Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah diketahui telah memiliki regulasi yang memperbolehkan untuk mendatangkan dokter asing ke Indonesia.

Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Rizal Edwin. Dia menjelaskan saat ini pemerintah memperbolehkan mendatangkan dokter asing untuk KEK pada sektor kesehatan.

"Nah bicara dalam KEK Kesehatan itu ada juga fasilitas untuk [mendatangkan] dokter asing yang masuk ke Indonesia," kata Edwin dalam Konferensi Pers di Jakarta, Senin (22/7/2024).

Hanya saja, Edwin menegaskan perizinan untuk mendatangkan dokter asing itu bakal dilakukan secara ketat. Dia menekankan, dokter asing diperkenakan untuk masuk ke Indonesia, bila spesialisasi dokter yang dimaksud itu belum tersedia.

"Bila di Indonesia belum punya ahlinya seperti itu, itu boleh [dokter asing] bisa masuk, tapi kalau yang kita sudah punya ya memang tidak akan diberikan kesempatan itu," pungkas Edwin.

Kebijakan itu diberikan untuk melengkapi pengembangan ekosistem KEK sektor jasa kesehatan yang saat ini telah ditetapkan oleh pemerintah.

Salah satunya, KEK Sektor Jasa Kesehatan diusulkan oleh konglomerat Dato' Sri Tahir lewat entitas usaha milik Mayapada Group yakni PT Karunia Praja Pesona yang bakal menggandeng Apollo Hospital dalam menghadirkan rumah sakit internasional di dalam negeri.

Berdasarkan catatan Bisnis sebelumnya, KEK Batam memiliki luas mencapai 47,17 hektare. Secara lebih rinci, lokasinya akan berada di wilayah Sekupang 23,10 hektare untuk wisata kesehatan terpadu, dan wilayah Nongsa seluas 24,08 hektare untuk kawasan pariwisata.

KEK ini mendapat proyeksi untuk merealisasikan investasi sebesar Rp6,91 triliun sampai dengan 2032, serta menyerap tenaga kerja sebanyak 105.406 orang selama 80 tahun.

Bisnis.com,JAKARTA - India kini menghadapi tantangan sulit saat bersiap untuk meninjau kembali impor bebas bea di bawah perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement/FTA) dengan Indonesia, Singapura, dan negara di Asia Tenggara (Asean).

Peninjauan ulang aturan bebas biaya impor bagi negara Asia Tenggara itu seiring banjir barang murah di negara para dewa itu yang berdampak ke pelaku usaha lokal. Barang murah itu diyakini berasal dari investasi pengusaha China di Asia Teng Di lain sisi, India harus menjaga kepentingan strategisnya dalam mempertahankan hubungan dengan Asean.

Ekonom Biswajit Dhar, profesor di Dewan Pengembangan Sosial di Delhi memperingatkan bahwa FTA telah membuka pintu bagi China untuk mengalirkan barang bebas bea ke pasar India yang dapat mengikis daya saing.

“Meskipun ada kasus [impor sawit dengan menaikkan bea masuk], kita harus mengambil langkah hati-hati,” jelas Dhar, seperti dikutip dariSouth China Morning Post (SCMP),Selasa (23/7/2024).

Dia mengatakan FTA menandakan kemitraan strategis yang melampaui sekadar hubungan ekonomi. Pengenaan bea masuk akan langsung berdampak serius bagi kedua negara.

Pembicaraan antara India dan Asean, dijadwalkan berlangsung pada 29-31 Juli 2024 di Jakarta. Pembicaraan ini disebut menjadi ujian bagi India untuk mencapai keseimbangan baru.

Asean, yang terdiri dari beberapa negara dengan ekonomi pertumbuhan tercepat di kawasan, menghadirkan tantangan besar bagi India, terutama dengan kehadiran kuat perusahaan-perusahaan China di wilayah tersebut, termasuk Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand.

Adapun perdagangan bilateral antara India dan Asean mencapai US$122,67 miliar atau sekitar Rp1.989 triliun pada tahun keuangan lalu. Namun, India khawatir bahwa perdagangan ini lebih menguntungkan Asean, yang merupakan kekuatan manufaktur yang tangguh.Sebagai catatan, sebagian besar perdagangan India berdasarkan perjanjian tersebut ditujukan ke Singapura, Malaysia dan Thailand.

Ketika India menilai kembali hubungan perdagangannya dengan Asean, salah satu solusi yang perlu dilakukan adalah penyesuaian tarif strategis dalam kerangka Kawasan Perdagangan Bebas Asean-India.

Soumya Bhowmick dari Observer Research Foundation menyarankan agar India menyesuaikan tarif impor pada item tertentu, seperti ponsel dan suku cadang mobil.

“Fleksibilitas ini memungkinkan India untuk mengelola dampak terhadap industri dalam negeri dengan menyesuaikan tarif untuk mendukung produsen lokal dan mengatasi ketidakseimbangan perdagangan,” pungkasnya.

Langkah tersebut sejalan dengan upaya India dalam beberapa tahun terakhir untuk mengarahkan perekonomian dari sektor jasa ke arah manufaktur.

Namun, jika India ingin menaikkan bea atas barang-barang tertentu, Dhar memperingatkan bahwa New Delhi mungkin akan diminta untuk menawarkan kompensasi dengan menurunkan tarif di bidang lain, yang berpotensi merusak reputasi India di mata investor global.

“Ada persepsi bahwa India adalah negara proteksionis, namun pada kenyataannya hal ini tidak benar,” jelas Sujan Hajra, kepala ekonom grup dan direktur eksekutif Anand Rathi Financial Services yang berbasis di Mumbai.

Menurutnya, tarif tinggi yang ditetapkan di Organisasi Perdagangan Dunia tidak mencerminkan tarif lebih rendah sebenarnya yang diterapkan India dalam praktiknya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan uji coba perdana program Biodiesel B40 pada kereta api.

Uji coba ini dilakukan di Stasiun Lempuyangan, Yogyakarta, Senin (22/7/2024), dengan menggunakan Kereta Api Bogowonto relasi Yogyakarta - Pasar Senen.

B40, campuran solar 60% dan bahan bakar nabati dari kelapa sawit 40%, diharapkan menjadi solusi strategis untuk mengurangi konsumsi solar dan emisi gas buang.

"Hari ini merupakan kick off pertama kali kita memasukkannya ke [sektor] perkeretaapian untuk B40 ini," kata Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi dalam sambutannya seperti dikutip dari siaran pers, Selasa (23/7/2024).

Menurut Eniya, uji kinerja terbatas ini bertujuan untuk menguji ketahanan genset KA Bogowonto selama 1.200 jam. Dengan waktu perkiraan satu kali pulang-pergi (PP) KA Bogowonto dari Lempuyangan ke Pasar Senen 22 jam, diperkirakan akan membutuhkan 50 kali PP atau sekitar 2 bulanan untuk mencapai hasil tersebut.

"Kami berharap semua uji penggunaan bisa selesai Desember ini sehingga penggunaan B40 secara penuh bisa dilakukan 2025," kata Eniya.

Melalui program B40 ini, pemerintah terus meningkatkan adopsi biodiesel berbasis kelapa sawit di berbagai jenis kendaraan. Setelah penggunaan B40 di industri mobil 4 tahun lalu, uji coba berikutnya pada 2024 akan berfokus pada alat pertanian (alsintan) dan industri perkeretapaian.

Selanjutnya, akan ada industri pertambangan dan alat berat, serta alat perkapalan dan pembangkit listrik, yang akan dimulai dalam waktu dekat di Balikpapan, Kalimantan Timur. Secara keseluruhan, diperkirakan diperlukan 16 juta kiloliter B40.

Eniya pun optimistis penggunaan B40 ini bisa makin meningkatkan penghematan devisa negara dari pengurangan impor solar dibandingkan biodiesel sebelumnya, yakni B35. Peningkatan pemakaian biodiesel juga akan makin menurunkan emisi karbon di Indonesia.

Eniya menyebut, pada tahun 2023, penghematan devisa dari penggunaan B35 pada sektor otomotif dan non-otomotif mencapai Rp 122 triliun. Tahun ini diperkirakan angkanya juga sama.

"Kalau tahun depan sudah beralih ke B40, penghematan bisa mencapai sekitar US$9 miliar [sekitar Rp 144 triliun]," ujarnya.

Adapun, penurunan karbon dioksida (C02) ditargetkan mencapai 42,5 juta ton dari estimasi pemakaian 16 juta kiloliter (kl) B40 pada 2025. Ini lebih besar dari pemakaian B35 yang mencapai 12,23 juta kl pada tahun 2023 dan diperkirakan mencapai 13 juta kl hingga akhir tahun 2024.

Vice President of Logistics PT KAI Suryawan Putra Hia menyampaikan, PT KAI saat ini menggunakan 300 juta liter bahan bakar B35. Selama pemakaian, dia mengatakan bahwa performa mesin KA tidak mengalami masalah. Oleh karena itu, dia optimistis bahwa peralihan dari B35 ke B40 akan berjalan lancar, mengingat spesifikasinya hampir sama.

"Sejauh ini noissue. Nanti mungkin yang B100 yang challenge banget dan kita optimistis kalau B40 ini nggak akan berdampak signifikan pada mesin," kata dia.

Di sisi lain, Kepala Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) Mustafid Gunawan menyampaikan, uji penggunaan pada KA dilakukan untuk bahan bakar mesin lokomotif dan mesin genset KA.

Uji penggunaan mesin lokomotif dilakukan pada satu kereta barang rute Jakarta-Surabaya, sedangkan uji genset dilakukan pada KA Bogowonto rute Lempuyangan-Pasar Senen.

"Uji mesin lokomotif sudah dimulai sejak 3 Juli 2024 dan selesai Desember 2024. Adapun, uji genset dilakukan selama 1.200 jam yang dimulai hari ini hingga November 2024," terangnya.

Untuk melakukan uji penggunaan, PT KAI membangun fasilitas blending (pencampuran bahan bakar) dan pengisian bahan bakar di lima lokasi, yakni Cipinang (Jakarta), Arjawinangun (Cirebon), Cepu (Blora), Lempuyangan (Yogyakarta), dan Pasar Turi (Surabaya).

Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Ahmad Akbar Susamto membuat simulasi pemangkasan pos anggaran dalam APBN untuk membiayai program makan siang gratis Rp71 triliun pada pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.

Akbar menyampaikan dengan adanya alokasi tersebut, konsekuensi yang terjadi adalah adanya pemangkasan anggaran di sejumlah pos APBN, seperti perlindungan sosial (perlinsos) maupun pendidikan.

“Ketika pemerintah mengalokasikan anggaran Rp71 triliun, artinya ada anggaran pos lain yang dikurangi. Kalau enggak, enggak bisa dapat Rp71 triliun untuk membiayai program makan bergizi gratis,” ujarnya dalam Midyear Review Core Indonesia 2024, Selasa (23/7/2024).

Dalam simulasinya, Akbar menjelaskan dengan asumsi pemangkasan anggaran sebesar 5% untuk empat sektor, pemerintah akan mendapatkan dana Rp76,92 triliun.

Jumlah tersebut sudah cukup untuk membiayai membiayai makan bergizi gratis pada tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran yang dianggarkan Rp71 triliun.

Sebagai contoh, pemotongan subsidi energi senilai Rp9,5 triliun, pemotongan anggaran perlindungan sosial Rp24 triliun, anggaran kesehatan Rp9 triliun, dan anggaran pendidikan senilai Rp33 triliun.

Dalam simulasinya pula, Akbar melilhat hanya sekitar 20% hingga 40% pelajar, balita, dan ibu hamil yang akan mendapatkan bantuan makan bergizi gratis pada 2025. Sementara untuk mencapai target penerima makan siang gratis, setidaknya pemerintah membutuhkan Rp190,6 triliun hingga Rp381 triliun per tahun.

Melihat besaran anggaran makan bergizi gratis tahun depan, kata dia, nyatanya masih lebih kecil dari yang Prabowo gemborkan senilai Rp400 triliun di masa kampanye.

Jika membandingkan dengan anggaran lain, seperti pendidikan yang mencapai Rp665 triliun pada 2024, kemudian anggaran perlindungan sosial Rp496,8 triliun, dan subsidi energi Rp189,1 triliun, anggaran makan ini jauh lebih kecil.

“Sebenarnya Rp71 tiliun itu lebih kecil dari janji sebelumnya, tetapi ini pasti punya implikasi keadaan fiskal pemerintah,” lanjut Akbar.

Meski demikian, muncul isu pemangkasan anggaran makan per orang yang semula Rp15.000 menjadi Rp9.000 atau bahkan Rp7.500 per anak.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara terkait rencana pemangkasan anggaran makan bergizi gratis Rp15.000 per anak pada tahun depan.

Airlangga menekankan bahwa alokasi secara total masih akan sesuai dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

“Enggak, dalam RAPBN masih sama, namun nanti implementasi punya fleksibilitas,” tutur Airlangga, Selasa (16/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meyakinkan para investor lokal dan asing bahwa ekonomi Indonesia memiliki daya tahan tinggi meski di tengah berbagai tantangan global. Pemerintah menargetkan investasi sebesar Rp1.650 triliun pada tahun ini.

Dalam acara Macro Day Event PT Verdhana Sekuritas Indonesia di Deutsche Building, Senin (22/7/2024), Airlangga memaparkan bahwa ekonomi Indonesia konsisten tumbuh di kisaran 5% selama delapan kuartal terakhir. Pada kuartal I/2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,11% (year-on-year) dan inflasi Juni 2024 terkendali dalam rentang sasaran, yaitu 2,5% (yoy).

"Di mana lagi Anda melihat pertumbuhan dan situasi seperti itu secara global? Indonesia berada di posisi tiga besar di antara negara G20 dalam hal pertumbuhan dan inflasi, dan utang pemerintah juga di bawah 40%," ungkapnya.

Airlangga memproyeksikan bahwa sektor konsumsi akan tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi sepanjang sisa tahun 2024. Kebijakan pemerintah mengenai stabilitas harga dan program perlindungan sosial akan mendukung pertumbuhan tersebut. Sektor riil juga menunjukkan kekuatan, dengan PMI Manufaktur Indonesia ekspansif selama 34 bulan berturut-turut dan neraca perdagangan mencatat surplus selama 50 bulan berturut-turut.

Di tengah tekanan ekonomi global, Indonesia berhasil menjaga defisit fiskal tetap di bawah 3% dari PDB pasca-COVID-19. Pertumbuhan kredit dan Dana Pihak Ketiga (DPK) menunjukkan tren meningkat, dengan pertumbuhan kredit perbankan di atas 11% tahun ini.

Peringkat daya saing global Indonesia juga meningkat signifikan dari peringkat 34 menjadi peringkat 27. Semua lembaga pemeringkat besar telah mempertahankan Indonesia pada level investment grade.

Airlangga menegaskan bahwa Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai Indonesia Emas 2045 dengan target PDB nominal senilai US$9,8 triliun dan berada di antara lima negara dengan perekonomian teratas secara global. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan pendekatan transformatif yang fokus pada ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, ekonomi hijau, transformasi digital, dan integrasi ekonomi.

Pemerintah akan terus fokus pada tiga mesin pertumbuhan domestik: hilirisasi terutama nikel, proyek infrastruktur, dan ketahanan pangan. Hingga kuartal I/2024, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berhasil merealisasikan investasi sebesar Rp401,5 triliun dan menyerap sebanyak 547.419 tenaga kerja.

Realisasi tersebut mencapai 32,4% dari target Rencana Strategis (Renstra) 2024 sebesar Rp1.239,3 triliun atau 24,3% dari target yang ditetapkan Presiden Joko Widodo sebesar Rp1.650 triliun. Pemerintah kini tengah mengejar target Rp1.248,5 triliun lagi untuk mencapai target di tahun terakhir pemerintahan Jokowi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membeberkan total potensi awal dari Lapangan Buton di lepas pantai Sulawesi Tenggara mencapai lebih dari 1 miliar barel minyak.

Saat ini, prospek lapangan itu tengah dikaji PT Pertamina (Persero), bersama dengan Petrochina dan Petronas lewat program Joint Study Area (JSA).

Plt. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, kementeriannya bakal mempercepat penyelesaian JSA tersebut untuk berlanjut pada pengembangan lapangan.

“Upaya yang kita lakukan saat ini adalah mempercepat penyelesaian joint study supaya nantinya area tersebut bisa segera dilakukan direct offer dan dikembangkan," kata Dadan lewat siaran pers, dikutip Selasa (23/7/2024).

Lapangan itu menjadi bagian dari eksplorasi di wilayah Timur yang dikerjakan Tim SKK Migas pada 2022 lalu. Selain Buton, sejumlah prospek yang ikut dikaji di antaranya Cekungan Seram, Aru, Timor dan Warim.

Berdasarkan data yang dihimpun SKK Migas per 1 Januari 2022, terdapat puluhan cekungan dengan potensi sumber daya minyak mencapai 23,6 BBO dan gas mencapai 271,4 Tcf yang belum tereksplorasi.

Di sisi lain, potensi kondensat diproyeksikan mencapai 955,17 MMSTB dan sumber daya yang terasosiasi dengan gas sebesar 53,12 Bscf.

Adapun, tiga potensi cekungan dengan kandungan minyak tinggi di antaranya terdapat di Sumatra Selatan (3,5 BBO), Sumatra Utara (2,7 BBO), dan Jawa Timur (2,7 BBO).

Sementara itu, terdapat tiga potensi cekungan dengan kandungan gas tinggi yang tersebar di Bintuni (72,7 Tcf), Sumatra Utara (51,3 Tcf), dan Aru-Tanimbar (23,7 Tcf).

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menyasar dua kelompok produk minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) yang akan dikenakan cukai.

Direktur Teknis dan Fasilitas DJBC Kemenkeu Iyan Rubianto menyampaikan bahwa dua kelompok MBDK yang akan dikenakan cukai, yaitu minuman siap saji dan konsentrat yang dikemas dalam bentuk penjualan eceran.

Untuk minuman siap saji, lanjutnya produk yang dikenai cukai, diantaranya sari buah kemasan dengan tambahan gula, minuman berenergi, minuman lainnya seperti kopi, teh, minuman berkarbonasi, dan lainnya, serta minuman spesial Asia seperti larutan penyegar.

“Ruang lingkupnya adalah jus buah, sari buah, minuman berenergi, minuman lainnya, seperti kopi dan teh, kopi kalau mengandung gula, kalau tidak mengandung gula ya tidak kena [cukai],” katanya dalam Kuliah Umum Menggali Potensi Cukai, dikutip Selasa (23/7/2024).

Sementara itu, untuk konsentrat yang dikemas dalam bentuk penjualan eceran, produk yang dikenai cukai yaitu yang berbentuk bubuk seperti kopi sachet, cair seperti sirup, kental manis, dan yang berbentuk padat seperti effervescent.

Iyan menjelaskan pengenaan cukai atas sejumlah produk tersebut untuk mengendalikan konsumsi MBDK di masyarakat yang berpotensi menyebabkan obesitas dan diabetes.

Pemerintah mencatat, diagnosis diabetes melitus tipe 2 di dalam negeri meningkat 74%, daro 5,2 juta pada 2018 menjadi 9,1 juta klaim pada 2022.Selain itu, total biaya klaim pasien diabetes melitus pada periode 2018 hingga 2022 juga meningkat sebesar 26%, dari Rp1,5 triliun menjadi hampir mencapai Rp2 triliun.

Iyan mengatakan Indonesia menempati urutan ke-5 di dunia sebagai negara dengan jumlah penderita diabetes tertinggi di dunia, yaitu mencapai 19,5 juta orang.

Angka penderita diabetes di Indonesia lebih tinggi dari Brasil dan Meksiko, yang masing-masingnya tercatat sebanyak 15,7 juta orang dan 14,1 juta orang.Jumlah penderita diabetes di Indonesia itu meningkat signifikan dalam 2 dekade, di mana pada 2000 baru tercatat sebanyak 5,6 juta orang dan pada 2011 naik menjadi 7,3 juta orang.

Tanpa kebijakan pengendalian, International Diabetes Federation memperkirakan penderita diabetes melitus di Indonesia akan mencapai 23,33 juta jiwa pada 2030 dan mencapai 28,57 juta jiwa pada 2045.

Iyan menegaskan pengenaan cukai MBDK memiliki tiga tujuan utama. Pertama, mendorong pola konsumsi masyarakat yang lebih sehat. Kedua, mendorong industri untuk mereformulasi produk yang lebih rendah gula.

Ketiga, meningkatkan kapasitas fiskal guna mendukung belanja kesehatan.

"Selain sebagai instrumen pengendalian, kebijakan cukai juga dapat digunakan sebagai instrumen penerimaan untuk dukungan belanja kesehatan," jelasnya.

Terkait tarif, Iyan mengatakan tarif cukai MBDK akan ditetapkan spesifik per liter berdasarkan kandungan gula dan menyasar pabrikan untuk produksi dalam negeri dan importir untuk produksi luar negeri.

Daftar Produk yang Tidak Kena Cukai MBDK

Di sisi lain, pemerintah akan melakukan pembebasan atau menetapkan produk MBDK tidak dipungut cukai yang nantinya akan diatur dalam peraturan menteri keuangan (PMK).

Produk tersebut terbagi dalam tiga kategori, yaitu:

1. Kategori keperluan medis

Susu formula atau produk lainnya sesuai dengan masukan BPOM dan Kementerian Kesehatan.

2. Madu dan Jus

madu, jus sayur atau jus buah tanpa pemanis tambahan.

3. Minuman siap saji

minuman yang dijual dan dikonsumsi di tempat, misalnya di warung makan atau restoran

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menyasar dua kelompok produk minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) yang akan dikenakan cukai.

Direktur Teknis dan Fasilitas DJBC Kemenkeu Iyan Rubianto menyampaikan bahwa dua kelompok MBDK yang akan dikenakan cukai, yaitu minuman siap saji dan konsentrat yang dikemas dalam bentuk penjualan eceran.

Untuk minuman siap saji, lanjutnya produk yang dikenai cukai, diantaranya sari buah kemasan dengan tambahan gula, minuman berenergi, minuman lainnya seperti kopi, teh, minuman berkarbonasi, dan lainnya, serta minuman spesial Asia seperti larutan penyegar.

“Ruang lingkupnya adalah jus buah, sari buah, minuman berenergi, minuman lainnya, seperti kopi dan teh, kopi kalau mengandung gula, kalau tidak mengandung gula ya tidak kena [cukai],” katanya dalam Kuliah Umum Menggali Potensi Cukai, dikutip Selasa (23/7/2024).

Sementara itu, untuk konsentrat yang dikemas dalam bentuk penjualan eceran, produk yang dikenai cukai yaitu yang berbentuk bubuk seperti kopi sachet, cair seperti sirup, kental manis, dan yang berbentuk padat seperti effervescent.

Iyan menjelaskan pengenaan cukai atas sejumlah produk tersebut untuk mengendalikan konsumsi MBDK di masyarakat yang berpotensi menyebabkan obesitas dan diabetes.

Pemerintah mencatat, diagnosis diabetes melitus tipe 2 di dalam negeri meningkat 74%, daro 5,2 juta pada 2018 menjadi 9,1 juta klaim pada 2022.Selain itu, total biaya klaim pasien diabetes melitus pada periode 2018 hingga 2022 juga meningkat sebesar 26%, dari Rp1,5 triliun menjadi hampir mencapai Rp2 triliun.

Iyan mengatakan Indonesia menempati urutan ke-5 di dunia sebagai negara dengan jumlah penderita diabetes tertinggi di dunia, yaitu mencapai 19,5 juta orang.

Angka penderita diabetes di Indonesia lebih tinggi dari Brasil dan Meksiko, yang masing-masingnya tercatat sebanyak 15,7 juta orang dan 14,1 juta orang.Jumlah penderita diabetes di Indonesia itu meningkat signifikan dalam 2 dekade, di mana pada 2000 baru tercatat sebanyak 5,6 juta orang dan pada 2011 naik menjadi 7,3 juta orang.

Tanpa kebijakan pengendalian, International Diabetes Federation memperkirakan penderita diabetes melitus di Indonesia akan mencapai 23,33 juta jiwa pada 2030 dan mencapai 28,57 juta jiwa pada 2045.

Iyan menegaskan pengenaan cukai MBDK memiliki tiga tujuan utama. Pertama, mendorong pola konsumsi masyarakat yang lebih sehat. Kedua, mendorong industri untuk mereformulasi produk yang lebih rendah gula.

Ketiga, meningkatkan kapasitas fiskal guna mendukung belanja kesehatan.

"Selain sebagai instrumen pengendalian, kebijakan cukai juga dapat digunakan sebagai instrumen penerimaan untuk dukungan belanja kesehatan," jelasnya.

Terkait tarif, Iyan mengatakan tarif cukai MBDK akan ditetapkan spesifik per liter berdasarkan kandungan gula dan menyasar pabrikan untuk produksi dalam negeri dan importir untuk produksi luar negeri.

Daftar Produk yang Tidak Kena Cukai MBDK

Di sisi lain, pemerintah akan melakukan pembebasan atau menetapkan produk MBDK tidak dipungut cukai yang nantinya akan diatur dalam peraturan menteri keuangan (PMK).

Produk tersebut terbagi dalam tiga kategori, yaitu:

1. Kategori keperluan medis

Susu formula atau produk lainnya sesuai dengan masukan BPOM dan Kementerian Kesehatan.

2. Madu dan Jus

madu, jus sayur atau jus buah tanpa pemanis tambahan.

3. Minuman siap saji

minuman yang dijual dan dikonsumsi di tempat, misalnya di warung makan atau restoran

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menyasar dua kelompok produk minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) yang akan dikenakan cukai.

Direktur Teknis dan Fasilitas DJBC Kemenkeu Iyan Rubianto menyampaikan bahwa dua kelompok MBDK yang akan dikenakan cukai, yaitu minuman siap saji dan konsentrat yang dikemas dalam bentuk penjualan eceran.

Untuk minuman siap saji, lanjutnya produk yang dikenai cukai, diantaranya sari buah kemasan dengan tambahan gula, minuman berenergi, minuman lainnya seperti kopi, teh, minuman berkarbonasi, dan lainnya, serta minuman spesial Asia seperti larutan penyegar.

“Ruang lingkupnya adalah jus buah, sari buah, minuman berenergi, minuman lainnya, seperti kopi dan teh, kopi kalau mengandung gula, kalau tidak mengandung gula ya tidak kena [cukai],” katanya dalam Kuliah Umum Menggali Potensi Cukai, dikutip Selasa (23/7/2024).

Sementara itu, untuk konsentrat yang dikemas dalam bentuk penjualan eceran, produk yang dikenai cukai yaitu yang berbentuk bubuk seperti kopi sachet, cair seperti sirup, kental manis, dan yang berbentuk padat seperti effervescent.

Iyan menjelaskan pengenaan cukai atas sejumlah produk tersebut untuk mengendalikan konsumsi MBDK di masyarakat yang berpotensi menyebabkan obesitas dan diabetes.

Pemerintah mencatat, diagnosis diabetes melitus tipe 2 di dalam negeri meningkat 74%, daro 5,2 juta pada 2018 menjadi 9,1 juta klaim pada 2022.Selain itu, total biaya klaim pasien diabetes melitus pada periode 2018 hingga 2022 juga meningkat sebesar 26%, dari Rp1,5 triliun menjadi hampir mencapai Rp2 triliun.

Iyan mengatakan Indonesia menempati urutan ke-5 di dunia sebagai negara dengan jumlah penderita diabetes tertinggi di dunia, yaitu mencapai 19,5 juta orang.

Angka penderita diabetes di Indonesia lebih tinggi dari Brasil dan Meksiko, yang masing-masingnya tercatat sebanyak 15,7 juta orang dan 14,1 juta orang.Jumlah penderita diabetes di Indonesia itu meningkat signifikan dalam 2 dekade, di mana pada 2000 baru tercatat sebanyak 5,6 juta orang dan pada 2011 naik menjadi 7,3 juta orang.

Tanpa kebijakan pengendalian, International Diabetes Federation memperkirakan penderita diabetes melitus di Indonesia akan mencapai 23,33 juta jiwa pada 2030 dan mencapai 28,57 juta jiwa pada 2045.

Iyan menegaskan pengenaan cukai MBDK memiliki tiga tujuan utama. Pertama, mendorong pola konsumsi masyarakat yang lebih sehat. Kedua, mendorong industri untuk mereformulasi produk yang lebih rendah gula.

Ketiga, meningkatkan kapasitas fiskal guna mendukung belanja kesehatan.

"Selain sebagai instrumen pengendalian, kebijakan cukai juga dapat digunakan sebagai instrumen penerimaan untuk dukungan belanja kesehatan," jelasnya.

Terkait tarif, Iyan mengatakan tarif cukai MBDK akan ditetapkan spesifik per liter berdasarkan kandungan gula dan menyasar pabrikan untuk produksi dalam negeri dan importir untuk produksi luar negeri.

Daftar Produk yang Tidak Kena Cukai MBDK

Di sisi lain, pemerintah akan melakukan pembebasan atau menetapkan produk MBDK tidak dipungut cukai yang nantinya akan diatur dalam peraturan menteri keuangan (PMK).

Produk tersebut terbagi dalam tiga kategori, yaitu:

1. Kategori keperluan medis

Susu formula atau produk lainnya sesuai dengan masukan BPOM dan Kementerian Kesehatan.

2. Madu dan Jus

madu, jus sayur atau jus buah tanpa pemanis tambahan.

3. Minuman siap saji

minuman yang dijual dan dikonsumsi di tempat, misalnya di warung makan atau restoran

Bisnis.com, JAKARTA - Garuda Indonesia menggelar Sales Office Travel Fair (SOFT) selama 22-31 Juli 2024. Tersedia promo diskontiket hingga 80%.

Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra mengatakan bahwa pelaksanaan SOTF ini merupakan salah satu upaya dan komitmen Garuda Indonesia sebagai national flag carrier menghadirkan aksesibilitas dan kemudahan dalam mendapatkan layanan penerbangan yang aman dan nyaman ke berbagai destinasi favorit.

Travel fair yang digelar secara berkelanjutan itu juga diklaim membantu masyarakat dalam mengakses nilai tambah dalam setiap pembelian tiket penerbangannya.

“Melalui penyelenggaraan berbagai program promosional yang kami laksanakan, kami ingin memberikan lebih banyak pilihan penerbangan yang dapat diakses oleh para pengguna jasa dengan harga yang lebih berkompetitif,” ujar Irfan dalam keterangan resmi, Selasa (23/7/2024).

Dalam penyelenggaran SOTF, Garuda Indonesia bekerja sama dengan Bank Mandiri menghadirkan penawaran dikson tiket perjalanan hingga 80% untuk sejumlah rute domestik maupun internasional. Selain itu, juga terdapat promos cashback hingga Rp2 juta dan cicilan 0% bagi para pengguna Kartu Kredit dari Bank Mandiri untuk tiket perjalanan periode 22-31 Juli 2024.

Adapun, berbagai penawaran diskon tiket Garuda dari gelaran SOTF ini dapat diakses di seluruh Kantor penjualan Garuda Indonesia di kota-kota di Indonesia maupun kantor perwakilan di luar negeri. Tak hanya diskon tiket Garuda Indonesia, bahkan para pengguna jasa juga berkesempatan untuk mendapatkan berbagai potongan harga tiket untuk penerbangan yang dilayani oleh mitra airline Garuda Indonesia seperti KLM, Air France, Air Europe, All Nippon Airways, Japan Airlines, Qantas, Virgin Australia, Jet Star, Malaysia Airlines, dan Bangkok Airways.

Selain itu, Irfan menyebut bahwa Garuda Indonesia juga turut memberikan nilai tambah berupa Welcome Bonus 2000 Miles untuk Anggota Baru/Renewal GarudaMiles Gold Privilege, pemberian free kartu desain spesial untuk anggota baru GarudaMiles Junior, penawaran diskon Rp50.000 untuk cetak kartu GarudaMiles Junior, hingga penawaran paket Bundling cetak kartu GarudaMiles Junior + 1000 Miles dengan harga khusus.

Ada juga berbagai penawaran diskon Prepaid Baggage sebesar 10% dari harga Excess Baggage + 30% dari harga Prepaid Baggage, penawaran Bonus Gift Voucher hingga Rp200 ribu, serta penawaran Top Spender Event berupa Paket Wisata Domestik untuk transaksi tertinggi selama periode SOTF.

Irfan mengeklaim, program promosi SOTF itu turut mendukung berbagai program pengembangan pariwisata melalui aksesibilitas dan pilihan penerbangan yang aman dan nyaman.

“Kedepannya, kami akan terus menjajaki berbagai program promosional lainnya dalam memberikan berbagai nilai tambah untuk para pengguna jasa setia Garuda Indonesia,” kata Irfan.

Berikut ini beberapa rute domestik yang mendapatkan penawaran diskon harga tiket menarik dalam SOTF :

-Jakarta – Denpasar pp mulai dari Rp. 1,8 jutaan pp

-Jakarta – Labuan Bajo pp mulai dari Rp. 2,2 jutaan pp

-Jakarta – Ambon pp mulai Rp. 3,2 jutaan pp

-Jakarta – Makassar pp mulai Rp. 2,2 jutaan pp

-Jakarta – Sorong pp mulai Rp. 3,5 jutaan pp

-Jakarta – Padang pp mulai Rp. 1,8 jutaan pp

Berikut ini beberapa rute internasional yang mendapatkan penawaran diskon harga tiket menarik dalam SOTF :

-Jakarta - Amsterdam pp mulai dari Rp. 11,8 jutaan pp

-Jakarta - Seoul pp mulai dari Rp 5,6 jutaan pp

-Jakarta - Sydney pp mulai dari Rp 7,7 jutaan pp

-Jakarta - Tokyo pp mulai dari Rp 8 jutaan pp

-Jakarta - Hongkong pp mulai dari Rp 4,2 jutaan pp

-Jakarta - Singapura pp mulai dari Rp 2,7 jutaan pp

Bisnis.com, JAKARTA - Harga batu bara acuan (HBA) untuk Juli 2024 untuk semua jenis kalori menguat dibandingkan dengan bulan sebelumnya atau Juni 2024.

HBA bulan ini ditetapkan lewat dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 166.K/MB.03/MEM.B/2024 tentang Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batubara Acuan untuk Bulan Juli Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 19 Juli 2024

HBA untuk batu bara kalori tinggi dalam kesetaraan nilai kalor 6.322 kcal/kg GAR pada Juli 2024 naik ke level US$130,44 per ton, dari sebelumnya US$123,00 per ton pada Juni 2024.

Selanjutnya, HBA dengan kalori 5.300 kcal/kg GAR ditetapkan senilai US$91,85 per ton atau naik dibandingkan dengan harga acuan bulan sebelumnya di level US$88,65 per ton.

Untuk HBA batu bara dengan kesetaraan nilai kalor 4.100 kcal/kg GAR berada di level US$56,09 per ton, nilai ini naik dari acuan sebelumnya di level US$54,79 per ton.

Kemudian, HBA batu bara dengan kesetaraan nilai kalor 3.400 kcal/kg GAR berada di level US$36,22 per ton, juga mengalami kenaikan dari HBA bulan sebelumnya di angka US$35,82 per ton.

Sementara itu, berdasarkan data Bloomberg, harga batu bara global kontrak Juli 2024 di ICE Newcastle melemah 0,07% ke level US$135 per metrik ton pada penutupan perdagangan Senin (22/7). Sementara, kontrak Agustus 2024 menguat 0,29% ke level US$139,40 per metrik ton.

Mengutip ETEnergyWorld, Survei Ekonomi 2023-2024 menuturkan bahwa batu bara diperkirakan akan terus menjadi tulang punggung sistem energi India selama dua dekade mendatang.

Dalam laporan tersebut juga diungkapkan bahwa teknologi penghilang dan penangkap karbon dioksida, serta pemanfaatan karbon perlu dieksplorasi untuk mengurangi emisi dari penggunaan batu bara.

“Pengurangan penggunaan batu bara akan sangat bergantung pada impor mineral penting yang dibutuhkan untuk energi terbarukan dan penyimpanan baterai, kecuali negara ini berinvestasi dalam pengembangan teknologi berdasarkan sumber daya mineral yang tersedia secara domestik dan teknologi yang memungkinkan penggunaan kembali, pemulihan, dan daur ulang mineral penting,” pungkas laporan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyoroti tebalnya anggaran infrastruktur pada 2024 yang mencapai Rp423,4 triliun atau 12,73% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Abdul Muis menjelaskan besarnya alokasi anggaran itu perlu diikuti dengan kesiapan industri konstruksi dalam menyediakan pasokan suplai bahan konstruksi.

“Besarnya anggaran infrastruktur nasional tersebut harus diikuti dengan kesiapan industri konstruksi. Saya menekankan, agar dapat seirama dengan program akselerasi pembangunan infrastruktur,” kata Abdul dalam Launching Konstruksi Indonesia, Selasa (23/7/2024).

Pasalnya, bila kesiapan suplai bahan konstruksi tidak dipenuhi di dalam negeri, hal itu dikhawatirkan bakal mempertebal pengeluaran devisa RI.

Di samping itu, Abdul Muis juga menekankan bahwa industri konstruksi nasional harus agile dalam merespons perubahan dengan cepat dan efektif serta menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, perubahan regulasi, dan dinamika pasar.

Dengan demikian, diharapkan hal itu dapat berdampak positif pada kualitas untuk meningkatkan daya saing. Di mana, hingga saat ini, Indonesia menjadi negara dengan peningkatan peringkat daya saing tertinggi di dunia, yaitu berada di peringkat 27.

Posisi Indonesia naik 7 peringkat dibandingkan dengan tahun 2023, sehingga Indonesia masuk dalam 3 besar di Kawasan Asia Tenggara setelah Singapura (peringkat 1) dan Thailand (peringkat 25).

“Di sinilah kesiapan rantai pasok konstruksi sangat diperlukan. Industri jasa konstruksi diharapkan mampu menjamin kesiapan seluruh sumber daya, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, mulai dari Badan Usaha Jasa Konstruksi, tenaga kerja, Rantai Pasok material peralatan, sampai dengan teknologi konstruksi,” jelas Abdul Muis.

Sejalan dengan hal itu, Kementerian PUPR bakal menggelar kegiatan Konstruksi Indonesia 2024 yang acara puncaknya bakal digelar pada 6 – 8 November 2024 di ICE BSD Tangerang Selatan.

Event ini digelar sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi masyarakat jasa konstruksi, dan menjadi media pertukaran informasi antar stakeholders kontruksi.

“Dengan demikian akan tercipta supply and demand serta komunikasi antar stakeholder jasa konstruksi baik nasional dan internasional sekaligus menjadi ajang promosi untuk mendorong investasi, kreativitas, teknologi konstruksi, dan kegiatan konstruksi nasional”, pungkas Abdul Muis.