Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa bakal ada kenaikan harga BBM nonsubsidi yang akan dilakukan secara bertahap.

Dia menjelaskan bahwa kenaikan harga secara bertahap untuk BBM nonsubsidi ini akan dilakukan agar tak membebani masyarakat.

"Pikiran kami kalau pun nanti dengan perbaikan, ini integrated ini, nanti bisa saja penaikannya [harga BBM] nanti Rp10 atau Rp20 overtime jadi tidak terasa," kata Luhut usai mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang secara resmi membuka peluncuran program Golden Visa di Grand Ballroom, The Ritz Carlton Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Lebih lanjut, Luhut menjelaskan bahwa kenaikan harga ini menyusul adanya rencana peningkatan kualitas BBM nonsubsidi.

Dia menyebut bahwa pemerintah akan meningkatkan kualitas BBM yang sudah ada saat ini dengan meluncurkan BBM yang memiliki kandungan sulfur berstandar Euro IV dan V.

"Nggak ada BBM baru. Masih sama. Namun dengan kualitas yang lebih bagus, Euro IV, Euro V. Kita mau standar ke situ," imbuhnya.

Oleh sebab itu, dia mengamini bahwa sejauh ini terdapat dua opsi yang akan ditempuh pemerintah untuk meningkatkan kualitas BBM.

Pertama, kata Luhut melalui integrasi dengan produk ramah lingkungan bioetanol ataupun penyesuaian pengelolaan kilang untuk produksi BBM sulfur rendah.

Menurutnya, dengan opsi tersebut akan berdampak terhadap penambahan beban produksi, sehingga hal tersebut yang menjadi landasan akan ada kenaikan harga BBM yang dilakukan secara bertahap untuk yang non-subsidi.

"Pilihannya bioetanol atau nanti anunya [kilang] Pertamina di-refurbished sehingga nanti mereka memproduksi bensin yang low sulfur. Tapi kan anunya, refinery-nya harus diperbaiki, karena refinery kita itu lama kan jadi harus ada penyesuaian sana sini," pungkas Luhut.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar Kementerian/Lembaga (K/L) terkait dapat memaksimalkan sosialisasi kebijakan golden visa Indonesia ke tokoh-tokoh global.

Orang nomor satu di Indonesia itu menekankan agar K/L dapat lebih giat untuk menjangkau investor dan talenta global yang dapat memberikan nilai tambah bagi Negara.

Hal ini disampaikan olehnya saat meresmikan Grand Launching Golden Visa di Grand Ballroom, The Ritz Carlton Jakarta, Kamis (25/7/2024).

“Segera sebarluaskan dan sosialisasikan secara masif melalui berbagai kanal, sehingga dapat terjangkau top investor dan top global talent, saya juga berharap dubes negara sahabat untuk menyampaikan kebijakan ini di Negara masing-masing untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dan perekat persahabatan antarnegara,” tuturnya dalam forum tersebut.

Kepala Negara pun menyoroti bahwa Indonesia memiliki modal besar untuk dapat menarik investasi dari golden visa. Mengingat tidak banyak negara yang memiliki kondisi ekonomi yang baik serta stabilitas politk yang terjaga, dan potensi bonus demografi dan sumber daya alam yang melimpah.

Menurutnya, modal tersebut dapat menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan investasi yang menjanjikan dan menjadi tujuan global talent untuk berkarya. Sehingga terdapat banyak efek berganda yang dapat diraih oleh pemerintah.

Efek berganda yang dimaksud, kata Jokowi mulai dari capital gain, perluasan kesempatan kerja, transfer teknologi, dan peningkatan sumber daya manusia (SDM).

“Oleh sebab itu kita akan luncurkan layanan Golden Visa untuk memberi kemudahan bagi WNA dalam berinvestasi dan berkarya di negara kita, sehingga dapat menarik lebih banyak good quality travelers, untuk invest weatlh state dan productive weatlh state, tetapi ingat hanya untuk goodquality travelers,” tuturnya.

Di sisi lain, Presiden ke-7 RI itu meminta agar kebijakan golden visa tidak menimbulkan risiko yang merugikan Negara. Mulai dari keamanan, pencucian uang, hingga penghindaran pajak.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa agar setiap pihak yang akan menerima golden visa dapat melalui skrining atau seleksi secara ketat. Mengingat, kata Jokowi, pemerintah menginnginkan ada banyak peminat untuk penerima golden visa Indonesia.

“Sehingga harus benar-benar selektif dan benar-benar diseleksi. Benar-benar dilihat kontribusinya, jangan sampai justru meloloskan orang-orang membahayakan keamanan negara, orang-orang yang tidak memberi manfaat secara nasional,” pungkas Jokowi.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Koordinator bidang Perekonomian mengungkapkan pemerintah akan menunggu keputusan para menteri keuangan di G20 terkait ketetapan tarif pajak 2% untuk orang super kaya atau miliarder.

Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan, pemerintah juga akan memantau implikasi dari kebijakan tersebut di Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Mengingat, Indonesia tengah dalam proses aksesi menjadi anggota organisasi tersebut.

“Saya belum dengar [implementasi] ini. Tapi kalau nanti ada implikasi terkait dengan pemenuhan standar apalagi dengan OECD, pasti akan langsung kita follow up karena di tim nasional OECD untuk yang fiscal policy itu koordinatornya juga Bu Menkeu [Sri Mulyani],” ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (25/7/2024).

Susi juga mengaku belum ada arahan terkait hal ini dari pemimpin negara Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pertemuan Ketiga Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) di bawah Presidensi G20 Brasil di kota Rio de Janeiro masih berlangsung hingga saat ini.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah bertolak menuju Brasil untuk pertemuan tersebut sejak Selasa (23/7/2024).

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono melihat bahwa forum FMCBG G20 memang sedang menjajaki rencana penerapan pajak minimum global terhadap 3.000 miliarder (orang super kaya) di dunia.

Tujuannya, untuk mengakhiri perlombaan menuju ke bawah atau race to the bottom karena global tax competition yang marak terjadi saat ini.

“Kondisi race to the bottom memungkinkan negara-negara berkembang berusaha menurunkan tarif PPh OP. Tujuan utamanya untuk menarik investasi asing para orang super kaya,” ujarnya, Rabu (24/7/2024).

Pada akhirnya, Prianto menjelaskan kompetisi pajak melalui race to the bottom berakibat penerimaan pajak di negara-negara yang menerapkan race to the bottom akan mengalami masalah keberlanjutan di masa mendatang.

Dari sisi wajib pajak, orang-orang super kaya atau HWI (High Wealth Individual) dapat membayar pajak lebih sedikit dari penduduk lainnya karena praktik penghindaran pajak atau tax avoidance. Hal demikian memunculkan ketidakadilan (unequal level playing field).

“Potensi penerimaan pajaknya [dari HWI] tidak signifikan karena fokusnya bukan untuk penerimaan sesuai prinsip revenue productivity. Akan tetapi, fokusnya lebih ke prinsip keadilan,” tuturnya.

Dengan kata lain, penerimaan yang bersumber dari sekitar 3.000 miliarder dunia tersebut tidak akan signifikan, namun adil untuk masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bukit Prima Bahari (BPB), perusahaan afiliasi PT Bukit Asam Tbk (PTBA) yang bergerak di bidang transportasi laut, melakukan penambahan armada sebanyak tiga (3) rangkaian tugboat (kapal penarik) dan barge (tongkang) untuk meningkatkan kapasitas angkutan transhipment (pemindahan muatan) batu bara.

Tiap tugboat dilengkapi dengan mesin berdaya tarik 2x1100 HP, dan barge ukuran 300 ft yang berkapasitas 7.500 Metrik Ton (MT).

"Penambahan armada BPB ini akan membantu PTBA dalam mencapai target produksi dan penjualan yang telah ditetapkan dalam rangka menghadirkan energi tanpa henti untuk negeri," kata Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk (PTBA), Arsal Ismail.

Perbesar

BPB yang berdiri sejak 2014 merupakan perusahaan afiliasi PTBA yang bergerak dalam bidang usaha transportasi laut berupa pengoperasian kapal dan tongkang serta pelayanan keagenan kapal.

Usai penambahan armada, saat ini BPB memiliki empat (4) rangkaian tugboat dan barge yang masing-masing berkapasitas 7.500 MT.

"Dengan penambahan armada tersebut, kami dapat semakin meningkatkan layanan sekaligus berkontribusi dalam menjaga ketahanan energi nasional," kata Direktur Utama PT Bukit Prima Bahari (BPB), Yanny RM Ondang.

BPB melayani pemindahan muatan batu bara PTBA dari Dermaga Kertapati menuju Tanjung Kampeh dan pelabuhan lainnya di area Sungai Musi.

Sejalan dengan rencana PTBA untuk meningkatkan produksi dalam rangka mempercepat monetisasi cadangan batu bara, BPB berencana untuk meningkatkan armadanya secara bertahap hingga 48 rangkaian tugboat dan barge pada 2029.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut pemerintah bakal melakukan evaluasi secara berkala pemberian Golden Visa setiap kuartal atau 3 bulan sekali.

“Ya kita evaluasi setiap 3 bulan,” usai meresmikan Grand Launching Golden Visa di Grand Ballroom, The Ritz Carlton Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Menurutnya, upaya evaluasi diperlukan agar kebijakan Golden Visa tidak menimbulkan risiko yang merugikan Negara. Mulai dari keamanan, pencucian uang, hingga penghindaran pajak.

Sehingga, kata Jokowi, Kementerian/Lembaga (K/L) perlu lebih selektif dalam menerima pihak yang akan mendapatkan Golden Visa.

“Saya tegaskan jangan sampai justru Orang orang yang tidak bermanfaat bagi negara kita masuk, enggak, harus diseleksi seketat mungkin,” imbuhnya.

Orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan bahwa agar setiap pihak yang akan menerima golden visa dapat melalui skrining atau seleksi secara ketat. Mengingat, kata Jokowi, pemerintah menginnginkan ada banyak peminat untuk penerima golden visa Indonesia.

“[Ingin sebanyak-banyaknya] tetapi di seleksi sebanyak-banyaknya. Tadi saya tegaskan jangan sampai orang-orang yang tidak bermanfaat bagi kita itu masuk. harus di seleksi seketat mungkin,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kepala Negara mengaku bahwa laporan terakhir dari Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Silmy Karim, menyebutkan bahwa hingga peluncuran pada hari ini telah mencapai 300 peminat yang ingin mendapatkan golden visa.

“Dan sampai hari ini tadi saya tanyakan ke pak dirjen, imigrasi yang daftar sudah 300 [WNA] saya kaget juga banyak sekali,” ucapnya.

Presiden Ke-7 RI itu menekankan peluncuran golden visa ditujukan oleh pemerintah guna menarik investasi agar lebih bergeliat di Indonesia.

“Ya, ini kan untuk mempermudah layanan kami kepada investor dan juga kepada global talent yang diberikan kesempatan untuk datang ke indo dengan fasilitas golden visa,” ujarnya.

Lebih lanjut, orang nomor satu di Indonesia itu menekankan bahwa skema pemberian golden visa akan menyasar dua kategori, yaitu perorangan untuk berinvestasi minimal sebesar US$350.000 dan korporasi/perusahaan dengan minimal penyuntikan modal hingga US$25 juta.

Dia mengamini bahwa pemerintah ingin makin banyak peredaran uang yang masuk ke Indonesia. Termasuk, kata Jokowi agar global talent pun turut bergairah untuk menginjakkan kaki di Tanah Air guna berkarya dan memberikan manfaat kepada negara kita.

“Namun, dengan catatan saya sampaikan semuanya harus diseleksi seketat mungkin, yang itu akan kita harapkan memberikan manfaat nasional sebanyak-banyaknya diseleksi,” pungkas Jokowi.

Sekadar informasi, Golden Visa versi definisi yang diterbitkan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) adalah skema izin tinggal melalui investasi (Residency by Investment) dan Kewarganegaraan melalui Investasi (Citizenship by Investment).

Kebijakan ini diberlakukan oleh suatu negara melalui mekanisme pemberian fasilitas izin tinggal atau berkewarganegaraan kepada Warga Negara Asing (WNA) melalui investasi atau membayar sejumlah biaya tertentu.

Pemberian Golden Visa kepada investor dan orang penting, dilakukan oleh pemerintah sebagai langkah untuk meningkatkan masuknya investasi asing ke Indonesia.

Pemegang Golden Visa akan menikmati manfaat eksklusif yang tidak diterima oleh pemegang visa pada umumnya.

Manfaat eksklusif dari Golden Visa, antara lain prosedur dan persyaratan permohonan visa dan urusan imigrasi lebih mudah dan cepat, mobilitas dengan multiple entries, jangka waktu tinggal lebih lama, hak untuk memiliki aset di dalam negara, serta menjadi jalur fast track untuk pengajuan kewarganegaraan.

Skema Golden Visa diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi asing masuk di berbagai instrumen, baik itu pada investment funds, obligasi pemerintah, saham perusahaan, maupun properti.

Praktik kebijakan Golden Visa ini ternyata telah menjadi instrumen di beberapa negara dalam rangka menarik investor asing.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI akan memperpanjang relasi KA Blambangan Ekspres dari yang sebelumnya hanya melayani dari Semarang Tawang Bank Jateng – Ketapang pp menjadi Pasarsenen – Ketapang pp.

VP Public Relations KAI Anne Purba menjelaskan, perpanjangan rute ini akan dimulai pada 26 Juli 2024 untuk relasi Ketapang – Pasarsenen dan mulai keberangkatan 27 Juli 2024 untuk relasi Pasarsenen – Ketapang.

KA (185A) Blambangan Ekspres berangkat dari Stasiun Ketapang pukul 14.50 WIB dan tiba di Stasiun Pasarsenen pukul 07.15 WIB. Adapun KA (186A) Blambangan Ekspres berangkat dari Stasiun Pasarsenen pukul 12.15 WIB dan tiba di Stasiun Ketapang pukul 04.55 WIB.

”Perpanjangan relasi KA Blambangan Ekspres ini menjadi bagian dari peningkatan pelayanan KAI kepada pelanggan. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan animo masyarakat untuk menggunakan kereta api terutama di jalur yang dilewati yaitu antara Jakarta hingga Banyuwangi,” kata Anne dalam keterangan resminya, Kamis (25/7/2024).

Dia menuturkan, kini KA Blambangan Ekspres lebih nyaman karena menggunakan rangkaian eksekutif dan ekonomi new generation versi modifikasi. Upgrade kereta kelas ekonomi tersebut menggantikan jenis kursi tegak berhadapan 80 tempat duduk menjadi kereta ekonomi new generation versi modifikasi dengan 72 tempat duduk, sehingga leg room-nya menjadi lebih luas.

Selain itu, jenis kursinya juga sudah menggunakan tipe captain seat yang membuat pelanggan semakin nyaman saat bersandar dan bisa diatur kemiringannya (reclining) serta bisa disesuaikan searah laju KA ataupun berhadapan (revolving).

Peningkatan pelayanan pada KA kelas ekonomi ini adalah wujud komitmen KAI dalam mendengarkan kebutuhan dan masukan dari para pelanggan, untuk dapat terus meningkatkan pelayanan dan customer experience. Sehingga tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Selain itu, Interior kereta juga dimodif mirip dengan kereta eksekutif seperti bentuk bagasi dan nuansa interior yang lebih cerah. Tak hanya itu, modifikasi juga dilakukan pada toilet dengan nuansa yang lebih mewah dan menggunakan toilet duduk. Tersedia juga tempat ibadah di kereta restorasi.

Kereta ekonomi new generation versi modifikasi merupakan hasil peningkatan sarana yang dilakukan KAI di tempat perawatan sarana perkeretaapian atau Balai Yasa di Manggarai, Jakarta Selatan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan wacana pelarangan subsidi BBM motor dipastikan batal, tetapi tak menampik potensi pembatasan bagi kalangan tertentu.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan memastikan bahwa pemerintah tak bakal membatasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk sepeda motor.

Luhut mengatakan bahwa BBM subsidi dijamin bakal tersedia untuk 130 juta sepeda motor, sehingga pemerintah tidak akan melakukan perubahan sistem pembelian maupun harga jual BBM subsidi untuk komoditas tersebut.

Hal ini dia sampaikan usai mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang secara resmi membuka peluncuran program Golden Visa di Grand Ballroom, The Ritz Carlton Jakarta, Kamis (25/7/2024).

"Saya sudah pernah ngomong saya mau ulangi lagi. Tidak akan ada perubahan mengenai pembelian, atau harga Pertalite kepada 130 jutaan sepeda motor. Nggak akan ada itu," ujarnya kepada wartawan.

Kendati demikian, Luhut tak menampik bahwa masih terdapat kemungkinan akan adanya pembatasan subsidi BBM untuk masyarakat yang sudah mampu.

Sehingga, mereka yang bukan merupakan sasaran tidak akan bisa menerima BBM dengan harga yang disubsidi. Dia meyakini apabila subsidi BBM bisa dikelola dengan baik dan tepat sasaran, maka Indonesia bisa menghemat sekitar Rp45 triliun.

"Yang sekarang kita hitung-hitung, ngapain mensubsidi untuk bensin saya gitu. Itu kan rugi kita banyak. Mestinya kita hemat Rp 45 triliun atau lebih. Jadi kita lagi mikir hitung sekarang bagaimana," tuturnya.

Di sisi lain, Luhut juga menyampaikan bahwa pemerintah memang tengah mengkaji untuk melakukan perbaikan kualitas kandungan sulfur pada BBM yang ada di Indonesia.

Dia menyebut bahwa pemerintah akan menekan kualitas sulfur pada BBM yang sudah ada. Sehingga, dengan opsi tersebut maka, kata Luhut turut berpotensi menambah beban produksi, sehingga akan ada kenaikan harga BBM yang dilakukan secara bertahap untuk yang non subsidi.

Meski begitu, Luhut menyebut bahwa kenaikan BBM akan tetapi dilakukan bertahap sehingga tak membebani masyarakat. "Nah pikiran kita kalau pun nanti dengan perbaikan, ini integrated ini, nanti bisa saja penaikannya nanti Rp10 atau Rp20 overtime jadi tidak terasa," pungkas Luhut.

Bisnis.com,JAKARTA - Bank sentral China (PBOC) kembali mengejutkan pasar dengan memangkas suku bunga acuan secara signifikan. Langkah ini menunjukkan upaya otoritas untuk memberikan stimulus moneter yang lebih besar guna mendukung perekonomian.

Bank Central China (PBOC) menerbitkan pinjaman satu tahun sebesar 200 miliar yuan di bawah pinjaman jangka menengah (MLF) pada 2,30%, turun 20 basis poin dari pinjaman MLF sebelumnya. Bank sentral juga menyuntikkan 235,1 miliar yuan ke pasar melalui repo tujuh hari dengan suku bunga 1,70%

Berdasarkan pernyataan POBC, suntikan mata uang tunai melalui instrumen jangka pendek tersebut dilakukan untuk mempertahankan kondisi likuiditas sistem perbankan akhir bulan yang cukup memadai.

“[Pemangkasan suku bunga MLF] pada dasarnya merupakan reaksi terhadap penurunan tajam di pasar saham," pungkas ahli strategi senior China di ANZ, Xing Zhaopeng, seperti dikutip dariReuters,Kamis (25/7/2024).

Kepala analis pasar keuangan utama di MUFG Bank (China) Marco Sun mengatakan bahwa pemotongan suku bunga kebijakan dapat mengurangi biaya pembiayaan dan melepaskan uang tunai.

Menurutnya, operasi MLF yang tak terduga ini juga disebabkan oleh sejumlah besar pinjaman MLF yang jatuh tempo.

Operasi pinjaman MLF rutin berlangsung di tengah setiap bulan. Operasi PBOC minggu lalu menghasilkan penarikan 3 miliar yuan, sementara suku bunga tetap tidak berubah.

Total pinjaman MLF yang beredar melebihi 7 triliun yuan, di mana 4,68 triliun yuan dijadwalkan jatuh tempo tahun ini. Jumlah besar pinjaman yang jatuh tempo ini memicu spekulasi bahwa PBOC dapat menggantinya dengan injeksi uang tunai permanen melalui pemotongan persyaratan cadangan bank (RRR).

Xing dari ANZ menuturkan ia memproyeksi bank sentral akan memangkas RRR pada kuartal IV/2024 untuk menggantikan pinjaman MLF yang belum dibayar.

Beberapa analis pasar juga mengatakan bahwa pemangkasan suku bunga pada Kamis hari ini (25/7) merupakan reaksi terhadap keputusan pemberi pinjaman utama untuk menurunkan suku bunga deposito.

Ekonom senior Asia Pasifik di Natixis, Gary Ng berpendapat bahwa langkah ini menunjukan PBOC ingin lebih akomodatif terhadap bank dalam menurunkan biaya pendanaan jangka menengah.

Namun, menurut kepala riset ANZ untuk Asia Khoon Goh mengatakan bahwa dalam konteks tantangan yang dihadapi ekonomi China, pemangkasan suku bunga dalam skala sebesar ini tidak akan berdampak signifikan.

Pasar saham China bereaksi negatif terhadap berita tersebut, yang menunjukkan bahwa urgensi mendadak dari pihak otoritas untuk memberikan pinjaman berarti tekanan deflasi dan kelemahan permintaan konsumen lebih parah dari yang diperkirakan.

Indeks Hang Seng China Enterprises di Hong Kong juga menurun 1,6%, sehingga kerugian pada bulan ini mencapai 5%. Imbal hasil obligasi negara turun setelah berita tentang operasi MLF dan pemotongan suku bunga.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan belum ada pembahasan mengenai pembayaran iuran asuransi wajib bagi mobil dan motor untuk produk third party liability (TPL).

“Belum ada rapat mengenai itu [asuransi kendaraan untuk produk TPL],” katanya usai meresmikan Grand Launching Golden Visa di Grand Ballroom, The Ritz Carlton Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), seluruh kendaraan bermotor di Indonesia wajib ikut asuransi third party liability (TPL) mulai Januari 2025.

TPL merupakan produk asuransi yang menjamin ganti rugi terhadap pihak ketiga yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungkan, sebagai akibat risiko yang dijamin di dalam polis.

Menurut catatan Bisnis, pemerintah sedang menyiapkan aturan yang mengatur program asuransi wajib third party liability (TPL) bagi pemilik kendaraan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ogi Prastomiyono menyampaikan program asuransi wajib ini, termasuk asuransi kendaraan, masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP).

PP tersebut akan menjadi payung hukum yang menjadi dasar pelaksanaan asuransi wajib tersebut, seperti ruang lingkup dan waktu efektif penyelenggaraan program.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) mengatur bahwa pemerintah dapat membentuk program asuransi wajib sesuai dengan kebutuhan. Di antaranya, mencakup asuransi kendaraan berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga alias TPL terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana.

"Dalam persiapannya, tentu diperlukan kajian mendalam terlebih dahulu mengenai program asuransi wajib yang dibutuhkan," kata Ogi dalam keterangan tertulis, Kamis (18/07/2024).

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan program asuransi wajib tersebut akan diatur dengan PP setelah mendapat persetujuan dari DPR.

Dalam UU PPSK dinyatakan bahwa setiap amanat beleid tersebut, diikuti dengan penyusunan peraturan pelaksanaan yang penetapannya paling lama 2 tahun sejak UU PPSK diundangkan.

UU PPSK diteken Presiden Jokowi pada 2023. Dengan demikian program asuransi wajib ini berlaku mulai 2025.

"Setelah PP diterbitkan, OJK akan menyusun peraturan implementasi terhadap program asuransi wajib tersebut," kata Ogi.

Ogi menjelaskan program asuransi wajib TPL terkait kecelakaan lalu lintas dimaksudkan untuk memberikan perlindungan finansial yang lebih baik kepada masyarakat karena akan mengurangi beban finansial yang harus ditanggung oleh pemilik kendaraan jika terjadi kecelakaan.

"Dan lebih jauh lagi akan membentuk perilaku berkendara yang lebih baik," ungkapnya.

Dengan meningkatnya perlindungan terhadap risiko, OJK berharap masyarakat akan lebih terlindungi dan merasa lebih aman, serta juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Rencana wajib asuransi ini mendapat respons beragam. Kalangan buruh menolak karena dikhawatirkan akan memberatkan masyarakat kalangan menengah bawah. Sementara dari asosiasi asuransi justru menyambut baik aturan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA – Laju inflasi di dalam negeri diperkirakan berpotensi meningkat mencapai level di atas 3% pada akhir 2024.

Berdasarkan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia (BI), responden memperkirakan rata-rata inflasi nasional pada 2024 akan mencapai 3,17%.

Perkiraan tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan perkiraan pada survei kuartal I/2024, yang mencapai 3,26%.

“Perkiraan [3,17%] tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi inflasi pada 2023 yang sebesar 2,61%, tapi masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional 2024 sebesar 2,5% plus minus 1%,” tulis BI dalam laporan SKDU, dikutip Kamis (25/7/2024).

Jika dirincikan, berdasarkan lapangan usaha, perkiraan tingkat inflasi tertinggi ditunjukkan oleh responden pada lapangan usaha jasa lainnya sebesar 3,78%.

Selain itu, perkiraan inflasi yang tinggi juga ditunjukkan oleh responden pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 3,36%, serta lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 3,36%.

Di sisi lain, perkiraan inflasi terendah yaitu berasal dari responden lapangan usaha pertambangan dan penggalian, secara rata-rata sebesar 2,71%.

Pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) Juli 2024, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan bahwa laju inflasi hingga Juni 2024 tetap terjaga pada sasaran inflasi 2,5%-3,5%, yaitu mencapai 2,51% secara tahunan.

Tingkat inflasi pada Juni 2024 ini lebih rendah dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya yang sebesar 2,84% secara tahunan.

Perkembangan ini, kata Perry, dipengaruhi oleh rendahnya inflasi inti dan inflasi administered prices yang masing-masing tercatat sebesar 1,90% dan 1,68% secara tahunan.

Perry mengatakan, pihaknya optimistis inflasi pada 2024 akan tetap terkendali dalam sasarannya. Inflasi inti diperkirakan terjaga seiring dengan ekspektasi inflasi yang terjangkar dalam sasaran, importedinflation yang terkendali sejalan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah BI, serta dampak positif berkembangnya digitalisasi.

Sejalan dengan itu, inflasi harga bergejolak diperkirakan tetap terkendali, didukung oleh sinergi pengendalian inflasi BI dan pemerintah pusat dan daerah.

“BI terus memperkuat kebijakan moneter pro-stability dan meningkatkan sinergi kebijakan dengan pemerintah sehingga inflasi tahun 2024 dan 2025 terkendali dalam sasaran 2,5%±1%,” kata Perry.

Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Menteri Koordinator bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menuturkan pemerintah membuat beberapa asumsi yang menjadi dasar target penerimaan pajak tahun depan, termasuk soal kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%.

Susi menjelaskan pihaknya belum mengetahui apakah pemerintah selanjutnya akan menerapkan tarif PPN 12% atau tidak. Namun, pemerintah petahana telah membuat target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan pertimbangan tersebut.

“Semua asumsi semua antisipasi apapun sudah dijadikan dasar dalam membuat postur [APBN]. Jadi sebenarnya memang sudah dihitung semua,” tuturnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (25/7/2024).

Dalam menghitung postur APBN, termasuk di dalamnya penerimaan dari pajak, Susi menekankan pemerintah telah membuat rentang penerimaan.

Melihat postur terakhir yang telah disepakati pemerintah bersama DPR, pendapatan negara pada tahun pertama pemerintahan Prabowo ditargetkan sebesar 12,3% hingga 12,36% dari produk domestik bruto (PDB).

Dia menilai dengan masuknya Tim Gugus Sinkronisasi Prabowo – Gibran, yakni Thomas Djiwandono yang menjadi Wakil Menteri Keuangan II, pastinya mendiskusikan hal tersebut sehingga proses transisi berjalan mulus.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun menyatakan bahwa kenaikan PPN 12% nantinya tetap akan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.

“Nah, kalau itu nanti kita lihat kemampuan ekonomi dalam negeri,” ujarnya usai merayakan HUT ke-58 Kemenko Perekonomian, Kamis (25/7/2024).

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengaku masih menunggu keputusan pemerintahan petahana maupun pemerintah presiden terpilih Prabowo Subianto, terkait rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% pada 2025.

Meski demikian, masih belum ada pengumuman terkait naik atau tidaknya tarif tersebut hingga menjelang pembacaan Nota Keuangan dan RAPBN 2025 yang kurang dari satu bulan lagi.

“Kami semua menunggu konsep pemerintahan baru [termasuk PPN 12%],” ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie Othniel Frederic Palit kepada Bisnis, Rabu (24/7/2024).

Pemerintah memiliki kewenangan untuk menaik-turunkan tarif pajak sebagaimana amanat Undang-Undang No. 7//2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), dengan persetujuan DPR.

Dalam beleid tersebut, pemerintah telah menetapkan bahwa tarif PPN ini dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%.

Sementara itu, tertulis pada ayat (1) Pasal 7 Bab IV beleid tersebut, bahwa tarif PPN sebesar 12% mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.

Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Menteri Koordinator bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menuturkan pemerintah membuat beberapa asumsi yang menjadi dasar target penerimaan pajak tahun depan, termasuk soal kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%.

Susi menjelaskan pihaknya belum mengetahui apakah pemerintah selanjutnya akan menerapkan tarif PPN 12% atau tidak. Namun, pemerintah petahana telah membuat target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan pertimbangan tersebut.

“Semua asumsi semua antisipasi apapun sudah dijadikan dasar dalam membuat postur [APBN]. Jadi sebenarnya memang sudah dihitung semua,” tuturnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (25/7/2024).

Dalam menghitung postur APBN, termasuk di dalamnya penerimaan dari pajak, Susi menekankan pemerintah telah membuat rentang penerimaan.

Melihat postur terakhir yang telah disepakati pemerintah bersama DPR, pendapatan negara pada tahun pertama pemerintahan Prabowo ditargetkan sebesar 12,3% hingga 12,36% dari produk domestik bruto (PDB).

Dia menilai dengan masuknya Tim Gugus Sinkronisasi Prabowo – Gibran, yakni Thomas Djiwandono yang menjadi Wakil Menteri Keuangan II, pastinya mendiskusikan hal tersebut sehingga proses transisi berjalan mulus.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun menyatakan bahwa kenaikan PPN 12% nantinya tetap akan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.

“Nah, kalau itu nanti kita lihat kemampuan ekonomi dalam negeri,” ujarnya usai merayakan HUT ke-58 Kemenko Perekonomian, Kamis (25/7/2024).

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengaku masih menunggu keputusan pemerintahan petahana maupun pemerintah presiden terpilih Prabowo Subianto, terkait rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% pada 2025.

Meski demikian, masih belum ada pengumuman terkait naik atau tidaknya tarif tersebut hingga menjelang pembacaan Nota Keuangan dan RAPBN 2025 yang kurang dari satu bulan lagi.

“Kami semua menunggu konsep pemerintahan baru [termasuk PPN 12%],” ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie Othniel Frederic Palit kepada Bisnis, Rabu (24/7/2024).

Pemerintah memiliki kewenangan untuk menaik-turunkan tarif pajak sebagaimana amanat Undang-Undang No. 7//2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), dengan persetujuan DPR.

Dalam beleid tersebut, pemerintah telah menetapkan bahwa tarif PPN ini dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%.

Sementara itu, tertulis pada ayat (1) Pasal 7 Bab IV beleid tersebut, bahwa tarif PPN sebesar 12% mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.