Bisnis.com, JAKARTA - Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto berencana menangkap pengusaha yang memiliki lahan sawit bodong atau tak terdaftar.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam acara Kompas 100 CEO Forum Ke-15 yang disiarkan secara daring dikutip, Minggu (13/10/2024).

Mulanya, Luhut bercerita Satuan Tugas (Satgas) Sawit bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mengaudit data terkait lahan sawit bodong. Dia menyebut, dari audit itu ditemukan lebih dari 3 juta hektare lahan sawit masih tak terdaftar.

Data tersebut pun diterima oleh Prabowo. Kemudian, sang presiden terpilih itu ingin menangkap saja para pengusaha yang terlibat.

"Kemarin baru diumumkan 3,1 juta hektare [lahan sawit] tak register. Beliau [Prabowo] bilang 'Bang kita tangkap saja'. 'Tenang Mr President' kata saya, 'Biar Bapak dilantik nanti terserah dan kita siapkan data yang benar'," jelas Luhut.

Luhut pun mengatakan bahwa Prabowo memiliki semangat untuk menindak penyelewengan. Bahkan, Luhut berseloroh semangat Prabowo itu harus sedikit direm.

"Jadi saya lihat spirit dari presiden terpilih itu kencang. Gasnya itu kencang, malah mungkin perlu di rem-rem sedikit," tuturnya.

Lebih lanjut, Luhut menuturkan, saat ini apa yang sudah dikerjakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah baik. Oleh karena itu, Prabowo pun bakal melanjutkannya, termasuk menyelesaikan permasalahan industri sawit.

"Landasan bagus, sekarang diteruskan Pak Prabowo dengan speed lebih kencang lagi, dengan speed untuk menyelesaikan masalah-masalah ketidakberesan dalam pemerintah," katanya.

Fenomena tumpang tindih lahan kawasan hutan dan perkebunan sawit merupakan isu yang sangat kompleks dan belum terselesaikan di Indonesia. Untuk itu, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Indonesia seiring dengan perbaikan tata kelola industri sawit itu sendiri.

Pada Juni 2023 lalu, pemerintah membentuk Satgas Sawit sebagai upaya penyelesaian konflik ini melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pasal 110 A dan 110 B.

Dalam aturan tersebut mengatur agar penyelesaian lahan sawit ilegal ini dilakukan selama 3 tahun sejak UU Cipta Kerja disahkan.

Adapun, temuan BPKP saat itu menyatakan terdapat 16,8 juta hektare lahan perkebunan sawit di Indonesia. Seluas 3,3 juta hektare di antaranya merupakan lahan ilegal yang berdiri di kawasan hutan.

Selaku ketua Satgas Sawit, Luhut mengungkapkan pihaknya berfokus pada pembenahan tata kelola dan pemaksimalan pemasukan negara pada industri yang telah menjadi penyumbang devisa terbesar di luar sektor minyak dan gas (migas).

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) melaporkan mayoritas komoditas pangan secara rata-rata nasional mengalami penurunan harga di tingkat pedagang eceran, di antaranya beras, cabai merah keriting, daging ayam ras, minyak goreng, ikan, garam, dan tepung.

Berdasarkan data Panel Harga Bapanas, Minggu (13/10/2024) pukul 09.28 WIB, berbagai jenis beras di tingkat pedagang eceran mengalami penurunan harga dibanding hari sebelumnya.

Tercatat, harga beras premium dipatok sebesar Rp15.470 per kilogram atau turun 0,13% dibanding hari sebelumnya. Harga beras medium turun tipis 0,07% ke level Rp13.540 per kilogram dan beras SPHP turun 0,40% menjadi Rp12.500 per kilogram.

Harga cabai merah keriting turun signifikan sebesar 2,56% menjadi Rp29.670 per kilogram, daging ayam ras dipatok Rp33.830 per kilogram atau turun 3,37%, dan garam halus beryodium turun 0,78% menjadi Rp11.490 per kilogram.

Penurunan harga juga terjadi pada komoditas minyak goreng. Bapanas merekam harga minyak goreng kemasan sederhana turun 0,38% menjadi Rp18.140 per liter dan minyak goreng curah dibanderol menjadi Rp16.310 per liter atau turun 0,91% dibanding hari sebelumnya.

Komoditas tepung terigu baik curah maupun kemasan non curah turut mengalami penurunan harga. Harga tepung terigu curah turun 1,97% menjadi Rp9.950 per kilogram dan kemasan non curah turun 0,84% menjadi Rp13.010 per kilogram.

Berbagai jenis ikan turut mengalami penurunan harga. Bapanas melaporkan, harga ikan tongkol turun 2,06% menjadi Rp30.850 per kilogram dan ikan bandeng turun signifikan 2,76% menjadi Rp32.380 per kilogram.

Sementara itu, beberapa komoditas pangan pagi ini mengalami kenaikan harga. Tercatat, harga kedelai biji kering impor naik 0,65% menjadi Rp10.830 per kilogram.

Harga bawang melonjak naik. Bawang merah dipatok Rp29.360 per kilogram atau naik 2,02% dan bawang putih bonggol naik 1,58% menjadi Rp40.520 per kilogram.

Kemudian, harga cabai rawit merah naik 1,46% menjadi Rp46.640 per kilogram, daging sapi murni naik 0,53% menjadi Rp135.380 per kilogram, dan telur ayam terkerek 0,91% menjadi Rp28.720 per kilogram.

Harga gula konsumsi naik Rp17.980 per kilogram atau naik 0,22% dari hari sebelumnya. Harga jagung di tingkat peternak naik signifikan sebesar 4,52% menjadi Rp6.240 per kilogram dan ikan kembung terkerek 1,80% menjadi Rp37.910 per kilogram.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan wacana penyaluran subsidi tak lagi lewat kementerian.

Menurutnya, hal itu tak lepas dari digitalisasi yang dilakukan pemerintah. Ia menyebut, pemerintah akan mengintegrasikan 27 aplikasi pemerintah ke dalam satu portal.

Dengan layanan digital tersebut, setiap penduduk akan memiliki single data atau satu nomor ID. Luhut mengatakan, layanan satu data itu pun bakal memudahkan penyaluran subsidi kepada perorangan.

"Itu semua nanti subsidi tidak ada lagi melalui kementerian. Ya sudah kalau subsidi misal pupuk [dananya] US$3 miliar, ya sudah [disalurkan] by name by address, kirim, dia terus beli pupuknya dari E-katalog. Kita monitor," ucap Luhut dalam acara Kompas 100 CEO Forum Ke-15 yang disiarkan secara daring dikutip, Minggu (13/10/2024).

Dia menilai semua itu bisa dilakukan dengan teknologi. Oleh karena itu, Luhut menyebut digitalisasi adalah sebuah keniscayaan. Purnawirawan TNI itu pun mengatakan penyaluran subsidi melalui e-katalog bisa mencegah kecurangan ataupun korupsi.

E-katalog merupakan aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Aplikasi ini berfungsi untuk memfasilitasi pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik

Luhut mengatakan, pihaknya terus mengembangkan E-katalog. Dia mencontohkan dulu barang dan jasa yang tersedia di aplikasi itu hanya sekitar 50.000 item. Namun, saat ini jumlahnya bertambah menjadi 9,6 juta item.

"Ini [E-katalog] membuat nanti efisiensi, membuat mengurangi korupsi, membangun industri baru dan membuat TKDN [tingkat komponen dalam negeri] juga lapangan kerja," jelas Luhut.

Pria berdarah Batak itu menambahkan bahwa dengan E-katalog seseorang tidak bisa bertatap muka langsung. Luhut menyebut, semua transaksi tercatat oleh sistem. Untuk itu, dia kembali menekankan bahwa digitalisasi tersebut bisa mencegah orang melakukan korupsi.

"Nggak ada lagi orang ketemu in person, jadi deal dengan mesin. Akibatnya memaksa orang untuk disiplin, maksa orang untuk tidak bisa macam-macam," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah China akan memperkenalkan paket kebijakan fiskal tambahan dalam waktu dekat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk meningkatkan defisit anggaran dalam skala relatif besar.

Melansir Xinhua, Minggu (13/9/2024), Menteri Keuangan China Lan Fo'an mengatakan pemerintah akan meningkatkan defisit fiskal untuk menggantikan utang tersembunyi yang ada pada pemerintah daerah dan membantu meredakan risiko utang mereka.

Lan menyebut langkah ini sebagai langkah pengentasan hutang terkuat yang diperkenalkan dalam beberapa tahun terakhir dan mengatakan bahwa langkah tersebut merupakan guyuran kebijakan yang tepat waktu.”

“Ini akan sangat mengurangi tekanan pada pemerintah daerah untuk melunasi utang, membebaskan lebih banyak sumber daya untuk pembangunan ekonomi, dan meningkatkan kepercayaan diri entitas bisnis,” kata Lan.

Lan mengatakan China akan meningkatkan defisit anggaran sebesar 4,06 triliun yuan atau sekitar Rp8,9 kuadriliun pada 2024, naik 180 miliar yuan dibandingkan tahun 2023.

Selain itu, pemerintah China juga menetapkan batas utang baru untuk pemerintah daerah sebesar 3,9 triliun yuan (Rp8,5 kuadriliun) dan menerbitkan obligasi super jangka panjang sebesar 1 triliun yuan (Rp220 triliun). Untuk pasar properti, Lan mengatakan china ini akan menerapkan seperangkat alat kebijakan fiskal termasuk obligasi tujuan khusus pemerintah daerah, dana khusus, dan kebijakan perpajakan untuk membantu menstabilkan sektor ini.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Liao Min mengatakan pemerintah daerah akan didukung dalam menggunakan obligasi tujuan khusus untuk mendapatkan kembali lahan kosong yang memenuhi syarat atau untuk memperluas cadangan lahan jika diperlukan.

Obligasi tujuan khusus juga akan digunakan dengan baik untuk membeli rumah-rumah komoditas yang ada untuk perumahan yang terjangkau, kata Liao.

Upaya-upaya akan dipercepat untuk mempelajari kebijakan-kebijakan klarifikasi mengenai pajak pertambahan nilai dan pajak apresiasi tanah seiring dengan penghapusan standar-standar untuk perumahan biasa dan tidak biasa, ujar Liao.

Menurut Lan, China akan menerbitkan obligasi treasury khusus untuk mendukung bank-bank komersial besar milik negara dalam menambah modal inti tier-1.

Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan risiko dan kapasitas pinjaman bank untuk melayani perkembangan ekonomi riil dengan lebih baik, kata Lan.

Pada akhir Juni 2024, rata-rata rasio kecukupan modal inti tier-1 dari enam bank besar milik negara adalah 12,3 persen, data resmi menunjukkan.

Sebagai bagian dari langkah fiskal tambahan, China akan semakin meningkatkan dukungan untuk kelompok-kelompok utama. Contohnya, negara ini akan meningkatkan standar bantuan keuangan untuk mahasiswa.

Bisnis.com, JAKARTA – Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba mengatakan bahwa ia tidak akan mengintervensi urusan kebijakan moneter Bank of Japan (BOJ) karena bank sentral Jepang tersebut diberi mandat untuk mencapai stabilitas harga.

Dalam konferensi pers dengan para pemimpin partai-partai besar menjelang pemilihan umum pada 27 Oktober, Ishiba mengatakan sangat penting untuk menghindari campur tangan pemerintah secara vokal dalam urusan kebijakan moneter.

“Apapun yang dikatakan oleh pemerintah, Bank of Japan membuat keputusan independen mengenai kebijakan. Saya percaya bahwa gubernur dan staf BOJ memiliki rasa tanggung jawab yang kuat untuk mencapai stabilitas harga,” ungkap Ishiba seperti dikutip Reuters, Sabtu (12/10/2024).

Ishiba juga mengatakan bahwa peningkatan konsumsi masyarakat adalah kunci untuk mencapai jalan keluar yang berkelanjutan dari deflasi. Dia juga menyerukan perlunya langkah-langkah untuk meningkatkan upah riil.

Mantan menteri pertahanan ini menjadi perdana menteri Jepang pada tanggal 1 Oktober setelah memenangkan pemilihan kepemimpinan Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa.

Sehari setelah mengambil alih jabatan tersebut, Ishiba mengejutkan pasar dengan mengatakan bahwa ekonomi belum siap untuk kenaikan suku bunga lebih lanjut.

Pernyataan ini berbanding terbalik dari dukungannya sebelumnya untuk BOJ yang telah mengurangi stimulus moneter ekstrim selama beberapa dekade terakhir.

Pernyataan yang mengejutkan ini mendorong yen melemah terhadap dolar AS dan menimbulkan keraguan baru mengenai seberapa agresifnya BOJ dalam menaikkan suku bunga.

Secara historis, jarang sekali pemimpin negara mengomentari secara langsung kebijakan suku bunga BOJ di depan umum, karena hal ini akan melanggar independensi bank sentral dalam menetapkan kebijakan moneter.

BOJ mengakhiri suku bunga negatif pada Maret dengan menaikkan suku bunga acuan jangka pendek menjadi 0,25% pada Juli dengan pandangan bahwa Jepang telah mencapai kemajuan untuk mencapai target inflasi 2%.

Gubernur BOJ Kazuo Ueda telah mengisyaratkan kesiapan bank untuk terus menaikkan suku bunga jika perkembangan ekonomi dan harga bergerak sesuai dengan perkiraannya.

Meskipun politik sepertinya tidak akan mengganggu rencana kenaikan suku bunga dalam jangka panjang, para analis mengatakan bahwa ketidakpastian mengenai sikap Ishiba terhadap kebijakan moneter dan hasil pemilihan umum pada tanggal 27 Oktober dapat mempersulit keputusan BOJ mengenai seberapa cepat menaikkan suku bunga.

Bisnis.com, JAKARTA – Produsen pesawat asal Amerika Serikat, Boeing, akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 17.000 karyawan atau setara dengan 10% tenaga kerja globalnya.

Melansir Reuters, Sabtu (12/10/2024), langkah ini dilakukan karena perusahaan terus mengalami kerugian akibat aksi mogok kerja yang telah berlangsung lebih dari satu bulan. Aksi mogok ini juga menyebabkan penundaan pengiriman pertama pesawat Boeing 777X selama satu tahun dan kerugian sebesar US$5 miliar pada kuartal III/2024.

CEO Boeing Kelly Ortberg mengatakan kepada karyawan bahwa perampingan yang signifikan diperlukan untuk menyelaraskan postur dengan realitas keuangan perusahaan setelah aksi mogok oleh 33.000 pekerja di Pantai Barat AS yang menghentikan produksi pesawat 737 MAX, 767, dan 777.

“Dalam beberapa bulan ke depan, kami berencana untuk mengurangi jumlah tenaga kerja kami sekitar 10%. Pengurangan ini akan mencakup para eksekutif, manajer, dan karyawan,” demikian pesan Ortberg.

Perubahan besar-besaran ini merupakan langkah besar yang dilakukan oleh Ortberg yang baru menjabat pada Agustus 2024. Dia berjanji untuk mengatur ulang hubungan dengan serikat pekerja dan para karyawannya.

Boeing, yang dijadwalkan merilis kinerja kuartal III/2024 pada 23 Oktober mendatang mengatakan dalam rilis terpisah bahwa mereka memperkirakan pendapatan sebesar US$17,8 miliar, kerugian per saham sebesar US$9,97, dan arus kas operasional negatif yang lebih baik dari perkiraan sebesar US$1,3 miliar.

Para analis rata-rata memperkirakan Boeing akan menghasilkan arus kas operasional kuartalan negatif US$3,8 miliar, menurut data LSEG.

Manajer ekuitas Great Hill Capital Thomas Hayes mengatakan bahwa PHK tersebut dapat memberikan tekanan kepada para pekerja untuk mengakhiri pemogokan.

“Para pekerja yang mogok kerja, yang saat ini sedang dirumahkan dan tidak digaji, tidak ingin menjadi pengangguran secara permanen. Saya memperkirakan pemogokan ini akan selesai dalam waktu seminggu karena para pekerja ini tidak ingin menjadi bagian dari 17.000 karyawan yang terkena PHK,” kata Hayes.

Mencapai kesepakatan untuk mengakhiri penghentian kerja sangat penting bagi Boeing, yang mengajukan tuduhan praktik kerja tidak adil kepada Dewan Hubungan Perburuhan Nasional pada hari Rabu dengan menuduh serikat pekerja gagal melakukan perundingan dengan itikad baik.

Lembaga pemeringkat S&P memperkirakan pemogokan ini merugikan Boeing sebesar US$1 miliar per bulan dan perusahaan ini berisiko kehilangan peringkat kredit layak investasi.

Ortberg juga mengatakan bahwa Boeing telah mengabarkan pelanggan bahwa pengiriman pertama 777X akan dilakukan pada 2026 karena adanya tantangan dalam pengembangan, jeda uji coba penerbangan, dan penghentian pekerjaan.

Boeing telah menghadapi masalah dengan sertifikasi 777X yang secara signifikan menunda peluncuran pesawat tersebut.

“Meskipun bisnis kami menghadapi tantangan jangka pendek, kami membuat keputusan strategis yang penting untuk masa depan kami dan memiliki pandangan yang jelas tentang pekerjaan yang harus kami lakukan untuk memulihkan perusahaan kami,” pungkas Ortberg.

Boeing akan mengakhiri program pesawat kargo 767 pada tahun 2027 setelah menyelesaikan dan mengirimkan 29 pesawat yang dipesan, tetapi mengatakan bahwa produksi pesawat Tanker KC-46A akan terus berlanjut.

Asosiasi Pekerja Mesin dan Dirgantara Internasional (IAM), serikat pekerja yang mewakili para pekerja yang mogok, mengatakan bahwa pengumuman Boeing mengenai pesawat kargo komersial 767 meresahkan dan bahwa mereka akan menilai implikasinya.

IAM juga mengatakan klaim Boeing terhadap serikat pekerja di Dewan Hubungan Perburuhan Nasional sebagai hal yang tidak berdasar.

Presiden IAM Distrik 751 Jon Holden mengatakan dalam pernyataannya bahwa upaya Boeing untuk melakukan tawar-menawar di media tidak akan berhasil dan merugikan proses tawar-menawar. Ia juga menolak untuk bernegosiasi.

Boeing mengatakan sehubungan dengan rencana PHK, mereka akan mengakhiri program merumahkan karyawan yang diumumkan pada bulan September.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menggandeng platform layanan penggalangan dana dan berdonasi secara online, Kitabisa, mengembangkan program Desa Wisata Berdaya.

Direktur Akses Pembiayaan Kemenparekraf Anggara Hayun Anujuprana menyampaikan, Desa Wisata Berdaya merupakan program pembiayaan tanpa bunga yang dikhususkan untuk desa wisata.

“Program Desa Wisata Berdaya merupakan sebuah inisiatif untuk menciptakan gerakan penggalangan dana sosial yang akan disalurkan menjadi pinjaman tanpa bunga serta pendampingan bagi pelaku UMKM di desa wisata,” tutur Hayun dalam keterangan resminya, Sabtu (12/10/2024).

Adapun Desa Wisata Pujon Kidul dipilih sebagai lokus pilot project. Hayun menuturkan, desa ini dipilih lantaran memiliki potensi pariwisata yang besar, keindahan alam yang luar biasa dengan pemandangan pegunungan dan pertanian yang menarik.

Selain itu, Desa Wisata Pujon Kidul dikenal sebagai salah satu desa dengan penyumbang Pendapatan Asli Desa terbesar melalui unit usaha BUMDes-nya.

Hayun mengharapkan, program ini dapat menjadi solusi pengembangan desa wisata khususnya terkait pembiayaan. Dengan demikian, program ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kualitas layanan pariwisata di desa-desa wisata.

Keberhasilan pilot project di Pujon Kidul akan menjadi tolok ukur untuk implementasi program serupa di desa wisata lainnya di seluruh Indonesia.

Sementara itu, Ketua Pokja Dana Masyarakat Kemenparekraf S.N. Megawati Panjaitan menilai, kegiatan literasi keuangan dapat menjadi bekal bagi calon penerima manfaat. Dengan begitu, calon penerima manfaat memiliki pemahaman dan keterampilan dalam mengelola keuangan secara efektif.

“Ini dapat mengoptimalkan penggunaan pinjaman yang diterima untuk pengembangan usahanya,” ujarnya.

Principal Consultant Sustainability & Partnership KitaBisa Weni Pebriani menambahkan, pinjaman produktif Desa Wisata Berdaya dapat menjadi solusi pendanaan syariah yang berkeadilan dan berbasis gotong royong bagi UMKM.

Selain itu, adanya program ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengurangi masalah pinjaman online (pinjol) yang marak terjadi di tengah masyarakat.

“Kami berharap bahwa program ini dapat menjadi solusi untuk mengurangi masalah pinjol yang merebak di kalangan masyarakat,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede memproyeksikan para investor termasuk asing masih akan memborong surat utang pemerintah RI pada Kuartal IV/2024.

Josua menjelaskan, obligasi alias surat utang yang diterbitkan pemerintah selalu menarik perhatian. Terkhusus investor asing, surat berharga negara (SBN) akan menjadi incaran utama apabila yield atau rata-rata keuntungannya tetap kompetitif dibandingkan dengan negara-negara lain seperti sekarang.

"Pada kuartal IV/2024, investor seperti investor asing, dana pensiun & asuransi, dan termasuk investor ritel diperkirakan masih menjadi pembeli utama surat utang pemerintah, mengingat mereka cenderung mencari instrumen dengan risiko rendah dan return yang stabil," kata Josua kepada Bisnis, dikutip Sabtu (12/10/2024).

Oleh sebab itu, dia pun melihat prospek penerbitan penarikan utang di awal (prefunding) seperti yang dicanangkan pemerintah untuk membiayai APBN 2025 cukup baik.

Di samping dia meyakini prefunding memang pilihan yang masuk akal karena beban utang pemerintah pada awal tahun depan lumayan berat. Josua menjelaskan, kurang lebih ada Rp50 triliun-Rp60 triliun global bond akan jatuh tempo pada semester pertama 2025, dari total Rp85 triliun yang jatuh tempo sepanjang tahun depan.

Di samping itu, dia mengingatkan kemampuan pasar untuk menyerap surat utang pemerintah nantinya sangat tergantung pada kondisi likuiditas pasar, tingkat suku bunga global dan domestik, serta sentimen investor.

Menurutnya, pasar dapat menyerap penerbitan obligasi prefunding tersebut apabila suku bunga di Indonesia tetap berada pada level rendah atau moderat, sejalan dengan potensi penurunan suku bunga oleh Bank Indonesia dan The Fed.

"Di sisi lain, jika terdapat kompetisi ketat antara instrumen seperti SRBI dan SBN, ada kemungkinan prefunding bisa menimbulkan tekanan likuiditas, yang berpotensi mengurangi kapasitas pasar untuk menyerap surat utang dalam jumlah besar pada akhir tahun," ucap Josua.

Modal Asing Keluar

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) mencatat Rp2,84 triliun modal asing keluar dari pasar keuangan Tanah Air selama pekan ini, 7—10 Oktober 2024 atau menjelang Presiden Joko Widodo (Jokowi) lengser dari jabatannya.

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso merincikan, notabenenya ada aliran modal asing masuk sebesar Rp4,37 triliun ke pasar surat berharga negara (SBN). Kendati demikian, lebih banyak investor asing yang menjual kepemilikannya baik di pasar saham maupun Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

"Berdasarkan data transaksi 7—10 Oktober 2024, non residen [investor asing] tercatat jual neto sebesar Rp2,84 triliun; terdiri dari jual neto sebesar Rp4,47 triliun di pasar saham, beli neto sebesar Rp4,37 triliun di pasar SBN, dan jual neto sebesar Rp2,73 triliun di SRBI," ujar Denny dalam keterangannya, dikutip Sabtu (12/10/2024).

Sementara itu, selama tahun ini atau 1 Januari—10 Oktober 2024, total ada aliran modal asing masuk sebesar Rp46,68 triliun di pasar saham, Rp41,19 triliun di pasar SBN, dan Rp193,61 triliun di pasar SRBI.

Di sisi lain, tingkat imbal hasil atau yield SBN tenor 10 tahun tercatat turun ke level 6,65% pada Jumat pagi (11/10/2024), dari level 6,67% pada Kamis (10/10/2024).

Sementara itu, untuk nilai tukar rupiah, tercatat mengalami penguatan ke posisi Rp15.640 per dolar Amerika Serikat (AS) pada Jumat pagi (11/10/2024), dari posisi Rp15.660 per dolar AS pada penutupan Kamis sore (10/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Periode 2013—2014 Chatib Basri memberi pujian kepada J. Soedrajad Djiwandono usai dianugerahi perhargaan Wirakarya Adhitama oleh Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) pada Sabtu (12/10/2024).

Soedrajad sendiri merupakan gubernur Bank Indonesia (BI) Periode 1993—1998 atau ketika krisis moneter melanda Tanah Air. Dia juga sempat menjadi pengajar di FEB UI.

Tak hanya itu, Soedrajad juga merupakan kerabat presiden terpilih Prabowo Subianto—adik Prabowo, Bianti, merupakan istri dari Soedrajad. Ketika perhelatan Pilpres 2024, Soedrajat juga dipercayai menjadi Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

Chatib pun diberi kepercayaan untuk memberi testimoni ihwal sosok Soedrajat dalam acara pemberian penghargaan Wira Karya Adhitama kepada Soedrajad tersebut. Puji-pujian pun dilontarkannya.

"Sudradjat Djiwandono adalah sebuah adjektif, bukan semua nama. Dia adalah adjektif atau kata sifat dari dedikasi seorang scholar [cendekiawan], dia adalah kata sifat dari pengabdian sebagai seorang teknokrat, dan dia adalah kata sifat dari humanity atau humble, kesederhanaan," ujar Chatib seperti yang disiarkan kanal YouTube FEB UI, Sabtu (12/10/2024).

Dia pun menerangkan bahwa sebagai seorang cendekiawan, Soedrajad telah membuat tertarik kepada ilmu ekonomi. Chatib mengaku sempat menganggap ilmu ekonomi tidak manusiawi ketika pertama kali menjadi mahasiswa di FEB UI.

Kendati demikian, Soedrajad mengubah cara pandang Chatib ketika menjadi dosennya di Semester I dan II. Ternyata, sambungnya, inti dari ilmu ekonomi adalah pembagian sumber daya yang terbatas.

"Jadi saya belajar betul dari Pak Drajad mengenai ini dan itu membuat saya, 'Ternyata ilmu ekonomi ini tidak seburuk yang saya bayangkan'," jelasnya.

Tak sampai situ, Chatib juga menjelaskan bahwa Soedrajad merupakan teknokrat yang terampil. Menurutnya, Soedrajad yang mengajari tentang realita seorang pakar ekonomi: di satu sisi ingin mengubah keadaan, namun di sisi lain terhalang banyak hambatan seperti dari politik hingga birokrasi.

"Inilah kenyataan yang harus kita hadapi, kita enggak bisa mengeluh, yang harus kita lakukan adalah melakukan sesuatu dalam batasan tersebut," kata Chatib menirukan nasihat Soedrajad kepadanya.

Terakhir, dia menjelaskan bahwa mantan dosennya tersebut juga sangat sederhana. Ketika sama-sama tinggal di Singapura, Chatib mengaku Soedrajad kerap naik transportasi umum untuk pulang ke kediamannya sehingga sampai hapal rute-rutenya.

"Saya tidak membayangkan seorang mantan gubernur Bank Indonesia, mantan menteri muda perdagangan, orang yang punya pengaruh begitu besar di dalam kebijakan di Indonesia, itu menunggu taksi, public transport untuk pulang ke rumah," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Periode 2013—2014 Chatib Basri memberi pujian kepada J. Soedrajad Djiwandono usai dianugerahi perhargaan Wirakarya Adhitama oleh Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) pada Sabtu (12/10/2024).

Soedrajad sendiri merupakan gubernur Bank Indonesia (BI) Periode 1993—1998 atau ketika krisis moneter melanda Tanah Air. Dia juga sempat menjadi pengajar di FEB UI.

Tak hanya itu, Soedrajad juga merupakan kerabat presiden terpilih Prabowo Subianto—adik Prabowo, Bianti, merupakan istri dari Soedrajad. Ketika perhelatan Pilpres 2024, Soedrajat juga dipercayai menjadi Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

Chatib pun diberi kepercayaan untuk memberi testimoni ihwal sosok Soedrajat dalam acara pemberian penghargaan Wira Karya Adhitama kepada Soedrajad tersebut. Puji-pujian pun dilontarkannya.

"Sudradjat Djiwandono adalah sebuah adjektif, bukan semua nama. Dia adalah adjektif atau kata sifat dari dedikasi seorang scholar [cendekiawan], dia adalah kata sifat dari pengabdian sebagai seorang teknokrat, dan dia adalah kata sifat dari humanity atau humble, kesederhanaan," ujar Chatib seperti yang disiarkan kanal YouTube FEB UI, Sabtu (12/10/2024).

Dia pun menerangkan bahwa sebagai seorang cendekiawan, Soedrajad telah membuat tertarik kepada ilmu ekonomi. Chatib mengaku sempat menganggap ilmu ekonomi tidak manusiawi ketika pertama kali menjadi mahasiswa di FEB UI.

Kendati demikian, Soedrajad mengubah cara pandang Chatib ketika menjadi dosennya di Semester I dan II. Ternyata, sambungnya, inti dari ilmu ekonomi adalah pembagian sumber daya yang terbatas.

"Jadi saya belajar betul dari Pak Drajad mengenai ini dan itu membuat saya, 'Ternyata ilmu ekonomi ini tidak seburuk yang saya bayangkan'," jelasnya.

Tak sampai situ, Chatib juga menjelaskan bahwa Soedrajad merupakan teknokrat yang terampil. Menurutnya, Soedrajad yang mengajari tentang realita seorang pakar ekonomi: di satu sisi ingin mengubah keadaan, namun di sisi lain terhalang banyak hambatan seperti dari politik hingga birokrasi.

"Inilah kenyataan yang harus kita hadapi, kita enggak bisa mengeluh, yang harus kita lakukan adalah melakukan sesuatu dalam batasan tersebut," kata Chatib menirukan nasihat Soedrajad kepadanya.

Terakhir, dia menjelaskan bahwa mantan dosennya tersebut juga sangat sederhana. Ketika sama-sama tinggal di Singapura, Chatib mengaku Soedrajad kerap naik transportasi umum untuk pulang ke kediamannya sehingga sampai hapal rute-rutenya.

"Saya tidak membayangkan seorang mantan gubernur Bank Indonesia, mantan menteri muda perdagangan, orang yang punya pengaruh begitu besar di dalam kebijakan di Indonesia, itu menunggu taksi, public transport untuk pulang ke rumah," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengharapkan, implementasi Perjanjian Perdagangan Preferensi (Preferential Trade Agreement/PTA) negara D-8 dapat meningkat US$500 miliar pada 2030.

Adapun, negara yang termasuk dalam D-8 ialah Indonesia, Malaysia, Pakistan, Turki, Nigeria, Iran, Bangladesh dan Mesir.

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (PPI) Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono menyampaikan, Indonesia telah mengimplementasikan PTA untuk ekspor ke negara D-8 dengan total nilai mencapai US$4,5 juta. Tujuan ekspor utama yaitu Bangladesh, Iran, Turki, dan Malaysia.

“Implementasi PTA secara penuh diharapkan dapat meningkatkan nilai perdagangan D-8 dengan dunia sebesar 10% dari total perdagangan D-8, atau sebesar US$500 miliar pada 2030,” kata Miko dalam rangkaian agenda Trade Expo Indonesia (TEI) ke-39, dikutip Sabtu (12/10/2024).

Selain Indonesia, Miko menyebut bahwa empat negara anggota D-8 lainnya telah mengimplementasikan PTA D-8. Negara-negara itu yakni Turki, Bangladesh, Malaysia, dan Iran. Tiga negara lainnya yaitu Nigeria, Pakistan, dan Mesir tengah dalam proses penyelesaian proses domestik.

Pada kesempatan tersebut, Miko meminta anggota D-8 terus mengidentifikasi tantangan sektor perdagangan yang akan terjadi di masa depan. Salah satunya dengan bertukar ide dan gagasan melalui kegiatan Forum Bisnis D-8. Menurutnya, kunci mencapai target peningkatan perdagangan ini adalah kolaborasi.

“Kita harus memperkuat hubungan perdagangan dan investasi, baik melalui upaya inovatif seperti kerja sama imbal dagang, ekonomi digital, ataupun kemungkinan perluasan PTA menjadi Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA). Oleh karena itu, saya mengajak seluruh negara anggota untuk bekerja sama menciptakan blok perdagangan yang dinamis dan tangguh,” tuturnya.

Dia juga mengharapkan negara anggota dapat segera memanfaatkan PTA D-8. Mengingat, manfaat perjanjian ini untuk memfasilitasi perdagangan agar lebih cepat, mudah, dan terjangkau bagi pelaku usaha negara anggota D-8.

“PTA D-8 bukan hanya sebuah dokumen perjanjian, namun merupakan komitmen mendorong kerja sama yang lebih besar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Kemendag berharap kegiatan Forum Bisnis D-8 dapat menghasilkan solusi praktis untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut. “Saya percaya forum ini akan membantu mengidentifikasi cara untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dunia bisnis dan menuju pada solusi praktis,” pungkasnya.

Sebagai informasi, D-8 merupakan forum kerja sama ekonomi delapan negara. Tujuan dibentuknya organisasi ini yakni meningkatkan posisi negara-negara berkembang dalam ekonomi dunia, mendiversifikasi dan menciptakan peluang baru dalam hubungan perdagangan, meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan di tingkat internasional, serta menyediakan standar hidup yang lebih baik.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga kinerja ekspor besi dan baja, sebagai antisipasi terhadap pemberlakuan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) di Uni Eropa pada 2026. Pasalnya, sektor ini paling terdampak dengan adanya kebijakan CBAM.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag, Mardyana Listyowati, menyampaikan, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam hal ini Kemendag adalah dengan memperkuat industri besi dan baja dalam negeri.

“Tentunya kita menyiapkan perangkat-perangkat ya, kita juga menguatkan industri [besi dan baja] dalam negeri,” kata Dyna di sela-sela gelaran Trade Expo Indonesia (TEI) ke-39 di ICE BSD, Tangerang, Banten, Sabtu (12/10/2024).

Selain memperkuat industri dalam negeri, pemerintah juga berencana untuk mencoba pasar non tradisional dan membuka pasar-pasar baru untuk mempertahankan pasar ekspor besi dan baja.

Dyna juga mengatakan, pemerintah akan membentuk kerja sama dengan negara-negara produsen besi dan baja yang terdampak akibat adanya kebijakan ini.

“Jadi kita akan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan sesuai dengan regulasi yang ada,” ujarnya.

CBAM merupakan pengurangan emisi karbon dengan menambah tarif atau pajak bea masuk terhadap barang impor ke Uni Eropa. Pada tahap awal, CBAM akan diberlakukan terhadap impor barang tertentu dengan tingkat emisi tinggi dan memiliki risiko kebocoran karbon yang paling signifikan yakni semen, besi dan baja, aluminium, pupuk, listrik, dan hidrogen.

Analis Perdagangan Ahli Madya Pusat Kebijakan Perdagangan Internasional BKPerdag Kemendag, Ferry Samuel Jacob sebelumnya menyebut, sektor besi dan baja serta aluminium menjadi komoditas yang paling terdampak jika CBAM diberlakukan. Pasalnya, besi dan baja serta aluminium merupakan komoditas impor terbesar Uni Eropa dari Indonesia.

"Kalau kita lihat, struktur perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa, yang akan terkena dampak paling besar itu ada besi dan baja serta aluminimum,” kata Ferry dalam diskusi panel Trade Expo Indonesia (TEI) 2024, Kamis (10/10/2024).

Dalam paparan yang disampaikan Ferry, nilai impor Uni Eropa dari Indonesia untuk produk besi dan baja mencapai US$904 juta pada 2023, diikuti aluminium sebesar US$89 juta. Uni Eropa tidak mengimpor energi listrik, pupuk dan hidrogen, serta semen dari Indonesia.

Kinerja ekspor besi dan baja serta aluminium juga diperkirakan menurun pada lima tahun pertama CBAM diterapkan. Namun dia meyakini, kinerja ekspor komoditas ini kembali bergeliat lantaran adanya penyesuaian struktural di Tanah Air.