Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana berkomitmen untuk mempercepat hadirnya dana pariwisata berkelanjutan atau Indonesia Tourism Fund (ITF) di Indonesia. Pemerintah, kata Widi, masih terus mengkaji rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tersebut.

“Itu nanti kita informasikan lebih lanjut ya. Kami masih mengkaji, kita lagi pelajari, tentunya itu akan diteruskan,” kata Widi, Kamis (31/10/2024).

Widi sebelumnya berkomitmen melanjutkan momentum pengembangan pariwisata Tanah Air. Dia turut mengungkap program kerja prioritas yang akan dilakukan dalam enam bulan ke depan.

Keempat program itu yakni hearing aspirasi transformasi pariwisata dengan pihak-pihak terkait dan Tourism 5.0 seperti pemasaran Calendar of Events berbasis digital dan AI travel assistance.

Selain itu, perumusan grand strategy penggunaan Indonesia Quality Tourism Fund untuk diversifikasi atraksi nusantara dan acara berskala internasional serta merancang kerja sama dengan instansi kelas dunia untuk transfer of knowledge guna mewujudkan sekolah unggulan pariwisata kelas dunia.

Adapun regulasi terkait dana pariwisata dicanangkan pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Rancangan berupa Peraturan Presiden (Perpres) sudah masuk ke meja Presiden Jokowi usai melalui serangkaian pembahasan.

Dalam catatan Bisnis, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno kala itu mengharapkan agar regulasi ini dapat rampung sebelum masa pemerintahan Presiden Jokowi berakhir pada Oktober 2024 dan berlaku mulai 2025.

“Inginnya sebelum Oktober 2024, diterapkannya 2025. Jadi [terbitnya] bisa September bisa Oktober,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Indonesia Tourism Fund nantinya akan diarahkan untuk mendanai kegiatan-kegiatan internasional, utamanya yang berdampak besar terhadap ekonomi nasional seperti F1 Powerboat dan MotoGP. Pada tahap awal, sumber dana ITF berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) senilai Rp2 triliun.

Sementara itu, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (Gipi) sempat mengusulkan agar dana pariwisata berkelanjutan dikelola oleh badan layanan umum. “Kita kepikiran bikin BLU khusus pengelola dana pariwisata, itu [sumber dananya] nanti bisa diambil dari APBN,” kata Ketua Umum Gipi Hariyadi Sukamdani, Jumat (10/5/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat indeks kepercayaan industri (IKI) pada Oktober berada di level ekspansi sebesar 52,75 atau naik 0,27 poin dibandingkan dengan September 2024 yang mencapai 52,48 dan lebih tinggi daripada Oktober 2023 lalu sebesar 50,70.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan indeks tersebut ditopang oleh ekspansi dari 22 subsektor yang memiliki kontribusi terhadap PDB industri pengolahan nonmigas sebesar 97,7%. Sementara terdapat 1 subsektor yang mengalami kontraksi pada periode ini.

"Subsektor dengan nilai IKI tertinggi pada oktober 2024 adalah industri minuman dan barang galian nonlogam, sedangkan subsektor yang mengalami kontraksi adalah industri kayu, barang dari kayu dan gabus," kata Febri dalam rilis IKI, Kamis (31/10/2024).

Nilai IKI bulan ini ekspansif lantaran didorong kenaikan nilai pada variabel persediaan produk yang mengalami kenaikan 0,01 poin menjadi 55,86. Kemudian, nilai IKI variabel produksi ekspansif dan meningkat sebesar 1,44 poin dari 51,12 pada bulan lalu menjadi 52,56 pada Oktober 2024.

Sementara itu, terdapat perlambatan ekspansi nilai IKI pada variabel pesanan baru yang melambat 0,33 poin dari 51,95 pada September 2024 menjadi 51,62 pada Oktober 2024.

"Melambatnya pesanan dari ekspor terutama karena kondisi pasar global yang saat ini sedang lesu meski demand dari ekspor relatif lesu, namun demand pasar domestik atas produk manufaktur pada oktober meningkat tinggi," tuturnya.

Dari segi optimisme pelaku usaha terhadap kondisi usahanya 6 bulan ke depan meningkat ke angka 73,3% lebih tinggi dibandingkan dengan bulan lalu sebesar 71,5%. Nilai optimisme bulan ini kembali meningkat setelah mengalami penurunan sejak Juli lalu.

Di samping itu, sebanyak 21,8% pelaku usaha menyatakan kondisi usahanya stabil selama 6 bulan mendatang. Angka ini menurun 1,3% dibandingkan dengan persentase bulan sebelumnya.

"Itu disebabkan karena munculnya optimisme dari pelaku indsutri atas pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan juga pemilihan kabinet merah putih, industri melihat hal tersebut sebagai hal positif yang membuat mereka optimis untuk menjalankan usaha industrinya ke depan," tuturnya.

Di sisi lain, pesimisme pelaku usaha terhadap kondisi usaha 6 bulan ke depan sebesar 4,9% turun dari 5,4% pada September 2024. Hal ini ditenggarai masih melemahnya pertumbuhan ekonomi global yang berada di angka 3,5% pada 2023.

Kondisi tersebut tercerminkan dari nilai ekspor industri pengolahan nonmigas mencapai US$16,5 miliar pada September 2024, mengalami penurunan sebesar 6,38% month-to-month (mtm).

"Hal yang sama juga terjadi pada volume ekspor yang mengalami penurunan 6,43% dibandingkan bulan sebelumnya, menjadi 10,9 juta ton," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonomi China menunjukkan tanda-tanda stabilisasi setelah Beijing mengeluarkan langkah-langkah stimulus paling berani sejak pandemi. Meski demikian, Pilpres AS pekan depan menghadirkan ketidakpastian pada pemulihan yang sedang berlangsung.

Aktivitas pabrik secara tak terduga meningkat pada Oktober setelah lima bulan kontraksi. Purchasing managers' index (PMI) manufaktur resmi naik menjadi 50,1, lebih tinggi dari perkiraan ekonom 49,9.

Bisnis.com, JAKARTA - Colliers Indonesia menyebut, wacana moratorium pembangunan hotel di Bali dinilai dapat memengaruhi investasi di sektor pariwisata, apabila jadi diterapkan.

Director of Hospitality Services Colliers Indonesia Satria Wei menyampaikan, penerapan moratorium cukup berdampak bagi investor yang berencana atau ingin berinvestasi di Bali.

Kendati begitu, hal ini tidak terlalu memberikan dampak signifikan bagi investor yang sudah mendapatkan izin dan lokasi yang tepat, terutama secara regulasi.

“Oleh sebab itu, walaupun moratorium berdampak terhadap area di area Bali Selatan, terlihat ada efek positif bagi area lainnya,” kata Satria dalam keterangannya, Kamis (31/10/2024).

Di sisi lain, Colliers Indonesia melihat wacana moratorium ini tidak terlalu memengaruhi konstruksi dan pembangunan hotel yang saat ini tengah berlangsung. Namun, hal ini baru akan terasa di masa mendatang.

Lebih lanjut, Satria mengatakan bahwa wacana moratorium dapat berdampak positif jika dilakukan dengan benar, penuh strategi, dan terbuka.

Artinya, implementasi yang dilakukan harus sesuai dengan rencana, sehingga target yang ingin dicapai juga terealisasikan dengan benar.

Untuk itu, perlu strategi yang tepat dan matang, termasuk pemilihan area yang memang seharusnya memberlakukan moratorium ini. Sebab apabila semua tidak sesuai, maka akan berakibat pada hasil yang tidak semestinya.

Menurutnya, moratorium ini membawa hasil yang positif, tidak hanya dalam distribusi pembangunan, tetapi juga terhadap penghasilan dan kesejahteraan bagi daerah lainnya.

Dia memperkirakan, pembangunan di area lain dapat mengalami peningkatan, terutama bagi area yang menawarkan ataupun memiliki karakter yang serupa, atau bahkan sama dengan area Bali Selatan.

Saat ini, pemerintah pusat tengah meninjau kebijakan untuk wacana moratorium pembangunan hotel di wilayah Bali, utamanya di Bali Selatan. Wacana ini sebelumnya diusulkan oleh Pemerintah Provinsi Bali guna mendorong terbentuknya pariwisata yang berkualitas di Pulau Dewata itu.

Tidak hanya soal moratorium pembangunan akomodasi pariwisata, lebih jauh usulan ini berkaitan dengan isu alih fungsi lahan sawah menjadi lahan komersil dan pengaturan perizinan Online Single Submission (OSS) yang tidak melibatkan daerah.

“Saya terkaget-kaget selaku pejabat, hanya lihat di Tiktok viral ada pemotongan tebing, tidak tahu kami sudah ada tiba-tiba, ada lagi kelab pantai besar di Tabanan dan Denpasar kami tidak tahu juga jadi terbengong-bengong saja,” ujar Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya, Sabtu (7/9/2024).

“Kita lihat masifnya alih fungsi lahan kemudian banyak penjualan miras bebas di warung kecil, yang harusnya beli di restoran atau hotel tapi beli di pedagang kecil dan bulenya mabuk kemudian berulah,” sambung Sang Made.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) mengaku siap menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait skema penyaluran BBM subsidi diubah menjadi bantuan langsung tunai (BLT).

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati sendiri sebelumnya dipanggil Prabowo menghadiri rapat terbatas (ratas) terkait subsidi pada Rabu (30/10/2024) siang.

Nicke dipanggil bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih seperti Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, hingga Menteri Perdagangan Budi Santoso.

VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso pun mengakui pertemuan itu membahas subsidi. Namun, terkait detil skema masih dalam kajian pemerintah. Kendati, jika skema penyaluran BBM subsidi berubah menjadi BLT, Pertamina siap mengikuti arahan.

"Seperti yang disampaikan PCO [Presidential Communication Office], skemanya masih dikaji pemerintah. Pertamina sebagai penyalur tentu akan melaksanakan arahan pemerintah nantinya," jelas Fadjar kepada Bisnis, Kamis (31/10/2024).

Dalam kesempatan terpisah, Fadjar menyatakan pihaknya siap jika penyaluran BBM subsidi menjadi berbentuk BLT. Ini lantaran Pertamina sudah mempersiapkan infrastrukturnya, seperti MyPertamina.

Dia menjelaskan, saat ini pendaftaran QR Code untuk pembelian Pertalite dan Solar subsidi terus dilakukan lewat aplikasi MyPertamina. Oleh karena itu, Pertamina memiliki data masyarakat yang berhak mendapat subsidi.

"Nah, ke depan memang jika ada kebijakan seperti itu [penyaluran subsidi jadi BLT], kami tinggal memanfaatkan data yang sudah kami miliki di MyPertamina sehingga nantinya penyaluran subsidi mungkin bisa lebih tepat sasarannya," jelas Fadjar kepada wartawan di Mal Kota Kasablanka, Jakarta, Selasa (22/10/2024) lalu.

Fadjar pun menuturkan, saat ini pendataan untuk pembeli Solar di MyPertamina sudah mencapai 100%. Sementara itu, untuk pendaftaran QR Code pembeli Pertalite masih berproses.

Menurutnya, jika pendataan pembeli pertalite sudah mencapai 100%, maka pihaknya kian siap menyalurkan BBM subsidi menjadi BLT berdasarkan data yang dimiliki Pertamina.

"Konsumsi terbesar kan masih di Pertalite ya, nanti ketika memang mungkin sudah 100% penerapan QR Code untuk Pertalite, ya datanya sudah ada, berarti tinggal pelaksanaan," ucap Fadjar.

Wacana mengubah skema penyaluran BBM subsidi menjadi BLT kian kencang berembus. Prabowo pun telah memanggil para menteri dan pemangku kepentingan terkait untuk mengeksekusi rencana tersebut pad Rabu (30/10/2024).

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan, pada ratas tersebut Prabowo meminta para menteri dan kepala badan agar mempertajam soal pemberian subsidi. Ini dilakukan agar subsidi lebih tepat sasaran baik penerima dan alokasinya.

Hasan juga membenarkan bahwa nantinya skema pemberian subsidi akan langsung ke masyarakat penerima manfaat.

"Ya sekarang lagi mempertajam data-data, supaya masyarakat yang menerima itu tepat. Jadi tidak ada lagi subsidi yang salah sasaran. Jadi tepat sasaran, subsidinya ke orang gitu," kata Hasan di lokasi.

Prabowo pun disebut menugaskan para menteri dan pejabatnya agar menuntaskan soal pendataan penerima subsidi ini dalam kurun waktu dua pekan.

Ini termasuk menelusuri Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di beberapa instansi/lembaga. Badan Pusat Statistik (BPS) pun telah ditugaskan untuk memimpin pendataan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut pemerintah masih menggodok soal subsidi energi tepat sasaran kepada masyarakat.

Dia menyebut salah satu alternatif bentuk subsidi yang tengah dibahas adalah dalam bentuk langsung ke masyarakat. Untuk diketahui, pemerintah sedang mengkaji rencana skema penyaluran subsidi langsung ke masyarakat. Pemerintahan Prabowo Subianto ingin agar subsidi itu lebih tepat sasaran dan langsung ke penerimanya.

Oleh sebab itu, Prabowo pun memanggil Bahlil, Komisaris Utama sekaligus Independen PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri serta Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudiyanto ke Istana Kepresidenan hari ini, Kamis (31/10/2024), guna membahas hal tersebut.

Usai pertemuan itu, Bahlil mengaku ditunjuk sebagai ketua tim untuk melakukan pemerincian rencana subsidi tepat sasaran itu.

"Ya itu tidak jauh beda dari apa yang disampaikan kemarin oleh Kepala

Kantor komunikasi Kepresidenan. Kami bagian detailing-nya. Data [penerima subsidi] harus sama, harus tepat sasaran, jangan yang kita kasih subsidi bukan yang tepat sasaran," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Bahlil pun membenarkan bahwa ada rencana pemerintah untuk di antaranya menyalurkan subsidi energi langsung dalam bentuk tunai. Namun, itu hanya menjadi salah satu dari sekian opsi yang ada.

"Ada beberapa formulasi. Salah satu alternatifnya seperti itu [langsung bentuk tunai]. Nanti itu keputusannya akan disampaikan setelah tim ini bekerja, selesai, kami akan lapor kepada bapak presiden," ujarnya.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto disebut akan mengubah skema penyaluran subsidi energi yakni langsung ke penerima.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan, Presiden Prabowo menggelar rapat bersama dengan sejumlah menteri dan kepala badan guna membahas subsidi nenergi.

Pada ratas tersebut, Prabowo meminta para menteri dan kepala badan agar mempertajam soal pemberian subsidi agar lebih tepat sasaran baik penerima dan alokasinya.

Hasan juga membenarkan bahwa nantinya skema pemberian subsidi akan langsung ke masyarakat penerima manfaat.

"Ya sekarang lagi mempertajam data-data, supaya masyarakat yang menerima itu tepat. Jadi tidak ada lagi subsidi yang salah sasaran. Jadi tepat sasaran, subsidinya ke orang gitu," kata Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) mendukung kebijakan pemerintah untuk menghapus bukukan utang bank 6 juta petani dan nelayan dalam skema kredit usaha tani (KUT).

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa utang yang melilit 6 juta petani dan nelayan senilai Rp8,3 triliun itu merupakan utang masa lalu sejak 1998–1999. Adapun, langkah pemutihandan penghapus bukukan utang petani ini dilakukanuntuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

“Orang kalau punya utang kan beban, dan itu utang sudah hampir 26 tahun,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Oleh karenanya, Kemenkop mendukung kebijakan pemutihan yang akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto.

“Menurut hemat kami, kita dukung kebijakan pemerintah untuk menghapuskan, hapus bukukan dan menghapus tagih-kan utang-utang yang menjerat petani-petani dalam skema kredit usaha tani,” ujarnya.

Di samping itu, Budi juga mengkhawatirkan utang yang berlangsung selama 25 tahun lebih itu membebani keberlangsungan hidup anak dan cucu para petani.

“Itu [utang] sudah lama juga. Kasihan, jangan-jangan orangnya udah pada nggak ada [meninggal dunia]. Coba saja bayangin 25 tahun lalu kalau umurnya 40 tahun—50 tahun, sudah tua, kasihan anak cucunya,” tuturnya.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto akan melakukan pemutihan utang bank 6 juta petani dan nelayan. Aturan itu kabarnya akan terbit dalam waktu dekat.

Adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mengungkap bahwa ada jutaan petani dan nelayan yang masih terbebani utang lama sejak krisis moneter 1998 silam.

Kendati penghapusan buku telah dilakukan, namun hak tagih dari bank belum dihapus. Imbasnya, 6 juta petani dan nelayan tidak bisa mengajukan pinjaman ke perbankan lantaran Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ditolak Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Ternyata semua utang ini sudah dihapus bukukan sudah lama dan sudah diganti oleh asuransi perbankan, tetapi hak tagih dari bak belum dihapus sehingga 5–66 juta [petani dan nelayan] tidak bisa dapat kredit, mereka ke rentenir dan pinjol [pinjaman online],” kata Hashim di Menara Kadin Indonesia, Rabu (23/10/2024).

Hal inilah yang kemudian mendasari rencana Prabowo untuk menerbitkan aturan pemutihan utang bank bagi 6 juta petani dan nelayan. Nantinya melalui kebijakan tersebut, Hashim mengatakan bahwa para nelayan dan petani ini berhak untuk mengajukan pinjaman ke perbankan.

“Tidak akan ditutup SLIK-nya di OJK,” ujarnya.

Dia mengharapkan, adanya kebijakan ini dapat berdampak positif, tidak hanya kepada 6 juta debitur, tetapi juga untuk keluarganya. “Dengan demikian 6 juta debitur itu kan ada istri, ada anak ada keluarga, 30–40 juta manusia akan nanti dapat dampak yang positif,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance alias Indef mengoreksi hasil studinya terkait hasil kontribusi program makan bergizi gratis ke perekonomian Indonesia pada tahun depan.

Sebelumnya, Indef menyatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berkontribusi hingga Rp4.510 triliun ke produk domestik bruto (PDB) pada 2025. Kendati demikian, kini Indef menyatakan program PDB 'hanya' berkontribusi Rp14,61 triliun ke PDB pada tahun depan.

Indef sendiri melakukan studi berdasarkan proyek percontohan (pilot project) yang sudah dilakukan di sejumlah daerah oleh GoTo Group sejak Mei 2024. Hasilnya, program MBG menunjukkan efek pengganda (multiplier effect) yang cukup besar.

Lewat siaran persnya, Indef menjelaskan bahwa program MBG dapat mendorong pertumbuhan PDB sebesar 0,06% atau sekitar Rp 14,61 triliun pada tahun 2025. Selain itu, anggaran program MBG diyakini dapat mendorong pertumbuhan penyerapan tenaga kerja sebesar 0.19% dan mendorong pertumbuhan upah tenaga kerja sebesar 0.39%.

Pada sisi lain, alokasi belanja MBG ini akan mendorong pertumbuhan impor sebesar 0,24%, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekspor yaitu 0,13%, dan investasi dalam negeri senilai 0.06%.

Oleh sebab itu, Indef menyimpulkan program MBG perlu terdesentralisasi menggunakan sumber pangan dan bahan baku lokal sehingga biaya distribusi lebih murah, mengurangi nilai impor, dan meningkatkan kesejahteraan petani serta UMKM.

Angka Sebelumnya Dikoreksi

Sebelum dikoreksi, Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti menjelaskan bahwa peningkatan Rp1 triliun terhadap belanja pendidikan akan mendorong peningkatan nilai PDB sekitar Rp63,52 triliun.

"Nah, anggaran Makan Bergizi Gratis yang ditetapkan kemarin Rp71 triliun pada 2025 akan mendorong PDB sekitar Rp4.510 triliun atau kalau kita hitung dalam persentase sekitar Rp34,2% dari PDB," ungkapnya dalam diskusi publik Indef secara daring, Kamis (17/10/2024).

Bahkan, Indef telah melakukan estimasi manfaat ekonomi pelaksanaan MBG dari 2025—2029 berdasarkan jumlah sasaran penerima manfaat dan rencana anggaran pertahunnya.

Perinciannya: pada 2025 jumlah sasaran program MBG sebanyak 19,47 juta orang dengan anggaran Rp71 triliun sehingga daya dorong terhadap PDB diperkirakan mencapai Rp4.510 triliun.

Pada 2026, estimasi jumlah sasaran program MBG sebanyak 30,46 juta orang dengan anggaran Rp109,7 triliun sehingga daya dorong terhadap PDB diperkirakan mencapai Rp6.967,2 triliun.

Pada 2027, estimasi jumlah sasaran program MBG sebanyak 41,45 juta orang dengan anggaran Rp149,2 triliun sehingga daya dorong terhadap PDB diperkirakan mencapai Rp9.479,4 triliun.

Pada 2028, estimasi jumlah sasaran program MBG sebanyak 62,17 juta orang dengan anggaran Rp223,8 triliun sehingga daya dorong terhadap PDB diperkirakan mencapai Rp14.219,1 triliun.

Pada 2029, estimasi jumlah sasaran program MBG sebanyak 82,9 juta orang dengan anggaran Rp298,4 triliun sehingga daya dorong terhadap PDB diperkirakan mencapai Rp18.958,8 triliun.

"Nah gampangnya seperi apa? Jadi setiap Rp1.000 yang dikeluarkan oleh MBG maka akan memberikan manfaat hingga Rp63.500 terhadap perekonomian," jelas Esther.

Bisnis.com, JAKARTA — Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) menargetkan 340.000 ton impor beras akan membanjiri pasar Indonesia pada pertengahan Desember 2024.

Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Bulog) Wahyu Suparyono mengatakan bahwa 340.000 ton tersebut merupakan sisa dari kuota impor beras sepanjang tahun ini sebanyak 3,6 juta ton.

“Ini [340.000 ton beras] yang sedang berproses tender internasional. Jadi kesimpulannya 340.000 ton sudah dalam proses tender. Sumbernya [negara asal impor beras] antara lain dari Thailand, India, Myanmar,” kata Wahyu saat ditemui di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Adapun, sebanyak 340.000 ton impor beras itu sedang dalam proses terkait bunyi kontrak, terbit penyerahan, hingga pelabuhan.

“Kami menargetkan [impor beras] selesai pertengahan Desember harus selesai [tiba di Indonesia]. Maksimal mungkin harus cepat,” ungkapnya.

Wahyu mengungkap bahwa nantinya kehadiran impor beras di Indonesia pada pertengahan Desember ini untuk menjaga kestabilan harga di pasar.

Sementara itu, untuk tahun depan, Wahyu menyatakan bahwa Perum Bulog belum ada rencana mengimpor beras. “Kita harus berupaya penyerapan dalam negeri lah. Semangat kita semangat dalam negeri,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wahyu menuturkan bahwa sejatinya stok kebutuhan beras yang dikelola Perum Bulog untuk bantuan pangan adalah sebesar 220.000 ton setiap bulan. Ini artinya, setidaknya Indonesia membutuhkan 2,64 juta ton sepanjang tahun.

“Yang dikelola Bulog, stok kebutuhan untuk bantuan pangan setiap bulan 220.000 ton, tinggal dikalikan satu tahun [2,64 juta ton beras untuk bantuan pangan],” terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) melaporkan bahwa perubahan iklim dapat menurunkan produk domestik bruto atau PDB di negara-negara berkembang di Asia dan Pasifik sebesar 17% pada 2070.

Penurunan ini bahkan dapat meningkat menjadi 41% pada tahun 2100 dalam skenario emisi gas rumah kaca yang tinggi.

Dalam laporan Asia Pacific Climate Report, ADB menyebut kenaikan permukaan air laut dan turunnya produktivitas tenaga kerja akan menyebabkan kerugian terbesar, dengan pendapatan yang lebih rendah dan perekonomian yang rentan akan terkena dampak paling parah.

Selain itu, ADB juga merinci serangkaian dampak buruk yang mengancam kawasan ini. Jika krisis iklim terus meningkat, maka 300 juta orang di kawasan ini akan terancam oleh banjir di wilayah pesisir, dan triliunan dolar aset pesisir akan rusak setiap tahunnya pada tahun 2070.

"Perubahan iklim telah memperburuk kerusakan akibat badai tropis, gelombang panas, dan banjir di kawasan ini, sehingga berkontribusi terhadap tantangan ekonomi dan penderitaan manusia yang belum pernah terjadi sebelumnya," kata Presiden ADB Masatsugu Asakawa dalam keterangan resminya, Kamis (31/10/2024).

Asakawa menuturkan, aksi iklim yang mendesak dan terkoordinasi untuk mengatasi dampak-dampak ini diperlukan sebelum terlambat.

Laporan tersebut menemukan bahwa sentimen masyarakat regional mendukung aksi iklim. Dalam studi persepsi perubahan iklim ADB tahun ini, 91% responden di 14 negara regional mengatakan mereka memandang pemanasan global sebagai masalah serius, sehingga banyak yang menginginkan tindakan pemerintah yang lebih ambisius.

Respons adaptasi perlu dipercepat untuk mengatasi meningkatnya risiko iklim, dan juga perlunya meningkatkan pendanaan iklim yang berfokus pada adaptasi. Laporan ini menilai kebutuhan investasi tahunan bagi negara-negara di kawasan untuk beradaptasi terhadap pemanasan global berkisar antara US$102 miliar hingga US$431 miliar—jauh melebihi US$34 miliar pendanaan adaptasi yang terlacak di kawasan ini pada kurun 2021—2022.

Selain itu, reformasi peraturan pemerintah dan peningkatan kesadaran akan risiko iklim membantu menarik sumber-sumber baru modal iklim swasta, namun diperlukan aliran investasi swasta yang jauh lebih besar.

Dalam hal mitigasi, laporan ini menunjukkan bahwa kawasan ini berada pada posisi yang tepat untuk memanfaatkan energi terbarukan dalam mendorong transisi menuju net zero, dan bahwa memajukan pasar karbon domestik dan internasional dapat membantu mencapai tujuan aksi iklim dengan biaya yang efektif.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) akan segera mengirimkan surat usulan program pemutihan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait kebijakan pemutihan yang menyangkut 6 juta kredit usaha tani (KUT).

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa dirinya akan menyusun surat usulan pemutihan kredit petani kepada orang nomor satu di Indonesia.

Apalagi, Budi mengungkap bahwa tumpukan utang yang menjerat 6 juta petani dan nelayan lewat program KUT mencapai Rp8,3 triliun.

“Kami akan mengupayakan itu segera [kebijakan pemutihan]. Ini draft-nya, suratnya saya mau disusun untuk disampaikan ke Pak Presiden [Prabowo Subianto],” kata Budi Arie saat ditemui di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) itu juga menjelaskan bahwa langkah ini dilakukan karena menyangkut nasib jutaan rakyat kecil, termasuk para petani yang sulit mendapatkan akses pembiayaan lantaran masih terlilit skema KUT.

“Surat dari usulan kami, dari Kementerian Koperasi. Karena ini menyangkut rakyat kecil, 6 juta petani dan nelayan. Kalau tambah KUT [kredit usaha tani] itu 7 juta orang. Kasihan kan? Sebenarnya utangnya nggak seberapa kalau dibanding per orang ya?” tuturnya.

Untuk itu, Budi Arie menyampaikan bahwa Kemenkop akan mengirimkan surat yang berisikan kebijakan pemutihan dan penghapus buku petani kepada Prabowo. “Untuk diambil kebijakan pemutihan, penghapus tagihan dan penghapus bukuan utang-utang petani,” ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto akan melakukan pemutihan utang bank 6 juta petani dan nelayan. Aturan itu kabarnya akan terbit dalam waktu dekat.

Adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo menyebut bahwa Peraturan Presiden (Perpres) mengenai pemutihan utang bank untuk petani dan nelayan sedang disiapkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Atgas.

“Saya berharap minggu depan ya beliau akan tanda tangan Perpres pemutihan 5–6 juta manusia dengan keluarganya akan dapat hidup baru,” ujar Hashim di Menara Kadin Indonesia, Rabu (23/10/2024).

Hashim menjelaskan bahwa semua utang tersebut merupakan utang masa lalu, bahkan ada yang sejak masa krisis moneter 1998. Meski penghapusan buku telah dilakukan, namun hak tagih dari bank belum dihapus.

Imbasnya, banyak nelayan dan petani sulit untuk mengajukan pinjaman ke perbankan lantaran Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ditolak oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Mirisnya, mau tidak mau, lanjut Hashim, 6 juta nelayan dan petani ini akhirnya beralih ke rentenir dan pinjaman online (pinjol) untuk mendapatkan bantuan pendanaan. Hal inilah yang kemudian mendasari rencana Prabowo untuk menerbitkan aturan pemutihan utang bank bagi 6 juta petani dan nelayan.

Nantinya melalui kebijakan tersebut, Hashim mengatakan bahwa para nelayan dan petani ini berhak untuk mengajukan pinjaman ke perbankan. “Tidak akan ditutup SLIK-nya di OJK,” ujarnya.

Dia mengharapkan, adanya kebijakan ini dapat berdampak positif, tidak hanya kepada 6 juta debitur, tetapi juga untuk keluarganya.

“Dengan demikian 6 juta debitur itu kan ada istri, ada anak ada keluarga, 30–40 juta manusia akan nanti dapat dampak yang positif,” terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Sentral Jepang, Bank of Japan (BOJ), mempertahankan suku bunga acuan setelah meningkatnya ketidakpastian mengenai prospek perekonomian dan stabilitas pemerintah setelah hasil pemilu terburuk koalisi yang berkuasa sejak tahun 2009.

Mengutip Bloomberg pada Kamis (31/10/2024), Gubernu BOJ, Kazuo Ueda, dan anggota dewan lainnya mempertahankan tingkat suku bunga tanpa jaminan di sekitar 0,25%, menurut pernyataannya pada hari Kamis. Hasil tersebut sesuai dengan ekspektasi oleh 52 dari 53 ekonom yang disurvei oleh Bloomberg.

Hasil pemilu yang paling lemah dalam 15 tahun terakhir bagi Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa melemahkan kekuatan mereka untuk melakukan langkah-langkah ekonomi dan dengan gesit berkoordinasi dengan BOJ.

Pemilihan presiden AS juga akan berlangsung pada minggu depan, membuat investor waspada terhadap potensi volatilitas di pasar.

Bank sentral mengatakan pihaknya perlu memperhatikan jalannya perekonomian luar negeri dan perekonomian AS pada khususnya.

Meskipun BOJ menegaskan kembali niatnya untuk menaikkan suku bunga ketika perkiraan inflasi tercapai, BOJ juga menyebutkan tingginya tingkat ketidakpastian di masa depan. BOJ terus mengatakan bahwa mereka memperkirakan tren harga yang mendasarinya akan konsisten dengan target stabilitas 2% pada paruh kedua periode proyeksi tiga tahun yang berakhir pada Maret 2027.

Bank sentral mengurangi pernyataannya mengenai risiko perkiraan inflasi untuk tahun yang berakhir Maret 2025. Namun, mereka tetap berpandangan terdapat risiko upside pada proyeksi harga untuk tahun berikutnya.

Hal ini merupakan indikasi bahwa meskipun terdapat banyak ketidakpastian saat ini, bank sentral melihat tren jangka panjang berada pada jalurnya dan kemungkinan akan menguat, sebuah pandangan yang mendukung kemungkinan kenaikan suku bunga lebih lanjut di masa depan.

Kepala Ekonom di Daiwa Securities, Toru Suehiro, menyebut, secara keseluruhan BOJ mengatakan bahwa mereka berada di jalur yang tepat untuk melanjutkan normalisasi.

“Saya pribadi tidak berpikir bahwa ketidakstabilan akan menghalangi BOJ untuk menaikkan suku bunga. Jika yen terus melemah, BOJ mungkin juga akan menaikkan suku bunga pada bulan Desember, dan laporan prospek hari ini tidak mengesampingkan kemungkinan tersebut," jelasnya.

Sementara itu, Ekonom dari Bloomberg Economics, Taro Kimura menambahkan, BOJ tidak bisa menunggu terlalu lama untuk mengurangi stimulus lebih lanjut. Dengan meningkatnya upah dan harga, dan yen menghadapi tekanan penurunan baru, risiko inflasi yang melampaui target 2% dapat meningkat.

Adapun, kurs mata uang Yen terpantau melemah setelah pengumuman kebijakan sebelum kemudian menguat terhadap dolar AS. Kurs Yen terpantau pada kisaran 153,08 terhadap dolar AS.

Mata uang ini dipandang sebagai faktor pendorong penentuan waktu pengambilan kebijakan BOJ selanjutnya, karena pelemahan lebih lanjut dapat meningkatkan tekanan inflasi ketika rumah tangga sudah berjuang menghadapi kenaikan biaya hidup.

Jika yen mencapai level 155 terhadap dolar, Perdana Menteri Shigeru Ishiba kemungkinan akan memberi sinyal penerimaan kenaikan suku bunga, menurut estimasi median para ekonom dalam survei Bloomberg. Meskipun hasil pemilu AS kemungkinan akan menimbulkan dampak di pasar, perkiraan penurunan suku bunga Federal Reserve minggu depan mungkin akan membantu yen.

Koalisi Ishiba kehilangan mayoritas di majelis rendah pada hari Minggu, mendorong perdana menteri untuk mencari kerja sama dari anggota partai oposisi untuk terus berkuasa. Lebih jauh lagi, Ishiba mungkin juga memerlukan dukungan dari pihak lain untuk meloloskan undang-undang, termasuk pendanaan baru untuk paket ekonomi, anggaran nasional, dan reformasi pajak.

Salah satu pemain kunci Ishiba adalah Yuichiro Tamaki, ketua Partai Demokrat untuk Rakyat atau DPP. Tamaki mengatakan seharusnya tidak ada perubahan kebijakan moneter yang tiba-tiba saat ini dan suku bunga BOJ dapat disesuaikan jika ada ekspektasi pertumbuhan upah mendekati 4% tahun depan, jauh di atas inflasi sekitar 2%.

Adapun, fokus pasar kini beralih ke konferensi pers Ueda, yang dijadwalkan dimulai pada pukul 15:30 waktu setempat.

Sebanyak 87% pengamat BOJ memperkirakan kenaikan suku bunga berikutnya akan terjadi pada awal tahun depan. Pasar akan mencermati setiap kata-kata Ueda untuk mencari petunjuk apakah dia ingin menaikkan suku bunga pada bulan Desember atau Januari.

Mereka juga akan menantikan komentar apa pun mengenai pandangan Ueda mengenai dampak ketidakstabilan politik Jepang, prospek perekonomian AS dan China, dan bagaimana ketidakpastian di luar negeri juga dapat berdampak pada jalur kebijakan bank sentral.