Bisnis.com, JAKARTA - Indonesian Mining Association (IMA) meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan batas waktu izin tambang.Asosiasi menilai pemberian izin tambang semestinya berlaku sesuai umur tambang demi pemanfaatan yang maksimal.

Ketua Umum IMA Rachmat Makkasau mengatakan, kebijakan yang berlaku saat ini izin tambang diberikan untuk jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini pun di sisi lain bisa menghambat investasi.

"Kita harap pemerintah melihat batasan umur tambang dengan memperhatikan aspek-aspek yang ada dalam kaidah pertambangan sehingga investor lebih siap berinvestasi jangka panjang," ucap Rachmat di Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Ia lantas menyebut, beberapa negara lain sudah tidak membatasi waktu izin tambang. Negara lain hanya membatasi izin tambang dengan sejumlah aturan ikutan seperti terkait lingkungan.Kendati, Rachmat tak menyebut negara mana yang ia maksud.

Dia hanya menegaskan bahwa aturan mengenai waktu izin tambang ini harus diperhatikan oleh pemerintah.Menurutnya, hal itu penting demi kesinambungan industri tambang. Di sisi lain, Rachmat pun mengaku sudah menyampaikan usulan itu kepada pemerintah.

"Dalam beberapa pertemuan usulan sudah kami sampaikan. Sudah dicatat dan ini adalah salah satu yang akan terus kami yakinkan memang ada poin-poin yang dibutuhkan industri tambang untuk memastikan kesinambungannya," jelas Rachmat.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas sepakat agar izin tambang tak dibatasi jangka waktu tertentu. Apalagi negara lain sudah ada yang memberlakukan peraturan demikian.

"Menyambung Pak Rachmat, sebaiknya memang [izin tambang] tak dibatasi dengan jangka waktu. Seperti di negara tambang di luar Indonesia. Sebagian besar sampai cadangannya habis," kata Tony.

Ia menilai jika izin tambang tak dibatasi waktu, maka industri bisa lebih berkelanjutan. Apalagi, industri tambang sudah terintegrasi dari hulu ke hilir.

"Jadi sebaiknya memang diberikan apalagi sudah terintegrasi hulu-hilir. Diberikan perpanjangannya sampai cadangannya habis," kata Tony.

Bisnis.com, SURABAYA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa pihaknya sangat serius dalam melawan sengketa lahan lantaran telah merugikan masyarakat dan negara.

“Yang kita lakukan untuk gebuk mafia tanah ini bukan main-main,” kata AHY dalam Deklarasi 46 Kota/Kabupaten Lengkap di 23 Provinsi di Gedung Negara Grahadi Jawa Timur, Surabaya, Selasa (8/10/2024).

Menteri AHY menyatakan bahwa pihaknya memiliki Satgas Anti Mafia Tanah yang melibatkan jajaran kepolisian dan kejaksaan untuk membongkar dan mengungkap berbagai kasus tindak pidana kejahatan di bidang pertanahan yang telah merugikan masyarakat dan juga merugikan negara.

“Potential loss luar biasa akibat oknum-oknum mafia tanah. Jadi tidak boleh kita enteng-enteng saja, kita harus hadir secara langsung,” jelasnya.

Bahkan, AHY mengaku dirinya sering berkunjung untuk meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah melindungi penuh masyarakat dari oknum mafia tanah.

“Ini yang juga harus kita tuntaskan, karena selama ini masih terjadi. Selama itu pula kepastian hukum atas tanah tidak terwujud dan masyarakat akan menerima permasalahan yang berkepanjangan,” ujarnya.

Lebih lanjut, AHY juga menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN juga akan bergerak cepat dan segera menangani jika ditemukan masalah mafia tanah yang terjadi di suatu daerah.

AHY juga menyebut bahwa pada prinsipnya, keberadaan mafia tanah tidak bisa hanya dilihat dari lingkup kota/kabupaten lengkap saja.

“Justru kami ingin juga mendengarkan segala laporan dan masukan dari masyarakat karena kita segera tindak lanjuti dengan tegas,”

Namun, lanjut AHY, dengan status lengkap ini dapat mengurangi secara drastis kemungkinan munculnya mafia tanah.

“Tidak menghilangkan sama sekali karena selalu ada yang namanya oknum, tetapi paling tidak akan sangat mengurangi terjadinya penyerobotan tanah oleh mafia tanah,” tuturnya.

Seperti diketahui, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) telah melangsungkan Deklarasi 46 Kabupaten/Kota Lengkap yang terdapat di 23 Provinsi secara serentak se-Indonesia pada Selasa (8/10/2024).

Adapun, sederet keuntungan yang didapat dengan adanya kota/kabupaten lengkap ini di antaranya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat setempat sehingga menimbukkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam memiliki tanah.

Lalu, memudahkan Pemerintah Daerah dalam melakukan penataan wilayah dan menyusun kebijakan yang sesuai dengan perkembangan wilayah, memudahkan proses transformasi digital, serta memperkecil ruang gerak mafia tanah.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional akan melakukan uji coba penggunaan susu ikan sebagai alternatif susu sapi dalam program unggulan presiden terpilih Prabowo Subianto yaitu makan bergizi gratis (MBG).

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyatakan pihaknya akan mengakomodir usulan-usulan yang baik, seperti usulan penggunaan susu ikan. Kendati demikian, sambungnya, usulan tersebut harus diuji coba terlebih dahulu.

"Nanti kami uji coba dulu, karena yang lain-lain kan kami uji coba hampir 8—9 bulan," jelas Dadan di JCC, Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Kendati demikian, dia menegaskan meski nantinya lulus uji coba namun susu ikan hanya akan menjadi alternatif bukan pengganti susu sapi. Artinya, penggunaan susu ikan dan susu sapi akan tergantung daerahnya.

"Kalau di daerah yang susunya melimpah, kita pakai susu yang biasa. Tapi di daerah-daerah yang proteinnya banyak ikannya, kita pakai protein ikan," ungkap Dadan.

Lebih lanjut, Dadan mengungkapkan bahwa program MBG atau perbaikan gizi anak akan menghabiskan anggaran sekitar Rp1,2 triliun per harinya apabila sudah beroperasi secara penuh.

Dia menjelaskan target penerima manfaat program MBG mencapai 82,9 juta jiwa. Jika target tersebut sudah terpenuhi maka anggaran bisa mencapai sekitar Rp400 triliun per tahun atau mencapai Rp1,2 triliun per harinya.

Lebih rinci, dia mengatakan 75% dari Rp1,2 triliun atau sekitar Rp800 miliar akan digunakan untuk intervensi makan untuk anak-anak sekolah. Lalu, 85% dari Rp800 miliar tersebut untuk membeli bahan baku makan bergizi gratis sehingga akan uangnya akan langsung beredar ke masyarakat.

Sebagai informasi penggunaan susu ikan sebagai alternatif susu sapi diusulkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan hingga Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan hidrolisat protein ikan (HPI), yang merupakan bahan baku utama susu ikan, menjadi solusi bagi masyarakat Indonesia yang tidak suka makan ikan lantaran bau amis, alergi, hingga sulit untuk dimakan karena berduri.

Menurutnya, HPI memiliki karakteristik yang multifungsi dan praktis sehingga dapat mendorong terciptanya inovasi produk pangan lokal unggulan lainnya melalui fortifikasi bahan makanan dan minuman.

“Melalui teknologi ultrafiltrasi, kita dapat menghilangkan komponen yang menyebabkan bau amis dan alergen pada ikan,” kata Trenggono dalam keterangan tertulisnya, dikutip Minggu (29/9/2024).

Hasilnya, lanjut dia, adalah susu ikan yang aman dikonsumsi serta tidak berbau amis sehingga dapat diterima oleh masyarakat luas. Salah satu produk HPI adalah minuman protein ikan seperti SURIKAN yang bebas laktosa dan kaya akan nutrisi seperti Omega-3, EPA, dan DHA.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana menambah 107 trayek untuk kapal perintis sepanjang 2025. Mayoritas trayek akan berada di Indonesia bagian Timur.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub, Hartanto, mengatakan sepanjang 2025 Pemerintah daerah mengusulkan penambahan 123 trayek untuk kapal perintis. Namun yang akan direncanakan oleh Kemenhub adalah sebanyak 107 trayek.

“Kita sudah ada rapat kapal perintis, usulan Pemda terakhir 123 trayek di 2025. Semua mempertimbangkan ketersediaan kapal perintis yang laik dan terbatas,” kata Hartanto dalam coffee morning Ditlala dan Forwahub, Selasa (8/10/2024).

Hartanto mengatakan untuk kebutuhan kapal baik yang melayani Tol Laut, perintis maupun ternak sampai hari ini belum maksimal. Dia juga mengklaim masih banyak pengembangan rute-rute yang sangat diharapkan.

Kemudian untuk penambahan kapal perintis, pihaknya sedang merevisi Peraturan Menteri No.55 terkait dengan penugasan perusahaan lain dalam penambahan kapal.

Hal tersebut didasari oleh banyaknya kapal yang tidak dapat berlabuh karena pelabuhan yang tidak layak. Saat ini untuk mengatasi hal tersebut, Kemenhub menggunakan kapal feeder.

Adapun sepanjang satu dekade pemerintahan jokowi, angkutan laut perintis mengalami peningkatan trayek dari 86 trayek di 2015 menjadi 107 trayek pada 2024. Rinciannya yaitu 12 trayek di Indonesia Barat, 41 trayek di Indonesia Tengah, serta 54 trayek di Indonesia Timur.

Adapun jumlah anggaran yang telah dikeluarkan pemerintah selama 10 tahun untuk angkutan laut perintis sebanyak Rp10,98 triliun.

Sebagai informasi, saat ini kapal perintis menjadi sarana transportasi yang vital untuk membuka akses ke wilayah terpencil yang sulit dijangkau melalui jalur darat atau udara.

Kehadiran kapal perintis memungkinkan masyarakat di wilayah terpencil untuk terhubung dengan pusat-pusat ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.

Dengan terbukanya akses transportasi, wilayah terpencil memiliki peluang untuk mengembangkan sektor ekonominya. Keberadaan kapal perintis dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui perdagangan, pariwisata, dan sektor lainnya.

Angkutan laut kapal perintis tidak hanya menghubungkan wilayah secara fisik, tetapi juga membangun konektivitas sosial antar-masyarakat. Ini membantu memperkuat hubungan antar-wilayah dan meningkatkan kerja sama di tingkat lokal.

Bisnis.com, SURABAYA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) telah melangsungkan Deklarasi 46 Kabupaten/Kota Lengkap yang terdapat di 23 Provinsi secara serentak se-Indonesia pada Selasa (8/10/2024).

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan bahwa di awal kepemimpinannya, tepatnya pada Februari 2024, jumlah Kabupaten/Kota Lengkap di Indonesia baru mencapai 10 kabupaten/kota.

Tiga bulan kemudian telah bertambah menjadi 33 kota kabupaten lengkap, dan memasuki Agustus 2024 bertambah 46 menjadi 79 kota/kabupaten lengkap yang sudah dinyatakan resmi.

“Targetnya sampai dengan akhir tahun ini, Desember 2024, 104 kota/kabupaten lengkap. Mari kita terus kejar target-target pencapaian sampai dengan akhir tahun ini. Mudah-mudahan tercapai 104 kota kabupaten lengkap, bahkan bisa over prestasi,” kata AHY dalam Deklarasi 46 Kota/Kabupaten Lengkap di 23 Provinsi di Gedung Negara Grahadi Jawa Timur, Surabaya, Selasa (8/10/2024).

Dengan demikian, Kementerian ATR/BPN masih memiliki tugas untuk mendeklarasikan 25 kota/kabupaten lengkap di Indonesia hingga akhir tahun.

Lebih lanjut, AHY menyampaikan bahwa seluruh bidang tanah di wilayah yang telah dinyatakan lengkap secara keseluruhan telah terpetakan secara spasial.

Dia menjelaskan bahwa deklarasi ini penting, karena terdapat beberapa keuntungan yang dapat dihadirkan dari status Kabupaten/Kota Lengkap.

“Jadi memang, kota/kabupaten lengkap ini penting ketika secara spasial sebuah daerah telah dipetakan, didaftar, diregistrasi maka diharapkan tidak lagi terjadi gap atau overlap di antara warga, termasuk korporasi, termasuk juga aset-aset pemerintah,” ungkapnya.

Pasalnya, Menteri AHY menjelaskan bahwa selama ini masih sering terjadi tumpang tindih kepemilikan klaim yang berakhir pada sengketa atau konflik.

“Dengan status lengkap ini, mudah-mudahan akan jauh berkurang [sengketa] dan kita bisa fokus mendukung Pemda untuk bisa membuat rencana strategis, untuk pembangunan dan pengembangan wilayah karena urusan tanahnya sudah dianggap baik dan tidak lagi ada masalah-masalah yang sangat krusial,” jelas AHY.

Selain itu, lanjut dia, deklarasi ini juga diharapkan bisa menghadirkan kepastian hukum bagi warga, sekaligus meningkatkan nilai ekonomi.

Di samping itu, sederet keuntungan yang didapat dengan adanya deklarasi kota/kabupaten lengkap ini di antaranya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat setempat sehingga menimbulkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam memiliki tanah.

Kemudian, memudahkan Pemerintah Daerah dalam melakukan penataan wilayah dan menyusun kebijakan yang sesuai dengan perkembangan wilayah, memudahkan proses transformasi digital, serta memperkecil ruang gerak mafia tanah.

Selain dideklarasikannya 46 Kabupaten/Kota Lengkap, sejak Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960 disahkan, dalam kesempatan ini juga menjadi sejarah di bidang pertanahan dan tata ruang, sebab Provinsi Bali dan Provinsi DKI Jakarta resmi menyandang sebagai Provinsi Lengkap.

Menteri AHY menyampaikan bahwa dibutuhkan komitmen yang kuat, infrastruktur yang mumpuni, serta proses yang penuh tantangan untuk memetakan seluruh bidang tanah di suatu wilayah.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkap, capaian realisasi belanja produk dalam negeri (PDN) sejak 2022 hingga saat inimengalami peningkatan signifikan.

Adapun, program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendorong penyerapan produk dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) tertentu.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, capaian realisasi P3DN yang telah dibelanjakan kementerian/lembaga mencapai Rp483 triliun per 16 September 2024.

"Baru 41,7% dari total nilai rencana belanja pengadaan yang diumumkan di SiRUP [Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan] yang mencapai Rp1.159 triliun," kata Agus dalam Rapat Kerja Tim Nasional P3DN, Selasa (8/10/2024).

Dia membeberkan, pada tahun 2022, K/L dan Pemda telah membelanjakan Rp440,3 triliun untuk PDN. Kala itu, capaian tersebut melampaui target belanja PDN minimal Rp400 triliun sesuai amanat Inpres Nomor 2 Tahun 2022.

Sedangkan pada tahun 2023, K/L dan pemda telah membelanjakan Rp582,5 triliun untuk PDN atau naik 32,3% dari tahun 2022. Dia pun mendorong K/L dan Pemda untuk meningkatkan belanja produk lokal tahun ini.

"Masih ada waktu untuk mengejar belanja pengadaan PDN untuk tahun ini, dan saya yakin hasil tahun ini akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, mengingat Pokja Timnas P3DN yang dibantu oleh Tim P3DN masing-masing instansi sudah saling bersinergi untuk mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri," tuturnya.

Untuk mempercepat penyerapan, pemerintah telah mendorong sistem peningkatan penggunaan produk dalam negeri juga sudah terbentuk. Dalam hal ini, perencanaan, pelaksanaan,monitoringdan evaluasi, pengawasan, hingga pemberian penghargaan kinerja P3DN pun sudah dilakukan.

"Oleh karena itu, ayo kita optimalkan sistem ini dan tingkatkan realisasi belanja produk dalam negeri kita. Tidak ada lagi alasan untuk tidak menggunakan produk dalam negeri," ujarnya.

Lebih lanjut, Kementerian Perindustrian berupaya untuk meningkatkan jumlah produk yang ber-TKDN. Saat ini telah terdapat 43.724 produk ber-TKDN yang diverifikasi oleh lembaga verifikator independen dan juga terdapat 18.812 produk ber-TKDN dengan penghitungan TKDN khusus industri kecil.

Menurut dia, makin banyak penggunaan produk dalam negeri khususnya yang ber-TKDN, investasi akan meningkat, tenaga kerja makin banyak terserap, struktur industri kuat dan penerimaan pajak juga akan terus naik, yang akhirnya perekonomian semakin tumbuh.

"Inilah hasil akhir yang kita harapkan dari setiap rupiah yang kita belanjakan untuk produk dalam negeri," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan, program unggulan presiden terpilih Prabowo Subianto yaitu makan bergizi gratis (MBG) akan menghabiskan anggaran sekitar Rp1,2 triliun per harinya, apabila sudah beroperasi secara penuh.

Dadan menjelaskan target penerima manfaat program MBG mencapai 82,9 juta jiwa. Jika target tersebut sudah terpenuhi maka anggaran bisa mencapai sekitar Rp400 triliun per tahun atau mencapai Rp1,2 triliun per harinya.

"Kalau ini jalan, MBG spending [belanja] harian Rp1,2 triliun. Ini uang yang tidak sedikit," ujar Dadan dalam acara BNI Investor Daily Summit 2024 di JCC, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

Lebih rinci, dia mengatakan 75% dari Rp1,2 triliun atau sekitar Rp800 miliar akan digunakan untuk intervensi makan gratis untuk anak-anak sekolah. Lalu, 85% dari Rp800 miliar tersebut untuk membeli bahan baku makan bergizi gratis sehingga uangnya akan langsung beredar ke masyarakat.

Pengajar di Institut Pertanian Bogor ini menjelaskan, angka-angka tersebut didapat usai Badan Gizi Nasional melakukan percontohan. Ketika melayani 3.000 anak sekolah, dibutuhkan setidak 200 kilogram (kg) beras, 350 kg ayam, 3.000 butir telur, 350 kg sayur, dan 6.000 liter susu per harinya.

Belum lagi diperlukan sekitar 30.000 satuan pelayanan di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu, Dadan menyatakan program MBG membutuhkan dana dan sumber daya yang besar.

"Jadi ini sebetulnya merupakan tantangan tersendiri dan peluang tersendiri bagi pengusaha, termasuk UMKM," katanya.

Ditemui usai acara, Dadan menjelaskan program MBG akan dimulai sejak Januari 2025. Kendati demikian, penerapannya akan dilaksanakan secara bertahap.

"3 juta anak dulu [target penerimaan manfaat pada Januari]. Nanti naik ke 6 juta di April. Nanti di Juli baru 15 juta," ungkapnya.

Dia menjelaskan, MBG hanya diberikan sekali perharinya—bukan dua kali seperti info yang belakangan beredar. Dia menjelaskan, siswa PAUD akan diberi MBG pada pukul 08.00, siswa SD pada pukul 10.00, dan siswa SMP—SMA pada pukul 12.00.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menilai tidak ada praktik monopoli penjualan avtur yang disinyalir membuat harga tiket pesawat mahal.

Dia menjelaskan, dalam teori ekonomi, pasar monopoli didefinisikan sebagai kondisi pasar di mana hanya terdapat penjual tunggal yang menguasai pasar. Pada pasar monopoli tidak terdapat barang lain yang sejenis dan tidak terdapat pesaing bagi sebuah perusahaan.

Menurut Komaidi, monopolis akan bertindak sebagai penentu harga atau price-maker dan memiliki fleksibilitas untuk menaikkan atau menurunkan harga dengan cara menentukan jumlah barang yang akan diproduksi.

"Jika mengacu pada ketentuan regulasi dan fakta di lapangan, pasar avtur di dalam negeri dapat dikatakan tidak mengarah pada kondisi monopoli," katanya melalui keterangan tertulis, dikutip Selasa (8/10/2024).

Pengajar Program Magister Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti itu mengatakan, kondisi pasar avtur Indonesia tidak sesuai dengan definisi monopoli pada teori ekonomi tersebut.

Hal itu dipertegas melalui ketentuan Pasal 2 Peraturan BPH Migas No.13/P/BPH MIGAS/IV/2008 yang menetapkan bahwa kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM penerbangan terbuka di setiap bandar udara bagi seluruh badan usaha yang memenuhi persyaratan dengan tetap memperhatikan prinsip persaingan sehat, wajar dan transparan.

Berdasarkan data, saat ini telah terdapat empat pelaku usaha yang memiliki izin niaga avtur di Indonesia yaitu PT Pertamina Patra Niaga, PT AKR Corporindo, PT Dirgantara Petroindo Raya, dan PT Fajar Petro Indo.

"Jika mengacu pada ketentuan regulasi dan fakta bahwa telah terdapat sejumlah pelaku usaha dalam pasar avtur di Indonesia, tidak tepat jika pasar avtur di dalam negeri disebut sebagai monopoli," imbuh Komaidi.

Mencermati permasalahan, data, dan fakta yang ada tersebut, Komaidi mengingatkan para stakeholder pengambil kebijakan sebaiknya sinergi dan duduk bersama untuk mencari solusi atas permasalahan yang ada.

Di sisi lain, para pemangku kepentingan juga perlu menyelidiki lebih dalam apakah tingginya harga tiket pesawat benar-benar karena biaya avtur atau justru akibat 15 komponen biaya yang lainnya. Misalnya, biaya jasa kebandarudaraan, biaya jasa navigasi penerbangan, biaya jasa ground handling penerbangan, dan tarif pajak misalnya yang pada umumnya masih diberlakukan sama untuk penerbangan jarak jauh maupun jarak dekat.

Selain itu, perlu juga diidentifikasi dengan pasti penyebab lesunya industri pariwisata di dalam negeri semata-mata akibat harga tiket penerbangan yang tinggi atau justru karena masih terbatasnya infrastruktur di daerah wisata.

Komaidi menyebut, tingginya harga tiket pesawat bisa juga disebabkan karena sejumlah pungutan tidak resmi di lokasi wisata yang menyebabkan industri pariwisata di dalam negeri secara relatif menjadi lebih mahal.

"Semoga para stakeholder pengambil kebijakan lebih bijaksana, tidak saling menyalahkan di publik tetapi lebih mengutamakan duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan yang ada," ucap Komaidi.

Ia menambahkan bahwa dalam implementasi kebijakan publik, semua tahapan mulai dari perencanaan kebijakan, implementasi, dan evaluasi kebijakan perlu dilakukan dengan cermat agar solusi yang diberikan tidak salah sasaran.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menuding BPH Migas melindungi produsen avtur untuk monopoli penjualan avtur.

Budi mengatakan, pihaknya telah berupaya menyampaikan solusi ke Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan terkait dengan penurunan harga tiket pesawat. Salah satu solusi yang diusulkan adalah menurunkan harga avtur.

Ia menuturkan, berdasarkan rekomendasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bahwa avtur harus multiprovider agar tercipta harga yang kompetitif.

“Saya langsung menunjuk bahwa satu provider membuat harga monopoli. Monopoli itu dilindungi BPH Migas. Saya sudah sampaikan setahun lalu, tetapi dianggap anjing menggonggong kafilah berlalu. Tidak didengar,” kata Budi dalam konferensi pers Kinerja Sektor Transportasi 10 Tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo, Selasa (1/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — World Bank atau Bank Dunia memperkirakan ekonomi China yang tidak kunjung membaik dan semakin melemah pada 2025 akan menekan pertumbuhan ekonomi di wilayah Asia Timur dan Pasifik, termasuk Indonesia.

Dilansir dari Bloomberg, ekonomi China diperkirakan melemah meskipun pemerintah memberikan stimulus baru-baru ini, tetap memberikan tekanan ekstra pada ekonomi regional.

Ekspansi China diprediksi turun menjadi 4,3% tahun depan dari perkiraan 4,8% pada tahun 2024.

"Akibatnya, pertumbuhan di Asia Timur dan Pasifik—yang mencakup negara-negara seperti Indonesia, Australia dan Korea—akan melambat menjadi 4,4% di tahun 2025 dari sekitar 4,8% tahun ini," tulis Bank Dunia, dikutip dari Bloomberg pada Selasa (8/10/2024).

Selama tiga dekade, pertumbuhan China telah memberikan keuntungan bagi negara-negara tetangganya, tetapi ukuran dorongan tersebut sekarang berkurang sejalan dengan pelemahan ekonomi negeri tersebut.

"Dukungan fiskal yang baru-baru ini disinyalir dapat meningkatkan pertumbuhan jangka pendek, namun pertumbuhan jangka panjang akan bergantung pada reformasi struktural yang lebih dalam," lanjut Bank Dunia.

Para pejabat China telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sekitar 5% tahun ini, sebuah target yang terlihat semakin tidak mungkin tercapai pada Agustus 2024 karena lesunya belanja konsumen dan pasar properti yang masih goyah.

Pada akhir September 2024, Beijing meluncurkan serangkaian stimulus yang berfokus terutama pada kebijakan moneter, dengan langkah-langkah seperti pemotongan suku bunga.

Ekspektasi sekarang berkembang untuk lebih banyak dukungan fiskal untuk meningkatkan pengeluaran, memulihkan kepercayaan diri, dan merefleksikan ekonomi.

Proyeksi pertumbuhan Bank Dunia untuk China tahun ini sejalan dengan estimasi dalam survei Bloomberg,tetapi proyeksi tahun 2025 sedikit lebih rendah dari median 4,5%.

Sumber: East Asia and Pacific Economic Update World Bank, Oktober 2024

Selain melambatnya pertumbuhan di China, Bank Dunia menyoroti pergeseran arus perdagangan dan investasi, bersamaan dengan meningkatnya ketidakpastian kebijakan global, juga dapat mempengaruhi kawasan Asia Timur dan Pasifik.

Meskipun ketegangan perdagangan Amerika Serikat (AS)-China telah menciptakan peluang bagi negara-negara seperti Vietnam untuk memainkan peran dalam menghubungkan mitra-mitra dagang utama, bukti-bukti baru menunjukkan bahwa ekonomi mungkin semakin terbatas untuk memainkan peran ‘penghubung satu arah’ karena peraturan-peraturan baru yang lebih ketat mengenai impor dan pembatasan ekspor diberlakukan.

Dalam laporan East Asia and Pacific Economic Update edisi Oktober 2024, Bank Dunia menyoroti tiga faktor yang diperkirakan memengaruhi pertumbuhan di kawasan ini. Mulai dari bergesernya perdagangan dan investasi, melambatnya pertumbuhan di China, serta meningkatnya ketidakpastian kebijakan dunia.

Meski dihadapi kekhawatiran akan perlambatan ekonomi China, Bank Dunia meyakini Indonesia mampu tumbuh lebih tinggi dari era pandemi. Bank Dunia mengerek naik proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk 2024 dan 2025, yang masing-masing menjadi sebesar 5% dan 5,1%.

Sebelumnya dalam perkiraan Bank Dunia yang rilis pada April lalu, lembaga internasional tersebut memberikan estimasi ekonomi Indonesia di angka 4,9% pada 2024 dan 5% pada 2025.

"Di antara negara-negara besar, pada tahun 2024 dan 2025 hanya Indonesia yang diperkirakan bertumbuh setara atau di atas tingkat pertumbuhan sebelum pandemi," ujar Wakil Presiden Bank Dunia untuk Kawasan Asia Timur dan Pasifik Manuela V. Ferro dalam keterangan resmi, dikutip pada Selasa (8/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyinggung soal cryptocurrency alias mata uang kripto ketika membahas soal pentingnya pemerintah mencari dan memanfaatkan pertumbuhan ekonomi baru.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa pihaknya bersama DPR telah mengesahkan Undang-undang No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Menurutnya, UU P2SK merupakan tonggak sejarah kebijakan struktural untuk pembangunan sektor keuangan karena turut mengatur perkembangan digitalisasi.

"Tentu implementasinya akan dijalankan pemerintahan yang baru sehingga sektor keuangan, tidak hanya perbankan, tapi lembaga keuangan nonbank bisa dibangun makin kuat, asuransi, pensiun, pembiayaan, itu termasuk masalah cryptocurrency," ujar Sri Mulyani di JCC, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

Selain pengesahan UU P2SK, dia menjelaskan sumber pertumbuhan ekonomi baru juga bisa diraih melalui adopsi ekonomi digital dengan membangun ekosistem startup dan kesempatan kerja yang lebih baik.

Lalu, kualitas dan produktivitas UMKM juga harus ditingkatkan karena perekonomian domestik didominasi konsumsi rumah tangga. Tak sampai situ, ekonomi hijau melalui pengembangan industri energi terbarukan juga perlu dilanjutkan.

Sri Mulyani menambahkan kinerja hilirisasi sumber daya alam perlu terus digenjot dengan peningkatan ekspor olahan mineral dan kelapa sawit. Terakhir, sambungnya, Indonesia juga harus bisa memanfaatkan perang dagang Amerika Serikat dengan China karena muncul potensi relokasi industri elektronik khususnya semikonduktor.

"Untuk mencapai dan menjaga momentum pertumbuhan, sumber pertumbuhan baru harus terus ditingkatkan," rangkumnya.

Dia turut memaparkan Indonesia perlu akselerasi pertumbuhan ekonomi sebesar 6%—8% per tahunnya agar bisa keluar dari middle income trap alias negara pendapatan menengah. Dengan begitu, pendapatan penduduk Indonesia bisa mencapai US$30.300 per kapita pada 2045.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana melelang tiga pelabuhan Indonesia kepada asing dan swasta yaitu Pelabuhan Tanjung Carat, New Port Makassar, dan New Port Ambon.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Hartanto mengatakan, pemerintah telah menawarkan setidaknya tiga pelabuhan tersebut kepada investor asing. Dia mengeklaim pelabuhan-pelabuhan tersebut menarik minat asing.

“Sudah ada tiga pelabuhan [yang menarik minat para investor],” kata Hartanto dalam coffee morning Ditlala dan Forwahub, Selasa (8/10/2024).

Menurut Hartanto, pihaknya telah membuka peluang investasi asing maupun swasta di Pelabuhan Tanjung Carat Palembang, Sumatra Selatan. Namun, pembangunan pelabuhan masih dalam proses pembebasan lahan dan dokumen-dokumen terkait. Selain asing, perusahaan BUMN Pertamina juga berminat terhadap Pelabuhan Tanjung Carat.

Pelabuhan selanjutnya adalah New Port Makassar. Hartanto mengatakan, telah bertemu dengan Kedutaan Besar Belanda. Hartanto mengeklaim telah bertemu salah satu pengusaha besar Belanda untuk ikut masuk ke rencana pembangunan New Port Makassar.

“Ada lagi New Port Ambon terus kita coba untuk ditawarkan ke investor-investor asing maupun dalam negeri,” kata Hartanto.

Sementara itu, untuk pelabuhan yang sudah dikelola asing yaitu Pelabuhan Patimban dan Pelabuhan Gresik. Pelabuhan Patimban merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN) yang akan dibangun di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Pembangunan Pelabuhan Patimban ini dilaksanakan melalui pendanaan dari Official Development Assistance (ODA Loan) Pemerintah Jepang.

Bisnis mencatat operator pelabuhan terkemuka Uni Emirat Arab, DP World bermitra dengan PT Pelabuhan Indonesia Maspion milik taipan Alim Markus untuk membangun terminal peti kemas berkapasitas 3 juta twenty-foot equivalent units (TEUs) per tahun dengan investasi US$1,2 miliar atau setara Rp17,2 triliun (kurs Rp14.300 per dolar Amerika Serikat).

Perjanjian itu juga menyertakan grup investasi global Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) Kanada. Ketiganya akan mendirikan perusahaan patungan (joint venture) untuk mengelola terminal kontainer internasional serta kawasan industri dan logistik terintegrasi seluas 110 hektare di Gresik.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa mengumpulkan pajak merupakan tugas yang tidak mudah, pengakuan yang muncul jelang 12 hari purnatugas sebagai bendahara negara.

Pernyataan Sri Mulyani itu disampaikan ketika menjadi pembicara utama dalam BNI Investor Daily Summit 2024 di JCC, Jakarta Pusat pada Selasa (8/10/2024). Saat itu, dia sedang menjelaskan ihwal postur APBN 2025 yang sudah ditetapkan DPR menjadi Undang-undang.

Dia mengungkapkan, pendapat negara ditargetkan mencapai Rp2.996,9 triliun pada 2025 atau tahun pertama pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto. Salah satu sumber pendapatan negara tersebut yaitu dari pemungutan pajak, yang dianggapnya sebagai kerja yang tidak mudah.

"Ini record [rekor] terbaru dari penerimaan negara, mendekati Rp3.000 triliun di mana penerimaan pajak... [audiens bertepuk tangan]. Boleh lah ditepuktangani, susah, lho, ngumpulin pajak. Kalau gampang ya tidak perlu tepuk tangan," ujar Sri. Mulyani.

Dia merincikan, total pendapatan negara pada tahun depan itu terdiri dari penerimaan perpajakan (pajak dan cukai) senilai Rp2.490,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp505,4 triliun.

Sri Mulyani tidak menampik, target PNBP dan pajak tersebut memang terlebih cenderung ambisius. Kendati demikian, dia meyakini target-target tersebut juga realistis terutama dengan fondasi pertumbuhan ekonomi yang stabil di kisaran 5%.

"Cukup ambisius namun juga realistis sehingga bisa menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di satu sisi, di sisi lain mampu mencukupi kebutuhan belanja dari program pemerintahan baru," katanya.

Dia pun menjelaskan, belanja negara diproyeksikan sebesar Rp3.613,1 triliun pada tahun depan. Dengan begitu, APBN 2025 disepakati defisit sebesar 2,53%.