Bisnis.com, JAKARTA – Industri baja lokal tengah bersiap menghadapi oversupply atau kelebihan pasokan baja dari China. Peran pemerintah dinantikan untuk melindungi daya saing dan iklim usaha industri dalam negeri.

Ketua Umum Asosiasi Roll Former Indonesia (ARFI), Nicolas Kesuma mengatakan tantangan terberat yang tengah diantisipasi yakni harga jual produk impor asal China yang lebih murah dibandingkan produk baja lokal.

“Dampak oversupply tentu sangat membahayakan industri dalam negeri. Kemungkinan besar dumping pasti terjadi dalam kondisi tersebut,” kata Nicolas kepada Bisnis, Kamis (3/10/2024).

Pihaknya tengah mengupayakan untuk membuat spesifikasi teknis sehingga produksi baja yang diperdagangkan di pasar memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib dan sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk produk jadi.

Selain itu, pelaku industri juga melalui beberapa asosiasi terus berkomunikasi dengan pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Kendati belum tampak ada kebijakan lebih lanjut.

Dari laporan The Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISIA) ekspor baja China mencapai 90,3 juta ton pada 2023 atau meningkat 36,2% dari tahun sebelumnya dan diperkirakan mengalami kenaikan tahun ini.

Negara tujuan ekspor baja China yaitu Korea Selatan, Vietnam, Uni Eropa, dan Indonesia. Kendati demikian, negara-negara tersebut telah menerapkan sejumlah restriksi perdagangan untuk menghalau masuknya produk impor asal China.

Misalnya, Korea Selatan saat jni sedang mengajukan kasus antidumping untuk melawan impor China. Pasalnya, awal tahun ini impor baja China ke Korea naik 1,3% menjadi 3,15 juta ton dengan harga yang 10%-20% lebih murah dibandingkan produksi lokal.

Uni Eropa juga mengamankan industri baja negara nya dengan menerapkan instrumen perlindungan sepertj Tariff Rate Quota sebesar 25% dan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM).

Selain itu, Amerika Serikat juga baru-baru ini menerapkan kenaikan tarif impor baja dari China sebesar 25% dari sebelumnya 0-7,5%.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief mengatakan pihaknya telah mencermati adanya oversupply produk manufaktur dari China, termasuk baja.

Kendati demikian, Febri tidak menerangkan lebih lanjut kebijakan apa yang tengah dipersiapkan pemerintah. Namun, untuk melindungi industri dalam negeri diperlukan kolaborasi dengan Kementerian/Lembaga terkait.

“Tentu juga kita berharap oversuplay disana tidak menjadi beban bagi industri dalam negeri. Tapi posisi Kemenperin untuk melindungi industri dalam negeri sehingga bisa berdaya saing yang tinggi baik di pasar domestik dan global,” ujar Febri.

Di sisi lain, Ketua Komite Antidumping Indonesia (KADI) Prasta Danial juga mengakui perlindungan melalui instrumen antidumping telah dilakukan oleh sejumlah negara.

“Ketika suatu negara menerapkan antidumping terhadap negara lain yang melakukan dumping, negara pengekspor cenderung beralih ke negara yang pengenaan antidumping nya tidak seketat itu,” kata Danang, dikutip Kamis (3/10/2024).

Namun, pihaknya berkomitmen untuk berkontribusi dan memprioritaskan perlindungan terhadap industri manufaktur dalam negeri, termasuk baja.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa pengelola dana kompensasi batu bara (DKB) lewat skema pungut salur mitra instansi pengelola (MIP) masih berprogres.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Ditjen Minerba Kementerin ESDM Surya Herjuna mengatakan, untuk formulasi harga batubara acuan (HBA) yang digunakan untuk skema MIP tidak ada perubahan.

“Masih dalam progres MIPnya. Terkait HBA formula masih sama utk skema MIP,” kata Surya saat dihubungi Bisnis, Kamis (3/10/2024).

Adapun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif telah resmi menerbitkan revisi aturan formula perhitungan HBA.

Revisi formula HBA tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 227.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan Untuk Penjualan Komoditas Batubara yang ditetapkan pada 11 Agustus 2023.

Beleid ini mencabut ketentuan perhitungan formula HBA sebelumnya, yakni Kepmen ESDM Nomor 41/K/MB.01/MEM.B/2023.

Penerbitan beleid itu menimbang bahwa Kepmen ESDM Nomor 41/K/MB.01/MEM.B/2023 belum sepenuhnya menggambarkan transaksi aktual dan terdapat transaksi pada rentang kalori rendah yang belum terakomodir sehingga perlu mengatur kembali mengenai formula harga batu bara acuan dan harga patokan batu bara.

*MIP Hampir Rampung*

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut skema pungut salur dana kompensasi domestic market obligation (DMO) batu bara lewat format mitra instansi pengelola (MIP) sebentar lagi akan rampung.

Sekretaris Jendral (Sekjen) Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana mengatakan, saat ini skema tersebut sedikit lagi akan rampung karena sudah disetujui semua pihak.

“Menurut saya sudah dekat ya [penerapan MIP], karena sudah diparaf semua pihak,” kata Dadan saat di Kementerian ESDM dikutip, Minggu (28/7/2024).

Sebelumnya, ESDM skema pungut salur dana kompensasi domestic market obligation (DMO) batu baralewat format mitra instansi pengelola (MIP) telah masuk tahap finalisasi.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan, sampai saat ini aturan tersebut masih menunggu finalisasi dibawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

“(MIP) menungu regulasi yang sedang dalam proses finalisasi dibawah koordinasi Kemenko Marves,” kata Agus saat dihubungi, Rabu (22/5/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut,skema kontrak bagi hasil migas gross split yang baru dapat membuat proyek migas non-konvensional (MNK) kembali berjalan.

Direktur Pembinaan Hulu Migas Kementerian ESDM Ariana Soemanto mengatakan, setidaknya sudah ada lima kontraktor blok migas yang menyatakan minat untuk menggunakan skema baru ini. Namun, dia enggan memerinci lima kontraktor tersebut.

“Siapa dan blok mana saja, sebaiknya kita tunggu formalnya nanti, ya. Yang penting kita ciptakan iklim investasi yang menarik, untuk mendorong temuan cadangan dan produksi migas nantinya,” kata Ariana saat dihubungi Bisnis, Rabu (2/10/2024).

Ariana menuturkan, salah satu proyek MNK yang nantinya berpotensi jalan kembali dengan skema gross split baru adalah Wilayah Kerja (WK) Gas Metana Batu Bara (GMB) Tanjung Enim di Sumatra Selatan.

“WK gas metana batu bara dapat menggunakannya [skema gross split baru] agar jalan dan atraktif GMB Tanjung Enim contohnya,” ujarnya.

Selain itu, proyek MNK Blok Rokan juga dapat menerapkan skema baru gross split. Ariana pun meyakini bahwa kontraktor Blok Rokan, PT Pertamina Hulu Rokan bakal mempelajari skema baru ini untuk kemungkinan diterapkan dalam pengembangan MNK Rokan.

“Permen [Peraturan Menteri] dan Kepmennya [Keputusan Menteri] baru keluar mungkin mereka [Pertamina Hulu Rokan] sedang pelajari dulu sih,” ucap Ariana.

Adapun, regulasi terbaru gross split tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 230.K/MG.01.MEM.M/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Komponen Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

Skema gross split baru menawarkan kepastian bagi hasil yang diterima kontraktor dapat mencapai 75-95%. Pada kontrak gross split lama, bagi hasil kontraktor sangat variatif, bisa sangat rendah, hingga 0% pada kondisi tertentu.

Selain itu, aturan gross split baru ini juga membuat wilayah kerja migas nonkonvensional lebih menarik karena bagi hasil untuk kontraktor dapat mencapai 93-95% di awal.

Bisnis.com, JAKARTA - Sektor industri manufaktur masih memainkan peran krusial dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karenanya, diperlukan kebijakan strategis dan sinergi yang kuat untuk mendukung peningkatan kinerja industri manufaktur di Indonesia yang berdaya saing dan berkeberlanjutan.

“Peran pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian, tidak hanya menetapkan regulasi yang akan memacu pelaku industri untuk bertransformasi menuju industri yang berkelanjutan, namun juga hadir memberikan solusi untuk menjawab permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku industri,” kata Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya, Kamis (2/10/2024).

Dalam upaya mewujudkan tantangan tersebut, Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) melalui salah satu unit pelayanan teknisnya, yaitu Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) Semarang menggelar Business Gathering dengan mengusung tema “Sinergi BBSPJPPI dan Industri dalam Mendukung Operasi Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan” di Semarang, Kamis (2/10/2024).

Dalam sambutannya pada kegiatan tersebut, Kepala BSKJI Kementerian Perindustrian Andi Rizaldi menyampaikan bahwa inovasi dan layanan aplikatif yang disediakan oleh Unit Pelayanan Teknis (UPT) di lingkungan BSKJI memiliki peran penting bagi industri dan masyarakat, dengan tujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan sekaligus memastikan kepatuhan terhadap regulasi industri, sehingga tercipta industri yang ramah lingkungan.

Andi juga menyampaikan bahwa Kemenperin dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) resmi menandatangani Nota Kesepahaman terkait pemantauan dan pengendalian dampak lingkungan di sektor industri.

Kerja sama strategis ini mencakup penerapan kebijakan pemantauan dampak lingkungan, penguatan industri hijau, optimalisasi layanan jasa industri, pertukaran data dan informasi, serta pelaksanaan pemantauan yang sinergis dan objektif.

“Kemenperin berkomitmen untuk mendorong inovasi teknologi serta layanan jasa teknis yang bermanfaat dalam membangun sektor industri yang mandiri, maju, adil, dan inklusif. Inisiatif ini juga sejalan dengan upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BBSPJPPI Semarang, Sidik Herman menegaskan bahwa BBSPJPPI berkomitmen dalam menjaga kesinambungan dan kualitas layanan yang inovatif, profesional, transparan, dan akuntabel serta siap berkolaborasi menjadi mitra industri yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Sebagai Badan Layanan Umum, BBSPJPPI menawarkan fleksibilitas layanan dan optimalisasi kerja sama dengan berbagai pihak serta mengedepankan integritas.

“Inovasi layanan terus dilakukan, termasuk pengembangan layanan baru seperti audit terhadap Continuous Emission Monitoring System (CEMS) yang mendukung industri yang ramah lingkungan dan efisien,” ungkap Sidik.

Audit CEMS yang dimaksud ini bertujuan memperkuat kompetensi layanan dalam rangka menjawab kebutuhan industri memenuhi regulasi PermenLHK No 13 Tahun 2021 khususnya melakukan kegiatan Relative Accuracy Test Audit (RATA), Cylinder Gas Audit (CGA), dan Response Correlation Audit (RCA).

Layanan audit CEMS ini harapannya dapat dijangkau untuk industri di seluruh wilayah Indonesia, khususnya pada 10 (sepuluh) sektor industri yang diwajibkan melakukan pemantauan emisi secara terus-menerus, yaitu Industri Rayon, Pulp dan/atau Kertas, Carbon Black, Semen, Pupuk dan Amonium Nitrat, Peleburan Besi & Baja, Industri Minyak & Gas, Industri Pertambangan, Pengolahan Sampah secara Termal, dan Pembangkit Listrik secara Termal.

Pada kesempatan agenda Business Gathering tersebut, BBSPJPPI juga mengenalkan alat uji RATA yang dimiliki kepada seluruh peserta.

“Alat uji RATA BBSPJPPI ini memiliki beragam fasilitas spesifikasi unggul yang dibutuhkan seperti penggunaan detektor dan sensor yang memenuhi persyaratan metode uji, memiliki kemampuan mengukur hingga dua belas komponen gas inframerah dan oksigen, serta dapat dilakukan secara real-time dengan akses jarak jauh,” tegas Sidik.

Dalam rangkaian agenda Business Gathering, juga dilaksanakan penyerahan BBSPJPPI Awards 2024 guna memberikan apresiasi kepada enam pelanggan dan satu mitra atas loyalitasnya terhadap penggunanaan layanan jasa BBSPJPPI.

Selain itu, dilaksanakan penandatanganan kerjasama pelaksanaan uji RATA di PT Indonesia Power Semarang dengan CV Anugerah Abadi, nota kesepahaman kerjasama Kalibrasi Photometer Hg untuk Hg Analyzer CEMS dengan PT Polaris Instrumentasi Dinamika, berita acara serah terima instalasi pengolahan air limbah kepada PT Retota Sakti, serta berita acara serah terima Persetujuan Teknis kepada PT Citra Warna Abadi.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada para pelanggan atas dukungan dan kesetiaannya dalam memanfaatkan layanan BBSPJPPI Semarang. Kolaborasi ini menjadi bukti komitmen kami untuk terus menghadirkan layanan yang inovatif, profesional, berkelanjutan, mandiri, dan kompetitif,” pungkas Sidik.

Bisnis.com, JAKARTA – Upah Minimum Provinsi (UMP) yang diumumkan pada akhir November setiap tahunnya menjadi hal yang paling ditunggu buruh dan pekerja di seluruh Indonesia.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian yang sekaligus menjabat sebagai Plt. Menteri Ketenagakerjaan Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah masih menunggu data ekonomi dari Badan Pusat Statistik (BPS).

“UMP kan siklusnya di bulan November nanti, jadi kita tunggu saja hasil report dari BPS,” ungkapnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (3/10/2024).

BPS setiap bulannya mengumumkan data ekonomi, yakni inflasi, yang menjadi dasar penentuan upah minimum.

Selain inflasi, data pertumbuhan ekonomi juga menjadi pertimbangan dalam menentukan UMP. Sebelumnya, Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) sedang menggodok penetapan upah minimum tahun depan, dengan mengacu pada formulasi Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang Pengupahan.

Sementara sejumlah asosiasi pekerja meminta pemerintah untuk tidak menggunakan PP No.51/2023 sebagai acuan dalam menetapkan UMP 2025.

Harapannya, pemerintah dapat mengeluarkan aturan pengupahan baru agar upah minimum dapat naik di atas 10%. Pasalnya, pemerintah menetapkan upah minimum untuk 2024 hanya naik rata-rata 2%—4%.

Sebagai informasi, penetapan UMP 2024 merujuk pada formula yang tertuang dalam PP No.51/2023. Tercatat, UMP 2024 tertinggi berada di provinsi DKI Jakarta senilai Rp5.067.381,00.

Sementara standar upah terendah berada di Provinsi Jawa Tengah, di mana pekerja/buruh menerima UMP senilai Rp2.036.947 per bulan.

Rumus Perhitungan Upah Minimum 2025

Berdasarkan PP 51/2023, terdapat tiga variabel dalam perhitungan kenaikan upah minimum, yakni:

• Inflasi
  
• Pertumbuhan ekonomi
  
• Indeks tertentu

Rumus perhitungan upah minimum adalah:

UM(t+1) = UM(t) + Nilai Penyesuaian UM(t+1)

UM(t+1) merupakan upah minimum yang akan ditetapkan. UM(t) adalah upah minimum tahun berjalan.

Adapun, nilai penyesuaian upah minimum dihitung dengan rumus:

(Inflasi + Pertumbuhan Ekonomi x α) x UM(t)

Simbol α atau alpha merupakan variabel di rentang nilai 0,10 sampai 0,30.

Nantinya, upah minimum akan ditentukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja, rata-rata atau median upah, hingga faktor-faktor lain terkait kondisi ketenagakerjaan.

Bisnis.com, JAKARTA - Emiten produsen pipa baja, PT Steel Pipe Industry Indonesia Tbk. (ISSP) atau Spindo mulai was-was terhadap kondisi oversupply kapasitas produksi baja pabrikan China yang dapat memicu persaingan tak sehat di pasar Indonesia.

Corporate Secretary & Investor Relations Spindo Johanes W. Edward mengatakan, kewaspadaan pelaku usaha tak hanya praktik dumping, tetapi relokasi industri baja dari China yang dinilai kebablasan.

"Sehingga ke depan bukan lagi ancaman impor, tetapi sudah berada dalam negeri. Hal ini yang perlu diwaspadai dalam jangka panjang," kata Johanes, Kamis (3/10/2024).

Johanes menuturkan bahwa relokasi industri baja China ke Indonesia sudah banyak terjadi. Masalahnya, tak sedikit industri tersebut yang justru mengimpor produk jadi langsung dari China tanpa menggunakan komponen dalam negeri.

Hal ini yang dinilai menjadi celah dan lemah pengawasan. Menurut Johanes, semestinya pemangku kebijakan mempertimbangkan utilisasi industri lokal, terkhusus bagi wilayah tempat relokasi atau investasi China dilakukan.

"Kalau utilisasi masih rendah, mestinya jangan terlalu dibuka," imbuhnya.

Dalam hal ini, dia menuturkan bahwa terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan dari produk murah bahan baku China ntuk meredam ancaman inflasi dan mendorong daya beli masyarakat. Momentum tersebut dapat mendorong percepatan pembangunan industri baja hilir.

Kendati demikian, dia melihat pemerintah dan kementerian terkait harus turun tangan memberikan fasilitas safeguard atau bea masuk tindakan pengamanan.

"Kami telah melakukan pendekatan ke departemen terkait. Namun, belum ada kebijakan yang berarti," tuturnya.

Di sisi lain, stimulus yang dapat mendorong pertumbuhan industri baja misalnya keringanan pajak untuk produsen dengan tujuan ekspor dan kebijakan fiskal lain yang mampu mendorong daya saing industri.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) memberi sinyal tak akan terburu-buru untuk mengimplementasikan tarikan iuran Tapera pada masyarakat umum pada 2027 bila kondisi ekonomi masih belum stabil.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugrohon mengaku pihaknya menyadari betul adanya tren penurunan daya beli sehingga iuran pada 2027 tak serta merta ditarik bila kondisi tersebut belum kunjung membaik.

“Kita juga sangat memahami kondisi pekerja kita yang mungkin masih cukup berat kalau harus ada tambahan nabung lagi atau iuran untuk nabung lagi, tentu kita akan lebih berhati-hati,” jelasnya saat ditemui di Hotel Le Meridien, Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Haru memastikan pemerintah akan melakukan studi dan mempertimbangkan kesiapan dari masing-masing segmen.

Di samping itu, implementasi Tapera juga masih belum terlihat hilalnya lantaran hingga saat ini BP Tapera masih menunggu regulasi pelaksanaan penarikan iuran Tapera yang sedang dirumuskan pemerintah.

“Even tahun 2027 kita juga belum berani [untuk implementasi]. Kita tidak ngerti [apakah akan molor lewat 2027 atau tidak], nanti kan kita inline ya dengan kebijakan pemerintah mendatang,” tegasnya.

Asal tahu saja, implementasi Tapera saat ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat pada 20 Mei 2024.

Adapun, berdasarkan Pasal 68 PP No.25/2020, pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya kepada BP Tapera paling lambat 7 tahun sejak tanggal berlakunya PP tersebut. Dengan demikian, iuran Tapera untuk pekerja berlaku mulai 2027.

Namun demikian, daya beli masyarakat saat ini disebut terus tertekan. Terlebih, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat adanya tren masyarakat kelas menengah terus menggerus tabungan.

Perinciannya, jumlah rekening masyarakat Indonesia dengan saldo di bawah Rp100 juta mencapai 580,01 juta rekening. Jumlahnya setara 98,8% dari total 586,95 juta rekening yang tercatat hingga Juli 2024.

Sementara itu, jumlah rekening dengan saldo di bawah Rp100 juta itu bertambah 4,9% secara tahun berjalan (year to date/YtD) atau 11,8% secara tahunan (year on year/YoY). Pertumbuhannya menjadi yang tertinggi dibandingkan kelompok-kelompok simpanan lain.

Total simpanan di kelompok rekening dengan saldo di bawah Rp100 juta tercatat sebanyak Rp1.057,79 triliun. Nilai simpanan itu hanya naik 0,4% (YtD) atau 4,9% (YoY).

Artinya, jumlah saldo di kelompok rekening lapis terbawah tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan penambahan jumlah rekeningnya.

Bisnis.com, BATANG - Pabrik kaca terbesar di Asean, KCC Glass resmi beroperasi di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Jawa Tengah. Adapun, total investasi Pabrik KCC Glass tersebut diproyeksikan mencapai Rp12 triliun.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, mengatakan pada tahap awal, investasi dari pabrik kaca asal Korea Selatan itu sebesar Rp4 triliun. Selanjutnya KCC Glass akan menambah investasi lagi sebesar Rp8 triliun ke depannya.

Lebih lanjut dia mengatakan, investasi dari pabrik KCC Glass ini sangat ideal, sebab sekitar 80% dari produk kaca yang dihasilkan akan diekspor ke berbagai negara. Sementara itu, sekitar 20% produk KCC Glass didistribusikan untuk lokal.

"Jadi ini juga sangat-sangat baik, karena ini yang kita harapkan, perusahaan yang berinvestasi Indonesia itu adalah yang berorientasi ekspor," ujar Rosan dalam seremoni peresmian KCC Glass di Batang, Jawa Tengah, Kamis (3/10/2024).

Sebagai informasi, KCC Glass resmi memulai pembangunan alias groundbreaking pada Mei 2021. Melewati dua tahun pembangunan, pada November 2023, perseroan telah memasang fasilitas internal, dan resmi beroperasi pada Oktober 2024.

Pabrik yang berdiri di lahan kurang lebih 49 hektare (ha) itu diklaim mampu memproduksi hingga 1.200 ton per hari, serta dapat menyerap sekitar 400 tenaga kerja.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi pabrik KCC Glass, seluruh alat-alat produksi kaca di pabrik tersebut sudah siap beroperasi. Tak hanya itu, di dekat lokasi pabrik KCC Glass itu juga terlihat hamparan bahan baku kaca yakni pasir silika, batu kapur, hingga dolomit.

Adapun, pabrik KCC Glass itu mendapatkan pasokan bahan baku premium dari berbagai wilayah di Indonesia seperti silika dari Belitung, hingga batu kapur dari Bandung, Jawa Barat. Nantinya, bahan baku itu akan diolah menjadi kaca berkualitas tinggi dan diekspor ke kawasan Asia, Amerika, hingga Eropa.

"Kita ke depannya ingin banyak investasi yang masuk ke Indonesia itu yang berorientasi ekspor. Itu akan membantu neraca perdagangan kita," pungkas Rosan.

Di lain sisi, Chairman KCC Glass Corporation, Chung Mong Ik juga mengatakan pihaknya senang dapat bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. Alhasil, perseroan berkomitmen untuk terus melanjutkan investasinya di Tanah Air.

"Saya sangat berterima kasih kepada seluruh anggota KCC Glass dan para mitra di Indonesia yang telah berkongsi. Kami sangat berharap untuk mencoba hal-hal baru ke depannya," ujar Chung Mong Ik.

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesian Mining & Energi Forum (IMEF) menilai aturan mengenai skema pungut salur dana kompensasi domestic market obligation (DMO) batu bara lewat format mitra instansi pengelola (MIP) perlu segera diterbitkan.

Ketua IMEF Singgih Widagdo menyebut bahwa skema MIP satu-satunya pilihan regulasi yang tepat dalam menjaga keandalan pasokan batu bara DMO di tengah kondisi disparitas harga batu bara saat ini.

“MIP menjadi pilihan tepat mengingat tidak menganggu APBN, tidak mengganggu keuangan PLN, BPP [biaya pokok penyediaan listrik] tidak naik sehingga daya beli bisa terkendali dan berkeadilan,” kata Singgih saat dihubungi, Kamis (3/10/2024).

Dengan urgensi tersebut, Singgih menilai semestinya aturan setingkat Peraturan Presiden terkait pungut salur lewat MIP sudah rampung sebelum pelantikan presiden yang baru mengingat pembahasan MIP telah berlangsung selama hampir 2 tahun.

“Jika MIP sampai terlambat, dan agar kebijakan DMO tidak bias, maka DMO smelter harus dikeluarkan dari DMO. Ini mengingat harga DMO batu bara smelter mengikuti harga internasional sehingga dipastikan pelaku usaha meletakkan DMO smelter menjadi pilihan pertama,” ucapnya.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut, skema pungut salur dana kompensasibatu bara lewat format MIP telah memasuki tahap akhir.

Sekretaris Jendral (Sekjen) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, skema tersebut sudah disetujui semua pihak.

“Menurut saya sudah dekat ya [penerapan MIP], karena sudah diparaf semua pihak,” kata Dadan saat di Kementerian ESDM dikutip, Minggu (28/7/2024).

Dalam menjalankan skema tersebut, Kementerian ESDM telah menunjuk tiga bank BUMN sebagai mitra instansi pengelola yang bertugas memungut dan menyalurkan dana kompensasi batu bara untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

Ketiga bank tersebut adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI).

Dalam pelaksanaan skema pungut salur DKB ini, seluruh pemegang izin usaha pertambangan (IUP)/IUP khusus (IUPK)/perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) membayar dana kompensasi ke pengelola DKB.

Nantinya, pengelola DKB menyalurkan kepada IUP/IUPK/PKP2B yang melakukan kontrak atau transaksi DMO setelah dikurangi kewajiban PPN, biaya operasional, dan imbal jasa (fee), serta dana cadangan.

Adapun, sistem eDKB akan diintegrasikan dengan sistem ePNBP dalam skema pelaksanaan pemungutan dan penyaluran DKB.

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesian Mining & Energi Forum (IMEF) menilai aturan mengenai skema pungut salur dana kompensasi domestic market obligation (DMO) batu bara lewat format mitra instansi pengelola (MIP) perlu segera diterbitkan.

Ketua IMEF Singgih Widagdo menyebut bahwa skema MIP satu-satunya pilihan regulasi yang tepat dalam menjaga keandalan pasokan batu bara DMO di tengah kondisi disparitas harga batu bara saat ini.

“MIP menjadi pilihan tepat mengingat tidak menganggu APBN, tidak mengganggu keuangan PLN, BPP [biaya pokok penyediaan listrik] tidak naik sehingga daya beli bisa terkendali dan berkeadilan,” kata Singgih saat dihubungi, Kamis (3/10/2024).

Dengan urgensi tersebut, Singgih menilai semestinya aturan setingkat Peraturan Presiden terkait pungut salur lewat MIP sudah rampung sebelum pelantikan presiden yang baru mengingat pembahasan MIP telah berlangsung selama hampir 2 tahun.

“Jika MIP sampai terlambat, dan agar kebijakan DMO tidak bias, maka DMO smelter harus dikeluarkan dari DMO. Ini mengingat harga DMO batu bara smelter mengikuti harga internasional sehingga dipastikan pelaku usaha meletakkan DMO smelter menjadi pilihan pertama,” ucapnya.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut, skema pungut salur dana kompensasibatu bara lewat format MIP telah memasuki tahap akhir.

Sekretaris Jendral (Sekjen) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, skema tersebut sudah disetujui semua pihak.

“Menurut saya sudah dekat ya [penerapan MIP], karena sudah diparaf semua pihak,” kata Dadan saat di Kementerian ESDM dikutip, Minggu (28/7/2024).

Dalam menjalankan skema tersebut, Kementerian ESDM telah menunjuk tiga bank BUMN sebagai mitra instansi pengelola yang bertugas memungut dan menyalurkan dana kompensasi batu bara untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

Ketiga bank tersebut adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI).

Dalam pelaksanaan skema pungut salur DKB ini, seluruh pemegang izin usaha pertambangan (IUP)/IUP khusus (IUPK)/perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) membayar dana kompensasi ke pengelola DKB.

Nantinya, pengelola DKB menyalurkan kepada IUP/IUPK/PKP2B yang melakukan kontrak atau transaksi DMO setelah dikurangi kewajiban PPN, biaya operasional, dan imbal jasa (fee), serta dana cadangan.

Adapun, sistem eDKB akan diintegrasikan dengan sistem ePNBP dalam skema pelaksanaan pemungutan dan penyaluran DKB.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengungkap bakal memprioritaskan penarikan iuran Tapera bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) terlebih dahulu.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menjelaskan, kalangan PNS dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dipandang jauh lebih siap untuk dapat menjadi peserta Tapera.

Terlebih, ASN dan PNS sudah familiar dengan skema penarikan iuran perumahan yakni Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS).

“Dan dalam konteks ini mungkin yang pertama akan secara masif kita selesaikan adalah untuk teman-teman ASN, pasar ASN. Karena ASN ini kita anggap yang paling siap dan dulunya juga sudah punya experience,” tuturnya saat ditemui di Hotel Le Meridien, Jakarta pada Kamis (3/10/2024).

Kendati demikian, Heru belum dapat memastikan kapan implementasi penarikan iuran Tapera bagi PNS dan ASN bakal mulai dijalankan.

Dia menjelaskan, saat ini keputusan serta regulasi penarikan iuran masih dirumuskan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

“Belum, belum tahu [kapan implementasi]. Kita belum tahu ya, kita pasti sinkronisasi dengan kebijakan pemerintahan ke depan. Jadi belum bisa jawab sekarang apakah tahun depan atau kapan [untuk PNS],” tambahnya.

Aturan mengenai implementasi Tapera sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat pada 20 Mei 2024.

Dalam pasal 7 dijelaskan bahwa pengerahan dana Tapera salah satunya akan dikumpulkan dari para ASN, TNI, Polri hingga pegawai BUMN. Di samping itu, iuran Tabungan ini juga akan dipungut dari pekerja swasta serta pekerja lain.

Sementara itu, pada pasal 15 ayat 1 dijelaskan bahwa besaran simpanan peserta yang ditetapkan sebesar 3% dari gaji atau upah peserta. Hal inilah yang kemudian banyak disorot dan mendapat banyak penolakan dari masyarakat maupun pengusaha.

Perinciannya, untuk peserta pekerja iurannya akan ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5%. Sedangkan pekerja akan menanggung beban iuran sebesar 2,5% dari gaji.

Adapun, besaran iuran simpanan peserta bagi pekerja mandiri akan sepenuhnya ditanggung sendiri yakni sebesar 3%.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi bertemu dengan Menteri Infrastruktur dan Pariwisata Jepang bersama Japan Airport Consultant.

Dalam unggahan media sosial Budi Karya disebutkan pertemuan dengan perwakilan Minister of Land Infrastructure and Tourism Jepang serta Japan Airport Consultant dilakukan untuk membahas peluang kerja sama dan investasi Jepang di Bandara Balikpapan dan IKN Nusantara.

“Kami membahas soal peluang kerja sama dan investasi Bandara Balikpapan dan Bandara Nusantara IKN,” tulis Budi Karya, dikutip Kamis (3/10/2024).

Sehari sebelumnya, Budi Karya melakukan kunjungan langsung ke kediaman Dubes Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi. Budi Karya menyebutkan kunjungannya tersebut terkait dengan urusan bilateral.

Terpisah, Juru Bicara Kementerian Keuangan Adita Irawati menyampaikan pertemuan dengan pihak jepang merupakan pembahasan dan penjajakan awal kerja sama.

“Masih pembahasan dan penjajakan awal saja kok, belum ada yang bisa disampaikan ke publik lebih jauh,” jelas Adita saat dikonfirmasi Bisnis, Kamis (3/10/2024).

Pada pemberitaan Bisnis sebelumnya, Sejumlah perusahaan Jepang menyatakan ketertarikannya untuk membangun dan mengoperasikan sejumlah bandara di Indonesia. Salah satu bandara yang diincar investor Jepang adalah Bandara Sultan Aji Muhammad Sepinggan di Balikpapan.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Bandar Udara Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Lukman F. Laisa, dalam acara Air Transportation Working Group (ATWG) yang digelar pada 18-20 Januari 2024 di Hotel Pullman Bandung.

Adapun, perusahaan-perusahaan tersebut adalah Japan Airport Terminal Co., Ltd, JALUX Inc., Taisei dan SECOM. Co. Ltd,.

Di sisi lain untuk Bandara IKN Nusantara sendiri, Budi Karya mengungkapkan pemerintah berencana melelang pengelolaan Bandara Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke entitas asing apabila telah rampung dikerjakan sepenuhnya. Budi menyebut, nantinya bandara itu akan dilelang dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Nantinya pengelolaan Bandara IKN akan berada di bawah satu entitas yang sama dengan pengelola Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (Bandara Sepinggan) di Balikpapan yang saat ini dikelola oleh PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports.

Adapun PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) mengaku siap menjadi pengelola Bandara Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Injourney Airports akan memberlakukan konsep multi airports system di Bandara IKN.

Direktur Utama Injourney Airports, Faik Fahmi, mengatakan pihaknya siap menjadi pengelola Bandara IKN jika memang diminta oleh pemerintah. Faik mengatakan konsep bandara nantinya akan multi-airport system.

“Nanti konsepnya kalau memang kita akan mengelola bandara tersebut, mungkin konsepnya multi-airport system,” kata Faik di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Rabu (11/9/2024).