Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia ada di kisaran 5,18% pada 2025 atau tahun pertama pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro menjelaskan, belakangan perekonomian Indonesia menunjukkan perbaikan terutama usai Bank Sentral Amerika Serikat (AS) The Fed menurunkan suku bunga hingga 50 basis point (bps) pada pekan lalu. Oleh sebab itu, perbaikan tersebut akan menjadi fondasi kuat untuk tahun depan.

"Tahun depan ini peluang, kemudian Indonesia itu akan tumbuh di kisaran 5,18%. Ya antara 5,15% sampai 5,2%," ujar Andry dalam acara Economic Outlook Bank Mandiri secara daring, Kamis (26/9/2024).

Dia menjelaskan, salah satu penopang pertumbuhan tersebut yaitu adalah daya konsumsi yang cenderung membaik sesuai big data Mandiri Spending Index.

Andry menunjukkan, indeks konsumsi membaik sepanjang kuartal III/2024. Menurutnya, terjadi kenaikan transaksi melalui kartu debit, kartu kredit, hingga QRIS sejak awal Mei hingga awal Oktober ini.

"Ini konsumsi tumbuh di kuartal III, akan relatif lebih baik dibandingkan dengan kuartal II," jelasnya.

Sementara itu, sepanjang tahun ini Bank Mandiri memproyeksikan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,08%.

Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri Eka Fitria menambah, konsumsi yang stabil didorong oleh perubahan gaya hidup terutama dari kelompok usia muda. Menurutnya, kelompok muda telah menjadi faktor pendorong penting pertumbuhan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Perinciannya, Eka menunjukkan adanya peningkatan sektor-sektor terkait mobilitas seperti hotel dan restoran, transportasi dan pergudangan, dan jasa lainnya seperti jasa-jasa hiburan.

Sementara itu, sektor manufaktur yang terdiri dari program hilirisasi industri logam dasar tetap konsisten tumbuh tinggi. Beberapa sektor manufaktur yang berorientasi pada pasar domestik, lanjutnya, juga tumbuh dengan relatif baik yaitu industri makanan dan minuman, dan industri kimia-farmasi.

"Namun, sektor manufaktur yang berorientasi ekspor seperti garmen, furnitur, kayu, dan elektronik mengalami tekanan karena pelemahan permintaan dari negara tujuan ekspor. Ke depan, kami harapkan sektor manufaktur berorientasi ekspor harusnya membaik seiring dengan peningkatan ekonomi global pasca era suku bunga tinggi," tutup Eka pada kesempatan yang sama.

Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan produsen rokok memberikan empat usulan kepada pemerintah usai tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada 2025 tak jadi naik.

Salah satu pertimbangan pemerintah adalah munculnya fenomena down trading rokok sebagai imbas dari kenaikan cukai rokok pada 2020-2024 dengan nilai rata-ratanya di atas 10%. Fenomena ini ditandai oleh konsumen yang beralih mengkonsumsi produk rokok dengan harga lebih murah, termasuk rokok ilegal.

Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) menilai kebijakan tersebut bisa membantu kelangsungan industri rokok dan para konsumen tetap terpacu membeli rokok legal.

Ketua Umum Perkumpulan Gappri, Henry Najoan mengatakan anggotanya berupaya untuk bertahan dengan tenaga kerja dan kelangsungan industri, serta turunnya produksi dan melambatnya kinerja penerimaan CHT yang memerlukan kebijakan mitigasi.

"Selain apresiasi tarif CHT tidak naik, Gappri meminta pemerintah mempertimbangkan empat usulan," kata Henry dalam keterangannya, Kamis (26/09/2024).

Pertama, lanjutnya, tarif CHT untuk tahun 2025, 2026 dan tahun 2027 tidak naik. Hal ini demi menjaga kelangsungan proses pemulihan industri hasil tembakau legal nasional.

Kedua, Gappri berharap Harga Jual Eceran (HJE) pada 2025 tidak naik. Hal ini untuk menyesuaikan dengan daya beli yang semakin rendah.

Ketiga, tidak dinaikkan PPN pada tahun 2025, demi menjaga penjualan dalam kondisi turunnya daya beli masyarakat.

Keempat, mendorong agar Operasi Gempur Rokok Ilegal terus ditingkatkan sampai ke produsen rokok ilegal secara extra ordinary dengan melibatkan aparat penegak hukum (APH) terkait.

Menurutnya, empat usulan tersebut bertujuan melindungi rokok legal yang merupakan sektor padat karya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan, para kepala daerah punya modus tersendiri untuk mengakali angka inflasi agar tetap rendah di wilayah yang dipimpinnya.

Tito menjelaskan bahwa selama ini dirinya menerapkan hukuman bagi kepala daerah yang terbukti gagal kendalikan inflasi. Terburuk, dia akan memecat penjabat kepala daerah yang gagal kendalikan inflasi.

Sebaliknya, juga terdapat penghargaan kepada kepala daerah yang berhasil mengendalikan inflasi. Setiap tiga bulan, sambungnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan insentif sekitar Rp6 miliar—10 miliar ke pemerintahan daerah yang terbukti kendalikan inflasi.

Oleh sebab itu, Tito mengungkapkan kini banyak kepala daerah yang punya taktik licik untuk membuat angka inflasi tetap rendah. Salah satunya, kepala daerah akan datangi kantor lembaga pengumpul data inflasi yaitu Badan Pusat Statistik (BPS).

"Modus barunya, rekan-rekan kepala daerah ini langsung datangi kantor BPS di kabupaten/kota masing-masing, 'Tolong dong bikin angkanya bagus kami!' Begitu," ungkap Tito dalam acara Anugerah Hari Statistik Nasional 2024 seperti yang disiarkan kanal YouTube BPS Statistics, Kamis (26/9/2024).

Menurutnya, jika BPS menolak bekerja sama untuk akali angka inflasi maka kepala daerah tidak kehabisan akal. Tito menjelaskan, para kepala daerah punya modus lain yaitu mengecek gerak-gerik BPS: ke pasar mana saja mereka lakukan survei.

Mantan Kapolri tersebut mengungkapkan, kepala daerah akan membuat pasar murah dadakan sebelum BPS melakukan survei di pasar tersebut. Dengan begitu, harga-harga komoditas bisa murah meski tidak mencerminkan kenyataan sebenarnya.

"Tolong untuk modus-modus seperti ini teman-teman BPS harus akali juga, [misalnya] 'Oh, Pak, saya biasa ambil data di situ', tapi ambil data di tempat lain, karena kami [pemerintah pusat] ingin dapat data yang betul-betul akurat supaya jangan sampai nanti salah," pinta Tito.

Apalagi, klaimnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat memerhatikan soal inflasi karena bersangkutan soal daya beli masyarakat. Dia mengaku Jokowi kerap mengecek sendiri harga komoditas sehingga kerap melakukan kunjungan kerja ke pasar-pasar.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menangkap peluang pertumbuhan industri manufaktur seiring dengan penurunan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 6% dari sebelumnya 6,25%.

Hal ini juga selaras dengan langkah The Fed menurunkan tingkat suku bunga acuan sebesar 50 basis poin menjadi 4,75% - 5%.

Sekjen Kemenperin, Eko S. Cahyanto, mengatakan penurunan BI Rate secara tidak langsung dapat mendorong optimisme pelaku usaha, sekaligus menciptakan iklim usaha industri yang baik.

"Tapi tidak lupa juga bahwa kita harus menjaga daya beli masyarakat. Jadi, upaya untuk membentuk iklim usaha yang baik itu ada di banyak kementerian/lembaga termasuk kebijakan fiskal," kata Eko saat ditemui disela-sela Halal Indonesia International Expo, Kamis (26/9/2024).

Eko menerangkan bahwa iklim usaha yang baik akan tercipta optimisme dari pelaku usaha. Sebab, ruang bagi usaha untuk berinvestasi, produksi, dan bertumbuh semakin tinggi.

Kendati demikian, dia menegaskan bahwa daya beli masyarakat juga mesti dijaga. Untuk itu, pemerintah melalui kementerian/lembaga terus mengupayakan kebijakan yang dapat mendukung pertumbuhan, termasuk melalui kebijakan fiskal.

"Kami optimis hal itu bisa membantu iklim usaha industri bisa lebih baik, kan ini dilakukan secara global, Amerika juga menurunkan. Sampai akhir tahun optimisme tinggi, terbukti dari PMI dan IKI optimisme sampai akhir tahun tetap tinggi," tuturnya.

Di sisi lain, sebagai pembina industri, Kemenperin juga memiliki tugas untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan daya saing itu dan menjaga industri dalam negeri termasuk iklim usahanya.

Beberapa cara yang dilakukan yakni dengan mendorong promosi pemasaran produk, sertifikasi industri, hingga kebijakan-kebijakan yang bisa membatasi produk impor itu masuk ke dalam negeri, khususnya produk yang sudah diproduksi dalam negeri.

Sementara itu, pihaknya masih optimistis mengejar pertumbuhan manufaktur sebesar 5,80% sepanjang tahun ini, meskipun kondisi manufaktur nasional tengah babak belur.

Kondisi tersebut tercerminkan dari Purchasing Manager Index (PMI) manufaktur yang terkontraksi ke level 48,9 pada Agustus 2024, turun dari bulan sebelumnya 49,3. Padahal, 34 bulan sebelumnya indeks tersebut berhasil bertahan ekspansi.

Bisnis.com, TANJUNGPANDAN — Pemanfaatan infrastruktur sistem penyediaan air minum (SPAM) Batu Mentas, Tanjung Pandan, Bangka Belitung terus ditingkatkan untuk mendukung KSPN Tanjung Kelayang.

SPAM Batu Mentas rampung dibangun pada 2021 dengan investasi Rp75,45 miliar dan memiliki kapasitas 2 x 50 liter per detik yang dilengkapi dengan bak air baku 650 m3.

Infrastruktur tersebut memiliki kemampuan melayani 8.000 sambungan rumah (SR). Kemampuan ini bakal turut mendukung pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Tanjung Kelayang sejalan dengan penggunaan saat ini oleh 2.500 SR.

Seperti diketahui, KSPN Tanjung Kelayang merupakan salah satu pendukung untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Tanah Air. Dengan demikian, penyediaan infrastruktur dasar bagi kawasan ini memiliki andil pencapaian target kunjungan wisatawan.

“SPAM Batu Mentas berfungsi untuk menunjang Kawasan Strategis Pariwisata Nasional air bersih di hotel dan [sektor] perikanan,” ujar Kepala Seksi Wilayah II Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Bangka Belitung, Khoirul Hakim dalam sesi kunjungan media ke SPAM Batu Mentas, Kamis (26/9/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Staf Publikasi Wilayah II BPPW Bangka Belitung, Wotto Iskandar, mengatakan SPAM Batu Mentas bakal terus bertambah penggunaannya, salah satunya melalui 1.008 SR melalui alokasi dana Rp6 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

Namun, sayangnya, kemungkinan penambahan sambungan rumah tak tercapai hingga pengujung tahun, lantaran pencairan dana yang terlalu mendekati akhir tahun.

“Seharusnya eksekusi Juni,” katanya.

Perbesar

Di sisi lain, dia mengatakan penambahan sambungan rumah diperlukan untuk memberikan akses air bersih yang layak minum. Mengingat, penggunaan air tanah secara langsung berpotensi mengandung bahan berbahaya seperti besi dari sisa aktivitas pertambangan.

Hal itu berbeda dengan air yang disalurkan SPAM Batu Mentas yang berasal dari Embung Batu Mentas dan diolah hingga mencapai tingkat keasaman atau pH 7,1 sehingga aman dikonsumsi.

Namun dengan kendala rencana penambahan sambungan rumah tahun ini, pemerintah daerah turut mengusulkan penganggaran penyediaan air bersih melalui SPAM Batu Mentas.

Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Belitung, Firman Setiawan, menyebut bahwa penambahan sambungan rumah dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belitung dan Provinsi Bangka Belitung pada 2025.

Perinciannya, dia menyebut melalui APBD akan dianggarkan pengadaan 100 SR dan 235 SR melalui dana dari pemerintah pusat. Selain itu, ada potensi tambahan SR dari Perusahaan Daerah Tirta Batu Mentas.

“Audit BPKP 2023 untuk kinerja perumda sudah sehat,” katanya.

Kepala Bagian Keuangan Umum Perumda Tirta Batu Mentas, Indra Gunawan, mengatakan bahwa perusahaan secara tahunan memiliki target penambahan pelanggan baik untuk industri dan rumah tangga.

Adapun, target 500 SR baru secara tahunan sehingga bisa menutup kebutuhan pelaku usaha yang kini berkontribusi 10% terhadap total pelanggan.

“Kami secara tahunan tambah sambungan rumah. Saat ini, 90% pelanggan itu rumah tangga,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah perusahaan kelas kakap baik dari dalam maupun luar negeri ramai menggagas proyek pusat perbelanjaan atau mal di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Tren pembangunan pusat retail itu bahkan terjadi meskipun populasi di bakal ibu kota baru Indonesia itu saat ini masih tergolong sepi.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja menyebut banyaknya investasi pembangunan pusat perbelanjaan di IKN dinilai menandakan meningkatnya kepercayaan investor dengan keberlanjutan pembangunan IKN.

Namun demikian, Alphonzus menjelaskan pembangunan sektor ritel perlu dibarengi dengan adanya kepastian market di IKN.

“Pembangunan proyek sektor ritel harus dibarengi ataupun diimbangi dengan pertumbuhan populasi sebagai faktor utama penggerak kegiatan usaha perdagangan ritel,” jelasnya kepada Bisnis, Kamis (26/9/2024).

Untuk itu, APPBI memberi catatan bahwa strategi pembangunan yang dapat dijalankan oleh investor ritel yakni dengan menerapkan konsep bertumbuh secara bertahap.

Dia menyebut, pengoperasian perdagangan di IKN nantinya dapat dijalankan dengan menyesuaikan pertumbuhan populasi di IKN.

“Ini perlu dibarengi dengan pemberian berbagai fasilitas, kemudahan dan keringanan kepada para investor terutama dalam aspek permodalan karena sektor ritel membutuhkan nafas panjang ataupun ketahanan diri yang kuat selama kondisi usaha masih belum stabil,” tegasnya.

Untuk diketahui, salah satu perusahaan asing yang baru saja merealisasikan investasinya untuk membangun pusat perbelanjaan di IKN yakni Delonix Group. Korporasi asal Tiongkok itu menyuntik investasi senilai Rp500 miliar untuk mengembangkan Kawasan mix used development.

Kemudian, Konsorsium Nusantara yang dipimpin oleh Sugianto Kusuma atau Aguan juga baru-baru ini meresmikan pembangunan mal duty free di IKN. Tak tanggung-tanggung, nilainya investasinya disebut mencapai Rp5 triliun.

Selanjutnya, ada pula PT Pakuwon Jati Tbk. (PWON) yang akan membangun superblock senilai Rp 5 triliun. Di proyek itu, PWON bakal mengembangkan hotel hingga mal di IKN.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Cimanggis Cibitung Tollways (PT CCT) resmi mendapat guyuran kredit sindikasi senilai Rp7,4 triliun dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS), PT Bank Pan Indonesia Tbk. (PNBN) dan Bank Papua.

Direktur Keuangan PT CCT, Yefri Rahardja menjelaskan tujuan dilaksanakannya kredit sindikasi ini dalam rangka refinancing atau efisiensi serta menekan liabilitas yang ditanggung perseroan.

“Proyek cost Tol Cimanggis-Cibitung itu adalah Rp10,6 triliun. Jadi dengan kita bisa perjanjian sindikasi, CCT bisa dibilang fundraising untuk utang Rp7,4 triliun,” kata Yefri dalam konferensi pers, Kamis (26/9/2024).

Yefri menjelaskan, kredit ini menggantikan fasilitas sindikasi eksisting secara keseluruhan dengan masa penarikan sampai dengan Desember 2024 dan masa pengembalian sampai dengan tahun 2038.

Melalui injeksi pembiayaan ini, PT CCT bakal memiliki profil risiko yang lebih rendah berkat turunnya tingkat bunga kredit sebesar 50 basis poin (Bps) menjadi 7,125%.

“Untuk efektivitas, efisiensi, dan penghematan perusahaan dalam pembiayaan proyek, di mana salah satu hal yang juga disepakati adalah perubahan tingkat suku bunga yang semula sebesar 7,375% menjadi 7,125%,” jelas Yefri.

Di samping itu, guyuran sindikasi ini bakal menghemat biaya penyelesaian utang hingga Rp310 miliar atau sebesar Rp26 miliar per tahun hingga berakhirnya periode pembiayaan sindikasi.

Dengan demikian, Yefri berharap ke depan perusahaan tidak lagi menggunakan dana yang bersumber dari pemegang saham. Dia juga menjelaskan, penyaluran pembiayaan sindikasi ini dipimpin oleh BBNI dengan porsi hampir setengah dari total kredit mencapai Rp3,5 triliun.

“Betul, [pemimpin sindikasi] BNI itu masuk Rp3,5 triliun kurang lebih,” jelasnya.

Sebagai informasi, Jalan Tol Cimanggis – Cibitung dikelola oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Cimanggis Cibitung Tollways yang saat ini saham mayoritasnya dimiliki oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan porsi mencapai 55%, PT Waskita Toll Road 35% dan PT Bakrie & Brothers dan PT Bakrie Toll Road masing-masing sebesar 5%.

Ruas Tol Cimanggis – Cibitung terdiri dari 2 Seksi, yaitu Seksi 1A Juction Cimanggis – Jatikarya sepanjang 3,17 km telah beroperasi sejak 26 Oktober 2020.

Kemudian, Seksi 2A ruas Jatikarya – SS Cikeas sepanjang 3,50 km yang telah fungsional sejak 16 April 2023 dan Seksi 2B ruas Cikeas – Cibitung sepanjang 19,8 km yang bakal diresmikan pada hari ini.

Sebagai informasi, ruas Tol Cimanggis – Cibitung memiliki total Panjang 26,18 kilometer (Km). Tol ini mulai dibangun sejak 2015, artinya konstruksi rangkaian Tol Cimanggis – Cibitung mencapai 9 tahun.

Bisnis.com, SERANG — Kepala Subdirektorat Pengelolaan Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu Muchamad Arifin mengungkapkan rencana peluncuran Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) atau Core Tax Administration System (CTAS) akan berlangsung pada akhir Desember 2024.

Arifin menyebutkan, rencana tersebut merupakan hasil perundingan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) dengan presiden. Dalam hal ini, Arifin tidak menyebutkan presiden yang dimaksud apakah Jokowi atau presiden terpilih Prabowo Subianto.

Dalam hal ini juga, Arifin menekankan belum ada tanggal resmi peluncuran atau soft launching core tax.

"Kalau laporan pertemuan Ibu SMI dengan pak presiden, sekitar Desember 2024. Sehingga diharapkan di awal 2025 itu sudah roll out," ujarnya dalam Media Gathering APBN 2024, Kamis (26/9/2024).

Baru-baru ini pun Direktorat Jenderal Pajak resmi meluncurkan media edukasi berupa simulator core tax pada situs pajak.go.id, Senin (23/9/2024).

Di mana simulator core tax bersifat interaktif dan wajib pajak akan dikenalkan pada berbagai fitur dalam aplikasi core tax tersebut.

Arifin lebih lanjut melanjutkan, penerapan core tax menjadi salah satu kebijakan yang akan berdampak pada penerimaan negara.

Sesuai dengan kajian World Bank atau Bank Dunia sebelumnya, di mana implementasi sistem baru dalam perpajakan Indonesia ini dapat mengerek rasio pajak atau tax to GDP ratio sebesar 1,5%.

Pada 2023, rasio pajak Indonesia tercatat sebesar 10,2% atau lebih rendah dari capaian 2022 yang sebesar 10,39%. Untuk tahun ini, pemerintah menargetkan rasio pajak di angka 10,2%.

Dengan implementasi core tax dan penambahan 1,5%, artinya rasio pajak akan sebesar 11,7% atau menuju 12%.

Meski demikian, penambahan tersebut tidak dapat terjadi dalam sekejap. Arifiin menyampaikan, butuh setidaknya waktu lima tahun untuk meningkatkan rasio pajak 1,5%.

Tidak menutup kemungkinan juga penambahan tax ratio dapat lebih besar dengan terhimpunnya data-data para Wajib Pajak (WP). Terlebih, saat ini pemerintah telah menerapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

"Semua itu tergantung nanti, kesiapan data. Kalau misalnya core tax sudah berjalan kemudian datanya yang kita harapkan dari tadi dari instansi dan lembaga semua masuk, saya kira pasti akan menambah tax ratiosecara signifikan," jelasnya.

Perbesar

Bisnis.com, JAKARTA – Center of Economic and Law Studies (Celios) mengusulkan penerapan pajak kekayaan di Indonesia karena bisa membiayai berbagai program seperti makan siang gratis hingga beasiswa kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dalam studi terbarunya berjudul Laporan Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2024: Pesawat Jet untuk Si Kaya, Sepeda untuk Si Miskin, Celios mengumpulkan data dari 50 orang terkaya di Indonesia versi Forbes. Hasilnya, ditemukan ketimpangan yang sangat besar antara ‘si kaya’ dengan ‘si miskin’.

Salah satunya, Celios mengungkapkan harta 50 orang terkaya di Indonesia setara dengan harta 50 juta warga lainnya. Oleh sebab itu, Celios mengusulkan penerapan pajak kekayaan agar ketimpangan tersebut tidak makin parah.

Studi Celios menunjukkan, penerapan pajak kekayaan sangat membantu pembiayaan program pembangunan. Misalnya, potensi pajak kekayaan 50 orang terkaya saja mencapai Rp81,6 triliun per tahunnya.

Dana tersebut diyakini bisa membiayai program-program pengentasan kemiskinan seperti memberi makan siang gratis kepada 15 juta masyarakat sepanjang tahun—dengan asumsi satu paket makan Rp15.000.

Lalu, pajak kekayaan 50 orang paling tajir itu bisa membangun 339 ribu rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah; membiayai lebih dari 558 juta paket bantuan beras untuk keluarga miskin—dengan asumsi 10 liter beras per paket.

Selanjutnya, pajak kekayaan 50 triliuner teratas juga bisa membangun lebih dari 4 juta rumah susun bagi masyarakat miskin; bisa mendistribusikan 1,5 hektar tanah kepada 8,7 juta usaha pertanian kecil.

Kemudian, pajak kekayaan hanya 2% atas kekayaan 50 orang terkaya bisa membiayai kuliah 18,5 juta mahasiswa per tahunnya; bangun 877 pusat pelayanan kesehatan jiwa dan psikologis; dan masih banyak lagi.

Director of Fiscal Justice Celios Media Wahyudi Askar pun tidak menampik bahwa perekonomian Indonesia telah tumbuh pesat dalam beberapa dekade terakhir. Kendati demikian, sejalan dengan itu ketimpangan ekonomi juga semakin dalam.

"Pengukuran yang terlalu berfokus pada angka-angka makroekonomi sering kali melupakan makna hakiki dari pembangunan, yaitu memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi benar-benar menyentuh seluruh lapisan masyarakat," jelas Media dalam laporan Celios, dikutip pada Kamis (26/9/2024).

Penerapan Pajak Kekayaan

Menurut laporan Dana Moneter Internasional (Internatonal Monetary Fund/IMF) berjudul How to TaxWealth (2024), setidaknya tiga pendekatan lazim dalam penerapan pajak kekayaan yaitu berdasarkan nilai harta (pajak progresif), transfer kekayaan melalui warisan, dan tarif aset-aset seperti saham.

IMF menyebutkan bahwa pajak kekayaan sudah lazim diterapkan di banyak negara terutama Eropa dan Amerika Latin meski perhitungan dasarnya berbeda-beda, sebut saja di Norwegia, Belanda, Spanyol, Argentina, Bolivia, hingga Venezuela.

Notabenenya, Indonesia sudah lama punya jenis pajak kekayaan yang pendekatannya bukan berdasarkan nilai harta murni namun aset seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Kendaraan Bermotor. Namun, kedua jenis pajak tersebut untuk semua masyarakat, bukan khusus untuk orang super kaya.

Jenis pajak khusus yang dikenakan untuk mereka yang super kaya adalah PPh orang pribadi dengan tarif progresif 35% bagi penghasilan di atas Rp5 miliar per tahun seperti yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Bisnis.com, SERANG — Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membidik target penerimaan negara dari implementasi cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) senilai Rp3,8 triliun pada 2025.

Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai Kemenkeu M. Aflah Farobi menuturkan target tersebut telah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Meski demikian, target tersebut lebih rendah dari target tahun ini yang senilai Rp4,3 triliun.

"Kenapa kok lebih rendah? Kemarin kami setelah berdiskusi dengan DPR melihat penerapan cukai MBDK ini tentunya harus dikaji sesuai perkembangan perekonomian," tuturnya dalam Media Gathering APBN 2025, Kamis (26/9/2024).

Aflah berpandangan, pemerintah dan DPR masih terus mengkaji perihal besaran tarif cukai dan jenis-jenis MBDK yang akan menjadi Barang Kena Cukai (BKC).

Sebelumnya, DPR telah memberikan masukan terkait besaran tarif cukai MBDK yang sebesar 2,5% untuk tahap awal atau untuk tahun depan.

Menurutnya, saat ini pemerintah belum memutuskan karena lagi-lagi, masih dalam tahap pengkajian. Selain itu, terdapat andil pemerintahan baru yang akan ikut menentukan tarif dan BKC tersebut.

"Jadi mengenai tarif dan apa yang akan dikenakan masih intensif dikaji mendalam," jelasnya.

Pada tahun lalu, Peraturan Presiden (Perpres) No 76/2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 mencantumkan target cukai MBDK senilai Rp4,39 triliun. Pada realisasinya, cukai MBDK gagal diimplementasikan tahun ini dan bergulir pada tahun depan.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani menyebut usulan tersebut masih berupa rekomendasi dari DPR dan implementasinya akan sangat bergantung pada kondisi ekonomi serta keputusan pemerintah baru di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

"Itu hanya rekomendasi, keputusan akhirnya akan tergantung pada pemerintah tahun depan," ujar Askolani kepada wartawan usai Rapat Kerja BAKN dengan Kementerian Keuangan terkait Cukai Hasil Tembakau (CHT) pada Selasa (10/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Mayoritas rekening yang berada bank merupakan simpanan dengan saldo di bawah Rp100 juta. Mirisnya, rata-rata tabungan masyarakat di kelompok itu terus turun, mencerminkan fenomena makan tabungan ketika daya beli semakin tertekan.

Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), jumlah rekening masyarakat Indonesia dengan saldo di bawah Rp100 juta mencapai 580,01 juta rekening. Jumlahnya setara 98,8% dari total 586,95 juta rekening yang tercatat hingga Juli 2024.

Jumlah rekening dengan saldo di bawah Rp100 juta itu bertambah 4,9% secara tahun berjalan (year to date/YtD) atau 11,8% secara tahunan (year on year/YoY). Pertumbuhannya menjadi yang tertinggi dibandingkan kelompok-kelompok simpanan lain.

Total simpanan di kelompok rekening dengan saldo di bawah Rp100 juta tercatat sebanyak Rp1.057,79 triliun. Nilai simpanan itu hanya naik 0,4% (YtD) atau 4,9% (YoY).

Di sisi lain, jumlah rekening masyarakat dengan saldo di atas Rp5 miliar tercatat sebanyak 142.324 rekening per Juli 2024, tumbuh 3,6% (YtD) atau 8,6% (YoY). Dari sisi jumlah simpanan, pertumbuhannya lebih moncer lagi, total saldo kelompok itu mencapai Rp4.671,31 triliun, tumbuh 3% (YtD) atau 10,4% (YoY).

Artinya, jumlah saldo di kelompok rekening lapis terbawah tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan penambahan jumlah rekeningnya. Sementara itu, jumlah rekening maupun jumlah saldo orang-orang super kaya tercatat sama-sama tumbuh pesat. Kenapa?

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) atau BCA menemukan adanya fenomena 'makan tabungan' oleh nasabah yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Tren itu selaras dengan data LPS yang menunjukkan adanya penurunan rerata saldo tabungan masyarakat Indonesia belakangan.

Direktur BCA Santoso mengatakan bahwa nasabah menengah ke bawah menjadi segmen yang paling terdampak fenomena ini.

"Kita lihat tantangannya di menengah bawah, itu karena jumlah average balance mereka relatif enggak banyak tumbuh. Bahkan di segmen-segmen tertentu adalah average-nya cenderung lebih rendah 6 bulan terakhir," ujar Santoso, dikutip pada Kamis (26/9/2024).

Santoso bahkan menyebut bahwa banyak nasabahnya yang berada dalam survival mode atau sedang bertahan hidup. Hal itu menurutnya akibat dari kondisi ekonomi yang lemah, sehingga terjadi penurunan lapangan kerja yang berimplikasi pada penurunan daya beli.

"Mungkin juga ada yang terkena PHK [pemutusan hubungan kerja]. Atau mungkin bisnisnya lagi sepi. Jadi, memang itu adalah realita," ujarnya.

Selain itu, Santoso juga mengungkap bahwa pelambatan pertumbuhan tabungan turut terjadi di segmen nasabah menengah ke atas. Sebagian nasabah di segmen itu memang merupakan pebisnis, tetapi karena kinerja bisnis melambat, nilai simpanan mereka pun turut terdampak.

Wanti-Wanti Turunnya Daya Beli

Selain jumlah simpanan yang turun, deflasi beruntun ditengarai sebagai sinyal tekanan perekonomian, yang mencerminkan turunnya daya beli masyarakat.

Pada Agustus 2024, Indonesia mengalami deflasi selama empat bulan beruntun. Kondisi itu dinilai cukup dipengaruhi oleh penurunan jumlah masyarakat kelas menengah, sebagai salah satu penopang perekonomian.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal melihat bahwa deflasi yang terjadi ini merupakan fenomena yang tidak biasa di perekonomian Indonesia.

Pada dasarnya, perlu ditelisik lebih lanjut fenomena masyarakat yang menahan belanjanya. Berbeda dengan fenomena deflasi yang terjadi selama tiga bulan beruntun pada 2020 lalu kala pandemi Covid-19 menghantam.

"Kenapa sekarang [masyarakat menahan belanja] di 2024, kenapa tidak di tahun-tahun sebelumnya? Itu perlu dicari tahu. Saya melihat deflasi yang empat bulan berturut-turut ini jelas tidak biasa kita alami setelah krisis, setelah 2020," ungkap Faisal, belum lama ini.

Faisal menuturkan, seandainya masyarakat melakukan aksi hemat alias menahan belanja untuk kebutuhan sekunder maupun tersier, seharusnya terjadi peningkatan dana pihak ketiga.

Kenyataannya, dana pihak ketiga di perbankan menunjukkan pertumbuhan yang melambat pada Mei 2024. Utamanya setelah berakhir momen Pemilu, Puasa, dan Lebaran. Pada saat yang sama, deflasi juga mulai terjadi pada Mei 2024.

Per Agustus 2024, deflasi bulanan tercatat sebesar 0,03% atau lebih rendah dari Juli 2024 yang mencapai 0,18%. Terutama terjadi pada kelompok harga bergejolak (volatile goods) yang mengalami deflasi hingga 1,24%, sementara termoderasi dengan inflasi pada kelompok inti (core inflation) sebesar 1,52% dan harga yang diatur pemerintah (administered price) sebesar 0,7%.

Faisal menegaskan pemerintah perlu mewaspadai hal tersebut karena walaupun deflasi juga dapat disebabkan oleh sisi suplai, tetapi sisi tersebut tak menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan.

"Jadi yang perlu diwaspadai justru adalah memang daya belinya menurun, terutama dari kelas menengah ke bawah," tuturnya.

Kalangan pengusaha juga sudah mewanti-wanti pelemahan daya beli masyarakat. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) misalnya, yang meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12%. Kenaikan PPN 12% yang akan mulai berlaku pada 1 Januari 2025 itu sudah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 7/2021.

Kendati demikian, Analis Kebijakan Ekonomi Apindo Ajib Hamdani meyakini pemerintah tetap bisa menunda pelaksanaannya seperti ketika tunda pemungutan pajak karbon yang seharusnya efektif per 1 April 2022.

Alasannya, tak lain dan tak bukan karena daya beli masyarakat sedang mengalami tren penurunan. Ajib mengingatkan jutaan penduduk kelas menengah telah turun kasta menurut temuan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Bank Mandiri dan Lembaga Penyelidikan Ekonomi Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) UI.

Tidak hanya itu, data makro ekonomi menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih ditopang kurang lebih sebanyak 60% oleh konsumsi rumah tangga. Oleh sebab itu, Ajib khawatir kenaikan tarif PPN malah akan membenahi pemerintahan presiden selanjutnya, Prabowo Subianto.

"Kalau pelemahan daya beli masyarakat ini terus dibebani oleh kebijakan fiskal yang kontraproduktif, maka target pemerintah Prabowo-Gibran yang membuat target pertumbuhan ekonomi cukup agresif akan menghadapi kendala," katanya, Senin (12/8/2024).

Bisnis.com,JAKARTA - Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia hingga saat ini belum menerima surat tanggapan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sebelumnya, Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026 Arsjad Rasjid telah menyurati Jokowi ihwal kisruh perebutan kursi Ketum di organisasi itu.

“Yang saya tahu sampai sekarang belum ada tanggapan,” ungkap Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia Dhaniswara K. Harjono dalam konferensi pers di Menara Kadin, dikutip Kamis (26/9/2024).

Kendati begitu, pihaknya mengharapkan agar surat yang telah dikirim oleh Presiden Direktur Indika Energy itu mendapat respons dari Kepala Negara.

“Kita tunggu, mudah-mudahan ada tanggapan dari Pak Presiden [Jokowi],” ujarnya.

Arsjad melalui keterangan resminya, Minggu (15/9/2024) telah menyurati Jokowi ihwal polemik Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin 2024 yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai Ketum Kadin yang baru.

“Kami sudah menyurati Presiden Jokowi, surat sudah saya tandatangani,” ujar Arsjad Rasjid dalam keterangan resminya, Minggu (15/9/2024).

Dalam kesempatan itu, Arsjad meminta dukungan pemerintah sebagai pengawas sesuai dengan Undang-undang (UU) No.1/1987 dan Keputusan Presiden (Keppres) No.18/2022 guna memastikan Kadin Indonesia dapat berjalan sesuai dengan kepentingan nasional serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang telah ditetapkan.

Dalam surat yang disampaikan ke Jokowi, Arsjad menyatakan bahwa Munaslub Kadin yang digelar pada 14 September 2024 tidak sah atau ilegal karena melanggar AD/ART.

“Kami memastikan bahwa Munaslub atas nama Kadin Indonesia tanggal 14 September 2024 tersebut adalah ilegal,” jelas Arsjad dalam surat yang disampaikan ke Jokowi pada Minggu (15/9/2024).

Dia menuturkan, terdapat empat syarat penyelenggaraan Munaslub dalam AD-ART yang dilanggar. Pertama, pihaknya tidak pernah mendapatkan peringatan dari Kadin Provinsi maupun anggota luar biasa bahwa kami telah melakukan pelanggaran prinsip atas AD/ART.

Kedua, tidak ada rapat dewan pengurus Kadin Provinsi maupun anggota luar biasa untuk meminta penyelenggaraan Munaslub. Padahal, AD/ART mensyaratkan bahwa Munaslub diselenggarakan berdasarkan permintaan sekurang-kurangnya 1/2 jumlah Kadin Provinsi dan 1/2 dari jumlah Anggota Luar Biasa tingkat nasional yang mengikuti Munas terakhir.

Ketiga, selain penyelenggaraan Munaslub tersebut bertentangan dengan AD/ART, Munaslub hanya dihadiri oleh sekitar 10 Ketua Umum Provinsi dari 35 Kadin Provinsi yang ada. Anggota luar biasa yang disebutkan hadir hanya sekitar 25 dari 221 Anggota Luar Biasa yang tercatat sebagai anggota Kadin Indonesia

Dan keempat, pimpinan sidang Munaslub tidak terdaftar sebagai anggota Kadin Indonesia. Undangan untuk menghadiri Munaslub yang beredar tertanggal 2 hari (12 September 2024) sebelum tanggal penyelenggaraan Munaslub (14 September 2024).