Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman optimistis Indonesia dapat ekspor beras sebanyak 4-5 juta ton jika program cetak sawah 3 juta hektare berjalan dengan baik.

Amran menyampaikan, produksi padi dalam negeri dapat meningkat jika program cetak sawah 3 juta hektare tersebut dapat terealisasi.

“Perkalian sederhana kalau 3 juta jadi kenyataan, produksi 5 ton saja apalagi 10 ton per hektare hasilnya 30 juta ton. Dan kalau itu bisa kita lakukan kita bisa ekspor 4 sampai 5 juta ton,” kata Amran dalam Rakernas Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI), dikutip Minggu (29/9/2024).

Namun demikian, Amran menyebut bahwa target pemerintah dalam waktu dekat adalah mewujudkan Indonesia swasembada pangan. Pemerintah menargetkan, Indonesia bisa swasembada pangan dalam 2 hingga 3 tahun ke depan.

Dia mengharapkan, swasembada pangan dapat tercapai di masa pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Dengan begitu, Indonesia dapat memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri dan menjadi eksportir beras.

“Mudah-mudahan pemerintahan Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo bisa mencetak sejarah pertama kita menjadi eksportir terbesar dari Indonesia ke seluruh dunia,” ujarnya.

Cetak sawah merupakan salah satu program Kementerian Pertanian (Kementan) untuk menggenjot produksi pangan dan mencapai swasembada pangan di Indonesia.

Adapun, Kementan menganggarkan sebesar Rp15 triliun untuk mendukung Quick Wins lumbung pangan yaitu untuk cetak sawah seluas 150.000 hektare dan intensifikasi 80.000 hektare tahun depan.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono sebelumnya menyebut, program ini menjadi salah satu solusi nyata dalam menjaga ketahanan pangan nasional di tengah meningkatnya jumlah penduduk Indonesia.

Oleh karena itu, pemerintah beberapa waktu lalu telah menggandeng pemerintah Australia untuk berkolaborasi dalam program cetak sawah baru, khususnya lahan rawa yang memiliki potensi besar untuk dioptimalkan.

Melalui kolaborasi ini, Australia akan memberikan dukungan dalam hal teknologi pertanian, pelatihan, serta penelitian untuk memastikan keberhasilan program cetak sawah khususnya pada lahan rawa yang tengah gencar dilakukan Indonesia.

“Kami berkomitmen untuk memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia guna mencapai tujuan swasembada pangan, dan dukungan dari Australia sangat penting dalam usaha ini,” tutur Sudaryono.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih mengkaji skema pembatasan kriteria penerima BBM Pertalite dan Solar subsidi.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan, pihaknya sedang melakukan pendalaman agar rencana pembatasan ini tepat sasaran.

“Kita sedang dalami. Untuk melihat bahwa seperti apa sih tujuan pemerintah agar BBM ini diterima oleh yang berhak, sesuai dengan kebutuhannya,” kata Agus kepada wartawan, dikutip Minggu (29/9/2024).

Agus menjelaskan bahwa pemerintah tengah mencari mekanisme yang tepat terkait dengan rencana pembatasan pembelian BBM subsidi ini.

Mekanisme penyaluran, kata Agus, perlu diperhatikan agar dalam pendistribusiannya tidak ada kesalahan dan tidak timpang sebelah.

“Untuk menuju ke sana, sedang dicari mekanisme yang pas agar distribusinya rapi lah di lapangan,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sempat memberi sinyal bahwa pembatasan kriteria penerima BBM bersubsidi Pertalite dan Solar rencananya bakal diterapkan mulai 1 Oktober 2024.

Pada Agustus 2024, Bahlil menuturkan, aturan terkait kriteria pengguna yang berhak membeli kedua jenis BBM tersebut masih dibahas oleh pemerintah. Dia memastikan pihaknya bakal melakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum menerapkan pembatasan tersebut.

“Ya memang ada rencana begitu. Karena begitu aturannya keluar, Permennya keluar, itu kan ada waktu untuk sosialisasi. Nah, waktu sosialisasi ini yang sekarang saya lagi bahas,” kata Bahlil saat ditemui di komplek Parlemen Senayan, Selasa (27/8/2024).

Bahlil mengungkapkan bahwa pengaturan pembatasan kriteria penerima BBM subsidi akan dilakukan melalui penerbitan peraturan menteri (Permen).

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menuturkan, rencana pembatasan kriteria penerima Pertalite dan Solar subsidi menunggu persetujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Luhut mengatakan, pemerintah bakal melakukan rapat dengan Presiden Jokowi mengambil keputusan terkait dengan rencana pengetatan kriteria konsumen BBM subsidi di Indonesia.

“Ini lagi mulai [sosialisasi], nanti kita mau rapat sekali lagi dengan presiden, baru nanti diputuskan oleh presiden,” kata Luhut saat ditemui usai agenda Indonesia Internasional Sustainability Forum (ISF) 2024 di JCC Senayan, Kamis (5/9/2024).

Luhut menegaskan, kebijakan pembatasan penerima BBM subsidi ini ditujukan agar penyaluran BBM bersubsidi bisa lebih tepat sasaran sehingga ke depan masyarakat yang mampu atau kaya tidak akan bisa lagi membeli Pertalite dan Solar subsidi.

Dirinya pun berharap rencana pengetatan konsumen BBM subsidi bisa mulai dijalankan pada Oktober 2024 mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berakhir sebentar lagi. Selama hampir 1 dekade memimpin, kenaikan upah minimum di Indonesia secara rata-rata sebesar 8,5% pada periode 2014-2024.

Melansir dataindonesia.id, Minggu (29/9/2024), kenaikan upah minimum tertinggi selama era pemerintahan Jokowi terjadi pada masa awal kepemimpinannya yakni pada 2014 yang tercatat naik sebesar 22,17%, sedangkan kenaikan terendah terjadi pada masa pandemi Covid-19 yang hanya sebesar 0,46% pada 2021.

Sejak 2017, kenaikan upah minimum tak pernah mencapai double digit. Padahal jika menilik kenaikan upah di tahun-tahun sebelumnya, kenaikan upah selalu di atas 10%. Misalnya, kenaikan upah pada 2014 mencapai 22,17%, lalu pada 2015 mencapai 13%, dan pada 2016 mencapai 11,59%.

Iritnya kenaikan upah minimum sangat terasa ketika formula perhitungan mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2021 tentang Pengupahan yang mengacu Undang-Undang (UU) No. 11/2020 tentang Cipta Kerja.

Sebelumnya, penetapan upah minimum mengikuti formula yang tertuang dalam PP No. 78/2015 yakni inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini tercermin dari rata-rata upah minimum pada 2022 yang hanya naik sebesar 1,61%.

Lalu, untuk penetapan upah minimum 2023, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.18/2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023. Melalui aturan ini, kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dibatasi tidak boleh melebihi 10%. Dengan demikian, upah minimum hanya naik 7,16% pada 2023.

Tak menunggu waktu lama, pemerintah kembali menerbitkan regulasi baru tentang pengupahan. Aturan tersebut tertuang dalam PP No.51/2023 sebagai revisi dari PP No.36/2021 tentang Pengupahan.

Formula ini kemudian digunakan sebagai acuan dalam penetapan upah minimum di 2024. Formula penghitungan upah minimum yakni UM (t+1)= UM(t) + Nilai Penyesuaian UM(t+1). Yang dimaksud UM (t+1) adalah upah minimum yang akan ditetapkan, sedangkan UM (t): upah minimum tahun berjalan. Sementara itu, yang dimaksud UM (t) adalah upah minimum tahun berjalan.

Nilai penyesuaian upah minimum dalam formula penghitungan upah minimum dihitung sebagai berikut: Nilai Penyesuaian UM(t+1) = {Inflasi + (PE x α)} x UM (t). Simbol α yang dimaksud adalah variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota, dalam rentang nilai 0,10 sampai dengan 0,30.

Dalam hal nilai upah minimum tahun berjalan pada wilayah tertentu melebihi rata-rata konsumsi rumah tangga dibagi rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja pada provinsi atau kabupaten/kota, nilai penyesuaian upah minimum dihitung dengan ketentuan: Nilai Penyesuaian UM(t+1) = PE x α x UM(t).

Kala itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan upah minimum 2024 naik dengan menggunakan formula baru tersebut.

“Kepastian kenaikan upah minimum tersebut diperoleh melalui penerapan formula upah minimum dalam PP No.51/2023 yang mencakup tiga variabel yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu,” kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam keterangan resminya, pada November 2023.

Dengan menggunakan formula ini, tercatat kenaikan upah minimum rata-rata hanya sebesar 3,47% pada 2024. Kenaikan tertinggi terjadi di Provinsi Maluku Utara yakni mencapai 7,5% sedangkan kenaikan terendah terjadi di Gorontalo sebesar 1,2%.

Pada 2025, penetapan upah minimum kembali menggunakan formulasi PP No.51/2023. Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Menaker Ida. Menurutnya, formula tersebut penting dalam menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan kelangsungan usaha meski tak semua puas dengan formula ini.

“Meskipun tidak semua pihak sepenuhnya puas dengan formula ini, kami berharap implementasinya dapat berlangsung efektif dalam beberapa tahun ke depan untuk melihat dampak positif pada perekonomian nasional,” ujar Ida dalam Sidang Pleno ke-4 dengan Depenas Masa Jabatan 2023-2026 di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (14/9/2024).

Jelang penetapan upah minimum pada November 2024, Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) Agus Dermawan menyebut, pembahasan upah minimum sudah berjalan dan masih berproses sembari menunggu data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Pembahasan penetapan upah minimum sudah masuk pada Sidang Pleno ke-4 dan diharapkan rampung pada akhir atau awal November 2024.

“Pokoknya Depenas kerja keras untuk upah minimum 2025,” kata Agus kepada Bisnis, Selasa (24/9/2024).

https://dataindonesia.id/tenaga-kerja/detail/dashboard-upah-minimum-provinsi-ump-di-indonesia

Bisnis.com, JAKARTA - Para akademisi mengusulkan adanya moratorium kenaikan tarif cukai untuk menjaga keberlangsungan industri hasil tembakau (IHT) dan mencegah lonjakan peredaran rokok ilegal.

Rekomendasi tersebut merupakan hasil kajian dari Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi (PPKE) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB UB). Akademisi UB, Rahmat Kresna Sakti menyoroti fenomena konsumen cenderung beralih ke rokok ilegal jika harga rokok legal naik terlalu tinggi.

Akibatnya target penerimaan negara dari sektor cukai hasil tembakau tidak tercapai. Di lain sisi, massifnya peredaran rokok ilegal harus menjadi perhatian extra ordinary bagi pemerintah.

"Penegakan hukum terhadap rokok ilegal saat ini masih kurang efektif dan perlu ditingkatkan demi menjaga penerimaan negara," kata Rahmat dalam keterangannya, Sabtu (28/9/2024).

Menyikapi hasil kajian tersebut, akademisi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Bambang Eko Afiatno, menilai kenaikan tarif cukai perlu dilakukan dengan hati-hati karena dapat memperberat daya beli konsumen.

Menurutnya, moratorium atau relaksasi kenaikan tarif cukai adalah strategis. Hal itu bertujuan untuk menekan dampak terhadap belanja rumah tangga. Mengingat sampai saat ini, pemerintah masih kurang mengakui peran tembakau dalam penerimaan APBN.

"Banyaknya peraturan yang padat regulasi, semakin memberatkan produsen untuk menjaga kelangsungan usaha IHT di Indonesia," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, akademisi Fakultas Hukum Universitas Jember, Fendi Setyawan, menekankan pentingnya desain kebijakan pemerintah dalam mendukung keberlangsungan IHT.

"Regulasi terkait tembakau, seperti PP No. 28/2024, Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) yang menuai penolakan banyak pihak, seharusnya disusun dengan mempertimbangkan perlindungan terhadap petani tembakau dan IHT," ujarnya.

Pengajar Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran Bandung, Wawan Hermawan, menyoroti fenomena pergeseran konsumsi rokok dari golongan 1 (mahal) ke golongan 2 dan 3 (lebih murah) serta rokok ilegal akibat kenaikan tarif cukai.

"Kebijakan kenaikan tarif cukai seharusnya mempertimbangkan dampak pada konsumsi, serta pentingnya moratorium kenaikan tarif cukai untuk menjaga keberlangsungan IHT," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Maskapai BBN Airlines Indonesia memiliki sejumlah armada pesawat yang menghadirkan beragam layanan. Sebelumnya, maskapai itu resmi melakukan penerbangan perdana pada Jumat, 27 September 2024 dengan rute Jakarta-Surabaya dan sebaliknya.

Melansir laman resmi BBN Airlines Indonesia, perseroan telah menyiapkan tiga armada Boeing 737-800 untuk mengakomodasi permintaan penumpang carter, serta tiga pesawat kargo dengan campuran armada Boeing 737-800 dan Boeing 737-400 untuk penerbangan domestik dan internasional.

Adapun, BBN Airlines Indonesia menyediakan beragam layanan, di antaranya kargo dan penumpang charter, ACMI (aircraft, crew, maintenance, and insurance), dan penerbangan reguler dengan rute domestik dan internasional.

Menilik spesifikasi singkatnya, untuk pesawat kargo (freighter) BBN Airlines menggunakan model Boeing B737-800BCF dengan batas muatan sebesar 23.950 kg.

Pesawat itu memiliki konfigurasi 12 palet dengan volume kargo dek utama sebesar 141,5 m3, sedangkan volume kargo massal dek bawah 43,7 m3.

Sementara itu, untuk pesawat penumpang (pax) juga menggunakan tipe Boeing 737-800 dengan jumlah penumpang 189 kursi.

Adapun, untuk mesin pesawat menggunakan tipe CFM56-7B26 yang diproduksi oleh pabrikan CFM Internasional.

Sebagai informasi, pada akhir 2023 lalu, BBN Airlines Indonesia telah menerima pendanaan sebesar US$6,2 juta atau setara Rp96,1 miliar (asumsi kurs Rp15.500 per dolar AS) dari perusahaan induknya, Avia Solutions Group.

Manajemen BBN Airlines dalam laman resminya menyebut bahwa investasi ini semakin menegaskan kepercayaan Avia Solutions Group terhadap keberhasilan dan potensi pertumbuhan maskapai yang telah aktif beroperasi di Tanah Air sejak 2022 lalu, menambah nilai perusahaan menjadi US$14 juta atau setara dengan Rp217 miliar.

Ke depannya, BBN Airlines berencana untuk terus menambah armada hingga 40 pesawat sampai akhir 2027 untuk memenuhi kebutuhan penerbangan di Indonesia.

Adapun, setelah mengumumkan penerbangan perdana ke Surabaya pada 27 September 2024, BBN Airlines akan melakukan penerbangan perdana ke Balikpapan.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menanggapi rencana presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto yang ingin memangkas subsidi energi dan mengubah skema penyalurannya menjadi bentuk bantuan langsung tunai.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan, wacana Prabowo tersebut sejatinya sama dengan tujuan pemerintah saat ini, yaitu agar penyaluran subsidi energi tepat sasaran.

“Targetnya sama. Targetnya adalah idealnya subsidi adalah kepada orang langsung untuk meningkatkan daya belinya,” kata Agus kepada wartawan dikutip, Minggu (29/9/2024).

Namun, Agus mengaku belum ada pembicaraan mengenai rencana perubahan skema penyaluran subsidi BBM, LPG, maupun listrik menjadi bantuan langsung tunai antara pemerintah dengan tim presiden terpilih.

Adapun, saat ini, Agus mengatakan bahwa penyaluran subsidi BBM dan lainnya masih berbasis komoditas. Artinya, harga BBM, LPG, dan listrik yang diberikan subsidi.

Sementara itu, pemberian subsidi dalam bentuk bantuan langsung tunai merupakan jenis subsidi tertutup atau berbasis penerima manfaat.

“Kalau sistem terbuka itu harganya masih yang disubsidi. Kalau subsidi langsung yang disubsidi orangnya. Orang yang tidak mampu disubsidi untuk punya kemampuan membayar barang sesuai dengan harganya,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, penasihat ekonomi utama Prabowo, Burhanuddin Abdullah mengatakan bahwa pemerintahan Prabowoingin memangkas subsidi energi dan mengubah skema penyalurannya menjadi bentuk bantuan langsung tunai.

Burhanuddin menuturkan, pemerintah baru akan dapat menghemat anggaran hingga Rp200 triliun dengan penyaluran subsidi energi yang tepat sasaran.

“Kami ingin memperbaiki data...sehingga subsidi dapat diberikan dalam bentuk bantuan tunai secara langsung kepada keluarga-keluarga yang layak menerimanya. Itulah yang akan kami lakukan,” ujar Burhanuddin, dikutip dariReuters, Jumat (27/9/2024).

Dia menuturkan bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, pemerintah telah merancang postur belanja mencapai Rp3.621 triliun. Namun, sebagian besar akan digunakan untuk membayar utang dan kewajiban-kewajiban lainnya.

Oleh karena itu, Burhanuddin menuturkan, diperlukan penghematan anggaran untuk mendanai program-program pemerintahan baru.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) merekam harga komoditas pangan pada pekan terakhir September 2024 secara rata-rata nasional mengalami penurunan. Hanya kedelai, bawang, cabai rawit merah, daging sapi murni, telur ayam ras, minyak goreng kemasan sederhana, jagung, dan ikan kembung yang tercatat naik pagi ini, Minggu (29/9/2024).

Berdasarkan data Panel Harga Pangan Bapanas, Minggu (29/9/2024) pukul 09.03 WIB, harga kedelai biji kering impor naik sebesar 1,30% dibanding hari sebelumnya, menjadi Rp10.940 per kilogram.

Berbagai jenis bawang pagi ini mengalami peningkatan harga. Harga bawang merah terkerek 2,65% di tingkat pedagang eceran, menjadi Rp28.680 per kilogram dan bawang putih bonggol naik tipis 0,78% menjadi Rp40.030 per kilogram.

Harga cabai rawit merah pagi ini secara rata-rata dipatok sebesar Rp44.930 per kilogram atau naik 0,42%, daging sapi murni naik 0,37% menjadi Rp135.330 per kilogram, dan harga telur ayam ras bergerak ke level Rp28.770 per kilogram atau naik sebesar 1,23% dibanding hari sebelumnya.

Kemudian, harga minyak goreng kemasan sederhana pagi ini naik tipis sebesar 0,06% menjadi Rp18.160 per liter. Harga jagung di tingkat peternak naik 2,34% menjadi Rp6.130 per kilogram dan ikan kembung naik 2,28% menjadi Rp38.140 per kilogram.

Sementara itu, mayoritas komoditas pangan pagi ini tercatat mengalami penurunan harga. Bapanas melaporkan harga berbagai jenis beras secara rata-rata nasional turun dibanding hari sebelumnya.

Secara terperinci, harga beras premium turun 0,45% menjadi Rp15.450 per kilogram, beras medium turun 0,66% menjadi Rp13.500 per kilogram, dan beras SPHP turun 0,48% menjadi Rp12.500 per kilogram.

Harga cabai merah turun 1,31% menjadi Rp31.550 per kilogram, harga daging ayam ras turun signifikan 2,34% dibanding hari sebelumnya menjadi Rp33.850 per kilogram, dan gula konsumsi dipatok sebesar Rp17.810 per kilogram atau turun 0,39%.

Selanjutnya, harga tepung terigu baik curah mau kemasan non curah turun signifikan. Tepung terigu curah dibanderol sebesar Rp9.930 per kilogram atau turun 2,26% dari hari sebelumnya dan kemasan non curah turun 2,13% menjadi Rp12.840 per kilogram.

Harga minyak goreng curah turun tipis sebesar 0,18% ke level Rp16.280 per kilogram. Harga garam halus beryodium turun signifikan sebesar 2,95% ke level Rp11.170 per kilogram.

Kemudian, berbagai jenis ikan seperti ikan tongkol dan bandeng mengalami penurunan harga. Bapanas mencatat harga ikan tongkol pagi ini dipatok sebesar Rp31.680 per kilogram atau turun 1,22% dan ikan bandeng turun 1,91% menjadi Rp32.880 per kilogram.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah India mengumumkan pelonggaran kebijakan ekspor beras non-basmati. Langkah ini diambil setelah negara itu berhasil menstabilkan harga di dalam negeri dan kini menghadapi kelebihan pasokan.

Dikutip dari Bloomberg (28/9/2024), meski membuka pembatasan ekspor, pemerintah India menetapkan sejumlah persyaratan seperti harga minimum US$490 per ton (sekitar Rp7.411.176 per ton) atau setara Rp7.411 per kilogram.

Pemeritah India mengharapkan langkah membuka kembali ekspor beras putih non-basmati itu dapat menstabilkan harga beras global dan mencerminkan perubahan kebijakan pertanian setelah pemilihan umum nasional. Selain itu, pemerintah juga memangkas pajak penjualan ekspor beras parboiled dari 20% menjadi 10%.

India sejak 2022 melakukan serangkaian pembatasan ekspor untuk menjaga keamanan pangan dalam negeri dan mengendalikan inflasi. Keputusan India kala itu sempat menyebabkan lonjakan harga beras di Asia ke level tertinggi sejak 2008.

Meski kebijakan pembatasan berhasil menjaga stabilitas harga domestik, data dari Departemen Pertanian AS menunjukkan bahwa India kini menghadapi kelebihan pasokan beras. Dengan pelonggaran terbaru ini, disebutkan negara-negara pengimpor seperti Indonesia dan Senegal dapat memperoleh manfaat melalui penurunan biaya impor.

Sepanjang empat bulan pertama tahun fiskal, ekspor beras India turun hampir 25% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, mencapai 5,26 juta ton. Langkah ini dianggap sebagai upaya India untuk mengatasi kelebihan pasokan sebelum musim panen baru pada Oktober mendatang.

Sementara itu, para petani India mulai memanen padi yang ditanam selama musim hujan dengan curah hujan yang cukup, dan hasil penanaman dilaporkan lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Pemerintah juga menetapkan bea ekspor 10% untuk beras yang belum digiling, namun pengiriman beras putih tidak akan dikenakan pungutan tambahan

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah India mengumumkan pelonggaran kebijakan ekspor beras non-basmati. Langkah ini diambil setelah negara itu berhasil menstabilkan harga di dalam negeri dan kini menghadapi kelebihan pasokan.

Dikutip dari Bloomberg (28/9/2024), meski membuka pembatasan ekspor, pemerintah India menetapkan sejumlah persyaratan seperti harga minimum US$490 per ton (sekitar Rp7.411.176 per ton) atau setara Rp7.411 per kilogram.

Pemeritah India mengharapkan langkah membuka kembali ekspor beras putih non-basmati itu dapat menstabilkan harga beras global dan mencerminkan perubahan kebijakan pertanian setelah pemilihan umum nasional. Selain itu, pemerintah juga memangkas pajak penjualan ekspor beras parboiled dari 20% menjadi 10%.

India sejak 2022 melakukan serangkaian pembatasan ekspor untuk menjaga keamanan pangan dalam negeri dan mengendalikan inflasi. Keputusan India kala itu sempat menyebabkan lonjakan harga beras di Asia ke level tertinggi sejak 2008.

Meski kebijakan pembatasan berhasil menjaga stabilitas harga domestik, data dari Departemen Pertanian AS menunjukkan bahwa India kini menghadapi kelebihan pasokan beras. Dengan pelonggaran terbaru ini, disebutkan negara-negara pengimpor seperti Indonesia dan Senegal dapat memperoleh manfaat melalui penurunan biaya impor.

Sepanjang empat bulan pertama tahun fiskal, ekspor beras India turun hampir 25% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, mencapai 5,26 juta ton. Langkah ini dianggap sebagai upaya India untuk mengatasi kelebihan pasokan sebelum musim panen baru pada Oktober mendatang.

Sementara itu, para petani India mulai memanen padi yang ditanam selama musim hujan dengan curah hujan yang cukup, dan hasil penanaman dilaporkan lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Pemerintah juga menetapkan bea ekspor 10% untuk beras yang belum digiling, namun pengiriman beras putih tidak akan dikenakan pungutan tambahan

Bisnis.com, JAKARTA - Agung Sedayu Group optimistis proyek Nusantara International Convention Exhibition atau NICE yang dibangun di Pantai Indah Kapuk Dua (PIK2) dengan investasi mulai dari Rp4 triliun akan beroperasi pada September 2025.

CEO Agung Sedayu Group, Steven Kusumo menjelaskan proyek pusat konvensi dan pameran tersebut dibangun di atas lahan seluas 40 hektare (ha). Adapun, saat ini telah dilakukan pemasangan 15 tower cranes tanda dimulainya fase konstruksi struktur atas proyek NICE.
Dia menjelaskan NICE akan menjadi pusat konvensi dan pameran yang didesain untuk mendukung berbagai kegiatan MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) serta acara lainnya, seperti konser, hiburan, dan kegiatan sosial.

"NICE akan menjadi pusat konvensi dan pameran terbesar di Indonesia dan tepat satu tahun dari sekarang, yaitu di bulan September 2025, ditargetkan NICE akan siap beroperasi," kata Steven dalam keterangannya, Minggu (29/9/2024).

Dalam proyek ini, Agung Sedayu Group dan Salim Group melakukan kolaborasi strategis dengan PT Industri Pameran Nusantara yang menjadi pemilik dan pengelola NICE.

Director Commercial Convention & Exhibition PT Industri Pameran Nusantara, Ryan Adrian menuturkan NICE terdiri dari tiga gedung pameran dan area outdoor seluas 30.000 m², dengan total luas bangunan 30 ha. Terdapat 11 exhibition halls, dengan hall 1 hingga 8 terhubung tanpa pemisah.

Area sewa (leaseable area), lanjutnya, mencapai 120.000 m², termasuk atrium seluas 13.200 m² dan area pre-function seluas 18.200 m², serta area ritel yang dapat digunakan sesuai kebutuhan.

"Investasi untuk pembangunan NICE kurang lebih Rp4 triliun di luar tanah," kata Ryan.

Dia menjelaskan perusahaan bukan hanya sekedar membangun gedung atau fasilitas konvensi, tetapi membangun masa depan Indonesia sebagai destinasi unggulan di industri MICE.

Dia menjelaskan akses NICE yang terhubung dengan Toll Interchange 1 PIK2, Bandara International Soekarno-Hatta, hingga layanan shuttle bus PIK2 secara gratis.

Bisnis.com, JAKARTA - BBN Airlines Indonesia resmi melakukan penerbangan perdana pada Jumat, 27 September 2024 dengan rute Jakarta-Surabaya dan sebaliknya.

Dilansir dari unggahan di akun resmi Instagram @bbnairlinesindonesia, maskapai anyar tersebut telah memberikan bocoran terkait ruter penerbangan yakni ke Surabaya dan Balikpapan.

Pada Jumat (27/9/2024), pesawat BBN Airlines Indonesia terbang ke Bandara Internasional Juanda Surabaya dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan sebaliknya.

Perbesar

Tangkapan layar bbnairlines.id

Berdasarkan tangkapan story akun Instagram BBN Airlines Indonesia yang dikutip akun X @txttransportasi, pesawat dari Jakarta tinggal landas pada pukul 17.20 WIB dan tiba di Surabaya pada 18.45 WIB. Sementara itu, penerbangan dari Surabaya pada 19.35 dan tiba di Jakarta pada 20.55 WIB.

Harga tiket penerbangan rute Jakarta-Jakarta pada 27 September 2024 tercatat mulai dari sekitar Rp1,1 juta. Sementara itu, berdasarkan pantauan Bisnis di laman resmi BBN Airlines Indonesia, harga tiket di rute yang sama adalah sekitar Rp1 juta.

Sayangnya, belum ditemukan jadwal penerbangan BBN Airlines dengan tujuan ke Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan.

Profil BBN Airlines Indonesia

Maskapai baru ini bernama BlueBird Nordic (BBN) Airlines Indonesia. Sekilas, nama maskapai tersebut mirip dengan perusahaan taksi di RI.

BBN Airlines Indonesia merupakan entitas anak dari Avia Solutions Group atau ASG yang bergerak di jasa aircraft, crew, maintenance, and insurance (ACMI), penyewaan pesawat atau charter, dan penerbangan kargo.

Kesiapan operasional BBN Airlines Indonesia masuk pada 3 sektor tersebut di Indonesia ditandai dengan terbitnya Sertifikat Operator Pesawat Udara atau Air Operation Certificate (AOC) untuk perusahaan pada 31 Agustus 2023.

Sertifikat penerbangan komersial diterbitkan oleh Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

BBN telah melihat tingginya permintaan masyarakat Indonesia terhadap moda transportasi udara. Tingginya permintaan ini terutama terjadi pada periode high season seperti pada masa ibadah umrah, haji, lebaran, dan masa libur lain.

Hingga saat ini, BBN Airlines Indonesia memiliki 3 armada Boeing 737-800 untuk melayani penerbangan penumpang dan 3 pesawat kargo dengan armada Boeing 737-800.

Bisnis.com, JAKARTA – CEO Mercedes-Benz Group AG, Ola Kallenius, turun gunung melakukan kunjungan penting ke China pada pekan ini, untuk memperkuat kerja sama dengan perusahaan teknologi lokal guna mengembangkan mobil listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV) teranyar.

Aksi ini di tengah penurunan penjualan Mercedes-Benz di China sebagai pasar otomotif terbesar di dunia saat ini. Sebelumnya, Kallenius sudah beberapa kali berkunjung ke China tahun ini, dan kini kembali datang bersama tim manajemen dan dewan pengawas perusahaan.

Tujuan utama kunjungan ini adalah membuat mobil listrik Mercedes-Benz lebih menarik bagi konsumen China. Salah satu fokus pembicaraan adalah peluncuran kendaraan listrik generasi baru pada 2025 mendatang. Langkah yang diharapkan bisa membantu Mercedes merebut kembali pangsa pasar dari produsen mobil lokal yang semakin mendominasi.

"Mercedes-Benz berencana untuk memperkenalkan model CLA bertenaga listrik yang menggunakan teknologi terbaru. Model ini akan dilengkapi dengan fitur navigasi dan hiburan dalam mobil yang dikembangkan bersama perusahaan lokal, agar lebih sesuai dengan selera konsumen China," tulis laporan Bloomberg, dikutip Sabtu (28/9/2024).

Sebagai informasi, China adalah pasar terbesar bagi Mercedes-Benz, menyumbang 36% dari penjualan global perusahaan pada tahun lalu. Namun, penjualan mobil mewah di negara tersebut menurun karena konsumen mulai menahan belanja di tengah perlambatan ekonomi.

Akibatnya, pada pekan lalu Mercedes-Benz mengikuti jejak kompetitornya, yakni BMW dengan memangkas proyeksi keuntungan tahunan mereka. Dalam conference call dengan para analis, Kallenius menyebut bahwa salah satu siasat Mercedes menghadapi kondisi pasar yang sulit ini adalah dengan meluncurkan produk-produk baru.

"Bulan lalu, Mercedes mengumumkan kerja sama dengan ByteDance, perusahaan induk TikTok, untuk mengintegrasikan aplikasi kecerdasan buatan generatif di sistem mobil mereka yang dijual di China," tulis laporan tersebut.

Selain itu, Kallenius juga diperkirakan akan bertemu dengan Li Shufu, pendiri Zhejiang Geely Holding Group, salah satu pemegang saham utama Mercedes-Benz. Kendati demikian, perwakilan Geely belum memberikan komentar mengenai pertemuan tersebut.

Dalam kunjungan ke China tersebut, Mercedes-Benz juga mengumumkan investasi bersama senilai 14 miliar yuan atau sekitar US$1,99 miliar dengan mitra lokal China, termasuk BAIC Motor Corp, untuk memproduksi kendaraan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar China.

Investasi ini mencakup pengembangan model sedan Mercedes-Benz CLA listrik, sport utility vehicle (SUV) mewah GLE, dan model multi-purpose vehicle (MPV) mewah bertenaga listrik terbaru.