Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan (ATR/BPN) Nusron Wahid bicara soal sengketa kasus Hotel Sultan antara PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo dengan Sekretariat Negara (Setneg).

Nusron menjelaskan bahwa saat ini sengketa Hotel Sultan masih terus berproses di pengadilan negeri. Dalam prosesnya, dirinya mengaku bakal mengikuti putusan hukum yang ada.

“Sekarang perkaranya masih berperkara di pengadilan negeri. Kira-kira beginilah, HPL [hak pengelolaanya] atas nama Setneg dulunya, sedangkan HGB [hak guna bangunan]-nya atas pengelola Sultan [PT Indobuildco],” tuturnya saat ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa (5/11/2024).

Akan tetapi, Nusron berkomitmen untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Dirinya juga mengaku bakal melakukan kajian lanjutan ke depannya.

“Sekarang kita mengacu kepada keputusan hukumnya seperti apa, nanti kita kaji,” pungkasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, sengketa Hotel Sultan antara PT Indobuildco dan Sekretariat Negara telah masuk tahap putusan pada 24 Juni 2024. Dalam amar putusan perkara No.667/Pdt.G/2023/PN Jkt. Pst itu, Majelis Hakim memutuskan bahwa perkara gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh perusahaan milik Pontjo Sutowo itu tidak dapat diterima.

"Dalam pokok perkara: Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima [Niet Ontvankelijke Verklaard]," demikian bunyi putusan perkara yang diumumkan secara e-Court itu di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Adapun, majelis hakim juga menyatakan eksepsi pihak tergugat I (mensesneg), tergugat II (PPKGBK), tergugat III (menteri ATR/kepala BPN) dan tergugat IV (Kantor Pertanahan Jakarta Pusat) tidak dapat diterima.

Selain itu, dalam rekonpensi, gugatan Penggugat I Rekopensi/Tergugat I Konpensi dari Penggugat II Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi dan Pengugat II Rekonpensi/ Tergugat II Konpensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Kemudian, dalam konpensi dan rekonpensi, penggugat konpensi atau tergugat rekonpensi diperintahkan untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga kini sebesar Rp21,9 juta.

Bisnis.com, TANGERANG — Emiten makanan minuman, Mayora Group memacu ekspor produk cokelat hingga biskuit ke Palestina, di tengah konflik yang masih mencuat antara Palestina-Israel.

Direktur utama PT Mayora Indah Tbk. (MYOR) Andre Sukendra Atmadja mengatakan bahwa ekspor yang dilakukan perusahaan ke Palestina sudah berlangsung hampir satu tahun.

Dia pun mengaku bahwa cokelat, kopi, hingga biskuit merupakan produk yang mendominasi ekspor Mayora Group ke Palestina.

“[Produk Mayora yang diekspor ke Palestina] kopi, snack, wafer, coklat, biskuit, banyak, [ini] sudah hampir setahun,” kata Andre seusai acara Pelepasan Kontainer Ekspor Mayora Group ke-400.000 dengan Tujuan 15 Negara di Cikupa, Tangerang, Selasa (5/11/2024).

Meski konflik Israel-Palestina terus mencuat, Andre menuturkan bahwa penjualan produk ekspor Mayora Group ke Palestina juga menunjukkan peningkatan.

“Penjualannya naik terus, hampir setahunan terakhir naik terus ke Palestina,” imbuhnya.

Namun, dia menuturkan bahwa penjualan produk Mayora Group ke Palestina sempat jatuh. Bahkan, perusahaan juga sempat menghentikan sementara ekspor produk ke Palestina dan setelah itu penjualan kembali merangkak naik.

Secara keseluruhan, perusahaan menargetkan penjualan ekspor ke luar negeri di level 15%—20% setiap tahun.

Lebih lanjut, Andre menuturkan bahwa Mayora Group telah membuka 12 negara baru untuk tujuan ekspor pada 2024. Dia menyampaikan bahwa Mayora sudah ekspor kepada 103 negara.

Secara rata-rata, Mayora Group telah ekspor sebesar 48% dari total pendapatan perusahaan senilai Rp50 triliun. “Itu menjadikan Mayora pengekspor produk dengan merek Indonesia yang terbesar,” imbuhnya.

Andre menambahkan bahwa Mayora juga sudah menjadi pemimpin pasar (market leader) di beberapa negara, seperti di Filipina hingga Thailand.

“Kami ingin membuktikan ke dunia, kita ini sanggup bersaing dengan kalian, kita bisa menciptakan dan menjadi market leader. Kami berharap kita bisa mengangkat harkat martabat Indonesia di mata dunia,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan upah buruh/karyawan/pegawai pada Agustus 2024 meningkat sebesar 2,81% dibanding Agustus 2023.

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2024, rata-rata upah buruh nasional tercatat sebesar Rp3,27 juta. Upah buruh laki-laki sebesar Rp3,54 juta dan upah buruh perempuan sebesar Rp2,77 juta.

“Rata-rata upah tertinggi adalah dikategori pertambangan sebesar Rp5,23 juta dan terendah adalah di kategori jasa lainnya sebesar Rp1,99 juta,” ungkap Plt. Kepala BPS Amalia A. Widyasanti dalam Rilis BPS, Selasa (5/11/2024).

Dalam paparan yang disampaikan Amalia, terdapat 10 kategori lapangan pekerjaan dengan upah lebih tinggi dari rata-rata upah buruh nasional. Lapangan pekerjaan itu yakni pertambangan sebesar Rp5,23 juta, aktivitas keuangan dan asuransi Rp5,08 juta, informasi dan komunikasi Rp4,98 juta, pengadaan listrik dan gas Rp4,83 juta, dan real estate sebesar Rp4,30 juta.

Kemudian, administrasi pemerintahan Rp4,16 juta, aktivitas profesional dan perusahaan Rp4,14 juta, pengangkutan Rp3,98 juta, aktivitas kesehatan Rp3,80 juta, dan konstruksi Rp3,29 juta.

Sementara itu, terdapat 14 kategori lapangan pekerjaan yang mengalami kenaikan upah dari Agustus 2023 ke Agustus 2024, dengan kenaikan upah tertinggi terjadi di sektor pengadaan listrik dan gas, pertambangan, dan aktivitas jasa lainnya.

“Tiga lapangan usaha utama yang alami rata-rata penurunan upah adalah keuangan dan asuransi, informasi dan komunikasi, serta treatment air, sampah, dan daur ulang,” ujarnya.

Adapun, rata-rata upah buruh laki-laki sebesar Rp3,54 juta sedangkan rata-rata upah buruh perempuan sebesar Rp2,77 juta. Upah tertinggi pada buruh laki-laki terdapat pada kategori informasi dan komunikasi sebesar Rp5,38 juta, sedangkan upah buruh perempuan tertinggi terdapat pada kategori pertambangan dan penggalian sebesar Rp5,36 juta.

Buruh laki-laki pada kategori pertanian, kehutanan, perikanan memperoleh upah terendah sebesar Rp2,55 juta, sedangkan buruh perempuan pada kategori aktivitas jasa lainnya memperoleh upah terendah sebesar Rp1,59 juta.

Bisnis.com, JAKARTA - Pesawat Trigana Air PK YSC jenis Boeing 737-300 mengalami insiden keluar api dan asap tebal dari mesin sebelah kanan, Selasa (5/11/2024) pukul 11.30 WIT.

Plt. Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Lukman F. Laisa mengatakan pesawat Trigana Air tujuan Sentani (DJJ) - Wamena (WMX) yang membawa 121 penumpang dan 8 orang crew on board ini mengalami insiden keluarnya asap tebal dari engine sebelah kanan setelah pesawat melakukan push back dan start engine.

“Karena panik, penumpang membuka pintu darurat sebelah kiri tengah dan depan dan menyelamatkan diri,” kata Lukman dalam keterangan resmi, Selasa (5/11/2024).

Lukman mengatakan semua kru dan penumpang sudah dievakuasi dalam keadaan selamat. Selanjutnya diterbangkan ke tujuan yaitu Wamena dengan pesawat lain yaitu PK YRA.

Petugas Bandara Sentani telah bergerak cepat melakukan upaya penyelamatan dan evakuasi. Semua penumpang dievakuasi dan selanjutnya diterbangkan ke Bandara Wamena dengan pesawat Trigana Air lainnya yaitu PK YRA.

“Saat ini pesawat Trigana Air yang mengalami insiden sudah dilakukan towing ke apron dan parkir di parking stand R2. Pihak KNKT yang berada di Sentani tengah melakukan investigasi," kata Lukman.

Sebelumnya beredar video di media sosial, muncul percikan api yang menyembur dari area mesin bagian sayap pesawat Trigana Air. Api tersebut muncul dalam waktu singkat.

Para penumpang panik dan berhamburan keluar dari pesawat melalui pintu darurat.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meneken Peraturan Pemerintah (PP) nomor 47 tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usahat Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan serta UMKM lainnya.

Aturan yang ditandatangani pada Selasa (5/11/2024) ini, kata Prabowo, diteken usai mendengar saran dan aspirasi banyak pihak terutama dari kelompok petani dan nelayan seluruh Indonesia yang tiba di Istana Merdeka sejak pukul 16.15 WIB.

“Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian UMKM dan nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting, mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka dan mereka bisa lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara,” tuturnya dalam forum itu.

Lebih lanjut, Prabowo mengatakan bahwa terkait dengan teknis persyaratan yang dipenuhi akan ditindaklanjuti Kementerian maupun lembaga terkait. Salah satunya, Kementerian Pertanian (Kementan).

Presiden Ke-8 RI itu juga berharap dapat memberikan angin segar untuk mendorong kinerja petani, nelayan, dan UMKM melalui penghapusan kredit macet tersebut.

“Kami tentunya berdoa bahwa seluruh petani nelayan UMKM di seluruh Indonesia dapat bekerja dengan ketenangan dengan semangat dan dengan keyakinan bahwa rakyat Indonesia menghormati dan menghargai para produsen pangan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara,” pungkas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membebaskan 19 jenis barang dari pungutan bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai atau PPN barang impor, melalui aturan baru PMK No. 81/2024.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81/2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau pelaksanaan core tax system itu bersifat sapu jagat. Total, ada 42 aturan perpajakan yang sudah ada sebelumnya.

Hanya saja, beleid tersebut tidak langsung berlaku meski sudah ditandatangani Sri Mulyani pada 14 Oktober 2024 dan diundangkan pada 18 Oktober 2024. "Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025," tulis Pasal 484 PMK 81/2024, dikutip pada Selasa (5/11/2024).

Dalam pertimbangannya, dijelaskan PMK 81/2024 ini diterbitkan untuk melaksanakan pembaruan sistem administrasi perpajakan yang lebih transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan fleksibel. Dengan demikian, diharapkan penerimaan pajak bisa meningkatkan.

Disebutkan, PMK 81/2024 ini juga menata berbagai aturan perpajakan melalui penyesuaian pendaftaran wajib pajak, pengukuhan pengusaha kena pajak, pembayaran dan penyetoran pajak, pelaporan pajak, serta layanan administrasi perpajakan.

Berbagai macam aturan perpajakan diatur dalam beleid tersebut. Salah satu yang diatur adalah impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk maupun PPN.

Total, ada 19 jenis barang impor yang bebas bea masuk dan PPN. Jumlah tersebut meningkat karena dalam UU No. 17/2006, hanya ada 17 jenis barang impor yang dibebaskan pajak.

Daftar 19 barang impor yang bebas bea masuk dan/atau PPN:

1. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
2. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
3. Barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana;
4. Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;
5. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
6. Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;
7. Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
8. Barang pindahan;
9. Barang yang diimpor oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;
10. Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
11. Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
12. Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program pekan imunisasi nasional;
13. Buku ilmu pengetahuan dan teknologi, buku pelajaran umum, kitab suci, buku pelajaran agama, dan buku ilmu pengetahuan lainnya;
14. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadangnya, serta alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya;
15. Pesawat udara dan suku cadangnya serta alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, dan suku cadangnya, serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan dan reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;
16. Kereta api dan suku cadangnya serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana perkeretaapian yang diimpor dan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/ atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum, dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana perkeretaapian yang akan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/ atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum;
17. Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia atau pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia;
18. Barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang importasinya dilakukan oleh kontraktor kontrak kerja sama; dan
19. Barang untuk kegiatan usaha panas bumi.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membebaskan 19 jenis barang dari pungutan bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai atau PPN barang impor, melalui aturan baru PMK No. 81/2024.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81/2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau pelaksanaan core tax system itu bersifat sapu jagat. Total, ada 42 aturan perpajakan yang sudah ada sebelumnya.

Hanya saja, beleid tersebut tidak langsung berlaku meski sudah ditandatangani Sri Mulyani pada 14 Oktober 2024 dan diundangkan pada 18 Oktober 2024. "Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025," tulis Pasal 484 PMK 81/2024, dikutip pada Selasa (5/11/2024).

Dalam pertimbangannya, dijelaskan PMK 81/2024 ini diterbitkan untuk melaksanakan pembaruan sistem administrasi perpajakan yang lebih transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan fleksibel. Dengan demikian, diharapkan penerimaan pajak bisa meningkatkan.

Disebutkan, PMK 81/2024 ini juga menata berbagai aturan perpajakan melalui penyesuaian pendaftaran wajib pajak, pengukuhan pengusaha kena pajak, pembayaran dan penyetoran pajak, pelaporan pajak, serta layanan administrasi perpajakan.

Berbagai macam aturan perpajakan diatur dalam beleid tersebut. Salah satu yang diatur adalah impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk maupun PPN.

Total, ada 19 jenis barang impor yang bebas bea masuk dan PPN. Jumlah tersebut meningkat karena dalam UU No. 17/2006, hanya ada 17 jenis barang impor yang dibebaskan pajak.

Daftar 19 barang impor yang bebas bea masuk dan/atau PPN:

1. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
2. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
3. Barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana;
4. Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;
5. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
6. Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;
7. Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
8. Barang pindahan;
9. Barang yang diimpor oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;
10. Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
11. Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
12. Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program pekan imunisasi nasional;
13. Buku ilmu pengetahuan dan teknologi, buku pelajaran umum, kitab suci, buku pelajaran agama, dan buku ilmu pengetahuan lainnya;
14. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadangnya, serta alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya;
15. Pesawat udara dan suku cadangnya serta alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, dan suku cadangnya, serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan dan reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;
16. Kereta api dan suku cadangnya serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana perkeretaapian yang diimpor dan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/ atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum, dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana perkeretaapian yang akan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/ atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum;
17. Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia atau pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia;
18. Barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang importasinya dilakukan oleh kontraktor kontrak kerja sama; dan
19. Barang untuk kegiatan usaha panas bumi.

Bisnis.com, JAKARTA - Industri tekstil dan pakaian jadi mencatatkan pertumbuhan positif hingga mencapai 7,43% (year-on-year/yoy) pada triwulan III/2024. Meski diterpa berbagai isu pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pabrik tutup, penerapan restriksi dagang menjadi angin segar bagi industri.

Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan lapangan usaha subsektor tekstil terhadap produk domestik bruto (PDB) tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya -2,72% yoy dan lebih tinggi daripada triwulan II/2024 sebesar -0,03% yoy.

Sekjen Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APsyFI) Farhan Aqil mengatakan, jika melihat tren beberapa tahun terakhir, pertumbuhan tekstil di periode tertentu melesat positif lantaran didorong adanya kebijakan restriksi perdagangan berupa safeguard atau bea masuk tindakan pengamanan (BMTP).

Hal ini terlihat dari pertumbuhan tekstil pada triwulan III/2022 yang positif di angka 8,09% yoy. Kala itu, aturan BMTP untuk impor pakaian dan aksesoris pakaian, serta produk karpet dan tekstil penutup lantai lainnya.

"Pertumbuhan ini mungkin karena adanya regulasi serta restriksi seperti safeguard kain dan karpet, bisa jadi pasarnya jadi kembali bergairah walaupun kondisinya belum normal," kata Farhan kepada Bisnis, Selasa (5/11/2024).

Sebagaimana diketahui, baru-baru ini Menteri Keuangan Sri Mulyani juga resmi mengeluarkan BMTP atau safeguard produk impor kain, karpet dan tekstil penutup lantai lainnya lewat PMK No. 48/2024.

Bahkan, pemerintah disebut tengah mempersiapkan perpanjangan BMTP untuk pakaian jadi yang juga akan berakhir pada November ini. Restriksi perdagangan produk tersebut dinilai penting karena dinilai paling terimbas dengan barang impor.

"Rantai tekstil ini sudah mulai hilang di tengahnya, kain karena impornya banyak banget. Makanya pas ada perlindungan dalam negeri langsung naik," tuturnya.

Meskipun, dalam implementasinya masih terdapat celah produk impor ilegal yang tidak tercatat dalam data BPS. Farhan menyebut regulasi yang baik tidak dapat optimal apabila tidak ada penegakan hukum bagi oknum importir ilegal.

"Kalau dirasa pulih, ini belum karena masih ada yang berhenti berproduksi. Industri tekstil sekarang sangat bergantung pada pasar domestik karena beberapa negara tujuan ekspor memberlakukan pengetatan impor seperti India dan China," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi melambat pada Kuartal III/2024 secara kuartalan. Ekonom pun mendorong pemerintah menggenjot belanjanya selama Kuartal IV/2024.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi mencapai 4,95% (year on year/YoY) pada Kuartal III/2024. Angka tersebut lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi pada Kuartal II/2024, yakni 5,05% (YoY).

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyoroti pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang tumbuh 4,91% pada Kuartal III/2024. Angka tersebut lebih rendah dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada Kuartal III/2023 (5,05%) dan Kuartal II/2024 (4,93%).

Padahal, sambung Yusuf, konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi. Konsumsi rumah tangga berkontribusi hingga 53,08% ke produk domestik bruto (PDB) pada Kuartal III/2024.

Untuk meningkatkan daya beli masyarakat, dia menekankan pentingnya kolaborasi Bank Indonesia (BI) dengan pemerintah. Menurutnya, BI perlu kembali melakukan penurunan suku bunga acuan yang diikuti dengan kebijakan realisasi belanja pemerintah yang diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

"Seperti misalnya bantuan sosial ataupun subsidi. Terutama kalau kita bicara konteks di sisa tahun ini, realisasi belanja pemerintah saya kira juga akan secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi target pertumbuhan ekonomi setidaknya untuk 2024," jelas Yusuf, Selasa (5/11/2024).

Dia juga menyoroti industri pengolahan yang tumbuh 4,72% pada Kuartal III/2024 secara tahunan. Padahal, periode yang sama pada tahun lalu industri pengelolaan tumbuh 5,20%.

Yusuf menegaskan, industri pengolahan merupakan salah satu mesin perekonomian. Menurutnya, jika industri pengolahan mengalami perlambatan pertumbuhan maka dia juga akan ikut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

"Jika dikaitkan dengan target pertumbuhan ekonomi jangka menengah yang ingin disasar pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto, tentu pemerintah perlu mendorong pertumbuhan industri pengolahan yang lebih tinggi untuk mencapai target pertemuan ekonomi 8%," ujarnya.

Lebih lanjut, dia juga meyakini perkembangan politik di Amerika Serikat (AS) usai penyelenggaraan Pilpres 2204 juga akan bisa mempengaruhi perekonomian dalam negeri. Yusuf mengingatkan, AS merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia.

Bagi Yusuf, jika Trump menang dan menerapkan kebijakan proteksionisme maka sangat terjadi penurunan nilai perdagangan secara langsung maupun tidak langsung. Sejalan, sangat mungkin terjadi depresiasi nilai tukar rupiah dengan rentan tertentu.

"Seperti yang pernah dialami Indonesia ketika Trump melakukan kebijakan yang relatif sama di 2018 silam," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Para pekerja Boeing Co. memilih untuk menerima kontrak kerja baru dan mengakhiri aksi mogok yang melumpuhkan produksi pesawat jet selama 53 hari. Kesepakatan ini menghilangkan hambatan besar bagi Boeing untuk memulihkan operasi dan keuangannya.

Sekitar 59% anggota serikat pekerja memberikan suara mendukung perjanjian tersebut, yang mencakup kenaikan gaji sebesar 38% selama empat tahun dan peningkatan kontribusi pensiun, menurut distrik International Association of Machinists and Aerospace Workers (IAM) yang mewakili sekitar 33.000 pekerja yang mogok.

“Ini adalah momen yang menentukan malam ini. Ini adalah kemenangan. Kami berdiri kokoh, kami berdiri tegak, kami menang," kata presiden IAM Distrik 751 Jon Holden dikutip dari Bloomberg, Selasa (5/11/2024).

Holden mengatakan lebih dari 26.000 suara telah diberikan, dan menambahkan bahwa dirinya hanya ingin anggota serikat pekerja kembali ke pabrik.

Pekerja harian dapat mulai kembali ke pabrik di Washington, Oregon dan California paling cepat pada hari Rabu.

Terobosan ini merupakan kemenangan bagi Chief Executive Officer Boeing yang baru, Kelly Ortberg, dan membuka jalan baginya untuk melanjutkan rencana membangun kembali budaya perusahaan dan meningkatkan kualitas kerja di pabriknya.

Ortberg, yang baru menjabat selama tiga bulan, mewarisi sebuah perusahaan yang sudah terhuyung-huyung akibat kecelakaan dahsyat pada bulan Januari yang mengganggu produksi, keuangan, dan manajemen seniornya.

Kedua pemimpin tersebut mencapai nada perdamaian setelah berminggu-minggu melakukan tawar-menawar yang menegangkan, ancaman, kebuntuan dan perdamaian yang pada dasarnya ditengahi oleh Penjabat Menteri Perburuhan Julie Su.

Ortberg memuji perjanjian tersebut dalam pesannya kepada karyawan Boeing.

“Meskipun beberapa bulan terakhir ini sulit bagi kami semua, kami semua adalah bagian dari tim yang sama. Kami hanya akan bergerak maju dengan mendengarkan dan bekerja sama,” katanya dalam sebuah pernyataan.

Presiden AS Joe Biden mengucapkan selamat kepada kedua belah pihak karena telah bersatu, dan menekankan bahwa kontrak yang baik adalah “kunci untuk menumbuhkan perekonomian Amerika dari skala menengah ke atas dan dari bawah ke atas.”

Holden berjanji untuk bekerja dengan Ortberg. “Dia masih baru, dia masih harus banyak belajar,” namun serikat pekerja “terbuka dan bersedia” untuk membantu para anggotanya kembali ke kondisi semula.

“Saya mendengar banyak hal baik tentang kemampuannya di bidang operasi dan teknik. Itu adalah hal yang luar biasa bagi perusahaan,” ujarnya.

Meskipun para perunding serikat pekerja telah mendukung usulan tersebut, dan memperingatkan bahwa penolakan berikutnya akan berisiko kehilangan keuntungan yang diperoleh melalui perundingan bersama selama berminggu-minggu, usulan tersebut masih menghadapi tentangan yang sengit – termasuk cemoohan ketika pemungutan suara diumumkan.

Holden mengakui bahwa 41% yang memilih untuk menolak kesepakatan tersebut mewakili sebagian besar keanggotaannya, dan berjanji untuk mendesak persyaratan yang lebih baik pada pembicaraan kontrak berikutnya pada tahun 2028. Dia mengakui ada orang-orang yang tidak senang dengan perjanjian tersebut.

Mengenai apakah para anggota harus khawatir mengenai PHK setelah pemogokan berakhir, Holden mengatakan hal itu merupakan pandangan jangka pendek bagi Boeing.

“Ada sekitar 6.000 pesawat yang tertunda. Mereka membutuhkan kita untuk membangunnya dan penting untuk mengembalikan keanggotaan kita di pabrik," lanjut Holden.

Pemogokan ini menambah beban finansial bagi Boeing, yang menurut beberapa perkiraan menyebabkan hilangnya pendapatan sekitar US$100 juta per hari. Meskipun Boeing menghindari kemungkinan penurunan peringkat kreditnya menjadi status sampah dengan meningkatkan modal lebih dari US$24 miliar, hal ini masih belum bisa diatasi.

Perusahaan tersebut sekarang menghadapi kerja keras yang panjang ketika memulai kembali pabriknya dan merawat pemasoknya agar kembali sehat.

Selain menaikkan gaji sebesar 38%, proposal keempat pembuat pesawat tersebut untuk kontrak empat tahun memberikan bonus penandatanganan sebesar US$12,000 kepada pekerja per jam setelah ratifikasi dan meningkatkan kontribusi terhadap rencana tabungan pensiun. Kebijakan ini tidak akan memulihkan dana pensiun, yang menjadi perdebatan utama bagi beberapa karyawan veteran.

Analis Jefferies, Sheila Kahyaoglu memperkirakan Boeing menghadapi biaya gaji yang lebih tinggi sekitar US$1,1 miliar selama empat tahun berdasarkan kesepakatan tersebut.

Ortberg menerapkan serangkaian pemotongan biaya untuk mengatasi dampak pemogokan, termasuk pengurangan 10% tenaga kerja serta pembekuan perekrutan dan pembatasan perjalanan untuk menghemat uang. Dia mengambil alih jabatan tersebut pada bulan Agustus menyusul perombakan manajemen senior setelah krisis yang melanda Boeing sejak awal tahun ini.

Bisnis.com, TANGERANG — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa atau Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) rampung pada kuartal I/2025.

Jadwal ini kembali molor dari misi 100 hari Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso yang sebelumnya digaungkan bakal selesai sebelum 2024 berakhir.

Mendag Budi mengaku bahwa dalam merampungkan perjanjian perundingan IEU-CEPA ada beberapa hal yang belum selesai alias pending. Namun, dia berharap perundingan ini bisa segera rampung sesuai jadwal yang ditentukan.

“IEU-CEPA kuartal I/2025 mudah-mudahan selesai. Jadi kita kerja terus perunding-perundingannya karena ada beberapa yang pending, mudah-mudahan cepat selesai. Kita negosiasikan lagi,” kata Budi saat ditemui seusai acara Pelepasan Kontainer Ekspor Mayora Group ke-400.000 dengan Tujuan 15 Negara di Cikupa, Tangerang, Selasa (5/11/2024).

Budi menjelaskan bahwa dalam hal perundingan, termasuk IEU-CEPA, biasanya masing-masing pihak akan saling meminta sesuatu untuk kepentingan masing-masing. Hanya saja, permintaan itu tidak bisa langsung disepakati oleh pihak lain atau masih adanya perbedaan kepentingan yang belum mencapai kesepakatan.

Meski demikian, Budi mengatakan bahwa perundingan IEU-CEPA ini tidak mengalami kendala secara teknis, sebab keduanya telah mengidentifikasi permasalahan.

“Beberapa memang sudah bisa diidentifikasi permasalahan yang mudah-mudahan bisa terselesaikan, karena itu sifatnya dari sana,” ungkapnya.

Terlebih, Budi menambahkan bahwa dalam 3 bulan terakhir, Kemendag ingin mempercepat perundingan dengan Peru, Kanada, dan Eurasia. “Kalau ada beberapa perundingan yang tinggal ratifikasi, secepatnya akan kita proses,” ungkapnya.

Namun, lanjut dia, hasil dari suatu perundingan perdagangan adalah saling mengantongi keuntungan. “Kalau kita berunding tetapi ternyata tidak menguntungkan ya jangan, harus menguntungkan. Jadi output-nya adalah outcome dari hasil perjanjian nanti,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat proporsi pekerja formal mengalami peningkatan pada Agustus 2024 dibanding Agustus 2023. Hal ini didorong oleh meningkatnya pekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai.

Pada Agustus 2024, penduduk bekerja pada kegiatan formal tercatat sebanyak 60,81 juta orang atau 42,05% dari total 144,64 juta orang jumlah penduduk yang bekerja. Jumlah ini meningkat dari Agustus 2023 yang tercatat sebesar 40,89% atau meningkat 1,16% poin.

“Dibandingkan dengan Agustus 2023 proporsi pekerja formal mengalami peningkatan,” ungkap Plt. Kepala BPS Amalia A. Widyasanti dalam Rilis BPS, Selasa (5/11/2024).

Amalia menuturkan, meningkatnya pekerja formal pada Agustus 2024 ini utamanya didorong oleh meningkatnya penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai. Dari total 144,64 juta orang jumlah penduduk yang bekerja, 38,80% diantaranya berstatus buruh/karyawan/pegawai.

BPS melaporkan, penduduk berstatus buruh/karyawan/pegawai mengalami penambahan terbanyak sekitar 3,44 juta orang dibanding Agustus 2023. Sementara itu, jumlah penduduk bekerja dengan status berusaha sendiri mengalami penurunan terbesar yaitu sekitar 710.000 orang.

“Maka, proporsi pekerja formal per Agustus 2024 mengalami peningkatan menjadi 42,05% dari total penduduk bekerja,” ungkapnya.

Kendati mengalami peningkatan, penduduk bekerja menurut status pekerjaan masih didominasi oleh pekerja informal. Sebagai gambaran, penduduk bekerja pada kegiatan formal mencakup tenaga kerja dengan status berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar serta buruh/karyawan/pegawai.

Sementara, status pekerjaan lainnya dikategorikan sebagai kegiatan informal seperti berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tidak dibayar.

Masih merujuk data BPS, pekerja informal pada Agustus 2024 tercatat sebanyak 83,83 juta orang atau 57,95% dari total penduduk bekerja. Dengan demikian, proporsinya masih lebih besar dibanding pekerja formal pada Agustus 2024.

Kendati begitu, proporsi pekerja informal mengalami penurunan sebesar 1,16% poin jika dibandingkan Agustus 2023 yang tercatat sebesar 59,11%.

Menurut jam kerja, BPS membagi penduduk bekerja ke dalam dua kategori yakni pekerja penuh di mana jam kerja minimal 35 jam per minggu dan pekerja tidak penuh dengan jam kerja kurang dari 35 jam per minggu.

Adapun, pekerja tidak penuh dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai pekerja penuh dengan persentase sebesar 68,06% pada Agustus 2024. Sementara itu, 31,94% sisanya merupakan pekerja tidak penuh.

Dibandingkan Agustus 2023, persentase pekerja tidak penuh mengalami peningkatan sebesar 0,86% poin. Begitu pula jika dibandingkan dengan Agustus 2019, persentase pekerja tidak penuh masih lebih tinggi sebesar 2,98% poin.