Bisnis.com, JAKARTA – PT Intiland Development Tbk. (DILD) melaksanakan peletakan batu pertama atau groundbreaking tiga proyek investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) senilai Rp2,6 triliun pada Senin, (12/8/2024).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sambutannya menjelaskan bahwa tiga proyek Intiland tersebut bakal dibangun di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1B. Di mana, tiga proyek tersebut bakal meliputi pengembangan kawasan mixed used mulai dari hunian hingga area komersil.

“Visinya adalah membangun kota yang bangunannya green building dan mengutamakan pejalan kaki, sehingga nanti akan dibangun pedestrian atau trotoar yang dapat mengakomodasi para pejalan kaki dengan aman,” ujar Presiden Jokowi dalam acara groundbreaking Senin (12/8/2024).

Secara lebih terperinci tiga proyek unggulan yang akan dibangun tersebut di antaranya yakni Grand Whiz Nusantara yang merupakan pengembangan kawasan mixed-use di lahan seluas 0,72 hektare dengan fasilitas hotel, serviced apartment, area ritel, pusat olahraga, dan food and beverage.

Kedua, pembangunan Nusantara Quarter, Transit-Oriented Development (TOD) di lahan seluas 6,7 hektare yang bakal mengintegrasikan hunian, perkantoran, dan area komersil dengan akses transportasi publik.

Ketiga, pembangunan Royale Nusantara Golf Resort & Residence, kawasan hunian dengan lapangan golf internasional seluas 200 hektare yang menawarkan hunian eksklusif dengan akses terpadu ke transportasi publik dan area hijau.

Berkaitan dengan hal tersebut, Menteri PUPR sekaligus Plt. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan, komitmen investasi yang dikucurkan DILD diharapkan bakal memantik kepercayaan para investor lain.

Pada saat yang sama, Basuki juga menekankan agar para calon investor tak ragu untuk turut serta berinvestasi di Ibu Kota Nusantara.

"Kami berharap tidak ada alasan lagi bagi para investor untuk tidak percaya dengan pemerintah dan tidak percaya untuk berinvestasi di Nusantara, sehingga pembangunan Nusantara kami lakukan bersama para investor, tidak hanya dengan APBN," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Utama Intiland, Sofyan A. Djalil memastikan pihaknya bakal berkomitmen untuk menerapkan standar tertinggi dalam setiap proyeknya.

Dia juga berharap, ketiga proyek yang digagas oleh DILD akan menjadi model pembangunan properti yang inovatif dan ramah lingkungan serta memberikan nilai tambah bagi penghuni dan masyarakat sekitar.

“Menjadi kehormatan bagi Intiland dan mitra strategis kami untuk berkontribusi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara. Proyek ini akan menjadi tonggak sejarah bagi negara dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat Indonesia,” pungkas Sofyan.

Bisnis.com, JAKARTA – Sebanyak 220 surat minat investasi atau letter of intent (LoI) dibidik untuk dapat segera melakukan realisasi investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sambutannya pada seremoni groundbreaking investasi PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) di IKN.

Jokowi menjelaskan, 220 investor yang menyampaikan minatnya untuk menanamkan modal di IKN tersebut dinilai paling potensial usai lolos seleksi investasi yang dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

“Berkaitan dengan investasi, ada 472 investor yang sudah mengajukan dan menandatangani LoI dengan OIKN. Tetapi, OIKN tetap menyeleksi [setelah] di seleksi ketemu angka 220 investor yang memang serius dan ingin masuk ke Ibu Kota Nusantara,” jelasnya di agenda seremoni groundbreaking investasi BBCA di IKN, dikutip dari siaran resmi Sekretariat Presiden, Senin (12/8/2024).

Seiring dengan hal itu, Jokowi berpesan kepada Kepala OIKN sekaligus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono untuk mempercepat proses realisasi investasi tersebut.

Jokowi juga menegaskan, hingga saat ini pihaknya masih akan terus memprioritaskan jalan bagi penanam modal dalam negeri (PMDN) terlebih dahulu meskipun pemerintah telah mendapat minat investasi dari sejumlah penanam modal asing (PMA).

“Kita harapkan nanti yang 220 juga segera diseleksi oleh Kepala OIKN untuk segera merealisasikan investasinya di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara,” tegas Jokowi.

Adapun, dalam informasi terbarunya hingga periode Agustus 2024 telah terdapat 55 perusahaan swasta maupun BUMN yang telah menanamkan modalnya di IKN dengan total nilai investasi mencapai Rp56,2 triliun.

“Dan per hari ini, perlu juga saya sampaikan bahwa di luar anggaran dari APBN, investasi yang masuk [ke IKN] sudah Rp56,2 triliun dari 55 yang sudah groundbreaking,” kata Jokowi.

Sementara itu, hingga akhir 2024 pemerintah membidik total nilai investasi yang terparkir di IKN dapat tembus Rp100 triliun. Artinya, pemerintah masih perlu mencari investasi mencapai Rp43,8 triliun dalam 4 bulan terakhir.

Bisnis.com, JAKARTA - Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia (RI), PT KAI memberikan promo flash sale.

Promo tersebut akan berlangsung selama satu hari yakni pada Selasa (13/8/2024), di mana harga tiket akan dikenai diskon sebesar 50%.

Kemudian ada juga promo tiket bayar 79% untuk 30 perjalanan rute perjalanan di berbagai kelas dan tujuan.

VP Public Relations KAI Anne Purba mengatakan promo flash sale diberikan untuk 5.920 tiket, dengan syarat keberangkatan Sabtu (17/8) hingga Sabtu (31/8) di berbagai tujuan.

Kemudian promo bayar 79% diberikan untuk 27.064 tiket, dengan syarat pembelian di tanggal 16-18 Agustus 2024. Promo tersebut berlaku untuk pembelian di semua channel penjualan tiket (kecuali Loket dan Loket Box).

Cara Mendapat Tiket Promo

Cara mendapat tiket promo KAI ini bisa dilakukan di tanggal yang sudah ditentukan, melalui aplikasi Access by KAI saat live Instagram @KAI21_ pukul 12.00-13.00 WIB.

Apabila belum beruntung, masih ada Promo Panjat Pinang pada 16-18 Agustus 2024.

Daftar Rute yang Mendapat Diskon dari KAI

Berikut adalah daftar KA dan rute yang mendapatkan tarif Promo Panjat Pinang atau Flash Sale:

• ⁠KA Ambarawa Ekspres (Semarang Poncol – Surabaya Pasar Turi pp)
• ⁠KA Argo Lawu (Gambir – Solo Balapan)
• KA ⁠Argo Sindoro (Semarang Tawang Bank Jateng – Gambir)
• ⁠KA Argo Bromo Anggrek (Gambir – Surabaya Pasar Turi pp)
• KA Argo Dwipangga (Solo Balapan – Gambir)
• ⁠KA Senja Utama YK (Pasar Senen – Yogyakarta)
• ⁠KA Argo Merbabu (Semarang Tawang Bank Jateng - Gambir)
• KA Argo Muria (Gambir – Semarang Tawang Bank Jateng)
• KA Fajar Utama YK (Yogyakarta – Pasar Senen)
• KA Argo Parahyangan (Bandung – Gambir pp)
• KA Sribilah Utama (Medan – Rantau Prapat pp)
• ⁠KA Tegal Bahari (Pasar Senen – Tegal pp)
• ⁠KA Malioboro Ekspres (Malang-Purwokerto pp)
• ⁠KA Sindang Marga (Kertapati – Lubuk Linggau)
• ⁠KA Kutojaya Utara (Jakarta Kota – Kutoarjo pp)
• ⁠KA Kaligung (Semarang Poncol – Tegal - Cirebon Prujakan pp)
• KA Kamandaka (Semarang Tawang Bank Jateng – Purwokerto pp)
• ⁠KA Kamandaka (Semarang Tawang Bank Jateng – Cilacap pp)
• ⁠KA Manahan (Solo Balapan – Gambir pp)
• KA Pangandaran (Banjar - Gambir pp)
• KA Lodaya (Bandung – Solo Balapan pp)
• ⁠KA Manoreh (Jakarta Kota – Pasar Senen – Semarang Tawang Bank Jateng pp)
• ⁠KA Sawunggalih (Kutoarjo - Pasar Senen pp)
• ⁠KA Purwojaya (Cilacap - Gambir pp)
• ⁠KA Ciremai (Bandung – Semarang Tawang Bank Jateng pp)
• KA Papandayan (Garut – Gambir pp)
• ⁠KA Sancaka (Surabaya Gubeng – Yogyakarta pp)
• KA Joglosemarkerto (Yogyakarta – Cilacap pp)
• KA Joglosemarkerto (Yogyakarta - Semarang Tawang Bank Jateng – Purwokerto)
• KA Sembrani (Surabaya Pasar Turi – Gambir pp)

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan salah satu proyek energi baru dan terbarukan (EBT) yang akan mendapat aliran dana dari Just Energy Transition Partnership (JETP).

Adapun, JETP merupakan inisiasi negara-negara maju yang tergabung dalam International Partners Group (IPD) yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Jepang, serta beranggotakan Denmark, Inggris, Italia, Jerman, Kanada, Norwegia, Prancis, dan Uni Eropa.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, salah satu proyek yang akan mendapatkan pendanaan dari JETP, yaitu pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) milik PT Medco Power Indonesia.

"Misalnya, panas bumi yang di Medco sekarang dalam proses finalisasi untuk mengalirkan dana dari salah satu member dari JETP tersebut," kata Dadan dalam sosialisasi Permen ESDM No 11/2024, Senin (12/8/2024).

Dadan menerangkan bahwa masuknya pendanaan JETP ke lembaga-lembaga keuangan Indonesia pun sudah semakin terlihat langkah konkretnya. Kendati demikian, dia tak memberikan detail proyek EBT lainnya yang akan mendapatkan dana JETP.

Namun, Dadan memastikan komitmen kesepakatan JETP yang diinisiasikan dari Presidensi G20 Indonesia dengan nilai US$21,6 miliar atau sekitar Rp333,05 triliun itu sudah mulai terbukti.

"Sudah ada langkah-langkah konkret bagaimana pendanaan dari Uni Eropa itu masuk ke lembaga keuangan di Indonesia. Sudah banyak pembicaraan dengan PLN," ujarnya.

Dengan begitu, Dadan berharap dana JETP dapat menjadi batu loncatan untuk menggenjot pengembangan proyek EBT dari berbagai sisi, termasuk implementasi secara teknis yang akan segera dieksekusi.

"Jadi menurut saya dari sisi itu kita banyak hal yang bisa ditunjukkan, dibuktikan bahwa kita ini memang bergerak ke arah untuk supaya EBT-nya ini jalan, supaya EBT-nya itu terjadi," tuturnya.

Adapun, perincian dana JETP berasal dari dana publik negara-negara IPG sebesar US$11,6 miliar dan sisanya US$10 miliar berasal dari bank-bank internasional yang tergabung dalam Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) working group.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Business Development Services Indonesia (ABDSI) optimistis pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dapat beradaptasi seiring adanya larangan penjualan rokok eceran atau batangan.

Hal tersebut disampaikan Ketua ABDSI, Cahyadi Joko Sukmono, untuk merespons adanya kekhawatiran penurunan pendapatan pedagang warung kelontong hingga pedagang kaki lima imbas adanya kebijakan tersebut.

“UMKM itu agile, pasti akan menemukan adaptasi. Ini terbukti di beberapa kebijakan, beberapa konflik, dia akan agile,” kata Cahyadi saat ditemui di Kantor Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM), Senin (12/8/2024).

Di sisi lain, dia sepakat bahwa penjualan rokok harus dibatasi dan diawasi. Mengingat, kata dia, ini menyangkut masa depan generasi muda Indonesia.

Adapun larangan tersebut tertuang dalam Pasal 434 ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) No.28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Kesehatan.

Dalam beleid itu, pemerintah melarang individu menjual produk tembakau dan rokok elektronik secara eceran atau per batang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik.

Pemerintah juga melarang penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.

Kebijakan ini lantas disebut dapat mengganggu penjualan para pedagang warung kelontong dan kaki lima, yang berujung pada menurunnya pendapatan.

Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (Keris) Ali Mahsun menyampaikan, banyak pedagang kelontong dan kaki lima yang menggantungkan pendapatannya dari penjualan rokok eceran.

Adanya larangan ini, kata dia, dapat memperburuk kondisi ekonomi pedagang kelas bawah di tengah melonjaknya harga bahan pokok saat ini.

“Ancamannya adalah meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran di Tanah air,” ujar Ali dalam keterangannya, Sabtu (3/8/2024).

Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki belum bisa berkomentar banyak mengenai beleid ini dan dampaknya terhadap UMKM. Pasalnya, pihaknya tidak dilibatkan dalam proses penyusunan regulasi tersebut.

Untuk itu, dia meminta waktu untuk mempelajari PP No.28/2024. “Saya lihat dulu ya, saya belum pelajari betul karena kita nggak dilibatkan dalam proses penyusunan ini. Jadi saya kasih waktu dulu,” kata Teten saat ditemui di Mall Kota Kasablanka, Rabu (7/8/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bakal terus memantau pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara meskipun dirinya tidak lagi menjabat sebagai Presiden RI.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam sambutannya pada seremoni groundbreaking investasi PT Hotel Papua Internasional membangun Swissbel Hotel Nusantara di IKN.

Pada kesempatan itu, Jokowi meminta para investor untuk memacu proyeknya rampung tepat pada waktunya meski dirinya tidak lagi menjabat sebagai Presiden.

“Akan saya lihat terus, meskipun saya tak jadi Presiden akan saya ikuti terus [progres proyek investasi di IKN],” kata Jokowi dikutip dalam siaran langsung Sekretariat Presiden, Senin (12/8/2024).

Pada saat yang sama, Jokowi juga berpesan pada jajaran Badan Otorita IKN serta Kementerian/Lembaga terkait untuk mempercepat kehadiran sarana dan prasarana dasar di IKN.

Hal itu dilakukan guna menjaga dan mempersubur iklim investasi di proyek senilai Rp466 triliun yang dimulai pembangunannya sejak 2022 tersebut.

“Kita harapkan juga untuk fasilitas-fasilitas infrastruktur nanti akan segera dikerjakan oleh OIKN, oleh pemerintah, baik berupa jalan akses menuju ke Swissbel Hotel, kemudian listrik dan air akan segera disiapkan,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Jokowi bakal lengser dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia pada 20 Oktober 2024. Tongkat estafet kepemimpinan akan dilanjutkan oleh Presiden terpilih periode 2024 – 2029 yakni Prabowo Subianto.

Seiring dengan hal itu, Prabowo telah menyatakan kesiapannya untuk melanjutkan pembangunan IKN hingga ikut serta berinvestasi di proyek yang digagas oleh Presiden Jokowi tersebut.

Rival Jokowi dalam pemilu 2014 dan 2019 itu juga meyakini bahwa terdapat potensi besar bagi IKN untuk menjadi Ibu Kota Negara bagi Indonesia sehingga proyek akbar tersebut harus terus berjalan.

“Saya kira sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa saya bertekad untuk melanjutkan kalau bisa menyelesaikan. Pak Jokowi saya kira sudah mengambil peran sejarah beliau yang inisiasi, minimal saya lanjutkan kalau bisa saya ikut yang menyelesaikan,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto siap membongkar "kutukan 10% tax ratio" alias rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) yang hanya berkisar 10% seperti yang dialami pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kesiapan Prabowo tersebut diungkapkan oleh Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad H. Wibowo. Dradjad sendiri merupakan salah satu anggota tim penyusun visi-misi perekonomian pasangan Prabowo-Gibran.

Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran ini mengklaim, pemerintah Prabowo tidak akan membiarkan rasio utang negara naik ataupun membiarkan adanya defisit fiskal dalam APBN 2024—2029. Oleh sebab itu, pendapatan negara akan digenjot.

"Presiden terpilih Prabowo dan tim pakarnya menyadari, kuncinya ada pada pendapatan negara. Itu sebabnya, kami menyiapkan serangkaian terobosan utk bisa mendobrak 'kutukan 10%' rasio pajak kita," jelas Dradjad saat dikonfirmasi Bisnis, Senin (12/8/2024).

Dia tidak menampik, selama ini rasio pajak pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) cenderung rendah. Bahkan, sambungnya, jika yang dihitung adalah pendapatan pajak dalam negeri tanpa cukai maka rasionya malah jauh lebih rendah lagi.

Oleh sebab itu, Dradjad menjelaskan setidaknya ada dua strategi yang akan dijalankan pemerintahan Prabowo ke depan untuk mendongkrak rasio pajak. Pertama, cara yang sifatnya sistematis.

"Melalui perbaikan sistem IT [teknologi informasi], SDM [sumber daya manusia], dan kultur di Ditjen Pajak atau Badan Penerimaan Negara nantinya," jelasnya.

Kedua, cara yang sifatnya ad hoc. Pemerintah Prabowo, ujar Dradjad, ingin menarik pendapatan-pendapatan yang seharusnya disetorkan ke negara namun karena satu dan lain hal tidak kunjung disetorkan.

"Ad hoc ini sifatnya one off [satu kali]; setelah ditarik, ya selesai. Tapi jumlahnya besar seperti kasus-kasus pajak yang sudah inkracht [di pengadilan]," ungkapnya.

Dradjad pun menyimpulkan, pemerintahan Prabowo akan menjalankan kebijakan fiskal yang ketat. Dengan demikian, belanja negara akan mengikuti kinerja pendapatan negara.

Sebagai informasi, sejak Presiden Jokowi mengambil alih pemerintahan pada 2014, rasio pajak memang tidak pernah berada di bawah 11%—bahkan lebih sering berada di angka satu digit. Padahal, ketika kampanye Pilpres 2019, Jokowi berjanji akan menggenjot rasio pajak hingga 12,2%.

Sementara itu, Prabowo sempat mengungkapkan ambisinya agar rasio pajak mencapai 16% terhadap PDB. Dia menjelaskan, rasio pajak Indonesia yang kerap berada di angka 10% tergolong kecil.

Prabowo membandingkan rasio pajak Indonesia tersebut dengan dengan sejumlah negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, hingga Kamboja yang rasio pajaknya jauh lebih besar yaitu di kisaran 16-18% terhadap PDB.

Dia menjelaskan, salah satu upaya yang bakal dilakukannya adalah melakukan efisiensi dalam pengelolaan anggaran hingga memperluas wajib pajak.

"Tenang saja, saya rasa itu bisa dilakukan dari 10% kita bisa naikkan menjadi 16% seperti Thailand. Kalau sekarang US$1.500 miliar dari GDP, jika naik ke 16% maka meningkat signifikan menjadi US$1.900 miliar," kata Prabowo di acara Mandiri Investment Forum (MIF) 2024, Selasa (5/3/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memaparkan urgensi kebijakan relaksasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) untuk proyek ketenagalistrikan, termasuk proyek energi baru dan terbarukan (EBT) seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, aturan yang tercantum dalam Peraturan Menteri ESDM No. 11/2024 itu diterapkan untuk mengoptimalisasi aturan TKDN yang saat ini berjalan. Namun, perlu dilakukan relaksasi untuk melancarkan hambatan proyek EBT, utamanya terkait pendanaan.

"Kita pasti akan lindungi yang sudah investasi di dalam negeri untuk produksi-produksi, baik itu komponen, peralatan, termasuk jasa untuk proyek-proyek EBT," kata Dadan dalam sosialisasi Permen ESDM No. 11/2024, Senin (12/8/2024).

Dadan menerangkan bahwa penerapan TKDN proyek akan berjalan apabila ada barang atau jasa yang dimanfaatkan untuk proyek tersebut. Sementara itu, barang/jasa digunakan ketika terdapat proyek atau investasi di lapangan.

Masalahnya, selama ini penerapan TKDN menghambat pembangunan proyek lantaran regulasi komponen dinilai terlalu tinggi.

"Sehingga proyeknya tidak berjalan. TKDN-nya tidak berjalan, impak terhadap masyarakatnya tidak berjalan, manfaat terhadap industrinya juga tidak terjadi," tuturnya.

Dia menegaskan, investor yang sudah melakukan investasi ketenagalistrikan dalam negeri akan dilindungi. Salah satunya dengan mengatur regulasi terkait ekspor energi listrik atau penjualan lintas negara yang juga tertuang dalam beleid baru ini.

"Jadi mohon semua memahami dengan baik, tidak menggeser isu-isu karena tujuan kita adalah justru supaya produksi dalam negerinya ini termanfaatkan," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, pemberlakuan regulasi baru itu diharapkan dapat menjadi solusi permasalahan proyek infrastruktur kelistrikan berbasis EBT, terutama persoalan pendanaan dari luar negeri.

"Selama ini banyak paket-paket proyek PLTS yang memang dibawa oleh investor ditawarkan dengan murah, tapi mereka satu paket. Kalau macet ya selama ini karena memang ada aturan TKDN, jadi mandek. Karena kalau pakai TKDN kan jadi mahal. Sekarang udah ada aturannya bahwa pendanaan luar negeri dengan itu boleh, banyak pendanaan dari luar negeri," jelas Arifin.

Pada pasal 2 dan 3 beleid tersebut dinyatakan bahwa setiap pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, baik pembangkit (pembangkit listrik yang berasal dari sumber energi terbarukan dan tidak terbarukan) beserta infrastruktur pendukungnya seperti jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan gardu induk, perlu diatur nilai minimum TKDN-nya.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi memulai konstruksi proyek yang digagas oleh entitas usaha milik Sukanto Tanoto yakni Royal Golden Eagle (RGE) membangun convention centre hingga hotel bintang 5 di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Dalam sambutannya, Jokowi menjelaskan bahwa kehadiran RGE di IKN bakal melengkapi ekosistem Ibu Kota baru Republik Indonesia ke depannya.

“Pada sore hari ini, saya senang akan dilakukan peletakan batu pertama Nusantara International Convention Centre dan Hotel, ini akan menambah fasilitas,” kata Jokowi dalam acara groundbreaking Nusantara International Convention Center and Hotel, IKN, seperti dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Senin (12/8/2024).

Jokowi menyebut, proses konstruksi Nusantara International Convention Centre dan Hotel ini dilaporkan akan memakan waktu selama 24 bulan.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono menjelaskan nilai investasi dari proyek yang diinjeksi oleh RGE mencapai Rp2 triliun.

Basuki menambahkan, pembangunan Nusantara International Convention Center and Hotel adalah langkah strategis dalam memperkuat posisi IKN menjadi pusat kegiatan bisnis dan ekonomi.

"Pembangunan ini sejalan dengan visi kita untuk menciptakan Ibu Kota Nusantara sebagai kota yang mengutamakan keberlanjutan, dengan pendekatan partisipatif dan kolaboratif," ujar Basuki.

Lebih rinci, proyek Nusantara International Convention Centre dan Hotel akan berlokasi di area Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1B dengan total luas 12 hektare. Gedung Convention Center ini dirancang dengan kapasitas kurang lebih 10.000 orang.

Selain diklaim akan meningkatkan kualitas dan daya tarik Nusantara, proyek Nusantara International Convention Centre dan Hotel juga dirancang untuk sejalan dengan prinsip cerdas, hijau, dan berkelanjutan yang menjadi landasan utama pembangunan Nusantara.

Di sisi lain, Deputi Presiden RGE Indonesia, Bernard Riedo, menyampaikan, RGE Group berkomitmen penuh dalam mendukung pembangunan Nusantara.

Sebagai langkah awal, komitmen RGE Group diwujudkan dalam groundbreaking untuk pembangunan Nusantara International Convention Center and Hotel.

“Kami harap pembangunan Nusantara International Convention Center and Hotel ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mencapai visi dan misi Nusantara sebagai kota hijau, cerdas, dan berkelanjutan terutama dalam mendukung kelancaran kegiatan bisnis dan ekonomi di Nusantara,” ujar Bernard.

Adapun, rencana pembangunan hotel berbintang lima yang terhubung dengan International Convention Center untuk menunjang kegiatan MICE. Hotel akan menyediakan kurang lebih 200 kamar tipe suites room yang didesain dengan konsep modern dan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meyakini bahwa Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara merupakan lokasi strategis atau sesuai untuk membangun pusat data.

Orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan bahwa minimnya potensi gempa menjadi salah satu alasan baik bagi pusat data untuk dibangun di tanah Kalimantan Timur tersebut.

"Di Kalimantan dalam sejarahnya belum pernah ada yang namanya gempa sehingga untuk data center akan sangat bagus kalau didirikan di sini,” ujar Jokowi saat melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) untuk proyek PT Intiland Development Tbk di kawasan IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Senin (12/8/2024).

Tak hanya itu, dia melanjutkan, IKN memiliki potensi dari sisi aksesibilitas yang berpotensi dalam pengembangan ekonomi hijau dan perbankan digital di IKN.

“Dan juga financial center kita sudah tanda tangan MoU dengan DFC [Dubai Finance Center] dan ini akan segera dimulai apabila regulasi-regulasi nanti sudah siap untuk bisa diluncurkan," ucapnya.

Adapun, dalam peletakan batu pertama tersebut sejumlah proyek besar dibangun, yang terdiri atas Grand Whiz Nusantara, Nusantara Quarter, dan Royale Nusantara Golf Resort & Residence ini menjadi tonggak penting dalam pengembangan IKN sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia.

Oleh sebab itu, Jokowi menyampaikan apresiasinya terhadap investasi yang dilakukan oleh PT Intiland. Dia pun kembali menekankan bahwa pemindahan ibu kota ke Nusantara bukan sekadar pemindahan fisik, melainkan juga perubahan pola pikir, pola kerja, dan mobilitas masyarakat.

Presiden Ke-7 RI itu juga menyoroti pentingnya konsep green building yang diusung dalam proyek PT Intiland. Dia memastikan bahwa pemerintah akan memberikan dukungan penuh terhadap infrastruktur di luar kawasan inti IKN.

"Jadi tetap jalan yang membangun pemerintah, air yang membangun pemerintah, listrik yang memberikan juga dari pemerintah, dan akan dimulai nanti pada bulan Januari tahun depan. Anggarannya sudah kita masukkan di RAPBN, karena saya tahu ini yang banyak dan sering ditanyakan tidak ada masalah meskipun presidennya sudah berganti bulan Januari nanti," pungkas Jokowi.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) meminta pemerintah untuk segera memberlakukan pengamanan atau pembatasan impor berbasis tarif berupa bea masuk antidumping (BMAD), khususnya untuk produk tekstil hilir atau pakaian jadi.

Hal ini menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyoroti kondisi kontraksi Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur pada Juli 2024 lalu di level 49,3. Kontraksi tersebut terjadi lantaran permintaan dan produksi yang terus turun.

Ketua Umum API Jemmy Kartiwa mengatakan, untuk mengatasi kontraksi kinerja industri, khususnya dari serangan impor, diperlukan kebijakan perlindungan berupa trade remedies.

Adapun, banjir produk tekstil impor diakibatkan overkapasitas di negara produsen tekstil dan pakaian jadi serta adanya perlambatan ekonomi global.

"BMAD adalah salah satu solusi yang ditawarkan, tetapi untuk prosesnya memerlukan waktu yang panjang," kata Jemmy kepada Bisnis, Senin (12/8/2024).

Untuk saat ini, pemerintah baru berkomitmen memberikan pengamanan berupa bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) untuk produk kain, karpet, dan tekstil penutup lantai lainnya.

Aturan terkait BMTP produk tersebut telah diberlakukan seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 48/2024 dan PMK 49/2024. Pemerintah juga disebut tengah menggodok BMTP untuk tujuh komoditas dari subsektor industri lainnya.

Menanggapi kehadiran BMTP untuk kain dan karpet, Wakil Ketua Umum API David Leonardi mengatakan, trade remedies berupa pengenaan tambahan tarif impor menjadi angin segar untuk industri, setidaknya untuk kain dan karpet.

"Idealnya, memang industri hilir dahulu yang dilindungi sebagai end user dari rantai pasok TPT [tekstil dan produk tekstil] Indonesia. Namun, kebijakan BMTP kain dan karpet ini disambut hangat produsen untuk mendukung peningkatan produksi dan daya saing produk," ujar David, dihubungi terpisah.

Kendati demikian, tarif variatif di setiap kode HS ini disebut perlu kembali dievaluasi dalam beberapa bulan ke depan untuk menilai efektivitasnya dalam mengamankan pasar.

Adapun, beberapa segmen kain dikenakan pajak perlindungan tambahan di atas Rp20.000 per meter. Maka, semestinya tidak ada lagi harga produk kain di pasar yang berada di bawah tarif bea masuk.

"Sehingga harga produk kain impor di pasar dalam negeri tidak mungkin di bawah pajak perlindungan," tuturnya.

Di sisi lain, Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta mengataka, terbitnya PMK terkait BMTP kain dan karpet tersebut sudah sangat terlambat lantaran sudah banyak pabrik kain yang tutup. Kondisi itupun berdampak pada hulu tekstil, utamanya serat.

Padahal, safeguard sudah direkomendasikan ke Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian sejak 2022 lalu. Terlebih, BMTP pakaian jadi yang masih berlaku hingga November mendatang pun tidak efektif membentuk produk impor di pasar.

"Ada PMK-nya [BMTP pakaian jadi] tapi impor borongan dan kubikasi diizinkan, dan parah kelakuan Bea Cukai ini dibiarkan oleh Menteri nya. Jadi kita lihat impor pakaian jadi murah membanjiri pasar domestik meskipun ada BMTP," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan memberikan pembebasan bea masuk atas impor kereta tanpa rel atau Autonomous Rail Rapid Transit dan taksi terbang atau Optionally Piloted Personal/Passenger Air Vehicle (OPPAV).

Dua jenis kendaraan sebagai alat transportasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tersebut diberikan fasilitas melalui Bea Cukai Balikpapan.

Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Balikpapan Wijaya Arif Nurrochman menyampaikan bahwa kedua jenis kendaraan tersebut mendapatkan fasilitas bebas bea masuk dengan sejumlah ketentuan.

"Dalam proses impor, ART menggunakan layanan impor sementara ATA CARNET yang memberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak, selama barang tersebut diekspor kembali dalam jangka waktu maksimal satu tahun," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (12/8/2024).

Sebagai informasi, Autonomous Rail Rapid Transit (ART) merupakan sebuah kereta tanpa rel yang dioperasikan menggunakan baterai dan dipandu oleh marka jalan serta magnet.

Importasi ART sebanyak satu unit dari China ini telah tiba sejak awal Agustus 2024. Kendaraan ini diimpor untuk uji coba sebagai bagian dari upaya pengurangan emisi gas rumah kaca dan penghematan energi.

Bukan hanya ART, alat transportasi futuristik OPPAV lebih dahulu diimpor pada 30 Mei 2024. Sama dengan ART yang diimpor untuk uji coba, OPPAV akan berada di Indonesia untuk tiga tahun ke depan.

Wijaya menjelaskan bahwa OPPAV diimpor dengan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak melalui layanan impor sementara, sesuai dengan SKEP impor sementara nomor 75/KM.4/KBC.1601/2024, dengan nilai pabean yang dibebaskan mencapai Rp107,7 juta.

Bukan hanya dua jenis kendaraan, Bea Cukai Balikpapan juga memberikan fasilitas terhadap impor dua unit Electric Motor atau mesin pompa air, yang akan digunakan untuk suplai air minum di IKN.

Keberadaan pompa air ini penting untuk memastikan kelancaran suplai air minum di kawasan IKN yang sedang dibangun.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis, kereta otonom tanpa rel ini akan difungsionalkan pada 17 Agustus 2024 mendatang sebagai kendaraan antar-jemput tamu dan masyarakat dalam HUT ke-79 RI di IKN.

Diketahui satu unit rangkaian kereta (trainset) ART terdiri atas tiga kereta atau gerbong dan mampu menampung hingga 300 orang.

Sementara taksi terbang, telah dilakukan uji coba pada akhir Juli lalu. Taxi terbang memiliki kapasitas lima penumpang, yaitu empat penumpang dan satu pilot.