Bisnis.com, JAKARTA — Penurunan aktivitas manufaktur di China menyebabkan kinerja pabrik-pabrik di Asia secara umum juga melemah bulan lalu, karena pemilik bisnis bergulat dengan permintaan yang lesu, meningkatkan risiko pemulihan ekonomi yang kurang bertenaga di kawasan tersebut.

S&P Purchasing Managers' Index(PMI) manufaktur menunjukkan bahwa aktivitas pabrik menyusut di Jepang dan berputar lebih lambat di Korea Selatan, sebagian karena permintaan domestik yang lemah dan meningkatnya biaya input. Kondisi itu menambah kesuraman dari kontraksi aktivitas pabrik di China.

Bisnis.com, JAKARTA - Produktivitas manufaktur nasional kembali masuk pada zona kontraksi untuk pertama kalinya sejak 3 tahun terakhir. Melemahnya pasar dan pengamanan impor produk hilir yang minim menjadi sorotan.

Kondisi industri yang terkontraksi ditunjukkan melalui Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur Indonesia yang merosot ke level 49,3 pada Juli 2024 atau turun 1,4 poin dari bulan sebelumnya 50,7.

Executive Director Celios Bhima Yudhistira mengatakan, setidaknya ada dua faktor yang mejadi penyebab utama pelemahan PMI manufaktur. Hal ini menjadi pertanda industri pengolahan sebagai salah satu motor penggerak ekonomi yang membutuhkan perhatian ekstra dari pemerintah.

"Yang paling mendesak segera perketat keran impor barang jadi yang memiliki subsitusi lokal, berikan lebih banyak insentif ke industri yang padat karya khususnya tekstil pakaian jadi dan alas kaki," kata Bhima kepada Bisnis, Kamis (1/8/2024).

Bhima menerangkan, kontraksi PMI manufaktur salah satunya ditengarai adanya inkonsistensi kebijakan impor barang jadi atau produk hilir. Terlebih, aturan terakhir melalui Peraturan Menteri (Permendag) No. 8/2024 justru memberikan relaksasi impor.

Kondisi tersebut menyebabkan persaingan industri di dalam negeri makin ketat dengan barang impor. Sementara itu, kondisi permintaan konsumen dalam fase melambat dan ditambah banjir barang impor.

Selain itu, kondisi manufaktur nasional juga tertekan lantaran permintaan kelas menengah khususnya di perkotaan turun dikarenakan berbagai tekanan naiknya harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, dan perumahan serta tingginya suku bunga pinjaman.

"Akibatnya permintaan industri tergerus, apalagi momentum kenaikan musiman konsumsi rumah tangga baru menunggu libur panjang natal dan tahun baru. Jadi pelaku usaha juga antisipasi dengan mengurangi pembelian bahan baku," tuturnya.

Apalagi, pada masa-masa transisi pemerintahan juga memengaruhi keputusan ekspansi industri. Dalam hal ini, Bhima menekankan pentingnya menjaga ekspektasi masyarakat terutama soal alokasi APBN 2025 terkait bansos dan subsidi.

Pemerintahan ke depan juga diharapkan dapat lebih banyak diisi oleh profesional yang memang bergelut di bidang industri, keuangan dan investasi.

Dihubungi terpisah, Executive Director Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal mengatakan, ada berbagai faktor dari hulu ke hilir yang menekan indeks PMI manufaktur saat ini.

"Dari hulu, biaya atau belanja produksi itu cenderung mengalami peningkatan terus, sementara dari sisi penjualan di hilir ini banyak mengalami keterbatasan, baik di pasar domestik maupun ekspor," terangnya.

Faisal menerangkan, apabila dilihat dari indeks harga produsen saat ini relatif lebih tinggi dibandingkan dengan indeks harga konsumen. Artinya, produsen tengah berupaya menahan kenaikan harga di tengah peningkatan biaya produksi.

Di samping itu terdapat masalah faktor persaingan dengan barang impor untuk beberapa jenis produk manufaktur seperti tekstil, produk tekstil, alas kaki, keramik, dan lainnya.

"Pemerintah perlu memberikan perhatian ekstra terhadap industri manufaktur nasional, kalau tadi indikatornya selain PMI sudah negatif, sekarang PMI sebelumnya positif, sekarang sudah masuk ke zona negatif," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa pengeluaran wisatawan mancanegara (wisman) selama di Indonesia mengalami peningkatan pada kuartal II/2024 dibanding kuartal sebelumnya.

Plt Kepala BPS Amalia A. Widyasanti mengatakan, rata-rata wisman mengeluarkan sekitar US$1.444 per kunjungan pada kuartal II/2024.

“Nilai ini mengalami peningkatan jika kita bandingkan dengan kuartal sebelumnya yang mencapai US$1.429 per kunjungan,” ungkap Amalia dalam Rilis BPS, Kamis (1/8/2024).

Secara terperinci Amalia menuturkan bahwa pengeluaran wisman yang berkunjung ke Indonesia sebagian besar dialokasikan untuk biaya akomodasi atau sekitar 36% dari total pengeluaran yang dilakukan oleh para wisman.

Selain akomodasi, pengeluaran wisman paling banyak dialokasikan untuk makan dan minum, diikuti belanja dan cinderamata, paket tur lokal, hiburan, transportasi lokal, penerbangan domestik, sewa kendaraan, kesehatan dan kecantikan, dan biaya pelatihan.

Untuk diketahui, BPS melaporkan bahwa jumlah kunjungan wisman mengalami peningkatan sebesar 2,05% secara bulanan (month-to-month/mtm) pada Juni 2024 dibandingkan bulan sebelumnya.

Secara terperinci, sebanyak 997.258 wisman masuk melalui pintu masuk utama sedangkan 171.730 lainnya masuk melalui pintu masuk perbatasan. Dengan demikian secara total jumlah kunjungan wisman adalah sebanyak 1.16 juta kunjungan.

Adapun sepanjang Januari-Juni 2024, kunjungan wisman mencapai 6,41 juta kunjungan atau meningkat sebesar 21,02% dibanding periode yang sama tahun lalu.

Menurut kebangsaannya, BPS mencatat bahwa kunjungan wisman ke Indonesia selama Juni 2024 di dominasi oleh wisman berkebangsaan Malaysia sebanyak 188.340 orang. Diikuti oleh wisman berkebangsaan Singapura sebanyak 157.090 orang, Australia sebanyak 144.100 orang, dan China sebanyak 98.230 orang.

Dalam hal rata-rata lama tinggal, BPS melaporkan bahwa wisman yang meninggalkan Indonesia pada Juni 2024 telah menghabiskan waktu selama 7,13 malam di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa tingkat penghunian kamar (TPK) hotel di Indonesia mencapai 42,90% pada Juni 2024 atau meningkat 0,65 poin dibanding bulan sebelumnya (month-to-month/mtm).

Plt Kepala BPS Amalia A. Widyasanti mengatakan, TPK hotel bintang pada Juni 2024 mencapai 54,69%, meningkat dibanding bulan sebelumnya sebesar 0,66% poin maupun tahunan sebesar 1,02% poin. Secara spasial, TPK hotel bintang tertinggi tercatat di Kalimantan Timur sebesar 70,20%.

“Hal ini didorong antara lain oleh adanya pelaksanaan Rakernas ke-17 Apeksi dan juga groundbreaking pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara,” kata Amalia dalam Rilis BPS, Kamis (1/8/2024).

Selain Kalimantan Timur, TPK hotel bintang tertinggi tercatat di Bali sebesar 65,78% dan Kepulauan Riau 64,78%. Sementara, TPK hotel bintang terendah tercatat di Papua Barat, Kepulauan Bangka Belitung, dan Sulawesi Barat, masing-masing sebesar 33,33%, 28,16%, dan 28,02%.

Secara kumulatif, BPS melaporkan bahwa TPK hotel bintang mencapai 49,26%, atau naik 2,01 poin dibandingkan TPK pada periode yang sama tahun lalu.

Kenaikan tertinggi terjadi di Kepulauan Riau, Papua Pegunungan, dan Bali, masing-masing naik sebesar 12,55 poin, 12,32 poin, dan 11,82 poin. Di sisi lain, penurunan terbesar tercatat di Papua Barat, Lampung, dan Sumatera Barat, masing-masing turun sebesar 7,35 poin, 7,07 poin, dan 5,40 poin.

Sementara itu, TPK hotel nonbintang pada Juni 2024 mencapai 27,65%. TPK hotel nonbintang tertinggi tercatat di Bali yang mencapai 47,05%, diikuti oleh DKI Jakarta 43,64%, dan Kepulauan Riau 37,74%. Sementara, TPK terendah tercatat di Kepulauan Bangka Belitung yang hanya mencapai 13,97%.

Adapun hingga Juni 2024, TPK hotel nonbintang tercatat mencapai 25,65% atau naik sebesar 2,83 poin dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kenaikan tertinggi tercatat di Bali, Papua Tengah, dan Papua Selatan, masing-masing naik sebesar 15,55 poin, 7,93 poin, dan 7,63 poin.

Sementara itu, penurunan terdalam terjadi di Papua Barat Daya, Gorontalo, dan Jambi masing-masing turun sebesar 10,87 poin, 3,37 poin, dan 3,13 poin.

Amalia mengungkapkan, rata-rata lama menginap pada hotel klasifikasi bintang pada Juni 2024 adalah selama 1,61 malam di mana rata-rata lama menginap tamu asing selama 2,63 malam, sedangkan tamu domestik hanya 1,48 malam.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa tingkat penghunian kamar (TPK) hotel di Indonesia mencapai 42,90% pada Juni 2024 atau meningkat 0,65 poin dibanding bulan sebelumnya (month-to-month/mtm).

Plt Kepala BPS Amalia A. Widyasanti mengatakan, TPK hotel bintang pada Juni 2024 mencapai 54,69%, meningkat dibanding bulan sebelumnya sebesar 0,66% poin maupun tahunan sebesar 1,02% poin. Secara spasial, TPK hotel bintang tertinggi tercatat di Kalimantan Timur sebesar 70,20%.

“Hal ini didorong antara lain oleh adanya pelaksanaan Rakernas ke-17 Apeksi dan juga groundbreaking pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara,” kata Amalia dalam Rilis BPS, Kamis (1/8/2024).

Selain Kalimantan Timur, TPK hotel bintang tertinggi tercatat di Bali sebesar 65,78% dan Kepulauan Riau 64,78%. Sementara, TPK hotel bintang terendah tercatat di Papua Barat, Kepulauan Bangka Belitung, dan Sulawesi Barat, masing-masing sebesar 33,33%, 28,16%, dan 28,02%.

Secara kumulatif, BPS melaporkan bahwa TPK hotel bintang mencapai 49,26%, atau naik 2,01 poin dibandingkan TPK pada periode yang sama tahun lalu.

Kenaikan tertinggi terjadi di Kepulauan Riau, Papua Pegunungan, dan Bali, masing-masing naik sebesar 12,55 poin, 12,32 poin, dan 11,82 poin. Di sisi lain, penurunan terbesar tercatat di Papua Barat, Lampung, dan Sumatera Barat, masing-masing turun sebesar 7,35 poin, 7,07 poin, dan 5,40 poin.

Sementara itu, TPK hotel nonbintang pada Juni 2024 mencapai 27,65%. TPK hotel nonbintang tertinggi tercatat di Bali yang mencapai 47,05%, diikuti oleh DKI Jakarta 43,64%, dan Kepulauan Riau 37,74%. Sementara, TPK terendah tercatat di Kepulauan Bangka Belitung yang hanya mencapai 13,97%.

Adapun hingga Juni 2024, TPK hotel nonbintang tercatat mencapai 25,65% atau naik sebesar 2,83 poin dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kenaikan tertinggi tercatat di Bali, Papua Tengah, dan Papua Selatan, masing-masing naik sebesar 15,55 poin, 7,93 poin, dan 7,63 poin.

Sementara itu, penurunan terdalam terjadi di Papua Barat Daya, Gorontalo, dan Jambi masing-masing turun sebesar 10,87 poin, 3,37 poin, dan 3,13 poin.

Amalia mengungkapkan, rata-rata lama menginap pada hotel klasifikasi bintang pada Juni 2024 adalah selama 1,61 malam di mana rata-rata lama menginap tamu asing selama 2,63 malam, sedangkan tamu domestik hanya 1,48 malam.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berharap anggaran rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dapat ditambah pada 2025 atau tepat di tahun pertama presiden terpilih Prabowo Subianto menjabat.

Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja menjelaskan urgensi penambahan kuota FLPP itu diperlukan seiring dengan besarnya serapan rumah subsidi sepanjang tahun ini.

“Kita berharap naik [untuk Tahun Anggaran 2025], karena kan kebutuhan itu meningkat,” tuturnya saat ditemui di Menara Bank Mega, Rabu (30/7/2024).

Endra menjelaskan, untuk saat ini rata-rata kemampuan pemerintah untuk memberikan injeksi rumah subsidi dilaporkan baru mencapai 200.000 unit.

Karenanya, dia berharap ke depan anggaran FLPP setidaknya dapat dikerek naik untuk membiayai paling tidak 250.000 unit atau bahkan lebih.

Namun demikian, Endra mengaku pihaknya belum melakukan pembahasan mengenai hal tersebut bersama tim transisi di pemerintahan Prabowo – Gibran.

“Nanti 16 Agustus baru tahu dari nota keuangannya. Habis itu baru pagu indikatif, sekarang kita belum tahu, tapi kalau dari perencanaannya kita sudah susun,” imbuhnya.

Untuk diketahui, alokasi anggaran rumah subsidi tahun 2024 dilaporkan sebesar Rp13,72 triliun untuk membiayai sebanyak 166.000 unit rumah. Di mana, alokasi tersebut menurun jika dibandingkan dengan 2023 yang mencapai Rp26,3 triliun untuk 229.000 unit.

Dikabarkan bahwa realisasi FLPP sepanjang tahun ini mengalami peningkatan. Sejumlah pihak memproyeksi, alokasi FLPP 2023 itu akan habis selambat-lambatnya pada September 2024.

Pemerintah mengaku telah melakukan pengajuan tambahan alokasi FLPP tahun anggaran 2024 ke Kementerian Keuangan. Namun, hingga saat ini usulan tersebut belum mendapat jawaban jelas.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah segera meluncurkan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) atau Core Tax Administration System (CTAS) pada akhir tahun 2024.

Usai Rapat Internal mengecai CTAS dengan Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (31/7/2024), Sri Mulyani menuturkan bahwa core tax adalah reformasi sistem teknologi informasi dan manajemen data dan proses bisnis.

Setidaknya, terdapat sembilan tujuan dari implementasi core tax sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 40/2018.

“[Pertama], melakukan otomasi dan digitalisasi layanan administrasi perpajakan dari mulai pendaftaran, ekstensifikasi, pembayaran, pelaporan, layanan wajib pajak, data pihak ketiga, pertukaran informasi,” tulis Sri Mulyani dalam unggahan Instagram @smindrawati, Kamis (1/8/2024).

Tujuan kedua, meningkatkan data analytics berupa kepatuhan wajib pajak berbasis risiko, business intelligence, pengelolaan akun wajib pajak terdiri dari 3 modul, yaitu revenue accounting system, taxpayer profile, potential revenue monitoring.

Ketiga, menciptakan transparansi akun wajib pajak dengan kemampuan melihat seluruh transaksi untuk mempermudah pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan.

Keempat, perbaikan layanan perpajakan yang cepat, dapat diakses dari berbagai saluran dan dapat dimonitor secara real-time oleh wajib pajak.

Kelima, pengawasan dan penegakan hukum yang lebih berkeadilan bagi Wajib Pajak. Keenam, menyediakan data yang lebih kredibel (valid dan terintegrasi) dan memperluas jaringan integrasi data pihak ketiga.

Ketujuh, menciptakan knowledge management for better decision dan menjadikan DJP sebagai data and knowledge driven organization. Terakhir, laporan keuangan DJP yang hati-hati dan akuntabel (Revenue Accounting System).

Untuk diketahui, saat ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menangani 70 juta Wajib Pajak dengan volume e-Faktur mencapai 776 juta, Surat Setoran Pajak (SSP) 74 juta, dan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebanyak 31 juta.

Bendahara Negara menekankan bahwa reformasi perpajakan ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan rasio penerimaan.

“Ini merupakan keniscayaan, kebutuhan dan keharusan untuk meningkatkan rasio penerimaan pajak dan peningkatan voluntary compliance,” tuturnya.

Adapun, realisasi penerimaan pajak pada semester I/2024 senilai Rp893,8 triliun atau turun 7,9% secara tahunan (yoy).

Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan realisasi PPh badan hingga 34,5% akibat profitabilitas perusahaan yang menurun sebagai dampak dari moderasi harga komoditas.

Sri Mulyani berharap dengan perbaikan sistem ini dapat mengerek tax-to-GDP ratio atau rasio pajak sebesar 1,5% terhadap PDB.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal melihat dari tren deflasi selama tiga bulan berturut-turut mengindikasikan ke arah pelemahan permintaan alias daya beli masyarakat.

Bukan hanya ditunjukkan oleh capaian PMI Manufaktur Juli 2024 yang terkontraksi ke level 49,3, namun tingkat penjualan barang-barang ritel dan juga pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) di perbankan tercatat tumbuh melambat.

Selain itu, Faisal juga menyoroti tingkat keyakinan konsumen juga menunjukkan adanya perlambatan dalam dua bulan terakhir.

“Jadi ini mengkonfirmasi apa yang sudah kami prediksikan di awal tahun bahwa di kuartal II/2024, setelah kuartal I/2024 ada pemilu dan lebaran, ini ada kecenderungan demand domestik mengalami penurunan,” ujarnya, Kamis (1/8/2024).

Mengacu data PMI Manufaktur yang untuk pertama kalinya di bawah 50 sejak Agustus 2021, penyebab utamanya berasal dari permintaan pasar yang menurun drastis sehingga penjualan merosot untuk pertama kali dalam satu tahun terakhir.

Sementara berdasarkan data Bank Indoensia, DPK per Juni 2024 terbukti tumbuh melambat sebesar 8,3% dari Mei 2024 yang tumbuh di angka 8,5%. Sementara tabungan perorangan naik dari Mei 2024 senilai Rp2.431,9 triliun menjadi Rp2.459,4 triliun pada Juni 2024.

Di sisi lain, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) tercatat mulai turun dari April yang sebesar 127,7 menjadi 125,2 pada Mei dan 123,3 Juni 2024.

Untuk itu, Faisal menekankan daya beli masyarakat perlu pemerintah dorong untuk semakin kuat dan dijaga dengan tidak mengeluarkan kebijakan fiskal maupun nonfiskal yang kontraproduktif.

Berbeda dengan Faisal, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menuturkan memang pada dasarnya indikator pelemahan daya beli kelas menengah dapat terlihat dari penurunan penjualan kendaraan bermotor, non-performing loan (NPL) KPR naik, dan tabungan perorangan yang tumbuhnya melambat.

Meski demikian, dirinya tak fokus kepada pelamahan daya beli, deflasi justru menjadi indikasi adanya tekanan bagi pelaku usaha untuk menahan kenaikan harga di level konsumen.

Pasalnya, pada saat bersamaan kinerja rupiah melemah dan berujung pada kenaikan imported inflation.

“Khawatir harga ritel naik, banyak konsumen yang tidak sanggup dan menurunkan omzet penjualan,” ungkapnya, Kamis (1/8/2024).

Bhima melanjutkan, kondisi ini menjadi kekhawatiran pelaku usaha karena apabila deflasi berlanjut, tidak sedikit pelaku usaha yang melakukan rasionalisasi kapasitas produksinya.

Sebelumnya, Plt. Kepala BPS Amalia A. Widyasanti menjelaskan perlu analisis lebih lanjut untuk menyimpulkan apakah deflasi menunjukkan lesu atau tidaknya daya beli masyarakat pada pertengahan tahun ini.

Deflasi pada Juli 2024 terjadi karena penurunan harga komoditas pangan mulai dari bawang merah hingga daging ayam ras akibat pasokan yang cukup di pasar.

“Karena penurunan harga yang direkam dalam angka deflasi bulanan belum tentu menandakan penurunan daya beli masyarakat. Kita harus tahu penyebab deflasi,” jelasnya dalam konferensi pers Rilis Berita Resmi Statistik, Kamis (1/8/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan, pemanfaatan sumber daya panas bumi untuk keperluan energi listrik belum maksimal.

Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Muhammad Wafid mengatakan, dari jumlah sumber daya panas bumi sebesar 23.531 megawatt (MW), pemanfaatannya untuk kebutuhan listrik baru sekitar 11%.

“Baru sebesar 2.597,5 MW atau baru sekitar 11% energi panas bumi dari total sumber daya yang dimanfaatkan untuk menjadi sumber energi listrik,” kata Wafid dalam acara Kolokium PSDMBP, Kamis (1/8/2024).

Maka dari itu, Wafid mengatakan bahwa saat ini Badan Geologi khusunya Pusat Sumber Daya Mineral, Batu Bara, dan panas Bumi (PSDMBP) terus mempercepat pengembangan panas bumi.Salah satunya dengan meningkatkan kegiatan eksplorasi panas bumi.

“Oleh karena itu, percepatan pengungkapan potensi dan peningkatan statusnya untuk dikonversi mejadi energi merupakan hal yang menjadi fokus [Badan Geologi],” ujarnya.

Sebelumnya, Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API) melaporkan realisasi tambahan kapasitas setrum dari pembangkit listrik panas bumi (PTLP) sepanjang 2023 hanya sebesar 43 megawatt (MW).Torehan itu hanya mencapai 22,63% dari rencana tambahan kapasitas panas bumi pada periode itu di level 190 MW.

“Kalau kita melihat balik ke 2023, realisasi penambahan kapasitas PLTP sangat jauh dari yang ditargetkan,” kata Sekretaris Jenderal Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API) Riza Passiki saat dihubungi, Jumat (5/1/2024).

Tambahan kapasitas panas bumi sepanjang tahun lalu itu berasal dari Dieng Small Scale (12,8 MW), Sokoria Unit-2 (3 MW), dan Sorik Marapi Unit-4 (27 MW).

Adapun, lewat rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) 2021-2030, penambahan kapasitas terpasang PLTP ditargetkan sebesar 3.355 MW sampai dengan 2030 mendatang.

Sementara itu, target penambahan kapasitas dari PLTP masing-masing dipatok sebesar 141 MW pada 2024 dan 870 MW pada 2025.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan resmi menetapkan harga referensi minyak sawit atau crude palm oil (CPO) periode Agustus 2024 sebesar US$820,11 per ton.

Harga referensi CPO pada Agustus 2024 mengalami kenaikan sebedar US$19,37 atau 2,42% dibandingkan harga referensi CPO pada Juli 2024 US$800,75 per ton.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kemendag, Budi Santoso mengatakan, saat ini harga referensi CPO telah menjauhi ambang batas atau thershold yang ditetapkan sebesar US$680 per ton. Dengan begitu, pemerintah menetapkan besaran bea keluar (BK) untuk ekspor CPO selama periode 1-31 Agustus 2024 sebesar US$33 per ton, dan pungutan ekspor (PE) CPO sebesar US$85 per ton.

Dia menyebut, Penetapan BK CPO periode 1—31 Agustus 2024 merujuk pada Kolom Angka 4 Lampiran Huruf C PMK No.38/2024 sebesar USD 33 per ton. Sementara itu, PE CPO periode 1—31 Agustus 2024 merujuk pada Lampiran Huruf C PMK No.103/PMK.05/2022 jo. 154/PMK.05/2022 sebesar USD 85 per ton.

Adapun, penetapan harga referensi CPO periode Agustus 2024 dilakukan dengan menggunakan rata-rata harga CPO di Bursa CPO Malaysia periode 25 Juni hingga 24 Juli 2024 sebesar US$854,22 per ton dan harga rata-rata CPO di Bursa CPO Indonesia pada periode yang sama sebesar US$786 per ton.

Budi menjelaskan, kenaikan harga referensi CPO pada Agustus 2024 dipicu oleh lonjakan peningkatan permintaan minyak sawit dari India. Di sisi lain, permintaan yang melonjak itu tidak dibarengi dengan peningkatan produksi CPO dalam negeri.

"Adanya peningkatan harga minyak nabati lainnya dan harga minyak mentah dunia juga mempengaruhi [harga referensi CPO Agustus 2024]," kata Budi dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (1/8/2024).

Di saat harga CPO menanjak, sebaliknya harga referensi biji kakao pada periode Agustus 2024 justru merosot ke level US$7.529 per ton. Padahal pada Juli 2024, harga referensi biji kakao masih di angka US$7.952,65 per ton.

Dengan begitu, harga referensi biji kakao telah turun 16,7% secara month-to-month. Dengan adanya penurunan harga referensi biji kakao, maka pemerintah memutuskan tidak menaikkan harga patokan ekspor (HPE) biji kakao pada periode Agustus 2024 yaitu tetap di angka 15% sesuai dengan Kolom 4 Lampiran Huruf B pada PMK No.38/2024.

Budi membeberkan, salah satu penyebab utama anjloknya harga referensi biji kakao pada periode Agustus 2024 lantaran produksi yang rendah secara global.

"Terutama di negara produsen utama seperti Ghana dan negara-negara di wilayah Amerika Selatan, seiring berakhirnya musim hujanserta penurunan permintaan,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kelompok pendidikan mengalami inflasi bulanan (month-to-month/mtm) tertinggi terhadap inflasi umum pada Juli 2024.

Plt. Kepala BPS Amalia A. Widyasanti menyampaikan biaya pendidikan pada Juli 2024 secara historis menyumbang inflasi pada momen masuknya tahun ajaran baru bagi SD, SMP, dan SMA.

“Komoditas penyumbang inflasi dalam kelompok pendidikan adalah biaya sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas yang menyumbang masing-masing 0,01%,” jelasnya dalam konferensi pers, Kamis (1/8/2024).

Per Juli 2024, Kelompok Pendidikan mengalami inflasi pada Juli 2024 sebesar 0,69% dengan andil inflasi sebesar 0,04%.

Amalia menuturkan kelompok pendidikan masih akan berkontribusi terhadap inflasi sampai dengan September, mengingat tahun ajaran baru bagi perguruan tinggi.

“Berdasarkan data historis, kelompok pendidikan ini berpotensi memberikan andil inflasi dalam dua bulan ke depan,” ujarnya.

Secara perinci, biaya untuk sekolah dasar tercatat mengalami inflasi sebesar 1,19% (mtm) atau lebih tinggi dari inflasi Juli 2023 yang sebesar 1,03%.

Biaya SMP justru menunjukkan inflasi yang lebih landai pada Juli 2024 yakni sebesar 1,06% (mtm) dari Juli 2023 sebesar 1,20%.

Sama dengan SMP, biaya SMA mengalami inflasi yang lebih rendah, dari 1,07% pada Juli 2023 menjadi 0,79% pada Juli 2024.

Secara umum, BPS melaporkan Indeks Harga Konsumen (IHK) melanjutkan tren deflasi secara bulanan (mtm) pada Juli 2024 sebesar 0,18%.

Dalam rincian inflasi umum, kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami deflasi 0,97% (mtm). Utamanya, deflasi terdorong oleh bawang merah, cabai merah, tomat, daging ayam ras, dan bawang putih.

Bisnis.com, JAKARTA - Jumlah angkutan barang pada seluruh moda transportasi terpantau menurun secara bulanan pada Juni 2024.

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan, angkutan barang pada moda kapal laut tercatat sebesar 30,15 juta ton pada Juni 2024, atau turun 5,77% secara bulanan atau month to month (mtm) dibandingkan dengan Mei 2024 sebanyak 32 juta ton.

Adapun, secara tahunan atau year on year (yoy) jumlah angkutan barang pada kapal juga menurun 4,03% dibandingkan dengan Juni 2023 sebesar 31,42 juta ton.

"Penurunan angkutan barang terutama terjadi pada Pelabuhan Panjang dan Pelabuhan Makassar. Selain itu, penurunan distribusi barang melalui angkutan laut terutama terjadi pada komoditas seperti batu bara, pupuk, dan CPO," kata Amalia dalam Konferensi Pers secara daring, Kamis (1/8/2024).

Tercatat, jumlah angkutan barang di Pelabuhan Panjang turun sebesar 45,50% mtm dari 241.100 ton pada Mei 2024 menjadi 131.400 ton sepanjang Juni 2024. Sementara itu, jumlah angkutan barang di Pelabuhan Makassar Turun 9,9% mtm dari 371.100 ton menjadi 334.900 ton.

Selanjutnya, Pelabuhan Balikpapan mengangkut 129.700 ton, turun 6,56% mtm, Pelabuhan Tanjung Priok sebanyak 1,34 juta ton atau menurun 7,07% mtm, serta Pelabuhan Tanjung Perak menurun 4,19 mtm menjadi 1,22 juta ton dari 1,28 juta ton pada Mei 2024.

Sementara itu, jumlah barang yang diangkut dengan kapal laut selama Januari–Juni 2024 mencapai 179,6 juta ton atau turun 0,58% dibanding periode yang sama pada 2024. Penurunan jumlah barang yang diangkut terjadi pada beberapa pelabuhan, seperti Pelabuhan Kintap, Sangatta, Sangkulirang, dan pelabuhan lainnya selain pelabuhan utama yang diamati.

Sebaliknya, peningkatan jumlah barang yang diangkut terjadi di seluruh pelabuhan utama yang diamati, yaitu Pelabuhan Balikpapan sebesar 34,03%, Tanjung Priok sebesar 13,56%, Panjang sebesar 13,06%, Tanjung Perak sebesar 9,23%, dan Makassar sebesar 6,84%.

Sementara itu, jumlah angkutan barang pada moda kereta api adalah sebesar 6,23 juta ton pada Juni 2024. Catatan tersebut menurun 2,2% bila dibandingkan dengan periode Mei 2024 sebanyak 6,27 juta ton.

Meski demikian, Amalia menuturkan, jumlah angkutan barang dengan kereta api masih tumbuh 8,73% secara tahunan.

Sebagian besar barang yang diangkut moda kereta api berada di wilayah Sumatra, yaitu sebanyak 5,09 juta ton atau 81,72% dari total barang. Jumlah barang yang diangkut dengan kereta pada wilayah Sumatra tercatat turun 2,52% secara bulanan.

Sementara itu, jumlah barang yang diangkut dengan kereta api di wilayah Jawa non-Jabodetabek adalah 1,13 juta ton atau turun 0,75% secara bulanan dibandingkan periode Mei 2024.

Selanjutnya, jumlah barang yang diangkut menggunakan angkutan udara domestik pada Juni 2024 mencapai 48.800 ton atau turun 5,79% dibanding keadaan pada Mei 2024. Sementara itu, perolehan ini masih tumbuh 2,31% dibandingkan periode Juni 2023.

Jumlah angkutan barang terbesar pada moda udara adalah Bandara Soekarno Hatta-Tangerang, yaitu mencapai 16.700 ton. Menyusul di belakangnya adalah Bandara Sentani-Jayapura sebanyak 8.800 ton dan Bandara Juanda sebanyak 8.700 ton.

Adapun, selama Januari–Juni 2024, jumlah barang yang diangkut menggunakan angkutan udara domestik sebanyak 312.500 ton atau naik 7,31% yoy.