Bisnis.com, JAKARTA - Akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) Agung Satriyo Nugroho mengungkapkan hilirisasi nikel di Pulau Obi, Maluku Utara membuat ekonomi desa sekitar tumbuh 2 kali lipat. Hal ini terlihat dari kondisi boomtown di Desa Kawasi.
Boomtown merupakan istilah untuk kota atau komunitas yang mengalami pertumbuhan ekonomi dan populasi yang cepat dan tiba-tiba. Istilah ini umumnya digunakan untuk menggambarkan kota yang berkembang pesat dalam waktu singkat, baik dalam hal populasi maupun uang.
Agung menuturkan, dibanding kondisi pada 2016 atau sebelum hilirisasi nikel, Desa Kawasi mengalami pertumbuhan jumlah lahan terbangun yang pesat. Menurutnya, ini terjadi karena migrasi akibat aktivitas hilirisasi.
Dia menyebut baik jumlah penduduk maupun lahan terbangun bertambah 2 kali lipat dibanding 2016.
"Secara pemukiman sudah terjadi boomtown, 2 kali lipat luar bisa dalam waktu relatif singkat," kata Agung dalam acara Bisnis Indonesia Forum, Rabu (6/11/2024).
Lebih lanjut, Agung mencatat dampak dari hilirisasi juga terasa pada sektor non-tambang yang ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah fasilitas ekonomi khususnya toko dan restoran. Berdasarkan survei yang dilakukan, jumlah toko di desa tersebut pada 2014 hanya 17 unit. Angka ini kemudian naik menjadi 152 unit pada 2024.
Selain itu, jumlah restoran juga naik signifikan. Tercatat pada 2014 jumlah restoran nol alias tidak ada sama sekali, sedangkan pada 2024 jumlah restoran telah mencapai 38 unit.
Kendati demikian, Agung mengatakan pertumbuhan tersebut perlu diimbangi dengan pertambahan fasilitas untuk memberikan pelayanan yang memadai bagi masyarakat. Adapun, fasilitas yang belum terpenuhi seperti bidan, dokter, guru SD, balai warga, posyandu, hingga praktik dokter.
"Apabila kondisi ideal fasilitas umum terpenuhi, Desa Kawasi diproyeksikan akan mencapai hierarki I yang berada di bawah ibu kota kabupaten langsung," kata Agung.
Hilirisasi nikel memang tengah berjalan di Pulau Obi. Adapun, salah satu tambang nikel yang beroperasi di sana adalah milik Harita Group sejak 2010 silam,
Berdasarkan catatan Bisnis, Harita mengelola sedikitnya 5.524 hektare wilayah tambang Pulau Obi. Usaha tambang digarap entitas anak PT TBP (NCKL), sedangkan pemrosesan nikel kadar tinggi saprolit dengan fasilitas RKEF dikerjakan PT Megah Surya Pertiwi.
Di sisi lain, Harita pun ikut menyokong keinginan pemerintah untuk masuk dalam rantai pasok baterai kendaraan global, dengan mendirikan smelter berbasis HPAL. Untuk memproses nikel kadar rendah atau limonit ini, Harita menyerahkan kepada anak usaha PT Halmahera Persada Lygend (HPL).
Lebih lanjut, masih terdapat beberapa ekosistem nikel yang didirikan Harita di Pulau Obi. Ekosistem itu antara lain pabrik feronikel yang digawangi PT Halmahera Jaya Feronikel (HJF), serta bakal beroperasi PT Obi Nickel Cobalt yang memproduksi nikel sekaligus kobalt sebagai material utama kendaraan listrik.
Dari rantai pasok industri nikel yang diampu Harita, perekonomian Pulau Obi sekaligus Kabupaten Halmahera Selatan dan Provinsi Maluku Utara.
Sebagai gambaran, saat ini saja masyarakat sekitar terlibat aktif membuka bisnis untuk pasokan kebutuhan para pegawai dan aktivitas tambang Harita. Sebanyak 65 pemasok lokal itu, mencatatkan omzet sekitar Rp11 miliar dalam sebulan.

Bisnis.com,JAKARTA - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan, kebijakan penghapusan utang yang diteken oleh Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (5/11/2024) hanya ditujukan bagi pelaku UMKM yang terkena sejumlah permasalahan seperti bencana alam dan Covid-19.

Itu artinya, tidak semua pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya merasakan kebijakan penghapusan utang tersebut.

“Tidak semua pelaku UMKM kita dihapuskan utang-utangnya. Hanya yang memang sudah betul-betul tidak bisa tertolong,” kata Maman dalam keterangannya, Rabu (6/11/2024).

Pemutihan utang juga diberlakukan bagi pelaku UMKM sektor tersebut yang sudah tidak memiliki kemampuan bayar, sudah jatuh tempo, serta sudah terlebih dahulu di proses penghapusan bukunya di bank Himbara.

Sementara itu, para pelaku UMKM di sektor ini yang memang memiliki dan dinilai oleh bank Himbara masih memiliki kekuatan untuk terus jalan, tidak masuk dalam kriteria penghapusan utang.

“Jadi ini, memang betul-betul sudah tidak memiliki kemampuan lagi, dan itu rentangnya kurang lebih sekitar 10 tahunan. Saya sampaikan, tidak semua pelaku UMKM,” tegasnya.

Maman menegaskan, kriteria tersebut perlu diketahui secara luas agar tidak terjadi simpang siur mengenai kebijakan penghapusan utang.

“Saya sampaikan ini, supaya kita ada kesamaan persepsi jangan sampai diterjemahkan lebar kemana-mana,” ujarnya.

Dalam catatan Bisnis, Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan kebijakan penghapusan utang bagi petani, nelayan, dan UMKM. Aturan itu tercantum dalam Peraturan Presiden (PP) No.47/2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM dalam Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan, serta UMKM lainnya.

Prabowo mengatakan, teknis persyaratan akan ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga terkait.Dia mengharapkan, hadirnya regulasi ini dapat menjadi angin segar bagi petani, nelayan, dan UMKM.

“Kami tentunya berdoa bahwa seluruh petani nelayan UMKM di seluruh Indonesia dapat bekerja dengan ketenangan dengan semangat dan dengan keyakinan bahwa rakyat Indonesia menghormati dan menghargai para produsen pangan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara,” pungkas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerbitkan aturan anyar pembebasan barang impor salah satunya pajak pesawat udara dan suku cadangnya.

Sri Mulyani mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.81/2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau pelaksanaan core tax system yang akan berlaku pada 1 Januari 2025.

Salah satu barang yang dibebaskan bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang impor adalah pesawat udara dan suku cadangnya.

Beleid tersebut memasukkan pesawat udara dan suku cadangnya, serta alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, dan suku cadangnya.

“Serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan dan reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional,” demikian bunyi beleid tersebut seperti dikutip Rabu (6/11/2024).

Selain pesawat dan suku cadangnya, aturan tersebut membebaskan peti mati, buku, kapal laut, kereta api dan suku cadangnya, barang untuk kegiatan panas bumi, barang untuk kegiatan hulu migas, vaksin polio, persenjataan dan amunisi, dan lainnya.

Seperti yang diketahui sebelumnya, pajak suku cadang pesawat di indonesia disebut membebani maskapai dan penumpang. Hal tersebut berdampak pada tingginya harga tiket pesawat.

Pada pemberitaan Bisnis sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebutkan perbaikan pengadaan dan distribusi avtur serta pengenaan pajak bagi industri penerbangan akan dapat menekan harga avtur dan tiket pesawat.

Menhub sebelumnya, Budi Karya Sumadi menjelaskan terdapat beberapa rencana yang sudah dapat dieksekusi untuk menekan harga tiket seperti kebijakan pajak suku cadang dan PPN serta multiprovider avtur.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pembahasan mengenai penurunan harga tiket pesawat masih digodok oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan PT Pertamina (Persero).

Dia menuturkan pemerintah terus mendorong program Indonesia Berwisata atau Tourism 5.0. Adapun salah satu poin yang dibahas adalah harga tiket pesawat yang lebih kompetitif.

"Salah satu yang sedang dibahas terkait dengan harga tiket yang lebih kompetitif. Ini tentu akan dibahas dengan Kementerian Perhubungan dan juga dengan Pertamina," kata Airlangga dalam Konferensi Pers Pembahasan Usulan Program Quick Win Kementerian di Bidang Perekonomian di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Harga tiket pesawat masih menjadi polemik. Pasalnya, harga tiket transportasi tersebut di Indonesia terbilang mahal. Mahalnya tiket pesawat menjadi salah satu tantangan sektor pariwisata Tanah Air dalam 10 tahun terakhir.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwaghandi akan segera menerima hasil evaluasi dan rekomendasi dari Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat pada pekan ini.

Dudy Purwaghandhi mengklaim pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Koodinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta stakeholder terkait untuk menurunkan harga tiket pesawat. Dudy mengatakan akan mengusahakan tiket turun saat momentum natal dan tahun baru (Nataru).

Dudi menyebut perlu kajian yang mendalam untuk menurunkan harga tiket pesawat lebih dari 10%. Pihaknya ingin memastikan bahwa kebijakan yang diambil nanti benar-benar berdasarkan kondisi nyata, tanpa memberikan harapan berlebihan kepada masyarakat.

“Kami upayakan [harga tiket turun], tapi kami juga tidak ingin mendahului, karena kita harus bicara berbagi pihak ya,” kata Dudy usai raker dengan Komisi V, Rabu (6/11/2024).

Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menerbitkan aturan terkait pembebasan barang impor salah satunya pajak (PPN) pesawat udara dan suku cadangnya.

Sri Mulyani mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81/2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau pelaksanaan core tax system yang akan berlaku pada 1 Januari 2025.

Seperti yang diketahui sebelumnya, pajak suku cadang pesawat di indonesia disebut membebani maskapai dan penumpang. Hal tersebut berdampak pada tingginya harga tiket pesawat.

Pada pemberitaan Bisnis sebelumnya, Kementerian Perhubungan menyebutkan perbaikan pengadaan dan distribusi avtur serta pengenaan pajak bagi industri penerbangan akan dapat menekan harga avtur dan tiket pesawat.

Menhub sebelumnya, Budi Karya Sumadi menjelaskan terdapat beberapa rencana yang sudah dapat dieksekusi untuk menekan harga tiket seperti kebijakan pajak suku cadang dan PPN serta multiprovider avtur.

Bisnis.com, JAKARTA — Ramai-ramai kepala desa dari berbagai wilayah mengaku belum menerima kuota tambahan pupuk dari Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman.

Padahal, Amran mengeklaim bahwa pemerintah melalui Kementan telah menambah kuota pupuk sebesar 100% sejak Januari silam.

“Kami kirim pupuk itu sejak Januari ya, keputusan Januari, sekarang sudah bulan sebelas tapi ini tidak, sampai tambahan 100%,” ujar Amran di acara Gerakan Nasional Pangan Merah Putih Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Amran pun meminta perwakilan kepala desa menyampaikan keluhan yang terjadi selama ini di lapangan, mulai dari Solo, Sumatra Selatan, Banyuwangi, Cilacap, hingga Aceh.

“Kita buka-bukaan makanya ke depan, ini harus satu komando, tetapi komandonya tujuh. Kami kirim pupuk itu sejak Januari, keputusan Januari, sekarang sudah bulan sebelas,” tuturnya.

Kepala Desa di daerah Cilacap, misalnya, mengaku belum menerima informasi adanya tambahan kuota 100% pupuk. “Pak Bupati Cilacap, cek langsung manajernya di sana, di mana masalahnya,” pinta Amran.

Setali tiga uang, Kepala Desa dari Kabupaten Purbalingga juga merasakan hal yang sama. Dia mengaku adanya permasalahan sistem pendistribusian pupuk lewat koperasi unit desa (KUD).

“Sampai hari ini mau tanam jagung nggak jadi karena pupuk belum ada tersedia. Jadi kuota masih kurang, pak,” ujar Kepala Desa dari Kabupaten Purbalingga ke Mentan.

Mentan Amran pun meminta kepada Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) untuk memberikan perintah dalam satu komando terkait pupuk.

“Ini Jawa [yang belum menerima pupuk tambahan], bagaimana Papua? Bagaimana Aceh? Pak, bagaimana Sumatra? Kenapa ini gini? Coba tanya langsung manajernya kenapa?” tuturnya.

Bisnis.com, ABU DHABI — Mubadala Energy Indonesia menargetkan proposal rencana pengembangan (PoD) Blok South Andaman bakal disampaikan ke otoritas hulu migas awal 2025.

Presiden Direktur Mubadala Energy Indonesia Abdulla Bu Ali mengatakan, perusahaannya saat ini masih mematangkan sejumlah skema pengembangan blok, termasuk kajian ihwal pengembangan di onshore atau offshore.

“Awal 2025 itu target yang kita harapkan, sekali lagi itu tergantung dari perkembangan kajian yang sedang dikerjakan,” kata Abdulla saat ditemui di sela-sela Abu Dhabi International Petroleum and Conference (ADIPEC) 2024, di Abu Dhabi, Selasa (5/11/2024).

Abdulla berharap kajian terkait dengan rencana pengembangan Blok South Andaman bisa rampung dalam waktu dekat.

Rencananya, Mubadala Energy bakal berfokus pada sumur eksplorasi Tangkulo-1 untuk fase pertama pengembangan dalam dokumen PoD yang disusun. Perkiraannya, Blok South Andaman bisa onstream pada 2028 mendatang.

Selanjutnya, percepatan PoD menuju produksi bakal dilakukan dengan skala penuh pada beberapa sumur eksplorasi yang belakangan berhasil ditemukan seperti Layaran-1 dan Layaran-2.

“Kami sedang mempelajari data-data yang sudah dikumpulkan, kami sangat siap untuk PoD semoga bisa dipercepat,” kata dia.

Sebelumnya, Tenaga Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bidang Eksploitasi dan Peningkatan Produksi Migas Nanang Abdul Manaf menuturkan, kementeriannya bakal menunggu hasil evaluasi yang saat ini masih dikerjakan Mubadala Energy ihwal rencana pengembangan blok potensial tersebut.

“Kita ingin secepatnya, kita tidak ingin memaksa terburu-buru juga studinya, biarkan mereka menyelesaikan studinya,” kata Nanang saat ditemui di gelaran Abu Dhabi International Petroleum and Conference (ADIPEC) 2024, di Abu Dhabi, Selasa (5/11/2024).

Nanang berharap Mubadala Energy dapat mempercepat evaluasi rencana pengembangan blok dari Blok South Andaman, yang rencananya akan dikembangkan secara bertahap.

“Kita lagi review kemungkinan akan ada percepatan dari Mubadala Energy, mudah-mudahan mereka segera bisa selesaikan studinya,” kata dia.

Adapun, Mubadala Energy berhasil mengidentifikasi potensi lebih dari 2 triliun kaki kubik (Tcf) gas in place di Tangkulo-1, bagian dari Blok South Andaman.

Penemuan ini sekaligus menjadi keberhasilan eksplorasi ke-2 setelah Sumur Layaran-1 yang diidentifikasi Mubadala Energy pada pertengahan Desember 2023, dengan potensi gas mencapai 6 Tcf gasinplace.

Dengan 80% working interest di Blok South Andaman, Mubadala Energy adalah pemegang net areal terbesar di wilayah lepas pantai bagian utara Pulau Sumatra saat ini.

Penemuan ini membuka potensi lebih lanjut di bagian selatan dari Blok South Andaman dan mengindikasikan tambahan multi-Tcf sumber daya gas prospektif di struktur sekitarnya.

Bersama dengan Sumur Layaran-1, penemuan ini menambah volume cadangan contingent dan memberikan ruang bagi Mubadala Energy untuk melanjutkan pertumbuhan organik (organicgrowth) di wilayah tersebut melalui aktivitas eksplorasi dan appraisal selanjutnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengaku khawatir bakal diomeli masyarakat, jika pemerintah terus membuka keran impor komoditas pangan, seperti beras, untuk memenuhi pangan domestik.

Hal itu disampaikan Zulhas di acara Gerakan Nasional Pangan Merah Putih Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (6/11/2024).Di sisi lain, Zulhas menyebut, kebutuhan pangan dalam negeri tidak bisa terpenuhi secara mandiri.

“Nanti impor lagi, saya dimarahin. ‘Ini menteri tukang impor’, ya gimana kalau kurang? Ini kelihatan,” ungkap Zulhas.

Pasalnya, Zulhas yang juga eks Menteri Perdagangan (Mendag) 2022–2024 itu mengungkap bahwa Indonesia mengimpor hasil pertanian sebanyak 29 juta ton, mulai dari jagung, gula, hingga garam. Sementara itu, produksi pertanian dalam negeri sejak 2021–2024 hanya mencapai 32 juta ton.

“Impornya 29 juta [ton], hampir imbang. Sudah 79 tahun [Indonesia merdeka],” tuturnya.

Rasa cemas Zulhas dicap sebagai ‘menteri tulang impor’ itu bermula di saat dirinya membicarakan anggaran ketahanan pangan 2025 terkait subsidi pupuk dengan nilai jumbo, yakni Rp44,15 triliun.

Namun nyatanya, para petani sulit menerima pupuk. Padahal, pemerintah telah memberikan kuota tambahan pupuk sebesar 100%.

Menurutnya, jika permasalahan pupuk tidak terselesaikan maka produksi pertanian dalam negeri tidak akan naik.

“Kalau [pupuk] macet di sini, macet di sini, macet di sini. Sulit di situ, sulit di sini. Produksi tidak akan naik, masih tetap akan 30 juta [ton]. Kebutuhan kita makan 31 juta [ton]. Kita sortit lagi hampir 1 juta [ton],” ujarnya.

Untuk itu, permasalahan pupuk perlu dilakukan koordinasi. Pasalnya, Indonesia memiliki tanah yang luas serta pupuk yang cukup.

Terkait anggaran, DPR telah memutuskan bahwa total anggaran untuk ketahanan pangan adalah Rp139,4 triliun.

Anggaran jumbo ini disebar di berbagai pos, mulai dari kementerian lembaga senilai Rp42,10 triliun. Lalu ada non-kementerian/lembaga senilai Rp61,08 triliun, transfer ke daerah (TKD) senilai Rp36,16 triliun, dan pembiayaan senilai Rp0,05 triliun.

Lebih lanjut, arah kebijakan anggaran ketahanan pangan pada 2025 mencakup intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian, peningkatan ketersediaan dan akses sarpras pertanian seperti pupuk, benih, dan pestisida.

Kemudian, penguatan infrastruktur pertanian, bedungan, dan irigasi. Perbaikan rantai distribusi hasil pertanian, penguatan cadangan pangan nasional dan lumbung pangan.Serta, penguatan pembiayaan dan perlindungan usaha tani, dan penguatan program perikanan budidaya.

Bisnis.com, JAKARTA - Maskapai Lion Air gencar membuka rute penerbangan langsung dari Medan (KNO) dan Palembang (PLM) menuju Bali (DPS).

Corporate Communications Strategic of Batik Air Danang Mandala Prihantoro mengatakan penerbangan KNO - DPS akan dijadwalkan mulai 6 November 2024. Sementara itu, untuk PLM - DPS akan mulai terbang pada 20 November mendatang.

“Menyambut momen liburan akhir tahun yang selalu dinantikan, Lion Air mengumumkan peluncuran rute penerbangan nonstop terbaru dari Medan [Bandar Udara Internasional Kualanamu] menuju Bali [Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai] dijadwalkan mulai 6 Desember 2024,” kata Danang dalam keterangan resmi, Rabu (6/11/2024).

Untuk penerbangan KNO-DPS jadwal penerbangan adalah setiap Selasa, Rabu, Jumat, Minggu.

Rute Medan Kualanamu (KNO) – Bali (DPS) berangkat pukul 10.20 WIB dan tiba pada 14.50 WITA. Untuk rute sebaliknya, Bali (DPS) – Medan Kualanamu (KNO) berangkat pada 15.30 WITA dan tiba pukul 18.10 WIB.

Sementara itu, untuk penerbangan PLM -Bali (pp) akan dijadwalkan setiap Senin dan Rabu. Palembang (PLM) – Bali (DPS) berangkat pada 16.35 WIB dan tiba 19.35 WITA, sementara rute Bali (DPS) – Palembang (PLM) berangkat pukul 20.35 WITA dan tiba pada 21.55 WIB.

Danang mengklaim rute Palembang - Bali dihadirkan untuk memperkuat konektivitas antara Sumatera Selatan dan Bali. Kedua daerah ini memiliki daya tarik yang kaya dari segi budaya, ekonomi, dan pariwisata.

“Bagi kalangan pebisnis, rute ini mempermudah akses dalam memperkuat jaringan bisnis antara Sumatera Selatan dan Indonesia bagian Tengah serta Timur,” kata dia.

Lion Air melihat potensi besar dalam memperluas jejaring bisnis melalui koneksi langsung ini. Wisatawan juga dapat menikmati kemudahan akses menuju destinasi ikonik di Bali dengan lebih cepat dan nyaman, tanpa harus melakukan transit.

Jadwal Penerbangan Lion Air Rute Medan-Bali (PP):

Medan-Bali (Selasa, Rabu, Jumat, Minggu): Berangkat 10.20 WIB, tiba 14.50 WITA

Bali-Medan (Selasa, Rabu, Jumat, Minggu): Berangkat 15.30 WITA, tiba 18.10 WIB

Jadwal Penerbangan Lion Air Rute Palembang-Bali (PP):

Palembang-Bali (Senin, Rabu): Berangkat 16.35 WIB, tiba 19.35 WITA

Bali–Palembang (Senin, Rabu): Berangkat 20.35 WITA, tiba 21.55 WIB.

Bisnis.com, JAKARTA - Kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden (Pilpres) AS 2024 akan menimbulkan sejumlah dampak terhadap perekonomian Indonesia.

Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan jika Trump memenangkan Pilpres AS, maka negara tersebut akan melakukan kebijakan proteksionisme yang agresif. Kebijakan tersebut diantaranya seperti penerapan tarif impor, terutama untuk barang-barang dari China.

Yusuf menuturkan, langkah AS akan memberikan dampak kompleks bagi perekonomian Indonesia. Dia menuturkan, langkah proteksionisme AS dapat memicu perang dagang yang lebih luas, mengganggu rantai pasok global, dan menurunkan pertumbuhan ekonomi dunia.

"Sebagai negara yang ikut terlibat pada perdagangan internasional, Indonesia akan merasakan dampak langsung dari perlambatan ekonomi global ini, termasuk peningkatan volatilitas nilai tukar rupiah akibat ketidakpastian pasar," jelas Yusuf saat dihubungi pada Rabu (6/11/2024).

Sementara itu, dari sisi kebijakan moneter, kebijakan Trump yang sebelumnya mendorong suku bunga rendah melalui tekanan pada Federal Reserve dapat menciptakan volatilitas tinggi di pasar valuta asing. Dia menilai, Bank Indonesia (BI) kemungkinan harus melakukan intervensi yang lebih agresif untuk menjaga stabilitas rupiah.

Selain itu, potensi capital flight akibat kebijakan proteksionis ini dapat mendorong Bank Indonesia melakukan penyesuaian suku bunga yang lebih tinggi dari seharusnya, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi domestik. Risiko inflasi global yang meningkat juga menjadi tantangan dalam menjaga stabilitas harga domestik.

Di sisi lain, jika Kamala Harris memenangkan Pilpres AS, Yusuf menyebut pendekatan yang lebih moderat dan multilateral dalam kebijakan perdagangan internasional akan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi global.

Dia menuturkan, fokus Harris pada penguatan aliansi internasional dan pendekatan yang lebih terukur terhadap China dapat membantu menstabilkan tensi geopolitik.

Kebijakan Harris untuk menerapkan pajak lebih tinggi pada perusahaan besar AS bisa mendorong beberapa perusahaan untuk merelokasi operasinya ke negara berkembang, termasuk Indonesia, terutama jika didukung dengan perbaikan iklim investasi domestik.

Sementara itu, pendekatan Harris yang lebih ortodoks dari sisi moneter dan menghormati independensi Federal Reserve akan membantu menciptakan stabilitas di pasar keuangan global. Dia menuturkan, hal tersebut akan memungkinkan Bank Indonesia untuk merumuskan kebijakan moneter dengan tingkat kepastian yang lebih tinggi, mendukung manajemen likuiditas yang lebih efisien, dan menjaga stabilitas harga domestik.

Adapun, dalam skenario kemenangan Trump di Pilpres AS, Yusuf menyebut koordinasi kebijakan antara Bank Indonesia dan otoritas fiskal harus diperkuat. Hal tersebut perlu dilakukan untuk membangun bantalan ataubuffer yang lebih besar dalam menghadapi volatilitas pasar global.

Bank Indonesia perlu memastikan cadangan devisa yang mencukupi sebagai antisipasi terhadap gejolak eksternal yang lebih intens. Dalam skenario ini, intervensi pasar mungkin juga lebih aktif untuk menjaga stabilitas rupiah.

Yusuf melanjutkan, terlepas dari pemenang Pilpres AS, pemerintah Indonesia perlu menyusun strategi yang tangguh untuk memperkuat ketahanan ekonomi.

Menurutnya, langkah pertama yang harus ditempuh adalah mengurangi ketergantungan pada pasar tertentu, terutama dengan memperluas diversifikasi pasar ekspor. Hal ini akan membantu mengurangi risiko dari perubahan kebijakan AS yang mungkin mengganggu akses pasar atau menimbulkan hambatan dagang baru.

Selain itu, memperkuat industri substitusi impor dan meningkatkan daya saing produk domestik sangat penting untuk menciptakan fondasi ekonomi yang lebih kuat dan mandiri.

Sebagai langkah jangka panjang, penguatan kerja sama ekonomi regional melalui Asean dan berbagai perjanjian perdagangan regional lainnya harus menjadi prioritas. Strategi tersebut dapat menjadi penyeimbang terhadap ketidakpastian kebijakan AS, sehingga Indonesia memiliki alternatif akses pasar yang stabil di kawasan.

"Penguatan pasar domestik juga sangat penting agar Indonesia tidak terlalu rentan terhadap gejolak eksternal. Pengembangan pasar dalam negeri yang kuat juga akan mendukung permintaan yang stabil, terlepas dari fluktuasi global," lanjutnya.

Trump Menang

Sementara itu, salah satu media terkemuka negara AS, Fox News, mendeklarasikan kemenangan Donald Trump dalam pilpres AS 2024.

Mengutip Fox News pada Rabu (6/11/2024), Fox News Decision Desk memproyeksikan mantan Presiden Trump telah mengalahkan Wakil Presiden Kamala Harris dalam kemenangan yang menakjubkan.

Menurut hasil hitung cepat Fox News, Trump telah memperoleh 277 suara elektoral berbanding 226 suara milik Harris. Jumlah suara Trump sudah melewati batas minimal perolehan suara electoral college yang diperlukan untuk mengamankan kursi Presiden, yakni sebanyak 270 suara.

Kemenangan ini juga mengukir sejarah baru bagi AS. Trump akan menjadi presiden pertama yang menjabat sebanyak dua periode tidak berturut-turut sejak Grover Cleveland pada 1892 – dan ini merupakan presiden kedua dalam sejarah.

Adapun berdasarkan data hitung cepat 270toWin Trump mengalahkan Kamala Harris setelah mengamankan tepat 270 suara. Adapun Harris hanya mendapat 213.

Meskipun masih ada 55 suara elektoral yang belum ditetapkan, namun Trump sudah melampaui ambang batas 270 dari 538 suara untuk mengamankan kursi kepresidenan.

Kemenangan Trump diraih setelah dirinya mengamankan suara dari tiga negara bagian penentu kemenangan atau swing states. Trump meraih 16 suara di Georgia, 16 Suara di North Carolina, dan 19 suara di Pennsylvania.

Adapun pada Pilpres 2020 sebelumnya, suara di Pennsylvania dan Georgia diraih oleh Joe Biden dari Partai Demokrat.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara buka suara terkait keputusan pemerintah untuk pemutihan utangUMKM, termasuk di dalamnya para nelayan dan petani.

Sua, sapaannya, menekankan bahwa keputusan ini untuk menghapus piutang macet yang sudah lama dari pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan serta UMKM lainnya.

“Itu kredit-kredit lama. Itu bagian untuk memperbaiki tata kelola [perbankan] dan juga untuk keperluan UMKM, nelayan, dan petani,” ujarnya saat ditemui di Gandaria City, Rabu (6/11/2024).

Nantinya, detail terkait mekanisme penghapusan utang para pelaku UMKM akan diterbitkan oleh perbankan.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) No. 47/2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan serta UMKM lainnya.

Termasuk di dalamnya terkait persyaratan debitur mana saja yang berhak menikmati kebijakan penghapusan piutang macet.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam unggahan Instagram @smindrawati menjelaskan bahwa kebijakan ini diperuntukan bagi UMKM di tiga bidang yaitu pertanian, perkebunan, dan peternakan; perikanan dan kelautan; serta UMKM lainnya seperti mode/busana, kuliner, industri kreatif, dan lainnya.

Bendahara Negara tersebut menyampaikan kebijakan strategis yang diteken pada 5 November 2024 tersebut untuk mendorong sektor-sektor yang berperan penting terhadap ketahanan pangan dan perekonomian nasional.

“Dengan berlakunya kebijakan ini, diharapkan para pelaku UMKM di bidang tersebut dapat meneruskan usaha dan memberi keyakinan bahwa negara hadir memberikan dukungan,” ujarnya.

Di sisi lain, Sri Mulyani juga menekankan bahwa keputusan ini menjadi komitmen pemerintah untuk mendukung keberlanjutan UMKM dan membuka peluang bagi sektor-sektor tersebut untuk semakin berdaya dan mandiri karena sangat penting peranannya bagi bangsa dan negara.

Bisnis.com, JAKARTA - Plt. Direktur Utama PT Lion Air Wamildan Tsani Panjaitan diisukan menjadi calon pengganti Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) Irfan Setiaputra.

Tsani, sapaan akrabnya, menjabat sebagai Plt. Dirut Lion Air sejak 2023. Dia sebelumnya menjabat Direktur Keselamatan, Keamanan dan Kualitas (Safety, Security and Quality) Lion Air/Batik Air.

Tsani memulai kariernya di dunia penerbangan pada tahun 2003 setelah menyelesaikan pendidikan di Akademi Angkatan Udara (AAU) pada 2001. Penempatan tugas pertamanya sebagai pilot berada di Makassar, di mana ia menerbangkan pesawat maritim Boeing 737 Patrol Aircraft selama sekitar 10 tahun.

Setelah itu, dia dipindahkan ke Yogyakarta untuk menjadi instruktur di Sekolah Penerbang. Wildan menghabiskan sisa kariernya di sana hingga pensiun dini. Setelah pensiun, ia bergabung dengan Lion Group, awalnya di Batik Air, sebelum akhirnya menjadi Plt Dirut Lion Air saat ini.

Pada pemberitaan Bisnis sebelumnya, Tsani dikabarkan menjadi kandidat utama menggantikan Irfan Setiaputra. Kandidat potensial lainnya adalah Chief Financial Officer Garuda Prasetio.

Sumber Bloomberg menyebutkan penunjukan dirut Garuda akan dilaksanakan pada pertengahan November 2024. Perwakilan Lion Air juga menolak untuk memberikan komentar.

Adapun, Kementerian BUMN berencana untuk kembali merombak susunan pengurus PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dijadwalkan pada November 2024.

Pihak direksi Garuda Indonesia menyatakan bahwa RUPSLB tersebut akan dilaksanakan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, pada tanggal 15 November 2024. Agenda tunggal dalam rapat ini adalah perubahan susunan pengurus GIAA.

“Agenda ini merupakan usulan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara [BUMN] Republik Indonesia sebagai pemegang saham Seri A Dwiwarna, sesuai dengan surat nomor: SR-463/MBU/09/2024 tertanggal 24 September 2024,” demikian pernyataan direksi GIAA dalam keterbukaan informasi, dikutip Jumat (25/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan dikabarkan akan menerbitkan ORI dan Sukri pada sisa akhir tahun ini untuk membiayai kebutuhan negara.

Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dalam acara Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (Like It) di Gandaria City, Rabu (6/11/2024).

Dalam kesempatan ini, Destry mengajak para anak muda untuk ambil bagian dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan negara dengan membeli instrumen investasi yang disediakan oleh pemerintah.

“Pak Wamenkeu [Suahasil Nazara] sebentar lagi akan issue lagi ORI dan Sukri, jangan ketinggalan, kupon menarik,” ujarnya.

Pada kuartal IV/2024, pemerintah memang direncanakan melakukan pembiayaan lebih awal untuk APBN 2025 alias prefunding.

Namun, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (Dirjen PPR) Kemenkeu Suminto menegaskan bahwa pemerintah memang masih akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) Ritel terakhir untuk tahun ini, bukan untuk membiayai APBN 2025.

Suminto menyampaikan bahwa penerbitan SBN Ritel untuk yang terakhir kalinya pada tahun ini berupa Sukuk Tabungan.

“Penerbitan Sukuk Tabungan ini sesuai Strategi Penerbitan SBN TA 2024 untuk pembiayaan APBN TA 2024,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (6/11/2024).

Sementara terkait rencana prefunding APBN 2025, di mana kebutuhan pembiayaan direncanakan senilai Rp775,87 triliun, Suminto belum membeberkannya.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu) telah resmi menutup penawaran Surat Berharga Negara (SBN) Ritel jenis Obligasi Negara Ritel (ORI) seri 026 (ORI026) pada Kamis (24/10/2024) pukul 10.00 WIB.

Sepanjang masa penawaran ORI026 pada 30 September 2024 hingga 24 Oktober 2024, penjualan ORI026 tembus Rp19,35 triliun dari target kuota nasional Rp25 triliun.

ORI026 sendiri tersedia dalam dua seri, yaitu ORI026T3 tenor tiga tahun dengan kupon 6,3% dan ORI026T6 tenor enam tahun dengan kupon 6,4%.

Adapun pada tahun ini, pemerintah merencanakan penarikan utang senilai Rp609,7 triliun untuk menyokong rencana belanja APBN 2024 yang senilai Rp3.325,1 triliun.