Bisnis.com, JAKARTA - Asuransithird party liability (TPL) bakal diwajibkan bagi pemilik kendaraan pada 2025 nanti. Hal ini menuai pro dan kontra. Kalangan buruh menilai ini akan memberatkan.

Pengamat Asuransi Azuarini Diah berpendapat asuransi wajib TPL ini kebijakan yang tepat. Apalagi kasus kecelakaan di Indonesia masih tinggi.

"Dengan tingginya angka kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya, di mana terdapat lebih dari 100.000 kecelakaan terjadi setiap tahunnya, membuat pentingnya proteksi atas resiko kecelakaan," kata Azuarini kepada Bisnis, Kamis (18/07/2024).

Dirinya menjelaskan, data dari Korlantas mencatat pada 2023 korban kecelakaan mencapai 148.000 kasus, meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Aruarini juga mengatakan, jika dibandingkan dengan negara-negara yang sudah maju, seperti Amerika, Inggris, Singapura, Australia dan Jepang, asuransi TPL ini sudah menjadi suatu asuransi yang wajib dimiliki seluruh pengendara.

"Jenis produk asuransi ini belum cukup banyak tersedia di Indonesia padahal memiliki manfaat yang esensial terutama untuk pengendara motor," ungkapnya.

Azuarini juga mengingatkan bahwa berdasarkan KUHP pasal 1365, tiap perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya itu mengganti kerugian tersebut.

Hal ini menurutnya menjadi dasar dibutuhkannya proteksi asuransi wajib TPL atas resiko kecelakaan lalu lintas yang dapat mengakibatkan korban jiwa atau kerugian atau kerusakan harta benda.

Azuarini menyebut setidaknya ada enam manfaat dari asuransi wajib TPL ini. Pertama adalah perlindungan bagi pihak ketiga. Asuransi wajib TPL memastikan korban kecelakaan lalu lintas mendapat kompensasi yang pantas untuk cedera atau kerugian yang diderita.

Kedua mendorong tanggung jawab pengemudi dan kesadaran keselamatan berkedara. Bila asuransi TPL diwajibkan, pengemudi dituntut membayar premi asuransi untuk mengkompensasi risiko cedera atau kerugian yang dapat ditimbulkan oleh kendaraan mereka.

Ketiga, mengurangi beban keuangan pemerintah. Dengan asuransi wajib TPL, tanggung jawab untuk memberikan kompensasi kepada korban kecelakaan lalu lintas ditanggung oleh perusahaan asuransi.

Keempat, distribusi biaya yang adil. Daripada korban individual menanggung seluruh beban kompensasi, biaya tersebut didistribusikan di antara semua pemilik kendaraan yang diasuransikan.

Kelima, mendorong pertumbuhan asuransi. Asuransi wajib TPL memberikan insentif bagi industri asuransi untuk berkembang dan menyediakan produk asuransi yang sesuai kebutuhan masyarakat.

Keenam adalah menjamin akses ke perawatan medis. Asuransi wajib TPL memberikan jaminan akses ke perawatan medis yang diperlukan korban kecelakaan.

Dengan adanya asuransi wajib TPL ini korban kecelakaan dapat memperoleh perawatan medis yang diperlukan tanpa harus khawatir biaya yang tinggi.

"Lebih lanjut, asuransi wajib pun diharapkan mampu meningkatkan penetrasi asuransi di Indonesia yang masih tertinggal dengan negara lain," kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Dalam rangka memperingati HUT ke-56, BPJS Kesehatan mengadakan kegiatan Petakan, Sisir, Advokasi, dan Registrasi (PESIAR) di Kabupaten Ponorogo pada Kamis (18/7).

Direktur Teknologi dan Informasi BPJS Kesehatan, Edwin Arisitiawan yang turut serta dalam acara tersebut menyatakan bahwa tujuan utama dari kegiatan PESIAR adalah untuk meningkatkan keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berbasis capaian Universal Health Coverage (UHC), dengan target mencapai 98 persen dari total penduduk.

Ia juga menjelaskan bahwa Program PESIAR ini sejalan dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Edwin menekankan bahwa kegiatan PESIAR bertujuan untuk mencapai cakupan peserta yang lebih luas dan meningkatkan keaktifan kepesertaan Program JKN yang merupakan salah satu Fokus Utama BPJS Kesehatan pada tahun 2024.

"Hal ini juga penting untuk mendukung tercapainya Sustainable Development Goals (SDGs) Desa-Desa Sehat Sejahtera di Indonesia, meningkatkan validitas data kependudukan dan data DTKS, serta memastikan bahwa seluruh penduduk desa terlindungi oleh Program JKN," terang Edwin.

Menurut Edwin, BPJS Kesehatan berupaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil dan kurang terjangkau, agar seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat jaminan kesehatan secara merata.

Kegiatan PESIAR ini merupakan bentuk kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dengan BPJS Kesehatan, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022, yang menjadi landasan pelaksanaan Program PESIAR.

Kegiatan PESIAR didukung oleh pemerintah daerah setempat yang berkomitmen untuk mempercepat cakupan kepesertaan JKN. Di Kabupaten Ponorogo, terdapat 13 desa yang melaksanakan kegiatan PESIAR, yaitu Desa Trisono, Sukosari, Kadipaten, Japan, Bedikulon, Bringinan, Sukosari, Serangan, Tamanarum, Sawoo, Grogol, Prajegan, dan Gelang Lor.

"Agen PESIAR yang ditunjuk oleh pemerintah desa memainkan peran kunci dalam pemetaan data penduduk, penyisiran wilayah, advokasi, dan pendaftaran peserta JKN di desa-desa. Saya berpesan kepada 13 Agen PESIAR di Kabupaten Ponorogo ini untuk mengidentifikasi warga yang belum menjadi peserta JKN, dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya jaminan kesehatan," jelas Edwin.

Dirinya juga menekankan prinsip gotong royong yang dianut BPJS Kesehatan, di mana yang mampu membantu yang tidak mampu, yang muda membantu yang tua. Edwin berharap dengan adanya Program PESIAR, masyarakat semakin memahami pentingnya menjadi peserta BPJS Kesehatan dan memanfaatkan layanan yang tersedia.

"Melalui Program PESIAR ini diharapkan dapat memperluas kepesertaan JKN di berbagai daerah. Dengan begitu, kualitas hidup masyarakat desa semakin terjamin dalam rangka mewujudkan Indonesia sehat dan sejahtera, yang berdaya saing di kancah global," kata Edwin.

Bupati Kabupaten Ponorogo, Sugiri Sancoko menyatakan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Program JKN. Melalui Program PESIAR ini diharapkan kesadaran masyarakat Ponorogo akan pentingnya jaminan kesehatan dapat meningkat.

"Saat ini masih terdapat 244.586 penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta JKN dari total 977.858 penduduk, dengan cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Ponorogo baru mencapai 74,94 persen," jelas Sugiri.

Sugiri berkomitmen untuk terus menyisir seluruh penduduk di Kabupaten Ponorogo melalui Program PESIAR agar mencapai predikat UHC, dengan cakupan kepesertaan JKN hingga 98 persen. Ia juga mengingatkan pentingnya memiliki jaminan kesehatan, seperti Program JKN.

"Penyakit bisa datang kapan saja tanpa mengenal waktu dan usia. Saya berpesan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ponorogo agar terdaftar menjadi peserta JKN, yang memberikan rasa tenang akan jaminan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih fokus pada kehidupan sehari-hari tanpa kekhawatiran terhadap biaya kesehatan," tutup Sugiri.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah sedang menyiapkan aturan yang mengatur program asuransi wajib third party liability (TPL) bagi pemilik kendaraan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ogi Prastomiyono menyampaikan program asuransi wajib ini, termasuk asuransi kendaraan, masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP).

PP tersebut akan menjadi payung hukum yang menjadi dasar pelaksanaan asuransi wajib tersebut, seperti ruang lingkup dan waktu efektif penyelenggaraan program.

Diketahui, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) mengatur bahwa pemerintah dapat membentuk program asuransi wajib sesuai dengan kebutuhan.

Di antaranya adalah mencakup asuransi kendaraan berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga alias TPL terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana.

"Dalam persiapannya, tentu diperlukan kajian mendalam terlebih dahulu mengenai program asuransi wajib yang dibutuhkan," kata Ogi dalam keterangan tertulis, Kamis (18/07/2024).

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan program asuransi wajib tersebut akan diatur dengan PP setelah mendapat persetujuan dari DPR.

Dalam UU P2SK dinyatakan bahwa setiap amanat UU P2SK, diikuti dengan penyusunan peraturan pelaksanaan yang penetapannya paling lama 2 tahun sejak UU P2SK diundangkan.

UU P2SK diteken Presiden Jokowi pada 2023. Dengan demikian program asuransi wajib ini berlaku mulai 2025.

"Setelah PP diterbitkan, OJK akan menyusun peraturan implementasi terhadap program asuransi wajib tersebut," kata Ogi.

Ogi menjelaskan program asuransi wajib TPL terkait kecelakaan lalu lintas dimaksudkan untuk memberikan perlindungan finansial yang lebih baik kepada masyarakat karena akan mengurangi beban finansial yang harus ditanggung oleh pemilik kendaraan jika terjadi kecelakaan.

"Dan lebih jauh lagi akan membentuk perilaku berkendara yang lebih baik," ungkapnya.

Dengan meningkatnya perlindungan terhadap risiko, OJK berharap masyarakat akan lebih terlindungi dan merasa lebih aman, serta juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Rencana wajib asuransi ini mendapat respons beragam. Kalangan buruh menolak karena dikhawatirkan akan memberatkan masyarakat kalangan menengah bawah. Sementara dari asosiasi asuransi mereka menyambut baik.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk. menyambut baik rencana pemerintah terkait kewajiban pemilik motor dan mobil memiliki tanggung jawab hukum pihak ketiga atau third party liability (TPL) atau asuransi kendaraan mulai 2025.

Wakil Direktur Utama ZAI Heriyanto Agung Putra mengungkap bahwa dengan rencana tersebut tentunya baik untuk industri asuransi.

“Hal seperti ini menurut Zurich adalah kesempatan yang baik. Artinya untuk perkembangan bisnis dan juga eksistensi kita di dunia asuransi ya. Karena penting sekali bahwa bagaimana kita bisa memberikan kontribusi buat masyarakat terkait dengan proteksi khususnya untuk kendaraan bermotor,” kata Heriyanto ditemui usai Media Briefing Kolaborasi Zurich Indonesia dan LiveWell di Graha Zurich, Jakarta Selatan pada Kamis (18/7/2024).

Heriyanto pun memastikan pihaknya akan mempersiapkan diri untuk mendukung implementasi asuransi wajib tersebut. Terlebih pihaknya juga melihat potensi nasabah baru khususnya bisnis TPL dapat meningkat, karena semua pemilik kendaraan akan diwajibkan menggunakan asuransi tersebut.

Dalam mempersiapkan diri, Heriyanto mengatakan selain Sumber Daya Manusia (SDM), perusahaan juga harus meningkatkan infrastruktur.

“Itu adalah salah satu yang menjadi concern kita, jangan sampai nanti kita tidak siap. Zurich adalah perusahaan yang punya komitmen kuat untuk itu. Bahwa kita tentunya waktu masuk sudah ready,” jelasnya.

Diketahui, pemerintah sedang menyiapkan aturan yang mengatur program asuransi wajib TPL bagi pemilik kendaraan bermotor.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ogi Prastomiyono mengatakan program asuransi wajib ini, termasuk asuransi kendaraan, masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP). PP tersebut akan menjadi payung hukum yang menjadi dasar pelaksanaan asuransi wajib tersebut, seperti ruang lingkup dan waktu efektif penyelenggaraan program.

Diketahui, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) mengatur bahwa pemerintah dapat membentuk program asuransi wajib sesuai dengan kebutuhan. Di antaranya adalah mencakup asuransi kendaraan berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga alias TPL terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana.

"Dalam persiapannya, tentu diperlukan kajian mendalam terlebih dahulu mengenai program asuransi wajib yang dibutuhkan," kata Ogi dalam pernyataan tertulis, Kamis (18/7).

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan program asuransi wajib tersebut akan diatur dengan PP setelah mendapat persetujuan dari DPR.

Dalam UU P2SK dinyatakan bahwa setiap amanat UU P2SK, diikuti dengan penyusunan peraturan pelaksanaan yang penetapannya paling lama 2 tahun sejak UU P2SK diundangkan.UU P2SK diteken Presiden Jokowi pada 2023. Dengan demikian program asuransi wajib ini berlaku mulai 2025.

"Setelah PP diterbitkan, OJK akan menyusun peraturan implementasi terhadap program asuransi wajib tersebut," kata Ogi.

Ogi menjelaskan program asuransi wajib TPL terkait kecelakaan lalu lintas dimaksudkan untuk memberikan perlindungan finansial yang lebih baik kepada masyarakat karena akan mengurangi beban finansial yang harus ditanggung oleh pemilik kendaraan jika terjadi kecelakaan."Dan lebih jauh lagi akan membentuk perilaku berkendara yang lebih baik," ungkapnya.

Dengan meningkatnya perlindungan terhadap risiko, OJK berharap masyarakat akan lebih terlindungi dan merasa lebih aman, serta juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Bisnis.com, JAKARTA - Pembangunan ibu kota baru IKN Nusantara digadang-gadang menjadi peluang mendongrak premi perusahaan-perusahaan asuransi dan reasuransi dalam negeri.

Beberapa produk asuransi dan reasuransi yang tersedia untuk proyek IKN di antaranya adalah penjaminan proyek (surety bond), asuransi rekayasa (engineering insurance), asuransi pengangkutan (marine cargo insurance), asuransi harta benda (property insurance), maupun asuransi kecelakaan diri (personal accident insurance).

Pengamat Asuransi Wahyudin Rahman mengungkap faktanya di tahun 2024 ini belum terlihat kenaikan premi dari pembangunan IKN.

"Sampai saat ini belum ada kenaikan premi asuransi karena proyek IKN masih berjalan dan sudah dicover di tahun 2023, khususnya untuk penjaminan proyek (suretyship) dan asuransi rekayasa," kata Wahyudin kepada Bisnis, Rabu (18/07/2024).

Wahyudin menjelaskan saat ini tarif premi masih bergantung mekanisme pasar, namun tidak ada kenaikan premi karena klaim masih dapat dikendalikan.

Dia menilai kapasitas asuransi yang sangat besar di IKN menjadi tergantung dari tarif reasuransi.

Data Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) melaporkan premi asuransi umum untuk penjaminan proyek pada kuartal I 2024 turun 3,8% menjadi Rp554 miliar dibanding kuartal I 2023 sebesar Rp576 miliar.

Sementara premi asuransi rekayasa naik 15,4% menjadi Rp1,14 triliun dari Rp993 miliar. Premi asuransi pengangkutan naik 18,6% menjadi Rp1,76 triliun dari Rp1,48 triliun.

"Penyebabnya belum pasti, bisa saja ini terjadi penurunan di nonIKN atau dicover pada industri penjaminan seperti penjaminan infrasturktur dan penjaminan daerah," kata dia.

Sedangkan AAUI mencatat premi pengangkutan di reasuransi pada kuartal I 2024 melesat 44,6% menjadi Rp803 miliar dari Rp555 miliar. Premi rekayasa juga naik 9,9% menjadi Rp268 miliar, dan premi penjaminan proyek naik 20,5% menjadi Rp8 miliar.

Sekarang pembangunan IKN telah dilakukan groundbreaking tahap ke-6. Wahyudin mengatakan proses pembangunan di sana sedang berlangsung sehingga belum ada yang menyerap premi dari sektor asuransi properti.

"Asuransi properti tentunya belum ada dari IKN karena masih belum selesai pembangunan dan instalasinya (masih dalam masa proyek)," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Direktur PT Asuransi Asei Indonesia Achmad Sudiyar Dalimunthe menilai proyek pembangunan IKN bakal membawa pertumbuhan bisnis bagi lini bisnis asuransi rekayasa.

Menurutnya, nilai investasi di IKN menunjukkan adanya potensi risiko yang cukup besar jika terjadi kerusakan atau kegagalan yang dapat diserap oleh perusahaan asuransi. Sampai Juni 2024, Rp51,35 triliun investasi sudah terparkir di Ibu Kota baru tersebut.

"Dari asuransi rekayasa akan ada peningkatan premi. Dan di sisi lain perlu dilakukan servei risiko yang proper oleh pihak asuradur guna pengendalian risiko mengingat lokasi proyek IKN yang baru," kata pria yang akrab disapa Dody tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Pembangunan ibu kota baru IKN Nusantara digadang-gadang menjadi peluang mendongrak premi perusahaan-perusahaan asuransi dan reasuransi dalam negeri.

Beberapa produk asuransi dan reasuransi yang tersedia untuk proyek IKN di antaranya adalah penjaminan proyek (surety bond), asuransi rekayasa (engineering insurance), asuransi pengangkutan (marine cargo insurance), asuransi harta benda (property insurance), maupun asuransi kecelakaan diri (personal accident insurance).

Kepala Divisi Transformasi dan Inisiatif Strategi, PT Asei Indonesia Wahyudin Rahman mengungkap faktanya di tahun 2024 ini belum terlihat kenaikan premi dari pembangunan IKN.

"Sampai saat ini belum ada kenaikan premi asuransi karena proyek IKN masih berjalan dan sudah dicover di tahun 2023, khususnya untuk penjaminan proyek (suretyship) dan asuransi rekayasa," kata Wahyudin kepada Bisnis, Rabu (18/07/2024).

Wahyudin menjelaskan saat ini tarif premi masih bergantung mekanisme pasar, namun tidak ada kenaikan premi karena klaim masih dapat dikendalikan.

Dia menilai kapasitas asuransi yang sangat besar di IKN menjadi tergantung dari tarif reasuransi.

Data Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) melaporkan premi asuransi umum untuk penjaminan proyek pada kuartal I 2024 turun 3,8% menjadi Rp554 miliar dibanding kuartal I 2023 sebesar Rp576 miliar.

Sementara premi asuransi rekayasa naik 15,4% menjadi Rp1,14 triliun dari Rp993 miliar. Premi asuransi pengangkutan naik 18,6% menjadi Rp1,76 triliun dari Rp1,48 triliun.

"Penyebabnya belum pasti, bisa saja ini terjadi penurunan di nonIKN atau dicover pada industri penjaminan seperti penjaminan infrasturktur dan penjaminan daerah," kata dia.

Sedangkan AAUI mencatat premi pengangkutan di reasuransi pada kuartal I 2024 melesat 44,6% menjadi Rp803 miliar dari Rp555 miliar. Premi rekayasa juga naik 9,9% menjadi Rp268 miliar, dan premi penjaminan proyek naik 20,5% menjadi Rp8 miliar.

Sekarang pembangunan IKN telah dilakukan groundbreaking tahap ke-6. Wahyudin mengatakan proses pembangunan di sana sedang berlangsung sehingga belum ada yang menyerap premi dari sektor asuransi properti.

"Asuransi properi tentunya belum ada dari IKN karena masih belum selesai pembangunan dan instalasinya (masih dalam masa proyek)," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Direktur PT Asuransi Asei Indonesia Achmad Sudiyar Dalimunthe menilai proyek pembangunan IKN bakal membawa pertumbuhan bisnis bagi lini bisnis asuransi rekayasa.

Menurutnya, nilai investasi di IKN menunjukkan adanya potensi risiko yang cukup besar jika terjadi kerusakan atau kegagalan yang dapat diserap oleh perusahaan asuransi. Sampai Juni 2024, Rp51,35 triliun investasi sudah terparkir di Ibu Kota baru tersebut.

"Dari asuransi rekayasa akan ada peningkatan premi. Dan di sisi lain perlu dilakukan servei risiko yang proper oleh pihak asuradur guna pengendalian risiko mengingat lokasi proyek IKN yang baru," kata pria yang akrab disapa Dody tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) periode Juli 2024 kembali menahan suku bunga acuan BI Rate sebesar 6,25%. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pun memberikan respons terkait dengan keputusan tersebut.

Corporate Secretary Bank Mandiri Teuku Ali Usman mengatakan kebijakan BI memberikan kontribusi positif pada pertumbuhan kredit yang masih menunjukkan tren akselerasi hingga akhir semester I/2024. Hal tersebut juga diikuti dengan permintaan kredit yang sehat sejalan dengan perekonomian yang masih resilien.

“Di sisi lain, kami melihat masih ada peluang penguatan Rupiah. Meski demikian, volatilitas nilai tukar rupiah tetap perlu diwaspadai dengan melihat dinamika politik di Amerika Serikat [AS] dan fluktuasi ekonomi global,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (18/7/2024).

Adapun, sampai dengan akhir Mei 2024 penyaluran kredit Bank Mandiri secara bank only masih mencatatkan kenaikan mencapai 19,5% secara year on year (YoY) menjadi Rp 1.152,53 triliun.

Realisasi kredit tersebut turut diikuti dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tumbuh 12,9% secara YoY menjadi Rp 1.296,1 triliun yang ditopang oleh dana murah atau current account saving account (CASA).

Sejalan dengan kondisi fundamental makro ekonomi domestik yang masih baik, diikuti permintaan kredit yang positif, perseroan optimistis kredit Bank Mandiri masih mampu tumbuh sesuai guidance di kisaran 13%-15% pada tahun 2024.

Sebagaimana diketahui, dalam Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 16 dan 17 Juli 2024 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 6,25%.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyebut keputusan ini memperhatikan kondisi eksternal, juga mempertimbangkan data di dalam negeri yang didukung konsumi dan investasi.

Dia juga menyebut peningkatan stimulus dan kinerja ekspor juga membuat kinerja ekonomi membaik. Kondisi ini membuat keyakinan Bank Indonesia untuk pertumbuhan ekonomi tetap berada pada level 4,7%-5,5%.

Meski demikian Bank Indonesia memperkirakan defisit neraca pembayaran pada triwulan II/2024 masih akan terjadi, meski dalam pada posisi rendah.

Lebih lanjut, Perry menyebut bahwa BI tidak mengubah rencana penurunan suku bunga acuan atau BI Rate, yakni tetap pada kuartal IV/2024. Perry menyampaikan pihaknya masih melihat ruang penurunan suku bunga sejalan dengan kondisi FFR di Amerika Serikat serta terus memantau US Treasury, serta kinerja dolar AS

“Arah BI Rate akan turun kemungkinan masih sama, yaitu pada kuartal IV/2024, dan kemungkinan FFR memang maju,” ungkapnya.

Adapun, bank sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve (The Fed) membuka peluang penurunan fed fund rate (FFR) lebih cepat dari proyeksi sebelumnya di akhir 2024. Perry menyampaikan pihaknya melihat FFR akan turun lebih cepat dari semula Desember 2024, menjadi November 2024.

“Semula FFR itu kami perkirakan baru turun Desember, ada probabilitas yang semakin besar bisa maju ke November. Kami belum berani mengatakan akan maju ke September, meskipun pasar ada yang memperkirakan ke September,” ujar Perry.

Lebih lanjut, dirinya menjelaskan bahwa kondisi ekonomi global, dalam hal ini inflasi di AS yang lebih rendah dari perkiraan mendorong proyeksi penurunan FFR yang lebih cepat.

Bisnis.com, JAKARTA - Babak awal ajang Bisnis Indonesia Financial Award (BIFA) 2024 dimulai. Ajang tahunan untuk mengukur kinerja perusahaan keuangan itu ditandai dengan rapat perdana dewan juri di Kantor Bisnis Indonesia pada Kamis (18/7/2024).

Dalam pertemuan ini disepakati penghargaan Bisnis Indonesia Financial Award 2024 mencakup tiga kategori yaitu bank, asuransi, dan multifinance.

Secara rinci, untuk kategori penghargaan bank di ajang Bisnis Indonesia Financial Award 2024 salah satunya akan dilakukan berdasarkan kelompok bank dengan modal inti (KBMI). Rinciannya, KBMI 1 untuk bank dengan modal inti kurang dari Rp6 triliun, KBMI 2 dengan modal inti lebih dari Rp6 triliun—Rp14 triliun, KBMI 3 dengan modal inti lebih dari Rp14 triliun—Rp70 triliun, serta KBMI 4 dengan modal inti lebih dari Rp70 triliun.

Selain dilihat dari sisi pengelompokan bank, kategori penghargaan bank Bisnis Indonesia Financial Award 2023 juga diberikan untuk bank syariah, bank digital dan Bank Pembangunan Daerah (BPD)

Selanjutnya, kategori penghargaan asuransi yang terdiri dari asuransi umum dan asuransi jiwa. Penghargaan juga diberikan kepada asuransi umum syariah dan asuransi jiwa syariah. Sementara itu, untuk kategori perusahaan pembiayaan alias multifinance juga akan dipilih go public dan non go public berdasarkan aset.

“Tentu pengakuan lewat BIFA ini bisa membuat pelaku usaha bergairah dari waktu ke waktu untuk menunjukkan performance terbaiknya,” ujar Dewan Juri Bisnis Indonesia Financial Award 2024 Suwandi Wiratno saat ditemui di Wisma Bisnis Indonesia.

Sementara itu, Doddy Ariefianto, Akademisi Binus mengapresiasi penyelenggaraan BIFA 2024 ini. Baginya, bisa menjadi ajang check and balance atas kondisi industri.

“Selama ini tingkat kesehatan kan [penilaian] datang dari regulator, tapi dengan BIFA bisa dilihat dari sisi media, di mana mewakili kontrol dari masyarakat,” ucapnya.

Adapun dalam ajang tahunan ini akan dilakukan tiga tahapan seleksi. Pertama,screening dengan menyeleksi nominee berdasarkan kriteria. Kedua, seleksi kuantitatif, di mana perusahaan yang lolos dari tahapan ini akan masuk ke tahap ketiga, yakni seleksi kualitatif.

BIFA 2024 akan digawangi oleh lima juri akan yakni Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2012-2017 Muliaman D. Hadad, Presiden Direktur PT Jurnalindo Aksara Grafika Lulu Terianto. Berikutnya, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia 2013-sekarang Suwandi Wiratno, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) 2011-2017 Julian Noor serta Akademisi Binus Doddy Ariefianto.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) melaporkan rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL), termasuk kredit macet usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), membengkak pada paruh pertama 2024.

Deputi Gubernur BI Juda Agung mengatakan kredit ke segmen UMKM masih tumbuh 5,68% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada kuartal II/2024.

"Sementara NPL UMKM naik menjadi 4% saat ini," katanya dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada Rabu (17/7/2024).

NPL UMKM memang membengkak sepanjang tahun berjalan atau dibandingkan Desember 2023 yang masih di level 3,71%.

Meski begitu, menurut Juda, perbankan sudah menyiapkan pencadangan yang cukup guna mengantisipasi dampak pembengkakan NPL segmen UMKM.

"Kabar baiknya, bank-bank yang saat ini banyak menyalurkan kredit ke UMKM kondisinya mereka punya CKPN [cadangan kerugian penurunan nilai] kuat untuk cover risiko kredit UMKM," tutur Juda.

Sejumlah perbankan pun memang telah mencatatkan peningkatan NPL UMKM mereka pada tahun ini. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) misalnya mencatatkan penyaluran segmen kredit mikro sebesar Rp59,2 triliun per Maret 2024, naik 10,5% yoy. Segmen usaha kecil mencapai Rp12,1 triliun, naik 5,4% yoy. Lalu, segmen usaha menengah sebesar Rp8,3 triliun, naik 27,7% yoy.

NPL secara bank only di ketiga segmen ini mencatatkan kenaikan. Segmen mikro memiliki NPL per Maret 2024 sebesar 2,69% dari 2,24%. Kemudian, segmen usaha kecil sebesar 5,44% dari 4,45%, dan usaha menengah menjadi 2,21% dari 2,06%.

Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengatakan perseroan telah memiliki strategi untuk menjaga NPL UMKM, di antaranya melalui penyaluran kredit secara selective growth, mendorong peningkatan recovery rate, serta melakukan monitoring pinjaman secara ketat, baik online maupun offline.

BRI berharap adanya kebijakan penguatan yang dapat memperkuat daya beli masyarakat dan meningkatkan konsumsi rumah tangga.

“Karena dua faktor tersebut menjadi driver utama pertumbuhan kredit UMKM yang menjadi kontributor utama dan menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia di tengah kondisi makro ekonomi yang menantang,” ujarnya kepada Bisnis, pekan lalu (14/7/2024).

Selain itu, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) tercatat menyalurkan kredit ke segmen UKM mencapai Rp40,6 triliun per Maret 2024, turun 4,7% secara tahunan dari sebelumnya Rp42,5 triliun.

Adapun, secara bank only segmen medium perseroan memiliki NPL 5,9% stabil dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara, segmen usaha kecil mengalami kenaikan NPL menjadi 4% dari 2,5%.

Sementara, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) mencatatkan kredit UKM dan mikro sebesar Rp247,9 triliun per Maret 2024, naik dari Maret 2023 yang hanya Rp223,2 triliun.

Lebih lanjut, secara bank only segmen SME di BMRI memiliki NPL 1,02% per Maret 2024 dari tahun sebelumnya 0,93%. Kemudian, pada periode yang sama NPL segmen mikro mencapai 1,65% dari 1,15%.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) melaporkan rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL), termasuk kredit macet usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), membengkak pada paruh pertama 2024.

Deputi Gubernur BI Juda Agung mengatakan kredit ke segmen UMKM masih tumbuh 5,68% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada kuartal II/2024.

"Sementara NPL UMKM naik menjadi 4% saat ini," katanya dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada Rabu (17/7/2024).

NPL UMKM memang membengkak sepanjang tahun berjalan atau dibandingkan Desember 2023 yang masih di level 3,71%.

Meski begitu, menurut Juda, perbankan sudah menyiapkan pencadangan yang cukup guna mengantisipasi dampak pembengkakan NPL segmen UMKM.

"Kabar baiknya, bank-bank yang saat ini banyak menyalurkan kredit ke UMKM kondisinya mereka punya CKPN [cadangan kerugian penurunan nilai] kuat untuk cover risiko kredit UMKM," tutur Juda.

Sejumlah perbankan pun memang telah mencatatkan peningkatan NPL UMKM mereka pada tahun ini. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) misalnya mencatatkan penyaluran segmen kredit mikro sebesar Rp59,2 triliun per Maret 2024, naik 10,5% yoy. Segmen usaha kecil mencapai Rp12,1 triliun, naik 5,4% yoy. Lalu, segmen usaha menengah sebesar Rp8,3 triliun, naik 27,7% yoy.

NPL secara bank only di ketiga segmen ini mencatatkan kenaikan. Segmen mikro memiliki NPL per Maret 2024 sebesar 2,69% dari 2,24%. Kemudian, segmen usaha kecil sebesar 5,44% dari 4,45%, dan usaha menengah menjadi 2,21% dari 2,06%.

Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengatakan perseroan telah memiliki strategi untuk menjaga NPL UMKM, di antaranya melalui penyaluran kredit secara selective growth, mendorong peningkatan recovery rate, serta melakukan monitoring pinjaman secara ketat, baik online maupun offline.

BRI berharap adanya kebijakan penguatan yang dapat memperkuat daya beli masyarakat dan meningkatkan konsumsi rumah tangga.

“Karena dua faktor tersebut menjadi driver utama pertumbuhan kredit UMKM yang menjadi kontributor utama dan menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia di tengah kondisi makro ekonomi yang menantang,” ujarnya kepada Bisnis, pekan lalu (14/7/2024).

Selain itu, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) tercatat menyalurkan kredit ke segmen UKM mencapai Rp40,6 triliun per Maret 2024, turun 4,7% secara tahunan dari sebelumnya Rp42,5 triliun.

Adapun, secara bank only segmen medium perseroan memiliki NPL 5,9% stabil dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara, segmen usaha kecil mengalami kenaikan NPL menjadi 4% dari 2,5%.

Sementara, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) mencatatkan kredit UKM dan mikro sebesar Rp247,9 triliun per Maret 2024, naik dari Maret 2023 yang hanya Rp223,2 triliun.

Lebih lanjut, secara bank only segmen SME di BMRI memiliki NPL 1,02% per Maret 2024 dari tahun sebelumnya 0,93%. Kemudian, pada periode yang sama NPL segmen mikro mencapai 1,65% dari 1,15%.

Bisnis.com, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut pelaksanaan asuransi wajib baru selain Jasa Raharja sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 menunggu teknis yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyampaikan bahwa Program Asuransi Wajib, termasuk asuransi kendaraan masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai payung hukum pelaksanaannya. Aturan dari pemerintah ini yang nantinya mengatur ruang lingkup dan waktu efektif penyelenggaraan program.

Peraturan pemerintah sendiri merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Aturan omnibus law sektor keuangan itu salah satunya mengatur bahwa Pemerintah dapat membentuk Program Asuransi Wajib sesuai dengan kebutuhan, di antaranya mencakup asuransi kendaraan berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability – TPL) terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana.
"Dalam persiapannya, tentu diperlukan kajian mendalam terlebih dahulu mengenai Program Asuransi Wajib yang dibutuhkan," kata Ogi dalam keterangan tertulis, Kamis (18/9/2024).

Dia menjelaskan ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Program Asuransi Wajib yang diatur dengan PP juga memiliki persyaratan mendapat persetujuan dari DPR.

"Dalam UU P2SK dinyatakan bahwa setiap amanat UU P2SK, diikuti dengan penyusunan peraturan pelaksanaan yang penetapannya paling lama 2 (dua) tahun sejak UU P2SK diundangkan," katanya.

OJK sendiri baru akan berperan lebih besar setelah PP terbit yakni dengan menyusun peraturan implementasi terhadap Program Asuransi Wajib tersebut.

"Program asuransi wajib TPL terkait kecelakaan lalu lintas dimaksudkan untuk memberikan perlindungan finansial yang lebih baik kepada masyarakat karena akan mengurangi beban finansial yang harus ditanggung oleh pemilik kendaraan jika terjadi kecelakaan," katanya.

Dia juga mengharapkan pemberlakuan asuransi wajib ini baik untuk kendaraan mobil dan motor membentuk perilaku berkendara yang lebih baik.⁠

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) diperkirakan akan tetap mempertahankan suku bunga acuan atau BI-Rate pada level 6 25% hingga akhir 2024.

Kepala Ekonom Bank Permata memperkirakan BI-Rate baru berpotensi turun pada kuartal pertama 2025, meski BI mengisyaratkan kemungkinan penurunan suku bunga pada kuartal IV/2024

"Kami mempertahankan proyeksi kami bahwa BI-Rate akan tetap di level 6,25% hingga akhir tahun 2024, dengan potensi penurunan suku bunga pada kuartal I/2025," katanya, Rabu (17/7/2024).

Josua menjelaskan, penurunan inflasi di Amerika Serikat (AS) telah meningkatkan ekspektasi penurunan Fed Funds Rate (FFR) pada September, yang memicu pelemahan dolar AS.

Pasar saat ini juga mengantisipasi the Fed untuk menurunkan suku bunga kebijakan sebesar 75 basis poin pada 2024, naik dari perkiraan sebelumnya yang sebesar 50 basis poin.

Namun demikian, Josua memandang ruang untuk penurunan FFR cenderung terbatas pada tahun ini karena ketidakpastian terkait politik AS.

Di sisi lain, Josua memperkirakan nilai tukar rupiah berpotensi menguat lebih dari yang diharapkan, terutama karena arus masuk dari investor asing menjelang penurunan FFR pertama.

"Jika inflasi AS terus melambat sepanjang sisa 2024, rupiah dapat terapresiasi hingga di bawah 16.000 per dolar AS, yang memungkinkan terjadinya lebih dari satu kali pemangkasan FFR di tahun ini," jelasnya.

Dia memperkirakan, nilai tukar rupiah akan bergerak ke kisaran bawah dari perkiraannya saat ini, yaitu Rp15.900 hingga Rp16.200 per dolar AS pada akhir 2024.

Senada, Ekonom Bank Danamon Indonesia Hosianna Evalita Situmorang memperkirakan bahwa pemangkasan suku bunga acuan BI paling cepat dilakukan pada kuartal I/2025.

"Meskipun masih ada ruang bagi BI untuk mempertimbangkan penurunan suku bunga, bank sentral akan tetap berhati-hati karena kondisi global," katanya.

Dari sisi global, Hosianna mengatakan, terutama di AS yang sedang menghadapi pemilu, imbal hasil obligasi jangka pendek telah terdorong naik.

Sementara itu, strategi BI dalam jangka pendek akan diarahkan untuk memperkuat efektivitas stabilisasi nilai tukar rupiah dan menarik aliran masuk modal asing.

Dia menilai, hal ini mengindikasikan bahwa penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan instrumen surat berharga BI masih akan berlanjut.

Dengan demikian, Hosianna memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga kebijakan sepanjang tahun ini, seiring dengan penurunan FFR sebesar 25 basis poin yang diperkirakan akan dimulai pada September atau Desember.

"Selanjutnya, BI akan memiliki ruang untuk mengikuti siklus pemangkasan suku bunga the Fed paling cepat pada kuartal pertama 2025," kata dia.