Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengenang pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 7% hingga 8% hanya terjadi di era kepemimpinan Suharto. Sementara saat ini, RI tengah berjuang keluar dari jebakan kelas menengah alias middle income trap menuju negara berpendapatan tinggi atau high income country.

Di mana untuk keluar dari jebakan yang ditargetkan pada 2045, Sri Mulyani menekankan butuh pertumbuhan ekonomi di angka 7%-8% setiap tahunnya. Sebagaimana target presiden terpilih Prabowo Subianto yang juga berkeinginan agar ekonomi tumbuh 8%.

“Status pendapatan yang tinggi hanya dapat dicapai jika Anda memiliki pertumbuhan yang lebih tinggi. Dalam 50 tahun sejarah Indonesia, pertumbuhan tertinggi sebenarnya dicapai pada tahun 1990-an ketika kita mampu mencapai sekitar 8%. Itu sama persis dengan India saat ini,” ungkapnya dalam The International Seminar and Growth Academy Asean di Aula Dhanapala Kemenkeu, Senin (23/9/2024).

Meski demikian, Sri Mulyani menekankan tujuannya bukan hanya mencapai angka 8%, namun berapa lama suatu negara dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi pada level tersebut.

Harapannya dengan pertumbuhan yang stabil tinggi, akan sejalan dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan keluar dari posisi middle income trap.

Dalam satu dekade terakhir atau sepanjang Jokowi menjabat, pertumbuhan ekonomi cenderung stagnan di angka 5%, kecuali pada saat pandemi Covid-19.

“Jadi dengan pertumbuhan 5% yang penuh gejolak ini, baik gejolak karena pandemi, karena geopolitik, atau dalam hal ini disrupsi yang datang baik dari bencana alam maupun situasi geopolitik atau teknologi digital, kita perlu meningkatkan tingkat pertumbuhan,” jelas Sri Mulyani.

Untuk itu, Sri Mulyani dan pemerintah menyadari perlunya memanfaatkan situasi ekonomi global untuk mengulang pertumbuhan ekonomi di angka 8%.

Seperti halnya Korea Selatan yang berhasil keluar dari middle income trap karena mereka mampu mengkapitalisasi situasi global yang memberikan kesempatan bagi mereka untuk kemudian mengkapitalisasi momentum tersebut.

“Indonesia memiliki momentum ini. Hilirisasi industri. Banyak negara bertransformasi menjadi energi hijau. Indonesia memiliki semua sumber daya alam yang diperlukan untuk mendukung EV [electric vehicle],” lanjutnya.

Bendahara Negara menyebutkan setidaknya persoalan insfrastruktur dan sumber daya manusia masih menjadi PR besar bagi Indonesia. Dua persoalan tersebut justu menjadi kunci untuk Indonesia menjadi negara maju.

Melihat data historis Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu mencatatkan 7% - 8% hingga 10%, hanya di era Suharto atau pada rentang 1968 hingga 1998.

Di mana Suharto memulai kepemimpinannya dengan ekonom tumbuh hingga 10,92% pada 1968. Sementara berbanding terbalik dengan akhir kepemimpinannya kala 1998, di mana ekonomi anjlok hingga -13,13%.

Pertumbuhan ekonomi di angka sekitar 6% terjadi tujuh kali, sekitar 7% setidaknya terjadi selama 10 kali, mencapai angka 8% sebanyak 3 kali, tumbuh sebesar 9% sebanyak satu kali, dan sisanya bervariasi.

Bisnis.com, GRESIK — Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan produksi smelter baru milik PT Freeport Indonesia (PTFI), Senin (23/9/2024). Peresmian dilakukan sekitar 1 bulan jelang pergantian pemerintahan yang bakal jatuh pada 20 Oktober 2024 mendatang.

Smelter yang diklaim memiliki design single line terbesar di dunia itu terletak di Kawasan Ekonomi Khusus Java Integrated and Industrial Port Estate atau KEK JIIPE, Manyar, Gresik, Jawa Timur. Fasilitas pemurnian tembaga itu sudah memulai tahap commissioning pada Juni 2024 dan produksi perdana pada Agustus 2024.

"Pada sore hari ini saya resmikan produksi smelter PT Freeport di Kabupaten Gresik, Jawa Timur," ujar Jokowi.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Negara juga meninjau berbagai area smelter dan sempat menandatangani prasasti smelter Freeport.

Presiden Direktur PTFI Tony Wenas menyampaikan bahwa smelter dibangun sesuai dengan komitmen perusahaan dalam izin usaha pertambangan khusus (IUPK) yang diterbitkan 2018 untuk membangun satu lagi smelter di Indonesia. Adapun, satu smelter lainnya telah dibangun di Gresik yang dikelola oleh PT Smelting.

"Smelter kedua ini merupakan smelter dengan single line yang terbesar di dunia. Dan ini bisa kami selesaikan tepat pada waktunya," kata Tony.

Jokowi menghadiri peresmian produksi smelter baru PTFI bersama dengan Presiden Direktur PTFI Tony Wenas, Ketua Dewan Direksi Freeport-McMoran Richard C Adkerson, serta President & Chief Executive Officer Freeport-McMoran Kathleen Quirk.

Kemudian, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju juga terlihat mendampingi Jokowi seperti Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani.

Adapun, smelter baru Freeport tersebut telah mulai beroperasi sejak akhir Juni 2024. Meski telah beroperasi, smelter Freeport tidak bisa langsung melakukan proses produksi lantaran butuh waktu untuk tungku pembakaran (furnace) dapat mencapai titik panas tertentu.

Smelter tembaga dengan desain jalur tunggal (design single line) terbesar di dunia ini mampu memurnikan konsentrat tembaga dengan kapasitas input 1,7 juta ton konsentrat dan menghasilkan katoda tembaga 600.000-700.000 per tahun.

Berdasarkan catatan Bisnis, nilai investasi kumulatif untuk proyek yang menempati lahan 100 hektare di KEK JIIPE tersebut telah mencapai US$3,7 miliar atau sekitar Rp58 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah merealisasikan pembiayaan utang senilai Rp347,6 triliun dari APBN hingga akhir Agustus 2024.

Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara menjelaskan, pemerintah sudah menyiapkan Rp648,1 triliun dari APBN 2024 untuk pembiayaan utang. Angka tersebut berasal dari 'duit pinjaman' atau dari surat berharga negara (SBN).

"Pembiayaan utang, realisasi sampai dengan 31 Agustus adalah Rp347,6 triliun. Ini 53,6% dari target APBN," ujar Suahasil dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Senin (23/9/2024).

Dia merincikan, realisasi tersebut digunakan untuk dua pembiayaan yaitu SBN (neto) sebesar Rp310,4 triliun dan pinjaman (neto) sebanyak Rp37,2 triliun.

Lebih lanjut, Suahasil menjelaskan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu maka terlihat pertumbuhan yang cukup tinggi. Hingga akhir Agustus 2023, realisasi pembiayaan utang hanya sebesar Rp198,7 triliun.

Suahasil mengaku, meski terjadi peningkatan peningkatan namun pemerintah tidak khawatir sebab terjadi diproyeksikan akan terjadi arus cas masuk ke pasar-pasar berkembang seperti Indonesia usai Fed Fund Rate turun 50 basis point pada bulan ini.

"Dengan incoming inflow tersebut bahkan kita bisa mempertahankan, memperbaiki yield, serta biaya bunga kita. Ini adalah perkembangan yang baik dan perlu kita pertahankan sambil tetap melihat arah dari pergerakan pasar keuangan dunia," katanya.

Dia juga mengaku pembuatan utang dikelola secara terukur dengan mempertimbangkan outlook defisit APBN dan likuiditas pemerintah serta mencermati dinamika pasar keuangan.

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara melaporkan realisasi anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) per 20 September 2024 telah mencapai Rp37,43 triliun.

Capaian tersebut menunjukkan realisasi anggaran untuk pesta demokrasi di daerah pada November mendatang, hampir rampung atau mencakup 99,75% dari pagu yang senilai Rp37,52 triliun.

“Berarti kita sudah sangat siap mengikuti Pilkada dan anggaran daerah telah dialokasikan dan diadministrasikan,” ungkapnya dalam Konferensi Pers APBN Kita, Senin (23/9/2024).

Suahasil menjelaskan, pada dasarnya anggaran untuk Pilkada mengalir dari pusat ke daerah melalui APBD.

Kemudian daerah melakukan hibah Pilkada kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilu Daerah (Bawaslud). Di mana mekanismenya penggunaan naskah perjanjian hibah daerah.

KPUD tercatat pada periode ini telah merealisasikan anggaran hibah Pilkada senilai Rp28,7 triliun dari pagu Rp28,76 triliun atau mencakup 99,78%. Tersisa Rp0,06 triliun lagi anggaran yang belum mengalir.

Kemudian untuk Bawaslud, telah merealisasikan 99,66% anggarannya, yakni senilai Rp8,73 triliun dari pagu kesepakatan hibah senilai Rp8,76 triliun.

Membandingkan dengan bulan sebelumnya atau hingga 6 Agustus 2024, saat itu realisasi telah mencapai Rp34,57 triliun atau 92% dari kesepakatan hibah.

Secara umum, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per Agustus 2024 mencatatkan defisit Rp153,7 triliun.

Penerimaan negara sepanjang Januari—Agustus 2024 mencapai Rp1.777 triliun atau setara 63,4% dari target penerimaan. Pada periode yang sama, realisasi belanja negara tercatat senilai Rp1.930,7 triliun atau 58,1% dari alokasi pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkap nilai investasi yang diguyurkan oleh Aguan-Sugianto Kusuma bersama Konsorsium Nusantara membangun proyek kedua yakni mal Nusantara.

Juru Bicara Otorita IKN, Troy Pantouw, menjelaskan nilai investasi dari proyek pembangunan mal duty free oleh Konsorsium Nusantara itu nilainya mencapai Rp5 triliun.

“Nilai investasi Mal Nusantara adalah 5 Triliun,” kata Troy kepada Bisnis, Senin (23/9/2024).

Troy menuturkan, biaya investasi mal Nusantara itu berasal dari capex awal yang telah disalurkan oleh Konsorsium Nusantara senilai Rp20 triliun pada saat pertama membangun Hotel Nusantara.

“Itu bagian dari Rp20 triliun yang disampaikan di awal saat groundbreaking Hotel Nusantara,” tegasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, Konsorsium Nusantara melakukan groundbreaking pembangunan mal Nusantara duty free di IKN pada 13 September 2024.

Peletakan batu pertama mal duty free dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia menegaskan pusat perbelanjaan bebas pengenaan pajak itu dipercaya bakal menarik minat masyarakat ke IKN.

“Akan dimulainya Mal Nusantara duty free, kalau ini selesai dan segera selesai ini akan memunculkan keramaian di IKN,” kata Jokowi kepada Wartawan di IKN, Jumat (13/9/2024).

Dengan demikian, ekosistem pendukung di IKN dipercaya bakal makin lengkap. Pasalnya, saat ini sudah terdapat berbagai proyek mulai dari hotel, rumah sakit, sekolah, hingga universitas.

Apabila seluruh ekosistem itu sudah terbentuk, Jokowi melanjutkan, pemerintah bakal segera untuk memindahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN secara masif. Meskipun demikian, Jokowi tidak menyebutkan berapa investasi yang bakal dikucurkan konsorsium Aguan Cs untuk membangun mal di IKN.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan, penerimaan negara mencapai Rp1.777 triliun selama Januari—Agustus 2024. Angka tersebut masih lebih rendah secara tahunan, terutama akibat penurunan setoran PPh Badan atau pajak perusahaan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, penerimaan negara sebesar Rp1.777 triliun per Agustus setara dengan 63,4% dari target yang ditetapkan APBN 2024. Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, angka tersebut turun 2,5%.

Dia pun mengatakan, meski kontraksi secara tahunan tapi pemerintah masih percaya diri target penerimaan pajak masih bisa tercapai pada akhir tahun. Alasannya, karena kontraksi 2,5% tersebut cenderung membaik dibandingkan pada bulan-bulan sebelumnya yang kontraksinya mencapai 6—8%.

"Kita harapkan sampai akhir tahun mungkin kita bisa menjaga agar pendapatan negara bisa terus mengejar sesuai dengan targetnya, meskipun kita menghadapi situasi yang tidak ringan terutama pada beberapa pos pendapatan seperti penerimaan dari pajak badan [PPh Badan]," jelas Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2024).

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono merincikan jika dirincikan menurut jenisnya maka penerimaan pajak badan atau PPh Badan memang menjadi yang paling mengalami kontraksi atau penurunan paling besar pada Agustus 2024.

Per Agustus 2024, PPh Badan menyetor Rp212,7 triliun. Kendati demikian, angka tersebut berkurang 32,1% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.

"[Penurunan setoran] PPh Badan terutama akibat penurunan harga komoditas," jelas Thomas.

Di samping itu, keponakan presiden terpilih Prabowo Subianto ini mengaku jenis pajak utama lainnya terutama pajak-pajak yang berbasis pada transaksi pada tahun berjalan menunjukkan pertumbuhan positif.

Lebih lanjut, Thomas juga merincikan total penerimaan negara sebesar Rp1.777 triliun per Agustus 2024 berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp1.196,54 triliun (60,16% dari target APBN), penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp183,2 triliun (57,1% dari target APBN), serta pendapatan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp383,8 triliun (78% dari target APBN).

Sementara itu, realisasi belanja negara pada Januari—Agustus 2024 tercatat senilai Rp1.930,7 triliun. Artinya, APBN per Agustus 2024 mencatatkan defisit Rp153,7 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memaparkan empat langkah strategis pemerintah dalam menggencarkan stimulus guna meningkatkan daya tarik investasi hulu minyak dan gas bumi (migas).

Adapun, empat langkah strategis tersebut yaitu eksplorasi potensi migas, penerapan teknologi optimalisasi produksi, reaktivasi sumur atau lapangan idle, dan kebijakan strategis baru.

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian ESDM Ariana Soemanto mengatakan, upaya pertama yaitu eksplorasi potensi migas yang akan difokuskan di wilayah timur Indonesia.

"Fokusnya di Indonesia Timur, kita punya lima area yang jadi fokus yaitu di Buton, Timor, Selang, Aru, juga Papua," kata Ari dalam Focus Group Discussion (FGD) Bisnis Indonesia: Memikat Investor Hulu Migas Demi Ketahanan Energi Nasional, Senin (23/9/2024).

Dari fokus lima area tersebut, terdapat beberapa blok migas baru, kandidat blok baru, tiga joint study eksplorasi, dan dua blok yang tengah dipersiapkan untuk dilelang. Tahun ini, pemerintah juga telah melakukan lelang blok lelang tahap 1 dan enam blok lelang tahap 2 pada Oktober 2024.

Selain itu, Ari menilai minat investor yang masih bergairah. Hal ini terlihat dari pengajuan eksplorasi migas di Indonesia yang saat ini sebanyak 17 area, termasuk eksplorasi dari BP dan ExxonMobil.

Dari sisi kebijakan, pemerintah juga memberikan stimulus kebijakan berupa bagi hasil kontraktor hingga 50%, lebih tinggi dibandingkan sebelumnya 15%-30%.

"Kemudian kita berikan fleksibilitas kontrak migas. Bisa pilih, mau skema cost recovery, mau skema gross split [baru]," jelasnya.

Lebih lanjut, ESDM juga menawarkan tambahan waktu eksplorasi hingga 10 tahun, eksplorasi di luar wilayah bidang migas, lelang tanpa joint study, minuman signature bonus, investment credit, FTP shareable, dan lainnya.

Dari optimalisasi eksplorasi, Ari menyebut, terdapat sejumlah dampak yaitu hadirnya 21 blok migas baru dalam 3 tahun terakhir. Dari total blok migas tersebut, sebanyak 18 kontraktor mendapatkan bagi hasil hingga 40%-50%.

"Dulu cuma 15-30%. Ini sekarang diberikan lebih bagus, 18 kontrak dari 21 kontrak dalam 3 tahun terakhir. Artinya, ini juga betul penyesuaian yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencari investor," tuturnya.

Upaya kedua yaitu optimalisasi produksi melalui penerapan teknologi. Dia mencontohkan Blok Cepu melalui proyek Banyu Urip Infill Clastic milik ExxonMobil yang berencana memproduksi dari tujuh sumur. Saat ini, satu sumur telah memproduksi 13.000 barel per hari (bopd) dan 1 sumur sudah on.

Selanjutnya, penerapan enchanced oil recovery (EOR) di Lapangan Minas (Blok Rokan) untuk tahap awal Area-A ditargetkan injeksi chemical tahun depan. Adapun, produksi skala penuh akan mulai pada 2030 dan akan dipercepat paling lambat 2029 sesuai arahan menteri ESDM.

"Ketiga, kalau yang tadi itu kita lakukan terhadap lapangan atau blok yang sudah berproduksi. Kalau ini terhadap lapangan yang idle akan dilakukan empat hal, aktivasi kembali KKKS [kontraktor kontrak kerja sama] existing, dikerjasamakan dengan mitra KSO," jelasnya.

Selain itu, optimalisasi produksi dari sumur idle juga dapat diusulkan jadi blok baru untuk dikelola KKKS baru dengan penunjukkan langsung tanpa lelang, serta pengembalian sumur idle ke pemerintah untuk dilelang.

"Yang terakhir, untuk memikirkan investasi, baru-baru ini kita sudah terbitkan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri terkait kontrak migas skema gross split tapi yang baru, yang memperbaiki skema gross split yang lama," terangnya.

Pemerintah juga tengah memproses revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 27/2017 dan PP 53/2017 terkait perpajakan kontrak migas skema cost recovery dan skema gross split. Di sisi lain, pihaknya juga menggodok insentif hulu migas via Kepmen ESDM No. 199/2021 untuk meningkatkan keekonomian dan productivity index (PI) atau IRR.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dipastikan bakal melanjutkan pembangunan megaproyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang digagas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam Rancangan Undang – Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 yang telah disahkan menjadi UU APBN 2025 pada Kamis (19/9/2024), dijelaskan bahwa pembangunan IKN dilakukan dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan pemerataan.

“Pengentasan kemiskinan dan pemerataan, [dilakukan] (i) melalui perlindungan sosial pemberdayaan untuk percepatan graduasi, (ii) rumah layak huni dan terjangkau, (iii) Program Desa Mandiri, ketahanan pangan, petani makmur, nelayan sejahtera, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara,” bunyi beleid tersebut, dikutip Senin (23/9/2024).

Komitmen Prabowo melanjutkan pembangunan IKN di tahun pertamanya menjabat juga tercermin dari alokasi belanja pemerintah pusat dalam APBN 2025. Di mana, Badan Otorita IKN mendapat pagu anggaran Rp6,39 triliun.

Meskipun alokasi pagu anggaran OIKN TA 2025 masih jauh dari angka usulan tambahan mencapai Rp27,8 triliun, tapi nilai Rp6,39 triliun itu sudah bertambah cukup signifikan dari pagu indikatif semula Rp505,5 miliar.

Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang menjadi salah satu kementerian teknis penyelenggara pembangunan infrastruktur dasar IKN juga anggarannya mengalami kenaikan.

Semula, anggaran Kementerian PUPR ditetapkan sebesar Rp75,63 triliun dengan alokasi untuk IKN sebesar Rp4,13 triliun.

Namun demikian, pemerintah resmi melakukan penambahan anggaran sebesar Rp40,59 triliun. Di mana, Rp9,11 triliun di antaranya bakal dialokasikan untuk melanjutkan pembangunan IKN.

Mulai dari penanganan jalan akses di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) pemenuhan akses perumahan, pembangunan jalan sumbu kebangsaan barat dan timur, pembangunan jalan lingkar sepaku tahap 2, juga jalan feeder di kawasan IKN.

Kemudian penyelesaian pembangunan Jalan Tol IKN seksi 6C - 1 simpang 3 ITCI - Simpang 1B, pemenuhan pembangunan Bandara VVIP IKN, serta pembangunan Tol IKN ruas 1A, 1B, 5B, 6A, dan seksi 6B.

Selanjutnya, untuk mendukung pembangunan kawasan peribadatan, Kantor Kementerian PUPR, JDU dan JDP SPAM Sepaku Tahap II, Jaringan Perpipaan Air Limbah KIPP IKN, sekolah, pasar dan puskesmas di kawasan rusun ASN.

Terakhir, tambahan anggaran itu juga akan disalurkan untuk melanjutkan penuntasan pembangunan 47 tower rusun ASN dan Hankam di IKN oleh Ditjen Perumahan.

Dengan demikian, total pagu anggaran Kementerian PUPR TA 2025 yakni Rp116,22 triliun. Di mana, Rp13,24 triliun di antaranya bakal dialokasikan untuk mendukung pembangunan IKN.

Bisnis.com, JAKARTA - Empat orang tewas tertemper Kereta Api Fajar Utama Solo jurusan Pasarsenen - Solo yang melintas dari arah Jakarta sekitar pukul 06.57 WIB, Minggu (22/9/2024). PT KAI mengungkapkan kronologi peristiwa tersebut.

Manager Humas PT KAI Daop 3 Cirebon Rokhmad Makin Zainul mengatakan insiden tragis tersebut terjadi Minggu sekitar pukul 06.57 WIB di Km 88+700 jalur hulu petak jalan Cikampek – Tanjungrasa, Desa Pangulah Selatan, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Rokhmad mengatakan meski kereta sudah membunyikan suling lokomotif berulang kali, para korban tidak berpindah dari jalur rel. Di waktu yang berdekatan, kereta api Kertajaya jurusan Surabaya–Pasar Senen juga melintas dari arah Tanjungrasa. Akibatnya, tabrakan dengan korban tak dapat dihindari.

Adapun identitas korban dalam kejadian tersebut ialah

1. Sahaman (Laki-laki), 63 tahun

- Alamat: Kampung Darigo, Desa Pangulah Selatan, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang

- Kondisi: Luka berat (meninggal dunia)

2. Iksan (Laki-laki), 7 tahun

- Alamat: Kampung Darigo, Desa Pangulah Selatan, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang

- Kondisi: Luka berat (meninggal dunia)

3. Tedi (Laki-laki), 9 tahun

- Alamat: Kampung Sukaati, Desa Jomin Timur, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang

- Kondisi: Luka berat (meninggal dunia)

4. Anita Andini (Perempuan), 37 tahun

- Alamat: Kampung Sukaati, Desa Jomin Timur, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang

- Kondisi: Luka berat (meninggal dunia)

Setelah kejadian, petugas KAI Daop 3 Cirebon langsung berkoordinasi dengan Polsek Patokbeusi Subang dan Polsek Kota Baru Karawang. Para korban segera dibawa ke Puskesmas Patokbeusi dan RSUD Karawang untuk penanganan lebih lanjut.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, regulasi dan kebijakan yang rumit membuat Indonesia susah lepas dari middle income trap alias jebakan pendapat menengah.

Sri Mulyani menjelaskan, visi Indonesia Emas mengamanatkan agar Indonesia menjadi negara pendapatan tinggi pada 2045. Menurut visi Indonesia Emas, negara pendapatan tinggi harus memiliki pendapatan per kapita di atas US$26.200 pada 2045.

Masalahnya, pendapatan per kapita Indonesia baru di angka US$4.806 pada 2023. Oleh sebab itu, Sri Mulyani mendorong agar berbagai halangan yang buat Indonesia sudah menjadi negara pendapatan tinggi harus diatasi.

"Middle income trap itu biasanya muncul dalam bentuk regulasi dan policy [kebijakan] yang membuat rumit suatu perekonomian dan makin membebankan kepada masyarakat," jelasnya dalam Rakornas P2DD di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (23/9/2024).

Bendahara Negara tersebut menjelaskan, salah satu upaya pemerintah untuk atasi permasalahan regulasi yang rumit dengan menerbitkan UU No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

Sri Mulyani mengatakan, UU HKPD mengharmoniskan belanja pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah. Dengan demikian, sambungnya, UU HKPD membuat kebijakan fiskal pusat dan daerah semakin bersinergi sehingga diharapkan membuat urusan birokrasi semakin sederhana.

"Karena kalau program di nasional adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, penurunan stunting, maka dia juga harus disinkronkan di daerah. Dan dari program muncul kegiatan dan kemudian record atau catatan mengenai output atau keluaran," ujarnya.

Lebih lanjut, dia juga mengingatkan UU HKPD mengamanatkan agar pemerintah daerah (Pemda) meningkat local taxing power alias penguatan pajak daerahnya dengan mengidentifikasi potensial pendapatan daerah.

Untuk mewujudkan itu, Sri Mulyani mengaku pemerintah pusat juga telah melakukan intervensi melakukan kebijakan pajak daerah seperti opsen pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor.

Tak hanya itu, pemerintah pusat turut melakukan intervensi melalui administrasi perpajakan. Menurut Sri Mulyani, pemerintah pusat terus mendorong agar Pemda melakukan modernisasi administrasi perpajakan yang dengan digitalisasi daerah.

"Digitalisasi yang dilakukan hari ini merupakan bagian untuk terus meningkatkan kemampuan dari sisi modernisasi, baik dari sisi bisnis prosesnya maupun infrastruktur administrasinya," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan tekanan capital outflowatau aliran keluar modal asing berangsur menurun dan berbalik menjadi inflow usai Fed Fun Rate (FFR) turun sebesar 50 basis poin (bps) pada pekan lalu.

Sri Mulyani menyoroti tren aliran modal asing ini sudah mulai pulih di masa menjelang penurunan FFR pada Agustus lalu, baik di pasar saham maupun Surat Berharga Negara (SBN).

“Agustus inflow melonjak lebih tinggi lagi dan pada September sampai dengan tanggal 19 mengalami positif flow untuk SBN maupun dari sisi saham,” ungkapnya dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (23/9/2024).

Bendahara Negara menjelaskan, secara tahun berjalan atau year to date (ytd), aliran modal masuk ke dalam SBN senilai Rp21,39 triliun. Sementara untuk pasar SBN pada September saja, masuk senilai Rp11,13 triliun.

Di pasar saham, inflow khusus September mencapai Rp27,87 triliun. Sedangkan secara tahun berjalan, inflow untuk capital market dari sisi saham mencapai Rp57,72 triliun.

Alhasil, derasnya aliran modal yang masuk berdampak pada nilai tukar rupiah yang mengalami penguatan dari sebelumnya sempat menembus Rp16.000 per dolar AS, per 20 September 2024 di angka Rp15.287 per dolar AS.

“Itu kondisi cukup positif. Kami harapkan pada kuartal III/2024 dan kuartal IV/2024, tren positif dari ekonomi paling tidak tensi menurun dari sisi indikator ekonomi meski geopolitk masih sangat berat,” ucapnya.

Faktanya, eskalasi perang masih cukup tinggi sementara pelemahan ekonomi di negara-negara besar masih terjadi. Utamanya, di Eropa, Jepang, dan China. Meski demikian, terdapat harapan ekonomi AS akan terjadi soft landing.

Harapannya untuk dalam negeri, dengan operasi APBN hingga akhir tahun nanti dapat memberikan momentum positif bagi perekonomian dalam negeri.

Sejalan dengan hal tersebut, suku bunga BI Rate pun telah dilakukan pemangkasan sebesar 25 basis poin pada pekan lalu. Dengan demikian, BI Rate menurun dari 6,25% menjadi 6%.

Ke depan, Bank Indonesia masih membuka peluang pemangkasan suku bunga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Bisnis.com, JAKARTA - Kondisi ekonomi dan politik global masih cenderung tidak pasti pascapemangkasan suku bunga yang dilakukan oleh bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, sentimen positif perekonomian global muncul dari keputusan The Fed memangkas Fed Fund Rate (FFR) sebesar 50 basis poin peada pekan lalu. Menurutnya, pemangkasan suku bunga tersebut telah lama dinanti oleh pelaku pasar dan realisasinya membawa angin segar terhadap perekonomian global.

Dia menuturkan, langkah The Fed ini memunculkan keyakinan pasar bahwa perekonomian AS tidak akan mengalami pelemahan secara drastis.

“Kebijakan The Fed memunculkan sebuah kepercayaan bahwa perekonomian AS akan mengalami soft landing, artinya penurunan dari inflasi tidak harus diikuti dengan pelemahan ekonomi secara drastis. Sehingga, penurunan dari inflasi akan diiringi oleh pertumbuhan ekonomi yang relatif mungkin mengalami sedikit softening tapi tidak crash,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa secara daring, Senin (23/9/2024).

Di sisi lain, kondisi perekonomian di daerah lain seperti Uni Eropa belum menunjukkan perkembangan yang positif. Sri Mulyani memaparkan, pertumbuhan ekonomi kawasan Uni Eropa masih relatif stagnan, tepatnya pada level 0,6% pada kuartal II/2024.

Sementara itu, laju inflasi sudah menurun ke 2,2% pada periode Agustus 2024 dibandingkan tahun lalu. Di sisi lain, tingkat inflasi jasa Uni Eropa masih terbilang tinggi, yakni pada 4,1% pada Agustus 2024.

Kondisi perekonomian global juga semakin diperberat oleh keadaan China yang masih menghadapi sejumlah tantangan. Sri Mulyani menuturkan, beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah China untuk mendorong kembali ekonominya masih belum memberikan hasil positif.

“Sehingga ekspektasi dari pertumbuhan ekonomi China akan terus berada di bawah 5%, hingga saat ini ada di 4,7% pada kuartal II/2024,” jelasnya.

Selain itu, tingkat konsumsi domestik Negeri Panda juga masih terbilang lemah. Hal tersebut terlihat dari tingkat inflasi yang masih berada di level 0,6% yang juga ditambah dengan krisis pada sektor properti yang masih berlanjut.

Dari sisi geopolitik, Sri Mulyani menilai eskalasi konflik di berbagai wilayah menjadi faktor yang harus terus dicermati. Dia mengatakan, konflik Rusia-Ukraina, Israel-Hizbullah di Lebanon, serta perang di Sudan berisiko semakin menambah ketidakpastian perekonomian global.

“Jadi overall dari sisi perekonomian global ada kabar baik, paling tidak dari Fed Fund Rate dan (pertumbuhan ekonomi) AS yang diperkirakan soft landing. Tetapi, dari negara-negara lain masih relatif adanya pertumbuhan yang stagnan dan dari sisi geopolitik eskalasi dari risiko masih sangat tinggi,” jelas Sri Mulyani.