Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan implementasi Sistem Informasi Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga (Simbara) pada sektor batu bara mampu mendeteksi modus kecurangan dalam penyetoran penerimaan negera.

Sejak implementasi Simbara di sektor batu bara pada 2022, kata Arifin, Kementerian ESDM bisa mengetahui adanya penyelewengan terhadap nomor transaksi penerimaan negara (NTPN) yang dilakukan perusahaan batu bara.

Penyelewengan yang dimaksud, seperti penggunaan NTPN yang tidak valid, penggunaan NTPN yang berkali-kali, kemudian jangka waktu penggunaan NTPN yang tidak wajar.

“Dan penghindaran PNBP [penerimaan negara bukan pajak] berupa NTPN lokal yang digunakan untuk ekspor,” kata Arifin dalam Launching dan Sosialisasi Implementasi Komoditas Nikel dan Timah melalui Simbara di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Senin (22/7/2024).

Dengan diketahuinya modus penyelewangan pada sektor batu bara, Arifin mengharapkan Simbara dapat juga membuka modus serupa pada sektor mineral seiring diluncurkannya Simbara untuk komoditas nikel dan timah.

“Simbara ini juga diharapkan mampu membawa implikasi yang signifikan bagi stakeholder melalui industri pertambangan dalam peningkatan kepatuhan terhadap regulasi, peningkatan efisiensi operasional, penguatan transparansi dan akuntabilitas,” ucapnya.

Adapun, pemerintah resmi meluncurkan Simbara untuk komoditas nikel dan timah. Simbara merupakan bentuk sinergi dari kementerian/lembaga untuk tata kelola minerba yang lebih baik. Sebelumnya, Simbara untuk komoditas batu bara telah diluncurkan pada 2022.

Dalam sistem Simbara terdapat ekosistem pengawasan terintegrasi bagi seluruh aplikasi pengelolaan dan pengawasan serta menjadi muara data minerba.

Simbara mengintegrasikan proses mulai dari single identity dari wajib pajak dan wajib bayar, proses perizinan tambang, rencana penjualan, verifikasi penjualan, pembayaran PNBP, serta ekspor dan pengangkutan atau pengapalan, dan devisa hasil ekspor.

Bisnis.com, JAKARTA – Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Raja Juli Antoni, optimistis para Aparatur Sipil Negara (ASN) bakal betah bila dipindahkan ke IKN dalam waktu dekat.

Salah satu faktornya yakni karena para ASN bakal difasilitasi dengan hunian memadai yang saat ini tengah dikembangkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Insya Allah ASN akan betah bekerja di apartemen yang cakep ini, Insya Allah ya teman-teman ASN pada saatnya akan pindah,” kata Raja Juli dikutip dari akun Instagram pribadinya, Senin (22/7/2024).

Raja Juli lantas memperlihatkan fasilitas yang tersedia di rumah susun (rusun) ASN tersebut. Dari visual yang ditampilkan, 1 unit apartemen itu terdiri dari 3 kamar tidur yang rencana jangka pendeknya bakal dihuni secara sharing oleh sejumlah ASN.

Raja Juli juga menerangkan terdapat 2 kamar mandi, 1 dapur, 1 ruang tamu, 1 ruang makan dan balkon di setiap unitnya. Hanya saja dia tidak merinci secara jelas sejauh apa progres pembangunan rusun ASN tersebut.

Akan tetapi, berdasarkan catatan Bisnis Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis H. Sumadilaga menjelaskan bahwa hingga akhir Juni 2024 progres rusun ASN rata-rata telah berada di atas 50%.

"Sekarang 58% untuk BIN Polri, tapi itu ada sebagian yang sebetulnya lebih tinggi progresnya yang 12 tadi. Makannya saya bilang rata-rata ya sekitar di atas 50%," jelas Danis.

Namun demikian, pada Agustus 2024 Rusun ASN itu akan digunakan terlebih dahulu untuk mengakomodasi tempat tinggal para petugas upacara di IKN.

Sementara itu, rusun baru akan digunakan bagi para ASN prioritas yang akan dipindahkan mulai September 2024.

Adapun, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB), Abdullah Azwar Anas, menyebut dirinya bakal berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk mulai memindahkan lebih dari 1.000 ASN ke IKN mulai September 2024.

Anas menjelaskan, hingga November 2024 mendatang terdapat 47 menara hunian ASN yang terdiri 60 unit dengan besaran 98 meter persegi. Menurutnya, melalui koordinasi dengan Kementerian PUPR dari 47 menara tersebut, nantinya 29 menara akan diisi oleh pegawai ASN dan 18 menara oleh TNI—Polri.

Lebih lanjut, Anas merinci, jika 29 menara itu diisi oleh 1 ASN maka bisa menampung 1.740 ASN dan 1.080 aparat TNI—Polri.

Kemudian, dia menjabarkan akan ada 8 menara hunian ASN dengan total 480 unit yang ditargetkan rampung pada Juli 2024. Lalu, pada September akan ada 14 menara hunian atau 840 unit, sedangkan pada November ada 7 menara dengan total 420 unit hunian dibidik rampung.

“Tadi diputuskan apakah 1 tower ini sharing atau sendiri. Nah tadi pak Presiden memutuskan khusus untuk eselon I akan dihuni sendiri terutama mereka yang sudah berkeluarga dan berikutnya bagi mereka yang belum berkeluarga maka 1 unit itu terdiri 3 kamar cukup besar akan diisi oleh 3 ASN,” pungkas Azwar.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata menuturkan pihaknya belum membahas terkait rencana kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk tahun depan atau 2025.

Isa menyampaikan bahwa kesepakatan akan kenaikan gaji ASN pada 2025 tersebut akan diumumkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pembacaan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, pada 16 Agustus 2024.

“[Kepastian gaji PNS naik] Kita nanti tunggu tanggal 16 Agustus saja. Pasti disampaikan nanti di situ [Nota Keuangan dan RAPBN 2025],” ujarnya di Kantor Kemenkeu, Senin (22/7/2024).

Anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani tersebut menuturkan, pada dasarnya penyesuaian gaji tak hanya dalam bentuk kenaikan gaji secara umum.

Isa menyampaikan bahwa penyesuaian dapat dengan kebijakan menaikkan gaji pokoknya, menyesuaikan dengan perbaikan tunjangan kinerja, atau memberikan insentif yang lain.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan rencana pemerintah tersebut mengacu pada kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) untuk tahun anggaran 2025.

“Kalau [disebutkan] penyesuaian, kan ke atas,” katanya, Jumat (19/7/2024).

Sebagaimana dalam dokumen KEM-PPKF 2025, kebijakan belanja pegawai pada 2025 konsisten melanjutkan proses reformasi birokrasi ke arah adaptasi pola kerja baru yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendorong produktivitas.

Salah satunya, meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga konsumsi aparatur negara, antara lain melalui pemberian THR dan gaji/pensiun ke-13 dan penyesuaian gaji ASN.

Berkaca tahun lalu, Jokowi mengumumkan dalam Pidato Kenegaraan 16 Agustus, adanya kenaikan gaji PNS dan pensiunannya yang masing-masing sebesar 8% dan 12%. Alhasil, Bendahara Negara menggelontorkan tambahan anggaran belanja Rp52 triliun.

Kenaikan gaji PNS tersebut dimaksudkan untuk memperkuat efektivitas transformasi dan reformasi birokrasi sehingga lebih efisien, kompeten, profesional, dan berintegritas.

Sementara gaji pensiunan yang ditetapkan lebih tinggi sebesar 12% karena pensiunan tidak menerima tunjangan kinerja.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah resmi meluncurkan Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara Kementerian dan Lembaga (Simbara) untuk komoditas nikel dan timah.

Peluncuran ini dihadiri langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri ESDM Arifin Tasrif, hingga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa Simbara untuk timah ini sudah diusulkan beberapa waktu lalu sebelum adanya kasus korupsi yang terjadi belakangan ini. Dia pun senang Simbara untuk timah dan nikel akhirnya bisa diluncurkan.

“Tapi terus sampai ada beberapa macam, sampai kejadian yang di mana, dikorupsi yang timah itu mendorong kami untuk mempercepat proses ini dan hari ini kita saya pikir sudah bisa luncurkan,” kata Luhut dalam Launching dan Sosialisasi Implementasi Komoditas Nikel dan Timah melalui Simbara di Kantor Kementerian Keuangan, Senin (22/7/2024).

Dia menuturkan Simbara memiliki sejumlah manfaat, misalnya optimalisasi penerimaan negara, peningkatan kepatuhan pelaku usaha, sampai efektivitas pengawasan bersama antarkementerian/lembaga.

“Saya tegaskan kepada mereka bahwa manfaat potensi peningkatan penerimaan negara mencapai Rp6,5 triliun adalah salah satu alasan mempercepat proses integrasi ini selain meningkatkan kepatuhan para pelaku usaha dan efektivitas pengawasan bersama,” ujar Luhut.

Pada kesempatan yang sama, Menteri ESDM Arifin Tasrif menuturkan, pada sistem Simbara ini Kementerian ESDM berkontribusi terhadap penyediaan data badan usaha terdaftar.

Artinya, saat perusahaan tambang membuat billing royalty atau tagihan royalti pada aplikasi E-PNBP, perusahaan tersebut dipastikan izinnya sudah terdaftar pada aplikasi MODI dan telah memiliki persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB).

“Dengan integrasi tersebut, maka dapat dipastikan hanya perusahaan tambang yang terdaftar dan memiliki RKAB yang dapat membuat billing profesional yang setelah dibayarkan akan mendapatkan nomor transaksi penerimaan negara atau NTPN,” ujar Arifin.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa kontribusi Simbara terhadap penerimaan menjadi salah satu contoh kecil untuk mendorong kepatuhan pelaku usaha. Termasuk mendorong pelaku usaha untuk menyelesaikan piutang dengan automatic blocking system (ABS).

Pengusaha pun diberikan kemudahan karena setidaknya sejak awal diluncurkan pada 2022, Simbara membuat simplifikasi atas 10 sistem menjadi satu sistem. Selain itu, juga 50 dokumen dikoordinasikan satu pintu.

“Maka kewibawaan negara ditegakkan, pengusaha nggak bisa lobi kementerian. Dengan sistem ini kita kerja rapi dan konsisten tanpa menyusahkan perusahaan karena perusahaan sudah tahu hak dan kewajiban,” tegasnya.

Bisnis.com,JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebut bahwa usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan tulang punggung ekonomi nasional lantaran kurang dari 65 juta UMKM menyerap sekitar 90% tenaga kerja. Namun, kontribusinya terhadap ekspor nasional tergolong kecil dibandingkan dengan negara tetangga di Asean.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasyid, menyampaikan, kontribusi UMKM Indonesia terhadap ekspor nasional hanya sebesar 15%. Angka ini jauh lebih rendah dibanding nilai ekspor Malaysia dan Thailand.

“Baru 15% UMKM Indonesia yang menembus ekspor dan angka ini jauh dibanding nilai ekspor tetangga di Asean seperti di Malaysia di angka 17,3% dan Thailand 28,7%,” kata Arsjad pada Peluncuran Program Tahap Lanjutan ‘Teknologi Peningkatan Ekspor UMKM Indonesia’ di JCC Senayan, Senin (22/7/2024).

Presiden Direktur Indika Energy itu mengatakan bahwa dirinya kerap menemukan sejumlah keluhan para pelaku UMKM, baik melalui direct message bahkan kolom komentar di platform media sosial.

Arsjad mengungkapkan, banyak pelaku UMKM yang masih kebingungan untuk menembus pasar ekspor, sulit mencari jasa ekspor yang kredibel, hingga sulit mencari informasi mitra negara tujuan dan akses ekspor.

Untuk menjawab kebingungan tersebut, Arsjad menyebut bahwa Kadin sebagai mitra strategis hadir untuk mendukung UMKM Indonesia naik kelas dan menembus pasar ekspor.

Adapun, dua tahun lalu, Kadin Indonesia telah meluncurkan gerakan kemitraan inklusif untuk UMKM naik kelas, yang diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Tahun ini, kata dia, pihaknya berkomitmen mendorong lebih banyak UMKM agar bisa mengakses pasar internasional. Melalui program WikiExport, Kadin mendukung lebih dari 200 UMKM untuk mendapatkan pelatihan bersertifikasi ekspor dan menjadi pusat informasi resmi mengenai ekspor impor.

Sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia, Arsjad menilai bahwa peran UMKM sangat krusial dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Apalagi, kata dia, Presiden terpilih Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% di periode 2025-2029.

“Untuk itu disinilah UMKM berperan,” ujarnya.

Menurutnya, baik pemerintah maupun sektor swasta perlu mendorong UMKM untuk mengedepankan inovasi dan berorientasi ekspor, utamanya ke negara nontradisional seperti Timur Tengah, Eropa, dan Afrika.

Selain itu, ekonomi daerah juga perlu di dorong dan meningkatkan daya saing produk lokal agar dapat bersaing di pasar global.

“Saya yakin dengan upaya gotong royong dan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan juga organisasi dunia usaha, kita bisa wujudkan visi Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Konstruksi Kantor Presiden di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN) dilaporkan telah rampung. Hal itu ditandai dengan dipasangnya bilah tembaga garuda terakhir pada Sabtu (20/7/2024).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Plt. Kepala Otorita IKN (OIKN), Basuki Hadimuljono menjelaskan secara total terdapat 4.650 bilah tembaga yang dipasang di Kantor Presiden tersebut.

“Alhamdulillah malam ini kita akan melakukan, melihat pelaksanaan pemasangan bilah ke 4.650 yang menandai selesainya pembangunan garuda kita ini,” kata Basuki dikutip dari akun X resmi Kementerian PUPR, Senin (22/7/2024).

Pemasangan bilah garuda terakhir pada Kantor Presiden di IKN itu juga disaksikan langsung oleh I Nyoman Nuarta yang merupakan perancang bilah-bilah tembaga pembentuk Sayap Garuda.

Hadir pula dalam prosesi pemasangan yakni Plt Wakil Kepala OIKN, Raja Juli Antoni. Pemasangan Bilah Garuda terakhir itu tampak dramatis dengan bendera merah putih yang berkibar selama prosesi pemasangan.

Sebelumnya, pemasangan bilah perdana di Kantor Presiden IKN itu dilakukan pada 17 September 2023 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Artinya, pemasangan 4.650 bilah Garuda di Kantor Presiden tersebut dilakukan dalam kurun waktu 10 bulan saja.

Sementara itu, berdasarkan catatan Bisnis, Presiden Jokowi dilaporkan bakal mulai berkantor di IKN pada awal Agustus 2024. Hal itu disampaikan oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.

"Pak Jokowi tanggal 4 sampai 8 Agustus 2024. Rencananya ya, saya tanya itu Agustus jadinya," pungkas Basuki.

Sejalan dengan hal itu, sebelumnya Basuki memastikan bahwa pada akhir Juli 2024 seluruh sarana dan prasarana dasar dipastikan akan selesai. Basuki juga memastikan, saat ini IKN telah teraliri air bersih yang bersumber dari Intake Sepaku.

“Saya dari Kementerian PUPR bertanggung jawab penuh untuk menyiapkan sarana dan prasarana. Sampai sekarang prasarananya Insya Allah nanti pada Juli ini telah selesai,” tuturnya.

Progres IKN

Sementara itu, Satuan Tugas (Satgas) Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN, Kementerian PUPR membagikan progres terbaru konstruksi IKN menjelang penyelenggaraan Upacara HUT ke-79 RI pada 17 Agustus 2024.

Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis H. Sumadilaga, memastikan sarana dan prasarana dasar seperti lapangan upacara, kantor presiden hingga infrastruktur air telah terakomodasi di IKN.

“Di IKN sudah ada sumber air baku, selain itu ada sumber lain yaitu Bendungan Sepaku Semoi,” kata Danis dalam keterangan resmi, dikutip Senin (22/7/2024).

Danis merinci, kapasitas air di Intake Sepaku dilaporkan mencapai 3.000 liter per detik, sedangkan bendungan Sepaku Semoi sendiri memiliki kapasitas mencapai 2.500 liter per detik.

Adapun, untuk tahap pertama sumber air baku yang bakal dialirkan ke IKN bakal bersumber dari Intake Sepaku terlebih dahulu. Secara teknis, penyaluran air baku menjadi air siap minum di IKN bakal melalui proses pengolahan yang kemudian dialirkan melalui pipa sepanjang 16 kilometer (km) ke pusat pemerintahan di IKN.

“Dari sana [barulah] didistribusi ke setiap persil setiap gedung yang menjadi air bersih yang nanti digunakan di IKN,” ungkap Danis.

Selain itu, Danis juga mengungkap tiga ruas Tol Akses IKN juga ditargetkan bakal mulai fungsional pada 17 Agustus 2024. Perinciannya, yakni Tol Seksi 3A, Seksi 3B, dan Seksi 5A yang saat ini progres rata-ratanya dilaporkan telah mencapai 90%.

Bila tiga ruas tol fungsional itu dioperasikan, dapat memangkas waktu tempuh dari Balikpapan ke KIPP IKN hanya menjadi 1 jam saja dari waktu tempuh tanpa menggunakan tol mencapai 2,5 jam.

“Kalau dari Balikpapan tadi memerlukan dua setengah jam, mulai tol fungsional itu sekitar satu sampai satu setengah jam, sehingga kita menghemat satu setengah jam. Mudah-mudahan pada 17 Agustus itu sudah bisa terealisasi,” ungkap Danis.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) membeberkan dampak penyesuaian harga eceran tertinggi (HET) MinyaKita terhadap risiko inflasi.

Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Bambang Wisnubroto menyebut, hasil kajian Badan Kebijakan Perdagangan (BKP) dengan metode regulatory impact assesment (RIA) mendapati dampak kenaikan HET MinyaKita kepada inflasi diperkirakan hanya di kisaran 0,09-0,14%.

"Ini dinilai relatif kecil [dampak terhadap inflasi]," ujar Bambang dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Senin (22/7/2024).

Di sisi lain, penyesuaian domestic price obligation (DPO) dan HET MinyaKita juga dianggap jadi salah satu solusi meningkatkan penyaluran domestic market obligation (DMO) MinyaKita di tengah pasar eskpor minyak sawit yang masih lesu. Musababnya, kata Bambang, saat ini harga crude palm oil (CPO) juga sudah relatif tinggi sekitar 15-20% di atas harga DPO pembentuk HET MinyaKita.

Adapun, data Kemendag mencatat realisasi DMO sejak 2024 tidak pernah mencapai target bulanan 300.000 ton. Pada Juli 2024, realisasi DMO baru mencapai 79.000 ton.

Kemendag pun mencatat kebutuhan minyak goreng untuk konsumsi rumah tangga diperkirakan sekitar 257.000 ton per bulan. Secara terperinci, 32% kebutuhan minyak goreng untuk rumah tangga dipasok dalam bentuk minyak premium mencapai 83.000 ton per bulan.

Sementara minyak goreng kemasan sederhana MinyaKita sebanyak 6% dan minyak curah 62% dengan total alokasi sekitar 174.000 ton per bulan.

Oleh karena itu, Bambang menyebut, penyesuaian HET MinyaKita diyakini dapat mendorong peningkatan DMO sampai 13%.

"Ini tentu perlu penyesuaian kembali," katanya.

Kemendag juga optimistis, penyesuaian HET MinyaKita dapat menurunkan harga minyak goreng premium sampai 9%. Menurut Bambang, penyesuaian HET tinggal menunggu revisi Permendag No.49/2022 yang ditargetkan terbit pada pekan ini.

Dalam beleid terbaru, nantinya minyak curah tidak diakui lagi menjadi bagian dari DMO. Adapun, untuk optimalisasi penyaluran MinyaKita, kata dia, akan lebih melibatkan BUMN, terutama distribusi di daerah tertertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP).

Bambang menambahkan, 69 produsen yang terlibat dalam DMO MinyaKita diharapkan terus melakukan penyaluran kepada jaringan penjualannya hingga beleid terbaru terbit.

"Saat ini rancangan peraturan sudah diharmonisasi di Kemenkum HAM, kami mendorong bisa terbit dalam minggu ini. Harapannya pelaku usaha tidak lagi wait and see karena yang ditunggu pelaku usaha adalah kepastian," jelasnya.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Jumat (19/7/2024), Kementerian Perdagangan (Kemendag) resmi mengerek harga eceran tertinggi atau HET Minyakita menjadi Rp15.700 per liter dari sebelumnya Rp14.000 per liter.

Kebijakan ini berlaku mulai pekan depan. Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyampaikan, keputusan pemerintah menaikkan HET sebesar Rp1.700 mempertimbangkan mata uang dolar Amerika Serikat yang terus mengalami peningkatan.

“Ada yang usul Rp15.500 [per liter], terus karena Dolar naik jadi jalan tengahnya ketemunya Rp15.700 [per liter],” kata Zulhas kepada awak media di Kantor Kemendag, Jumat (19/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyebut dirinya telah melakukan studi ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab seiring dengan upaya pemerintah Indonesia untuk membangun Family Office.

Luhut menuturkan, kajian tersebut dilakukan dengan beberapa Kementerian/Lembaga terkait, seperti Kementerian Hukum dan HAM, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan lainnya. Dia juga telah melaporkan hasil studi tersebut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Luhut menuturkan, salah satu hal yang diperlukan untuk membangun Family Office di Indonesia adalah dari sisi kepastian hukum. Dia menjelaskan, kepastian hukum ini didapat dengan memberlakukan pengadilan arbitrase yang menggunakan hakim dari luar negeri.

Dia mengatakan, penggunaan sistem arbitrase ini dapat meningkatkan kepastian hukum Indonesia di mata para investor.

"Jadi yang saya pelajari itu hakim dari luar, yang certified internasional kalau memutuskan, ya putuskan aja. Udah nggak ada lagi banding-banding. Kalau ada banding itu bisa jadi sumbernya untuk main-main lagi," kata Luhut dalam acara Launching dan Sosialisasi Implementasi Komoditas Nikel dan Timah melalui SIMBARA di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Senin (22/7/2024).

Selain itu, Luhut mengatakan Indonesia juga perlu memberikan sejumlah insentif dari sisi fiskal untuk menarik minat investor untuk membuat Family Office di Indonesia. Oleh karena itu, Luhut juga telah mengkoordinasikan rencana ini ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Dia mengatakan, kepastian hukum dan adanya insentif menarik untuk familu office dapat mendorong minat para pemilik modal. Pasalnya, saat ini sudah banyak orang yang mau menaruh uangnya di Indonesia.

Luhut menuturkan, pembentukan Family Office juga akan berdampak positif ke Indonesia, salah satunya adalah masuknya modal asing (capital inflow) yang dapat memperkuat cadangan devisa negara. Dampak positif lain dari pembentukan Family Office adalah adanya investasi di Indonesia dan terbukanya lapangan kerja.

"Kemudian, dia juga harus investasi dan dari situ Bu Ani (Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati) kasih pajak, kasih lapangan kerja dan sebagainya. Jadi sebenarnya banyak sekali modifikasi-modifikasi yang kita bisa lakukan untuk ini," kata Luhut.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk menyelesaikan sejumlah kendala investasi di dalam negeri ketimbang terburu-buru membentuk Family Office.

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menyampaikan bahwa terhambatnya investasi di dalam negeri hingga saat ini utamanya masih dipengaruhi dua faktor, yaitu regulasi dan birokrasi. Padahal, pemerintah pun telah berupaya mendorong investasi melalui reformasi struktural dengan UU Cipta Kerja.

“Lagi-lagi problemnya soal birokrasi dan regulasi. Nah, sehingga Family Office itu harus mempertimbangkan betul dua hal komponen itu yang memperlambat laju investasi kita,” katanya.

Jika pemerintah dapat menyelesaikan permasalahan regulasi dan birokrasi tersebut, kata Said, maka investasi akan mengalir deras ke Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri keuangan dan kepala bank sentral dari Kelompok 20 (G20) atau Finance Minister and Central Bank Governer (FMCBG) akan menerbitkan dokumen konsensus mengenai tema-tema ekonomi utama pada akhir pertemuan di Rio de Janeiro pekan depan. Komunike sempat gagal tercapai, lalu terdapat perkembangan setelah adanya langkah memisahkan konsensus ekonomi dari isu-isu geopolitik.

Sebelumnya, perbedaan pendapat mengenai perang di Palestina dan Ukraina menggagalkan lahirnya komunike dalam pertemuan para menteri keuangan negara-negara G20 di Sao Paulo, Brasil, pada Februari lalu.

Bisnis.com, JAKARTA - Kontestasi Pilpres AS 2024 telah berlangsung panas sejak debat perdana pada Juni 2024. Berbeda dengan periode sebelumnya, terjadi berbagai 'drama' pesta politik lima tahunan tersebut. Mulai dari penembakan Donald Trump hingga mundurnya Joe Biden dari pencalonannya di pemilihan umum.

Banyak peristiwa yang telah berlangsung dari Pilpres AS 2024 dalam perebutan kursi Kepresidenan antara Joe Biden dari Partai Demokrat dan Donald Trump dari Partai Republik. Persaingan diantara keduanya telah berlangsung dengan panas dan menjadi sorotan miliaran pasang mata di seluruh dunia.

Berdasarkan jajak pendapat Reuters/Ipsos yang dilakukan pada awal Januari 2024 juga menunjukkan bahwa keduanya tampak seri, mencerminkan memulai tahun pemilu dengan persaingan dengan ketat.

Sederet Drama Pilpres AS 2024

Lantas, apa saja ‘drama’ yang telah terjadi dalam persaingan antara keduanya, yang juga telah menjadi perhatian masyarakat AS dan dunia?

1. Duel Joe Biden vs Trump Jilid 2

Usai debat perdana pada Juni 2024 lalu, terdapat persaingan dari hasil penampilan antara keduanya. Analis Partai Demokrat yang bekerja pada kampanye Biden pada 2020 menyebutnya sebagai bencana.

Biden kemudian berjanji mengalahkan Trump pada November mendatang. Ia tidak memberikan tanda-tanda untuk mempertimbangkan keluar dari persaingan setelah penampilan debat yang kurang baik.

”Saya tidak berjalan semudah dulu, saya tidak berbicara selancar dulu, saya tidak berdebat sebaik dulu. Saya tidak akan mencalonkan diri lagi jika saya tidak percaya dengan sepenuh hati dan jiwa bahwa saya bisa melakukan pekerjaan ini. Taruhannya terlalu tinggi," kata Biden, dikutip dariReuters.

Penampilan yang ‘goyah’ tersebut kemudian mengancam kampanye Biden dan memicu serangan dari Partai Republik. Trump kemudian memanfaatkan kesalahan Biden.

“Saya benar-benar tidak tahu apa yang dia katakan mengenai hal ini, dan saya rasa dia juga tidak tahu apa yang dia katakan,” jelas Trump, dikutip dariBloomberg.

2. Penembakan Donald Trump

Donald Trump pada Sabtu (13/7) tertembak saat melakukan kampanye di Butler, Pennsylvania. Peluru tembakan tersebut telah mengenai telinga Trump sehingga membuatnya bercucuran darah.

Ia kemudian terlihat meringis dan mengepalkan tinju ke udara sebelum meninggalkan panggung tempat ia berpidato, dan berteriak “Lawan! Lawan! Lawan!"

Trump kemudian hadir pada malam pertama Konvensi Nasional Partai Republik pada Selasa (16/7) sambil menerima tepuk tangan meriah dari para pendukungnya. Ia tampil dengan perban tebal yang menutupi satu sisi telinganya.

Upaya penembakan Trump kemudian dengan segera mengubah dinamika kampanye presidensial. Usai peristiwa penembakkan tersebut, Biden juga berupaya untuk meredakan ketegangan.

“Tidak ada tempat di Amerika untuk kekerasan semacam ini,” jelas Biden dalam pidato di Gedung Putih pada Minggu (14/7) dan dikutip dariReuters.

Perbesar

3. Joe Biden Terkena Covid

Tak lama setelah insiden penembakan Donald Trump, Joe Biden kembali dinyatakan positif Covid-19 dengan gejala ringan. Ia kemudian terpaksa membatalkan pidatonya di Las Vegas dan berencana untuk kembali ke Delaware.

“[Presiden Joe Biden berencana kembali ke Delaware] di mana ia akan mengisolasi diri dan akan terus menjalankan semua tugasnya secara penuh selama waktu tersebut,” jelasnya, seperti dikutip dari Bloomberg.

Biden yang tidak menggunakan masker mengacungkan jempol kepada wartawan dan menurutkan bahwa ia merasa baik-baik saja, sebelum menaiki Air Force One beberapa menit setelah diagnosisnya diumumkan. Joe Biden tampak berjalan perlahan menaiki tangga, saat menaiki pesawat Kepresidenan AS.

Kala Biden menjalani isolasi di rumah liburannya di Rehoboth Beach, Delaware,The New York Timespada Kamis waktu setempat (18/7) kemudian melaporkan bahwa Biden mulai menerima gagasan bahwa dirinya mungkin tidak dapat memenangkan pilpres pada 5 November 2024 nanti dan harus keluar dari pencalonan.

CBS Newspada Jumat (19/7) juga melaporkan bahwa dua anggota senior demokrat, yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menuturkan bahwa mereka yakin Presiden AS Joe Biden meninggalkan pilpres dalam tiga hingga lima hari.

4. Joe Biden Mundur dari Pencalonan

Secara mengejutkan, Biden kemudian mundur dari Pilpres AS 2024 dengan mengumumkan pernyataan resmi di media sosial X pada Senin (22/7) pukul 01.13 waktu setempat.

Biden kemudian juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada rakyat AS karena berhasil mengatasi pandemi yang terjadi sekali dalam satu abad dan krisis ekonomi terburuk sejak Depresi Besar (The Great Depression).

Ia juga berpendapat bahwa warga Negeri Paman Sam telah melindungi dan mempertahankan demokrasi, merevitalisasi dan memperkuat aliansi AS di seluruh dunia.

"Merupakan kehormatan terbesar dalam hidup saya untuk melayani sebagai Presiden Anda. Dan meskipun saya berniat untuk mencalonkan diri kembali, saya percaya bahwa ini adalah kepentingan terbaik bagi partai saya dan negara bagi saya untuk mundur dan hanya berfokus pada pemenuhan tugas saya sebagai Presiden selama sisa masa jabatan saya," pungkas Biden.

5. Kamala Harris vs Donald Trum

Wakil Presiden AS Kamala Harris mendapat dukungan langsung dari Joe Biden untuk menggantikan dirinya di ajang Pilpres AS 2024. kemudian Kamala menjadi sosok yang kuat dari Partai Demokrat untuk mengalahkan Trump.

Dia merasa terhormat mendapat dukungan dari Presiden AS Joe Biden.

"Niat saya adalah untuk mendapatkan dan memenangkan Pilpres AS. Saya akan melakukan segalanya dengan kekuatan saya untuk menyatukan Partai Demokrat , dan menyatukan bangsa kit, untuk mengalahkan Donald Trump," ujar Kamala dalam keterangan resmi dikutip dari Bloomberg, Senin (22/7/2024).

Perbesar

Menurut seseorang yang mengetahui dan berbicara tanpa menyebut nama, tim kampanye Kamala Harris telah mulai untuk menghubungi para delegasi untuk menopang dukungan mereka menjelang pemungutan suara virtual untuk menominasikan kandidat secara resmi pada Agustus 2024.

"Niat saya adalah untuk mendapatkan dan memenangkan Pilpres AS. Saya akan melakukan segalanya dengan kekuatan saya untuk menyatukan Partai Demokrat , dan menyatukan bangsa kit, untuk mengalahkan Donald Trump," terang Kamala dalam keterangan resmi dikutip dariBloomberg.

Di lain sisi, Trump mengatakan pada Minggu (21/7) bahwa Harris akan lebih mudah dikalahkan dalam pemilihan November 2024 nanti dibandingkan Biden.

Bisnis.com, JAKARTA - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mencatatkan laba sebesar Rp356 miliar pada semester I/2024 seiring dengan kenaikan jumlah kendaraan yang dilayani pada periode tersebut.

Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin mengungkapkan, perolehan pendapatan konsolidasi perseroan meningkat 9% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, menjadi Rp2,56 triliun sepanjang semester I/2024.

"Hal ini menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam industri penyeberangan. Kami melihat tren positif dalam kinerja keuangan kami, yang merupakan hasil dari komitmen untuk terus mengoptimalisasi layanan dan operasional,” ujar Shelvy dalam keterangan resminya, Senin (22/7/2024),

Salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan pendapatan adalah peningkatan jumlah penumpang dan kendaraan yang dilayani. Dia memaparkan, pada semester I/2024, ASDP berhasil melayani 5,89 juta penumpang dan 11,42 juta kendaraan di seluruh Indonesia.

Dia menuturkan, jumlah kendaraan yang dilayani naik sebesar 29% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pada periode yang sama, ASDP juga mencatat peningkatan dalam volume barang yang diangkut, mencapai 0,7 juta ton. Peningkatan ini berkontribusi pada pertumbuhan pendapatan perusahaan, terutama dari sektor logistik yang menjadi penopang utama kinerja ASDP.

ASDP juga telah memperkuat armada kapalnya dengan total 208 unit kapal yang beroperasi hingga semester I/2024 yang melayani 314 lintasan di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, segmen komersial menyumbang 78,3% dari total pendapatan atau sebesar Rp1,031 triliun, sementara lintasan perintis menyumbang 21,7% atau sebesar Rp285 miliar.

Shelvy melanjutkan, rasio likuiditas perseroan berada dalam kondisi likuid dan memiliki kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajiban jangka pendeknya. Selanjutnya, pada semester I/2024, ASDP berhasil membukukan nilai EBITDA positif sebesar Rp1,08 triliun.

Dia menambahkan, inovasi digital yang diterapkan ASDP berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Upaya seperti transformasi sistem pemesanan tiket online dan manajemen operasional berbasis teknologi, telah membantu dalam peningkatan efisiensi dan optimalisasi layanan.

Dalam upaya menjaga stabilitas bisnis, ASDP terus berfokus pada program-program berkelanjutan dan peningkatan infrastruktur. ASDP menargetkan pendapatan sebesar Rp 5,710 triliun dengan laba bersih sekitar Rp 733 miliar pada 2024. Target ini didukung oleh pembukaan delapan lintasan perintis baru dan pengembangan berbagai pelabuhan utama, termasuk Pelabuhan Merak dan Bakauheni.

“Pencapaian ini adalah bukti bahwa strategi kami dalam meningkatkan layanan dan operasional telah berjalan. Kami akan terus berupaya untuk menjaga dan meningkatkan kinerja keuangan kami, serta memberikan layanan terbaik bagi pengguna jasa," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Nasib Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 milik Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming berada dalam dilema. Di satu isi, pasangan tersebut harus merealisasikan janji politik kepada masyarakat. Di sisi lain, anggaran terbatas akibat menggunungnya warisan utang Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Belanja yang semakin jor-joran, mulai dari makan siang gratis atau makan bergizi gratis (MBG) yang direncanakan pada tahun depan senilai Rp71 triliun, kenaikan gaji PNS, food estate, Ibu Kota Nusantara (IKN), serta program-program prioritas lainnya membutuhkan dana jumbo.

Teranyar, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan sinyal kenaikan gaji bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun depan, termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di dalamnya.

Airlangga menyatakan penyesuaian gaji ASN pada tahun depan mengacu pada kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) untuk tahun anggaran 2025.

“Kalau [disebutkan] penyesuaian, kan ke atas,” katanya, Jumat (19/7/2024).

Secara otomatis, sinyal tersebut jika benar terealisasikan, akan berujung pada semakin bertambahnya porsi belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Melihat kenaikan gaji PNS pada tahun ini saja yang sebesar 8% dan untuk pensiunan PNS sebesar 12% saja, sepanjang semester I/2024 telah mencatatkan adanya kenaikan belanja pegawai hingga 15,4% (year-on-year/yoy). Naik sekitar Rp20,6 triliun dari tahun lalu Rp134,2 triliun menjadi Rp154,8 triliun.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finane (Indef) Tauhid Ahmad menuturkan bahwa belanja tersebut memang akan otomatis menambah beban belanja pemerintah pusat dan tidak menjadi masalah, apabila pemerintah mengimbanginya dengan belanja modal yang lebih tinggi dari belanja pegawai, karena akan lebih berdampak terhadap ekonomi.

Setidaknya, jikalau pun terjadi kenaikan gaji bagi para PNS, perlu disetarakan dengan besaran kenaikan upah buruh.

Hal yang menjadi masalah, kata Tauhid, bahwa defisit APBN untuk tahun ini saja sudah diproyeksikan akan mencapai 2,7% dari PDB atau sekitar Rp609,7 triliun. Jauh dari posisi awal rencana APBN 2024 yang berada di angka 2,29%.

Defisit yang semakin lebar membayangi APBN milik Prabowo di tahun pertamanya, karena pemerintah juga memiliki kewajiban pembayaran utang jatuh tempo.

"Pasti otomatis tambah beban APBN," tuturnya, Minggu (21/7/2024).

Perbesar

Makan Siang Gratis

Suka atau tidak, Prabowo Subianto kini terbelenggu janji politiknya yaitu merealisasikan program makan siang gratis. Bisnis pernah menghitung, anggaran makan bergizi gratis diproyeksikan bakal tembus lebih dari Rp253,8 triliun per tahun, belum termasuk susu gratis.

Jumlah ini pun juga untuk 70,5 juta calon penerima makan siang gratis mulai dari bayi lima tahun (balita) hingga siswa sekolah menengah pertama (SMP). Belum termasuk siswa SMA dan Ibu Hamil.

Dengan mengalikan total penerima dengan bujet Rp15.000 per anak, artinya kebutuhan untuk makan siang gratis per harinya mencapai Rp1,06 triliun.

Melalui asumsi pemberian makan gratis sebanyak 20 kali dalam satu bulan, artinya pemerintah perlu menyiapkan anggaran sejumlah Rp21,15 triliun. Alhasil untuk satu tahun, Bendahara Negara perlu merogoh kocek senilai Rp253,8 triliun untuk memberikan makan siang gratis kepada 70,5 juta anak.

Meski demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan presiden terpilih telah sepakat untuk melakukan implementasi tersebut secara bertahap dan untuk tahun pertama dialokasikan senilai Rp71 triliun.

“Bapak Prabowo telah menyampaikan beliau telah menyetujui program makanan bergizi gratis dilaksanakan secara bertahap,” ujarnya dalam konferensi pers, Senin (24/6/2024).

Sri Mulyani menyampaikan program dengan alokasi anggaran sekitar Rp71 triliun tersebut telah direcanakan masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Perbesar

Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi menegaskan program makan siang gratis atau makan bergizi gratis baru disimpulkan sampai alokasi anggaran senilai Rp71 triliun pada 2025.

Hasan dengan tegas membantah informasi lain terkait perkembangan program ini. Termasuk, soal alokasi anggaran makan siang gratis menjadi Rp7.500 per orang saat kepemimpinan Prabowo-Gibran. Dia juga menuturkan sejauh ini pihaknya masih melakukan riset dan uji coba atau pilot project terkait program makan bergizi gratis ini.

"Nantinya, hasil uji coba ini bakal menjadi landasan untuk mencapai kesimpulan mulai dari harga hingga menu makanan untuk tiap anak," ujarnya.

Warisan Utang Jokowi

Belum resmi menjabat sebagai presiden, Prabowo dan Gibran harus dihadapkan oleh kewajiban pembayaran utang jatuh tempo.

Data Kementerian Keuangan menunjukkan, jumlah utang pemerintah yang jatuh tempo pada 2025 sebesar Rp800,33 triliun, yang terdiri dari jatuh tempo Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp705,5 triliun dan pinjaman sebesar Rp94,83 triliun.

Sementara itu, utang jatuh tempo juga tercatat tinggi pada 2026 dan 2027, yang masing-masingnya mencapai Rp803,19 triliun dan Rp802,61 triliun. Dengan demikian, utang jatuh tempo pemerintah pada 3 tahun mendatang tembus Rp2405 triliun.

Perbesar

Pandemi Covid-19 menjadi alasan pemerintah, karena kala itu Bendahara Negara yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawari menarik utang Rp1.000 triliun untuk belanja tambahan pada saat penerimaan negara mengalami penurunan dalam.

Bila APBN 2025 senilai Rp3.500 triliun, dan dengan pembayaran utang jatuh tempo Rp800 triliun, artinya ruang Prabowo untuk belanja semakin minim.

"Untuk bayar utang jatuh tempo Rp800 triliun, defisit saat ini 2,7% sekitar Rp600 triliun. Artinya untuk bayar itu semua ya dengan utang baru lagi, kalau enggak, enggak ada duit juga [pemerintah]," tutur Ekonom Senior Indef Tauhid Ahmad.