Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono bakal dilantik hari ini sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

Melansir laman YouTube Sekretariat Presiden, pelantikan Basuki bakal dilakukan pada pukul 11.00 WIB.

Adapun, Basuki bakal dilantik bersama dengan pelantikan Anggota Komisi Pemilihan Umum Sisa Masa Jabatan 2022 – 2027, pelantikan Wakil Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi nasional, serta Keanggotaan komisi Kepolisian asional Masa Jabatan Tahun 2024 – 2028.

Sebelumnya, Basuki memang sempat menjelaskan bahwa dirinya bakal menjadi pejabat definitif Kepala Badan Otorita IKN (OIKN), menggantikan Bambang Susantono yang mundur dari jabatannya.

"Saya masih di OIKN, tapi sekarang Plt-nya sudah berhenti. Sekarang [surat keterangan bakal menjadi pejabat definitif] diurus oleh Bapak-Bapak Setneg," kata Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Senin (21/10/2024).

Namun demikian, Basuki belum dapat memastikan kapan surat keputusan (SK) penetapan dirinya sebagai Kepala OIKN definitif bakal keluar. Yang jelas dia menegaskan bahwa hal itu bakal dilakukan dalam waktu secepat-cepatnya.

Di sisi lain, Basuki menyebut bahwa Presiden Prabowo memang berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan di IKN. Adapun, fokus pembangunan selanjutnya yakni pembangunan gedung-gedung parlemen dan lembaga yudikatif.

"Jadi dalam berapa tahun, dua tahun nanti bangunan Yudikatif dan Legislatif harus dibangun, seperti gedung DPR hingga gedung MPR," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Mayoritas harga pangan mengalami kenaikan secara rata-rata nasional pada hari ini, Selasa (5/11/2024). Kenaikan harga terjadi pada harga bawang merah, daging sapi hingga minyak goreng, sedangkan harga beras tercatat turun pada hari ini.

Rata-rata harga beras di tingkat pedagang eceran hari ini mengalami penurunan. Mengacu data Badan Pangan Nasional (Bapanas), Selasa (5/11/2024) pukul 08.30 WIB, harga rata-rata beras premium turun 0,39% menjadi Rp15.390 per kilogram. Disusul harga beras medium yang turun 0,89% menjadi Rp13.390.

Selanjutnya, beras SPHP Bulog juga mengalami penurunan 0,24%. Alhasil, rata-rata harga beras SPHP dipatok menjadi Rp12.510 per kilogram.

Kemudian, harga cabai merah keriting juga turun 3,32% menjadi Rp27.670 per kilogram. Diikuti harga cabai rawit merah yang juga turun tipis 0,03% atau menjadi Rp39.580 per kilogram.

Di lain sisi, kenaikan harga pangan terjadi pada komoditas bawang merah yang terkerek 2,77% menjadi Rp33.790 per kg, dan bawang putih bonggol naik 0,80% menjadi Rp40.550 per kg.

Untuk harga pangan kedelai biji kering impor juga terpantau naik 0,28% menjadi Rp10.650 per kilogram. Sementara, harga jagung pakan di tingkat peternak naik 5,75% menjadi Rp6.250 per kilogram.

Harga daging sapi murni di pedagang eceran naik 0,18% menjadi Rp134.740 per kilogram, sedangkan harga daging ayam ras justru turun 1,10% menjadi Rp35.870 per kilogram.

Selain daging ayam, harga rata-rata telur ayam ras di pedagang eceran juga naik 2,49% menjadi Rp29.220 per kilogram.

Harga minyak goreng kemasan sederhana naik 1,37% menjadi Rp18.480 per liter, sedangkan rata-rata minyak goreng curah turun 0,48% ke harga Rp16.640 per liter.

Di lain sisi, panel harga Bapanas menunjukkan harga rata-rata gula konsumsi di pedagang eceran naik 0,39% menjadi Rp18.040 per kilogram. Namun harga garam halus beryodium justru turun 1,90% menjadi Rp11.360 per kilogram.

Kemudian, harga rata-rata tepung terigu curah turun 1,48% menjadi Rp10.000 per kilogram. Sementara itu, tepung terigu kemasan (non-curah) juga turun 1,37% menjadi Rp12.940 per kilogram.

Beralih ke komoditas pangan yang bersumber dari protein hewani mengalami kenaikan harga. Untuk harga rata-rata ikan kembung senilai Rp37.900 per kilogram, naik 2,49%.

Adapun, harga rata-rata ikan bandeng juga turun 1,69% menjadi Rp32.670 per kilogram. Disusul harga rata-rata ikan tongkol naik 1,84% menjadi Rp31.570 per kilogram.

Bisnis.com, JAKARTA -- Apple berupaya membujuk pemerintah guna meloloskan penjualan iPhone 16 di Tanah Air. Di sisi lain, Kemenperin masih bersikeras meminta raksasa teknologi yang dipimpin Tim Cook itu untuk merealisasikan komitmen investasi.

Pemerintah sebelumnya juga menyebut Apple lebih memilih Vietnam sebagai lokasi pabriknya karena Negeri Paman Ho itu memberikan insentif fiskal jumbo.

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah akan membangun sejumlah infrastruktur sebagai respons banjir rob yang kerap terjadi di pantai utara (pantura) Jawa, termasuk pesisir Jakarta. Upaya penyelamatan Jakarta dari ancaman tenggelam melalui pembangunan infrastruktur yakni berupa tanggul laut raksasa atau giant sea wall dan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).

Saat ini Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah merampungkan pembangunan sejumlah tanggul pantai melalui proyek NCICD, salah satunya Kalibaru NCICD yang memiliki tinggi 4,8 meter, tetapi infrastruktur ini diperkirakan tak bertahan lama. Kondisi ini turut mendukung kebutuhan tanggul laut raksasa. Berita tersebut adalah satu dari lima berita dalam Top 5 News Bisnisindonesia.id, Rabu (5/11/2024). Simak ulasan singkatnya berikut ini.

Menilik Urgensi Rencana Pembangunan Tanggul Laut di Pesisir Utara Jawa
Perubahan tinggi muka tanah memperburuk potensi banjir rob. Tercatat, penurunan muka tanah (land subsidence) di wilayah pesisir Jakarta mencapai satu meter per 10 tahun. Kondisi ini bakal mengancam hidup sekitar hampir dari 20.000 Kepala Keluarga (KK).
Aturan baru pun akan dirilis untuk mengatur penggunaan air tanah bagi masyarakat Jakarta untuk menahan laju land subsidence.

Sambil menanti pembuatan beleid anyar, pemerintah bakal terlebih dahulu mengebut pembangunan infrastruktur air, salah satunya pengadaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Kementerian PU diminta untuk segera membangun infrastruktur penunjang yang mampu mendistribusi air permukaan yang bersumber dari Bendungan Jatiluhur hingga Karian.

Langkah apa lagi yang ditempuh sejalan dengan rencana pembangunan tanggul laut raksasa? Berita terkait bisa diakses di Bisnisindonesia.id.

Perombakan Direksi Pertamina dan Energi Baru Holding Migas
Dimulainya rezim pemerintahan baru turut membawa dampak terhadap pengisi jabatan direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perombakan susunan pimpinan pun menyentuh tubuh PT Pertamina (Persero).

Simon Aloysius sebagai nakhoda baru Pertamina, menggantikan Nicke Widyawati diharapkan dapat mendorong terobosan di tubuh BUMN migas itu. Terlebih, pekerjaan rumah Pertamina cukup tebal yang mencakup ketahanan dan kemandirian energi nasional.
Apa saja pekerjaan rumah Pertamina dengan masuknya orang baru di balik deretan direksi dan komisaris? Simak berita selengkapnya di Bisnisindonesia.id.

Ancaman Bom Waktu Kebijakan Tarif Donald Trump
Perebutan kursi nomor satu di Gedung Putih antara Donald Trump dan Kamala Harris akan menentukan arah perekonomian global seiring dengan kebijakan terkait dengan tarif yang bakal mengguncang dunia bisnis.

Terlebih, Donald Trump menggunakan tarif sebagai senjata untuk memenangkan Pilpres tahun ini. Trump telah mengancam pesaingnya dengan mengenakan tarif tinggi seperti yang dilakukannya kepada China. Tarifnya akan berlaku pada hampir semua impor AS dengan nilai lebih dari US$3 triliun. Perang tarif menjadi jalan tengah untuk menarik investor agar industri manufaktur kembali ke negaranya sehingga bea masuk negara pesaing menjadi lebih tinggi.

Partai Republik telah menyerukan tarif minimum antara 10% hingga 20% untuk semua barang impor, dan naik menjadi 60% atau lebih tinggi untuk impor dari China. Bagaimana potret kebijakan Trump yang akan memberikan dampak signifikan terhadap iklim ekonomi global? Berita selengkapnya bisa diakses di Bisnisindonesia.id.

Cuan Tebal Bank Menengah hingga Kuartal III/2024
Sejumlah bank menengah membukukan cuan tebal sepanjang sembilan bulan pertama 2024, dengan beberapa di antaranya mencetak pertumbuhan tahunan dobel digit, tertinggi sebesar 33,33%.

Berdasarkan kinerja keuangan sejumlah bank menengah yang dihimpun Bisnis, Senin (4/11/2024), laba bersih paling tebal dikumpulkan oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) dengan nilai Rp5,1 triliun. Kemudian, diikuti oleh PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) sebesar Rp4,98 triliun. Lalu, terdapat PT Bank OCBC Indonesia Tbk. (OCBC) dengan laba bersih pada periode yang sama sebesar Rp3,8 triliun.

Artikel selengkapnya tentang kinerja bank menengah hingga kuartal III/2024 tersedia di Bisnisindonesia.id.

Kontras Aliran Dana Bank dan Individu di Pinjaman Tekfin P2P Lending
Pinjaman beredar atau outstanding di industri teknologi finansial peer-to-peer (P2P) lending menunjukkan tren berbeda antara pemberi pinjaman dari kalangan bank dan individu. Dana dari bank terus menanjak, sebaliknya dana individu tergerus.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), secara total, outstanding pinjaman tekfin P2P lending atau pemberi pinjaman pribadi mencapai Rp72,03 triliun atau naik 35,08% secara tahunan (year-on-year/YoY). Adapun, Rp58,07 triliun di antaranya berasal dari dalam negeri dengan perbankan yang mendominasi dengan Rp40,54 triliun.

Outstanding pinjaman dari bank pun tumbuh melampaui tren secara total dengan lonjakan 61% YoY. Di sisi lain, platform pinjaman pribadi yang turut mengandalkan peran pemberi pinjaman dari kalangan individu tak mengalami perubahan signifikan dengan koreksi 7,64% YoY. Secara nilai, outstanding pinjaman dari pemberi dana individu mencapai rentang Rp4,4 triliun hingga Rp6,21 triliun, tetapi mencapai Rp5,24 triliun pada akhir Agustus 2024.

Bagaimana pandangan pakar dan pelaku usaha terkait kondisi industri tekfin P2P lending? Berita selengkapnya bisa diakses di Bisnisindonesia.id.

Bisnis.com, JAKARTA - Belum genap sebulan resmi beroperasi, maskapai penerbanganBBN Airlines Indonesia menonaktifkan penerbangan rute Jakarta (CGK) - Balikpapan (BPN). Langkah tersebut dilakukan karena kurangnya permintaan pasar.

Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Lukman F. Laisa, mengatakan rute CGK – BPN sesuai data produksi, sejak tanggal 29 Oktober 2024 sudah tidak beroperasi lagi.

Maskapai tersebut tidak melayani lagi rute Jakarta-Balikpapan dikarenakan permintaan pasar (demand) yang kurang dengan load factor rata-rata 20%-25%. Padahal BBN Airlines baru melayani penerbangan rute Jakarta-Balikpapan pada 30 September 2024 lalu.

“Kami mengimbau kepada BBN Airlines Indonesia agar dapat memberikan informasi yang jelas kepada penumpang dan memastikan hak penumpang terpenuhi dengan mengembalikan uang tiket secara penuh (100%) kepada penumpang, dan tidak melakukan penjualan kembali. Tindakan ini mencerminkan perhatian maskapai terhadap kepuasan dan kepercayaan pelanggan,” kata Lukman dalam keterangan resmi, Kamis (5/11/2024).

Secara lebih rinci, pada Oktober 2024 lalu, BBN Airlines Indonesia selaku Badan Usaha Angkutan Udara (BUAU) telah melaksanakan penerbangan niaga berjadwal dengan rute penerbangan perdana Jakarta (CGK) – Denpasar (DPS) diikuti dengan rute Jakarta (CGK) – Surabaya (SUB) dan Jakarta (CGK) – Balikpapan (BPN). Secara umum, rute tersebut dilayani hampir setiap hari dalam seminggu.

Lukman mengatakan selaku regulator, Ditjen Hubud terus mendorong BUAU untuk menyesuaikan layanan mereka sesuai dengan permintaan pasar. Lukman menuturkan keputusan yang diambil oleh BBN Airlines Indonesia dengan menghentikan rute penerbangan yang rendah load factornya merupakan hal yang wajar sesuai dinamika pasar, asalkan tidak merugikan calon penumpang.

Kehadiran maskapai BBN Airlines Indonesia diharapkan dapat memberikan akses dan pilihan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi udara dan menunjukkan kemajuan positif sektor penerbangan di Indonesia.

Lebih lanjut Lukman menyampaikan akan mendukung langkah-langkah yang diambil oleh setiap maskapai dalam menghadirkan penerbangan niaga berjadwal di Indonesia, dan berharap semua pihak dapat bekerja sama dalam menjaga kualitas layanan penerbangan, serta terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Keputusan yang bijak dalam manajemen rute dan respons terhadap pasar adalah kunci keberhasilan industri penerbangan nasional. Tak lupa, aspek penting dalam penerbangan yaitu keselamatan, keamanan dan kenyamanan adalah nomor satu,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Belum genap sebulan resmi beroperasi, maskapai penerbanganBBN Airlines Indonesia menonaktifkan penerbangan rute Jakarta (CGK) - Balikpapan (BPN). Langkah tersebut dilakukan karena kurangnya permintaan pasar.

Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Lukman F. Laisa, mengatakan rute CGK – BPN sesuai data produksi, sejak tanggal 29 Oktober 2024 sudah tidak beroperasi lagi dikarenakan permintaan pasar (demand) yang kurang dengan load factor rata-rata 20%-25%.

“Kami mengimbau kepada BBN Airlines Indonesia agar dapat memberikan informasi yang jelas kepada penumpang dan memastikan hak penumpang terpenuhi dengan mengembalikan uang tiket secara penuh (100%) kepada penumpang, dan tidak melakukan penjualan kembali. Tindakan ini mencerminkan perhatian maskapai terhadap kepuasan dan kepercayaan pelanggan,” kata Lukman dalam keterangan resmi, Kamis (5/11/2024).

Secara lebih rinci, pada Oktober 2024 lalu, BBN Airlines Indonesia selaku Badan Usaha Angkutan Udara (BUAU) telah melaksanakan penerbangan niaga berjadwal dengan rute penerbangan perdana Jakarta (CGK) – Denpasar (DPS) diikuti dengan rute Jakarta (CGK) – Surabaya (SUB) dan Jakarta (CGK) – Balikpapan (BPN). Secara umum, rute tersebut dilayani hampir setiap hari dalam seminggu.

Lukman mengatakan selaku regulator, Ditjen Hubud terus mendorong BUAU untuk menyesuaikan layanan mereka sesuai dengan permintaan pasar. Lukman menuturkan keputusan yang diambil oleh BBN Airlines Indonesia dengan menghentikan rute penerbangan yang rendah load factornya merupakan hal yang wajar sesuai dinamika pasar, asalkan tidak merugikan calon penumpang.

Kehadiran maskapai BBN Airlines Indonesia diharapkan dapat memberikan akses dan pilihan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi udara dan menunjukkan kemajuan positif sektor penerbangan di Indonesia.

Lebih lanjut Lukman menyampaikan akan mendukung langkah-langkah yang diambil oleh setiap maskapai dalam menghadirkan penerbangan niaga berjadwal di Indonesia, dan berharap semua pihak dapat bekerja sama dalam menjaga kualitas layanan penerbangan, serta terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Keputusan yang bijak dalam manajemen rute dan respons terhadap pasar adalah kunci keberhasilan industri penerbangan nasional. Tak lupa, aspek penting dalam penerbangan yaitu keselamatan, keamanan dan kenyamanan adalah nomor satu,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bakal memimpin Indonesia 2024--2029. Prabowo pun telah mengumumkan kabinetnya pada 21 Oktober 2024.

Sayangnya, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) dieliminasi, tetapi untungnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dipertahankan. Raibnya Kemenko Marves memunculkan tanda tanya besar. Perjuangan pemangku kepentingan menggagas Kementerian Koordinator Kemaritiman berlangsung sejak Orde Baru dan hingga awal reformasi.

Baru Pemerintahan Jokowi periode 2014--2019 (Kemeko Maritim dan Sumberdaya) dan periode 2019--2024 (Kemenko Marves). Kementerian ini dipayungi UU Kelautan No. 32/2014. Apakah pemerinahan Prabowo-Gibran mengeliminasi KemenkoMarinvest sebagai bentuk pengabaian orientasi kemaritiman atau ada ancaman geopolitik global yang membutuhkan antisipasi serius?

PRIORITAS

Pemerintahan Prabowo-Gibran memprioritaskan pangan hingga membentuk Kemenko Pangan karena pertama laporan Global Food Security Index (GFSI) 2023 menempatkan Indonesia pada 2023 berada di peringkat 63 (skor 60,20) dari 113 negara, termasuk kategori moderat. Global Hunger Index (GHI) Indonesia 2023 menempati posisi 77 (skor 17,6) dari 125 negara, termasuk kategori moderat (Welthungerhilfe & Concern Worldwide, 2023). Kesimpulannya: Indonesia aman soal urusan pangan dan tidak terancam kelaparan.

Dugaan eliminasi Kemenkomarinvest karena secara ekonomi politik pangan dianggap lebih urgen ketimbang kemaritiman. Programnya: food estate, shrimp estate (perikanan budi daya) dan makan bergizi gratis. Soal kemaritiman bukan sekadar mengurusi perikanan, pesisir, dan pulau kecil, melainkan mencakup pembangunan ekonomi, politik, budaya, ekologi, sistem sosial, peradaban dan geopolitik Indonesia.

Sumaila et al (2021), membagi ekonomi kelautan atas dua kelompok: (i) sektor yang mapan terdiri: perikanan tangkap (capture fisheries), olahan makanan laut (seafood processing), angkutan laut (shiping), kepelabuhanan (port), manufaktur dan konstruksi kelautan (marine manufacturing and construction), wisata maritim dan pesisir (maritime and coastal tourism), jasa bisnis kelautan (marine business services), penelitian, pengembangan dan pendidikan kelautan (marine research and development and education), pengerukan (dredging) dan; (ii) sektor yang sedang berkembang: budidaya laut (marine aquaculture), minyak dan gas perairan dalam dan sangat dalam (deep and ultra-deep-water oil and gas), energi angin lepas pantai (offshore wind energy), energi kelautan terbarukan (ocean renewable energy), pertambangan lautan dan dasar laut (marine and seabed mining), keselamatan dan pengawasan maritim (maritime safety and surveillance), bioteknologi kelautan (marine biotechnology), produk dan jasa kelautan berteknologi tinggi (high-tech marine products and services).

Sementara sektor non-ekonomi: budaya bahari, peradaban maritim, diplomasi maritim, keamanan laut, buruh perikanan dan geopolitik kelautan. Ekonomi dan non-ekonomi kelautan inilah domain Kemenko Marves secara makro struktural dalam pembangunan nasional.

Kedua, secara geopolitik, ada dugaan kekhawatiran Prabowo akibat perang Rusia-Ukraina dan konflik Timur Tengah -- Israel-Palestina, dan negara Arab lainnya--bakal meluas ke Asia. Dampaknya, negara-negara produsen pangan akan menahan menjual pangannya. Makanya, Prabowo menitikberatkan pangan dalam kebijakan pemerintahannya.

Ketiga, sepanjang pemerintahan Jokowi, Kemenko Marves mengurusi aspek yang sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Umpamanya cantrang, ekspor benih bening lobster (BBL), reklamasi, pencemaran plastik hingga ekspor pasir laut. Kemenko Marves mestinya mengoordinasikan ragam kebijakan lintas Kementerian/Lembaga yang mengurusi ekonomi kelautan (mapan dan berkembang) dan non-ekonomi sebagai domainnya.

Pasalnya sepanjang 10 tahun Pemerintahan Jokowi, mekanisme koordinasi dan tata kelolanya belum beres. Faktanya, kementerian/lembaga di bawah koordinasinya melahirkan ragam kebijakan konfliktual yang memicu penolakan masyarakat pesisir, contohnya ekspor pasir laut.

Keempat, Kemenko Marves juga mengurusi investasi yang sama dengan Kementerian Investasi semenjak 2019. Terkesan tumpang tindih kelembagaan yang berimbas Kemenko Marves “gagal” memenuhi ekspektasi publik mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD). Ironisnya, pemerintahan Prabowo-Gibran menghapusnya.

Kelima, sepanjang keberadaan Kemenko Marves nyaris tak menerbitkan kebijakan spektakuler yang berorientasi kesejahteraan masyarakat pesisir, tetapi justru memproduksi ragam regulasi bersifat paradoks.

Di satu sisi hendak mengelola sumber daya berkelanjutan tetapi di sisi lain memproduksi masalah baru yang mengorbankan dan mengalienasi masyarakat pesisir dan pulau kecil dari habitusnya. Contohnya UU Cipta Kerja No. 6/2023, penangkapan ikan terukur (PIT) lewat PP No. 11/2023, Permen KP No. 28/2023 dan Kepmen KP No. 16/2024, berorientasi industrial hingga ekspor pasir laut (Permendag 26/2024).

Imbasnya, Presiden Prabowo dalam kabinet pemerintahannya justru membentuk Kemenko Pangan. Orientasinya menitikberatkan “swasembada pangan” lewat kebijakan food estate dan shrimp estate yang diragukan dan kritisi keberhasilannya.

Akibatnya, paradigma orientasi pembangunan nasional kembali ke kontinental dan maritim berhenti. Bukankan orientasi ini mengubur realitas historis-kultural dan geopolitik Indonesia sebagai bangsa berbudaya dan berperadaban maritim semenjak dahulu kala?

AGENDA

Terhapusnya Kemenko Marves dari struktur pemerintahan Prabowo-Gibran otomatis memupus impian komunitas maritim (maritime imagine community), menghendaki Indonesia sebagai PMD. Pemangku kepentingan kemaritiman pastinya bakal bereaksi untuk merespons orientasi politik pembangunan pemerintahan Prabowo-Gibran yang mengeliminasi Kemenko Marves.

Penulis, menyarankan pertama, pemerintahan Prabowo-Gibran merevitalisasi institusi Kemenko Marves langsung di bawah Presiden yang mengoordinasikan ranah kemaritiman. Sektor perikanan berkontribusi menyediakan pangan protein ikan bermanfaat bagi pertumbuhan kecerdasan anak karena mengandung omega-3.

Kedua, Presiden Prabowo mempertimbangkan ulang eksistensi Kemenko Marves. Pasalnya, kelembagaannya berperan strategis dalam organisasi Indian Ocean Rim Association (IORA) di wilayah Samudra Hindia dan Geopolik kawasan Indo-Pasifik, mencakup perairan Samudra Hindia, Samudera Pasifik bagian barat dan tengah, serta laut pedalaman di wilayah Indonesia dan Filipina.

Salah satu isu memanas adalah pertarungan hegemoni negara super power maju di Laut Cina Selatan antara Amerika Serikat, China, Jepang dan Rusia. Indonesia membutuhkan kelembagaan kemaritiman kuat buat berkiprah di dalamnya. Makanya, hadirnya kembali Kemenko Maritim adalah keniscayaan secara ekonomi-politik dan geopolitik regional.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bakal memimpin Indonesia 2024--2029. Prabowo pun telah mengumumkan kabinetnya pada 21 Oktober 2024.

Sayangnya, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) dieliminasi, tetapi untungnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dipertahankan. Raibnya Kemenko Marves memunculkan tanda tanya besar. Perjuangan pemangku kepentingan menggagas Kementerian Koordinator Kemaritiman berlangsung sejak Orde Baru dan hingga awal reformasi.

Baru Pemerintahan Jokowi periode 2014--2019 (Kemeko Maritim dan Sumberdaya) dan periode 2019--2024 (Kemenko Marves). Kementerian ini dipayungi UU Kelautan No. 32/2014. Apakah pemerinahan Prabowo-Gibran mengeliminasi KemenkoMarinvest sebagai bentuk pengabaian orientasi kemaritiman atau ada ancaman geopolitik global yang membutuhkan antisipasi serius?

PRIORITAS

Pemerintahan Prabowo-Gibran memprioritaskan pangan hingga membentuk Kemenko Pangan karena pertama laporan Global Food Security Index (GFSI) 2023 menempatkan Indonesia pada 2023 berada di peringkat 63 (skor 60,20) dari 113 negara, termasuk kategori moderat. Global Hunger Index (GHI) Indonesia 2023 menempati posisi 77 (skor 17,6) dari 125 negara, termasuk kategori moderat (Welthungerhilfe & Concern Worldwide, 2023). Kesimpulannya: Indonesia aman soal urusan pangan dan tidak terancam kelaparan.

Dugaan eliminasi Kemenkomarinvest karena secara ekonomi politik pangan dianggap lebih urgen ketimbang kemaritiman. Programnya: food estate, shrimp estate (perikanan budi daya) dan makan bergizi gratis. Soal kemaritiman bukan sekadar mengurusi perikanan, pesisir, dan pulau kecil, melainkan mencakup pembangunan ekonomi, politik, budaya, ekologi, sistem sosial, peradaban dan geopolitik Indonesia.

Sumaila et al (2021), membagi ekonomi kelautan atas dua kelompok: (i) sektor yang mapan terdiri: perikanan tangkap (capture fisheries), olahan makanan laut (seafood processing), angkutan laut (shiping), kepelabuhanan (port), manufaktur dan konstruksi kelautan (marine manufacturing and construction), wisata maritim dan pesisir (maritime and coastal tourism), jasa bisnis kelautan (marine business services), penelitian, pengembangan dan pendidikan kelautan (marine research and development and education), pengerukan (dredging) dan; (ii) sektor yang sedang berkembang: budidaya laut (marine aquaculture), minyak dan gas perairan dalam dan sangat dalam (deep and ultra-deep-water oil and gas), energi angin lepas pantai (offshore wind energy), energi kelautan terbarukan (ocean renewable energy), pertambangan lautan dan dasar laut (marine and seabed mining), keselamatan dan pengawasan maritim (maritime safety and surveillance), bioteknologi kelautan (marine biotechnology), produk dan jasa kelautan berteknologi tinggi (high-tech marine products and services).

Sementara sektor non-ekonomi: budaya bahari, peradaban maritim, diplomasi maritim, keamanan laut, buruh perikanan dan geopolitik kelautan. Ekonomi dan non-ekonomi kelautan inilah domain Kemenko Marves secara makro struktural dalam pembangunan nasional.

Kedua, secara geopolitik, ada dugaan kekhawatiran Prabowo akibat perang Rusia-Ukraina dan konflik Timur Tengah -- Israel-Palestina, dan negara Arab lainnya--bakal meluas ke Asia. Dampaknya, negara-negara produsen pangan akan menahan menjual pangannya. Makanya, Prabowo menitikberatkan pangan dalam kebijakan pemerintahannya.

Ketiga, sepanjang pemerintahan Jokowi, Kemenko Marves mengurusi aspek yang sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Umpamanya cantrang, ekspor benih bening lobster (BBL), reklamasi, pencemaran plastik hingga ekspor pasir laut. Kemenko Marves mestinya mengoordinasikan ragam kebijakan lintas Kementerian/Lembaga yang mengurusi ekonomi kelautan (mapan dan berkembang) dan non-ekonomi sebagai domainnya.

Pasalnya sepanjang 10 tahun Pemerintahan Jokowi, mekanisme koordinasi dan tata kelolanya belum beres. Faktanya, kementerian/lembaga di bawah koordinasinya melahirkan ragam kebijakan konfliktual yang memicu penolakan masyarakat pesisir, contohnya ekspor pasir laut.

Keempat, Kemenko Marves juga mengurusi investasi yang sama dengan Kementerian Investasi semenjak 2019. Terkesan tumpang tindih kelembagaan yang berimbas Kemenko Marves “gagal” memenuhi ekspektasi publik mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD). Ironisnya, pemerintahan Prabowo-Gibran menghapusnya.

Kelima, sepanjang keberadaan Kemenko Marves nyaris tak menerbitkan kebijakan spektakuler yang berorientasi kesejahteraan masyarakat pesisir, tetapi justru memproduksi ragam regulasi bersifat paradoks.

Di satu sisi hendak mengelola sumber daya berkelanjutan tetapi di sisi lain memproduksi masalah baru yang mengorbankan dan mengalienasi masyarakat pesisir dan pulau kecil dari habitusnya. Contohnya UU Cipta Kerja No. 6/2023, penangkapan ikan terukur (PIT) lewat PP No. 11/2023, Permen KP No. 28/2023 dan Kepmen KP No. 16/2024, berorientasi industrial hingga ekspor pasir laut (Permendag 26/2024).

Imbasnya, Presiden Prabowo dalam kabinet pemerintahannya justru membentuk Kemenko Pangan. Orientasinya menitikberatkan “swasembada pangan” lewat kebijakan food estate dan shrimp estate yang diragukan dan kritisi keberhasilannya.

Akibatnya, paradigma orientasi pembangunan nasional kembali ke kontinental dan maritim berhenti. Bukankan orientasi ini mengubur realitas historis-kultural dan geopolitik Indonesia sebagai bangsa berbudaya dan berperadaban maritim semenjak dahulu kala?

AGENDA

Terhapusnya Kemenko Marves dari struktur pemerintahan Prabowo-Gibran otomatis memupus impian komunitas maritim (maritime imagine community), menghendaki Indonesia sebagai PMD. Pemangku kepentingan kemaritiman pastinya bakal bereaksi untuk merespons orientasi politik pembangunan pemerintahan Prabowo-Gibran yang mengeliminasi Kemenko Marves.

Penulis, menyarankan pertama, pemerintahan Prabowo-Gibran merevitalisasi institusi Kemenko Marves langsung di bawah Presiden yang mengoordinasikan ranah kemaritiman. Sektor perikanan berkontribusi menyediakan pangan protein ikan bermanfaat bagi pertumbuhan kecerdasan anak karena mengandung omega-3.

Kedua, Presiden Prabowo mempertimbangkan ulang eksistensi Kemenko Marves. Pasalnya, kelembagaannya berperan strategis dalam organisasi Indian Ocean Rim Association (IORA) di wilayah Samudra Hindia dan Geopolik kawasan Indo-Pasifik, mencakup perairan Samudra Hindia, Samudera Pasifik bagian barat dan tengah, serta laut pedalaman di wilayah Indonesia dan Filipina.

Salah satu isu memanas adalah pertarungan hegemoni negara super power maju di Laut Cina Selatan antara Amerika Serikat, China, Jepang dan Rusia. Indonesia membutuhkan kelembagaan kemaritiman kuat buat berkiprah di dalamnya. Makanya, hadirnya kembali Kemenko Maritim adalah keniscayaan secara ekonomi-politik dan geopolitik regional.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap bahwa pemerintah berencana mempercepat pelarangan penggunaan air tanah khususnya bagi masyarakat di wilayah DKI Jakarta.

Menteri PU, Dody Hanggodo menjelaskan bahwa aturan tersebut bakal diteken guna menangani masalah penurunan muka tanah yang saat ini telah terjadi cukup signifikan di wilayah pesisir Utara Jakarta.

“Yang pertama ini terus harus ditingkatkan, diperbaiki land subsidence seperti Pak Menko [Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah] sudah sebutkan. Ini terjadi di tengah kota karena pengambilan air tanah yang sangat-sangat berlebihan, kemudian air tanah menjadi turun sangat drastic,” jelas Dody di Muara Baru, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Akan tetapi, sebelum resmi melarang penggunaan air tanah, Kementerian PU bakal terlebih dahulu mempercepat pembangunan sarana dan prasarana yang bakal menunjang distribusi air bersih bagi masyarakat di Jakarta.

Apabila ekosistem tersebut telah terpenuhi, maka masyarakat diwajibkan untuk menggunakan air permukaan yang bakal berasal dari Bendungan Jatiluhur hingga Bendungan Karian.

“Kita menambah pasokan air dari Jatiluhur dari beberapa bendungan baru yang ada di sekitar seperti Karian misalnya. Jadi ujung-ujungnya adalah kita akan minta pada seluruh masyarakat DKI untuk tidak mengambil air tanah,” tambah Dody.

Untuk mempercepat upaya realisasi tersebut, Dody menyebut pihaknya bakal menjalin kolaborasi bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Salah satunya untuk mempercepat pembangunan Sambungan Rumah (SR) atau pipa distribusi air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ke pipa rumah tangga.

“Jadi kita persiapkan kapasitas air untuk memasukkan ke kota kemudian bekerja sama Pemda setempat membangun jaringan-jaringan ke seluruh rumahnya,” pungkasnya.

Sebelumnya, AHY menjelaskan bahwa wilayah Muara Baru merupakan daerah dengan masalah penurunan muka tanah yang cukup parah, yaitu dapat turun hingga 10 sentimeter per tahun. Hingga kurun waktu 10 tahun dapat menyebabkan penurunan hingga satu meter.

Padahal, wilayah tersebut hampir dihuni oleh 20.000 KK dengan luasan area mencapai 170 hektare. Apabila tak segera ditangani, puluhan ribu KK tersebut berada dalam ancaman serius terdampak banjir rob.

“Kami berharap dapat memproyeksikan solusi dan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga Jakarta agar tetap aman dan berkelanjutan,” jelas AHY.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap bahwa pemerintah berencana mempercepat pelarangan penggunaan air tanah khususnya bagi masyarakat di wilayah DKI Jakarta.

Menteri PU, Dody Hanggodo menjelaskan bahwa aturan tersebut bakal diteken guna menangani masalah penurunan muka tanah yang saat ini telah terjadi cukup signifikan di wilayah pesisir Utara Jakarta.

“Yang pertama ini terus harus ditingkatkan, diperbaiki land subsidence seperti Pak Menko [Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah] sudah sebutkan. Ini terjadi di tengah kota karena pengambilan air tanah yang sangat-sangat berlebihan, kemudian air tanah menjadi turun sangat drastic,” jelas Dody di Muara Baru, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Akan tetapi, sebelum resmi melarang penggunaan air tanah, Kementerian PU bakal terlebih dahulu mempercepat pembangunan sarana dan prasarana yang bakal menunjang distribusi air bersih bagi masyarakat di Jakarta.

Apabila ekosistem tersebut telah terpenuhi, maka masyarakat diwajibkan untuk menggunakan air permukaan yang bakal berasal dari Bendungan Jatiluhur hingga Bendungan Karian.

“Kita menambah pasokan air dari Jatiluhur dari beberapa bendungan baru yang ada di sekitar seperti Karian misalnya. Jadi ujung-ujungnya adalah kita akan minta pada seluruh masyarakat DKI untuk tidak mengambil air tanah,” tambah Dody.

Untuk mempercepat upaya realisasi tersebut, Dody menyebut pihaknya bakal menjalin kolaborasi bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Salah satunya untuk mempercepat pembangunan Sambungan Rumah (SR) atau pipa distribusi air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ke pipa rumah tangga.

“Jadi kita persiapkan kapasitas air untuk memasukkan ke kota kemudian bekerja sama Pemda setempat membangun jaringan-jaringan ke seluruh rumahnya,” pungkasnya.

Sebelumnya, AHY menjelaskan bahwa wilayah Muara Baru merupakan daerah dengan masalah penurunan muka tanah yang cukup parah, yaitu dapat turun hingga 10 sentimeter per tahun. Hingga kurun waktu 10 tahun dapat menyebabkan penurunan hingga satu meter.

Padahal, wilayah tersebut hampir dihuni oleh 20.000 KK dengan luasan area mencapai 170 hektare. Apabila tak segera ditangani, puluhan ribu KK tersebut berada dalam ancaman serius terdampak banjir rob.

“Kami berharap dapat memproyeksikan solusi dan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga Jakarta agar tetap aman dan berkelanjutan,” jelas AHY.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap bahwa pemerintah berencana mempercepat pelarangan penggunaan air tanah khususnya bagi masyarakat di wilayah DKI Jakarta.

Menteri PU, Dody Hanggodo menjelaskan bahwa aturan tersebut bakal diteken guna menangani masalah penurunan muka tanah yang saat ini telah terjadi cukup signifikan di wilayah pesisir Utara Jakarta.

“Yang pertama ini terus harus ditingkatkan, diperbaiki land subsidence seperti Pak Menko [Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah] sudah sebutkan. Ini terjadi di tengah kota karena pengambilan air tanah yang sangat-sangat berlebihan, kemudian air tanah menjadi turun sangat drastic,” jelas Dody di Muara Baru, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Akan tetapi, sebelum resmi melarang penggunaan air tanah, Kementerian PU bakal terlebih dahulu mempercepat pembangunan sarana dan prasarana yang bakal menunjang distribusi air bersih bagi masyarakat di Jakarta.

Apabila ekosistem tersebut telah terpenuhi, maka masyarakat diwajibkan untuk menggunakan air permukaan yang bakal berasal dari Bendungan Jatiluhur hingga Bendungan Karian.

“Kita menambah pasokan air dari Jatiluhur dari beberapa bendungan baru yang ada di sekitar seperti Karian misalnya. Jadi ujung-ujungnya adalah kita akan minta pada seluruh masyarakat DKI untuk tidak mengambil air tanah,” tambah Dody.

Untuk mempercepat upaya realisasi tersebut, Dody menyebut pihaknya bakal menjalin kolaborasi bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Salah satunya untuk mempercepat pembangunan Sambungan Rumah (SR) atau pipa distribusi air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ke pipa rumah tangga.

“Jadi kita persiapkan kapasitas air untuk memasukkan ke kota kemudian bekerja sama Pemda setempat membangun jaringan-jaringan ke seluruh rumahnya,” pungkasnya.

Sebelumnya, AHY menjelaskan bahwa wilayah Muara Baru merupakan daerah dengan masalah penurunan muka tanah yang cukup parah, yaitu dapat turun hingga 10 sentimeter per tahun. Hingga kurun waktu 10 tahun dapat menyebabkan penurunan hingga satu meter.

Padahal, wilayah tersebut hampir dihuni oleh 20.000 KK dengan luasan area mencapai 170 hektare. Apabila tak segera ditangani, puluhan ribu KK tersebut berada dalam ancaman serius terdampak banjir rob.

“Kami berharap dapat memproyeksikan solusi dan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga Jakarta agar tetap aman dan berkelanjutan,” jelas AHY.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sujatmiko menuturkan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM menjadi salah satu jembatan untuk menuju nol kemiskinan di Indonesia, salah satunya melalui kontribusi di program makan bergizi gratis.

Bukan hanya sekadar UMKM, namun harus mulai pada pada tingkat produksi atau Industri Kecil Menengah (IKM). Namun bukan hal baru, pada pemerintahan Jokowi lalu pun IKM didorong untuk penyebaran dan pemerataan pembangunan industri di Nusantara.

Budiman menyampakan pada pemerintahan kali ini, Prabowo mengarahkan untuk bekerja secara gotong royong bahkan dalam skala IKM dan UMKM agar membentuk usaha atau jejaring kelompok yang lebih besar.

"Buatlah korporasi pertanian dengan cara gotong royong, kalau bicara small holding pertanian, ya kelindes [para IKN dan UMKM dengan vendor besar]," tuturnya dalam Bisnis Indonesia Forum, Senin (4/11/2024).

Sebagai contoh, UMKM dan IKM yang berdiri sendiri tidak akan mampu menopang program Makan Bergizi Gratis milik Prabowo.

Sementara apabila pemerintah membiarkan program tersebut diisi oleh vendor-vendor besar, bertolak belakang dengan tujuan program Prabowo-Gibran yang berkeinginan MBG menjadi stimulus permintaan bagi IKM dan UMKM.

Untuk itu, IKM perlu bekerja sama dengan IKM lainnya untuk memasok suplai dalam menjalankan program MBG.

Terlebih, apabila MBG berjalan secara penuh, akan ada Rp460 triliun anggaran yang beredar setiap tahunnya. Harapannya, anggaran ini masuk ke kantong-kantong para IKM dan UMKM sehingga menambah pendapatan dan pada akhirnya membantu mengeluarkan mereka dari garis kemiskinan.

"Saya bilang ke Kepala Badan Gizi Nasional [Dadan Hindayana] harus ada kontribusi orang miskin dalam produksi beras, kangkung, produksi telur, daging, untuk kasih makan 82 juta orang [dalam program makan bergizi gratis]," ujarnya.

Misalnya, beras yang dihasilkan harus berasal dari orang-orang miskin yang telah naik level dan kini memproduksi beras raskin. Jika tidak mendorong IKM dan UMKM, kemiskinan hanya akan terus menjadi isu yang tidak terselesaikan.

Budiman juga mendorong agar setiap kementerian/lembaga (K/L) untuk memiliki program pengentasan kemiskinan masing-masing yang ditunjukkan melalui KPI. Baik di kementerian yang mengatur soal investasi, perdagangan, industri, komunikasi dan digital, bahkan Kementerian Luar Negeri pun harus ambil bagian dalam menurunkan angka kemiskinan.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita menyampaikan memang menjadi tugas pemerintah untuk meningkatkan kontribusi IKM untuk nasional, yakni sebagai penyokong industri-industri besar yang ada.

"Ada hotel restoran, kami ingin yang pasok itu IKM. IKM jadi rantai pasok atau supply chain," tuturnya.

Pasalnya saat ini baru IKM di sektor otomotif yang memberikan dampak nyata dan menjadi rantai pasok terhadap industri otomotif. Harapannya, sejalan dengan peningkatan rantai pasok IKM terhadap industri dapat mengerek ekonomi masyarakat dan keluar dari kemiskinan.

Tercatat per 2024, total penduduk miskin dengan indikator pendapatan perkapita Rp500.000 per bulan, sebanyak 25,42 juta jiwa dari total penduduk 281,6 juta jiwa. Total penduduk miskin terbanyak berada di perdesaan yang mencapai 13,58 juta jiwa.

Secara spasial, penduduk miskin di perkotaan terbanyak berada di Jawa Barat yang mencapai 2,92 juta jiwa. Untuk penduduk miskin di perdesaan terbanyak berada di Jawa Timur yang mencapai 1,86 juta jiwa.