Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia kian serius dalam upaya memperkuat ketahanan energi nasional. Dengan mengatur penyediaan cadangan penyangga energi (CPE) secara resmi, pemerintah memastikan ketersediaan energi yang stabil dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Berita bertajuk Beban Berganda Penyangga Energi menjadi salah satu kabar pilihan editor BisnisIndonesia.id.

Selain berita tersebut, sejumlah sajian menarik lainnya turut terhidang dari meja redaksi BisnisIndonesia.id.

Berikut ini sorotan utama Bisnisindonesia.id, Kamis (12/9/2024):

1. Beban Berganda Penyangga Energi

Pemerintah Indonesia kian serius dalam upaya memperkuat ketahanan energi nasional. Dengan mengatur penyediaan cadangan penyangga energi (CPE) secara resmi, pemerintah memastikan ketersediaan energi yang stabil dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Melalui Peraturan Presiden No. 96/2024 tentang Cadangan Penyangga Energi, pemerintah menetapkan CDE untuk bahan bakar minyak jenis bensin (gasoline), gas minyak cair (liquefied petroleum gas/LPG), dan minyak bumi (minyak mentah) setidaknya hingga 2035 nanti.

Berdasarkan Pasal 6 Perpres No. 96/2024 tersebut, jumlah CPE untuk jenis bensin ditentukan sebesar 9,64 juta barel, elpiji sejumlah 525.780 metrik ton, dan minyak bumi sebesar 10,17 juta barel.

Hanya saja, untuk memenuhi ketersediaan cadangan penyangga energi secara nasional juga bukan perkara mudah. Dibutuhkan investasi yang tidak sedikit terutama untuk membangun fasilitas penyimpanan energi.

Selain itu, sebagian besar pemenuhan CPE hingga 2035 tersebut juga akan dipenuhi oleh impor mengingat produksi yang ada sudah terserap sepenuhnya untuk kebutuhan di dalam negeri.

“[CPE] bisa dalam negeri, bisa impor, tetapi mayoritas hitungan kami adalah impor,” kata Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto saat ditemui, Rabu (11/9/2024).

2. Pasang Surut Pengaturan BBM Bersubsidi

Sinyal yang diberikan pemerintah untuk memperketat kriteria penerima bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar lebih tepat sasaran masih menjadi polemik. Sejumlah hal mencuat terutama menyangkut daya beli masyarakat.

Di satu sisi, penyediaan dan pendistribusian BBM subsidi yang tepat sasaran dinilai menjadi penting agar tidak terus-menerus membebani anggaran negara. Pemerintah juga diminta mempertimbangkan daya beli masyarakat sebelum melakukan pembatasan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia diketahui tengah menyiapkan peraturan menteri (permen) terkait pengaturan BBM subsidi tersebut. Sejalan dengan itu, pemerintah memastikan akan memangkas kuota BBM bersubsidi dalam RAPBN 2025 sebagai langkah agar penyaluran BBM subsidi menjadi lebih tepat sasaran.

Kendati demikian, Kepala Kantor Komunikasi Presiden (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi memastikan pemerintah masih dalam tahap kajian terkait dengan pembatasan pembelian BBM bersubsidi.

Menurut Hasan, hingga kini belum ada keputusan terkait dengan penerapan aturan pembatasan pembelian BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar subsidi. “Kalau itu masih dikaji. Belum ada keputusan sampai sekarang,” katanya kepada wartawan di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Selasa (10/9/2024).

3. Dilema Beban Ganda Jaminan Masa Tua

Salah satu kekhawatiran utama adalah program dana pensiun tambahan akan menambah beban finansial bagi pekerja, terutama mengingat gaji rata-rata yang masih rendah.

Belum lagi kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah memudar lantaran berbagai kasus dana pensiun BUMN yang terjadi belakangan ini. Untuk itu para pemangku kepentingan menekankan pentingnya harmonisasi antara berbagai program pensiun.

Adapun Program dana pensiun tambahan yang diatur dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, program tersebut justru dapat membebani para pekerja karena menambah potongan gaji. Untuk itu, program tersebut masih sulit diterapkan dalam waktu dekat.

“Meski iuran pensiun tambahan adalah program yang baik untuk jaminan hari tua, tetapi saat ini belum tepat untuk dilaksanakan. Sebagian besar gaji karyawan masih belum di atas rata-rata, sehingga penambahan potongan akan memberatkan,” ujar Muhadjir kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/9/2025).

4. Adu Kuat Sengat di Pasar Baterai EV

Penjualan baterai kendaraan listrik (EV) sedikit berakselerasi pada kuartal kedua 2024 saat pabrikan dihantui kekhawatiran penurunan kinerja pasar, sementara pabrikan China makin ekspansif di pasar luar negeri.

Berdasarkan laporan SNE Research, baterai EV digunakan pada kuartal kedua 2024 bertumbuh 22,6% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu menjadi 205,8 GWh. Pertumbuhan tersebut sedikit lebih kuat dibandingkan dengan kuartal pertama 2024 yang sebesar 22,0% menjadi 158,8 GWh.

Belakangan, lembaga riset yang berbasis di Seoul tersebut juga merilis data pengiriman baterai EV pada kuartal kedua 2024 mencapai 231 GWh dengan nilai penjualan hampir US$26,30 miliar.

CATL dari China berada di peringkat teratas dengan pangsa pasar global 31,6%, LGES dari Korea Selatan berada di peringkat kedua (14,7%), diikuti BYD berada di peringkat ketiga (11,9%).

Berdasarkan pengiriman, CATL tetap berada di puncak daftar (35,9%), sedangkan BYD berada di peringkat kedua (16,5%), sementara LGES berada di peringkat ketiga.

Pabrikan Korea lainnya, yakni SDI berada di peringkat kelima (10%), dan SK-on berada di peringkat kedelapan (8,0%). Pangsa pengiriman mereka mencapai 19,9%. Adapun pabrikan Jepang, Panasonic berada di peringkat ketujuh berdasarkan penjualan dan peringkat keenam berdasarkan pengiriman, terutama berfokus pada penjualan sel silinder ke Tesla.

5. Di Balik Makin Kencangnya Tren Paylater

Perusahaan pembiayaan maupun perbankan mencatatkan pertumbuhan signifikan dalam layanan buy now pay later (BNPL). Meskipun dari perusahaan pembiayaan menunjukkan pertumbuhan lebih tinggi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat outstanding pembiayaan BNPL atau paylater perusahaan pembiayaan per Juli 2024 sebesar Rp7,81 triliun, atau tumbuh 73,55% year-on-year (YoY). Adapun kredit paylater produk bank per Juli 2024 mencapai Rp18,01 triliun atau tumbuh 36,66% YoY.

Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno menjelaskan bahwa perbankan sejatinya sejak lama bermain di segmen BNPL. Perbankan memulai peluncuran fitur paylater pada akhir 2023, yang dipelopori Bank Mandir, dan Bank BCA.

“Jangan dibandingkan kita dengan perbankan,” kata Suwandi kepada Bisnis, Selasa (10/9/2024).

Ia mengungkapkan sejumlah perbedaan keduanya. Perbankan itu sudah punya produk kredit tanpa agunan, seperti kartu kredit yang sebenarnya praktik orang beli barang dengan dicicil. Perbankan banyak alternatifnya.

Adapun BNPL di perusahaan pembiayaan baru masuk juga setahun terakhir. Saat baru mulai terdapat satu dua pemain, dan terus bertambah. Namun, perusahaan pembiayaan bermain di BNPL belum begitu masif, setidaknya baru ada sembilan perusahaan dari 147 perusahaan pembiayaan.

Bisnis.com, JAKARTA — Posisi cadangan devisa Indonesia pada Agustus 2024 tercatat meningkat signifikan menjadi sebesar US$150,2 miliar.Posisi ini naik dari akhir Juli 2024 yang sebesar US$145,4 miliar.

Peningkatan cadangan devisa ini terutama dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, penerimaan devisa migas, serta penarikan pinjaman luar negeri pemerintah, di tengah penurunan ketidakpastian pasar keuangan global.

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan memperkirakan cadangan devisa Indonesia akan tetap memadai ke depan, dengan stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga.Hal itu didukung oleh ekspor Indonesia yang dinilai masih memiliki prospek positif.

"Serta neraca transaksi modal dan finansial yang diperkirakan tetap surplus, menjadi katalis positif cadangan valuta asing," tulis BKF dalam Laporan Ekonomi dan Keuangan Mingguan, yang dikutip pada Rabu (11/9/2024).

Adapun, posisi cadangan devisa Indonesia hingga Agustus 2024 dinilai masih cukup kuat untuk menopang kebutuhan pembiayaan 6,7 bulan impor atau 6,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Jumlah tersebut juga masih berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.

"Posisi cadangan devisa sebesar itu mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan," tertulis dalam laporan tersebut.

BKF menyatakan, Pemerintah dan Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga sinergi bauran kebijakan dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA - Keberlangsungan industri hasil tembakau (IHT) dan petani tembakau berada di ujung tombak. Berbagai kebijakan pemerintah yang tengah berupaya menekan pravelensi rokok kini makin menyudutkan berbagai sektor tekait produk tembakau, termasuk rokok.

Padahal, menurut data Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) Indonesia merupakan negara yang memproduksi tembakau terbesar ke-4 di dunia. Pada 2022 Indonesia menghasilkan tembakau sebanyak 225.579 ton.

Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau Indonesia, Agus Parmuji mengatakan petani tembakau masih kecewa dengan dampak kenaikan cukai setiap tahun yang membuat penyerapan tembakau lokal yang menurun.

"Sampai saat ini kami petani tembakau masih belum merasakan ada niat baik dari pemerintah pusat untuk melindungi hak keberlangsungan masa depan petani tembakau," kata Agus, Rabu (11/9/2024).

Apalagi, Agus menuturkan saat ini harga tembakau tengah mengalami penurunan yang disebabkan iklim cuaca yang memengaruhi kualitas tembakau. Sementara itu, penyerapan tembakau dari industri tengah melemah yang dipengaruhi kenaikan cukai.

Dia memberi contoh harga tembakau di Bojonegoro tahun lalu ketika panen bagus Rp55.000 per kg, hingga saat ini mengalami penurunan 5%-10% menjadi Rp50.000 per kg.

"Kami petani tembakau hampir 99% menggantungkan hidup penjualan kami ke industri ke pabrik rokok, jika penjualan mengalami penurunan, pabrik tutup kita mau jual kemana?" tuturnya.

Untuk diketahui, selain cukai rokok, petani dan industri juga disebut tertekan oleh kebijakan PP 28/2024 tentang Kesehatan, khususnya Pengamanan Zat Adiktif dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik.

Ketua Umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), Henry Nayoan, mengatakan kebijakan tersebut hanya akan membuat rokok ilegal makin menjamur jika regulasi yang diterapkan justru menekan industri formal.

Terlebih, dalam RPMK terdapat ketentuan mengenai standarisasi kemasan atau kemasan polos (plain packaging), yang tidak sejalan dengan dan melampaui mandat pengaturan standarisasi di PP No.28 untuk produk tembakau dan rokok elektronik.

"Kemasan polos dan pembatasan iklan luar ruang bukanlah solusi efektif untuk menurunkan prevalensi merokok, tetapi hanya akan membuka jalan bagi produk ilegal yang merugikan negara dari segi penerimaan cukai," jelas Henry.

Buruh Terancam PHK

Sementara itu, Forum Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) mengaku geram dengan keputusan pemerintah yang merilis PP No. 28/2024 tentang Kesehatan. Pasalnya, kebijakan tersebut dinilai membuat industri hasil tembakau (IHT) rontok.

Ketua FSP RTMM SPSI, Sudarto, mengatakan, kebijakan tersebut semakin menekan IHT yang terancam kembali terpuruk setelah beberapa tahun ke belakang dilanda penutupan pabrik yang berujung PHK massal.

"Kalau dilihat ada pabrik sebagian dijual, coba cek, sebagian sudah dijual. PP Kesehatan itu bukan satu-satunya masalah, cukai naik dan lainnya itu juga berdampak. Pemerintah itu nggak memikirkan buruh," kata Sudarto saat ditemui di Kantor Apindo, Rabu (11/9/2024).

Padahal, Sudarto menerangkan bahwa IHT terus mengalami penurunan sejak 13 tahun lalu. Merujuk pada data Kementerian Perindustrian, tahun 2011 terdapat 2.540 pabrik rokok, sementara pada 2024 tersisa 230 pabrik rokok.

"Kebayang nggak, berapa tenaga kerja di dalamnya. Padahal setahu kami, rokok itu padat karya, jumlah pengurangannya luar biasa," jelasnya.

Dari data FSP RTMM SPSI, tercatat sejak 2015 terdapat 300.000 lebih pekerja di sektor rokok dan mamin dan saat ini hanya tersisa 222.787 pekerja. Untuk pekerja di pabrik rokok sendiri masih menjadi mayoritas di serikat buruh tersebut sebanyak 143.127 orang.

Kondisi ini, menurut Sudarto, menjadi bukti bahwa pemerintah semakin tidak peduli dengan industri dalam negeri. Padahal, Indonesia merupakan produsen tembakau, bukan sekadar memperdagangkan komoditas tersebut.

"Dalam 9 tahun, ada 44 perusahaan yg hilang atau tutup dan ada 67.779 pekerja kami kehilangan pekerjaan. Dari jutaan pekerja IHT, tidak semua member kami, tidak semua berserikat," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) mengungkapkan rencana bisnis usai aksi merger dengan menjadipengelola sejumlah bandara di luar negeri.

Direktur Utama Injourney Airports, Faik Fahmi, mengatakan pihaknyatelah melakukan penjajakan ke operator Bandara Korea Selatan, Incheon International Airports Corporation.

Dia menuturkan bahwa salah satu target Injouney Airports pascamerger AP I dan AP II adalah menjadi pengelola bandara luar negeri atau global operator airports. Faik menjelaskan saat ini telah dilakukan penjajakan Korea selatan dan beberapa negara lainnya.

“Memang sekarang ini sudah mulai kita jajaki beberapa [bandara di luar negeri]. Kemarin dengan Incheon, dengan beberapa kesempatan operator yang lain. Kita terus lakukan, ada staging-nya yang akan kita lakukan ke depan,” kata Faik di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Rabu (11/9/2024).

Lebih lanjut, Faik menyebutkan nantinya Injourney Airports didorong akan dapat melakukan kerja sama untuk mengelola bandara di luar negeri. Apalagi Injourney Airports saat ini telah menjadi operator terbesar ke-5 dunia.

Selain membidik pengelolaan bandara luar negeri, pihaknya juga melakukan strategi pengelolaan bandara domestik yang baru.

Faik mengatakan salah satu strategi baru Injourney Airports dalam pengelolaan bandara adalah manajemen operasi yang berbasis ekosistem.

“Jadi dalam pengelolaan operasi di bandara, dasarnya kita adalah ekosistem. Kalau dulu kita cenderung jalan sendiri-sendiri. Bandara sendiri, airline sendiri, airnav sendiri, ground handling sendiri,” kata Faik.

Faik mencontohkan ekosistem yang dimaksud ialah dalam pengembangan teknologi. Injourney Airports akan melihat kebutuhan teknologi apa yang dibutuhkan ekosistem.

Pihaknya juga akan menggandeng seluruh stakeholder yang ada di bandara untuk melakukan peningkatan layanan terbaik di bandara.

Terpisah, Direktur Komersial Injourney Airports, Rizal Pahlevi, mengatakan pihaknya sedang menyiapkan sumber daya manusia untuk masuk ke global operations airports.

“Kita bikin GM Airport Academy, peningkatan kompetensi-kompetensi hospitality,” kata Rizal.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga yang merupakan Subholding Commercial and Trading PT Pertamina (Persero) memastikan harga avtur di Indonesia khususnya yang dijual oleh Pertamina sudah paling kompetitif dan mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, menyatakan bahkan harga avtur milik Pertamina lebih rendah jika dibandingkan dengan harga publikasi per liter di negara lain.

“Harga publikasi Avtur di Indonesia cukup kompetitif. Nilai kompetitif harga publikasi avtur milik Pertamina juga setara dan lebih rendah dibanding harga publikasi per liter di negara yang memiliki kemiripan lanskap geografis,” kata Heppy di Surabaya, Jawa Timur dikutip dari Antara, Rabu (11/9/2024).

Heppy menyebut avtur yang dijual Pertamina Patra Niaga selama periode 1-30 September adalah sebesar Rp13.211 per liter, harga tersebut jauh lebih rendah dibandingkan harga avtur di Singapura yang mencapai Rp23.212 per liter pada periode sama.

Harga avtur Pertamina ini pun sudah mengacu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 K/10/MEM/2019 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Avtur Yang Disalurkan Melalui Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU).

Heppy menuturkan penetapan harga avtur juga berdasarkan Mean of Plats Singapore (MOPS) yang menjadi patokan harga pasar terdekat.

Selain itu, harga avtur ini turut mempertimbangkan demand volume dari masing-masing bandara sesuai frekuensi pergerakan pesawat.

Heppy menjelaskan rantai pasok avtur di Indonesia lebih kompleks dibandingkan negara lain yakni Pertamina bertanggung jawab menyediakan avtur di 72 Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) di seluruh Indonesia.

Pertamina Patra Niaga pun tidak hanya berfokus melayani Avtur pada Bandara besar tetapi juga termasuk Bandara kecil yang secara komersial belum tentu menguntungkan.

“Rantai pasok Indonesia lebih kompleks dibanding negara lain termasuk untuk menjaga ketahanan pasokan di 72 DPPU. Kami terus memastikan kebutuhan avtur terpenuhi di seluruh Indonesia, bahkan bandara perintis sekalipun” kata Heppy.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No.100/2024 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Dalam beleid yang diteken Jokowi pada 10 September disebutkan bahwa untuk mendukung optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawas persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Selain itu, Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun L999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan dinamika organisasi, serta perkembangan hukum sehingga perlu diganti.

"Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha," demikian bunyi beleid tersebut, dikutip Kamis (12/9/2024).

Berdasarkan perpres tersebut, Jokowi menetapkan 8 tugas utama KPPU. Pertama, melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kedua, melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Ketiga, melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Keempat, mengambil tindakan sesuai dengan wewenang KPPU. Kelima, memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Keenam, menyusun pedoman danf atau publikasi yang berkaitan dengan UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6/2023 tentang Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Ketujuh, memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Kedelapan, melaksanakan pengawasan pelaksanaan kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, KPPU juga memiliki 3 fungsi utama yaitu pertama, penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha, dan penyalahgunaan posisi dominan. Kedua, pengambilan tindakan sebagai pelaksanaan kewenangan dan ketiga, pelaksanaan administratif.

Dalam melaksanakan tugas, KPPU dapat dibantu oleh sekretariat. Sekretariat sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan KPPU.

Kemudian, KPPU juga dapat membentuk kelompok kerja sesuai dengan kebutuhan. Kelompok kerja terdiri dari profesional dan ahli sesuai bidang masing-masing yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugas tertentu dalam waktu tertentu. Adapun, ketentuan mengenai keanggotaan, tugas, dan fungsi kelompok kerja diatur dalam Peraturan Komisi.

Sementara itu terkait penanganan perkara, anggota KPPU bebas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain. Selain itu, anggota KPPU yang menangani perkara dilarang mempunyai hubungan sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan salah satu pihak yang beperkara. Anggota juga dilarang mempunyai kepentingan dengan perkara yang bersangkutan.

Dalam menyelesaikan suatu perkara, KPPU melakukan sidang majelis untuk pengambilan Keputusan. Sidang Majelis beranggotakan minimal 3 orang anggota dan keputusan sidang harus ditandatangani oleh seluruh anggota majelis.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) menggandeng Incheon International Airports Corporation untuk mengelola salah satu Bandara di Timur Tengah.

Direktur Utama Injourney Airports, Faik Fahmi, mengatakan pihaknya telah memiliki kerja sama khusus dengan pengelola bandaraKorea Selatan, Incheon International Airports Corporation (IIAC) dalam beberapa bidang, termasuk pengelolaan bandara.

“Rencana kerja sama ini akan dikembangkan juga untuk bandara-bandara yang lain gitu. Termasuk kalau ada opportunity mengelola bandara internasional yang ada di negara lain. Kemarin sih kita sudah menjajaki untuk bersama-sama ya dengan Incheon untuk mengelola bandara di Timur Tengah. Ada salah satu yang lagi berproses ya,” kata Faik kepada wartawan, Rabu (11/9/2024).

Meski demikian, Faik mengaku belum dapat memberikan informasi lebih rinci terkait pengelolaan bandara di Timur Tengah tersebut. Faik mengaku, IIAC merupakan salah satu pengelola bandara terbaik sehingga menjadi tolok ukur Injourney.

Faik menyebutkan seluruh General Manager di 37 bandara Angkasa Pura Indonesia itu sudah mendapatkan kesempatan untuk job training di Incheon. Training tersebut berlangsung selama 10 hari.

Sebelumnya, kata Faik, kerja sama dengan IIAC sudah terjalin di pengelolaan Bandara Batam, Bandara Internasional Hang Nadim, Batam (BTH). Pada kerja sama tersebut, Injourney dan IIAC membentuk joint venture atau perusahaan patungan.

Upaya untuk mengelola bandara luar negeri juga pernah dilakukan di Filipina. Faik mengaku pihaknya sempat mengikuti tender pengelolaan Bandara di Filipina, tapi tak berhasil memenangkan tender tersebut.

Sebelumnya, Faik Fahmi mengatakan salah satu target Injouney Airports pascamerger AP I dan AP II adalah menjadi pengelola bandara luar negeri atau global operator airports. Faik menjelaskan saat ini telah dilakukan penjajakan Korea selatan dan beberapa negara lainnya.

“Memang sekarang ini sudah mulai kita jajaki beberapa. Kemarin dengan Incheon, dengan beberapa kesempatan operator yang lain. Kita terus lakukan, ada staging-nya yang akan kita lakukan ke depan,” kata Faik.

Lebih lanjut, Faik menyebutkan nantinya Injourney Airports didorong akan dapat melakukan kerja sama untuk mengelola bandara luar negeri.

Bisnis.com, JAKARTA - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) mencatat produksi gas nasional berhasil mencapai rekor produksi baru sebesar 7.399 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) yang dicapai pada 4 September 2024.

SKK Migas menyebut bahwa capaian tersebut melampaui rekor sebelumnya pada 17 Agustus 2024 yang sebesar 7.212 MMSCFD.

Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, Hudi D Suryodipuro, mengatakan keberhasilan tersebut tidak lepas dari telah beroperasinya secara penuh Tangguh LNG menjadi 3 train dengan produksi LNG rata-rata sebesar 2,1 miliar kaki kubik per hari dari tiga kilang pencairannya.

"Sejak April 2024, Tangguh LNG telah beroperasi penuh dengan 3 train. Mulai saat itu produksi tiap bulannya terus meningkat dan berhasil mencatatkan rekor produksi tertingginya yang di capai pada tanggal 31 Agustus lalu dan kini telah berhasil memproduksi LNG sebanyak 1.300 m3/jam dan bahkan mencapai 106% dari kapasitasnya," kata Hudi dalam keterangan resmi, Rabu (11/9/2024).

Menurutnya, pencapaian tersebut tidak terlepas dari keberhasilan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) BP yang mampu mengoperasikan Tangguh LNG secara optimal yang pada akhirnya memberikan dampak positif berupa penambahan produksi gas nasional. Terlebih saat ini BP adalah produsen gas terbesar di Indonesia.

Hudi menyampaikan bahwa pihak SKK Migas memberikan apresiasi atas beroperasinya 3 train secara penuh dan rekor produksi yang telah dicapainya.

Dia menyebut, setelah peresmian Tangguh Train 3 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada November 2023 lalu, produksinya masih belum stabil. Namun, secara perlahan BP mampu melakukan melaksanakan operasional dengan optimal, sehingga produksi gas terus meningkat. Bahkan, produksi gas secara nasional bisa mencapai rekor tertinggi.

Hudi menambahkan bahwa Tangguh LNG ini menjadi kunci dari keberhasilan mencapai target produksi gas, karena Tangguh adalah kontributor produksi gas nomor satu dan menyumbang sekitar sepertiga produksi gas secara nasional.

Dia menjelaskan bahwa kontribusi Tangguh LNG mencapai lebih dari 2,5 kali lipat kontribusi KKKS lain yang berada di bawahnya.

"Menjaga agar Tangguh LNG tidak kendala adalah kunci, karena sekali saja terjadi kendala sehingga produksi harus dihentikan, maka dampaknya terhadap produksi gas nasional sangat signifikan," ujarnya.

Hudi mengharapkan agar seluruh jajaran di Tangguh LNG dapat menjaga operasionalnya dengan baik dan produksinya dapat terus ditingkatkan karena lapangan Tangguh menjadi salah satu kontributor utama dalam usaha Pemerintah mencapai target produksi gas yang mencapai 12 miliar kaki kubik per hari (BSCFD) di tahun 2030.

Dia menyakini bahwa bahwa target produksi gas 12 BSCFD pada 2030 bisa direalisasikan mengingat temuan-temuan migas saat ini didominasi oleh penemuan gas dan upaya akselerasi yang terus dilakukan oleh SKK Migas dan KKKS agar setiap penemuan gas bisa segera diproduksikan.

Saat ini dan ke depannya proyek hulu migas didominasi proyek gas. Pada 2024 saja dari target 15 proyek yang onstream, sebanyak 10 di antaranya adalah proyek gas.

"Oleh karena itu, kami yakin target produksi gas sebanyak 12 BSCFD di tahun 2030 bisa direalisasikan," tuturnya.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan tren produksi gas terus meningkat dan pemerintah telah menyetujui POD North Hub Development Project Selat Makassar yang diharapkan pada mulai berproduksi pada 2028 dengan puncak produksinya bisa menghasilkan 1.000 MMSCFD.

Kemudian blok Abadi Masela dengan produksi LNG yang setara dengan 1.600 MMSCFD ditambah 150 MMSCFD gas pipa. Selanjutnya, upaya Pemerintah yang terus mendorong pembangunan infrastruktur gas di dalam negeri seperti proyek gas Cisem 2 yang menghubungkan Batang ke Cirebon, maupun proyek gas Dumai ke Sei Mangke.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Hutama Karya (Persero) mendapatkan 2 kontrak baru yakni proyek pekerjaan Wulan River Improvement Paket 2 dan Candidasa Beach Conservation dengan total nilai mencapai Rp 815 miliar.

Executive Vice President Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Adjib Al Hakim, mengatakan proyek pekerjaan Wulan River Improvement Paket 2, telah dilaksanakan penandatanganan kontrak di Kantor Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana, Kota Semarang pada Senin (26/8).

Dia menuturkan bahwa proyek senilai Rp 297 miliar ini bertujuan untuk mengurangi risiko banjir di daerah Kudus, Pati, Demak dan Jepara, dengan perbaikan aliran sungai dan pembangunan infrastruktur pendukung.

“Nantinya setelah dilakukan pengerukan dan perbaikan penampang sungai, diharapkan debit air yang ditampung dapat meningkat secara signifikan, sehingga mampu mengatasi banjir yang sering terjadi akibat sedimentasi dan aliran air yang tidak lancar,” ujar Adjib.

Lebih lanjut, Adjib menyampaikan bahwa dalam proyek ini, Hutama Karya akan menggarap berbagai aspek penting yakni pekerjaan normalisasi sungai Wulan dengan volume galian tanah sekitar 4,2 juta m³, serta pekerjaan struktur untuk memperbaiki tanggul-tanggul sungai dengan pengecoran beton parapet menggunakan pondasi tiang mini pile.

Proyek yang digarap melalui KSO antara Hutama Karya dan PT Bangkit Berkah Perkasa (KSO Hutama-Bangkit), akan dikerjakan selama 720 hari kalender dan ditargetkan selesai pada Agustus 2026.

Sementara proyek pekerjaan Konservasi Pantai Bali Tahap 2 Paket 1 yakni Candidasa Beach Conservation, kontrak telah ditandatangani oleh Hutama Karya, PPK Sungai dan Pantai II Satker Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Bali-Penida pada Rabu (28/8) lalu.

Adjib menjelaskan bahwa proyek yang berada di Karangasem, Bali ini dikerjakan untuk mengembalikan kondisi pantai Candidasa ke kondisi alamiahnya, dengan membangun revetment, penambahan pasir pantai, konservasi terumbu karang, serta penataan kembali kawasan pantai sepanjang 5,5 km, dengan nilai kontak sebesar Rp518 miliar.

Dalam pengerjaan proyek yang ditargetkan rampung pada 2027, Hutama Karya akan melakukan strategi yang efisien dengan pemanfaatan kembali hasil bongkaran struktur eksisting di sekitar lokasi sebagai material timbunan zona inti revetment.

Selain itu, direncanakan akan menggunakan material dari lokasi alur pelayaran, sekaligus berfungsi untuk meningkatkan kedalamannya sehingga dapat dilalui kapal berukuran besar.

“Proyek ini nantinya diharapkan dapat menanggulangi abrasi yang terjadi di pesisir pantai bagian timur Bali dari pesisir Pantai Buitan hingga Candidasa, serta meningkatkan daya tarik wisata dan potensi ekonomi daerah sekitar,” ungkap Adjib.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) mengaku siap menjadi pengelola Bandara Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Injourney Airports akan memberlakukan konsep multi airports system di Bandara IKN.

Direktur Utama Injourney Airports, Faik Fahmi, mengatakan pihaknya siap menjadi pengelola Bandara IKN jika memang diminta oleh pemerintah. Faik mengatakan konsep bandara nantinya akan multi-airport system.

“Nanti konsepnya kalau memang kita akan mengelola bandara tersebut, mungkin konsepnya multi-airport system,” kata Faik di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Rabu (11/9/2024).

Lebih jelas, Faik mengatakan konsep tersebut adalah antara Bandara IKN dan Balikpapan akan berada dalam satu pengelolaan yang terkonsolidasi. Jadi nanti penerbangan yang menuju Bandara Balikpapan bisa mendarat di Bandara Balikpapan dan bisa mendarat di Bandara IKN.

Terpisah, Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, mengungkap, pemerintah berencana melelang pengelolaan Bandara Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke entitas asing apabila telah rampung dikerjakan sepenuhnya. Budi menyebut, nantinya bandara itu akan dilelang dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

“Dilelang [lewat skema] KPBU. Karena kalau penunjukan tidak boleh itu, [jadi] dilelang,” jelasnya saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Rabu (11/9/2024).

Budi menjelaskan, nantinya pengelolaan Bandara IKN akan berada di bawah satu entitas yang sama dengan pengelola Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (Bandara Sepinggan) di Balikpapan yang saat ini dikelola oleh PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports.

Dalam kajiannya, Angkasa Pura Indonesia bakal mengelola Bandara Sepinggan yang melayani penerbangan domestik. Sementara nantinya entitas asing tersebut bakal mengelola Bandara IKN yang akan melayani penerbangan internasional.

Namun demikian, Budi Karya mengaku belum melakukan pemetaan negara mana saja yang bakal ditawarkan untuk turut serta dalam lelang tersebut.

Menhub mengungkap bahwa Pembangunan runway hingga Senin (9/9/2024) telah mencapai 1.975 meter. Progres konstruksi itu diklaim masih berjalan sesuai target dan dalam waktu dekat akan rampung hingga 2.200 meter.

Selain runway, sejumlah perkembangan pada kawasan bandara telah terlihat, di antaranya adalah terminal VVIP yang pembangunannya telah mencapai 90,16%, dibanding bulan lalu yang masih 82,6%. Sementara itu, terminal VIP telah rampung 77,06%.

Untuk fasilitas penunjang, tower ATC per hari ini telah terbangun 53,71%, gedung administrasi dan operasional sudah terbangun 61,03%, dan Gedung PKP-PK sudah rampung 68,71%. Menhub optimistis bandara akan selesai dibangun secara keseluruhan sesuai target waktu, yakni pada 31 Desember 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) menyayangkan kebijakan baru yang tengah digodok pemerintah terkait penerapan kemasan polos atau plain packaging untuk seluruh produk rokok.

Adapun, aturan ini tercantum dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) yang merupakan kebijakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) No 28/2024 sebagai aturan pelaksana dari UU No. 17/2023 tentang Kesehatan.

Ketua Umum Gaprindo Benny Wahyudi mengatakan, tak hanya regulasi berbentuk nonfiskal, pemerintah juga menekan industri hasil tembakau (IHT) melalui pengenaan cukai rokok.

"Paling menyeramkan bagi kami di aturan turunannya [RPMK], akan melakukan standardisasi kemasan sehingga kalau itu berlaku identitas perusahaan tidak akan muncul, mungkin tidak polos tapi mengarah ke situ atau plain packaging," kata Benny, Rabu (11/9/2024).

Benny mengaku kaget lantaran kebijakan terkait kemasan rokok polos tidak diatur dalam PP 28/2024. Standar baru kemasan rokok ini akan menghilangkan identitas dan ciri khas produsen rokok sehingga memengaruhi loyalitas konsumen.

Di samping itu, menurut dia, kemasan rokok polos juga semakin membuat produk rokok ilegal merajalela. Terlebih, saat ini pun konsumen banyak yang downgrading atau pindah konsumsi rokok ke yang lebih murah lantaran harga rokok mahal karena cukai tinggi.

"Itu sama saja dengan mendorong dan menggalakkan rokok-rokok ilegal karena pakai merek apapun tidak perlu iklan dan identitas, kalaupun ada identitas pasti palsu dan sebagainya," terangnya.

Dia heran dengan berbagai langkah pemerintah saat ini yang makin menekan IHT. Selama ini, pelaku usaha disebut telah berupaya patuh terhadap kebijakan perdagangan rokok yang sangat terbatas dan meminimalisir potensi pembelian rokok oleh anak di bawah umur.

Lebih lanjut, Benny menyebutkan, industri hasil tembakau telah berkontribusi bagi perekonomian nasional yang terlihat dari porsi terhadap penerimaan negara sebesar 10% atau sebesar Rp218,6 triliun pada 2022 dan Rp213,5 triliun pada 2023.

"BUMN semua bank, Pertamina, seluruhnya digabung [dividen] hanya Rp80 triliun, sementara kami Rp213 triliun. Dalam hal ini kami masih merasa bahwa peran indsutri hasil tembakau sangat dan masih amat penting," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pengatur Hilir Mingak dan Gas Bumi (BPH Migas) menegaskan kriteria penerima bahan bakar minyak (BBM) Pertalite dan Solar subsidi masih belum diatur resmi oleh pemerintah.

Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Saleh Abdurrahman mengatakan, pihaknya saat ini masih melakukan sosialisasi pengetatan pembelian Pertalite dan uji coba di beberapa provinsi. Uji coba tersebut diklaim telah berjalan dengan baik.

"Saat ini belum diatur [kriteria] sambil menunggu revisi Perpres/Permen. Belum tahu kapan terbit," kata Saleh kepada Bisnis, Rabu (11/9/2024).

Dalam hal ini, pemerintah bersama PT Pertamina Patra Niaga tengah melakukan pendataan pengguna BBM subsidi melalui pendaftaran QR Code. Hal ini dilakukan untuk mempermudah identifikasi dan syarat pembelian BBM Pertalite.

Pengendara yang akan membeli Pertalite harus menggunakan QR Code dari kendaraan yang sudah terdaftar dan mencatatkan nomor polisi kendaraan. Pemerintah menilai skema tersebut efektif untuk membuat penyaluran subsidi BBM tepat sasaran.

"Pertalite termasuk jenis BBM yang diberi kompensasi dengan uang negara dan karena itu harus tepat sasaran untuk kelompok yang membutuhkan," ujarnya.

Adapun, pemerintah tengah menggodok aturan yang akan membatasi kriteria pernerima BBM Pertalite dan Solar subsidi.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menuturkan, kebijakan pembatasan penerima BBM subsidi ini ditujukan agar penyaluran BBM bersubsidi bisa lebih tepat sasaran sehingga ke depan masyarakat yang mampu atau kaya tidak akan bisa lagi membeli Pertalite dan Solar subsidi.

Dirinya pun berharap rencana pengetatan konsumen BBM subsidi bisa mulai dijalankan pada Oktober 2024 mendatang.

“Kita berharap ya itu [dilaksanakan Oktober 2024],” ujar Luhut, Kamis (5/9/2024).

Sebelumnya, BPH Migas membocorkan kisi-kisi jenis kendaraan yang kemungkinan akan dilarang mengonsumsi Pertalite, yakni semua jenis motor di atas 250 cc.

Sementara itu, untuk kendaraan mobil, hanya pelat hitam dan yang memiliki spesifikasi di bawah 1.400 cc yang masih boleh membeli Pertalite.

Berikut adalah daftar mobil dengan kapasitas mesin di atas 1.400 CC dan motor 250 CC:

Mobil

Toyota

1. All New Kijang Innova G Diesel (2.494 cc)
2. GR Yaris 1.6 (1.618 cc)
3. All New Avanza 1.5 G CVT (1.497 cc)
4. All New Veloz 1.5 CVT (1.497 cc)
5. New Rush 1.5 G (1.496 cc)

Daihatsu

1. All New Terios IDS (1.496 cc)
2. Luxio 1.5 D (1.495 cc)
3. Luxio 1.5 X (1.495 cc)
4. Gran Max Pick Up 1.5 STD (1.495 cc)
5. Gran Max Pick Up 1.5 STD 3-Way (1.495 cc)

Honda

1. All New City (1.497 cc)
2. All New Civic (1.500 cc)
3. New HR-V (1.497 cc)
4. WR-V (1.500 cc)
5. BR-V (1.500 cc)

Mitsubishi Motors

1. Xpander 1.5 (1.499 cc)
2. XForce 1.5 (1.499 cc)
3. Pajero Sport 2.4 (2.442 cc)
4. Triton 2.5L (2.477 cc)
5. L300 (2.500 cc)

Suzuki

1. XL-7 Zeta (1.462 cc)
2. Ertiga (1.462 cc)
3. APV-GE (1.495 cc)
4. New Baleno AT (1.490 cc)
5. Grand Vitara (1.462 cc)

Sepeda Motor

Yamaha

1. Yamaha XMAX 250 (250 cc)
2. Yamaha R25 (250 cc)
3. Yamaha MT-25 (250 cc)

Honda

1. Honda CBR 250RR (250 cc)
2. Honda Forza (250 cc)
3. Honda CRF 250 (250 cc)

Vespa

1. Vespa GTS 250 (250 cc)
2. Vespa GTS 300 (300 cc)
3. Vespa GTV (278 cc)