Bisnis.com, JAKARTA — Brasil disarankan meniru Brasil sebagai negara percontohan untuk menggeber produksi susu sapi perah dalam negeri di Indonesia. Adapun, kabinet pemerintahan Prabowo Subianto—Gibran Rakabuming Raka mewacanakan akan mengimpor 1,5 juta sapi perah untuk program makan bergizi gratis.

Terlebih, Presiden Terpilih Prabowo Subianto bercita-cita agar menjadi negara swasembada pangan, termasuk susu.

Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economic (Core) Eliza Mardian mengatakan bahwa iklim Indonesia yang sama dengan Brasil menjadi salah satu alasan pemerintah bisa belajar dari Negeri Samba.

“Semestinya kita belajar dari negara Brasil yang sama-sama negara tropis dengan Indonesia, saat ini Brasil bahkan menyumbang 5% supply susu dunia,” kata Eliza kepada Bisnis, Kamis (10/10/2024).

Eliza mengungkap, proses Brasil membangun peternakan sapi tidak instan dengan langsung mengimpor sapi dari negara lain dan dibudidayakan di negara. Justru, Brasil melakukan rekayasa genetika.

“Mereka [Brasil] melakukan rekayasa genetika, mengimplementasikan teknologi dan adanya dukungan manajemen peternakan yang baik,” ujarnya.

Misalnya saja, sambung Eliza, sapi jenis Girolando asal Brasil merupakan persilangan dari sapi Zebu (Gyr) asal India dengan sapi Holstein asal Belanda.

Jenis ini telah dikembangkan sejak 1940-an dan berkontribusi terhadap 80% dari total produksi susu di Brasil.

Menariknya, dia mengungkap, adanya rekayasa genetika ini membuat sapi berjenis Girolando bisa adaptasi dengan baik pada iklim tropis dan memiliki produktivitas yang tinggi.

“Kita bisa mencontoh bagaimana Brasil mengembangkan peternakannya. Mereka melakukan penyesuaian, tidak asal impor agar produktivitasnya tinggi,” ujarnya.

Eliza pun berharap agar pemerintahan di kabinet Prabowo—Gibran tidak tergesa-gesa untuk menciptakan swasembada, termasuk dalam mengembangkan produksi susu.

“Jangan karena ingin mengejar popularitas dan legacy semata, diperlukan perencanaan yang matang sehingga bisa efektif dan efisien,” terangnya.

Jika melihat iklim di Tanah Air, Eliza menyampaikan bahwa Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki tantangan tersendiri bagi peternak sapi. Suhu yang relatif tinggi, lanjut dia, terutama jika di musim kemarau dapat menyebabkan sistem metabolisme sapi yang bisa menghambat produktivitas.

Apalagi, sambung Eliza, jika sapi yang didatangkan itu dari negara subtropis yang memiliki tingkat adaptasi yang kurang baik. Kondisi ini belum termasuk pakan untuk memelihara sapi perah.

“Belum lagi menyoal pakannya, yang mana ini variasi pakannya belum banyak, masih banyak yang menggunakan rumput gajah dan konsentrat,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan meresmikan Rumah Sakit milik Mayapada Group (SRAJ) dan Hermina (HEAL) di IKN Nusantara pada Jumat (11/10/2024) besok.

Kabar terkait peresmian RS Mayapada dan RS Hermina di IKN oleh Presiden Jokowi dikonfirmasi oleh Plt. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono.

Selain meresmikan dua rumah sakit tersebut, Basuki mengatakan bahwa Presiden Jokowi juga akan meresmikan Istana Garuda di IKN.

"[Presiden Jokowi] bakal meresmikan Rumah Sakit Hermina, Rumah Sakit Mayapada dan Istana Garuda," kata Basuki di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Basuki yang juga merupakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini mengaku akan bertolak ke IKN pada hari ini untuk memastikan persiapan peresmian sejumlah proyek tersebut.

"Saya mau berangkat [ke IKN]," ujarnya.

Untuk diketahui, proyek rumah sakit milik konglomerat Dato Sri Tahir di IKN yakni Mayapada Hospital Nusantara telah melaksanakan groundbreaking pada awal November 2023 lalu.

Dalam laporannya, Mayapada Hospital akan dibangun dengan mengusung konsep green hospital yang akan mendorong percepatan pembangunan IKN.

"20% dari total luas lahan [Mayapada Hospital Nusantara] akan dimanfaatkan sebagai area hijau dan dilengkapi dengan healing garden untuk membantu percepatan kesembuhan pasien. Jadi, kalau pasien sakit di sini, lihat kanan kiri hijau ke depan hijau, ke luar dari ruangan juga hijau maka cepat sembuhnya," kata Jokowi dalam siaran langsung yang dibagikan Sekretariat Presiden, Rabu (1/11/2023).

Pada kesempatan tersebut Jokowi juga menekankan bahwa proses konstruksi untuk segera dibangun. Mengingat, Mayapada Hospital ditargetkan akan mulai beroperasi pada semester II/2024.

Adapun, investasi untuk pembangunan Mayapada Hospital dilaporkan mencapai Rp500 miliar. Dana tersebut dikucurkan Mayapada Group untuk pembangunan rumah sakit sekaligus dormitory yang dibangun di Wilayah Perencanaan (WP) 1B IKN ini.

Sebelumnya, Dato Sri Tahir mengatakan, RS Mayapada akan menjadi salah satu rumah sakit yang pertama dibangun dan beroperasi di IKN, dan akan menjadi rumah sakit terbaik yang ada di Kalimantan.

Sementara itu, proyek RS Hermina Nusantara yang dibangun PT Medikaloka Hermina Tbk. (HEAL) di IKN juga telah dimulai pada awal November 2023.

Invetasi yang dikucurkan HEAL untuk pembangunan RS Hermina Nusantara ialah Rp650 miliar. Nantinya, Hermina Nusantara akan menjadi rumah sakit bertaraf internasional yang mengusung konsep eco green dan smart hospital. Dalam menunjang operasionalnya, Hermina Nusantara juga nantinya akan memanfaatkan sejumlah energi terbarukan yang didukung oleh digitalisasi smart hospital.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal kembali menjajal Bandara Nusantara dalam kunjungan kerja (kunker) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada Jumat (11/10/2024).

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani, menyampaikan bahwa tak seperti sebelumnya yang menggunakan Pesawat Kepresidenan RJ-85, kali ini orang nomor satu itu bakal melakukan pendaratan dengan menggunakan pesawat Boeing 737-800.

"Dan juga hari Jumat akan diuji coba. Bapak Presiden akan melalui bandara IKN. Sebelumnya memang sudah melalui bandara IKN tetapi sekarang akan coba dengan kapal berbadan besar," kata Rosan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2024).

Rosan mengungkapkan bahwa keberangkatan Jokowi kali ini ke IKN juga bakal ditemani oleh sejumlah pengusaha untuk mengunjungi Nusantara pada Jumat (11/10) mendatang.

Rosan meyakini dengan mengajak secara langsung untuk melihat perkembangan pembangunan, para pengusaha bakal makin yakin untuk berinvestasi di IKN.

"Karena tadi Pak Boy [Thohir] menyampaikan, seeing is believing. Biar mereka bisa melihat pembangunan yang begitu baik, begitu lancar di IKN ini. Sehingga mereka menimbulkan minat untuk investasi yang lebih besar lagi," katanya.

Dia melanjutkan bahwa dalam pembahasan antara mereka dengan Jokowi memang menitikberatkan untuk membahas kelanjutan investasi. Khususnya, mereka akan membentuk konsorsium untuk beberapa ide pembangunan, mulai dari sektor lifestyle, theme park, hingga food and beverage.

Apalagi, kata Rosan sejauh ini secara keseluruhan sudah ada beberapa investasi yang masuk di IKN, misalnya komitmen dari swasta kurang lebih Rp58,6 Triliun dan dari pemerintah Rp85 Triliun.

"Jadi ini adalah suatu kerja sama dari para pengusaha tambang untuk membangun IKN bersama-sama," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Adaro Energy Indonesia Garibaldi ‘Boy’ Thohir mengamini akan berangkat ke Nusantara pada Jumat (11/10/2024) ini.

“Jumat Insya Allah kami mau meninjau langsung,” kata Boy.

Menurut pantauan, beberapa pengusaha yang hadir seperti Direktur Utama Adaro Energy Boy Thohir, CEO Indika Energy Azis Armand, hingga Wakil Ketua Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) dan petinggi PT Mitra Maju Sukses Group Indonesia (MMSGI) Adri Martowardojo, dan beberapa pengusaha lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Wacana Presiden Terpilih Prabowo Subianto membuka keran impor 1,5 juta sapi perah untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai mustahil terjadi.

Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa menilai kemungkinan besar impor sapi perah dengan jumlah jumbo itu tidak akan terjadi. Justru sebaliknya, Dwi memperkirakan pemerintah akan mengimpor susu sapi dalam jumlah yang jumbo.

“Nggak akan terwujud [impor 1,5 juta sapi perah]. Bisa terwujud 50.000 [impor sapi perah] saja sudah alhamdulillah,” kata Dwi saat dihubungi Bisnis, Kamis (10/10/2024).

Menurutnya, alasan tidak akan terjadinya impor sapi karena belum jelas instansi pemelihara 1,5 juta sapi impor. Pun jika ada, kata dia, permasalahannya selanjutnya adalah kemampuan hitung untung rugi dalam pemeliharaan sapi perah impor tersebut di Indonesia.

Padahal, Dwi mengungkap bahwa selama 25 tahun terakhir, populasi sapi perah di Indonesia hanya mampu bertambah 150.000. Dia merincikan, jumlah sapi perah hanya mencapai 354.000 pada 2000.

Adapun hingga 2022, jumlahnya hanya bertambah sekitar 150.000 menjadi 507.000 sapi perah. Itu pun sudah menurun cukup tajam sebanyak 80.000, imbas virus penyakit mulut dan kuku (PMK).

Di samping itu, Dwi mengungkap bahwa beberapa peternak juga memutuskan untuk menjual sapi perah lantaran segmen usaha ini di Indonesia dinilai tidak menguntungkan.

“Keuntungannya sangat kecil. Mereka yang sebagian besar sapi perah dipelihara oleh petani, oleh peternak-peternak kecil. Dan mereka untungnya itu hanya di musim hujan,” ungkapnya.

Terlebih, saat musim kemarau melanda, para peternak harus siap menanggung rugi lantaran harga pakan yang menjulang tinggi dan harus menggunakan konsentrat.

“Padahal harga susu sapi segar [di Indonesia] itu hanya Rp5.000–6.000 per liter. Bagaimana mereka bisa untung?” bebernya.

Berangkat dari sana, Dwi mempertanyakan siapa pihak yang akan memelihara penuh jutaan sapi impor dan menanggung kerugian itu.

Di sisi lain, menurutnya, perusahaan makanan dan minuman akan jauh lebih tergiur untuk mengimpor susu skim dan susu bubuk dari luar negeri. Sebab, harganya yang jauh lebih murah dibandingkan diproduksi dari dalam negeri.

Apalagi, Dwi kembali mengungkap fakta bahwa industri pengolahan susu saat ini membutuhkan susu segar sebanyak 4,6 juta ton. Sayangnya, angka susu segar yang hanya mampu dipenuhi dari dalam negeri hanya 18%. Sisanya, sebanyak 82% diimpor.

“Itu tidak ada program yang namanya makan siang gratis. Kalau ada program makan siang gratis, itu akan terjadi lonjakan. Ada tambahan kebutuhan susu sapi segar sebesar 5,4 juta ton setara susu segar,” tuturnya.

Berdasarkan perhitungannya, kebutuhan akan susu segar di Indonesia diperkirakan akan tembus menjadi 20,7 juta liter setiap hari untuk 82,9 juta masyarakat yang menerima program milik Prabowo—Gibran.

Untuk itu, Dwi memandang bahwa program makan bergizi gratis akan memiliki dampak yang besar jika konsumsi susu sapi segar masuk ke dalam salah satu menu makan bergizi gratis.

“Padahal, susu itu komponen sangat penting. Konsumsi susu sapi di Indonesia itu masih teramat rendah. Konsumsi susu sapi kita setara susu segar itu sekitar 16,9 kilogram per kapita per tahun,” ucapnya.

Dwi pun menghitung, pemerintah akan menelan anggaran jumbo hanya untuk mengimpor susu sapi. Dia memperkirakan setidaknya pemerintah harus merogoh kocek senilai Rp28,5 triliun tiap tahun.

“Impor susu akan melonjak sangat tinggi. Perhitungan saya, kalau memang program tersebut betul-betul dilaksanakan, tiap tahun kita harus mengimpor susu setara Rp28,5 triliun. Itu kalau untuk sesuai janji bahwa nanti penerima 82,9 juta ini menerima semua,” jelasnya.

Namun, yang perlu digarisbawahi, impor susu yang dimaksud bukanlah susu sapi segar. “Yang kita impor itu bukan susu sapi segar. Yang kita impor itu skim milk, powder, milk powder. Nanti di Indonesia campur air lagi jadi susu yang kita konsumsi,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, ikut buka suara terkait dengan hal yang akan dilakukan Prabowo Subianto untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ketika resmi dilantik sebagai Presiden RI.

Walaupun Dasco menyatakan belum tahu pasti apa yang menjadi prioritas Prabowo dalam hal pembangunan IKN, tetapi Prabowo sudah meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk memaparkan pembangunan infrastruktur, termasuk IKN.

“Ya kalau mengenai itu [prioritas Prabowo] saya belum tahu pasti, tetapi yang pasti bulan kemarin itu Pak Prabowo sudah minta kepada tim IKN, Menteri PU, untuk melakukan paparan-paparan tentang pembangunan infrastruktur secara menyeluruh termasuk IKN,” kata Dasco kepada wartawan, di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2024).

Dasco juga kembali menegaskan perihal penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemindahan status ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara. Dia memastikan Keppres tersebut akan ditandatangani oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Kita sudah sama-sama bahas bahwa [Keppres] perpindahan itu akan ditandatangani oleh Pak Prabowo nantinya, sambil menghitung dan kemudian persiapan-persiapan peraturan-peraturan pelaksanaan yang akan menyertai itu,” tegas Dasco.

Sebelumnya, Dasco mengemukakan bahwa Keppres Pemindahan status ibu kota dari Jakarta ke IKN tersebut masih dalam tahap kajian.

“Itu kan memang begitu [Keppres diteken Prabowo]. Mengenai Keppres Pemindahan IKN itu masih dikaji untuk waktu yang tepat,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (7/10/2024).

Sementara itu, pihak Istana membantah Presiden Joko Widodo (Jokowi) lempar tanggungjawab kepada Prabowo Subianto untuk meneken Keppres pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Nusantara.

Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, menegaskan bahwa penandatanganan Keppres bakal dilakukan oleh Presiden terpilih periode 2024—2029 itu merupakan bagian dari proses transisi.

“Tentu sebagai bagian dari transisi pemerintahan, itu menjadi bagian dari komitmen presiden terpilih untuk melanjutkan. Ini kan kita melihat situasi lapangan, tahapan-tahapan yang terjadi di dalam proses pembangunan itu menjadi pertimbangan,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (9/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal meresmikan Istana Garuda dan Istana Kepresidenan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada Jumat (11/10/2024).

Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, menekankan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu memang akan berangkat ke IKN pada pekan ini untuk melakukan peresmian beberapa proyek.

"Kayaknya ada beberapa peresmian dan groundbreaking ya. Termasuk Istana Negara," kata Ari kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (9/10/2023).

Lebih lanjut, dia menekankan bahwa dalam proses pembangunan IKN, Jokowi memang lebih berfokus untuk membangun sebuah ekosistem, dengan tidak hanya sekadar membangun gedung pemerintahan, tetapi fasilitas yang mendukung.

Setelah proses pembangunan ekosistem sudah berada dalam jalur waktu yang sesuai serta proses IKN berjalan tepat waktu, lanjutnya, maka pemerintahan selanjutnya yang akan mengambil peran lainnya yaitu meneken Keputusan Presiden (Keppres) soal pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Nusantara.

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani memboyong 16 pengusaha, seperti Bos Adaro Boy Thohir, menemui Presiden Jokowi, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Dalam pertemuan itu memang membahas mengenai giat Jokowi selama kunjungan kerja (kunker) ke IKN pada Jumat mendatang

Menteri Investasi, Rosan Roeslani, menjawab bahwa maksud kedatangan mereka untuk menghadap ke Jokowi adalah untuk mengajak 16 pengusaha pertambangan mengunjungi IKN pada Jumat (11/10) mendatang.

Rosan meyakini dengan mengajak secara langsung untuk melihat perkembangan pembangunan para pengusaha tersebut makin yakin untuk berinvestasi di IKN.

"Karena tadi Pak Boy [Thohir] menyampaikan, seeing is believing. Biar mereka bisa melihat pembangunan yang begitu baik, begitu lancar di IKN ini. Sehingga mereka menimbulkan minat untuk investasi yang lebih besar lagi," ujarnya.

Dia melanjutkan bahwa dalam pembahasan antara mereka dengan Jokowi memang menitikberatkan untuk membahas kelanjutan investasi. Khususnya, mereka akan membentuk konsorsium untuk beberapa ide pembangunan, mulai dari sektor lifestyle, theme park, hingga food and beverage.

Apalagi, kata Rosan sejauh ini secara keseluruhan sudah ada beberapa investasi yang masuk di IKN, misalnya komitmen dari swasta kurang lebih Rp58,6 triliun dan dari pemerintah Rp85 triliun.

"Jadi ini adalah suatu kerja sama dari para pengusaha tambang untuk membangun IKN bersama-sama," ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengamat menilai batas waktu izin tambang harus tetap berlaku agar para penambang tertib dan menerapkan Good Mining Practice (GMP).

Peneliti Alpha Research Database, Ferdy Hasiman, menyebut penghapusan batas waktu izin tambang hanya menguntungkan aspek bisnis pelaku tambang. Sebaliknya, hal itu malah membuat negara rugi.

Pandangan Ferdy tersebut merespons pernyataan Indonesian Mining Association (IMA) yang meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan batas waktu izin tambang. Asosiasi itu menilai pemberian izin tambang semestinya berlaku sesuai umur tambang demi pemanfaatan yang maksimal.

Ferdy pun menegaskan pembatasan waktu izin tambang sudah sesuai dengan Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Menurutnya, kebijakan itu tak hanya dibuat agar para penambang memenuhi standar regulasi, tapi juga agar pelaku pertambangan kinerjanya tertib.

"Selama ini banyak penambang-penambang kita gak tertib. Kalau gak dibatasi akan sulit, makanya dibatasi dari segi waktu," ucap Ferdy kepada Bisnis, Rabu (9/10/2024).

Dia menyebut pembatasan waktu izin tambang menjadi kontrol pemerintah terhadap pelaku usaha. Artinya, jika pelaku usaha memiliki rekam jejak buruk, pemerintah berhak tidak memperpanjang izin tambang.

Penulis buku 'Monster Tambang' ini mencontohkan masih banyak penambang yang kucing-kucingan dengan pemerintah dalam hal membayar royalti. Selain itu, ada juga kasus penambang tidak melakukan reklamasi pascatambang.

Menurutnya, para pelaku tambang dengan rekam jejak buruk itu tak layak mendapat perpanjangan izin tambang. Sebaliknya, jika penambang tertib, sejatinya mereka tidak perlu risau terkait dengan perpanjangan izin tambang.

"Pembatasan waktu itu penting, tinggal dia si penambang menjalankan good mining practice pasti diperpanjang, yang penting dia profesional mengelola bisnisnya," kata Ferdy.

Ucapan Ferdy terkait penambang nakal ini selaras dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lembaga itu menemukan ratusan perusahaan belum memenuhi kewajiban pemulihan, rehabilitasi maupun reklamasi lingkungan pascatambang. Akibatnya negara berpotensi mengalami kerugian hingga ratusan triliunan rupiah.

Temuan itu terangkum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terhadap Kepatuhan atas Pemenuhan Kewajiban Pemegang Perizinan Berusaha dan Persetujuan Lingkungan Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2020 - 2023 pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) serta Instansi Terkait Lainnya.

Adapun salah satu bagian audit BPK itu menyoroti tiga poin penting. Pertama, pemegang perizinan berusaha terindikasi belum memulihkan fungsi lingkungan hidup pada areal IUP yang telah habis masa atau dicabut seluas kurang lebih 179.455 hektare.

Sementara proses peninjauan terhadap data penempatan jamrek/jamtup diketahui hanya 159 dari 2.026 yang telah menempatkan jaminan. Total nilai jaminan reklamasi dan pascatambang itu senilai Rp5,9 triliun dan US$1,84 miliar.

Kedua, pemegang perizinan berusaha terindikasi belum memulihkan fungsi lingkungan hidup pada areal bekas pertambangan tanpa IUP seluas kurang lebih 253.242,66 hektare.

BPK mencatat akibat praktik tidak terpuji tersebut, terdapat potensi nilai kerugian lingkungan senilai Rp119,4 triliun. Jumlah kerugian itu terdiri dari biaya pemulihan senilai Rp55,6 triliun, penggantian biaya penyelesaian sengketa Rp1,3 triliun dan kerugian ekosistem Rp62,4 triliun.

Ketiga, pemegang perizinan berusaha terindikasi belum memulihkan fungsi lingkungan hidup pada IUP yang akan habis masa dalam dua tahun seluas kurang lebih 133.901,70 hektare belum dilakukan reklamasi.

Lembaga auditor negara itu menemukan bahwa akibat belum dilakukan reklamasi pasca tambang, potensi kerugiannya mencapai Rp61,9 triliun. Jumlah itu terdiri dari biaya pemulihan senilai Rp29,4 triliun, penggantian biaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup senilai Rp190,2 miliar, dan kerugian ekosistem senilai Rp32,37 triliun.

BPK telah menelusuri lebih lanjut pada data jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang, diketahui bahwa dari 492 pemegang IUP hanya 61 pemegang IUP yang telah menempatkan jaminan dengan total nilai jaminan reklamasi dan pasca tambang senilai Rp3,39 triliun dan US$119 juta.

Oleh karena itu, Ferdy pun menegaskan pencabutan batas waktu izin tambang hanya bakal menambah pemerintah rugi.

"Justru negara yang rugi kalau gak dibatasi, nanti penambang sama sekali gak tertib," kata Ferdy.

Sebelumnya, Ketua Umum IMA, Rachmat Makkasau, mengatakan, kebijakan yang berlaku saat ini izin tambang diberikan untuk jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini pun di sisi lain bisa menghambat investasi.

"Kami harap pemerintah melihat batasan umur tambang dengan memperhatikan aspek-aspek yang ada dalam kaidah pertambangan sehingga investor lebih siap berinvestasi jangka panjang," ucap Rachmat di Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Dia lantas menyebut, beberapa negara lain sudah tidak membatasi waktu izin tambang. Negara lain hanya membatasi izin tambang dengan sejumlah aturan ikutan seperti terkait lingkungan. Kendati, Rachmat tak menyebut negara mana yang dia maksud.

Dia hanya menegaskan bahwa aturan mengenai waktu izin tambang ini harus diperhatikan oleh pemerintah. Menurutnya, hal itu penting demi kesinambungan industri tambang. Di sisi lain, Rachmat pun mengaku sudah menyampaikan usulan itu kepada pemerintah.

"Dalam beberapa pertemuan usulan sudah kami sampaikan. Sudah dicatat dan ini adalah salah satu yang akan terus kami yakinkan memang ada poin-poin yang dibutuhkan industri tambang untuk memastikan kesinambungannya," jelas Rachmat.

Terkait hal tersebut, Menteri ESDM Bahlil Lahadali belum mau berkomentar banyak. Dia mengaku belum mengetahui secara detil usulan itu.

"Nanti saya cek dulu. Menteri kan bukan Undang-undang berjalan," kata Bahlil singkat di Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Federal Reserve Bank San Francisco Mary Daly memperkirakan bank sentral AS masih akan menurunkan suku bunga di sisa 2024 dalam upaya melindungi pasar tenaga kerja.

“Saya pikir dua pemotongan lagi tahun ini, atau satu pemotongan lagi tahun ini, benar-benar mencakup kisaran apa yang mungkin ada dalam pikiran saya, mengingat proyeksi saya terhadap perekonomian,” kata Daly dikutip dari Bloomberg pada Kamis (10/10/2024).

Daly menyebut pemangkasan yang akan dilakukan The Fed kemungkinan masing-masing sebanyak seperempat poin atau 25 basis poin.

Komite Pasar Terbuka Federal atau Federal Open Market Committee (FOMC) bulan lalu menurunkan suku bunga sebesar 50 basis poin lebih besar dari biasanya di tengah tanda-tanda melemahnya pasar tenaga kerja dan ketika inflasi menurun menuju target The Fed sebesar 2%.

Daly mencirikan langkah tersebut sebagai kalibrasi ulang, istilah sama yang digunakan oleh Ketua Fed Jerome Powell untuk menggambarkan pemotongan tersebut sebagai sesuatu yang bertujuan untuk menjaga kekuatan perekonomian.

Kepala Bank Sentral AS di San Francisco mencatat bahwa seiring dengan menurunnya inflasi, suku bunga yang disesuaikan dengan inflasi pun meningkat, sehingga memberikan dampak yang lebih besar pada perekonomian yang sudah mendekati target inflasi dan lapangan kerja yang ditetapkan oleh The Fed.

“Menurut penilaian saya, hal itu pada akhirnya merupakan resep untuk menghancurkan perekonomian. Saya tidak ingin melihat perlambatan lebih lanjut di pasar tenaga kerja,” katanya.

Secara terpisah, Presiden Federal Reserve Bank of Boston Susan Collins mengatakan penurunan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin pada bulan lalu adalah langkah bijaksana karena inflasi menurun dan perekonomian menjadi lebih rentan terhadap guncangan.

“Saya melihat penurunan suku bunga awal sebesar 50 basis poin sebagai tindakan yang bijaksana dalam konteks ini, mengakui bahwa kebijakan moneter masih berada dalam wilayah yang membatasi,” kata Collins.

Collins juga mengatakan, penyesuaian lebih lanjut mungkin akan diperlukan.

Pernyataan Collins tidak banyak berubah dibandingkan dengan komentarnya pada Selasa lalu, termasuk pandangannya bahwa para pengambil kebijakan harus mengambil pendekatan berbasis data yang hati-hati ketika mereka menurunkan suku bunga untuk membantu menjaga kekuatan ekonomi AS.

Dia menegaskan kembali bahwa kebijakan tidak berada pada jalur yang telah ditentukan sebelumnya.

Laporan ketenagakerjaan bulan September yang dirilis minggu lalu meredakan kekhawatiran mengenai melemahnya pasar tenaga kerja dan memberikan kelonggaran bagi para pengambil kebijakan untuk menurunkan suku bunga dengan kecepatan yang lebih lambat.

Investor kini melihat The Fed menurunkan suku bunga sebesar seperempat poin di bulan November, diikuti oleh langkah serupa di bulan Desember.

Risalah pertemuan 17-18 September yang dirilis pada Rabu melaporkan bahwa “mayoritas besar” pembuat kebijakan mendukung pemotongan besar-besaran tersebut, namun juga menunjukkan adanya perdebatan sengit mengenai keputusan tersebut.

Risalah itu mengungkap beberapa peserta lebih menyukai pemotongan seperempat poin dan sejumlah peserta lainnya mengindikasikan bahwa mereka dapat mendukung langkah tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA – Inflasi atau indeks harga konsumen (consumer price index/CPI) Amerika Serikat (AS) pada September 2024 diprediksi melambat meskipun sejumlah produk seperti mobil bekas mengalami kenaikan.

Mengutip Bloomberg pada Kamis (10/10/2024), estimasi median dalam survei ekonom Bloomberg menunjukkan inflasi diproyeksikan naik sebesar 0,1% pada September 2024. Sementara itu tingkat inflasi inti yang tidak termasuk komponen makanan dan energi kemungkinan naik sekitar 0,2%. Dalam kedua proyeksi tersebut, laju kenaikan bulanan akan cenderung melambat dibandingkan dengan perolehan Agustus lalu.

Sementara itu, secara tahunan, inflasi keseluruhan berada pada level 2,3%, laju paling lambat sejak awal 2021. Kemudian, inflasi inti diperkirakan menunjukkan peningkatan tahunan sebesar 3,2% untuk bulan kedua.

Jika angka-angka tersebut sesuai dengan konsensus, maka inflasi dapat diabaikan oleh Federal Reserve (The Fed) dalam rapat November 2024 untuk menentukan arah suku bunga acuan dari bank sentral.

“Bahkan jika CPI inti memberikan kejutan positif, kami tidak berpikir laporan bulan September akan mengubah pandangan FOMC bahwa inflasi sedang tren menurun,” kata Anna Wong, Kepala Ekonom AS untuk Bloomberg Economics.

Wong memperkirakan penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin pada bulan November akan mengikuti penurunan setengah poin yang dilakukan oleh Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) bulan lalu.

Harga Barang

Sebagian besar ekonom memperkirakan kenaikan harga mobil bekas setelah beberapa bulan mengalami penurunan. Hal ini akan memberikan tekanan pada barang-barang inti, yang telah mencatatkan penurunan harga dalam 14 dari 15 bulan terakhir.

Ke depannya, harga pengiriman peti kemas yang lebih tinggi kemungkinan akan berdampak pada kategori tersebut, menurut ekonom di Pantheon Macroeconomics.

“Biaya pengiriman masuk ke CPI dengan jeda – setidaknya enam bulan. Oleh karena itu, dalam beberapa bulan mendatang, dampak kenaikan tarif angkutan peti kemas yang hampir dua kali lipat pada awal tahun ini mungkin akan berdampak pada harga barang inti CPI,” tulis Samuel Tombs dan Oliver Allen pada hari Selasa.

Kenaikan harga kendaraan bekas akan menjadi berita buruk bagi konsumen – terutama jika dikombinasikan dengan tingginya inflasi asuransi mobil. Namun, hal ini tidak akan berdampak besar pada metrik inflasi yang disukai The Fed, yaitu indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi atau Personal Consumption Expenditure (PCE). Indeks tersebut cenderung mendekati target The Fed sebesar 2%.

“Mobil bekas memiliki bobot PCE inti yang lebih rendah dan oleh karena itu, akselerasinya berdampak lebih rendah pada PCE. Mobil bekas mewakili sekitar 2% dari keranjang CPI, sedangkan mereka menyumbang 1,2% dari keranjang PCE,” jelas ekonom Morgan Stanley yang dipimpin oleh Diego Anzoategui minggu lalu.

Selanjutnya para ekonom mengatakan risiko kenaikan inflasi lainnya berasal dari upah, yang merupakan penggerak utama belanja konsumen. Pendapatan riil tahunan naik paling tinggi dalam satu tahun di bulan Agustus.

Ke depannya, mungkin akan ada lebih banyak tekanan di masa depan setelah hampir 50.000 pekerja pelabuhan menegosiasikan kenaikan gaji yang cukup besar dan 33.000 Boeing Co. saat ini sedang mogok kerja untuk melakukan tawar-menawar.

“Berlanjutnya penguatan upah akan menjadi risiko kenaikan inflasi, terutama di sektor jasa seperti layanan kesehatan,” tulis ekonom Citigroup Inc. Veronica Clark dan Andrew Hollenhorst dalam sebuah catatan pada Selasa.

Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia dan China akan mengadakan pertemuan lewat forum perdagangan khusus industri makanan dan minuman. Kolaborasi tersebut dinilai dapat menguntungkan bagi industri mamin Tanah Air.

Agenda tersebut dilaksanakan melalui Business Matching Chinede Enterprises Go oversea Indept Tour into Indonesia akan digelar pada 11-15 November 2024 di Hotel Mulia, Jakarta.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Lembaga Indonesia Tiongkok (LIT), Sudrajat, mengatakan kolaborasi tersebut menjadi kesempatan Indonesia untuk bisa memproduksi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas, serta perluasan pasar ekspor ke China.

“Kita perlu berkolaborasi di bidang teknologi dan industri, jadi Indonesia punya potensi-potensi makanan lokal tetapi, industri dalam skala besar untuk bisa diekspor keluar masih terbatas,” kata Sudrajat, Kamis (10/10/2024).

Dia menyontohkan potensi makanan olahan rendang yang menjadi khas Indonesia. Namun belum dioptimalisasi karena model kemasan yang masih menerapkan industrialisasi 2.0 dan komposisi terbatas.

Sementara itu, dia menilai kerja sama dengan China dapat membuat pengusaha Indonesia mendapatkan fasilitas untuk memproduksi dengan skala besar dan cepat, serta mengusung industrialisasi yang lebih efisien.

“Ada kesempatan juga bagi China untuk masuk ke sini berkolaborasi dengan lokal. Misalnya, kita punya tanaman atau buah seperti durian, tapi direbut pasarnya kebanyakan oleh Thailand, Vietnam, Malaysia,” jelasnya.

Padahal potensi pasar durian di China disebut mencapai US$20 miliar. Namun, produk Indonesia masih terbatas untuk masuk ke pasar negara tersebut.

Selain itu, Sudrajat menyoroti produk halal yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia. China disebut menjadi konsumen produk halal yang potensial. Namun, pasarnya masih didominasi Timur Tengah.

“Dengan mengundang mereka ke sini, kita tahu apa yang dibutuhkan pasar China, kita kolaborasi dengan mereka jadi ada manfaat, kita coba menguatkan teknikal know-hownya dari mereka,” jelasnya.

Untuk diketahui, pergelaran selama 5 hari yang akan melibatkan lebih dari 100 perusahaan dagang dan industri dari China dan sekitar 150 perusahaan lokal Indonesia itu diharapkan membuka peluang untuk saling membangun kemitraan antara pengusaha China khususnya di bidang produk pangan dan ingredient pangan.

“Ya, hampir sebagian besar produk halal karena kita minta hampir lebih 80% produk halal,” pungkasnya.

Indonesia dinilai potensial mengingat pertumbuhan PDB industri makanan dan minuman sebesar 5,53% pada triwulan II tahun 2024, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan PDB nasional sebesar 5,05% dan industri non-migas sebesar 4,63%.

Pada periode yang sama, industri makanan dan minuman berkontribusi sebesar 40,33% terhadap PDB industri pengolahan non-migas, sehingga menjadikannya sebagai subsektor dengan kontribusi PDB terbesar.

Adapun, forum business matching ini merupakan inisiasi dari Kamar Dagang China yakni Chamber of Commerce of I/E Foodstuffs, Native product and Animal by-products (CFNA) dan PT. China Indonesia Food Ingredient Industry Communication Service Center (PT CISC) bersama Lembaga Kerjasama Ekonomi Sosial Budaya Indonesia-Tiongkok (LIT).

Bisnis.com, JAKARTA - Menjelang akhir masa jabatannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pada proyek Grup Sinar Mas melalui PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE) dan Mayapada Group melalui PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk. (SRAJ).

Setelah ditetapkan sebagai KEK, maka proyek garapan Grup Sinar Mas milik keluarga konglomerat Eka Tjipta Widjaja dan Grup Mayapada (SRAJ) milik konglomerat Dato Sri Tahir bakal mendapatkan seabrek fasilitas dan kemudahan dari pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA – Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming mengungkapkan sebanyak Rp300 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 akan dipenuhi melalui penggalian potensi pajak dan dari kasus-kasus pengemplang pajak yang ada.

Drajad Wibowo, Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran menyampaikan terdapat temuan sumber pajak yang tidak terkumpulkan dan belum tergali yang telah mereka identifikasi.

“Belanja negara kita [2025] di Rp3.600 triliun. Yang kita butuhkan itu minimal Rp3.900 triliun. Jadi ada kurang Rp300 triliun. Dan kebetulan itu kita juga menemukan ada pajak-pajak yang tidak terkumpulkan dan ada sumber-sumber yang belum tergali,” ujarnya saat ditemui di Le Meridien, Rabu (9/10/2024).

Drajad mencontohkan potensi itu misalnya dari kasus pajak yang sudah inkrah. Para wajib pajak sudah kalah berkali-kali meski sudah mengajukan banding dan tidak ada lagi peluang untuk Peninjauan Kembali (PK).

Lebih lanjut, dirinya menyebutkan kasus itu umumnya juga sudah ditetapkan oleh Mahkamah Agung selesai dan Wajib Pajak (WP) harus membayar kewajiban perpajakannya, namun mereka tak kunjung bayar.

Bahkan, Drajad mengakui ada WP yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya selama 10 tahun hingga 15 tahun dengan jumlah yang sangat besar. Meski demikian, Drajad enggan memerinci lebih lanjut detail angka tersebut.

Sisi lain yang akan dikejar adalah transfer pricing. Apabila ditindak lebih lanjut, penerimaan negara berpotensi bertambah dari hal tersebut.

“Saya sebenarnya ingin mengatakan jumlahnya sebenarnya lebih besar dari itu [Rp300 triliun]. Lebih besar, cuma Pak Hashim [adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo] sudah menyampaikan Rp300 triliun, kita pakai angka Rp300 triliun,” ungkapnya.

Sebelumnya, Drajad menyebutkan bahwa Prabowo kekurangan dana sekitar Rp300 triliun untuk tahun depan, demi mengerek pertumbuhan ekonomi menuju 8%.

Setidaknya, Rp300 triliun tersebut dapat membantu pertumbuhan naik ke level 5,8% hingga 5,9% pada 2025, agar Indonesia tidak kehilangan momentum untuk meraih kenaikan produk domestik bruto (PDB) sebesar 8% dalam lima tahun mendatang.

“2025 itu pertumbuhan minimal harus sampai ke 5,8% atau 5,9% supaya kita punya batu loncatan untuk ngejar 6%-7% kemudian ke 8%. Kekurangannya berapa? Itu masih kurang Rp300 triliun,” ungkapnya.

Untuk diketahui, belanja yang dialokasikan dalam APBN 2025 senilai Rp3.621,3 triliun. Sementara pendapatan negara pada tahun depan direncanakan senilai Rp3.005,1 triliun.Selisih antara penerimaan dan belanja tersebut akan dipenuhi melalui pembiayaan utang dengan tetap menjaga defisit sebesar 2,53% dari produk domestik bruto (PDB).