Bisnis.com, JAKARTA - Inflasi Korea Selatan mencatat perlambatan yang melebihi ekspektasi dan laju paling lambat sejak awal 2021. Hal ini memberikan lebih banyak ruang bagi bank sentral untuk mempercepat pelonggaran kebijakan suku bunga pada tahun depan jika momentum ekonomi melemah.

Data dari Kantor Statistik Korea Selatan atau Statistics Korea pada Selasa (5/11/2024) melaporkan, indeks harga konsumen Korea Selatan naik 1,3% secara year on year (yoy) pada Oktober 2024. Catatan tersebut melambat dari capaian 1,6% yoy pada September 2024.

Perolehan tersebut juga melanjutkan tren penurunan untuk bulan ketiga berturut-turut. Ekonom yang disurvei Bloomberg memperkirakan laju pertumbuhan harga akan mencapai 1,4%.

Kementerian Keuangan Korsel dalam pernyataannya menyambut baik angka tersebut sebagai tanda bahwa tren penurunan inflasi semakin menguat. Hal ini utamanya disebabkan oleh penurunan harga minyak dan produk pertanian.

Data terbaru ini muncul menjelang pemilu AS, sebuah peristiwa yang dapat berdampak pada perekonomian Korea Selatan yang bergantung pada perdagangan seiring perdebatan Donald Trump dan Kamala Harris mengenai kebijakan perdagangan.

Lee Jung-hoon, ekonom di Eugene Investment & Securities Co menyebut, meski angka inflasi terbaru ternyata sesuai perkiraan, dampak dari inflasi tersebut akan membayangi prospek Korea Selatan dan dapat mendorong bank sentral untuk melakukan pemotongan lebih cepat dari perkiraan.

Bulan lalu, Bank of Korea (BOK) melakukan pelonggaran kebijakan dengan memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 3,25%. Keputusan tersebut didukung oleh moderasi inflasi, yang turun di bawah target bank sentral sebesar 2% dan menurunnya harga properti di Seoul.

Meskipun demikian, BOK tampaknya akan mempertahankan suku bunganya tidak berubah ketika bertemu pada tanggal 28 November 2024, kata sebagian besar ekonom, karena para pembuat kebijakan berupaya untuk menilai dampak penurunan suku bunga pada bulan Oktober karena mereka tetap waspada terhadap tanda-tanda pasar perumahan mungkin akan kembali memanas.

“Namun, kami memperkirakan Bank of Korea tidak akan menurunkan suku bunga lagi hingga bulan Januari, karena BOK akan menilai dampak pelonggaran pada bulan Oktober,” ujar Hyosung Kwon, ekonom Bloomberg Economics dikutip dari Bloomberg pada Selasa (5/11/2024).

Reli ekspor yang menurun telah menambah ketidakpastian terhadap prospek ekonomi Korea Selatan dalam beberapa minggu terakhir, yang disebabkan oleh lemahnya belanja swasta dan masih adanya risiko kredit di industri konstruksi. Risiko yang berasal dari pemilu AS minggu ini dan konflik Timur Tengah juga membebani sentimen perekonomian.

Faktor-faktor tersebut telah mendukung bank sentral untuk mempercepat siklus pelonggaran kebijakannya pada tahun depan.

Adapun, arah bank sentral global seperti Federal Reserve (The Fed) melanjutkan jalur mereka menuju pelonggaran kebijakan dalam beberapa bulan mendatang akan mempengaruhi arah suku bunga BOK.

Harga konsumen meningkat tajam setelah pemerintah di seluruh dunia memberikan stimulus ekonomi untuk menopang perekonomian mereka selama pandemi virus corona.

Setelah menaikkan suku bunga lebih tinggi untuk mengendalikan inflasi akibat stimulus, banyak bank sentral beralih ke siklus pelonggaran pada tahun ini setelah pertumbuhan harga melambat.

Tanda lain bahwa tekanan inflasi telah terkendali adalah harga-harga di Korea Selatan, tidak termasuk energi dan makanan, naik 1,8% dari tahun sebelumnya pada Oktober, melambat dari laju 2% di bulan September, menurut data hari Selasa.

Indeks biaya hidup terpisah yang dikelola oleh Statistics Korea meningkat 1,2% dari tahun sebelumnya, lebih lambat dibandingkan dengan 1,5% pada bulan September. Indeks lain yang mengukur harga makanan segar naik 1,6%, juga lebih rendah dari kenaikan 3,4% yang tercatat di bulan September.

BOK telah melihat perlambatan inflasi sebagai kondisi utama untuk pelonggaran kebijakan seiring dengan harga real estate di wilayah Seoul.

Anggota dewan merasa yakin bahwa kebijakan pembatasan mereka telah membantu menurunkan harga konsumen, tetapi tetap waspada terhadap kenaikan kembali harga perumahan seiring dengan penurunan suku bunga lebih lanjut.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Pangan menargetkan Indonesia bisa mencapai swasembada pangan, termasuk kedelai. Namun nyatanya, Indonesia masih bergantung pada impor kedelai dari negara maju, terutama dari Amerika Serikat (AS).

Bahkan, sepanjang Januari—September, impor kedelai RI tembus US$1,15 miliar atau sekitar Rp18,14 triliun. Di mana, AS paling banyak menerima pembayaran impor senilai US$1,03 miiiar atau sekitar Rp16,24 triliun.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menargetkan Indonesia bisa menjadi negara swasembada pangan pada 2028 mendatang. Cita-cita ini selaras dengan cita-cita Presiden Prabowo Subianto.

Zulhas pun menjelaskan bahwa pangan yang dimaksud bukan hanya sekadar komoditas beras, melainkan juga jagung, gula, kedelai, cabai, bawang, cokelat, kelapa, hingga kopi.

Lantas, bagaimana tren impor kedelai Indonesia seiring dengan cita-cita menjadi negara swasembada pangan?

Berdasarkan data yang diterimaBisnis, sepanjang Januari—September 2024, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor kedelai yang diterima Indonesia mencapai 2.162 ton.

Adapun, impor sepanjang periode tersebut bernilai US$1,15 miliar atau sekitar Rp18,14 triliun (asumsi kurs Rp15.771 per dolar AS).

Jika ditelisik lebih jauh, tren impor kedelai yang diterima Indonesia bergerak fluktuatif dan cenderung menyusut dalam tiga tahun terakhir.

Pada 2018, total impor kedelai pernah mencapai 2.585 ton dengan nilai US$1,1 miliar. Setahun kemudian, volumenya naik 3,26% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi 2.670 ton dengan nilai US$1,06 miliar.

Namun, Indonesia mulai mengurangi impor kedelai sebesar 7,3% dibandingkan periode 2019 menjadi 2.475 ton pada 2020. Kala itu, nilai impor kedelai mencapai US$1 miliar.

Setahun berlalu, volume impor kedelai kembali merangkak tipis 2.489 ton. Nilai yang digelontorkan adalah US$1,48 miliar. Lalu, pada 2022, tren impor kedelai terus melandai menjadi 2.324 ton dengan nilai US$1,63 miliar.

Sama hanya dengan tahun lalu, volume impor kedelai yang dilakukan Indonesia adalah sebanyak 2.274 ton dengan nilai US$1,47 miliar.

Sepanjang periode itu pula, 2018 hingga Januari—September 2024, volume impor kedelai masih didominasi dari Amerika Serikat (AS).

Pada 2018, misalnya, volume impor kedelai dari AS menyentuh 2.520 ton dengan total nilai mencapai US$1,07 miliar, sedangkan total impor pada periode ini adalah 2.585 ton.

Ini artinya, Indonesia sangat bergantung pada kebutuhan kedelai dari AS sebanyak 97,46% dari keseluruhan impor pada 2018.

Sementara itu, impor kedelai dari AS sepanjang Januari—September 2024 adalah sebanyak 1.925 ton. Nilai impornya mencapai US$1,03 miliar atau sekitar Rp16,24 triliun.

Selain AS, Indonesia juga bergantung pada Kanada, Argentina, hingga Malaysia untuk memenuhi kebutuhan kedelai.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi menandatangani PMK Nomor 81/2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan alias pelaksanaan core tax system.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini bersifat sapu jagat karena membatalkan 42 aturan perpajakan yang sudah ada sebelumnya. Sementara itu, total ada 484 pasal dalam PMK 81/2024 ini.

Hanya saja, beleid tersebut tidak langsung berlaku meski sudah ditandatangani Sri Mulyani pada 14 Oktober 2024 dan diundangkan pada 18 Oktober 2024.

"Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025," tulis Pasal 484 PMK 81/2024, dikutip pada Selasa (5/11/2024).

Dalam pertimbangannya, dijelaskan PMK 81/2024 ini diterbitkan untuk melaksanakan pembaruan sistem administrasi perpajakan yang lebih transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan fleksibel. Dengan demikian, diharapkan penerimaan pajak bisa meningkatkan dan mendukung perekonomian nasional.

Disebutkan, PMK 81/2024 ini juga menata berbagai aturan perpajakan melalui penyesuaian pendaftaran wajib pajak, pengukuhan pengusaha kena pajak, pembayaran dan penyetoran pajak, pelaporan pajak, serta layanan administrasi perpajakan.

Secara umum, ruang lingkup beleid ini mengatur tata cara pendaftaran wajib pajak, pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP), pembayaran dan penyetoran pajak, pelaporan pajak, hingga layanan administrasi perpajakan.

Berdasarkan Pasal 483, berikut 42 aturan yang dicabut usai PMK No. 11/2024 berlaku:

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 624 /KMK.04 / 1994 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan Berupa Premi Asuransi dan Premi Reasuransi yang Dibayar kepada Perusahaan Asuransi di Luar Negeri;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 282 / KMK. 04 / 1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 434 /KMK.04 / 1999 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri selain Bentuk Usaha Tetap atas Penghasilan Berupa Keuntungan dari Penjualan Saham;
4. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196 / PMK. 03 / 2007 ten tang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang Selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.03/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 975);
5. Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 96);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengurangan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak yang Dikembalikan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Kena Pajak yang Dibatalkan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 141);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2010 tentang Penunjukan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi dan Kontraktor atau Pemegang Kuasa/ Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 156);
8. Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 278);
9. Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri keuangan Nomor 112/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 279);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.03/2011 tentang Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 36);
11. Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 307) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 /PMK.011/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 67);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257 /PMK.011/2011 tentang Tata Cara Pemotongan dan Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan Lain Kontraktor Berupa Uplift atau Imbalan Lain yang Sejenis dan/ atau Penghasilan Kontraktor dari Pengalihan Participating Interest (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 946);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/ atau Gas Bumi dan Penghitungan Pajak Penghasilan untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan/ atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 544) sebagaimana telah diubah dengan PMK-70/PMK.02/2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/ atau Gas Bumi dan Penghitungan Pajak Penghasilan untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan/ atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi dan/ atau Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 482);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 13);
15. Pasal 23 dan 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2013 tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 573) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.03/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2013 tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1381);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1973) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 153);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1974) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 153);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187 /PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1471);
19. Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 200/PMK.03/2015 tentang Perlakuan Perpajakan bagi Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak yang Menggunakan Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu dalam Rangka Pendalaman Sektor Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1692);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1964);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Penyetoran, Pelaporan, dan Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/ atau Bangunan Beserta Perubahannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 361) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 341);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 /PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Real Estat dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 374);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.010/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 637);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147 /PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1516);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.03/2018 tentang Penunjukan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1682);
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2018 tentang Penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak Berjalan yang Harus Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa, Wajib Pajak Lainnya yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala dan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1860);
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.010/2019 tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 354);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 954);
30. Pasal 2 sampai dengan Pasal 7 dan Pasal 23 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/ atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1746) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/ atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 359);
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 ten tang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan PMK-96/PMK.010/2020 tentang Perubahan PeraturanMenteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 839);
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto atas Penanaman Modal Baru atau Perluasan pada Bidang Usaha Tertentu yang Merupakan Industri Padat Karya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227);
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.010/2020 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu di Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1173);
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh Badan Usaha Milik Negara dan Perusahaan Tertentu yang Dimiliki Secara Langsung oleh Badan Usaha Milik Negara sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 75);
35. Pasal 7 sampai dengan Pasal 13, Pasal 37 sampai dengan Pasal 41, Pasal 62 sampai dengan Pasal 78, Pasal 83 sampai dengan Pasal 102, Pasal 106, Pasal 109, dan Pasal 111 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 153);
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pelaporan, dan Pendataan Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 519);
37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Melakukan Pencatatan dan Kriteria Tertentu serta Tata Cara Menyelenggarakan Pembukuan untuk Tujuan Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 591);
38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan serta Penerbitan, Penandatanganan, dan Pengiriman Keputusan atau Ketetapan Pajak Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 659);
39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022 ten tang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 360);
40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 361);
41. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 /PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Agen Asuransi, Jasa Pialang Asuransi, dan Jasa Pialang Reasuransi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 367); dan
42. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 368).

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Komisi V DPR RI Fraksi PDIP, Lasarus mengatakan Menteri Perumahan Maruarar Sirait (Ara) harus membangun 8.333 unit rumah rakyat per hari demi mengejar target 3 juta rumah yang digagas pemerintahan Prabowo Subianto.

Dalam Rapat Kerja (Raker) bersama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Lasarus tak hanya sekali menyinggung mengenai kelanjutan program 3 juta rumah. Pasalnya, untuk mewujudkan program tersebut pemerintah perlu untuk membangun 8.330 unit rumah per hari.

“Ya kita tunggulah nanti ya kinerja Pak Menteri dan Wamen [PKP]. 3 juta [rumah] itu dibagi 360 [hari] berarti setiap hari itu harus jadi 8.333 buah rumah, selamat melaksanakan tugas Pak Menteri,” kata Lasarus seraya menutup kalimatnya dengan tertawa kecil, Senin (4/11/2024).

Terlebih, pada pemerintahan terdahulu saja, tambah Lasarus, pemerintah hanya mampu membangun rumah sekitar 2,8 juta unit rumah dan menghabiskan dana yang cukup jumbo mencapai Rp119 triliun.

Mengacu pada asumsi tersebut, hitungan kasar kebutuhan anggaran pembangunan program 3 juta rumah yang digagas oleh Presiden Prabowo akan tembus mencapai Rp750 triliun.

“Mampu nggak kita siapkan Rp750 triliun? Kemudian sumber daya manusianya bagaimana? Kami [Komisi V DPR RI] tentu juga bertanggung jawab secara moral kepada pak Menteri dan kepada bangsa dan negara, karena anggaran bapak kami yang mengesahkan,” tegasnya.

Meskipun program 3 juta rumah telah gencar disampaikan oleh Ara, Lasarus mengaku belum menganggap program tersebut telah berjalan.

Alasannya, lantaran hingga saat ini pihak Komisi V belum mendapat rencana kerja program 3 juta rumah yang disampaikan oleh Kementerian PKP.

Kemudian, selain masalah modal keterbatasan lahan dan sumber daya manusia (SDM) yang bakal menggarap proyek tersebut juga perlu menjadi perhatian pemerintah.

“Oleh karenanya terkait hal ini [program 3 juta rumah], pimpinan dan seluruh anggota, kita tunggu blue printnya terkait 3 juta rumah ini untuk dibahas lebih lanjut, skenario, pembiayaan dan seterusnya,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ramalam ekonom tepat mengarah pada angka 5% untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal III/2024. Angka yang lebih rendah dari realisasi kuartal II/2024 sebesar 5,05% tersebut menutup capaian ekonomi era kepemimpinan Jokowi yang resmi rampung pada 20 Oktober 2024 lalu.

Konsensus ekonom Bloomberg mencatat dari 32 ekonom, nilai tengah (median) proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 5%. Sementara proyeksi tertinggi di angka 5,13% oleh Ekonom PT Danareksa Securities Helmy Kristanto.

Proyeksi terendah berasal dari Ekonom Pantheon Macroeconomics Ltd Miguel Chanco, yakni sebesar 4,8% secara tahunan alias year on year (YoY).

Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) Hosianna Evalita Situmorang memperkirakan produk domestik bruto (PDB) akan tumbuh 5% (YoY) pada kuartal III/2024.

Sementara secara kuartalan hanya akan tumbuh 1,56% terhadap kuartal II/2024, jauh lebih rendah dari kuartal sebelumnya yang sebesar 3,79% terhadap kuartal I/2024.

Lemahnya ekonomi Indonesia ini akibat tak ada momen pendorong seperti Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) selayaknya kuartal pertama dan kedua tahun ini. Alhasil, konsumsi masyarakat berpotensi lebih rendah.

Di sisi lain, investasi yang tumbuh melambat pada kuartal III/2024 akan berdampak pada kontribusi pertumbuhan PDB.

"Pertumbuhan tertekan karena konsumsi dan PMTB. Tidak ada momen hari besar lagi, sementara ada musim tahun ajaran baru sekolah yang mana daya beli agak melambat," ujarnya kepada Bisnis, Senin (4/11/2024).

Senada, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede turut melihat PMTB cenderung melambat secara keseluruhan tahun dibandingkan tahun lalu.

Alhasil, pertumbuhan ekonomi kuartal III/2024 diperkirakan melambat ke level 5,02% (YoY). Josua masih meyakini konsumsi rumah tangga akan menjadi pendorong utama yang diperkirakan tumbuh 5,03% (YoY), naik 0,1% dari kuartal sebelumnya.

Sebelumnya pada kuartal II/2024, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan menurut kelompok pengeluaran tertinggi berasal dari konsumsi LNPRT sebesar 9,98%, impor tumbuh 8,57%, dan ekspor tumbuh 8,28%.

Lebih lanjut, Josua menuturkan untuk Belanja Pemerintah, diperkirakan tumbuh 4,13% (YoY), jauh lebih besar dari 1,42% pada kuartal II/2024 dan -3,93% pada kuartal III/2023.

"Peningkatan laju belanja pemerintah terindikasi dari peningkatan belanja barang dan belanja pegawai," tuturnya.

Sementara kinerja ekspor yang diperkirakan meningkat 9,38% (YoY) akan dipengaruhi oleh volume ekspor yang masih tetap solid sementara volume impor juga cenderung meningkat didorong oleh impor barang modal dan bahan baku sejalan dengan resiliensi perekonomian domestik.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimistis PDB Indonesia akan tetap tumbuh di atas 5% mengikuti tren pada kuartal I dan II/2024.

Di mana perkembangan konsumsi rumah tangga yang masih terjaga secara positif khususnya kelas menengah atas sehingga diyakini akan mendorong aktivitas manufaktur dan perdagangan. Selain itu, realisasi investasi juga tetap tumbuh seiring akselerasi penyelesaian program atau proyek-proyek strategis nasional alias PSN.

"Perekonomian domestik kita pada triwulan ke III diperkirakan tumbuh di atas 5%," ujarnya dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Kantor Bank Indonesia, Jumat (18/10/2024).

Meski tetap di atas 5%, nyatanya realisasi pertumbuhan ekonomi ini tidak satu tahun pun menyentuh target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020—2024 yang sebesar 5,6% hingga 6,2%.

Hanya pada kuartal II/2021 ekonomi Indonesia mampu tumbuh 7,07%, tetapi pertumbuhan secara tahunan hanya menyentuh 3,69%. Pertumbuhan yang mencapai 7% itu pun terpengaruh oleh basis efek rendah (low based effect) dari tahun sebelumnya ketika pandemi Covid-19 berkecamuk.

Hari ini, Selasa (5/11/2024) pukul 11.00 WIB, BPS akan mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal III/2024. Selain data PDB, BPS juga akan melaporkan data kondisi ketenagakerjaan Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Komisi V DPRI RI fraksi PDIP, Lasarus menyoroti besaran anggaran yang bakal diperlukan pemerintah dalam membangun program 3 juta rumah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

Di hadapan Menteri Perumahan Kabinet Merah Putih (KMP), Maruarar Sirait (Ara), Lasarus menyebut proyeksi anggaran yang dibutuhkan untuk memuluskan program tersebut bakal mencapai Rp750 triliun.

“Sebagai bahan pembanding, kalau pakai harga satuan lama anggaran yang sudah kita habiskan di sektor perumahan selama 5 tahun belakangan, kita dengan 2,17 juta rumah saja menghabiskan dana Rp119 triliun. Maka, kalau 3 juta rumah itu kita memerlukan dana Rp750 triliun,” kata Lasarus dalam Raker Komisi V DPR bersama Menteri Perumahan, Senin (4/11/2024).

Lasarus lantas menyoroti kemampuan pemerintah untuk memfasilitasi pembangunan 3 juta rumah tersebut. Di samping itu, Lasarus juga turut mempertanyakan terkait berapa banyak sumber daya manusia (SDM) yang bakal dibutuhkan untuk merealisasikan program tersebut.

Sekalipun menggaet bantuan pihak swasta, tambah Lasarus, hal itu dirasa bakal sulit untuk direalisasikan. Terlebih, pihak swasta bakal mengulurkan tangan secara terukur dan mempertimbangkan perhitungan tinggi.

“Semua ada hitung-hitungannya. Oleh karenanya terkait hal ini pimpinan dan seluruh anggota kita tunggu blue printnya terkait 3 juta rumah ini untuk dibahas lebih lanjut, skenario, pembiayaan dan seterusnya,” tegas Lasarus.

Sebagaimana diketahui, proyek 3 juta rumah memang masuk ke dalam salah satu program prioritas yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto. Untuk mewujudkan hal itu, Ara telah mengebut realisasi proyek tersebut dan melakukan groundbreaking perdana pada Jumat (1/11/2024).

Groundbreaking pembangunan rumah gratis yang masuk dalam program 3 juta rumah tersebut tak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan menggandeng para pelaku usaha swasta yakni Agung Sedayu Group milik konglomerat Sugianto Kusuma atau Aguan dan PT Bumi Samboro Sukses.

Lewat kerja sama tersebut, pemerintah dan swasta bakal membangun sebanyak 250 unit rumah di lahan seluas 2,5 hektare (Ha) dengan tipe 60/36 tersebut yang bakal diperuntukkan bagi MBR yang belum mempunyai rumah dari berbagai kategori seperti untuk guru.

Selain itu, rumah tersebut juga bakal diperuntukkan bagi anggota TNI/Polri dan ASN yang berpangkat dan bergaji rendah, termasuk para milenial yang bergaji rendah, serta rakyat kecil dengan penghasilan tidak tetap.

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) menanggapi usulan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2025 sebesar 8-10% dari kalangan buruh.

Ketua Umum APSyFI, Redma G. Wirawasta mengatakan kenaikan upah industri padat karya sulit dilakukan di tengah badai PHK. Dia pun meminta pemerintah untuk memberikan aturan khusus upah minimum buruh industri padat karya.

“Saya kira lebih baik jika industri padat karya diberikan aturan tersendiri,” ujar Redma kepada Bisnis, dikutip Selasa (5/11/2024).

Terkait usulan kenaikan upah buruh, dia juga meminta serikat pekerja melihat kondisi industri dan meminta masukan anggotanya terutama yang bekerja di padat karya.

Apalagi, daya beli masyarakat saat ini makin tergerus sehingga mesti tetap dijaga. Menurut dia, daya beli bisa tetap terjaga selama masyarakat bekerja. Dia menilai daya beli dalam posisi tren menurun akibat banyaknya PHK.

“Bagi karyawan kami saat ini prioritasnya adalah tetap bekerja,” ujarnya.

Dari sisi usaha, dia menuturkan bahwa dunia usaha juga memerlukan kepastian jangka panjang terkait pengupahan sehingga aturan formulasi upah disebut lebih baik ditetapkan dengan formulasi jangka panjang.

“Jadi tidak setiap tahun kita ribut masalah upah minimun,” imbuhnya.

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah memberikan stimulus berupa PPh 21 atau potongan atas penghasilan karyawan untuk memulihkan industri padat karya.

Ketua Bidang Perdagangan Apindo, Anne Patricia Sutanto, mengatakan insentif perpajakan bagi pekerja sektor padat karya dapat menjadi angin segar bagi ekonomi nasional karena mendorong peningkatan daya beli masyarakat.

"Kita sudah request sama pemerintah, pada saat kontraksi seperti ini seperti kayak yang lalu [Covid-19], PTKP [Penghasilan Tidak Kena Pajak] ditinggiin atau PPh 21 misalnya dibebaskan," kata Anne di Kantor Kementerian Perekonomian, Rabu (30/10/2024).

Sebagaimana diketahui, stimulus keringanan PPh 21 sempat diberlakukan kala pandemi Covid-19 hingga 2021. Menurut Anne, insentif PPh 21 DTP tersebut dapat kembali diterapkan untuk menstimulus kinerja industri padat karya.

Dia menerangkan bahwa pihaknya telah mengajukan usulan pembebasan PPh 21 kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Kemenko Perekonomian. Kendati demikian, belum ada tanggapan tegas dari usulan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Pergantian pucuk pimpinan PT Pertamina (Persero) diharapkan dapat membawa terobosan baru di tengah upaya mencapai swasembada energi.

Kementerian BUMN dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Senin (4/11/2024), resmi merombak susunan pengurus Pertamina. Melalui rapat tersebut, Kementerian BUMN menetapkan Simon Aloysius Mantiri sebagai direktur utama dan Mochamad Iriawan alias Iwan Bule sebagai komisaris utama.

Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom menyebut kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) tidak efektif untuk menekan jumlah perokok di Indonesia.

Walaupun cukai rokok mengalami kenaikan yang tinggi, para perokok tidak berhenti merokok, tetapi justru beralih ke rokok dengan harga yang lebih murah hingga produk rokok ilegal.

Ekonom Universitas Brawijaya, Candra Fajri Ananda mengatakan kenaikan tarif cukai rokok yang terlalu tinggi justru menjadi salah satu pemicu pertumbuhan peredaran rokok ilegal. Menurutnya, ada hubungan signifikan antara harga dan permintaan rokok.

"Konsumen rokok golongan I, yang lebih sensitif terhadap harga, beralih ke rokok golongan II dan III yang lebih murah saat tarif cukai dinaikkan, tanpa mengurangi total jumlah rokok yang dikonsumsi," kata Candra dalam keterangannya, Senin (4/11/2024).

Dia menambahkan ketika harga rokok golongan I naik akibat kenaikan cukai, banyak konsumen yang memilih rokok dari golongan yang lebih murah hingga produk ilegal. Hal ini tidak mengurangi konsumsi, tetapi justru mendorong pergeseran preferensi konsumen.

Selain itu, kebijakan cukai yang terus naik dalam beberapa tahun terakhir, terutama yang terhitung double digit, juga disebut telah mencapai titik optimum, karena kenaikan lebih lanjut tidak lagi efektif menurunkan konsumsi.

Situasi ini juga tecermin dari tingginya angka peredaran rokok ilegal, yang kini pengawasan dan penindakannya tengah digencarkan oleh pemerintah.

Pada 2022, Bea Cukai mengamankan 12,43 juta batang rokok ilegal dengan potensi kerugian negara sebesar Rp9,42 miliar. Angka ini meningkat pada 2023 menjadi 13,09 juta batang rokok ilegal dengan potensi kerugian mencapai Rp12,71 miliar.

Sementara, hingga September 2024, terdapat 13,69 juta batang rokok ilegal yang telah diamankan oleh Bea Cukai

Hal senada juga disampaikan akademisi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Novat Pugo Sambodo yang menilai keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif CHT serta melakukan penyesuaian Harga Jual Eceran (HJE) pada 2025 merupakan langkah yang tepat dalam merespons tren downtrading yang makin marak.

Dia menuturkan pentingnya regulasi yang dapat memberikan kepastian bagi industri tembakau dalam jangka panjang. “Dengan adanya kepastian ini, industri hasil tembakau diharapkan bisa melakukan perencanaan jangka panjang, berinvestasi, serta menjaga daya saing,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di sekitar angka 5,05% pada kuartal III/2024. Estimasi itu tak jauh beda dari periode sebelumnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) sendiri akan mengumumkan pertumbuhan ekonomi selama Kuartal III/2024 pada Selasa (5/112/024) esok.

"Proyeksi ya berada di kisaran seperti yang kemarin aja [pertumbuhan ekonomi Kuartal II/2024 sebesar 5,05%]," ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Ketika dikonfirmasi apakah dia yakin pertumbuhan ekonomi akan berada di atas 5%, mantan ketua umum Partai Golkar itu mengaku tidak mau menyampaikan angka pasti. Dia meminta setiap pihak bersabar sampai BPS mengumumkan angka pastinya.

Sementara itu, ekonom memprediksikan ekonomi Indonesia pada kuartal III/2024 akan mencapai 5,03% atau sedikit lebih lemah dari kuartal sebelumnya yang sebesar 5,05% secara tahunan.

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual melihat angka pertumbuhan ekonomi yang lebih lemah ini sejalan dengan indeks harga konsumen (IHK) pada kuartal tersebut yang juga melemah.

“Daya beli memang agak melambat tercermin rendahnya inflasi inti beberapa bulan terakhir ini,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (4/11/2024).

Melihat data Badan Pusat Statistik (BPS), pada kuartal III atau Juli, Agustus, dan September, inflasi inti masing-masing sebesar 0,18% month to month (MtM), 0,2%, dan 0,16%.

Sementara inflasi secara umum pada periode tersebut mencatatkan deflasi beruntun yang masing-masing sebesar 0,18% MtM, 0,03%, dan 0,12%.

David menilai meski inflasi inti rendah dan inflasi secara umum mencatatkan deflasi, ekonomi Indonesia masih dapat tumbuh di atas 5% meski tanpa dorongan momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Salah satunya, berkat realisasi investasi yang sesuai target pemerintah. Realisasi investasi dari Januari—September 2024 mencapai Rp1.261,43 triliun. Angka tersebut setara 76,45% dari target mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang senilai Rp1.650 triliun.

“Harga komoditas masih stabil sehingga ekspor stabil. Realisasi investasi juga sesuai proyeksi,” tuturnya.

Dihubungi secara terpisah, Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) Andry Asmoro melihat prospek pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia kuartal III/2024 tetap stabil dengan komponen yang menguat.

Di tengah ketidakpastian global, Asmo mengantisipasi PDB Indonesia akan tumbuh 5,03% YoY dan 1,58% secara kuartalan atau quartal to quartal (QtQ). Hal ini mencerminkan permintaan domestik yang stabil yang didukung oleh stimulus pemerintah.

Dari sisi pengeluaran belanja pemerintah, diproyeksikan menunjukkan pertumbuhan yang kuat, melonjak dari 1,4% YoY pada kuartal sebelumnya, menjadi 7,1% YoY. Mengingat pemerintah mendorong belanja modal yang lebih tinggi menjelang akhir tahun.

Sementara investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) diperkirakan akan meningkat 5,1% YoY, dengan meningkatnya kegiatan infrastruktur dan konstruksi dari proyek-proyek pemerintah dan investasi langsung.

“Konsumsi rumah tangga diperkirakan akan sedikit melambat menjadi 4,7% YoY pada kuartal III/2024, dipengaruhi oleh pola belanja musiman namun tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) terus berupaya menekan biaya logistik melalui optimalisasi layanan transportasi laut penumpang dan barang. Pelni tetap fokus menjalankan program kerja yang telah disusun sepanjang tahun 2024.

Sekretaris Perusahaan Pelni Evan Eryanto mengatakan sebagai bagian dari upaya menekan biaya logistik, Pelni fokus menjaga performa tepat waktu (on-time performance atau OTP) untuk operasional kapal penumpang.

“Menjaga kualitas OTP menjadi tantangan tersendiri mengingat usia kapal-kapal penumpang Pelni sudah melampaui usia teknis sehingga membutuhkan perawatan lebih,” kata Evan kepada Bisnis, Senin (4/11/2024).

Evan mengatakan Pelni berharap dukungan dari pemerintah dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) guna memperbarui armada kapal penumpang.

Suntikan dana ini diharapkan dapat digunakan untuk pembelian kapal baru sehingga mampu meningkatkan kualitas layanan, keandalan, dan menekan biaya logistik lebih lanjut di masa mendatang.

Hingga September 2024, jumlah penumpang yang diangkut mencapai 3.869.858 orang, atau 111,19% dari target bulan tersebut.

Pelni optimis jumlah penumpang hingga akhir Desember akan melampaui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), mencapai 104,98% atau setara dengan 4.894.893 penumpang.

Adapun hingga September 2024, OTP Pelni tercatat mencapai 97,75%, sebuah tantangan besar mengingat usia kapal-kapal penumpang milik perusahaan yang sudah melampaui usia teknis dan membutuhkan perawatan intensif.

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Asosiasi Perusahaan Pengerjaan Logam dan Mesin Indonesia (Gamma) meminta pemerintah memperluas cakupan penerima manfaat pengurangan pajak korporasi (tax holiday) dari industri pionir menjadi termasuk industri hilir.

Ketua Umum Gamma Dadang Asikin menjelaskan industri logam dasar memang termasuk ke dalam industri yang disasar tax holiday. Kendati demikian, dia merasa manfaat tax holiday akan semakin terasa ke perekonomian apabila penerima manfaatnya diperluas.

"[Contohnya] industri yang berkontribusi, yang memberikan efek domino besar terhadap pertumbuhan industri, dan/atau menjawab masalah tentang rantai pasok bahan baku yang menopang industri hilir berikutnya," jelas Dadang kepada Bisnis, Senin (4/11/2024).

Dia beralasan, jika bahan baku logam tetap tak tersedia dari dalam negeri maka insentif tax holiday tidak akan terlalu berpengaruh ke industri pengerjaan logam. Oleh sebab itu, industri yang memuluskan rantai pasok bahan baku juga perlu diberi insentif tax holiday.

Apalagi, sambungnya, beberapa mesin impor malah mendapat fasilitas pembebasan bea masuk sehingga selama ini tercipta arena bertarung yang tidak seimbang.

Di samping itu, Dadang meminta pemerintah lebih giat mensosialisasikan kepada calon investor asing ihwal berbagai insentif fiskal termasuk tax holiday usai resmi diperpanjang hingga akhir 2025 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 69/2024.

Lebih lanjut, Dadang juga mengakui PMK No. 69/2024 turut menambahkan klausa pajak minimum global untuk perusahaan asing atau korporasi multinasional. Menurutnya, penerapan pajak minimum global 15% yang merupakan Pilar 2 OECD itu tidak akan terlalu berpengaruh ke industri logam dasar.

"Industri yang bergerak di bidang platform virtual dan digital adalah yang paling terpengaruh dengan kebijakan ini," ujarnya.

Dia pun tidak heran apabila para investor asing berpikir dua kali sebelum masuk ke Indonesia. Ditambah, sambungnya, masih banyak permasalahan ihwal ketidakpastian hukum, birokrasi perizinan investasi, dan beban biaya untuk berusaha yang masih perlu dibenahi pemerintah Indonesia.

Sebagai informasi, tax holiday ditujukan untuk perusahaan di industri pionir yaitu yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) PMK 69/2024, berikut daftar industri pionir yang berhak menerima tax holiday:

1. Industri logam dasar hulu: besi baja; atau bukan besi baja, tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi;
2. Industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi;
3. Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam, dan/ atau batubara tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi;
4. Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi;
5. Industri kimia dasar anorganik tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi;
6. Industri bahan baku utama farmasi tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi;
7. Industri pembuatan peralatan iradiasi, elektromedikal, atau elektroterapi;
8. Industri pembuatan komponen utama peralatan elektronika atau telematika;
9. Industri pembuatan mesin dan komponen utama mesin;
10. Industri pembuatan komponen robotik yang mendukung industri pembuatan mesin-mesin manufaktur;
11. Industri pembuatan komponen utama mesin pembangkit tenaga listrik;
12. Industri pembuatan kendaraan bermotor dan komponen utama kendaraan bermotor;
13. Industri pembuatan komponen utama kapal;
14. Industri pembuatan komponen utama kereta api;
15. Industri pembuatan komponen utama pesawat terbang dan aktivitas penunjang industri dirgantara;
16. Industri pengolahan berbasis hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan yang menghasilkan bubur kertas (pulp) tanpa atau beserta turunannya;
17. Infrastruktur ekonomi; atau
18. Ekonomi digital yang mencakup aktivitas pengolahan data, hosting, dan kegiatan yang berhubungan dengan itu.