Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Realestate Indonesia (REI) berharap Bank Indonesia (BI) dapat mulai memangkas suku bunga acuan atau BI Rate usai menahannya di level 6,25% sejak periode April 2024.

Wakil Ketua Umum DPP REI Bambang Eka Jaya menyebut, apabila ruang untuk menurunkan suku bunga benar direalisasikan BI, maka hal itu bakal menjadi angin segar bagi pasar properti Indonesia.

“Dengan tren The Fed yang akan menurunkan bunga acuan [itu menjadi ruang untuk dapat] diikuti juga tentunya oleh BI, apabila demikian pasti akan membawa angin segar bagi property market,” jelasnya kepada Bisnis, Selasa (17/9/2024).

Tren pemangkasan suku bunga ini diharapkan dapat membawa pasar properti nasional kembali meningkat. Namun demikian, untuk merealisasikan hal itu tak cukup hanya dengan penetapan suku bunga rendah.

Bambang menegaskan, BI perlu bekerja sama dengan regulator industri keuangan yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menciptakan suku bunga pinjaman yang lebih terjangkau bagi masyarakat.

“BI Checking calon konsumen bisa diperingan tetapi tentu [dengan memperhatikan] unsur prudent banking tetap dikejar,” tambahnya.

Dengan demikian, REI memproyeksi kinerja pasar properti di sisa kuartal IV/2024 dapat meningkat minimal 50 basis poin (bps).

Terlebih, dikolaborasikan dengan perpanjangan kebijakan insentif PPN ditanggung pemerintah (PPNDTP) 100% sampai akhir tahun.

“Ini bisa menjadi duo insentif yang mendukung penjualan properti, semoga,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tidak mengetahui dan kaget soal adanya wacana iuran pensiun tambahan yang akan memotong gaji pekerja di Tanah Air.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengatakan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu terkejut saat mengetahui banyak pihak yang keberatan adanya iuran pensiun tambahan di luar iuran yang selama ini sudah berlaku.

"Presiden agak terkejut. Beliau tanya siapa yang mengeluarkan [rencana iuran] ini. Saya juga kaget, jadi ada semacam, Presiden bertanya siapa yang mengeluarkan, ini ada peraturan yang dibuat segala hal, dan Presiden menerima masukan saya," katanya di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Oleh sebab itu, Andi mengaku senang lantaran usai menyampaikan keluhan tersebut, maka Kepala Negara berjanji akan mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada buruh, sebelum mengakhiri masa jabatannya.

"Presiden bertanya kepada saya, itu potongan apa lagi mas, dan Presiden menegaskan mudah-mudahan kebijakan yang akan saya keluarkan di akhir masa akhir ini akan membuat buruh merasa bahagia," ucapnya.

Lebih lanjut, Andi menekankan bahwa KSPSI akan kembali bertemu kembali dengan Presiden Ke-7 RI itu pada pekan ini, entah pada Rabu atau Kamis ini untuk membahas secara komperhensif bagaimana kebijakan ke depan.

"Jadi, kami akan konferensi pers, mungkin Presiden bersama kami akan mengumumkan langsung untuk kebijakan soal yang menjadi keresahan masyarakat selama 4 hari terakhir ini, karena sudah ada potongan ini itu, potongan banyak," pungkas Andi Gani.

Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia terpantau terus mengandalkan Australia sebagai negara pemasok gandum dan meslin usai produsen lainnya, Ukraina, menghadapi perang dengan Rusia.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat total impor gandum dan meslin selama Januari hingga Agustus 2024 mencapai 8,44 juta ton atau senilai US$2,56 miliar.

Artinya, dalam 8 bulan terakhir, Indonesia telah membeli gandum dan meslin sekitar Rp39,25 triliun (Rp15.333 per dolar AS) dari sejumlah negara produsen, termasuk Australia dan Ukraina.

“Adapun, negara asal impor terbesar untuk komoditas ini [Januari-Agustus 2024] adalah Australia,” ungkap Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam konferensi pers, Selasa (17/9/2024).

Secara total, impor nonmigas Indonesia kumulatif pada periode Januari-Agustus 2024 senilai US$127,83 miliar. Sementara importasi gandum mencapai US$2,56 miliar.

Melihat lebih lanjut data BPS untuk gandum, terbesar komoditas yang diimpor dengan kode HS 8 digit yakni HS 110019912 (biji gandum tanpa cangkang) yang mencapai 6,3 juta ton sepanjang Januari-Agustus 2024.

Volume tersebut meningkat baik secara tahunan, bulanan, maupun secara kumulatif yang masing-masing sebesar 16,14%, 29,24%, dan 23,41%.

Sementara jenis gandum dari kode HS 10019919 (lain-lain dari gandum, layak untuk dikonsumsi manusia) mencatatkan volume sebesar 2,14 juta ton. Sisanya, terdiri atas impor gandum durum.

Secara umum, impor gandum kumulatif terbesar masih dari Australia yang mencapai 2,27 juta ton atau setara US$707,39 juta, kemudian Kanada sebanyak 1,82 juta ton atau US$639,71 juta, dan Argentina 1,32 juta ton atau US$373,56 juta.

Impor dari Ukraina Vs Australia

Adapun, Indonesia juga masih mengandalkan Ukraina sebagai salah satu negara produsen gandum dan meslin, yang menjadi sumber karbohidrat selain dari beras/nasi, walaupun tidak sebanyak sebelumnya.

Pada 2021 lalu, sebelum perang dengan Rusia meletup, Ukraina mampu mengirimkan komoditas tersebut sekitar 2,83 juta ton dengan nilai US$843,6 juta.

Kemudian pada 2022, impor gandum dari Ukraina anjlok menjadi US$61,33 juta dengan volume sekitar 166.758 ton.

Kini impor gandum dari Ukraina tercatat mengalami peningkatan dari US$96,46 juta (Januari-Agustus 2023) menjadi US$371,31 juta pada periode yang sama tahun ini atau meningkat mencapai 284,95%. Peningkatan signifikan juga terjadi pada realisasi impor pada Agustus 2024 yang senilai US$96,8 juta dibandingkan Agustus 2023 yang hanya US$13,6 juta atau naik 611,98%.

Untuk memenuhi kebutuhan gandum dalam negeri, Indonesia tercatat membeli gandum dari Australia pada 2022 mencapai 4,19 juta ton atau senilai US$1,7 miliar. Nilai tersebut meningkat dari impor gandum pada 2021 yang senilai US$1,45 miliar, namun secara volume mengalami penurunan dari 2021 yang mencapai 4,63 juta ton.

Di tengah peningkatan impor gandum dari Ukraina saat ini, BPS justru mencatat adanya penurunan pembelian gandum dari Australia baik secara tahunan, bulanan, dan kumulatif.

Sepanjang Januari hingga Agustus 2024 saja, impor dari Negeri Kanguru tersebut senilai US$707,39 juta. Padahal pada periode yang sama tahun sebelumnya, impor mencapai US$1,11 miliar.

Sementara khusus Agustus, pembelian gandum tercatat senilai US$61,9 juta atau lebih rendah dari Agustus 2023 yang senilai US$165,43 juta.

Nilai impor gandum dan meslin dari lima negara produsen per Agustus 2024

Sumber: BPS

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah terus menggodok strategi dalam rangka percepatan transisi energi bersih, khususnya di sektor transportasi, yaitu optimalisasi penggunaan kendaraan listrik atau EV pada 2030.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Rachmat Kaimuddin mengatakan, upaya tersebut dapat berdampak positif pada kualitas udara, menurunkan emisi karbon, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat luas

"Transisi kendaraan listrik di Indonesia merupakan peluang strategis bagi pertumbuhan ekonomi dan ketahanan energi negara kita karena kita menargetkan 13 juta kendaraan listrik 2W [roda dua] dan 2 juta kendaraan listrik 4W [roda empat] pada tahun 2030," kata Rachmat di Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Untuk mewujudkan optimalisasi EV di Indonesia, pemerintah masih perlu mendorong ketersediaan, keterjangkauan, dan infrastruktur yang baik serta kendaraan yang andal.

Dalam rangka percepatan transisi EV, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemeko Marves) melakukan pertemuan dengan lembaga nirlaba global RMI (Rocky Mountain Institute), Enhancing Readiness for the Transition to Electric Vehicles (ENTREV), Indonesia Environment Fund (IEF), dan Electric Mobility Ecosystem Association (AEML).

Pertemuan ini mewakili pemerintah, produsen kendaraan listrik, penyedia infrastruktur, pemodal, operator armada, dan lembaga pemikir, terlibat dalam diskusi terfasilitasi untuk merancang solusi dan mengembangkan kerangka kerja yang dapat ditindaklanjuti guna mengatasi hambatan.

Tak hanya itu, dalam pertemuan tersebut juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara RMI dan IEF, untuk berkolaborasi dalam tujuan transisi energi bersih di Indonesia. Keterlibatan ini sangat penting untuk mendorong perubahan kebijakan dan mendukung tujuan Indonesia untuk menjadi pasar mobilitas listrik dan energi bersih terkemuka di Asia Tenggara.

Agenda ini juga membongkar strategi yang dapat ditindaklanjuti demi meningkatkan adopsi EV di Indonesia, seiring dengan target ambisius untuk memiliki 13 juta kendaraan roda dua listrik (e-2W) dan 2 juta kendaraan roda empat listrik (e-4W) di jalan raya pada tahun 2030.

Tak dapat dipungkiri, masih ada berbagai hambatan penting dalam adopsi kendaraan listrik di Indonesia, termasuk pengembangan kebijakan, solusi pembiayaan, infrastruktur pengisian daya, serta keterlibatan perusahaan dan konsumen.

Di sisi kain, Patrick Adhiatmaja, Wakil Ketua AEML mengatakan, transisi menuju mobilitas listrik membutuhkan kolaborasi dari semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, mitra sektor swasta, mitra pembangunan, dan masyarakat.

"AEML berkomitmen untuk membina eKort kolektif ini guna memastikan manfaat EV diakui dan diadopsi secara luas di seluruh Indonesia," ujarnya.

Salah satu yang dapat dijadikan contoh praktik terbaik global, yaitu India yang telah berhasil mempercepat adopsi kendaraan listrik melalui kerangka kebijakan dan model pembiayaan yang inovatif.

Wawasan ini akan sangat penting karena Indonesia tengah memperluas infrastruktur mobilitas listriknya dan mengatasi tantangan seperti tingginya biaya awal kendaraan listrik dan terbatasnya akses pembiayaan bagi konsumen dan bisnis.

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APsyFI) memastikan sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) mendukung hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang menunjuk Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin periode 2024 - 2029.

Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta menuturkan bahwa di tengah tekanan kondisi perekonomian bangsa, peran dunia usaha sangat penting untuk memberi masukan kepada pemerintah mendatang.

Untuk itu, APSyFI mendukung penuh penunjukan Anindya Bakrie yang disebut mampu untuk menyampaikan hingga memastikan bahwa seluruh masukan pelaku usaha dapat disampaikan pemerintah.

“Bukan hanya sekedar menyampaikan, tapi memastikan bahwa masukannya didengar, dikaji dan diimplementasikan” jelasnya dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (17/9/2024).

Di sisi lain, Redma menekankan bahwa kondisi dunia usaha khususnya sektor manufaktur dengan tanda-tanda deindustrialisasi harus segera disikapi dan perlu langkah perbaikan secepatnya.

Redma berharap Anindya sebagai ketua umum Kadin baru dapat mengoordinasikan sejumlah permasalahan antarsektor dan melakukan langkah optimal di pasar domestik.

Kemudian, Redma menambahkan bahwa sektor manufaktur yang saat ini dalam tren pemutusan hubungan kerja (PHK), termasuk TPT di dalamnya sangat penting untuk segera diselamatkan agar terhindar dari jurang krisis.

“Karena sektor manufaktur ini selain berfungsi sebagai penghasil devisa dan pemenuhan kebutuhan domestik juga berfungsi sebagai jaring pengaman sosial ekonomi sebagai sektor yang saat ini menyerap 18,82 juta tenaga kerja” tuturnya.

Kendati memberikan dukungan penuh, Redma mewanti-wanti agar Kadin ke depan dapat serius menghadapi tantangan yang bakal dihadapi. Salah satunya yakni untuk dapat meningkatkan pertumbuhan industri pengolahan mencapai 10% ke atas dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sekitar 25%.

Hal itu diperlukan guna mengejar komitmen pertumbuhan ekonomi presiden terpilih Prabowo Subianto tembus 8%.

“Saya kira kita semua paham hitung-hitungan ini dan tantangan Kadin ke depan memperjuangkan itu, jangan sampai kinerja manufaktur jeblok lagi dengan pertumbuhan hanya 4% bahkan di bawah pertumbuhan ekonomi” tekan Redma.

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai Bank Indonesia (BI) memiliki banyak ruang gerak untuk memangkas suku bunga acuan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada September 2024.

Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani mengungkapkan bahwa penurunan suku bunga acuan akan menjadi angin segar bagi para pelaku usaha. Pasalnya, suku bunga kompetitif dinilai bakal mengakselerasi kinerja ekonomi dalam negeri makin kondusif.

“Banyak parameter ekonomi yang sudah lebih terkendali dan tidak menciptakan risiko makro stability bila suku bunga BI diturunkan sehingga BI [dinilai] memiliki ruang gerak yang lebih besar untuk menurunkan suku bunga acuan saat ini,” jelasnya kepada Bisnis, Selasa (17/9/2024).

Kendati demikian, Shinta menegaskan bahwa besaran penurunannya perlu dipertimbangkan dengan matang guna memastikan tidak ada shock pasar yang merugikan.

Dia melanjutkan, langkah kebijakan pemangkasan suku bunga acuan tersebut akan mendukung peningkatan kinerja ekonomi nasional baik dari sisi suplai yang berkenaan dengan kinerja pelaku usaha hingga ke sisi demand yang ditandai dengan tumbuhnya konsumsi dalam negeri.

Karena itu, Apindo berharap penurunan suku bunga acuan BI dapat dilakukan secara segera dan penuh kehati-hatian tanpa menciptakan risiko yang besar terhadap stabilitas makro ekonomi nasional.

“Dengan asumsi tidak ada shock pasar yang bersifat negatif terhadap penurunan suku bunga acuan BI, kami memproyeksikan adanya stimulasi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi daripada yang ada saat ini di hampir semua sektor,” tegasnya.

Di sisi lain, Apindo juga berharap penurunan suku bunga acuan itu bakal diikuti dengan penurunan suku bunga pinjaman. Untuk itu, Shinta berharap Bank Indonesia hingga regulator sektor keuangan dapat bekerja sama untuk mewujudkan hal itu.

“Kami juga berharap BI, pemerintah dan regulator di sektor keuangan juga dapat bekerja sama untuk menciptakan suku bunga pinjaman yang lebih bersaing di Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih baik,” pungkasnya

Sebelumnya, Bahana Sekuritas memproyeksi bahwa suku bunga BI akan menurun menjadi 6% pada rapat dewan gubernur (RDG) 17—18 September 2024.

Ekonom Bahana Sekuritas Putera Satria Sambijantoro menuturkan bahwa penurunan ini akan diikuti oleh pelonggaran kebijakan kumulatif sebesar 50 basis poin (bps) pada kuartal IV/2024 sehingga suku bunga BI diperkirakan mencapai 5,5% pada akhir tahun.

"Kami pikir BI memiliki ruang untuk melonggarkan kebijakan karena harga minyak yang lebih rendah, deflasi domestik, data global yang lemah terutama dari China, dan [yang terpenting] potensi kejutan dovish dari The Fed," jelas Satria.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pertamina Hulu Energi (PHE) menargetkan produksi minyak naik menjadi 595.000 barel per hari (bopd) pada 2025.

Direktur Utama PHE Chalid Salim mengatakan, target produksi minyak tahun depan itu tumbuh 6% dibandingkan target tahun ini yang dibidik sebesar 561.000 bopd. Sementara itu, lifting minyak ditargetkan tumbuh 5% pada 2025.

"Untuk lifting minyak 2023 sebesar 566.000 bopd dan untuk prognosa 2024 sebesar 559.000 bopd, dan usulan atau target kami 2025 adalah 595.000 bopd. Jadi antara prognosa dan target 2025 ini masih tumbuh," kata Chalid saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi VI, Selasa (17/9/2024).

Produksi minyak domestik PHE berkontribusi sebesar 406.000 barel per hari (bopd) atau 69% terhadap total produksi nasional. Adapun, produksi tersebut hasil optimalisasi pengeboran 497 sumur sepanjang 2024.

Di sisi lain, untuk produksi gas PHE pada periode 2014-2024 tumbuh sekitar 6%. Produksi gas domestik tahun ini mencapai 2,478 MMscfd atau 37% berkontribusi terhadap produksi gas nasional.

"Untuk produksi gas 2023 itu 2,766 Bcf per hari, untuk prognosa di 2,846 Bcf per hari dan usulan kami itu ditargetkan 2025 adalah 2,818 Bcf per hari," tuturnya.

Sedangkan, realisasi lifting gas pada 2023 sebesar 1,96 Bcf per hari. Untuk prognosa 2024 sebesar 1,993 Bcf per hari, sementara usulan target 2025 adalah 1,974 Bcf per hari.

Chalid menerangkan, dalam upaya mendapatkan produksi baik minyak maupun gas ini tentunya hasil dari rencana kerja selain dari existing yang ada. Rencana kerja untuk realisasi 2023 untuk pengeboran development dari 819 sumur, prognosa tahun ini 835 sumur, dan usulan tahun depan 835 sumur.

"Untuk workover, realisasi 2023 sebanyak 837 sumur, prognosa 2024 adalah 983 sumur, untuk usulan target 2025 adalah 1.025 sumur," tuturnya.

Di sisi lain, dalam rangka pengerjaan well intervention dan well service pada operasional sumur migas, realisasi tahun 2023 sebanyak 32.624 pekerjaan, prognosa 2024 sebanyak 35.142 pekerjaan, dan taget tahun depan 35.008 pekerjaan.

Adapun, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, produksi minyak PHE mengalami pertumbuhan 8% dan produksi gas tumbuh 6%. Chalid menyebutkan, PHE akan menargetkan 5% dalam waktu 4 tahun mendatang.

"Kita melihat dalam rencana jangka panjang kita pekerjaan apa saja kemudian target pekerjaan berapa sumur dan produksinya seperti apa. Kami dari 2025-2029 itu target 5%," tuturnya.

Untuk diketahui, sepanjang 2023 kinerja finansial PHE disebut semakin kompetitif yang tercerminkan dari ongkos produksi unit sebesar US$12,42 per Boe atau turun 2% dibandingkan 2022 dan dividen tahun buku 2023 sebesar US$2,1 miliar yang telah disetorkan ke holding.

"Dari apa yang kita capai di 2023 ini tentunya ada multiplier effect. Pertama, penerimaan negara dari Pertamina Hulu ini dari pajak itu sekitar US$3 miliar dan PNBP sekitar US$4,2 miliar," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (GP Anshor) mendesak Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menunda kenaikan tarif PPN menjadi 12% mulai Januari 2025.

Ketua Badan Keuangan dan Perpajakan PP GP Ansor Muhammad Arif Rohman menilai bahwa kebijakan kenaikan PPN menjadi 12% akan sangat memberatkan bagi pelaku usaha, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan juga masyarakat secara umum yang masih berjuang untuk pulih dari dampak pandemi Covid-19.

Dia memahami bahwa pemerintah harus meningkatkan penerimaan negara untuk membiayai proses pembangunan. Namun menurutnya, menaikkan tarif PPN bukanlah solusi yang tepat di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang masih rentan.

"Kami mendesak pemerintahan Prabowo agar menunda kebijakan ini sampai perekonomian relatif stabil dan mencari alternatif lain yang lebih ramah untuk dunia usaha dan masyarakat," tuturnya di Jakarta, Selasa (17/9).

Selain itu, dia juga berpandangan bahwa ada beberapa indikator ekonomi yang kini menunjukkan bahwa kondisi perekonomian Indonesia sedang tidak baik-baik saja.

Tanda-tandanya, kata dia, deflasi yang sudah terjadi dalam 4 bulan terakhir, gelombang PHK semakin meluas, kondisi sektor manufaktur yang terpuruk, nilai tukar rupiah yang melemah, kemudian inflasi pangan yang relatif tinggi serta presentase kelas menengah yang semakin menyusut.

"Karena bagaimanapun proses transisi kepemimpinan lama ke baru pasti ada unsur ketidakpastiannya,” katanya.

Pemerintah berencana menaikan PPN 12 persen paling lambat 1 Januari 2025 mendatang sesuai dengan aturan dari UU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pasal 7.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% akan tetap berlaku mulai 1 Januari 2025. Airlangga beralasan, kenaikan PPN 12% pada awal tahun depan itu sudah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Oleh sebab itu, jika pasal tersebut belum dibatalkan dengan UU lain maka kenakan PPN 12% akan tetap terjadi.

"[Tetap naik 12%] sesuai dengan HPP," ujar Airlangga di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta Selatan, Jumat (16/8/2024).

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani merasa bingung karena banyak pihak yang soroti rencana kenaikan tarif PPN tersebut. Padahal, menurutnya, kenaikan PPN malah akan menjaga daya beli masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) mengapresiasi dukungan Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dengan terlaksananya pembayaran dana kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) atas kekurangan penerimaan akibat penetapan harga jual eceran Jenis BBM Tertentu (JBT) Minyak Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Bensin (Gasoline) RON 90 atau Pertalite ("DK HJE") periode Triwulan I tahun 2024, sebesar Rp29,88 triliun (termasuk pajak) atau Rp26,92 triliun (tidak termasuk pajak).

"Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada Pemerintah khususnya Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian ESDM atas dukungannya kepada Perseroan dengan memastikan pembayaran dana kompensasi BBM yang telah disalurkan Pertamina pada Triwulan I 2024 di bulan September ini," ucap Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.

Ditambahkan Nicke, sebelumnya pemerintah juga telah secara berkala membayarkan dana kompensasi BBM kepada Pertamina. Seperti pada bulan Mei 2024 lalu, pemerintah telah menyelesaikan pembayaran DK HJE untuk periode Triwulan IV 2023 sebesar Rp43,52 triliun (termasuk pajak) atau Rp39,20 triliun (tidak termasuk pajak).

Dukungan pemerintah terhadap Pertamina ini sangat berperan dalam mempertahankan kemampuan keuangan Pertamina untuk menjaga keberlangsungan dan kelancaran distribusi BBM, sehingga masyarakat dapat memperoleh akses energi yang terjangkau serta tepat sasaran.

“Pertamina melalui Subholding Commercial & Trading PT Pertamina Patra Niaga, mendukung upaya pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat berupa penyediaan BBM Bersubsidi. Oleh karena itu Pertamina mengajak masyarakat untuk mengonsumsi BBM secara bijak serta mulai mengonsumsi BBM yang lebih ramah lingkungan,” kata Nicke.

Nicke juga menyampaikan, Penggunaan BBM dan LPG secara bijak serta penyaluran yang tepat sasaran akan sangat membantu Pemerintah dalam mengelola devisa dan anggaran negara.

“Kami juga terus mendorong agar masyarakat pengguna Pertalite, khususnya saat ini untuk pengemudi roda empat, agar bisa segera melakukan pendaftaran sebagai penerima BBM bersubsidi,” kata Nicke.

Upaya pengintegrasian teknologi informasi (QR Code Pertalite) akan bermanfaat untuk memantau pembelian BBM Bersubsidi di SPBU-SPBU secara real-time dan memastikan produk bersubsidi dikonsumsi oleh masyarakat yang berhak menerima. Berdasarkan catatan, hingga 2 September 2024, sebanyak 4.122.358 nopol kendaraan bermotor telah terverifikasi dan bertransaksi di SPBU menggunakan QR Code.

Pada tahap pertama, pendaftaran QR Code Pertalite difokuskan di wilayah Jawa, Madura, Bali (JAMALI) dan sebagian wilayah non-Jamali yaitu Kepri, NTT, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Aceh, Bangka Belitung, Bengkulu dan Kabupaten Timika.

Selain program pembelian Pertalite melalui QR Code, Pertamina juga terus melakukan upaya digitalisasi di rantai distribusi BBM dan LPG untuk mendukung subsidi BBM yang tepat sasaran. Beberapa upaya yang terus dilakukan seperti melalui penguatan sarana dan fasilitas digitalisasi SPBU, pengembangan alert system yang langsung termonitor di command center Pertamina, serta peningkatan kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH).

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menangis haru saat menyampaikan pernyataan penutup alias closing statement dalam Rapat Kerja (Raker) Badan Anggaran (Banggar) DPR.

Dalam rapat tersebut, pemerintah bersama DPR dan Bank Indonesia meneken naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2025 sebagai bekal untuk presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming menjalankan pemerintahan tahun depan.

“Pada hari ini kita bisa menyelesaikan tugas konstitusi, yaitu menyetujui APBN 2025 yang merupakan APBN transisi bagi pemerintahan baru yang akan mulai pada 20 Oktober,” ungkap Sri Mulyani dalam rapat tersebut, Selasa (17/9/2024).

Bendahara Negara tersebut sebelum mengakhiri rapat terakhirnya di Banggar, menuturkan terima kasih kepada anggota DPR dan Banggar, serta tim Kementerian Keuangan yang telah berhasil menyelesaikan APBN 2025.

“Hari ini adalah titik-titik di mana saya mengakhiri tugas, dari kabinet di bawah pimpinan Pak Jokowi dan wakil Ma’ruf Amin,” lanjutnya dengan suara bergetar.

Sepanjang sisa closing statement, Sri Mulyani terpantau berusaha mengatur nafas dan suaranya untuk tidak menangis.

Lantas tangisnya pecah dan dirinya menyeka air mata dengan tisu sebelum melanjutkan salam perpisahannya kepada anggota DPR.

“Saya tahu bahwa mereka bekerja keras penuh profesionalitas dan integritas yang terus diijaga untuk memastikan APBN dirancang, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Saya berharap semua kontribusi dan dedikasi ini bisa menyumbang untuk membangun Indonesia, terima kasih kepada semuanya,” ungkapnya diiringi standing applause dari para anggota DPR dan tamu undangan yang hadir.

Untuk diketahui, keputusan yang telah diambil dalam Pembicaraan Tingkat I / Pembahasan RUU Tentang APBN 2025 ini, Pemerintah menyepakati untuk diteruskan dalam Pembicaraan Tingkat II / Pengambilan Keputusan Terhadap RUU Tentang APBN 2025 di Sidang Paripurna DPR RI.

Alhasil nantinya, RUU tersebut akan disahkan menjadi UU APBN 2025 yang menjadi bekal bagi pemerintahan baru pengganti Jokowi dan Ma’ruf Amin.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Banggar DPR Said Abdullah turut menyampaikan rasa terima kasihnya atas perjalanan bersama pemerintah dalam lima tahun terakhir.

Termasuk menghadapi Pandemi Covid-19, meningkatnya tensi geopolitik, dan gejolak harga komoditas yang terjadi dan mempengaruhi APBN.

“Sebelum naskah kita tandatangani kita sadari bersama bahwa ini adalah rapat kerja kita yang terakhir.. Setelah Penandatangan naskah RUU, rapat kami nyatakan bubar,” tuturnya.

Adapun, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), serta Bank Indonesia telah menyepakati naskah tersebut yang berisi Sasaran dan Indikator Pembangunan 2025 dan Postur Sementara APBN 2025.

Mulai dari pendapatan negara yang untuk pertama kalinya menembus angka Rp3.000 triliun, tepatnya di angka Rp3.005,13 triliun. Hingga defisit anggaran yang ditargetkan senilai Rp616,19 triliun atau setara dengan 2,53% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Berikut Postur Sementara APBN 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Ketahanan ekonomi Indonesia di masa mendatang disebut terancam seiring dengan menurunnya jumlah masyarakat kelas menengah.

Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menjelaskan, kelas menengah merupakan faktor penting yanag mempengaruhi kinerja perekonomian suatu negara. Dia menjelaskan, pada sisi permintaan agregat berdampak melalui konsumsi, yang jika meningkat pesat akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Awalil menuturkan, hal tersebut kemudian akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan, menurunkan ketimpangan, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

"Pada sisi penawaran, (kelas menengah) mempengaruhi melalui penciptaan lapangan pekerjaan dan kondisi pekerja, yang jika meningkat akan menumbuhkan pendapatan. Ini akan memberi kesempatan luas pada investasi modal manusia atau pendidikan yang selanjutnya berpotensi menambah jumlah kelompok kelas menengah di masa mendatang," jelas Awalil dalam diskusi daring pada Selasa (17/9/2024).

Dia melanjutkan, berkurangnya masyarakat kelas menengah mengindikasikan kinerja ekonomi yang kurang baik selama era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Apalagi, tren ini diikuti dengan bertambahnya kelompok menuju kelas menengah (aspiring middle class) dan kelompok rentan miskin. Awalil bahkan menyebut stagnasi jumlah penduduk miskin terjadi pada periode 2019-2024.

Menurutnya, fenomena tersebut akan meningkatkan risiko perekonomian Indonesia pada tahun-tahun mendatang.

"Apalagi jika terjadi guncangan eksternal atau kondisi global yang memburuk, maka Indonesia tidak memiliki daya tahan yang cukup kuat," jelas Awalil.

Dia menambahkan, berkurangnya kelas menengah akan menyulitkan pertumbuhan konsumsi. Awalil juga mengatakan, penurunan jumlah masyarakat kelas menengah akan menggerus sebagian investasi yang berskala kecil dan menengah.

Awalil mengatakan, masyarakat kelas menengah bukan satu-satunya kelompok yang terancam. Dia menyebut, Sebenarnya warga yang masuk dalam kategori rentan miskin dan miskin memiliki masalah lebih serius.

"Banyak dari mereka yang tidak tergolong miskin namun berada di sekitar garis kemiskinan, dan sangat rentan untuk jatuh miskin. Sebagiannya hanya terbantu oleh program bansos dan semacamnya," jelasnya.

Dia melanjutkan, fenomena ini menyebabkan suramnya prospek perekonomian. Bahkan, kesenjangan sosial akan cenderung meningkat dan bisa berdampak pada ketidakstabilan sosial dan politik.

"Ini juga ditambah melemahnya daya tahan perekonomian nasional jika terjadi guncangan eksternal pada tahun-tahun mendatang," kata Awalil.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui adanya penurunan jumlah warga kelas menengah di Indonesia.

Airlangga menuturkan, saat ini jumlah warga kelas menengah di Indonesia adalah sekitar 17,13%. Sementara itu, jumlah warga yang menuju ke kelas menengah atau aspiring middle class disebut mendekati sekitar 50%.

"Tentunya pada waktu sebelum pandemi Covid-19, angkanya [jumlah warga kelas menengah] sedikit lebih tinggi," kata Airlangga.

Jika mengacu pada pernyataan Airlangga tersebut, jumlah warga kelas menengah Indonesia saat ini berarti mencapai 47,85 juta orang dari total 270 juta penduduk Indonesia. Sementara itu, jumlah warga menuju kelas menengah adalah sekitar 137,5 juta orang.

Bisnis.com, JAKARTA - Amazon.com akan mulai mewajibkan karyawan untuk kembali bekerja di kantor perusahaan lima hari per minggu mulai tahun depan. Keputusan ini memperkuat mandat yang sebelumnya hanya mewajibkan tiga hari bekerja di kantor.

Mengutip Reuters pada Selasa (17/9/2024) CEO Amazon, Andy Jassy dalam surat kepada karyawannya menjelaskan, perubahan ini diperlukan untuk menciptakan, berkolaborasi, dan terhubung. Dia mengatakan pengalaman mandat tiga hari memperkuat keyakinan perusahaan tentang manfaat pekerjaan di kantor.

Perusahaan telah mengizinkan banyak karyawan untuk bekerja dari rumah atau work from home (WFH) sejak pandemi Covid-19 lalu. Hal ini menyebabkan kantor-kantor di pusat kota hampir kosong pada sejumlah kota seperti San Francisco dan Seattle.

Namun, beberapa perusahaan teknologi mulai mewajibkan karyawannya untuk kembali ke kantor mereka dua atau tiga hari seminggu.

Amazon telah mengambil sikap yang lebih keras dibandingkan banyak pesaingnya karena Covid-19 tidak lagi menjadi ancaman sehari-hari. Para karyawan menjelaskan kepada Reuters bagaimana Amazon mengharuskan mereka untuk melapor, dalam beberapa kasus, ke kantor yang jauh atau pindah ke Seattle untuk mempertahankan pekerjaan mereka.

Beberapa karyawan yang secara konsisten tidak mematuhi mandat tiga hari yang ada diberitahu bahwa mereka mengundurkan diri secara sukarela, dan tidak dapat mengakses sistem Amazon. Seorang juru bicara Amazon tidak segera menanggapi apakah mandat baru tersebut akan seketat itu, dan tanya jawab karyawan yang dibagikan juga tidak menjelaskannya dengan jelas.

Adapun, kebijakan ini menuai protes di kalangan kelompok karyawan yang mengatakan bekerja dari rumah adalah hal yang efektif dan menghemat waktu dan uang untuk bepergian. Pada Mei tahun lalu, para pekerja di kantor pusat Amazon di Seattle melakukan aksi mogok kerja untuk memprotes perubahan kebijakan iklim raksasa e-commerce, PHK, dan mandat kembali bekerja di perusahaan tersebut.

Sebagai bagian dari restrukturisasi organisasi, Amazon berupaya meningkatkan rasio kontributor individu terhadap manajer setidaknya 15% pada akhir kuartal pertama tahun 2025. Dalam sesi tanya jawab, Amazon mengatakan beberapa beberapa divisi kemungkinan akan mengidentifikasi peran atau jabatan yang tidak lagi diperlukan tanpa memberikan rincian tambahan.

Amazon juga menghilangkan program sebelumnya yang memungkinkan pekerja memiliki pilihan untuk bekerja dari mana saja selama empat bulan per tahun, menurut sesi tanya jawab tersebut.