mutiara

   BPR yang beralamat di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatra Barat dicabut izinnya oleh OJK melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-33/D.03/2024 tanggal 2 April 2024.
   Sebelumnya OJK telah melakukan upaya penyehatan terhadap BPR tersebut. Namun, akhirnya Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham tidak dapat menjalankan penyehatan BPR Sembilan Mutiara.

7. BPR Aceh Utara

   OJK mencabut izin usaha BPR Aceh Utara mengacu Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-27/D.03/2024 tanggal 4 Maret 2024.
   Bank yang beralamat di Lhokseumawe, Provinsi Aceh ini sebelumnya berstatus dalam penyehatan. Pada 12 Januari 2024, OJK menetapkan BPR Aceh Utara dalam status pengawasan bank dalam resolusi.
   OJK telah memberikan waktu kepada Direksi dan pemegang saham pengendali BPR untuk melakukan upaya penyehatan, namun hal tersebut tidak dapat dijalankan.
   

8. BPR EDCCASH

   Sebelum dicabut izin usahanya oleh OJK, bank yang beralamat di Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten itu telah masuk dalam status pengawasan bank dalam penyehatan OJK sejak 31 Maret 2023.
   Kemudian pada 12 Januari 2024, OJK menetapkan PT BPR EDCCASH dalam status pengawasan bank dalam resolusi. Karena Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham BPR tidak dapat melakukan penyehatan BPR, LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap BPR EDCCASH dan meminta kepada OJK untuk mencabut izin usaha BPR.
   

9. Perumda BPR Bank Purworejo

   Bank yang beralamat di Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah ini dicabut izin usahanya oleh OJK berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-20/D.03/2024 tanggal 20 Februari 2024.
   Sebelumnya, OJK menetapkan Perumda BPR Bank Purworejo dalam status pengawasan bank dalam penyehatan per 31 Maret 2023. Kemudian pada 12 Januari 2024, OJK menetapkan Perumda BPR Bank Purworejo dalam status pengawasan bank dalam resolusi.
   OJK juga telah memberikan waktu yang cukup kepada Direksi dan Dewan Pengawas BPR termasuk kuasa pemilik modal untuk melakukan upaya penyehatan, namun hal tersebut tidak bisa dijalankan.
   LPS pun memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap Perumda BPR Bank Purworejo dan meminta kepada OJK untuk mencabut izin usahanya.
   

10. BPR Bank Pasar Bhakti

    OJK mencabut izin usaha bank tersebut karena bermasalah dalam tingkat kesehatannya. BPR Bank Pasar Bhakti sudah lama didirikan, yakni pada tanggal 20 Oktober 1971.
    Per 2020, BPR Bank Pasar Bhakti mencatatkan aset Rp59,91 miliar dengan jumlah kredit yang disalurkan Rp47,62 miliar. Dari sisi pendanaan, BPR tersebut telah meraup tabungan dari nasabah senilai Rp11,97 miliar dan produk deposito Rp31,45 miliar.
    

11. BPR Usaha Madani Karya Mulia

    PT BPR Usaha Madani Karya Mulia berbasis di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Bank tersebut telah beroperasi lama dengan menggunakan izin prinsip per 8 Agustus 2006.
    Kemudian bank dicabut izin usahanya oleh OJK mengacu Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-18/D.03/2024 tanggal 5 Februari 2024.
    LPS memutuskan untuk tidak menjalankan penyelamatan terhadap BPR tersebut dan meminta OJK untuk mencabut izin usahanya. LPS pun akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi.
    

12. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto

    PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda) awalnya bermasalah dan ditetapkan sebagai bank dalam pengawasan intensif pada 2020. Seiring berjalannya waktu, bank tak bisa diselamatkan.
    Melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Nomor KEP-13/D.03/2024 tanggal 26 Januari 2024 bank dicabut izinnya oleh OJK.

13. Koperasi BPR Wijaya Kusuma

    Bank yang beralamat di Kec. Taman, Kota Madiun ini dicabut izin usahanya oleh OJK melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-1/D.03/2024 tanggal 4 Januari 2024. Sebelumnya, bank tersebut mengalami masalah tata kelola dan berstatus bank dalam penyehatan serta bank dalam resolusi.

Bisnis.com, JAKARTA -- Jumlah bank bangkrut yang dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun ini kian bertambah menjadi 13 bank, seluruhnya merupakan bank perekonomian rakyat (BPR). Di tengah gelombang bank bangkrut, OJK pun menyiapkan strategi.

Bank bangkrut baru berasal dari Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat yakni PT BPR Lubuk Raya Mandiri. Bank tersebut kemudian dicabut izin usahanya oleh OJK mengacu Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-56/D.03/2024 tanggal 23 Juli 2024.

"Pencabutan izin usaha PT BPR Lubuk Raya Mandiri merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen," kata Kepala OJK Sumbar Roni Nazra pada Selasa (23/7/2024).

Setelah pencabutan izin usaha oleh OJK, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan menjalankan fungsi penjaminan simpanan dan melakukan proses likuidasi.

Adapun, seiring dengan bangkrutnya BPR Lubuk Raya Mandiri, jumlah bank bangkrut di Indonesia pada tahun ini kian banyak. Sepanjang 2024 berjalan, telah terdapat 13 bank bangkrut dan dicabut izin usahanya oleh OJK. Kesemua bank bangkrut merupakan BPR.

Jumlah bank bangkrut pada tahun ini telah mengalami peningkatan pesat lebih dari tiga kali lipat dibandingkan tahun lalu. Pada 2023, hanya terdapat empat bank bangkrut di Indonesia.

Sementara, rata-rata tiap tahunnya terdapat tujuh sampai delapan bank bangkrut di Indonesia. Apabila ditarik sejak 2005, maka total ada 135 bank bangkrut di Tanah Air. Hampir semua bank yang bangkrut merupakan BPR.

Strategi OJK

Atas lonjakan jumlah bank bangkrut di mana kesemuanya merupakan BPR, OJK pun menyiapkan ancang-ancang. Dari sisi regulasi, OJK telah menerbitkan dua aturan yakni Peraturan OJK (POJK) Nomor 7 Tahun 2024 tentang BPR dan BPR Syariah serta POJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPR Syariah.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan POJK Nomor 7 Tahun 2024 diterbitkan untuk mengakselerasi penguatan aspek kelembagaan industri BPR dan BPR Syariah. Hal ini dimaksudkan agar sesuai amanat Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).

Nantinya, Dian menyebut aturan tersebut mendorong BPR dan BPR Syariah agar dapat bertumbuh dan berkembang menjadi lembaga keuangan yang adaptif sehingga mampu berkontribusi dalam menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat terutama pelaku usaha UMKM di wilayahnya.

Adapun, POJK Nomor 9 Tahun 2024 mengatur mengenai kewajiban bagi BPR dan BPRS untuk menerapkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan kegiatan usaha di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Terdapat pula ketentuan bahwa BPR dan BPRS mesti menerapkan strategi anti fraud secara efektif. Cakupan dari strategi anti fraud yakni pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan, dan sanksi, serta pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut dengan berpedoman pada POJK mengenai penerapan strategi anti fraud yang berlaku bagi BPR dan BPRS.

Dian mengatakan aturan tersebut diterbitkan berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan OJK, kegagalan dalam penerapan tata kelola yang baik pada BPR dan BPRS seringkali menjadi salah satu penyebab utama kebangkrutan.

POJK itu juga terbit untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BPR atau BPRS. “Ketentuan ini penting dalam rangka menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal yang semakin kompleks," kata Dian dalam keterangan tertulis pada beberapa waktu lalu (16/7/2024).

Perbesar

Gara-gara Fraud

Dian mengungkapkan bahwa bank yang bangkrut itu karena rata-rata mengalami masalah fraud.

"Maka mesti dibereskan. Agar punya BPR kuat dan sehat. Masyarakat terlindungi, tak ada duit diambil karena fraud," ujar Dian dalam sesi wawancara khusus dengan Bisnis pada akhir tahun lalu (22/12/2023).

Terpisah, Dian menjelaskan OJK kemudian mencabut izin usaha deretan bank itu karena sudah tidak bisa lagi diselamatkan. Dalam pengawasannya, sebelum menyerahkan bank bermasalah ke LPS, OJK telah melakukan sederet kewenangannya.

"Intinya kami sudah melakukan kewenangan. Kami meminta penambahan modal, meminta tidak jalankan transaksi sesuatu. Itu sudah dijalankan maksimal," tuturnya.

Adapun, mengacu UU PPSK, upaya penyehatan yang dijalankan OJK itu tidak bisa lebih dari setahun. Apabila upaya penyehatan dalam waktu setahun tidak berhasil, harus diserahkan ke LPS.

Selain itu, penindakan pencabutan izin usaha bank bangkrut merupakan upaya bersih-bersih dari OJK. Sebab, harapan OJK mengacu UU PPSK, BPR perannya bisa lebih kuat.

"Dari waktu ke waktu, BPR akan mendekati bank umum. Governance harus menguat. Dalam waktu bersamaan, diberikan perlindungan ke masyarakat agar BPR beroperasi betul, BPR harus benar-benar sehat," ujar Dian.

Sebelumnya, Dian pun mengatakan bahwa sepanjang tahun ini akan ada 20 bank bangkrut di Indonesia. "Kemungkinan [tahun ini] sampai 20 BPR, tapi kan itu sudah tutup, tinggal likuidasinya saja," ujarnya saat ditemui awak media di Hotel Kempinski Jakarta pada Maret lalu (22/3/2024).

OJK juga berharap agar BPR menjalankan konsolidasi. Tujuan dari konsolidasi itu adalah agar BPR semakin sedikit dan efisien sehingga BPR yang beroperasi hanya BPR-BPR yang berkualitas. Dari 1.600 penyelenggara BPR saat ini, kemudian akan dikurangi menjadi hanya sekitar 1.000 untuk melayani nasabah di seluruh Indonesia.

"Kami upayakan dengan konsolidasi. Di satu lokasi itu persaingannya akan sehat. Ada indikator-indikator yang kita pakai supaya [BPR] cukup segini saja jumlahnya," ujar Dian.

Selain itu, OJK juga mengarahkan BPR agar menjadi community bank.

"Jadi pelayanan nasabah lebih personal," ujarnya.

Ketua Umum Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) Tedy Alamsyah mengatakan maraknya BPR yang bangkrut terjadi karena adanya mismanagement (fraud).

"Kami turut prihatin atas hal tersebut, akibatnya ada BPR yang dilikuidasi oleh regulator. Semua pelaku industri saya yakin tidak pernah mengharapkan atau menginginkan bisnisnya di tutup karena ada tindakan yang merugikan bank," ujarnya kepada Bisnis.

Menurutnya, asosiasi telah berupaya agar industri BPR mengimplementasikan tata kelola dan manajemen sesuai ketentuan serta regulasi. Bahkan BPR setiap tahun diaudit oleh regulator maupun pihak eksternal.

"Dalam setiap forum pun, kami selalu mengajak para pelaku Industri untuk terus meningkatkan tata kelola dan manajemen risikonya, karena bisnis ini merupakan bisnis kepercayaan yang mengelola dana masyarakat dalam fungsinya sebagai lembaga intermediasi," ujarnya.

Selain itu, asosiasi terus berupaya mengawal dan memastikan bahwa implementasi tata kelola didukung adanya penguatan kompetensi bagi seluruh pengurus BPR, baik dewan komisaris maupun direksi, serta seluruh pejabat eksekutif dan karyawan dengan sertifikasi kompetensi.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka lanjut melemah terhadap dolar AS pada Rabu (24/7/2024), usai parkir di zona merah kemarin.

Mengacu data Bloomberg pukul 09.05 WIB, mata uang rupiah dibuka melemah 0,08% atau 13,5 poin ke level Rp16.227 per dolar AS. Sementara itu, indeks mata uang Negeri Paman Sam terpantau stagnan di posisi 104,45.

Sederet mata uang Asia yang bertekuk lutut di hadapan dolar AS yaitu ringgit Malaysia melemah 0,04%, rupee India turun 0,04%, peso Filipina melemah 0,01%, dolar Singapura turun 0,01%, dan yuan China stagnan.

Di lain sisi, mata uang Asia yang masih kebal terhadap dolar AS yakni yen Jepang menguat 0,17%, dolar Taiwan naik 0,09%, won Korea menguat 0,07%, dan baht Thailand naik 0,08%.

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memprediksi pada perdagangan hari ini Rabu (24/7/2024), mata uang rupiah diprediksi fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp16.200 hingga Rp16.260 per dolar AS.

Terdapat sejumlah sentimen yang memengaruhi fluktuasi rupiah. Dari luar negeri, ketidakpastian mengenai pemilihan presiden AS setelah Joe Biden mundur turut berdampak ke pasar keuangan.

"Meskipun ketidakpastian politik AS ini memicu aliran dana safe-haven ke dalam emas, ketahanan dolar membatasi aliran ini," ujar Ibrahim dalam riset Selasa (23/7/2024).

Kendati demikian, dia mengatakan emas tetap memperoleh keuntungan yang kuat tahun ini, di tengah meningkatnya optimisme bahwa Federal Reserve akan mulai menurunkan suku bunga mulai September 2024.

Sementara itu dari dalam negeri, menurutnya ambisi Presiden terpilih, Prabowo Subianto yang menginginkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 8% selama lima tahun masa kepemimpinannya akan sulit tercapai, jika permasalahan struktural ekonomi Indonesia tak dibenahi.

Menurut Ibrahim, karena permasalahan ini, selama dua periode Presiden Joko Widodo menjabat, pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan di kisaran 5%. Target Jokowi saat masa kampanye Pilpres pada 2014 silam pun tidak pernah tercapai, yakni membuat ekonomi Indonesia tumbuh 7%.

Lalu, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Rabu (24/7/2024)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.43 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.210 dan harga jual sebesar Rp16.230 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.06 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp16.065 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.365 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 16.065 16.365

E-Rate 16.210 16.230

Bank Notes 16.065 16.365

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.30 WIB masing-masing sebesar Rp16.215 dan Rp16.240 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp16.160 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.310 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 16.160 16.310

E Rate 16.215 16.240

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.25 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.205 dan harga jual sebesar Rp16.225 berdasarkan e-rate.

Lalu, Bank Mandiri menetapkan bank notes dengan harga beli sebesar Rp16.000 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp16.350 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 16.000 16.350

E Rate 16.205 16.225

Bank Notes 16.000 16.350

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.35 WIB masing-masing sebesar Rp16.213 dan Rp16.233.

Untuk bank notes BNI pada 09.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.085 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.385 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 16.085 16.385

E Rate 16.213 16.233

Bank Notes 16.085 16.385

Bisnis.com, JAKARTA - Bank digital kongsi PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. (EMTK) atau Superbank resmi meluncurkan produk deposito Superbank yang menawarkan bunga hingga 7,5% per tahun untuk tenor mulai 1 bulan.

Presiden Direktur Superbank Tigor M. Siahaan mengatakan deposito Superbank hadir untuk melengkapi berbagai pilihan produk simpanan yang aman dan mudah bagi nasabah Superbank, sesuai dengan preferensi dan kebutuhan mereka.

“Produk ini juga menawarkan fleksibilitas yang lebih baik dan mengoptimalkan nilai setiap rupiah yang disimpan, sehingga membantu nasabah mencapai tujuan keuangan mereka dengan lebih cepat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (23/7/2024).

Dalam produk deposito ini, Superbank juga menawarkan fleksibilitas pilihan tenor dengan perpanjangan otomatis maupun tidak, kecepatan dan kemudahan pendaftaran melalui aplikasi Superbank, serta keamanan yang terjamin dengan dukungan pemegang saham kuat dan terpercaya seperti Grab, Emtek, Singtel dan KakaoBank

Deposito memang menjadi pilihan banyak masyarakat karena merupakan produk simpanan yang dapat membantu mereka untuk mengelola keuangan secara aman dengan bunga yang kompetitif.

Kata Tigor, deposito Superbank makin memperkuat deretan produk simpanan dengan bunga 6% per tahun, tabungan harian otomatis Celengan by Superbank, dan fitur pengelolaan keuangan Saku by Superbank yang telah diluncurkan sebelumnya.

Superbank juga menjadi bank dengan layanan digital yang memberikan kemudahan bagi jutaan pengguna dan mitra Grab untuk membuka rekening, menabung, dan menggunakan rekening tersebut sebagai metode pembayaran langsung di aplikasi Grab tanpa perlu mengunduh aplikasi tambahan.

“Dengan terus meluncurkan produk dan layanan inovatif, kami optimis dapat mendukung pengelolaan finansial nasabah secara aman dan mudah serta membantu mereka menikmati keuntungan simpanan mereka secara optimal,” ujarnya.

Adapun, menurut survei BI tahun 2022, sebanyak 47% masyarakat Indonesia menabung kelebihan gaji mereka di simpanan deposito.

Hal ini diperkuat oleh pertumbuhan positif deposito sebagai komponen terbesar dari Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum mencapai 37,83%, menurut Laporan Surveillance Perbankan Indonesia Kuartal I/2023 yang dirilis OJK.

Ke depan, Tigor juga menyebut dalam waktu dekat, selain akan meluncurkan produk simpanan berjangka, pihaknya juga akan meluncurkan produk pinjaman, QRIS hingga layanan BI Fast demi memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Saat ini memang yang piloting itu loan direct, tapi untuk Grab community dulu. Jadi, di Grab itu ada kriteria, misal lokasi, behavior, tren dan sebagainya, ini ada skor-skornya masuk lending ke situ. Sementara yang [kredit] channeling sudah jalan,” ucapnya beberapa waktu lalu.

Bisnis.com, MEDAN - Salah satu bank perekonomian rakyat (BPR) di Padang, yaitu BPR Lubuk Raya Mandiri, dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Simak agar dana simpanan di bank tetap aman saat terjadi bank bangkrut.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyatakan telah menyiapkan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR Lubuk Raya Mandiri yang izin usahanya resmi dicabut OJK per Selasa (23/7/2024).

Dengan kata lain, simpanan nasabah dalam kondisi aman dan terjamin oleh LPS sehingga nasabah bisa mengajukan klaim penjaminan.

Sekretaris Lembaga LPS Annas Iswahyudi mengatakan sebelum menyetujui klaim, LPS akan memastikan simpanan nasabah dapat dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dia juga mengatakan bahwa LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang akan dibayar.

Adapun waktu rekonsiliasi dan verifikasi dimaksud akan diselesaikan LPS paling lama 90 hari kerja, terhitung sejak dicabutnya izin usaha BPR oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Dana yang digunakan untuk pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR Lubuk Raya Mandiri bersumber dari dana LPS," kata Annas dalam keterangan resmi, Selasa (23/7/2024).

Annas menegaskan bahwa pihaknya menjamin simpanan nasabah seluruh perbankan yang tercatat di OJK, seperti halnya simpanan nasabah BPR Lubuk Raya Mandiri yang usahanya tak bisa lagi diselamatkan.

Annas menyebut ada 3 syarat agar simpanan nasabah dijamin LPS.

Syarat yang disebut 3T itu yakni:

1. Simpanan nasabah itu benar-benar telah tercatat dalam pembukuan Bank.
   
2. Tingkat bunga simpanan yang diterima nasabah harus tidak boleh melebihi tingkat bunga penjaminan LPS.
   Saat ini LPS menetapkan tingkat bunga penjaminan sebesar 4,25% untuk bank umum dan 6,75% untuk BPR.
   
3. Nasabah harus memastikan bahwa dirinya terbebas dari segala tindak pidana yang merugikan bank.

Setelah LPS mengumumkan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR tersebut, nasabah nantinya dapat melihat status simpanan mereka baik di kantor BPR Lubuk Raya Mandiri, atau melalui website resmi LPS.

Bagi debitur bank, Annas menyebut mereka tetap dapat melakukan pembayaran cicilan atau pelunasan pinjaman di kantor BPR Lubuk Raya Mandiri dengan menghubungi Tim Likuidasi LPS.

Untuk menjaga kelancaran proses pembayaran klaim penjaminan dan likuidasi bank, Annas mengimbau agar nasabah BPR Lubuk Raya Mandiri tidak terpancing untuk melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses itu.

"Serta tidak mempercayai pihak-pihak yang mengaku dapat membantu pengurusan pembayaran klaim penjaminan simpanan dengan sejumlah imbalan atau biaya yang dibebankan kepada nasabah" sambungnya.

Annas juga mengingatkan kepada masyarakat untuk tak ragu atau bahkan hilang kepercayaan pada sektor perbankan atas kasus ini karena seluruh bank yang beroperasi di Indonesia dijamin oleh LPS.

Dia mengatakan masih banyak BPR/BPRS maupun bank umum lainnya yang masih beroperasi. "Sehingga nantinya jika simpanan nasabah BPR Lubuk Raya Mandiri dibayarkan LPS, maka [nasabah] bisa mengalihkan simpanannya ke bank lain terdekat yang dapat dijangkau oleh nasabah," kata Annas.

Adapun pencabutan izin usaha BPR Lubuk Raya Mandiri Padang telah melewati serangkaian proses. Kendati telah ditutup, simpanan nasabah di BPR ini berkesempatan besar untuk diselamatkan.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Commonwealth (PTBC) buka suara mengenai kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ribuan karyawannya, usai PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP) resmi mengakuisisi 99% saham dari unit usaha Commonwealth Bank of Australia (CBA).

Manajemen Bank Commonwealth memastikan bahwa hak-hak karyawan yang di PHK akan diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Sehubungan dengan rencana penggabungan PT Bank Commonwealth (PTBC) ke dalam PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC), manajemen memastikan karyawan yang di-PHK memperoleh hak mereka sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku,” kata Manajemen Bank Commonwealth kepada Bisnis, Selasa (24/7/2024).

Selain itu, manajemen Bank Commonwealth menyebut bahwa OCBC Indonesia secara aktif memberikan kesempatan bagi karyawan PTBC untuk dapat bergabung bersama OCBC Indonesia, sesuai dengan kompetensi dan kapabilitas setiap individu.

OCBC Indonesia pada awal Mei 2024 mengumumkan bahwa proses akuisisi PTBC sudah selesai dan sepenuhnya dimiliki OCBC Indonesia efektif 1 Mei 2024.

Seiring dengan aksi korporasi tersebut, sebanyak 1.146 karyawan PTBC mengalami PHK massal. Sebelumnya, para karyawan pada November 2023 sempat dibuat khawatir terhadap nasibnya usai mendengar kabar bahwa OCBC Indonesia akan mengakuisisi PTBC.

Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi) menyampaikan, Manajemen PTBC secara sepihak menyatakan bahwa pihaknya akan mem-PHK seluruh karyawan.

Presiden Opsi Saepul Tavip mengungkapkan, proses PHK sudah dilakukan bertahap sejak April 2024 hingga Desember 2024 atau pada saat proses merger rampung.

“Sedang berproses, sebagian sudah ada [yang di PHK],” ungkap Saepul dalam konferensi pers di TIS Square, Jakarta Selatan, Selasa (23/7/2024).

Kisruh Pesangon

PTBC juga menawarkan nilai kompensasi berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, uang pisah, dan kebijakan tambahan untuk masa kerja tertentu.

Saepul mengatakan Bank Commonwealth juga sempat berjanji bahwa pekerja yang terdampak akan ditampung di Bank OCBC Indonesia. Namun, hal ini menjadi tanda tanya besar lantaran OCBC Indonesia tentu akan melakukan seleksi terhadap pekerja yang akan masuk di perusahaannya. Itu artinya, tak semua karyawan PTBC dapat bekerja di Bank tersebut.

Dalam perkembangannya, manajemen kemudian menetapkan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) akan diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran uang pesangon.

Merujuk laman Otoritas Jasa Keuangan (OJK), DPLK merupakan dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa guna menyelenggarakan program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan baik karyawan maupun pekerja mandiri. Dana tersebut terpisah dari Dana Pensiun Pemberi Kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.

Saepul lantas menilai bahwa keputusan yang diambil Perseroan keliru. Hal ini juga dapat menurunkan nilai pesangon yang akan diterima karyawan.

Pun ingin menjadikan DPLK sebagai bagian dari pembayaran uang pesangon, maka penghitungannya harus dimulai dari 2021 atau sejak terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No.35/2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Mengingat, ketentuan DPLK sebagai bagian dari uang pesangon sendiri baru diatur dalam beleid tersebut. Artinya, uang DPLK yang sudah menjadi milik karyawan, diakuisisi atau tidak diakuisisi, harusnya dipisah setidak-tidaknya sejak berlakunya regulasi ini.

“Ketika diperhitungkan bagian dari pesangon, itu setelah 2021 ke sini. Jadi yang ke belakang itu tidak boleh dihitung bagian dari uang pesangon,” ujarnya.

Selain itu, Perseroan diminta tidak memasukkan dana pengembangannya, karena berdasarkan PP No.35/2021, hanya iuran yang diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran uang pesangon, tidak termasuk dana hasil pengembangannya.

Di sisi lain, Opsi juga meminta PTBC agar upah yang menjadi dasar perhitungan uang pesangon dan lainnya harus meliputi komponen tunjangan tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 PP No.35/2021.

Rencananya, organisasi akan membawa permasalahan ketenagakerjaan ini ke ranah hukum apabila PTBC tetap menjadikan DPLK sebagai bagian dari pembayaran uang pesangon.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Pembangunan Daerah Lampung (Bank Lampung) telah membukukan laba bersih Rp71,38 miliar pada paruh pertama 2024.

Sebagai informasi, laba pada periode yang sama tahun sebelumnya Rp71,52 miliar. Berdasarkan publikasi di Harian Bisnis Indonesia pada Rabu (24/7/2024), Bank Lampung membukukan peningkatan pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) dari Rp249,4 miliar pada kuartal II/2023 menjadi Rp250,81 pada kuartal II/2024.

Pendapatan berbasis komisi atau fee based income pun meningkat dua kali lipat menjadi Rp66,39 miliar pada paruh pertama 2024.

Adapun, pendapatan lainnya naik 25,57% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp32,86 miliar pada semester I/2024.

Sementara, dari sisi intermediasi, Bank Lampung telah menyaluran kredit Rp7,11 triliun pada kuartal II/2024, tumbuh 10,57% yoy. Aset bank pun naik 16,49% yoy menjadi Rp11,51 triliun pada kuartal II/2024.

Kualitas aset pun membaik, terlihat dari rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) gross yang turun dari 2,43% per Juni 2023 menjadi 2,32% per Juni 2024. Lalu, NPL nett stabil di level 1,71%.

Dari sisi pendanaan, Bank Lampung telah meraup dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp9,51 triliun, melesat 22,23% yoy pada kuartal II/2024. Bahkan, dana murah atau current account saving account (CASA) Bank Lampung melesat 48,39% yoy menjadi Rp4,63 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - Karyawan PT Bank Commonwealth (PTBC) tampaknya harus menelan pil pahit usai PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP) resmi mengakuisisi 99% saham dari unit usaha Commonwealth Bank of Australia (CBA) itu. Pasalnya, ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) mulai berhembus bahkan menargetkan seluruh karyawan PTBC.

Tepatnya pada Kamis (2/5/2024), OCBC Indonesia mengumumkan bahwa proses akuisisi PTBC telah selesai dan sepenuhnya dimiliki OCBC Indonesia efektif 1 Mei 2024.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT BNI Life Insurance atau BNI Life optimistis asuransi jiwa syariah masih punya prospek cerah meskipun kinerja industri secara nasional mencatatkan kerugian usaha.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) usaha asuransi jiwa syariah pada April dan Mei 2024 mencatat kerugian senilai Rp99,25 miliar dan Rp85,01 miliar.

Padahal sejak Januari hingga Maret terus membukukan laba, meskipun trennya makin kecil. Berturut-turut sebesar Rp141,70 miliar, Rp121,51 miliar, dan Rp93,33 miliar.

GM of Corporate Secretary, Legal & Corporate Communication BNI Life, Arry Herwindo Wildan mengatakan di tengah tren tersebut BNI Life Unit Syariah masih mencatatkan keuntungan.

"Untuk saat ini BNI Life Unit Syariah masih mencatat keuntungan, baik dari sisi dana perusahaan maupun dana tabarru. Saat ini prospek industri asuransi jiwa syariah masih sangat menjanjikan," kata Arry kepada Bisnis, Selasa (23/07/2024).

Pada semester I/2024 BNI Life Insurance Unit Syariah mencatatkan laba usaha asuransi Rp24,78 miliar. Sementara pendapatan underwriting gabungan dari dana perusahaan, dana tabarru, dana investasi peserta adalah sebesar Rp316,18 miliar. Untuk dana perusahaan dan dana tabarru masing-masing sebesar Rp56,32 miliar dan Rp183,71 miliar.

Arry mengatakan pihaknya telah menyiapkan strategi untuk menyongsong paruh kedua 2024 ini. "Strategi dalam mencapai target tahun ini adalah dengan melakukan optimalisasi kerja sama bancassurance dengan partner dan melakukan improvement secara berkala dari sisi operasional agar tetap dapat bersaing dengan kompetitor," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Perusahaan asuransi umum PT Asuransi Umum Mega (Mega Insurance) mencatatkan premiasuransi kendaraan senilai Rp150 miliar sampai dengan Mei 2024.

Compliance Director Mega Insurance Diang Edelina mengungkap belum ada kenaikan signifikan dalam perolehan gross written premium (GWP) pada semester I/2024, khususnya untuk asuransi kendaraan bermotor. Hal tersebut sejalan dengan pasar otomotif yang sedang melesu secara domestik.

"Saat ini Mega Insurance fokus pada peningkatan proses mitigasi risiko atau seleksi untuk seluruh lini usaha, sehingga ada beberapa bisnis yang berdampak untuk market share-nya,” kata Diang kepada Bisnis, Selasa (23/7/2024).

Namun demikian, Diang mengatakan pihaknya tetap optimistis bahwa premi khususnya kendaraan bermotor akan meningkat apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Adapun strateginya yakni perusahaan akan menambah segmentasi untuk penjualan asuransi kendaraan bermotor di luar dari ekosistem CT Corp.

Saat ini, lanjut Diang, tenaga pemasar perusahaan sedang melakukan pendekatan dengan beberapa dealer dan multifinance.“Dan kami sangat optimis untuk target perusahaan akan tercapai hingga Desember 2024,” kata Diang.

Adapun asuransi kendaraan bermotor Mega Insurance saat ini menggunakan model bundling produk dengan masih bekerja sama dengan dealer, leasing, dan multifinance.

Secara keseluruhan dikutip dari laporan keuangan bulanan konvensional Mega Insurance pada Juni 2024, perusahaan mencatatkan pendapatan premi sebanyak Rp809 miliar yang mana naik dibandingkan dengan Rp679 miliar pada Juni 2023.

Dari sisi hasil investasi juga meningkat menjadi Rp26,4 miliar dari sebelumnya Rp22,7 miliar. Sementara itu laba setelah pajak perusahaan mencapai Rp50 miliar, yang mana dari sebelumnya Rp40,8 miliar. Tingkat kesehatan finansial perusahaan dilihat dari Risk Based Capital (RBC) mencapai Rp233,35%, naik dibandingkan Juni 2023 yakni 225,77%.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat premi asuransi kendaraan bermotor masih merekah sampai dengan Mei 2024. Premi kendaraan bermotor sampai dengan Mei 2024 mencapai sebesar Rp9,39 triliun.

“Masih mengalami kenaikan sebesar 5,36% yoy meskipun penjualan kendaraan domestik turun 13,29% di periode yang sama,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono dalam jawaban tertulisnya dikutip Kamis (11/7/2024).

Namun demikian, dia menekankan secara umum premi kendaraan bermotor tidak hanya bersumber dari asuransi atas kendaraan baru, tetapi juga asuransi atas kepemilikan kendaraan yang sudah berjalan.

Untuk mengantisipasi pasar otomotif yang tengah lesu, Ogi mengatakan pihaknya mendorong perusahaan asuransi untuk berinovasi dan mendiversifikasi penawaran produk mereka untuk mengurangi ketergantungan pada asuransi kendaraan bermotor.

“Ini dapat mencakup promosi asuransi berbasis penggunaan, telematika, atau jenis produk asuransi lain yang memenuhi kebutuhan dan perilaku konsumen yang berubah,” kata Ogi.

Lini bisnis kendaraan motor memang masih menjadi tiga besar kontributor premi industri asuransi umum. Dalam catatan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) pada kuartal I/2024, dari total Rp32,71 triliun pendapatan premi yang diraih perusahaan asuransi umum, ada tiga kontributor utama yakni properti, kendaraan, dan asuransi kredit.

Asuransi properti menyumbang Rp9,59 triliun premi yang meningkat 51% dari Rp6,35 triliun pada kuartal I/2023. Kemudian, asuransi kendaraan motor senilai Rp5,9 triliun atau meningkat 13,8% dari sebelumnya Rp5,2 triliun pada kuartal I/2023.

Sementara asuransi kredit, preminya mencapai Rp4,9 triliun, meningkat 19,3% dari sebelumnya Rp4,14 triliun pada kuartal I/2023.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) meminta ketika asuransi wajib third party liability (TPL) berlaku 2025 nanti ada persaingan usaha antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional.

Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) Erwin H. Noekman mengatakan untuk membicarakan pangsa pasar yang bisa diambil asuransi syariah dari TPL tersebut masih jauh karena peraturan pelaksananya belum terbit.

"Kalau porsi kami hanya berharap negara sesuai dengan sila pertama Pancasila, bahwa negara wajib hadir menjamin kewarganegaran sesuai keyakinan," kata Erwin saat ditemui di Jakarta, Selasa (23/07/2024).

Saat ini, peraturan pelaksana asuransi wajib TPL sedang digodok pemerintah. Belum diputuskan siapa pihak yang akan mengelola asuransi tersebut.

"Kalau ada yang mau beli syariah jangan dihalangi, artinya ada opsinya. Bagi yang enggak mau silakan saja. Kalau itu masing-masing saja," sambung dia.

Sembari pemerintah menyelesaikan peraturan pelaksana asuransi wajib TPL ini, AASI berupaya memastikan perusahaan-perusahaan anggotanya punya kemampuan dan kapabilitas yang mumpuni.

Tujuannya agar asuransi syariah bisa bersaing dengan asuransi konvensional.

AASI juga tak mematok target berapa potensi pendapatan premi yang didapat perusahaan asuransi syariah dari wajib TPL ini.

"At the end of the day, ini kembali adalah free fight competition. Jadi semua tetap profesional. Kita tidak patok angka tertentu. Kurang pas kalau dipatok tertentu," kata dia.

Erwin juga berkomentar, pandangan AASI terhadap wacana wajib TPL ini adalah mengingatkan ada dua hal krusial yang harus dipastikan pemerintah dan para stakeholder sebelum TPL diwajibkan.

Pertama, pemerintah memastikan besaran iuran premi asuransi bisa diterima baik bagi masyarakat maupun perusahaan asuransinya.

Kedua, literasi masyarakat terhadap asuransi harus ditingkatkan sehingga ketika TPL wajib nanti tidak menimbulkan polemik.

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan mengatakan ada potensi penetrasi asuransi ketika TPL diwajibkan. Hal itu mengacu populasi kendaraan bermotor di Indonesia saat ini.

AAUI sendiri mengusulkan pembayaran iuran TPL ini dimasukan ke dalam komponen pajak kendaraan bermotor.

Dia memperkirakan terdapat sekitar 120 juta kendaraan roda dua, dan 90 sampai 110 juta kendaraan roda empat.

Namun yang jadi masalah saat ini adalah kepatuhan bayar pajak. Dia mencatat dari jumlah kendaraan bermotor di Indonesia saat ini yang bayar pajak tidak lebih dari 60%.

"Kalau dilihat masyarakat kalau ada kenaikan pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya mau enggak mau harus dibayar. Ya kan. Enggak mungkin enggak dibayar. Kalau enggak dibayar mereka enggak bisa jalankan kendaraan bermotornya, mereka akan ditilang," kata Budi.

Bisnis.com, JAKARTA -- Jumlah bank bangkrut yang dicabut izin usahanya di Indonesia bertambah lagi dan yang terbaru adalah PT BPR Lubuk Raya Mandiri di Kota Padang, Provinsi Sumatra Barat. Atas pencabutan izin usahanya, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pun akan melakukan proses likuidasi dan klaim simpanan nasabah.

Pencabutan izin usaha bank bangkrut tersebut mengacu Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-56/D.03/2024 tanggal 23 Juli 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPR Lubuk Raya Mandiri.

Setelah pencabutan izin usaha, LPS akan menjalankan proses likuidasi dan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah, terhitung sejak 23 Juli 2024.

Untuk melaksanakan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR Lubuk Raya Mandiri, LPS akan memastikan simpanan nasabah dapat dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. LPS pun melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang akan dibayar.

Rekonsiliasi dan verifikasi akan diselesaikan LPS paling lama 90 hari kerja. Dana yang digunakan untuk pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR Lubuk Raya Mandiri bersumber dari dana LPS.

Nasabah dapat melihat status simpanannya di kantor BPR Lubuk Raya Mandiri, atau melalui website LPS (www.lps.go.id) setelah LPS mengumumkan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR tersebut.

Bagi debitur bank, tetap dapat melakukan pembayaran cicilan atau pelunasan pinjaman di kantor BPR Lubuk Raya Mandiri, dengan menghubungi Tim Likuidasi LPS.

Sekretaris Lembaga LPS Annas Iswahyudi mengimbau agar nasabah tetap tenang dan tidak terpancing atau terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pembayaran klaim penjaminan dan likuidasi bank.

Nasabah juga diimbau tidak mempercayai pihak-pihak yang mengaku dapat membantu pengurusan pembayaran klaim penjaminan simpanan dengan sejumlah imbalan atau biaya yang dibebankan kepada nasabah.

Selain itu, LPS mengimbau nasabah tidak perlu ragu untuk kembali menyimpan uangnya di bank, sebab simpanan di semua bank yang beroperasi di Indonesia dijamin oleh LPS. “Agar simpanan nasabah dijamin LPS, nasabah diimbau untuk memenuhi syarat 3T LPS," ujarnya dalam keterangan tertulis pada Selasa (23/7/2024).

Adapun syarat 3T yang dimaksud adalah tercatat dalam pembukuan bank, tingkat bunga simpanan yang diterima nasabah tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, serta tidak melakukan pidana yang merugikan bank.

Sementara itu, seiring dengan bangkrutnya BPR Lubuk Raya Mandiri, jumlah bank bangkrut di Indonesia pada tahun ini kian melonjak. Sepanjang 2024 berjalan, telah terdapat 13 bank bangkrut dan dicabut izin usahanya oleh OJK. Kesemua bank bangkrut merupakan BPR.

Berikut daftar bank yang bangkrut sepanjang 2024:

1. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda)
2. PT BPR Dananta
3. BPRS Saka Dana Mulia
4. BPR Bali Artha Anugrah
5. BPR Sembilan Mutiara
6. BPR Aceh Utara
7. PT BPR EDCCASH
8. Perumda BPR Bank Purworejo
9. PT BPR Bank Pasar Bhakti
10. PT BPR Usaha Madani Karya Mulia
11. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda)
12. Koperasi BPR Wijaya Kusuma
13. PT BPR Lubuk Raya Mandiri

Jumlah bank bangkrut pada tahun ini telah mengalami peningkatan pesat lebih dari tiga kali lipat dibandingkan tahun lalu. Pada 2023, hanya terdapat empat bank bangkrut di Indonesia.

Rata-rata tiap tahunnya terdapat tujuh sampai delapan bank bangkrut di Indonesia. Apabila ditarik sejak 2005, maka total ada 135 bank bangkrut di Tanah Air. Hampir semua bank yang bangkrut merupakan BPR.

Seiring dengan lonjakan jumlah bank bangkrut, Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan LPS telah menyiapkan anggaran yang memadai. Aset LPS mencapai Rp224,66 triliun dan diperkirakan akan terus bertambah hingga akhir tahun ini.

Sumber dana LPS berasal dari modal awal pemerintah senilai Rp4 triliun, kontribusi kepesertaan yang dibayarkan pada saat bank menjadi peserta, premi penjaminan yang dibayarkan bank setiap semester sebesar 0,1% dari dana pihak ketiga (DPK), dan yang terakhir adalah dari hasil investasi.