Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN (BBTN) Nixon L.P. Napitupulu membeberkan dampak dari tunggakan pinjaman online (pinjol) kini membuat banyak calon debitur tak bisa mengajukan kredit pemilikan rumah (KPR).

Menurutnya, hal tersebut lantaran tunggakan pinjol kini masuk di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Alhasil, tunggakan pinjol menjadi karakter calon debitur yang patut diwaspadai bank.

"Jadi, di kami 30% tidak bisa diakadkan karena [tunggakan utang] pinjol," ujar Nixon dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI pada Senin (8/7/2024).

Menurutnya, pihak bank tidak bisa mengambil risiko. Apalagi, jika nasabah benar memiliki tunggakan di pinjol yang terekam di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Sepanjang masih merah, kami tidak bisa apa-apa. Ini karena [datanya] masuk di SLIK OJK," jelas Nixon.

Dengan ketentuan seperti itu, menurutnya, calon debitur yang memiliki tunggakan di pinjol senilai Rp100.000 akan sama nilainya dengan calon debitur yang memiliki tunggakan di bank Rp1 miliar.

Perbesar

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi juga menceritakan bahwa ada satu bank yang menyediakan KPR tetapi banyak generasi muda tidak bisa memperoleh layanan tersebut karena memiliki utang yang menumpuk di produk keuangan seperti pinjol dan 'buy now pay later' (BNPL) alias paylater.

Padahal, utang mereka hanya kisaran Rp300.000-Rp500.000 dan belum dibayarkan sama sekali.

Selain itu, terdapat pula konsumen dari produk keuangan seperti BNPL yang mempunyai kredit bulanan hingga memiliki cicilan sebesar 95% dari penghasilan per bulan. Artinya, apabila debitur tersebut memiliki penghasilan Rp10 juta, maka Rp9,5 juta dipakai untuk membayar utang.

Dia mengatakan utang yang menumpuk kemudian berefek terhadap SLIK atau catatan kredit setiap debitur.

“Kadang hanya buat makan sama pacarnya, kadang buat beli baju. Mereka kan tidak tahu bahwa itu kemudian akan menggunung jadi utang yang mereka harus bayar,” ungkap Friderica.

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah bank besar Tanah Air memberikan sedikit bocoran mengenai kinerja pada kuartal II/2024 yang bakal dilaksanakan pada rentang akhir Juli-Agustus 2024. Salah satu di antaranya bahkan membagikan proyeksi kinerja hingga akhir tahun ini.

Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan menilai kinerja bank di kuartal II/2024 akan lebih baik dari kuartal I/2024 terutama untuk bank-bank besar yang masih mencatat pertumbuhan yang positif. Serupa, untuk kinerja bank kecil turut akan membaik dibanding kuartal sebelumnya.

“Kredit korporasi akan menjadi penopang pertumbuhan laba, di samping efisiensi operasional dan untuk kredit konsumsi mulai sedikit membaik dibanding kuartal sebelumnya,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (9/7/2024).

Di sisi lain, suku bunga cenderung mulai melandai. Dia pun berharap tidak akan ada tekanan baru dari aspek geopolitik yang dapat berdampak pada inflasi dan pergerakan suku bunga.

Adapun, Head of Research & Chief Economist Mirae Asset Rully Arya Wisnubroto mengatakan pihaknya masih optimistis terkait kondisi Indonesia yang akan positif dan memprediksi ruang penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia masih akan dipengaruhi oleh posisi nilai tukar rupiah yang semakin stabil dan potensi penurunan suku bunga acuan AS (Fed Fund Rate/FFR).

“Di tengah situasi yang penuh tantangan, pertumbuhan kredit perbankan akan sesuai target pertumbuhan BI sebesar 10%-12%,” ujarnya.

Dirinya mengatakan kebijakan BI yang diambil saat ini berfungsi untuk mendukung stabilitas, dan Mirae Asset memperkirakan hal ini akan bertahan lebih lama dengan pengaruh dari volatilitas Rupiah yang makin terjaga.

Target OJK

Adapun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai dari sisi kinerja intermediasi, pada Mei 2024, kredit mengalami peningkatan sebesar Rp65 triliun, atau tumbuh sebesar 0,90% mtm.

Perbesar

Nasabah melakukan transaksi perbankan di Galeri ATM, di Bandung, Jawa Barat, Senin (9/4/2018)./JIBI-Rachman

Secara tahunan, kredit melanjutkan catatan double digit growth sebesar 12,15% yoy menjadi Rp7.376 triliun.

Berdasarkan jenis penggunaan, secara nominal yang terbesar adalah Kredit Modal Kerja yang mencapai sebesar Rp3.332,46 triliun atau 45,18% dari total kredit.

Kemudian, dari segi pertumbuhan, Kredit Investasi tumbuh tertinggi yaitu sebesar 14,80% yoy.

Ditinjau pertumbuhan kredit per KBMI, bank KBMI IV menjadi pendorong utama pertumbuhan kredit yaitu tumbuh sebesar 14,72% yoy.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Edina Rae mengatakan penyaluran kredit yang signifikan ini melanjutkan pertumbuhan kredit sejak periode sebelumnya. "Searah dengan target pertumbuhan 2024 ini," katanya dalam RDK Bulanan, Senin (8/7/2024).

Sejalan dengan pertumbuhan kredit, Dana Pihak Ketiga (DPK) juga mengalami pertumbuhan positif. Pada Mei 2024, DPK tercatat tumbuh sebesar 0,53% mtm atau meningkat sebesar 8,63% yoy, dari April 2024 sebesar 8,21% yoy menjadi Rp8.699 triliun.

Giro menjadi kontributor pertumbuhan terbesar yaitu sebesar 15,53% yoy, sedangkan deposito dan tabungan masing-masing meningkat sebesar 6,20% dan 5,20% yoy.

Sebagaimana diketahui, OJK memang sempat menargetkan kredit perbankan tumbuh 9%-11% pada 2024.

"Kredit ditargetkan mencapai 9%-11%, didukung oleh DPK tumbuh 6%-8%," ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) pada Selasa (20/2/2024).

Kondisi di BCA, BNI, dan BTN

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) misalnya yang menjadi pemain bank swasta pertama yang membagikan bocoran terbaru, di mana kinerja kredit bank only tumbuh 15,4% pada kuartal II/2024 seiring dengan ekonomi yang membaik.

Direktur Keuangan BCA Vera Eve Lim mengatakan secara umum kondisi bank di Tanah Air relatif bagus dan stabil, tecermin dari indikator pertumbuhan sampai kuartal I/2024 yang berada pada level 12%. Bahkan, pemulihan ekonomi usai Covid-19 terbilang cepat dibanding yang diekspektasikan.

“Kredit di kisaran 15% lebih, kalau bank alone 15,4%. Biasanya [kredit] konsolidasi lebih tinggi,” ujarnya pekan lalu, (3/7/2024).

Saat itu dalam paparannya, Vera juga mengungkapkan adanya anomali atau hal yang tidak biasa terjadi pada permintaan kredit pada kuartal I/2024, di mana kredit tumbuh 17,1% didukung kredit korporasi.

“Sebenarnya pipeline sudah ada di kuartal IV/2024, kebetulan tahun ini tahun Pemilu bulan Februari, jadi begitu ada wait and see sedikit, begitu pemilu sudah selesai dan ada quick count, sebelum selesai kuartal I/2024, pipeline itu sudah terealisasi,” katanya.

Vera juga menyebut dengan peningkatan BI Rate ke level 6,25% sejak April 2024, tidak membuat perbankan serta merta menaikkan suku bunga kredit. Pasalnya, bank juga menjaga momentum pertumbuhan agar kredit bisa tumbuh dan kualitas kredit membaik.

Usai Covid-19, kata Vera, risiko kredit alias loan at risk (LAR) pun cenderung menurun, ini mengindikasikan ekonomi yang kian membaik dan pertumbuhan kredit berlanjut.

“[Itu membuat] bank juga lebih mudah menyalurkan kredit, itu yang kami jaga. Jadi, saat ini suku bunga kredit terjaga tidak ada perubahan. Meski [suku bunga kredit] ada yang naik turun itu relatif, tergantung kualitas debitur,” tuturnya.

Kemudian, dari kelompok bank Himbara, yakni PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. menyampaikan kuartal II/2024 akan berada di kisaran 9%-10%. Proyeksi target kredit hingga akhir tahun pun berada di kisaran low dobel digit, yakni 10%.

“Kurang lebih [kuartal II/2024] sama. Sekarang [Maret 2024] 9% kurang lebih 10%. Jadi, kita range-nya 9%-10% enggak akan berubah,” ujarnya di DPR, Senin (8/7/2024).

Tercatat, BNI memang telah menyalurkan kredit sepanjang kuartal I/2024 sebesar Rp695,16 triliun, tumbuh 9,6% yoy.

Sementara, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) melaporkan akan merevisi target kreditnya sebagai respons suku bunga yang tinggi.

Namun, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu tak menyampaikan lebih lanjut soal kisi-kisi terkait kinerja penyaluran pinjaman pada kuartal II/2024.

Untuk diketahui, BTN memang membukukan pertumbuhan kredit dan pembiayaan sebesar 14,8% menjadi Rp344,2 triliun pada kuartal I/2024. Sayangnya, laju simpanan nasabah di bank atau dana pihak ketiga (DPK) BTN dinilai tidak bisa mengimbangi kredit, di mana hanya tumbuh 11,9%.

Alhasil, saat ini Dirut menyampaikan bahwa BTN memilih tidak menetapkan target penyaluran kredit yang setara atau lebih tinggi dari pencapaian kuartal I/2024. Di mana, pihaknya menurunkan pertumbuhan target kredit ke level 10-11% hingga akhir tahun.

“[Ini] karena likuiditas yang cukup mahal. [BTN] mulai menurunkan ekspansi kredit, karena biaya dana [cost of fund] bunganya masih sangat mahal. dan kita belum tahu kapan [suku bunga acuan] turun, kehati-hatian di situasi ini penting sekali,” ujar Nixon, Senin (8/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Ali Ghufron Mukti memastikan bahwa data BPJS aman dari serangan, di tengah ramainya kasus serangan ransomware ke Pusat Data Nasional (PDN).

Ghufron mengaku sudah berkoordinasi dengan Dukcapil (Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil), kemudian bekerja sama dengan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) dan KemenKominfo.

“Termasuk ransomware yang terakhir itu kita sudah ada, termasuk ISO [standar Internasional untuk sistem manajemen keamanan informasi] khusus untuk pengamanan siber, itu kita juga sudah dapat,” terangnya ketika ditemui usai peluncuran Face Recognition BPJS Kesehatan (FRISTA) di Jakarta, Senin (8/7/2024).

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi menuturkan data kependudukan tidak turut menjadi korban serangan ransomware pada PDNS.

Hal ini lantaran data Dukcapil tidak atau belum bergabung dengan PDNS. Pihaknya memiliki data center yang dikelola langsung oleh Kemendagri.

“Alhamdulillah data kita kemarin belum bergabung dengan PDN sementara. Tapi, ini menjadi pembelajaran bagi kami sungguh untuk berbenah dari segi data,” jelasnya.

Ghufron juga menyampaikan rasa prihatin mengenai serangan yang terjadi pada PDNS beberapa waktu lalu, dan belum cadangan data (back up) yang cukup sehingga menjadi persoalan.

Dia menegaskan BPJS Kesehatan sangat memperhatikan mengenai persoalan keamanan data pribadi.

Sebelumnya, BPJS Kesehatan meluncurkan Face Recognition BPJS Kesehatan (FRISTA) dalam pelayanan Jaminan Kesehatan Keuangan (JKN) untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi layanan.

"Sistem face recognition yang digunakan dalam FRISTA mampu mengenali wajah baik pada foto, video, maupun secara real-time dengan tingkat keakuratan yang tinggi," jelas Ghufron.

Inovasi ini kemudian mendapat dukungan dengan Addendum Kelima Perjanjian Kerjasama Direktorat Jenderal Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan BPJS Kesehatan.

Adapun, perjanjian dengan nomor 100.4.7.1/7412/DUKCAPIL dan 203/KTR/0423 dalam hal nilai kemiripan atas akses data kependudukan berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan foto wajah.

Bisnis.com, JAKARTA - Mata uang rupiah dibuka melemah ke posisi Rp16.307 per dolar AS pada pembukaan perdagangan Selasa (9/7/2024). Bagaimana kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI pada Selasa (9/7/2024)?

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah membuka perdagangan dengan turun 0,30% atau 49 poin ke posisi Rp16.307 per dolar AS. Adapun indeks dolar terpantau naik 0,04% ke posisi 104,709.

Sementara itu, sejumlah mata uang kawasan Asia lainnya kompak bergerak turun terhadap dolar AS. Yen Jepang melemah 0,16%, dolar Hong Kong dan dolar Singapura melemah 0,01% dan 0,06%.

Kemudian won Korea melemah 0,21%, peso Filipina melemah 0,06%, rupee India melemah 0,01%, rupee India melemah 0,01%, yuan China melemah 0,06%, ringgit Malaysia melemah 0,10% dan baht Thailand melemah 0,09%.

Sebelumnya Tim Riset Phintraco Sekuritas sebelumnya memperkirakan nilai tukar rupiah akan menguat seiring dengan peluang pemangkasan suku bunga oleh The Fed. Selain itu, meningkatnya uncertainty risk di Eropa juga berpotensi mendorong berlanjutnya peningkatan rupiah.

"Peluang pemangkasan suku bunga acuan the Fed dan peningkatan uncertainty risk di Eropa berpotensi mendorong berlanjutnya penguatan nilai tukar rupiah seiring dengan mulai berbaliknya capital flow ke pasar modal Indonesia dalam sepekan terakhir," tulis Tim Phintraco Sekuritas, Senin (8/7/2024).

Terpisah, Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi menjelaskan terdapat sejumlah sentimen yang memengaruhi fluktuasi rupiah.

Dari luar negeri, Ibrahim mengatakan fokus saat ini tertuju pada data utama nonfarm payrolls, yang akan dirilis pada Jumat, untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut mengenai suku bunga.

"Alat CME Fedwatch menunjukkan para pedagang memperkirakan kemungkinan lebih dari 66% Federal Reserve akan menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada bulan September,” kata dia.

Namun, optimisme terhadap penurunan suku bunga agak teredam oleh sinyal hawkish dari The Fed, dengan risalah pertemuan bank tersebut pada Juni menunjukkan bahwa para pengambil kebijakan masih skeptis terhadap penurunan suku bunga.

Data nonfarm payrolls juga akan memberikan isyarat yang lebih pasti mengenai pasar tenaga kerja, yang juga menjadi perdebatan utama bagi The Fed dalam menurunkan suku bunga.

Lalu, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Selasa (9/7/2024)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.292 dan harga jual sebesar Rp16.312 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.06 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp16.130 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.430 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 16.130 16.430

E Rate 16.292 16.312

Bank Notes 16.130 16.430

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.15 WIB masing-masing sebesar Rp16.295 dan Rp16.320 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp16.245 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.395 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 16.245 16.395

E Rate 16.295 16.320

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.12 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.268 dan harga jual sebesar Rp16.288 berdasarkan e-rate.

Lalu, Bank Mandiri menetapkan bank notes dengan harga beli sebesar Rp16.050 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp16.400 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 16.050 16.400

E Rate 16.268 16.288

Bank Notes 16.050 16.400

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.35 WIB masing-masing sebesar Rp16.295 dan Rp16.315.

Untuk bank notes BNI pada 09.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.205 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.425 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 16.205 16.425

E Rate 16.295 16.315

Bank Notes 16.205 16.425

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI (BBNI) mulai meningkatkan suku bunga kreditnya seiring dengan masih tingginya suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate.

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan sejauh ini BNI sudah melakukan penyesuaian suku bunga kredit BNI.

"Sudah naik bunga kredit. Tapi ya naiknya enggak sekencang bunga simpanan. Kalau simpanan naiknya kencang, kreditnya kecil. Jadi ya ketekan cost-nya," ujarnya setelah rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI pada Senin (8/7/2024).

Adapun, kenaikan suku bunga kredit BNI merata pada semua segmen kredit. Mengacu laporan suku bunga dasar kredit (SBDK) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), per April 2024 SBDK BNI di kredit korporasi mencapai 8,05%, kredit ritel 8,3%, kredit pemilikan rumah (KPR) 7,4%, dan non KPR 8,8%.

Menurut Royke, penyesuaian suku bunga kredit dilakukan sebagai upaya untuk menekan biaya dana (cost of fund).

"Makanya, cost akan naik, karena kalau pinjaman semua dinaikan, jebol NPL [nonperforming loan]," tuturnya.

Sementara itu, kenaikan suku bunga kredit BNI terjadi seiring dengan tren suku bunga acuan yang masih tinggi. Terbaru, BI telah mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate di level 6,25% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) periode 19-20 Juni 2024.

Dalam RDG pada April 2024, BI telah memutuskan untuk menaikan suku bunga acuannya atau BI Rate 25 basis poin (bps) dari 6% ke 6,25%. Kenaikan suku bunga acuan saat itu menjadi yang pertama kali sejak Oktober 2023.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan seiring dengan tren kenaikan suku bunga acuan, suku bunga perbankan tetap terjaga dipengaruhi likuiditas perbankan yang memadai.

"Efisiensi suku bunga perbankan terjaga," katanya dalam RDG BI pada bulan lalu (20/6/2024).

Meski begitu, suku bunga kredit perbankan mengalami peningkatan tipis. Tercatat, suku bunga kredit bank mencapai level 9,26%, naik 1 bps dibandingkan suku bunga kredit bulan sebelumnya atau April 2024 di level 9,25%.

Selain itu, secara year to date (ytd), suku bunga kredit juga naik 1 bps, di mana suku bunga kredit per Desember 2023 berada di level 9,25%.

Berikut daftar SBDK BNI per April 2024

1. Kredit korporasi 8,05%
2. Kredit ritel 8,3%
3. Kredit pemilikan rumah (KPR) 7,4%
4. Kredit nonKPR 8,8%

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Mandiri terus berinovasi dalam memberikan kemudahan bagi nasabah melalui peluncuran fitur terbaru di beyond super app Livin’ by Mandiri.

Sekarang, Bank Mandiri menghadirkan solusi kepemilikan rumah bagi nasabah lewat fitur Livin’ KPR, yang memungkinkan nasabah mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan lebih mudah dan cepat dalam satu aplikasi.

“Berbagai tantangan seperti menghadapi kesulitan dalam memenuhi persyaratan kredit rumah, terutama dengan biaya bunga yang tinggi dan proses pengajuan yang rumit, menjadi alasan banyak orang menunda keinginan memiliki rumah bahkan belum menjadikan tempat tinggal sebagai investasi utama untuk jangka panjang. Fitur Livin' KPR ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan kami dalam memberikan nilai tambah bagi nasabah,” ungkap Direktur Jaringan dan Retail Banking Bank Mandiri Aquarius Rudianto dalam keterangan resminya, Senin (8/7).

Aquarius menambahkan, fitur Livin' KPR hadir sebagai solusi inovatif untuk merampingkan proses pembiayaan KPR menjadi lebih seamless, dengan memastikan proses pengajuan KPR yang cepat dan efisien.

Mulai dari pilihan properti yang variatif, suku bunga yang kompetitif, diskon biaya provisi, hingga formulir pengajuan dan proses KPR yang mudah dan simpel, menjadi keuntungan-keuntungan yang dapat dinikmati nasabah Bank Mandiri dengan Livin’ KPR.

Tidak hanya itu, Livin’ KPR memudahkan nasabah menemukan properti berdasarkan preferensi harga dan fasilitas umum di sekitarnya, serta menjelajahi setiap sudut properti seakan-akan sedang berada di lokasi secara langsung dengan pengalaman Virtual Tour 360°.

Livin’ KPR juga menawarkan fleksibilitas bagi nasabah dalam merencanakan keuangan secara akurat dengan fitur Simulasi Angsuran, serta Tracking KPR yang memungkinkan nasabah memantau secara real-time status aplikasi KPR mereka.

"Kami percaya bahwa memiliki rumah impian bukan hanya sekadar pencapaian pribadi, tetapi juga bukti dari kecerdasan finansial dan keteguhan hati dalam mencapai tujuan hidup. Dengan Livin' KPR, impian tersebut dapat diwujudkan lebih cepat!," imbuh Aquarius.

Bank Mandiri berharap fitur Livin' KPR mampu memudahkan lebih banyak individu untuk memiliki rumah impian mereka, menciptakan masa depan yang lebih bermakna di mana kepemilikan rumah dapat tercapai oleh semua orang.

Dengan hadirnya fitur Livin’ KPR diharapkan dapat mengoptimalkan akuisisi KPR dan tentunya terus meningkatkan portfolio Mandiri KPR di tahun 2024. Saat ini, pencairan KPR Bank Mandiri telah meningkat sebesar 31,4% secara year on year (YoY).

Selain itu, guna memastikan nasabah mendapatkan pengalaman transaksi yang seamless, Livin' by Mandiri menyederhanakan proses pembayaran tagihan melalui fitur “Bayar”. Nasabah cukup menyalin nomor Virtual Account (VA) tanpa perlu mencari kode biller. Melalui fitur ini, nasabah juga dapat memilih tiga sumber dana, yaitu Tabungan, Kartu Kredit, atau Livin' Paylater.

Tak ketinggalan, Livin’ by Mandiri juga menyajikan dukungan penuh terhadap produk Mandiri e-Money. Tidak hanya top up tanpa adanya biaya transaksi, nasabah kini juga dapat mengecek semua riwayat transaksi e-Money. Nasabah tidak perlu mengumpulkan bukti pembayaran tol maupun parkir karena semua transaksi terekam secara otomatis dan bisa diakses kapan saja melalui aplikasi Livin’ by Mandiri.

Sebagai tambahan informasi, sampai dengan bulan Mei 2024, tercatat pengguna aplikasi Livin' by Mandiri telah menembus 25,4 juta, naik 37% YoY. Dari jumlah tersebut, total nilai transaksi Livin' by Mandiri telah mencapai Rp1.552 triliun dengan volume transaksi 1,45 miliar transaksi.

Bisnis.com,JAKARTA - BPJS Kesehatan memperkenalkan inovasi digital terbaru yaitu Face Recognition BPJS Kesehatan (Frista) dalam pelayanan Jaminan Kesehatan Keuangan (JKN). Layanan pengenalan wajah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi layanan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan bahwa pengadopsian Frista di klaim dapat membuat proses verifikasi identitas peserta menjadi lebih cepat dan akurat, yang nantinya dapat mengurangi antrean dan meminimalisir kesalahan.

"Sistem face recognition yang digunakan dalam Frista mampu mengenali wajah baik pada foto, video, maupun secara real-time dengan tingkat keakuratan yang tinggi," jelas Ghufron dalam peluncuran FRISTA, Senin (8/6/2024).

Dia mengungkapkan teknologi ini memiliki potensi besar dalam memastikan bahwa hanya peserta yang berhak yang dapat mengakses layanan JKN.Penerapan teknologi ini juga menjadi langkah yang besar untuk mencegah penipuan dan penyalahgunaan identitas.

Inovasi ini juga mendapat dukungan dengan Addendum Kelima Perjanjian Kerjasama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan BPJS Kesehatan.Kemudian, perjanjian dengan nomor 100.4.7.1/7412/DUKCAPIL dan 203/KTR/0423 dalam hal nilai kemiripan atas akses data kependudukan berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan foto wajah.Ghufron menuturkan bahwa teknologi ini memungkinkan penerapan single identity menggunakan KTP Elektronik sebagai alternatif pengganti Kartu JKN dalam verifikasi dan validasi eligibilitas peserta.

Hal ini juga dinilai dapat meningkatkan validitas dan kualitas data peserta, sesuai kepemilikan NIK pada KTP Elektronik, dan juga memanfaatkan elemen data foto dari Dukcapil sebagai dasar validasi pada implementasi sistem face recognition.

Implementasi Frista akan diterapkan secara nasional dalam layanan JKN. Ghufron juga menuturkan bahwa BPJS Kesehatan berkomitmen untuk terus berinovasi dalam memberikan layanan terbaik.

"Harapannya melalui inovasi Frista menjawab tantangan yang selama ini dihadapi dalam sistem pelayanan kesehatan, sehingga dapat teratasi dengan lebih baik. Selain itu, inovasi ini juga diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi sektor-sektor lain dalam meningkatkan kualitas layanan publik di Indonesia,” terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Sejumlah bank diketahui menjual aset bermasalah guna menjaga kualitas kredit. Kendati secara industri rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) masih terjaga tetapi alarm menyala untuk beberapa segmen tertentu.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan NPLgross industri perbankan berada pada level 2,34% pada Mei 2024, sementara pada April 2024 pada level 2,33%. Adapun, NPL net berada pada 0,79% pada Mei 2024, lebih baik dari 0,81% pada April 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Seorang ibu muda memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam sebuah keluarga yakni mengubah pola hidup, memperhatikan cara berpakaian, cara memilih dan mengkonsumsi makanan, dan mengatur keuangan keluarga.

Perempuan yang bijak, biasanya pasti bisa mengatur kondisi keuangan dengan bijak. Sebab, menata keuangan sama dengan menata masa depan. Melansir dari laman sunlife.co.id dan livemint.com, ada 10 tips mengatur keuangan bagi ibu muda.

Simak 10 tips mengelola keuangan bagi ibu muda:

1. Buatlah daftar belanja

Sebelum pergi berbelanja buatlah daftar belanja dengan skala prioritas, mulai dari kebutuhan primer hingga sekunder untuk mengurangi keborosan. Letakkan kebutuhan yang penting dan mendesak diletakkan di posisi pertama, lalu letakkan kebutuhan penting yang tidak mendesak di posisi 3, dan diikuti dengan pembelian yang tidak terlalu penting dan mendesak.

Meski terdengar konvensional, cara ini membuat proses belanja menjadi lebih efisien. Namun hal yang menjadi syarat, adalah kedisiplinan terkait aturan yang dibuat.

2. Utamakan kebutuhan anak

Saat berbelanja kebutuhan anak, seseorang mungkin melihat barang-barang menarik yang menurutnya akan cocok jika digunakan oleh sang anak, walaupun barang-barang tersebut sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan.

Hindari kalimat-kalimat seperti "mungkin pada suatu hari dapat digunakan", "bisa digunakan jika anak sudah lebih besar", dan lain semacamnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari pemborosan pengeluaran.

3. Jangan terburu-buru dalam berbelanja

Luangkan waktu yang cukup untuk berbelanja guna membandingkan komposisi, kualitas, dan kuantitas barang yang akan dibeli. Jangan berbelanja saat lapar. Saat lapar, seseorang cenderung terburu-buru dan mudah tergoda untuk membeli barang yang tidak perlu dan membeli dengan jumlah lebih banyak dari yang dibutuhkan.

4. Lupakan diskon

Diskon dan promo di toko selalu menjadi godaan berat saat berbelanja. Apakah diskon membuat seseorang berhemat? Perlu diingat bahwa harga yang murah belum tentu akan mengurangi jumlah uang yang akan dibelanjakan jika seseorang tidak memanfaatkannya dengan baik.

Kembali ke aturan pertama, sesuaikan dengan prioritas yang dimiliki terlebih dahulu. Sekalipun Anda menemukan barang dengan harga murah, cek terlebih dahulu apakah semua barang dalam daftar prioritas sudah didapat? Jika belum, praktikkan aturan dengan tertib demi mengurangi pemborosan.

5. Melengkapi daftar belanja dengan harga barang

Jika ingin membeli barang yang selalu rutin dibeli, seperti merek dan jenis yang sama, tidak ada salahnya untuk melengkapi daftar belanja tersebut dengan harga setiap barang.

Jika salah satu merek dan produk mengalami kenaikan harga yang signifikan, tidak ada salahnya juga untuk melihat kembali kualitas barang yang sama atau serupa dengan merek yang berbeda.

6. Memiliki tabungan untuk darurat

Selain rencana belanja, ibu muda yang cerdas juga akan memperhitungkan tabungan untuk kebutuhan darurat. Seseorang mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi di masa mendatang, tetapi mereka dapat mempersiapkan banyak hal untuk banyak kemungkinan.

Anda bisa menyisihkan sejumlah uang dan simpan di tempat terpisah untuk keperluan tersebut. Jangan simpan semua uang di bank, karena beberapa kebutuhan tetap mengharuskan Anda memiliki uang tunai.

Namun terkadang, seorang ibu juga dituntut untuk harus menyeimbangkan tuntutan mengasuh anak-anak mereka dan orang tua yang sudah lanjut usia.

Di era modern ini, yang ditandai dengan perpaduan berbagai tantangan, para ibu berada di persimpangan antara pengasuhan dan pengelolaan finansial. Berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengelola keuangan sebagai seorang ibu yang merawat orang tua lanjut usia dan anak-anak.

7. Dana dukungan dan asuransi kesehatan untuk orang tua

Anda bisa menyiapkan dana khusus untuk orang tua, seperti berinvestasi dalam asuransi kesehatan, dan menyediakan safety net untuk biaya medis yang dapat datang tak terduga. Dana tersebut harus terpisah dari dana darurat dan dapat diinvestasikan dalam arbitrase atau dana likuid untuk likuiditas dan stabilitas.

8. Memaksimalkan dana pasca-pensiun bagi orang tua lanjut usia

Banyak orang tua lanjut usia mungkin lebih menyukai investasi rumah, emas, atau asuransi tradisional. Membantu orang tua lanjut usia dalam mendiversifikasi investasi pasca-pensiun mereka dapat memastikan aliran pendapatan yang stabil sekaligus menjaga keamanan finansial mereka.

9. Melindungi keinginan mereka dengan memfasilitasi penyusunan surat wasiat orang tua

Meskipun menyakitkan untuk memikirkan finalitas usia lanjut, mendorong orang tua untuk membuat surat wasiat memungkinkan mereka untuk tetap memegang kendali atas aset mereka. Hal ini dapat memfasilitasi transisi aset yang lancar, dan mengurangi kemungkinan perselisihan di antara ahli waris.

10. Berinvestasi hari ini untuk masa depan anak-anak yang lebih baik

Bagi para ibu yang mengelola kesejahteraan finansial anak-anak mereka, berinvestasi sejak dini untuk masa depan anak-anak dapat memanfaatkan kekuatan pembentukan, yang akan membangun fondasi finansial yang kuat untuk pendidikan mereka saat ini dan seterusnya.

Lebih jauh lagi, menanamkan disiplin finansial pada anak-anak sejak usia dini dan melibatkan mereka dalam diskusi tentang keuangan keluarga dapat memberikan pelajaran berharga tentang pengelolaan uang yang benar, sehingga nantinya mereka mampu mengelola keuangan mereka secara optimal di masa yang akan datang. (Yoga Al Kemal)

Bisnis.com, JAKARTA - Ada beberapa asuransi selain BPJS Kesehatan yang bisa Anda manfaatkan karena menanggung penyakit ringan dan berat.

BPJS Kesehatan menjadi asuransi kesehatan yang wajib diikuti oleh masyarakat Indonesia.

Akan tetapi, BPJS Kesehatan tidak menanggung beberapa jenis penyakit lantaran tidak sesuai dengan aturan Undang-Undang.

Mengacu pada alasan ini, masyarakat mungkin membutuhkan beberapa rekomendasi asuransi selain BPJS yang menanggung penyakit berat dan ringan.

Daftar Asuransi selain BPJS Kesehatan yang Menanggung Penyakit Berat dan Ringan:

1. Asuransi Sinarmas

2. Asuransi Manulife

3. Asuransi Cigna

4. Asuransi AIA

5. Asuransi Prudential

6. Asuransi Allianz

7. Asuransi BRI Life

8. Asuransi Sun Life

Sebagai informasi, berikut 21 penyakit yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan:

1. Pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat
3. Pelayanan kesehatan terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja atau menjadi tanggungan pemberi kerja
4. Pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas sesuai hak kelas rawat peserta
5. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri
6. Pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik
7. Pelayanan untuk mengatasi infertilitas
8. Pelayanan meratakan gigi atau ortodonsi
9. Gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol
10. Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri
11. Pengobatan komplementer, alternatif, dan tradisional, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan
12. Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan atau eksperimen
13. Alat dan obat kontrasepsi, kosmetik
14. Perbekalan kesehatan rumah tangga
15. Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah
16. Pelayanan kesehatan pada kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah
17. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka bakti sosial
18. Pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
19. Pelayanan kesehatan tertentu yang berkaitan dengan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan
20. Kepolisian Negara Republik Indonesia
21. Pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan
    Pelayanan yang sudah ditanggung dalam program lain.
    

Bisnis.com, JAKARTA - Ada beberapa penyakit yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan dalam proses pengobatannya.

BPJS Kesehatan merupakan asuransi kesehatan yang wajib diikuti oleh masyarakat Indonesia. Ini merupakan program kesehatan dari pemerintah.

Bagi masyarakat yang sudah ikut asuransi BPJS Kesehatan, maka segala pengobatan akan ditanggung oleh pemerintah.

Layaknya asuransi pada umumnya, BPJS Kesehatan akan meminta peserta untuk membayar iuran setiap bulannya.

Iuran ini disesuaikan dengan kelas yang dipilih oleh masyarakat. Akan tetapi, adapula peserta yang benar-benar digratiskan dalam iuran BPJS Kesehatan setiap bulannya.

Masyarakat tidak mampu tidak perlu membayar iuran BPJS Kesehatan setiap bulan lantaran sudah menjadi tanggung jawab pemerintah.

Meski demikian, BPJS Kesehatan juga memiliki aturan. Mereka tidak menanggung beberapa penyakit yang tidak sesuai dengan Undang-Undang BPJS Kesehatan yang berlaku.

Hal ini tercantum dalam aturan yang tertuang Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam aturan itu, setidaknya terdapat 21 penyakit yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan.

Daftar Penyakit yang Tidak Ditanggung BPJS Kesehatan

Berikut ini daftar 21 penyakit yang tidak ditanggung BPJS:

1. Penyakit yang berupa wabah atau kejadian luar biasa.

2. Perawatan yang berhubungan dengan kecantikan dan estetika, seperti operasi plastik.

3. Perataan gigi seperti behel.

4. Penyakit akibat tindak pidana, seperti penganiayaan atau kekerasan seksual.

5. Penyakit atau cedera akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau usaha bunuh diri.

6. Penyakit akibat konsumsi alkohol atau ketergantungan obat.

7. Pengobatan mandul atau infertilitas.

8. Penyakit atau cedera akibat kejadian yang gak bisa dicegah, seperti tawuran.

9. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri

10. Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan atau eksperimen.

11. Pengobatan komplementer, alternatif, dan tradisional yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan.

12. Alat kontrasepsi.

13. Perbekalan kesehatan rumah tangga.

14. Pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari rujukan atas permintaan sendiri dan pelayanan kesehatan lain yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan.

15. Pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat.

16. Pelayanan kesehatan terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja atau menjadi tanggungan pemberi kerja

17. Pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas sesuai hak kelas rawat peserta

18. Pelayanan kesehatan tertentu yang berkaitan dengan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Polri.

19. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka bakti sosial.

20. Pelayanan yang sudah ditanggung dalam program lain.

21. Pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan.

Bisnis.com, JAKARTA - Kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan akan dihapus dalam waktu dekat, ini adalah besaran iuran BPJS yang harus dibayarkan sekarang.

Sebagaimana diketahui, kelas BPJS Kesehatan disebut-sebut akan mengalami perubahan seiring dengan akan diterapkannya sistem KRIS di Rumah Sakit.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan di mana penerapannya sudah mulai berlaku mulai 8 Mei 2024.

Presiden Joko Widodo telah memerintahkan seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan melaksanakannya paling lambat 30 Juni 2025.

Meski isu kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan akan dihapus terus mencuat, namun Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti sempat mengatakan tidak demikian.

Ghufron Mukti menyatakan implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) tidak menghapus jenjang kelas pelayanan rawat inap bagi peserta.

Sebab KRIS nantinya hanya akan mengurusi masalah nonmedis alias terkait pelayanan di rumah sakit.

"Masih ada kelas standar, ada kelas 2, kelas 1, ada kelas VIP. Tetapi ini sekali lagi masalah non-medis," kata Ghufron Mukti yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin, terkait diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan yang di dalamnya mengatur tentang KRIS.

Mengacu pada hal tersebut, hingga saat ini, iuran yang harus disetorkan masyarakat kepada pemerintah masih sama.

Berikut adalah besaran iuran BPJS Kesehatan yang harus dibayarkan masyarakat saat ini:

Besaran Iuran BPJS Kesehatan

1. Kelompok masyarakat bukan pekerja (BP)

Kelas 1 sebesar Rp 150.000 per orang per bulan.

Kelas 2 sebesar Rp 100.000 per orang per bulan

Kelas 3 sebesar Rp 35.000 per orang per bulan

Untuk iuran BPJS Kesehatan kelas 3 sebenarnya sebesar Rp 42.000 per bulan, namun pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp 7.000.

2. Kelompok Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Iuran Rp42.000 per bulan, namun iuran tersebut sudah dibayarkan pemerintah.

3. Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU)

Untuk peserta BPJS Kesehatan peserta PPU yang bekerja di lembaga pemerintahan, meliputi pegawai negeri sipil (PNS) anggota TNI, Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non-pegawai negeri dikenai sebesar 5 persen dari gaji per bulan, dengan Ketentuan 4 persen dibayar pemberi kerja dan satu persen dibayar peserta.

4. Peserta pekerja penerima upah (PPU)

Iuran BPJS Kesehatan bagi peserta PPU di BUMN, BUMD, dan Swasta sebesar 5 persen dari gaji atau upah per bulan, dengan ketentuan 4 persen dibayar oleh pemberi kerja dan 1 persen dibayar oleh peserta.

5. Peserta keluarga tambahan (PPU)

BPJS Kesehatan untuk keluarga tambahan PPU yang terdiri dari anak ke-4 dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua, besaran iuran sebesar 1 persen dari gaji atau upah per orang per bulan dibayar oleh pekerja penerima upah.

6. Veteran

Iuran jaminan kesehatan bagi veteran, perintis kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan, iurannya ditetapkan sebesar 5 persen dari 45 persen gaji pokok PNS golongan ruang III/A dengan masa kerja 14 tahun per bulan, dibayar oleh pemerintah.